pedoman pengkaderan himmah nw 2008 1

Pedoman Pengkaderan HIMMAH NW 2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

PEDOMAN UMUM KADER HIMPUNAN MAHASISWA NAHDLATUL WATHAN

HIMMAH NW

PIMPINAN PUSAT HIMPUNAN MAHASISWA NAHDLATUL WATHAN

Nahdlatul Wathan Assocition of University Student 2008


2


3

HIMPUNAN MAHASISWA NAHDLATUL WATHAN HIMMAH NW

======================================================== K E P U T U S A N

KONGRES VI HIMMAH NW Nomor: 08. / K.VI / HIMMAH NW / 2005

T e n t a n g PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMMAH NW

Bismillahi Wabihamdihi Menimbang : 1. Bahwa untuk mencapai tujuan organisasi perlu

ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman pokok perjuangan HIMMAH NW;

2. Bahwa untuk menyesuaikan gerak langkah perjuangan organisasi dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini perlu dilakukan perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.

3. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIMMAH NW yang ditetapkan Kongres III di Mataram yang kemudian disempurnakan oleh Pimpinan Pusat HIMMAH NW dipandang perlu diadakan perubahan sesuai dengan perubahan dengan perkembangan perjuangan HIMMAH NW;

4. Bahwa perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga HIMMAH NW merupakan kewenangan Kongres sehingga dipandang perlu menetapkan keputusan Kongres tentang perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga HIMMAH NW.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar HIMMAH NW Bab XII Pasal 27 ayat

(1); 2. Anggaran Rumah Tangga HIMMAH NW, Bab VI

Bagian Pertama, Pasal 39 Ayat (1) dan (2);


4

Memeperhatikan : Hasil-hasil permusyawaratan Sidang Pleno II Kongres VI HIMMAH NW tanggal 14 Agustus 2005 / 12 Rajab 1426 H.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN MAHASISWA NAHDLATUL WATHAN (HIMMAH NW)

Pasal 1

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIMMAH NW merupakan pedoman pokok / dasar dalam menyelenggarakan dan mengelola seluruh aktivitas organisasi dalam upaya mencapai tujuan / cita-citanya.

Pasal 2 Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai mana dibahas dalam Sidang Komisi I (Intern organisasi) yang kemudian disempurnakan oleh Tim Penyempurnaan Hasil-hasil Kongres VI HIMMAH NW dituangkan dalam Naskah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIMMAH NW sebagai lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 3 Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan. WALLAHUL MUWAFFIQU WALHADI ILA SABILIRROSYAD Ditetapkan di : Ampenan Pada Tanggal : 9 Rajab 1426 H 14 Agustus 2005 M.

PIMPINAN SIDANG, KETUA, KETUA, KETUA, ttd. ttd. ttd. KHAIRIL ANWAR HULYAN HUBBUS SALIM SC CAB.MATARAM CAB.PANCOR


5

ANGGARAN DASAR HIMPUNAN MAHASISWA NAHDLATUL WATHAN

(HIMMAH. NW) BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan disingkat HIMMAH NW.

Pasal 2

1. HIMMAH NW didirikan pada hari Ahad tanggal, 5 Juni 1966 di Pancor Lombok Timur, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

2. Pimpinan organisasi tingkat pusat berkedudukan di pusat organisasi Nahdlatul Wathan.

BAB II ASAS

Pasal 3 HIMMAH NW berasaskan Islam Ahlusunnah Waljama'ah Ala Mazhabil Imamy Syafi'i RA dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 4 Penjabaran pasal 3 diuraikan dalam penjabaran Asas Organisasi Nahdlatul Wathan.

BAB III STATUS DAN SIFAT

Pasal 5 Status HIMMAH NW adalah wadah berhimpun mahasiswa Islam yang beraqidah Ahlusunnah Waljama'ah Ala Mazhabil Imamy Syafi'i RA. yang bertanggung jawab mengantarkan Nahdlatul Wathan, Bangsa dan Negara Republik Indonesia kemasa depan yang lebih baik.


6

Pasal 6 1. HIMMAH NW bersifat sebagai neven organisasi Nahdlatul

Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) yang didirikan pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1336 H. bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1936 M. dan Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah (NBDI) yang didirikan pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1362 H. bertepatan dengan 21 April 1943 M. oleh Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor.

2. Pendirian organisasi HIMMAH NW sebagai neven organisasi Nahdlatul Wathan dikukuhkan pada Musyawarah Besar (Muktamar) ke IV Nahdlatul Wathan tanggal 22 Juli s/d 1 Agustus 1966 di Pancor Lombok Timur kemudian ditetapkan dalam kongres I HIMMAH NW tanggal 27 s/d 30 Juni 1969 di Pancor Lombok Timur.

3. Penjabaran pasal 6 ayat (1) dan (2) diuraikan dalam sifat kenevenan HIMMAH NW.

BAB IV

TUJUAN Pasal 7

1. Tujuan HIMMAH NW adalah li’ lai kalimatillah izzul islam wal muslimin melalui pembinaan kader profesional yang mengabdikan diri untuk kesejahteraan ummat, bangsa dan negara

2. Penjabaran pasal 7 ayat (1) diuraikan dalam Orientasi perjuangan HIMMAH NW.

BAB V USAHA, FUNGSI DAN PERANAN

Pasal 8 HIMMAH NW menjalankan usaha-usaha : a. Membentuk insan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia,

berbudi luhur, ikhlas serta mempunyai kecakapan dan tanggung jawab dalam membangun masyarakat dan bangsanya.

b. Mengembangkan agama Islam dan meningkatkan penghayatan serta pengamalannya.


7

c. Membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengabdikannya untuk kesejahteraan bangsa dan ummat manusia.

d. Mengembangkan pemikiran dan potensi sumberdaya manusia dalam konstelasi pembangunan bangsa.

e. Mengembangkan minat, bakat dan kesejahteraan anggota. f. Usaha-usaha lain yang dapat mendorong terwujudnya tujuan

organisasi ini tidak bertentangan dengan prinsip dasar perjuangan Nahdlatul Wathan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 9 HIMMAH NW berfungsi membina keimanan, ketaqwaan dan kecendikiaan

Pasal 10 HIMMAH NW berperan sebagai organisasi kader yang mempersiapkan sumberdaya insani yang bermoral, berkeahlian dan berketerampilan serta berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Pasal 11 Penjabaran pasal 8, 9 dan 10 diuraikan dalam pokok-pokok aktivitas HIMMAH NW.

BAB VI KEANGGOTAAN DAN AKTIVIS

Pasal 12 1. Anggota HIMMAH NW terdiri atas : a. Anggota Muda b. Anggota Biasa c. Anggota Luarbiasa d. Anggota Kehormatan 2. Aktivis HIMMAH NW adalah anggota HIMMAH NW yang aktif

serta menggunakan kader penggerak organisasi.

BAB VII KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 13 Setiap anggota berkewajiban untuk : a. Mejunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi.


8

b. Memegang teguh anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan-peraturan dan disiplin organisasi.

c. Membayar iuran. d. Aktif melaksanakan program-program organisasi.

Pasal 14 1. Setiap anggota mempunyai hak :

a. Bicara dan memberikan suara b. Memilih dan dipilih c. Membela diri

2. Penggunaan hak anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII KEDAULATAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN PIMPINAN

Pasal 15 Kedaulatan organisasi ada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres, Konpresi Cabang dan Rapat Anggota Komisariat.

Pasal 16 1. Susunan organisasi HIMMAH NW terdiri atas organisasi tingkat

pusat dan organisasi tingkat cabang. 2. Disetiap organisasi tingkat cabang dapat dibentuk organisasi

komisariat. 3. Untuk mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan

cabang-cabang HIMMAH NW, organisasi tingkat pusat dapat membentuk kordinator wilayah (Korwil) berdasarkan pembagian geografis dan / atau wilayah administrasi pemerintah.

Pasal 17

Pimpinan organisasi HIMMAH NW terdiri atas Pimpinan Pusat, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Komisariat.


9

Pasal 18 1. Pimpinan pusat adalah badan pelaksana organisasi tertinggi

yang bersifat kolektif dan disusun dalam bentuk Dewan Pimpinan Pusat.

2. Pimpinan Cabang adalah badan pelaksana organisasi pada organisasi tingkat cabang yang bersifat kolektif dan disusun dalam bentuk Dewan Pimpinan Cabang.

3. Pimpinan Komisariat adalah badan pelaksana organisasi pada organisasi tingkat komisariat yang dapat bersifat kolektif dalam bentuk Dewan Pimpinan Komisariat atau Perseorangan.

BAB IX

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PIMPINAN Pasal 19

1. Dewan pimpinan pusat HIMMAH NW berwenang : a. Menentukan kebijaksanaan organisasi ditingkat pusat

sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat pusat serta peraturan organisasi lainnya;

b. Mengesahkan komposisi dan personalia Pimpinan Koordinator wilayah dan dewan pimpinan cabang.

2. Dewan pimpinan pusat HIMMAH NW berkewajiban :

a. Memberikan pertanggung jawaban pada kongres; b. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan

organisasi sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat pusat serta peraturan organisasi lainnya.

Pasal 20

1. Dewan Pimpinan Cabang HIMMAH NW berwenang : a. Menentukan kebijaksanaan organisasi tingkat cabang

sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat cabang maupun peraturan organisasi lainnya;

b. Mengesahkan komposisi dan personalia Pimpinan Komisariat.


10

2. Dewan pimpinan Cabang HIMMAH NW berkewajiban : a. Memberikan pertanggung jawaban pada konprensi

cabang; b. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan

organisasi ditingkat cabang sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat cabang maupun pusat serta peraturan organisasi lainnya.

c. Menyampaikan laporan kerja kepada pimpinan pusat yang ditembuskan kepada koordinator wilayah (bila ada) per tri wulan

Pasal 21

1. Pimpinan komisariat HIMMAH NW berwenang menentukan kebijaksanaan organisasi ditingkat komisariat sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat pusat maupun cabang dan komisariat serta peraturan organisasi lainnya;

2. Pimpinan komisariat HIMMAH NW berkewajiban : a.Memberikan pertanggung jawaban pada komisariat b.Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan

organisasi sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat pusat maupun cabang dan komisariat serta peraturan organisasi lainnya;

c.Menyampaikan laporan kerja kepada cabang per triwulan

BAB X DEWAN PIMBINA DAN DEWAR PERTIMBANGAN

Pasal 22 1. Pimpinan Pusat HIMMAH NW mempunyai Dewan Pembina

(Wanbin) berkedudukan sebagai pembina dan pengawas jalannya organisasi agar tidak menyimpang dari garis prinsip dan garis perjuangan organisasi Nahdlatul Wathan

2. Susunan, tugas dan wewenang Dewan Pembina diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.


11

Pasal 23 Pimpinan Cabang dan Komisariat HIMMAH NW mempunyai Dewan Pertimbangan (Wantin) dan Dewan Penasehat (Wanhat).

Pasal 24 1. Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat berkedudukan

sebagai badan yang memberikan pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Komisariat HIMMAH NW.

2. Susunan, tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat diatur dalam Anghgaran Rumah Tangga.

BAB XI

BADAN KONSULTASI DAN BADAN-BADAN KHUSUS Pasal 25

1. Badan Konsultasi HIMMAH NW adalah badan pengawas dan konsultatif pelaksanaan dan implementasi keputusan-keputusan Kongres, Konprensi Cabang dan Rapat Anggota Komisariat.

2. Badan Konsultasi HIMMAH NW terdiri atas : a. Komite Pekerja Kongres (KPK) dibentuk ditingkat

Pimpinan Pusat. b. Komite Pekerja Kongres Cabang (KPKC) dibentuk

ditingkat Pimpinan Cabang. c. Komite Pekerja Rapat Anggota Komisariat (KPRAK)

dibentuk ditingkat Pimpinan Komisariat.

Pasal 26 Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam bidang tertentu dapat dibentuk Badan / Lembaga yang khusus menangani bidang tertentu sebagai mana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII MUSYAWARAH, RAPAT-RAPAT QUORUM

DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 27

1. Musyawarah dan rapat-rapat terdiri atas : a. Kongres


12

b. Kongres Luar Biasa c. Rapat Pimpinan Pusat d. Musyawarah Wilayah e. Rapat Kerja Pusat f. Konprensi Cabang g. Rapat Pimpinan Cabang h. Rapat Anggota Komisariat i. Pertemuan / Silaturahmi

2. Untuk keperluan yang insidentil dan atau mendesak dapat diadakan bentuk-bentuk musyawarah dan rapat-rapat diluar ketentuan ayat (1).

Pasal 28

1. Musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta.

2. Pengambilan keputusan pada asasnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak (voting).

3. Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan pimpinan sekurang-kurangnya disetujui oleh dua pertiga dari jumlah peserta yang hadir sebagai mana dimaksud ayat (1).

BAB XIII ATRIBUT Pasal 29

HIMMAH NW mempunyai lambang, lagu dan atribut organisasi lainnya diatur dan ditetapkan oleh kongres.

BAB XIV PERBENDAHARAAN

Pasal 30 Harta Benda dan kekayaan HIMMAH NW diperoleh dari : a. Uang pangkal, iuran dan dana anggota b. Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat c. Usaha-usaha lain yang sah dan halal.


13

BAB XV PERUBAHAN ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA

DAN PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 31

Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan pembubaran organisasi HIMMAH NW dilakukan oleh Kongres.

Pasal 32 Keputusan perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan pembubaran organisasi HIMMAH NW sekurang-kurangnya harus disetujui oleh dua per tiga peserta kongres.

Pasal 33 Harta benda kekayaan organisasi HIMMAH NW sesudah dibubarkan harus diserahkan kepada badan-badan amal / sosial Nahdlatul Wathan.

BAB XVI PENJELASAN ANGGARAN DASAR

Pasal 34 Anggaran dasar HIMMAH NW lebih lanjut dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga HIMMAH NW.

BAB XVII PERATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 35 Peraturan, ketentuan dan badan-badan yang ada sebelum anggaran dasar / anggaran rumah tangga ini ditetapkan masih berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Pasal 36 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dan

penjabaran Anggaran Dasar HIMMAH NW akan dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga dan / atau peraturan / ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini oleh Pimpinan Pusat.


14

2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal dan hari ditetapkan. Pengesahan ditetapkan pertama kali pada kongres I HIMMAH NW di Pancor Lombok Timur, tanggal, 29 Juli s/d 1 Agustus 1966, yang diperbaharui pada kongres III HIMMAH NW di Mataram, pada tanggal, 12 Juni 1981 dan disesuaikan kembali oleh Pimpinan Pusat HIMMAH NW berdasarkan hasil muktamar NW ke VIII pada tanggal 24 - 25 Pemruari 1986 di Pancor Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kongres V HIMMAH NW di Pancor pada tanggal, 3 Zulhijjah 1414 HIMMAH NW / 14 Mei 1994 M. dan selanjutnya disempurnakan pada Kongres VI HIMMAH NW di Ampenan, Tanggal 14 Agustus 2005 / 9 Rajab 1426 H. Kotamadya Mataram Nusa Tenggara Barat. Ampenan, 19 Rajab1426 H / 14 Agustus 2005 M. PRESEDIUM SIDANG, KETUA, KETUA, KETUA, KHAIRIL ANWAR HULYAN HUBBUS SALIM SC CAB.MATARAM CAB.PANCOR


15

ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMMAH NW HIMPUNAN MAHASISWA NAHDLATUL WATHAN

BAB I

K E A N G G OT A A N Bagian pertama

Syarat syarat keanggotaan Pasal 1

Yang dapat diterima menjadi anggota HIMMAH NW adalah : 1. Mahasiswa Islam yang terdaftar pada perguruan tinggi

Nahdlatul Wathan maupun Perguruan Tinggi lainnya. 2. Pemegang Diploma I, II dan III/ Sederajat serta Sarjana strata

satu (S1) yang potensial untuk meningkatkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi seperti program Spesialis, Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) ataupun mengembangkan pendidikan Strata satunya pada suatu perguruan Tinggi/ lembaga pendidikan yang sederajat.

Pasal 2 (1) Setiap mahasiswa Islam yang ingin menjadi Anggota HIMMAH

NW harus mengajukan permohonan serta menyatakan diri secara tertulis kesediaan mengikuti dan menjalanakan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga HIMMAH NW serta ketentuan organisasi lainnya kepada pimpinan cabang setempat.

(2). Pemegang Diploma I,II, dan III/ sederajat serta sarjana strata satu (S1) yang dapat menjadi anggota HIMMAH NW harus mendapat persetujuan pimpinan pusat HIMMAH dengan ketentuan : a. Berumur kurang dari 35 tahun b. Pernah aktif dalam kepengurusan HIMMAH NW dan

mempunyai prestasi, dedikasi dan loyalitas yang baik terhadap HIMMAH NW

c. Bersedia mengikuti dan menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga HIMMAH NW serta ketentuan organisasi lainnya.

(3). Mereka yang telah memenuhi Syarat pasal 2 ayat (1) dapat dinyatakan sebagai Anggota Muda HIMMAH NW, sedangkan


16

yang telah memenuhi Syarat Pasal 2 ayat (2) dinyatakan sebagai Anggota Biasa HIMMAH NW.

Bagian kedua

Jenis jenis keanggotaan Pasal 3

Anggota Muda ialah mahasiswa islam yang menuntut Ilmu pada perguruan Tinggi Nahdlatul Wathan atau perguruan Tinggi lainnya yang telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga HIMMAH NW.

Pasal 4 Anggota Biasa ialah : a. Anggota Muda yang telah mengikuti WAPA (Waktu perkaderan

Anggota) tingkat pertama (Basic training) dan telah dilantik dan dibaiat menjadi Anggota Biasa HIMMAH NW.

b. Mereka yang telah memenuhi ketentuan Anggaran Rumah Tangga pasal 2 ayat (2)

Pasal 5

Anggota luar Biasa ialah : a. Mahasiswa simpatisan/ pemerhati yang beragama islam

(beraqidah Ahlussunnah Waljamaah ala Mazhabil Imami Syafi'I RA) yang telah mendaftarkan namanya.

b. Mahasiswa yang beragama islam (beraqidah Ahlussunnah Waljamaah ala Mazhabil Imami Syafi'I RA) diluar negri yang telah mendaftarkan namanya.

c. Mahasiswa yang beragama islam (beraqidah Ahlussunnah Waljamaah ala Mazhabil Imami Syafi'I RA) dari luar negeri yang belajar di Indonesia dan telah mendaftarkan namanya.

Pasal 6

Anggota kehormatan ialah orang yang telah berjasa kepada HIMMAH NW yang telah ditetapkan oleh pimpinan Cabang/Pimpinan Pusat HIMMAH NW.


17

Bagian ketiga A k t i v i s

Pasal 7 (1). Aktivis HIMMAH NW berasal dari Anggota biasa HIMMAH NW

yang telah diseleksi dengan teliti dan cermat melalui proses perkaderan berdasarkan kriteria kriteria : a. Mental ideologi dan aqidah Islam Ahlussunnah

Waljama'ah Ala mazhabil Imamy Syafi'I RA serta Akhlaq yang mulia.

b. Prestasi, dedikasi dan loyalitas kepada Nahdlatul Wathan c. Kepemimpinan d. Kecakapan dan kemampuan berdiri sendiri.

(2). Ketentuan tentang Aktivis HIMMAH NW diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Pimpinan pusat.

Bagian keempat

Penggunaan hak Angota Pasal 8

1. Anggota Muda mempunyai Hak : a. Mengeluarkan Pendapat, mengajukan usul atau

pertanyaan dengan lisan atau tertulis kepada pimpinan organisasi.

b. Mengikuti waktu perkaderan Anggota (WAPA) I (basic training) dan kegiatan kegiatan HIMMAH NW yang bersifat umum.

2. Angota Biasa mempunyai Hak : a. Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau

pertanyaan dengan lisan atau tertulis kepada pimpinan organisasi.

b. Mengikuti Waktu Perkaderan Angota (WAPA) II (Intermidiate Training) dan Waktu perkaderan Anggota (WAPA) III (Advance Training) serta kegiatan kegiatan perkaderan lainnya.

c. Mengikuti kegiatan kegiatan HIMMAH NW yang bersifat umum maupun khusus.

d. Mempunyai hak dipilih dan memilih. (3). Anggota luar Biasa mempunyai Hak :


18

a. Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan dengan lisan atau tertulis kepada pimpinan organisasi

b. Menjadi pengurus badan badan khusu bila diperlukan. c. Anggota kehormatan mempunyai Hak mengeluarkan

pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan dengan lisan atau tertulis kepada pimpinan organisasi.

Bagian kelima

Skorsing / pemecatan Anggota Pasal 9

Anggota dapat diskor atau dipecat karena : a. Bertindak merugikan dan atau mencemarkan nama baik

HIMMAH NW. b. Bertindak bertentangan dengan ketentuan ketentuan yang

telah ditetapkan HIMMAH NW. Pasal 10

Anggota kehilangan keanggotaannya karena : a. Telah habis masa keanggotannya b. Meninggal dunia c. Atas permintaan sendiri d. Diberhentikan atau dipecat

Pasal 11 Prosedur Skorsing / pemecatan anggota sebagai berikut. 1. Pimpinan pusat HIMMAH NW dapat melakukan skorsing /

pemecatan secara langsung terhadap anggota HIMMAH NW. 2. Tuntutan skorsing/pemecatan terhadap anggota dapat diajukan

oleh Pimpinan Komisariat atau Pimpinan Cabang dapat melakukan skorsing/pemecatan secara lansung terhadap anggota maupun anggota Dewan Pimpinan Cabang serta Pengurus Badan Badan khusus pada tingkat Pimpinan Cabang.

3. Skorsing/pemecatan terhadap anggota/anggota pimpinan harus dilakukan dengan satu peringatan terlebih dahulu, kecuali dalam hal hal luar biasa.


19

4. Skorsing/pemecatan terhadap anggota pimpinan terlebih dahulu dilakukan pencabutan jabatan oleh institusi HIMMAH NW yang berwenang.

Pasal 12 Pembelaan dan pembatalan skorsing/pemecatan : 1. Anggota /Anggota pimpinan yang dikenakan

skorsing/pemecatan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam konfrensi cabang, kongres atau forum yang dibentuk untuk itu.

2. Apabila yang bersangkutan tidak menerima keputusan konfrensi cabang, kongres atau forum yang dibentuk untuk itu, maka dapat mengajukan banding dalam kongres HIMMAH NW sebagai pembelaan terahir.

3. Putusan Skorsing /pemecatan yang diambil dalam konfrensi cabang/kongres HIMMAH NW atau forum yang dibentuk untuk itu diangap sah apabila disetujui sekurang kurangnya dua pertiga dari yang hadir.

4. Prosedur pembelaan dan pembatalan skorsing/ pemecatan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Bagian keenam

Rangkap anggota dan jabatan Pasal 13

(1). Anggota HIMMAH NW tidak dapat merangkap menjadi anggota Organisasi mahasiswa dan atau organisasi lainnya yang sejenis. Kecuali atas persetujuan pimpinan cabang.

(2). Anggota pimpinan HIMMAH NW tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan pada oraganisasi mahasiswa dan atau organisasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Dasar-dasar persetujuan rangkap anggota dan ketentuan rangkap jabatan diatur dalam ketentuan tersendiri.

(4) Anggota dan atau pimpinan HIMMAH NW yang mendapat persetujuan dan diperkenankan merangkap anggota dan atau jabatan pada organisasi lain diluar HIMMAH NW harus menyesuaikan tindakan tindakannya dengan Anggaran dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan ketentuan lainnya.


20

BAB II KEDAULATAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN PIMPINAN

Bagian pertama Kedaulatan Organisasi

Pasal 14 Kongres merupakan pemegang kedaulatan tertinggi organisasi HIMMAH NW yang diadakan sedikitnya sekali dalam 3 (tiga ) tahun

Pasal 15 Konfrensi cabang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi HIMMAH NW pada tingkat cabang yang diadakan sedikitnya sekali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 16 Rapat Anggota komisariat merupakan pemegang kedaulatan organisasi HIMMAH NW pada tingkat komisariat yang diadakan sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian kedua Susunan organisasi

Pasal 17 (1). Organisasi tingkat pusat yang selanjutnya disebut Pimpinan

Pusat (PIMPUS) adalah badan /instansi tertinggi organisasi HIMMAH NW.

(2). Untuk membantu Pimpinan Pusat dalam mengkoordinir pembinaan cabang cabang HIMMAH NW dapat dibentuk organisasi tingkat Wilayah yang selanjutnya disebut Koordinator Wilayah (KORWIL).

(3). Pembentukan koordinator Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

(4). Syarat terbentuknya koordinator wilayah sekurang kurangnya telah terbentuk 2 (dua) buah cabang penuh

Pasal 18

(1). Organisasi tingkat cabang yang selanjutnya disebut cabang adalah kesatuan organisasi yang dibentuk didaerah yang ada perguruan tinggi.

(2). Untuk mendirikan cabang sekurang kurangnya memiliki 25 (dua puluh lima) anggota biasa dan berdirinya cabang


21

ditetapkan oleh pimpinan pusat atas rekomendasi koordinator wilayah yang bersangkutan.

(3). Anggota HIMMAH NW yang akan mendirikan cabang harus mengajukan permohonan kepada Pimpinan Pusat untuk mendapatkan persetujuan .

(4). Apabila ketentuan pasal 18 ayat (2) belum terpenuhi dapat dibentuk cabang persiapan atas persetujuan Pimpinan Pusat atau Koordinator Wilayah yang bersangkutan.

(5). Setelah paling sedikit satu tahun berdiri cabang persiapan tersebut, dengan mendapat pembinaan dari Pimpinan Pusat atau Koordinator Wilayah yang bersangkutan, maka cabang persiapan dapat mengajukan permohonan kepada Pimpinan Pusat untuk disahkan sebagai cabang penuh dengan rekomendasi dari Koordinator Wilayah yang bersangkutan.

(6). Dalam hal belum dibentuk koordinator wilayah, pembentukan dan pengesahan cabang maupun persiapan dapat secara langsung dilakukan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 19 (1). Organisasi tingkat komisariat yang selanjutnya disebut

Komisariat adalah kesatuan organisasi yang terendah yang menghimpun anggota berdasarkan pengelompokan bidang study keilmuan maupun suatu akademi atau (satu atau) bebrapa fakultas /sekolah Tinggi dalam lingkungan suatu perguruan tinggi.

(2). Untuk mendirikan komisariat sekurang kurangnya memiliki 5 (lima) orang Anngota biasa dan berdirinya komisariat ditetapkan oleh pimpinan cabang.

(3). Anggota HIMMAH NW yang akan mendirikan komisariat harus mengajukan permohonan kepada pimpinan cabang untuk mendapat persetujuan.

Pasal 20

1. Untuk mengefektifkan usaha usaha yang dijalankan HIMMAH NW, pada tingkatan organisasi pusat, cabang dan komisariat masing masing dibentuk Biro, Bidang dan seksi.

2. Biro, Bidang dan seksi adalah alat kelengkapan organisasi yang merupakan sarana pelakasanaan kegiatan pimpinan


22

yang berada dalam satuan administrasi pimpinan yang bersangkutan.

Jenis Biro, Bagian dan seksi sebagai berikut : a. Biro keanggotaan, organisasi b. Biro Pendidikan dan keagamaan c. Biro kekaryaan seni dan budaya d. Biro Teknologi, Data dan Informasi e. Biro partisipasi pembangunan dan Hub Internasional f. Biro HIMMAWATI dan kemuslimatan/kewanitaan

4) Dalam menjalankan kebijaksanaan organisasi, secara operasional biro dipusat dapat berhubungan dengan bidang dicabang dan bagian dicabang dengan seksi dikomisariat secara timbal balik melalui saluran organisasi.

Bagian ketiga Pimpinan organisasi

Pasal 21 1. Susunan Dewan Pimpinan Pusat HIMMAH NW adalah :

a. Ketua umum b. Ketua-ketua c. Biro Pengembangan keanggotaan, organisasi d. Biro Pengembangan Pendidikan dan keagamaan e. Biro kekaryaan seni dan budaya f. Biro Teknologi, Data dan Informasi g. Biro partisipasi pembangunan dan Hub Internasional h. Biro HIMMAWATIdan kemuslimatan/kewanitaan

2. Susunan Dewan Pimpinan Pusat HIMMAH NW yang

ditetapkan disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Wathan 3. Untuk menjamin daya guna dan hasil guna dengan sebaik

baiknya, Dewan Pimpinan Pusat HIMMAH NW dibagi menjadi pimpinan pleno dan pimpinan Harian.

4. Pimpinan pleno terdiri atas semua anggota Dewan Pimpinan Pusat HIMMAH NW dan ketua badan badan Khusus HIMMAH NW tingkat pusat.

Pimpinan Harian terdiri atas : a. Ketua Umum


23

b. Ketua Ketua c. Sekretaris Jendral d. Wakil Wakil Sekretaris jendral e. Bendahara umum f. Bendahara bendahara.

5. Masa jabatan Dewan pimpinan pusat HIMMAH NW adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak pelantikan/ serah terima jabatan dari Dewan Pimpinan Pusat demisioner

Pasal 22 1. Susunan pimpinan koordinator wilayah disesuaikan dengan

Dewan Pimpinan Pusat HIMMAH NW 2. Apabila ketentuan pasal 22 ayat (1) tidak dapat dipenuhi,

Susunan Pimpinan Koordinator wilayah sekurang kurangnya terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara

3. Masa Jabatan Pimpinan koordinator wilayah disesuaikan dengan masa jabatan dewan pimpian pusat HIMMAH NW

Tugas dan tanggung jawab pimpinan koordinator wilayah adalh: a. Melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan

pimpinan pusat tentang berbagai masalah organisasi diwilayahnya

b. Mewakili pimpinan pusat menyelesaikan persoalan intern dilingkungan koordinasinya dengan terpadu bersama cabang cabang yang ada diwilayah tersebut.

c. Memberikan bimbingan, membina, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan cabang cabang dalam lingkungan koordinasinya

d. Membentuk cabang cabang persiapan e. Meminta laporan cabang-cabang dalam wilayah

koordinasinya f. Menyampaikan laporan pertriwulan kepada pimpinan

pusat g. Memberikan laporan kerja kepada musyawarah wilayah

dan bertanggung jawab kepada pimpinan pusat.


24

Pasal 23 1. Susunan Dewan Pimpinan Cabang HIMMAH NW adalah : (1). Ketua umum (2). Ketua Ketua

a. Bidang keanggotaan, organisasi b. Bidang Pendidikan dan keagamaan c. Bidang kekaryaan seni dan budaya d. Bidang Data dan Informasi e. Bidang partisipasi pembangunan daerah f. Bidang HIMMAWATIdan kemuslimatan/kewanitaan

(3). Sekretaris Umum (4). Sekretaris-sekretaris (5). Bendahara umum (6). Bendahara-bendahara (7). Koordinator bagian bagian

2. Untuk menjamin daya guna dan hasil guna dengan sebaik-baiknya, dewan pimpinan cabang HIMMAH NW dibagi menjadi pimpinan pleno dan pimpinan Harian

3. Pimpinan pleno terdiri atas semua anggota Dewabn pimpinan cabang HIMMAH NW dan ketua badan-badan khusus HIMMAH NW tingkat cabang

4. Pimpinan harian terdiri atas : 1. Ketua umum 2. Ketua-ketua 3. Sekretaris umum 4. Sekretaris-sekretaris 5. Bendahara umum 6. Bendahara-bendahara

5. Masa jabatan Dewan pimpinan cabang HIMMAH NW adalah 2

(dua) tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan dari dewan pimpinan cabang demisioner

6. Khusus dalam hal cabang masih berstatus sebagai Cabang Persiapan susunan Dewan Pimpianan Cabang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan, yang sekurang kurangnya terdiri atas ketua umum, sekretaris umum dan bendahara umum.


25

Tugas dan tanggung jawab Dewan pimpinan cabang persiapan adalah : a Melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan

pimpinan pusat tentang berbagai masalah organisasi dicabangnya

b Mewakili pimpinan pusat menyelesaikan persoalan intern dilingkungan cabangnya

c Memberikan bimbingan, membina, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan anggotanya

d Menyampaikan laporan kerja per triwulan kepada pimpinan pusat dan koordinator wilayah.

Pasal 24

1. Susunan Dewan Pimpinan Komisariat disesuaikan dengan susunan Dewan Pimpinan Cabang HIMMAH NW

2. Apabila ketentuan pasal 24 ayat (1) tidak dapat dipenuhi susunan Dewan Pimpinan Komisariat sekurang kurangnya terdiri atas Ketua umum, Sekretaris umum dan Bendahara umum

3. Masa jabatan Dewan Pimpinan Komisariat adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak pelantikan / serah terima jabatan dari Dewan Pimpinan Komisariat Demisioner.

BAB III

SYARAT-SYARAT PIMPINAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU Pasal 25

1. Syarat-syarat umum untuk menjadi pimpinan HIMMAH NW

adalah : a. Aktifis HIMMAH NW yang telah terbukti mempunyai

kepribadian yang baik, prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap HIMMAH NW

b. Mendapat dukungan dan kepercayan Anggota c. Mempunyai kecakapan dan kemampuan berdiri sendiri d. Dapat meluangkan waktu dan sanggup bekerja aktif

dalam tugas organisasi 2. Syarat Khusus Dewan Pimpinan Pusat HIMMAH NW adalah :


26

a. Pernah menjadi anggota Dewan Pimpinan Cabang HIMMAH NW

b. Pernah mengikuti WAPA III (Advance training) dan atau latihan tingakat pusat lainnya.

3. Syarat khusus untuk Pimpinan Wilayah HIMMAH NW adalah : a. Pernah menjadi Anggota Dewan Pimpinan cabang

HIMMAH NW b. Pernah mengikuti WAPA II (Intermediate training)

4. Syarat khusus untuk Dewan Pimpinan Cabang HIMMAH NW adalah : a. Usia keangotaan sekurang kurangnya 1 (satu) tahun b. Telah mengikuti WAPA II (Intermediate training) c. Syarat khusus untuk dewan pimpinan komisariat

HIMMAH NW adalah telah mengikuti WAPA I (basic training)

Pasal 26

1. Pergantian antar waktu pimpinan HIMMAH NW terjadi karena : a. Meninggal dunia b. Atas permintaan sendiri c. Skorsing / dipecat

2. kewenangan skorsing / dipecat sebagaimana pasal 26 ayat (1) huruf c harus sesuai prosodur pasal 11 Anggaran Rumah Tangga ini dan diatur sebagai berikut : a. Untuk Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh Rapat

Pimpinan Pusat dan bila keadaan mendesak secara langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Pembina.

4. Untuk Koordinator Wilayah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat

5. Untuk Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan pusat setelah mendenganr saran saran dewan Pertimbangan.

6. Untuk Dewan Pimpinan Komisariat dilakukan oleh Rapat Dewan Pimpinan Cabang setelah mendenganr saran saran Dewan Penasehat.


27

Pasal 27

1. Pergantian Dewan Pimpinan Pusat yang lowong dilakukan oleh rapat Pimpinan Pusat atas usul Anggota Dewan Pimpinan pusat

2. Pergantian koordinator wilayah yang lowong dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas usul anggota Pimpinan Koordinator Wilayah

3. Pergantian Dewan Pimpinan Cabang yang lowong dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas usul Dewan Pimpinan Cabang

4. Pergantian Dewan Pimpinan Komisariat dilakukan oleh Dewan pimpinan cabang atas usul dewan pimpinan komisariat

Pasal 28

Untuk mengisi tiap tiap lowongan antar waktu dapat diajukan calon penggganti sebanyak-banyaknya 2 orang dilengkapi curiculum Vitae (CV) / Riwayat hidupnya

Pasal 29 Dalam hal ketua umum pimpinan pada setiap tingkat organisasi tidak dapat menjalankan tugasnya / non aktif maka dipilih calon selanjutnya disyahkan sebagai pejabat ketua umum

Pasal 30 Masa jabatan pergantian antar waktu berakhir pada waktu masa jabatan yang digantikan berakhir

BAB IV SUSUNAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

DEWAN PEMBINA, DEWAN PERTIMBANGAN DAN DEWAN PENASEHAT Bagian pertama Dewan Pembina

Pasal 31 1. Susunan Dewan Pembina Pimpinan pusat HIMMAH NW adalah:

a. Ketua


28

b. Sekretaris c. Anggota

2. Ketua dan sekretaris Dewan pembina secara fungsional (ex officio) dijabat oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Pengurus Besar Nahdlatul Wathan

3. Anggota anggota Dewan pembina ditetapkan oleh kongres HIMMAH NW

4. Anggota anggota Dewan Pembina dipilih dari alumni alumni HIMMAH NW, yang memberi perhatian kepada HIMMAH NW

5. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Pembina adalah untuk memberikan, pembinaan, pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat kepada dewan Pimpinan Pusat HIMMAH NW

Bagian kedua

Dewan pertimbangan Pasal 33

1. Susunan Dewan Pertimbangan Pimpinan Cabang HIMMAH NW adalah a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota

2. Ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan secara fungsional (ex officio) dijabat oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Wilayah / Daerah / Perwakilan / Nahdlatul Wathan

3. Dalam hal belum terbentuk pengurus wilayah /daerah/ perwakilan Nahdlatul Wathan dimana terdapat kepengurusan HIMMAH NW tingkat cabang ketua, sekretaris dan anggota anggota Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh Konprensi cabang HIMMAH NW

4. Ketua, sekretaris dan anggota anggota Dewan Pertimbangan dipilih dari alumni alumni HIMMAH NW, tokoh tokoh dan simpatisan NW yang memberi perhatian kepada HIMMAH NW cabang setempat

5. Tugas, tanggung jawab dan wewenang dewan pertimbangan adalah untuk memberikan pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat kepada dewan pimpinan cabang HIMMAH NW


29

Bagian ketiga

Dewan Penasehat Pasal 33

1. Susunan Dewan Penasehat pimpinan Komisariat HIMMAH NW adalah a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota

2. Ketua, sekretaris dan anggota anggota Dewan penasehat ditatapkan oleh Rapat Komisariat HIMMAH NW

3. Ketua, sekretaris dan anggota anggota Dewan Penasehat dipilih dari alumni HIMMAH NW, tokoh tokoh dan simpatisan NW yang memberi perhatian kepada HIMMAH NW komisariat setempat

4. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Penasihat adalah untuk memberikan pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Komisariat HIMMAH NW

BAB V BADAN KONSULTASI DAN BADAN BADAN KHUSUS

Bagian pertama Komite Pekerja Kongres

1. Keanggotaan komite pekerja kongres (KPK) terdiri atas

anggota pleno pimpinan pusat HIMMAH NW dan 25 orang anggota KPK yang diatur dengan keputusan tersendiri oleh pimpinan pusat

2. Anggota KPK adalah anggota HIMMAH NW / alumni HIMMAH NW yang memiliki kapasitas intlektual dan pengenalan organisasi

3. Tugas komite pekerja kongres adalah : a. Mengawasi dipelaksanaan keputusan keputusan kongres

yang dijalankan pimpinan pusat b. Memberikan usul usul kepada pimpinan pusat untuk

melancarkan pelaksanaan keputusan keputusan kongres


30

c. Menyiapkan bahan bahan serta tata tertib dan anggota acara kongres yang akan disampaikan untuk disetujui oleh kongres

4. Tata cara pemilihan anggota komite pekerja kongres sebagai berikut : a. Angota KPK sebanyak 25 (dua puluh lima) orang

ditetapkan oleh rapat pimpinan pusat HIMMAH NW berdasarkkan calon yang diusulkan oleh cabang dan dipilih oleh kongres

b. Jumlah calon yang diajukan dalam pasal 34 ayat (4) huruf (a) adalah 2 x 25 orang

c. Pemilihan calon calon anggota KPK dilaksanakan setelah pemilihan ketua umum dan sekretaris jenderal pimpinan pusat HIMMAH NW

d. Bila kemudian ternyata ada calon calon anggota KPK dipilih sebagai anggota Dewan Pimpinan Pusat HIMMAH NW, maka keanggotaannya gugur dan diganti oleh urutan berikutnya yang dipilih oleh kongres

5. Persidangan Komite Pekerja Kongres sebagai berikut : a. Pimpinan sidang KPK dipilih dalam Sidang KPK b. KPK bersidang sekurang kurangnya 3 (tiga) kali dalam

satu periode c. Masa jabatan KPK disesuaikan dengan masa jabatan

pimpinan pusat d. Tata kerja komite pekerja kongres sebagai berikut

1. Tata kerja KPK diselenggarakan oleh koordinator KPK

2. Koordinator KPK dipilih dari anggota KPK dan ditetapkan dalam sidang KPK

3. Sebelum koordinator KPK terpilih sidang KPK pertama diselnggarakan dan dipimpin oleh pimpinan pusat HIMMAH NW

4. Apabila telah melewati 6 (enam) bulan pimpinan pusat HIMMAH NW belum menyelenggrakan sidang KPK pertama, maka anggota KPK dapat berinisiatif mengadakan sidang KPK pertama atas persetujuan lebih dari separuh jumlah anggota KPK.


31

Bagian kedua Kimite Pekerja Konferensi Cabang

Pasal 35 1. Keanggotaan Komite Pekerja Konfrensi Cabang (KPKC) terdiri

atas anggota Pleno pimpinan cabang HIMMAH NW dan 15 orang anggota KPKC yang diatur dengan keputusan tersendiri

2. Anggota KPKC adalah anggota HIMMAH NW / Alumni HIMMAH NW yang memiliki kapasitas intlektual dan pengalaman organisasi

3. Tugas Komite Pekerja Konfrensi Cabang adalah : a. Mengawasi pelaksanaan keputusan keputusan konfrensi

cabang yang dijalankan pimpinan cabang b. Memberikan usul usul kepada pimpinan cabang untuk

melancarkan pelaksanaan keputusan keputusan konfrensi cabang

c. Menyiapkan bahan bahan serta tata tertib dan agenda acara konfrensi cabang yang akan dilaksanakan untuk disetujui oleh konfrensi cabang

4) Tata cara pemilihan Anggota Komite Pekerja Konfrensi Cabang sebagai berikut : a. Anggota KPKC sebanyak 15 (lima belas) orang

ditetapkan oleh rapat pimpinan cabang HIMMAH NW berdasarkan calon yang diusulkan oleh komisariat/anggota dan dipilih oleh konfrensi cabang

b. Jumlah calon yang diajukan dalam pasal 35 ayat (4) huruf (a) adalah 2 x 15 orang

c. Pemilihan calon calon anggota KPKC dilaksanakan setelah pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Umum pimpinan cabang HIMMAH NW

d. Bila kemudian ternyata ada calon calon anggota KPKC HIMMAH NW, maka keanggotaannya gugur dan diganti oleh urutan berikutnya yang dipilih oleh konfrensi cabang

5) Persidangan komite pekerja konfrensi cabang sebagai berikut a. Pimpinan sidang KPKC dipilih dalam sidang KPKC b. KPKC bersidang sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam

satu periode c. Masa jabatan KPKC disesuaikan dengan masa jabatan

pimpinan cabang


32

6) Tata kerja komite pekerja Konfrensi sabagai berikut : a. Tata kerja KPKC diselenggarakan oleh koordinator KPKC b. Koordinator KPKC dipilih dari anggota KPKC dan

ditetapkan dalam sidang KPKC c. Sebelum koordinator KPKC terpilih sidang KPKC pertama

diselenggarakan dan dipimpin oleh pimpinan cabang HIMMAH NW

d. Apabila telah melewati 6 (enam) bulan Pimpinan Cabang HIMMAH NW belum menyelenggarakan sidang KPKC pertama, maka anggota KPKC dapat berinisiatif mengadakan sidang KPKC pertama atas persetujuan lebih dari separuh jumlah anggota KPKC

Bagian ketiga

Komite Rapat Anggota Komisariat Pasal 36

1. Keanggotaan Komite Pekerja Rapat Anggota Komisariat (KPRAK) terdiri atas anggota pleno Pimpinan Komisariat HIMMAH NW dabn 3 orang anggota KPRAK yang diatur dengan keputusan tersendiri

2. Anggota KPKC adalah anggota HIMMAH NW / Alumni HIMMAH NW yang memiliki kapasitas intlektual dan pengalaman organisasi

3. Tugas komite Pekerja rapat anggota komisariat adalah : a. Mengawasi pelaksanaan keputusan keputusan rapat

anggota komisariat yang dijalankan pimpinan komisariat b. Memberikan usul usul kepada pimpinan komisariat untuk

melancarkan pelaksanaan pelaksanaan keputusan rapat angota komisariat

c. Menyiapkan bahan bahan serta tata tertib dan agenda acara rapat anggota komisariat yang akan disampaikan untuk disetujui oleh rapat anggota komisariat.

4. Tata cara pemilihan anggota komite pekerja rapat anggota komisariat sebagai berikut a. Anggota KPRAK sebanyak 3 (tiga) orang yang ditetapkan

oleh rapat anggota komisariat b. Jumlah calon yang diajukan dalam pasal 36 ayat (4) huruf

(a) adalah 2 x 3 0rang


33

c. Pemilihan calon calon anggota KPRAK dilaksanakan setelah pemilihan ketua umum dan sekretaris umum pimpinan Komisariat HIMMAH NW

d. Bila kemudian ternyata ada calon calon anggota KPKC dipilih Sebagai anggota Dewan pimpinan komisariat HIMMAH NW, maka keanggotaannya gugur dan diganti olehb urutan berikutnya yang dipilih oleh rapat anggota komisariat.

5. Persidangan Komite Rapat Anggota Komisariat sebagai berikut:

a. Pimpinan sidang KPRAK dipilih dalam sidang KPRAK b. KPK bersidang sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam

satu periode c. Masa jabatan KPRAK disesuaikan dengan masa jabatan

pimpinan Komisariat 6. Tata tertib rapat anggota komisariat sebagai berikut :

a. Tata kerja KPRAK diselenggarakan oleh koordinator KPRAK

b. Koordinator KPRAK dipilih dari anggota KPRAK dan ditetapkan dalam sidang KPRAK

c. Sebelum Koordinator KPRAK terpilih sidang KPRAK pertama diselenggarakan dan dipimpin oleh piompinan komisariat HIMMAH NW

d. Apabila telah melewati 6 (enam) bulan pimpinan Komisariat HIMMAH NW belum menyelenggrakan sidang KPRAK pertama, maka Anggota KPRAk dapat berinisiatif mengadakan sidang KPRAK pertama atas persetujuan lebih dari separuh jumlah anggota KPRAK

Bagian keempat

Badan badan Khusus Pasal 37

1. Badan badan khusus adalah pembantu pimpinan HIMMAH NW dalam bidang tertentu/ khusus yang memerlukan penanganan tersendiri atau profesional

2. Badan badan khusus tersebut memiliki keleluasaan mengembangkan diri dan menentukan pengurusnya.


34

3. Pembentukan badan badan khusus bisa berdasarkan minat, hoby, profesi atau orientasi tujuan yang sama sesuai dengan kebijakan pimpinan HIMMAH NW

4. Badan badan khusus dapat dibentuk di tingkat pimpinan pusat dan pimpinan cabang

5. Pengurus badan badan khusus bertanggung jawab secara organisatoris kepada pimpinan HIMMAH NW sesuai dengan tingkatannya.

6. Pembentukan, jenis dan mekanisme badan badan khusus ditetapkan oleh pimpinan pusat HIMMAH NW.

7. Pimpinan cabang yang berkeinginan membentuk badan khusus yang sangat spesifik/ khas pada lingkungan cabangnya dapat mengajukan draft/usulan pembentukan badan khusus tersebut kepada pimpinan pusat HIMMAH NW untuk disyahkan / ditetapkan

8. Fungsi Badan badan khusus HIMMAH NW adalah : a. Meningkatkan hasil guna usaha dan daya guna

pelaksanaan program HIMMAH NW b. Memperluas jangkauan partisipasi dalam pembangunan

Bagian kelima

Alumni dan Forum Alumni HIMMAH NW Pasal 38

1. Alumni HIMMAH NW adalah anggota HIMMAH NW yang telah habis masa keanggotaanya

2. Ditingkat cabang alumni HIMMAH NW bersama dengan pimpinan cabang dapat membentuk Forum Alumni HIMMAH NW yang bersifat kekeluargaan.

BAB VI

MUSYAWARAH DAN RAPAT RAPAT Bagian pertama

Kongres Pasal 39

1. Status kongres HIMMAH NW meliputi : a. Kongres memegang kedaulatan tertinggi dalam

organisasi b. Kongres merupakan musyawarah utusan cabang cabang


35

c. Kongres diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali 2. Kekuasaan / Wewenang Kongres adalah

a. Menetapkan / merubah Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga

b. Menetapkan ketentuan ketentuan pokok organisasi lainnya dan Garis Besar Program kerja HIMMAH NW

c. Memilih dan menetapkan pimpinan pusat dengan jalan memilih Ketua umum dan Sekretaris jendral yang merangkap sebagai Ketua dan sekretaris Formatur yang kemudian menetapkan tiga anggota formatur lainnya

d. Memilih dan menetapkan anggota Dewan Pembina Pimpinan pusat HIMMAH NW

e. Memilih calon calon anggota Komite Pekerja Kongres (KPK)

f. Memilih calon calon tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya

g. Menetapkan berbagai keputusan yang menjadi kewenangan Kongres

3) Peserta Kongres berasal dari unsur : a. Pimpinan pusat b. Utusan cabang c. Anggota komite pekerja kongres d. Badan badan khusus e. Koordinator Wilayah f. Undangan pimpinan pusat

4) Keberadaan peserta dibedakan atas : a. Pimpinan pusat bertanggung jawab atas

penyelenggaraan Kongres b. Utusan ditentukan dari cabang-cabang penuh c. Peninjau ditentukan dari badan-badan khusus dan

Koordinator wilayah serta KPK 5. Undangan pimpinan Pusat ditentukan dari :

a. Pengurus Besar Nahdlatul Wathan b. Pimpinan Pusat Neven-neven organisasi NW c. Cabang cabang persiapan HIMMAH NW d. Lain lain yang relevan


36

6. Peserta utusan (cabang penuh) mempunyai hak suara dan hak bicara, sedangkan peninjau dan undangan hanya mempunyai hak bicara

7. Pimpinan sidang Kongres dipilih dari peserta (utusan / peninjau) oleh peserta utusan dan bersifat kolektif

8. Kongres dinyatakan syah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah peserta utusan (cabang penuh)

9. Apabila pasal 39 ayat (6) tidak terpenuhi maka kongres diundur 1 x 24 jam dan setelah itu dinyatakan sah

10. Banyaknya utusan cabang dalam kongres dari jumlah anggota cabang dengan menggunakan rumus sebagai berikut : (n-1) Sn = a_p Sn : Jumlah anggotaa : 20 (dua puluh) p : pembanding (3)n : jumlah utusan Jumlah anggota1 s/d 2021 s/d 6061 s/d 180181 s/d 540 danseterusnya…… Utusan1234…

11. Sedangkan peserta dari peninjau dan undangan ditetapkan

oleh pimpinan pusat HIMMAH NW 12. Setelah laporan pertanggung jawaban Pimpinan Pusat

HIMMAH NW diterima maka Pimpinan Pusat dinyatakan Demisioner oleh Kongres.

BAGIAN KEDUA

KONGRES LUAR BIASA Pasal 40

1) Dalam keadaan luar biasa kongres dapat dilaksanakan menyimpang dari ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf ( c ) dengan ketentuan : a. Diadakan atas undangan Dewan Pembina apabila

kelangsungan hidup organisasi dalam keadaan terancam, atau

b. Diadakan oleh Pimpinan Pusat atas permintaan sekurang kurangnya dua pertiga dari jumlah cabang penuh

c. Diadakan atas inisiatif satu cabang penuh dengan persetujuan sekurang kurangnya separuh dari jumlah cabang penuh


37

2) Pihak yang mengundang Kongres luar biasa sebagaimana dimaksud pasal 40 ayat (1) huruf (a) (b) dan ( c), wajib memberikan pertanggung jawaban atas diadakannya kongres Luar biasa tersebut

3) Kongres Luar biasa mempunyai kekuasaan / wewenang yang sama dengan konres.

Bagian ketiga

Rapat pimpinan pusat Pasal 41

1. Rapat pimpinan pusat adalah Musyawarah Pimpinan Pleno Pimpinan Pusat yang berstatus sebagai forum tertinggi dibawah Kongres yang diadakan diantara 2 (dua) kongres

2. Kekuasaan /wewenang Rapat Pimpinan Pusat adalah mengambil keputusan keputusan kecuali yang menjadi wewenang Kongres.

Bagian Keempat Rapat Kerja Pusat

Pasal 42 1. Rapat kerja pusat merupakan musyawarah pimpinan pleno

Pimpinan Pusat yang berstatus sebagai forum pembatasan / penjabaran Garis Besar Program Kerja (GBPK) yang telah diputuskan kongres, diadakan sekurang kurangnya sekali setahun

2. Kekuasaan / wewenang Rapat kerja pimpinan adalah : a. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan Garis

Besar Program Kerja b. Merumuskan alternatif pemecahan masalah pelaksanaan

Garis Besar Program Kerja

Bagian kelima Musyawarah Wilayah

Pasal 43 1. Musyawarah Wilayah adalah musyawarah utusan utusan

cabang ada dalam wilayah koordinasinya diadakan tiga tahun sekali

2. Penyelenggaraan Musyawarah Wilayah selambat lambatnya tiga bulan setelah kongres


38

3. Apabila pasal 41 ayat (2) tidak terpenuhi maka pimpinan pusat HIMMAH NW mengambil inisisatif untuk segera menetapkan Ketua Umum Koordinator wilayah atau mengambil alih pelaksanaan musyawarah wilayah

4. Ketentuan mengenai peserta musyawarah wilayah diatur dalam tata tertib musyawarah wilayah yang disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

5. Kekuasaan / wewenang musyawarah wilyah adalah : a. Memilih koordinator Wilayah b. Menetapkan program kerja wilayah c. Menetapkan keputusan keputusan lain yang berkaitan

dengan pembinaan dan pengembangan cabang diwilayahnya

Bagian keenam

Konferensi cabang Pasal 44

1. Status konferensi cabang HIMMAH NW mmeliputi: a. Konferensi cabang memegang kedaulatan tertinggi

dalam organisasi tingkat cabang. b. Konferensi cabang merupakan musyawarah utusan

Komisariat /anggota. c. Konferensi cabang diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali.

2. Kekuasaan / wewenang konferensi cabang adalah: a. Menetapkan / merubah Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga. b. Menetapkan / Program Kerja Cabang. c. Memilih dan menetapkan Pimpinan cabang dengan jalan

memilih Ketua Umum dan Sekretaris Umum yang merangkap sebagai ketua dan sekretaris formatur yang kemudian menetapkan tiga anggota formatur lainnya.

d. Memilih dan menetapkan anggota Dewan Pertimbangan Pimpinan Cabang HIMMAH NW.

e. Memilih calon-calon anggota Komite Pekerja Konferensi Cabang (KPKC)

f. Menetapkan berbagai kepeutusan yang menjadi kewenangan Konferensi Cabang.


39

3. Peserta Konferensi Cabang berasal dari unsur: a. Pimpinan cabang b. Utusan Komisariat c. Anggota Komite Pekerja Konferensi Cabang (KPKC) d. Badan badan Khusus tingkat cabang e. Undangan Pimpinan cabang

4. Keberadaan peserta dibedakan atas: a. Pimpinan cabang bertanggung jawab atas

penyelenggaraan Konferensi cabang. b. Utusan ditentukan dari Komisariat / Anggota c. Peninjau ditentukan dari badan badan khusus Tingkat

cabang dan KPKC. 5. Undangan pimpinan cabang ditentukan dari:

a. Pengurus Wilayah / Daerah Nahdlatul Wathan b. Pimpinan Pusat HIMMAH NW c. Koordinator Wilayah d. Pimpinan neven-neven organisasi NW yang setingkat e. Lain lain yang relevan

6. Peserta utusan (komisariat / anggota) mempunyai hak suara dan hak bicara; sedangkan peninjau dan undangan hanya mempunyai hak bicara. a. Pimpinan sidang Konferensi Cabang dipilih dari peserta

(utusan / peninjau) oleh peserta utusan dan bersifat kolektif.

b. Konferensi Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah peserta utusan.

c. Apabila pasal 44 ayat (6) tidak terpenuhi maka Konferensi cabang diundur 1 X 12 jam dan setelah itu dinyatakan sah.

d. Banyaknya utusan komisariat/Anggota dalam konfrensi cabang disesuaikan dengan ketentuan a = 5 sedangkan peserta dari peninjau dan undangan ditetapkan oleh pimpinan cabang HIMMAH NW

e. Setelah laporan pertanggung jawaban pimpinan cabang HIMMAH NW diterima maka Pimpinan Cabang dinyatakan Demisioner oleh Konfrensi cabang


40

Bagian ketujuh

Rapat Pimpinan Cabang Pasal 45

1. Rapat Pimpinan Cabang adalah Musyawarah Pimpinan Pleno pimpinan cabang yang berstatus sebagai forum tertinggi dibawah konfrensi cabang yang diadakan diantara 2 (dua) konfrensi cabang.

2. Kekuasaan / wewenang rapat pimpinan cabang adalah mengambil keputusan keputusan kecuali yang menjadi wewenang Konfrensi Cabang

Bagian kedelapan

Rapat kerja Cabang Pasal 46

1. Rapat Kerja Cabang merupakan musyawarah Pimpinan pleno Pimpinan Cabang yang Berstatus sebagai Forum pembahasan / Penjabaran Program Kerja Cabang (PKC) yang telah diputuskan konfrensi cabang, diadakan sekurang kurangnya sekali setahun

2. Kekuasaan / wewenang Rapat Kerja Pimpinan cabang adalah : a. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program

kerja cabang b. Merumuskan alternatif pemecahan masalah pelaksanaan

program kerja cabang

Bagaian kesembilan Rapat anggota komisariat

Pasal 47 1. Status Rapat Anggota Komisariat HIMMAH NW meliputi :

a. Rapat anggota komisariat memegang kedaulatan tertinggi dalam organisasi tingkat komisariat

b. Rapat anggota komisariat merupakan musyawarah anggota komisariat

c. Rapat anggota komisariat diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali

2) Kekuasaan / wewenang Rapat Anggota Komisariat adalah : a. Menetapkan program kerja komisariat


41

b. Memilih dan menetapkan pimpinan komisariat dengan jalan memilih Ketua umum dan sekretaris umum yang merangkap ketua dan sekretaris formatur yang kemudian menetapkan tiga anggota formatur lainnya

c. Memilih calon-calon anggota komite Pekerja Rapat Anggota Komisariat (KPRAK)

d. Menetapkan berbagai keputusan yang menjadi kewenangan konfrensi Rapat Anggota komisariat

3) Peserta rapat anggota komisariat berasal dari unsur : a. Pimpinan komisariat b. Anggota anggota c. Anggota komite pekerja rapat anggota komisariat

(KPRAK) d. Undangan pimpinan komisariat

4) Keberadaan peserta dibedakan atas : a. Pimpinan komisariat bertanggung jawab atas

penyelenggaraan rapat anggota komisariat b. Utusan dari anggota anggota c. Peninjau KPRAK d. Undangan pimpinan komisariat dari 1. Pimpnan cabang HMMAH NW 2. Lain lain yang relevan

5) Peserta utusan (anggota) mempunyai hak suara dan hak bicara, sedangkan peninjau dan undangan hanya mempunyai hak bicara.

6) Pimpinan sidang rapat anggota komisariat dipilih dari peserta (utusan/Peninjau) oleh peserta utusan dan bersifat kolektif.

7. Rapat anggota komisariat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah peserta utusan/anggota

8. Apabila pasal 47 ayat (6) tidak terpenuhi maka rapat anggota komisariat diundur 1 x 12 jam dan setelah itu dinyatakan sah

9. Setelah laporan pertanggung jawaban pimpinan komisariat HIMMAH NW diterima maka pimpinan komisariat dinyatakan Demisioner oleh Rapat Anggota Komisariat

BAB VII KEUANGAN

Pasal 48 1. Besarnya uang pangkal ditentukan oleh pimpinan cabang


42

2. Besarnya uang iuran ditetapkan oleh pimpinan pusat 3. 30 (tiga puluh) persen penerimaan uang pangkal dan iuran

diserahkan kepada pimpinan pusat, selebihnya dibagi antara cabang dan komisariat sesuai dengan keadaan setempat

BAB VIII

FORUM KOORDINASI GENERASI MUDA NAHDLATUL WATHAN Pasal 49

1. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan antar organisasi Neven Nahdlatul Wathan yang menghimpun Generasi Muda (pelajar, mahasiswa dan pemuda) Nahdlatul Wathan dapat dibentuk Forum koordinasi Generasi Muda Nahdlatul Wathan.

2. Pembentukan forum sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) dapat dilakukan pada tingkat Organisasi Pusat dan cabang HIMMAH NW tanpa mengurangi otonomi masing masing unsur generasi muda Nahdlatul Wathan.

BAB IX

HUBUNGAN KERJA SAMA Pasal 50

HIMMAH NW dapat menjalin hubungan kerja sama dengan organisasi sosial / kemasyarakatan, profesi / fungsional yang mempunyai kesamaan misi dan tujuan dan bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak.

BAB X

PERATURAN TAMBAHAN Pasal 51

Setiap anggota HIMMAH NW dianggap telah mengetahui isi Anggaran dasar /anggaran rumah tangga ini setelah ditetapkan

Pasal 52 Setiap anggota HIMMAH NW harus mentaati Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga ini dan barang siapa melanggarnya akan dikenakan sangsi sangsi organisasi yang diatur dalam ketentetuan tersendiri.


43

Pasal 52 Anggaran rumah tangga ini berlaku sejak tanggal dan hari ditetapkan, pertama kali pada kongres I HIMMAH NW dipancor Lombok Timur, tanggal 29 Juli s/d 1 Agustus 1966, yang diperbaharui pada Kongres III HIMMAH NW di Mataram, pada tanggal 12 Juni 1981 dan disesuaikan kembali oleh pimpinan pusat HIMMAH NW berdasarkan hasil Muktamar NW ke-VIII pada tanggal 24- 25 Februari 1986 dipancor-Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Kongres V HIMMAH NW dipancor pada tanggal 3 Zulhijjah 1414 H / 14 Mei 2004 M. Ampenan, 9 Rajab 1425 / 14 Agustus 2005 PRESEDIUM SIDANG, KETUA, KETUA, KETUA, KHAIRIL ANWAR HULYAN HUBBUS SALIM SC CAB.MATARAM CAB.PANCOR


44

PASAL-PASAL PERUBAHAN

1. ANGGARAN DASAR a. Pasal 2

Azaz Organisasi Disesuaikan dengan Azaz organisasai NW . Sebelumnya berazazakan Pancasila diganti Islam Ahlussunnah Waljamaah Ala Mazhabil Imamissyafii RA dalam bingkai NKRI.

b. Pasal 7 Tujuan Organisasi Disempurnakan sebelumnya Liila likalimatillah izzil Islam Walmuslimin ….menjadi Liila likalimatillah izzil Islam Walmuslimin melalui pembinaan kader profesional yang mengabdikan diri untuk kesejahteraan ummat, bangsa dan negara c. Pasal 22 Wanbim, Wantim dan Wanhat - Penghapusan hak prerogatif Dewan Pembina dan

penghapusan kewenangan Dewan Pembina. - Perubahan sebutan, yang sebelumnya Dewan

Pertimbangan, Dewan Penasehat, Penasehat menjadi Dewan Pembina, Dewan Pertimbagan, Dewan Penasehat.

- Keanggotaan Dewan Pembina, Wantim dan Wanhat

2. ANGGARAN RUMAH TANGGA a. Pasal 2 ayat 2

Usia keanggotaan yang semula maksimal 40 Tahun, menjadi maksimal 35 Tahun

b. Pasal 21 Untuk efisiensi, Pimpinan Pusat terdiri dari sekurang-kurangnya 9 orang terdiri dari 1 orang ketua 3 orang Wakil Ketua, 1 Orang Sekjen 2 orang Wakil Sekjen ,seorang Bendahara dan 1 orang Wakil Bendahara. - Masing-masing wakil ketua juga menjadi

kooordiantor bidang-bidang keanggotaan, organisasai, informasi , keagamaan, iptek, kekaryaan dst


45

- Untuk menjamin dayaguna dan hasil guna dengan sebaik-baijnya Pimpinan Pusat Himmah NW menetapkan Pimpinan harian yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dan beberapa anggota dari anggota Pimpinan Pusat

- Personalia Pimpinan Harian di evaluasi setiap satu Catur Wulan oleh Pimpinan Pusat dalam rapat Pleno.

Ampenan, 9 Rajab 2005 / 14 Agustus 2005 PRESEDIUM SIDANG, KETUA, KETUA, KETUA, KHAIRIL ANWAR HULYAN HUBBUS SALIM SC CAB.MATARAM CAB.PANCOR


46

PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN MAHASISWA NAHDLATUL WATHAN

========================================= Nomor : 01 Tahun 1994

Tentang ATRIBUT ORGANISASI HIMMAH NW Bismillahi Wabihamdihi

Menimbang : Bahwa untuk keseragaman penggunaan atribut organisasi perlu ditetapkan peraturan organisasi tentang atribut organisasi.

Menginga: 1. Anggaran Dasar HIMMAH NW Bab XIII Pasal 29 tentang atribut

2. Keputusan Kongres VI HIMMAH NW Nomor : 12 / K. VI / HIMMAH NW / 2005, tanggal 12 Rajab / 21 Agustus 2005 Tentang tim penyempurnaan keputusan kongres VI HIMMAH NW

Memperhatikan : Pemikiran yang berkembang dalam Sidang Pleno II Kongres V HIMMAH NW tanggal 12 Rajab / 21 Agustus 2005 Serta berbagai saran dan pertimbangan yang diterima Tim Penyempurnaan Keputusan kongres VI HIMMAH NW.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI HIMMAH NW

TENTANG ATRIBUT ORGANISASI HIMMAH NW.


47

BAB I KETENTUAN

Pasal 1 Dalam peraturan organisasi ini yang dimaksud dengan istilah-istilah : 1) Atribut adalah lambang, lagu dan berbagai tanda pengenal

lainnya yang menunjukkan identitas Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan (HIMMAH NW).

2) Praturan organisasi adalah praturan organisasi HIMMAH NW tentang atribut organisasi HIMMAH NW.

BAB II

LAMBANG Pasal 2

1) Lambang HIMMAH NW berbentuk "persegi lima" yang di dalamnya bertuliskan "HIMMAH" dan di bawahnya terdapat lambang Nahdlatul Wathan (NW) "Bintang Bulan Bersinar Lima" dilengkapi dengan tulisan NW pada bagian sisi kiri dan kanan.

2) Lambang sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) mempergunakan tata warna sebagai berikut : a. Prisai segi lima bergaris tebal dengan warna "kuning

emas dan hitam" yang dibuat secara berimpit b. Tulisan HIMMAH berwarna "putih" c. Bintang Bulan Bersinar Lima dan tulisan NW berwarna

"putih" sedangkan warna dasar adalah "hijau". 3) Arti bentuk dan warna lambang tersebut pada pasal 2 ayat (1)

dan (2) seperti tercantum dalam penjelasan peraturan organisasi ini sebagai terlampir.

4) Contoh dan bentuk warna lambang tersebut pada pasal (1) dan (2) seperti tercantum dalam penjelasan peraturan organisasi ini sebagai terlampir.

Pasal 3

1) Ukuran lambang dengan perbandingan panjang dan lebar adalah 4 berbanding 3.

2) Ukuran tersebut dapat diubah dalam arti dapat diperbesar atau diperkecil sesuai dengan keperluan penggunaannya, tanpa


48

merubah bentuk, warna dan perbandingan ukuran lambang yang telah ditetapkan.

Pasal 4

1) Lambang dapat dipergunakan sebagai berikut : (a) Panji-panji / bendera, (b)Vandel (c) Badge (d) Lencana (e)

Stempel (f) Kop surat (g) Kartu anggota (h) Papan nama (i) Pakaian seragam dan lain-lain

Cara pemakaian lambang diatur oleh Pimpinan Pusat HIMMAH NW.

BAB III

LAGU - LAGU Pasal 5

1) Lagu-lagu HIMMAH NW terdiri atas : a) Lagu warga (Hymne) b) Mars HIMMAH NW c) Lagu perjuangan NW

Syair, tanda dan susunan not lagu-lagu sebagai mana dimaksud pasal 5 ayat (1) dimuat dalam lampiran peraturan organisasi ini.

2) Penggunaan lagu-lagu diatur oleh Pimpinan Pusat HIMMAH NW.

BAB IV PENUTUP

Pasal 6 Penggunaan atribut di luar ketentuan-ketentuan peraturan organisasi ini harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Pimpinan Pusat.

1) Siapapun dilarang menghina atribut secara langsung mapun dengan cara lainnya yang bertujuan penghinaan atau motif penghinaan baik disengaja maupun tidak disengaja.

2) Siapapun dilarang menggunakan atribut dengan cara yang bertentangan yang ditetapkan Pimpinan Pusat HIMMAH NW.


49

Pasal 7 Peraturan organisasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KKKK

Ampenan, 9 Rajab / 14 Agustus 2005 PRESEDIUM SIDANG, KETUA, KETUA, KETUA, KHAIRIL ANWAR HULYAN HUBBUS SALIM SC CAB.MATARAM CAB.PANCOR


50

Lampiran Lambang

PENJELASAN PRATURAN ORGANISASI HIMMAH NW

Nomor : 01 Tahun 2005 Tentang ATRIBUT ORGANISASI HIMMAH NW

A. Penjelasan Umum

Atribut atau tanda pengenal merupakan suatu sarana yang sangat penting artinya bagi suatu organisasi, yaitu sebagai identitas yang menjadi ciri khas, sehingga akan mudah dikenali dan dibedakan dengan organisasi yang lain. Sebagai identitas, maka penggunaan atribut harus seragam baik hal bentuk, warna dan tata cara penggunaannya. Oleh karena itu penyusunan peraturan ini dimaksudkan untuk menyeragamkan penggunaan atribut, sehingga tampak kekompakan, keutuhan serta persatuan dan kesatuan organisasi.

B. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1 ayat (1) dan (2) Cukup jelas Pasal 2 ayat (1) Bentuk Lambang "Persegi Lima" berarti HIMMAH NW merupakan

benteng dan urat nadi yang bertugas menjaga, membela dan mempertahankan organisasi NW.

Tulisan "HIMMAH" singkatan dari "Himpunan Mahasiswa" yang berarti "Cita-Cita" hal ini dimaksudkan bahwa HIMMAH NW merupakan organisasi yang berjuang meraih dan meneruskan perjuangan NW.

Lambang "Bintang Bulan Bersinar Lima" merupakan lambang organisasi NW, yang artinya HIMMAH NW merupakan bagian atau neven (anak) dari organisasi NW. selanjutnya tulisan "NW" singkatan dari "Nahdlatul Wathan" yang artinya pergerakan tanah air adalah NW merupakan gerakan yang berjuang membangun tanah air (Indonesia) melalui pendidikan sosial dan dakwah.


51

Pasal 2 ayat (2) Point a Warna kuning emas melambangkan kejayaan dan

ketinggian cita-cita perjuangannya HIMMAH NW, sedangkan warna hitam yang memberikan bentuk prisai dan warna dasar tulisan HIMMAH melambangkan ilmu pengetahuan / kecendikiaan yang menjadi semangat perjuangan HIMMAH NW serta jiwa yang teguh (Istiqomah) dalam menegakkan tuntunan perjuangan NW.

Point b Warna tulisan putih melambangkan kesucian, ketulusan dan keikhlasan perjuangan HIMMAH NW semata-mata untuk memperloh keridlaan Allah SWT.

Point c warna dasar hijau melambangkan keislaman yang artinya seluruh amal usaha perjuangan HIMMAH NW berlandaskan keislaman.

Pasal 3 ayat (1) Perbandingan panjang dan lebar yang dimaksudkan adalah :

- Panjang : Panjang garis yang diukur dari titik terbawah bentuk prisai segi lima tegak lurus ke titik tengah puncak prisai.

- Lebar : Panjang garis yang membujur pada puncak prisai. Gambar perbandingan tersebut dapat dilihat dalam

contoh terlampir. Pasal 5 ayat (1)

Point c Lagu perjuangan Nahdlatul Wathan yang dimaksud adalah lagu-lagu pujian terhadap Nahdlatul Wathan yang dapat menambah kecintaan dan semangat perjuangan, seperti hymne Nahdlatul Wathan, antiya Pancor Biladi dan lain-lainnya.


52

LAMPIRAN LAGU PERJUANGAN HIMMAH

MARS HIMMAH NW

Cipt.Kusbini Arr. Batua Azhar Kurangkai rajut ide cita, Kutabur butir mutiara Melangkah dengan tulus ikhlas, mengukir cipta rasa dan karsa Berjalan dengan bersemangat, menuju ujung pengharapan Bergerak terus pantang mundur, Berkiprah bagi nusa dan bangsa Himpunan Mahasiswa NW, tetaplah selalu citramu Mengemban tugas nan mulia, Jujur penuh dedikasi HimpunanMahasiswa NW, sukseskan rencana pembangunan Bersatu, Bekerja Terpadu, Menggapai tujuan mulia

HYMNE HIMMAH NW PANCOR Cipt.Kusbini Arr. Batua Azhar Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan Insan berbudaya beriman dan bertaqwa Berjuang pantang mundur Berkiprah tanpa pamrih Membangun Indonesia adil makmur sentosa Himmah NW menjunjung tinggi Jasa para pahlawan , mengamalkan pancasila Undang-undang dasar Empat Lima Ya Allah ya Rabbi berkahilah perjuangan kami Semoga HIMMMAH NW tetaplah jaya


53


======================================================== K E P U T U S A N


T e n t a n g

GARIS BESAR PROGRAM KERJA (GBPK) HIMMAH NW

Bismillahi Wabihamdihi

Menimbang : 1. Bahwa untuk mencapai tujuan HIMMAH NW perlu adanya aktvitas yang dilaksanakan dalam Bentuk Garis-garis Besar Program Kerja yang merupakan rangkaian program disegala bidang yang berlangsung secara terus menerus untuk dapat mewujudkan tujuan HIMMAH NW sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar HIMMAH NW;

2. Bahwa Garis-garis Besar Program Kerja itu harus memberikan kejelasan arah bagi perjuangan organisasi, agar dapat diwujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 3 tahun mendatang dalam rangka kelanjutannya yang berjangka panjang, sehingga secara bertahap dapat diwujudkan tujuan / cita-cita HIMMAH NW;

3. BahwaPokok-pokok penyusunan dan penuangan Garis-garis Besar Program Kerja haruslah mampu memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan. Sehingga perlu disusun dan dituangkan secara sistem matis dan dalam kebula hubungan yang menyeluruh;


54

4. Bahwa oleh karena itu Kongres VI HIMMAH NW perlu menetapkan keputusan yang mengatur Garis-Garis Besar Program Kerja HIMMAH NW.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar HIMMAH NW Bab XII

Pasal 27 ayat (1); 2. Anggaran Rumah Tangga HIMMAH NW,

Bab VI Bagian Pertama, Pasal 39 Ayat (1) dan (2);

Memeperhatikan : Hasil-hasil permusyawaratan Sidang Pleno

II Kongres VI HIMMAH NW tanggal 14 Agustus 2005/ 9 Rajab 1426 H.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA

(GBPK) HIMMAH NW.

Pasal 1 Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika Garis-garis Besar Program Kerja HIMMAH NW disusun sebagai berikut : Bab I Pendahuluan Bab II Program Pokok HIMMAH NW Bab III Program Jangka Panjang HIMMAH NW Bab IV Program Kerja Pusat (PKP) HIMMAH NW Bab V Penutup

Pasal 2 Isi beserta uraian Garis-garis Besar Program Kerja HIMMAH NW yang telah dibahas oleh Komisi II (Garis Besar Program Kerja) yang kemudian disempurnakan oleh Tim Penyempurnaan Hasil Kongres VI HIMMAH NW sebagai mana dimaksud dalam pasal 1, terdapat dalam naskah Garis-garis Besar Program Kerja HIMMAH NW yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.


55

Pasal 3 Dengan adanya keputusan ini apa bila terdapat materi yang belum tertampung dalam dan tidak bertentangan dengan Garis-garis Besar Program kerja ini, dapat diatur dengan suatu keputusan tersendiri.

Pasal 4 Menugaskan Kepada Pimpinan Pusat HIMMAH NW untuk mengemban dan melaksanakan keputusan ini.

Pasal 5 Keputusan ini disahkan pada saat ditetapkan dan mulai berlaku setelah serah terima jabatan Pimpinan Pusat HIMMAH NW priode 2005-2008.

Ampenan, 19 Rajab1426 H / 14 Agustus 2005 M. PRESEDIUM SIDANG, KETUA, KETUA, KETUA, KHAIRIL ANWAR HULYAN HUBBUS SALIM SC CAB.MATARAM CAB.PANCOR

kkk


56

NASKAH GARIS-GARIS BESAR PROGRAM

HIMPUNAN MAHSISWA NAHDLATUL WATHAN Priode 2005 - 2008

SISTEMATIKA PENYUSUNAN :

BAB I. PENDAHULUAN BAB I

PENDAHULUAN A. PENGERTIAN 1. Garis-Garis Program Kerja (GBPK) adalah suatu haluan

organisasi HIMMAH NW dalam garis-garis besarnya sebagai pernyataan kehendak anggota yang pada hakekatnya merupakan suatu program umum organisasi yang ditetapkan oleh Kongres.

2. program umum tersebut sebagai implementasi dari AD dan ART HIMMAH NW dalam bentuk rangkaian kegiatan yang menyangkut seluruh aspek perjuangan organisasi yang diaplikasikan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan.

3. Rangkaian kegiatan yang dilasanakan berkesinambungan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan HIMMAH NW seperti termaktub dalam AD pasal 7 ayat (1) yaitu Li'ila Ika Limatillah Izzul Islam Wal Muslimin dalam rangkai mencapai keselamatan dan kebahagian hidup dunia wal akherat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya GBPK adalah untuk memberikan arah / petunjuk bagi perjuangan organisasi unutk mencapai tujuannya. Adapun tujuannya adalah agar dapat diwujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu tiga tahun berikutnya dan dalam jangka panjang (10 s/d 15 tahun), sehingga secara bertahap dapat terwujud tujuan HIMMAH NW.

C. LANDASAN

GBPK disusun berdasarkan landasan negara dan landasan organisasi. Landasan negara meliputi landasan idial pancasila.


57

Landasan konstitusional UUD 1945 dan landasan oprasional GBHN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya landasan organisasi meliputi AD dan ART serta berbagai ketentuan / peraturan organisasi HIMMAH NW lainnya.

D. RUANG LINGKUP

Unutuk memberikan gambaran mengenai realitas masa depan yang diinginkan dalam waktu tiga tahun berikutnya maupun dalam jangka panjang (10 s/d 15) tahun), maka GBPK disusun dan dituangkan dalamm program umum yang mencakup : 1. PROGRAM POKOK HIMMAH NW 2. PROGRAM JANGKA PANJANG HIMMAH NW 3. PROGRAM KERJA PUSAT (PKP) HIMMAH NW 2005-

2008 E. PELAKSANAAN

1. GBPK yang setelah ditetapkan oleh kongres dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat HIMMAH NW / Mandataris Kongres yang pelaksanaannya dituangkan dalam Bentuk Peraturan / Pedoman Organisasi dan atau garis-garis kebijakan Pimpinan Pusat.

2. Setiap tiga tahun sekali GBPK ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan orgaisasi dan anggota HIMMAH NW.

BAB II PROGRAM POKOK HIMMAH NW

A. TUJUAN PROGARAM POKOK

Tujuan utama setiap program yang dilaksanakan adalah untuk mewujudkan tujuan HIMMAH NW yaitu Li'ila Ika Limatillah Izzul Islam Wal Muslimin dalam rangka mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup dunia wal akherat.


58

B. ASAS-ASAS PROGRAM POKOK 1. Asas Keihlasan Niat, yaitu setiap anggota yang

menjalankan segala amal usaha dan kegiatan HIMMAH NW hendaknya melakukan semat-mata karena Allah SWT. Ganjaran dari setiap perbuatan itu handaknya pula diyakini akan datang dari Allah SWT.

2. Asas Jihad Fi Sabilillah, yaitu segala amal usaha dan kegiatan HIMMAH NW benar-benar merupakan perjuangan di jalan Allah SWT. Dengan demikia motivasi dan orientasi perjuangan semata-mata untuk mendapatkan Ridho Allah SWT.

3. Asas Istiqomah, yaitu setiap amal usaha da kegiatan HIMMAH NW harus dilaksanakan dengan tetap kuat memegang prinsip ajaran kebenaran dari Allah SWT dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW walaupun resikonya berat yang harus dihadapi.

C. MODAL PERJUANGAN

Modal perjuangan HIMMAH NW dalam upaya mewujudkan tujuan program pokoknya adalah : 1. Keyakinan akan kebenaran perjuangan yang dijalankan

Nahdlatul Wathan unutk membawa kepada keselamatan hidup di dunia wal akherat, sehingga Insya Allah akan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Ridho Allah SWT.

2. keberadaan HIMMAH NW yang merupakan neven organisasi NW dijamin oleh UUD 1945 pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undag-undang ; serta UU Nomor 8 Tahun 1985 Tentag Organisasi Kemasyarakatan.

3. Kesempurnaan ajaran Islam sebagai amal Jariah menuntun agar ummat memeluk Islam secara sempurna (Kaffah) untuk beribadah dan beramal Shaleh kepadaNya sehingga menganjurkan kepada ummat untuk senantiasa dapat mengabdi untuk kepentingan agama, nusa dan bangsa.


59

4. Penganut Paham Sunni (Ahlusunnah Wal Jamaah) yang mendominasi ummat Islam.

5. Potensi Nahdlatul Wathan yang cukup besar. 6. potensi anggota HIMMAH NW yang terdiri atas berbagai

bidang ilmu. 7. Potensi Alumni dan simpatisan HIMMAH NW yang

memiliki berbagai profesi dan tersebar pada berbagai macam lapangan aktivitas.

D. TANTANGAN DAN HAMBATAN 1. Tantangan

a. Era Industrialisasi /Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan tantangan paling besar bagi HIMMAH NW dalam mewujudkan tujuannya. Sebab era ini ditandai oleh suatu gaya hidup moderen yang dipengaruhi oleh semangat saintifik, rasionalitas dan individualitas yang berpotensi membawa dampak bagi runtuhnya sendi-sendi kehidupan yang islami.

b. Masyarakat yang sangat dinamis dapat mengalami perubahan dan perkembangan dengan cepat sehingga realtif sulit diantisipasi.

c. Globalisasi dunia dan informasi menyebabkan tranformasi budaya dapat berlangsung secara global.

d. Kebijaksanaan pembinaan mahsiswa di Indonesia yang lebih beriorentasi kepada peningkatan akademik di dalam kampus sehingga menurunkan minat mahasiswa untuk beraktivitas di luar kampus.

2. Hambatan

a. Masih banyaknya anggota yang kurang aktif dalam mengikuti dan menjalan amal usaha dan kegiatan organisasi.

b. Mekanisme organisasi kurang efektif dan efisien. c. Institusi organisasi secara keseluruhan yang belum

berfungsi dan berjalan sebagaimana diharapkan. d. Masih terbatasnya sumberdaya dan dana.


60

E. BENIHAN SETIA NAHDLATUL WATHAN Sebagai organisasi mahasiswa, maka program pokok HIMMAH NW pada hakekatnya adalah upaya pembinaan mahasiswa terhadap potensi intlektualitas, sifat kritis dan idealismenya yang tinggi agar dapat menjadi "Benih Setia Nahdlatul Wathan". Benih Setia Nahdlatul Wathan adalah profil ideal mahasiswa yang mampu menegakkan kalimatillah dalam mencapai kejayaan Islam dan kaum muslimin yang membawa kepada keselamatan hidup dunia wal akherat. Profil ideal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Shalawat Nahdlatul Wathan (AD HIMMAH NW pasal 2) sebagai berikut : 1. Al Mujahidin 2. Al Muhlisin 3. Al Mahfudzin 4. Al Khawas 5. Al Arifin 6. Al Muqarrobin

F. KONSOLIDASI ORGANISASI

1. Konsolidasi organisasi adalah upaya menata, memperkokoh, mengembangkan dan memperkuat diri sehingga benihan setia Nahdlatul Wathan mampu terus tubuh, makin berkembang, berkualitas serta kokoh buat dalam menjamin kelangsungan hidup organisasinya menuju cita-citanya.

2. Untuk tetap memungkinkan berjalannya program pokok organisasi yang selalu harus menuju ketujuan yang ingin kita capai dan agar dapat secara efektif dielakkan tantangan-tangan dan hambatan-hambatan yang timbul di luar maupun di dalam organisasi perlu dipupuk terus-menerus konsolidasi organisasi yang meliputi segala aspek kehidupan organisasi.

3. Berhasilnya program pokok organisasi akan meningkatkan konsolidasi organisasi. Selanjutnya konsolidasi organisasi akan lebih memacu lagi keberhasilan program pokok.


61

BAB III PROGRAM JANGKA PANJANG HIMMAH NW

Berdasarkan program pokok HIMMAH NW, disusunlah program jangka panjang yang meliputi jangka waktu 15 (2005 - 2020) sebagai usaha pengarahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi pada umunya dalam menuju tercapainya cita-cita / tujuan HIMMAH NW. A. ARAH DAN SASARAN

1. Program pokok dilaksanakan dalam rangka upaya pembinaan mahasiswa yang tinggi agar menjadi benihan setia Nahdlatul Wathan; berarti bahwa program pokok itu dimasukkan untuk pembinaan sumber insani yang menjadi penerus cita-cita perjuangan Nahdlatul Wathan dan bangsa Indonesia.

2. HIMMAH NW menghendaki pembinaan sumber insani diarahkan pada pelaksanaan tri fungsi perjuangan HIMMAH NW yaitu pembinaan keimanan, ketaqwaan dan kecendikian yang pada gilirannya dapat membawa HIMMAH NW berperan mempersiapkan kader bangsa yang bermoral, berkeahlian dan berketerampilan serta berguna bagi agama dan bangsa.

3. Program jangka panjang HIMMAH NW dilaksanakan secara bertahap. Adapun tujuan setiap tahapan adalah meningkatkan citra, integritas dan peran HIMMAH NW di tengah-tengah perjuangan bangsa dan negara serta meletakkan landasan yang kuat untuk pelaksanaan program tahap berikutnya.

4. Sasaran utama program jangka panjang adalah terciptanya landasan yang kuat bagi HIMMAH NW, untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri menuju terwujudnya cita-cita / tujuan HIMMAH NW. titik berat dalam program jangka panjang adalah program pembinaan dan pengembangan anggota dengan sasaran utama untuk meningkatkan kualitas kader dan organisasi. Sedangkan program-program bidang-bidang yang lainnya


62

bersifat menunjang dan melengkapi bidang pembinaan dan pengembangan anggota.

5. Sejalan dengan tujuan setiap tahap pelaksanaan program jangka panjang serta titik berat dalam program jangka panjang, maka setiap priode kepemimpinan dalam kurun waktu pelaksanaan program jangka panjang (2005 s/d 2015) ditetapkan mempunyai target program yaitu : pertama, meningkatkan citra, integritas dan peran HIMMAH NW di tengah-tengah perjuangan bangsa dan negara; kedua, meletakkan landasan yang kuat unutk pelaksanaan program tahap berikutnya. Adapun skala prioritas dan titik berat setiap tahapan pelaksanaan program jangka panjang adalah :

Priode 15 Agustus 2005 s/d 14 Agustus 2008 Prioritas diletakkan pada program bidang pembinaan dan pengembangan anggota dengan titik berat meningkatkan kualitas kader dan organisasi yang mendukung pelaksanaan program bidang-bidang lainnya. Priode 15 Agustus 2008 s/d 14 Agustus 2011 Prioritas diletakkan pada program bidang pembinaan dan pengembangan anggota dengan titik berat peningkatan kualitas kader dan organisasi yang semakin berkembang dan maju sehingga dapat mengembangkan program bidang-bidang lainnya. Priode 15 Agustus 2011 s/d 14 Agustus 2014 Prioritas diletakkan pada program bidang pembinaan dan pengembangan anggota dengan titik berat meningkatkan kualitas kader dan organisasi yang semakin mantap dalam menjalankan peran sebagai organisasi kader dan propesional dalam pelaksanaan program bidang-bidang lainnya.


63

Priode 15 Agustus 2014 s/d 14 Agustus 2017 Prioritas diletakkan pada program bidang pembinaan dan kualitas kader dan organisasi yang mantaps ebagai organisasi kader dimana pelaksanaan program bidang-bidang lainnya dapat menjadi wahana pengembangan kader pungsional dalam berbagai bidang kehidupan. Priode 15 Agustus 2017 s/d 14 Agustus 2020 Prioritas diletakkan pada program bidang pembinaan dan pengembangan angota dengan titik berat meningkatkan kualitas kader dan organisasi serta program bidang-bidang lainnya telah berjalan dengan mapan (Establihed)

6. Program di luar bidang pembinaan dan pengembangan

anggota dilaksanakan seirama dan serasi dengan kemajuan-kemajuan anggota.sebaliknya dengan peningkatan hasil-hasil program dalam bidang pebinaan dan pengembangan anggota. Makna tersedialah sumber-sumber pelaksanaan program yang lebih luas bagi peningkatan pembinaan dan pengembangan bidang-bidang organiosasi, data dan informasi, keagamaan, iptek, kekaryaan, seni dan budaya, kerjasama dan hubungan internasional, Himmawati dan kemuslimatan / kewanitaan.

7. pelaksanaan program jangka panjang harus berjalan bersama-sama dengan konsolidasi organisasi, karena kegoncangan-kegoncangan dalam anggota maupun organisasi akan menghambat program selanjutnya. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa konsolidasi organisasi memperlancar program dan program emperkuat konsolidasi-konsolidasi organisasi.

8. pelaksanaan program di samping dapat meningkatkan kualitas kader dan organisasi, sekaligus harus dapat menjamin pemerataan partisipasi bagi seluruh anggota dalam rangka pastabikul khairot untuk bersama-sama berjuang di jalan Allah (asas jihad fi sabilillah).


64

B. PENJABARAN PROGRAM

1. Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi dan Kader Bidang pembinaan dan pengembangan anggota berupaya melakukan pebinaan dan peningkatan kualitas kemampuan angota sebagai kader HIMMAH NW. Pembinaan kader meruapakan usaha yang amat sentral sesuai dengan status HIMMAH NW sebagai organisasi kader yang berperan sebagai pembentuk kader bangsa yang bermoral, berkeahlian dan berketerampilan serta berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Untuk menunjang berhasilnya upaya perkaderan yang dijalankan HIMMAH NW perlu didukung oleh tertib administrasi keanggotaan mulai dari saat retrutmen sampai dengan masa akhir keanggotaan, selain itu pembinaan yang menyangkut pemahaman, penghayatan dan pengalaman terhadap AD /ART serta gabungan satuan organisasi yang mengarah kepada terciptanya pengembangan berdisiplin berorganisasi juga sangat penting dikebangkan. Oleh karena itu HIMMAH NW perlu mengadakan pertemuan-pertemuan khusus secara intensif yang digunakan untuk memberikan penjelasan, petunjuk, gemblengan, peningkatan solidaritas angota dan memberikan kesadaran dalam engemban tugas-tugas organisasi : Perlu diingat bahwa agar dalam membina dan mengembangkan anggota juga memperhatikan agar secara menyeluruh kegiatan dalam organisasi tidak menghambat atau merugikan anggota dalam meraih kesuksesan di dalam kampus, tetapi sebaliknya harus mendukung angota dalam mencapai prestasi akademiknya. Dengan demikian HIMMAH NW juga perlu mengambil peran aktif dalam dunia kemahasiswa pada khususya dan dunia kepemudaan pada umunya dalam rangka mendukung aktifitas anggota di dalam maupun di luar kampus.


65

Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Untuk menjalankan usaha, fungsi dan perannya, HIMMAH NW harus dapat menjaga agar organisasinya tetap eksis dan surpive. Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan organisasi mnjadi sangat penting. Dalam kaitan ini hendaknya upayakan konsolidasi organisasi senantiasa dapat dilaksakan dengan baik dan berkesinambungan. Konsolidasi organisasi yang dimaksud mencakup konsolidasi ideal, wawasan dan organisasi. Konsolidasi idiil meliputi idiologi negara pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, satunya asas dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Selanjutnya konsolidasi wawasan ditekankan pada kemampua berpikir, bersikap dan tingkah laku yang berwawasan keagamaan. (ke Islaman) dan kebangsaan. Wawasan keagamaan (keislaman) mengacu pada akidah Ahlussunah Wajamaah Ala Mazhab Syafi'I RA yang harus terus ditegagkan dibela dan dikembangkan di tengah-tengan kehidupan beragama umat Islam sedangkan wawasan kebangsaan yaitu wawasan nusantara yang mengandung konsep persatuan dan kesatuan kebhineka tuggal ikaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikutnya konsolidasi organisasi meliputi konsolidasi keanggotaan, kelembagaan dan administrasi. Konsolidasi keanggotan berkaitan dengan inventarisasi keanggotaan elalui setel sel aktif kemudian konsolidasi kelembagaan mengatur struktur organisasi dan kpemimpinan sesuai dengan AD / ART, sedangkan konsolidasi keorganisasian berusaha meningkatkan pengaturan, prosedur dan kemampuan pelayanan dalam enjalankan tugas-tugas organisasi. Dukungan terhadap upaya konsolidasi organisasi dapat dilakukan melalui pengadaan sarana fisik sekretariat dari tingkat pusat hingga komisariat sebagai pusat koordinasi segala kegiatan juga meningkatkan frekwensi pembinaan keberbagai cabang / wilayah melalui kunjungan pengurus serta hubungan surat menyurat yang bersifat informasi,


66

pembinaan, arah dan ataupun intruktif sangat penting artinya bagi kemajuan organisasi. Masalah penggalian dan pengembangan sumber dana perlu dipikirkan sehingga kurangnya dana pendapatan pelaksanaan program dapat diatasi.

2. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan

dan Keagamaan Dalam kegiatan sifat HIMMAH NW Sebagai Neven organisasi Nahdlatul Wathan yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial dan dakwah islamiyah maka program pebinaan dan pengembangan keagamaa harus dominan muarnai setiap gerak dan langkah perjuangannya. Setiap kegiatan keagamaan yang dijalankan hendaknya mengacu pada upaya peningkatan iman dan taqwa sebagai pokok perjuangan Nahdlatul Wathan. Oleh karena itu pemahaan, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam secara totalitas (kaffah) kepada setiap anggota dan ummat Islam pada umumnya terus-menerus dipupuk dalam berbagai konteks kehidupan seperti keilmuan maupun kemasyarakatan sehingga tatanan kehidupan yang Islami dapat diwujudkan.

3. Bidang pembinaan dan pengembangan Kekaryaan,

seni dan budaya Melakukan pembinaan dan pengembangan minat, hobi dan kreatifitas dalam bidang seni dan budaya serta turut aktif dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya seni dan budaya yang bersifat Islami. Bidang pembinaan dan pengembangan Potensi Kader Dalam rangka menarik minat mahasiswa untuk ikut berkiprah dalam HIMMAH NW perlu dikembangkan usaha pembinaan dan pengembangan kekaryaan yang dapat membantu nahasiswa meningkatkan keterampilan dan propesionalismenya ; terutama setelah menyelesaikan


67

studinya. Selain itu perlu juga bidang pembiaan dan pengembangan kekaryaan di arahkan pada usaha peningkatan kesejahteraan melalui perkoprasian atau usaha bersama dan peningkatakan solidaritas atau kesetia kawanan sosial.

4. Bidang Teknologi, Data Dan Informasi

Untuk mendukung perkembangan organisasi diperlukan dukungan adanya pengembangan sistem informasi dan komunikasi. Dengan demikian perlu dipikirkan tentang pengadaan perpustakaan, media komunikasi (majalah/buletin dll), pusat data dan dokumentasi berbagai potensi organisasi. Sebagai organisasi mahasiswa yang senantiasa bergelut dengan dunia IPTEK, maka HIMMAH NW harus selalu dapat engikuti perkembangan dan kemajuan sekaligus meggunakan IPTEK. HIMMAH NW hendaknya pula dapat membantu pengembangan IPTEK dalam lingkungan organisasi Nahdlatul Wathan tanpa merubah tatanan sosial budaya yang telah menjadi tradisi/kebiasaan bahkan sebaliknya dapat mendaya gunakan berbagai tradisi dan budaya yang ada untuk pegembangan IPTEK

5. Bidang partisipasi Pembangunan dan Hub.

Internasional Dalam rangka peran serta HIMMAH NW untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik sepiritual maupun material berdasarkan pancasila, maka HIMMAH NW perlu mengembangkan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, terutama dalam upaya pemecahan masalah-masalah pembangunan seperti lapangan kerja, kemiskinan penduduk, kesehatan, lingkungan hidup dan lain-lain. Selain itu usaha pengembangan swadaya masyarakat dalam rangka mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional hendaknya dapat dilakukan, terutama kegiatan yang


68

pragmatis namun sistematis, konsepsional, terpadu dan berkesinambungan.

Bidang kerjasama dan hubugan internasional HIMMAH NW sebagai organisasi kemasyarakatan / OKP hendaknya berupaya untuk membina kerjasama yang akrap dengan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. Kerjasama dapat dilakukan melalui komunikasi, informasi, pertemuan, dialog, seminar ataupun dengan program bersama dan lain-lain.

6. HIMMAWATI dan kemuslimatan /kewanitaan

Menigkatkan peran dan partisipasi HIMMAWATI / wanita dalam aktivitas perjuagan organisasi.

C. CATATAN DASAR

Program jangka panjang ini merupakan landasan pokok bagi penyusunan rencana kerja jangka menengah (3 tahun) setiap priode kepemimpinan diserahkan kepada pimpinan pusat / mandataris kongres HIMMAH NW.

KOSOSNG


69

BAB IV PROGRAM KERJA PUSAT (PKP) HIMMAH NW 2005-2008

Dalam perjalananya HIMMAH NW telah mencapai hasil-hasil pembinaan yang positip, sehingga tetap survive untuk melanjutkan program-programnya dalam priode 1994 s/d 1997 sebagai tahap pertama dari pelaksanaan program jangka panjang HIMMAH NW (1994 s/d 2009). Dengan melihat-hasil-hasil pelaksanaan program sebelumnya serta belajar dari pengalaman-pengalaman berharga dari sejak kurun waktu berdirinya HIMMAH NW (5 Juni 1966) samapai degan sekarang, maka HIMMAH NW bertekad untuk terus berusaha mencapai sasaran program jangka panjang sebagai mana ditetapkan dalam program jangka panjang HIMMAH NW. Dalam program kerja pusat (PKP) HIMMAH NW priode 2005 s/d

2008 harus diusahakan terciptanya landasan yang kuat bagi HIMMAH NW untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri menuju terwujudnya cita-cita / tujuan HIMMAH NW. selanjutnya ditingkatkan / dimantapkan landaskan tersebut dalam priode-priode selanjutnya, sehingga dalam kurun waktu 10 s/d 15 tahun berikutnya HIMMAH NW semakin mapan (establihed) sebagai organisasi kader dalam rangka mencapai cita-cita / tujuan HIMMAH NW.

Dalam program kerja pusat (PKP) HIMMAH NW priode 2008 s/d 2011 sebagai kelanjutan dan peningkatan dari priode sebalumnya akan makin ditingkatkan usaha-usaha untuk bidang keangotaan dan organisasi yang ditunjang dengan bidang-bidang yang lainnya. Demikian pula akan ditingkatkan usaha untuk memecahkan masalah-masalah yang dalam priode sebelumnya telah ditangani tetapi belum sepenuhnya dipecahkan, seperti masalah kepemimpinan, kaderisasi, pengembangan cabang / wilayah serta masalah-masalah lain diberbagai bidang garapan organisasi HIMMAH NW.

Pelaksanaan program kerja pusat (PKP) HIMMAH NW priode 2005 s/d 2008 meliputi jangka waktu 3 tahun, terhitung 14 Agustus 2005 sampai dengan 14 Agustus 2008.


70

A. TARET Sebagai mana halnya dengan setiap tahap pelaksanaan program dalam jangka pelaksanaan program jangka panjang, maka target yang ingin dicapai dalam priode 1994 s/d 1997 adalah : Pertama : meningkatkan citra, integritas dan peran HIMMAH NW di tengah-tengah perjuangan bangsa dan negara. Kedua : meletakkkan landasan yang kuat untuk pelaksanaan program tahap- berikutnya.

B. PRIORITAS

1. Sesuai dengan program jangka panjang HIMMAH NW (2005 s/d 2020), maka dalam priode 2005 s/d 2008 (tahap pertama dalam kurun waktu program jangka panjang 2005 s/d 2020) prioritas diletakkan pada program bidang pengembangan anggota dengan titi berat meingkatkan kualitas kader dan organisasi untuk melanjutkan usaha-usaha program bidang-bidang yang lainnya.

2. Sejalan degan prioritas pada program bidang pembinaan dan pengembangan anggota, maka program pembinaan dan pengembangan organisasi dan lain-lainnya makin ditingkatkan sepadan dan agar salig menunjang dengan kemajuan yang dicapi oleh program bidang pembinaan dan pengembangan anggota.

C. KEBIJAKSANAAN UMUM

Dalam priode 2005 s/d 2008 kebijak sanaan umum pelaksanaan program kerja pusat (PKP) yang ditempuh selama priode-priode sebelumnya perlu dilanjutkan dan ditingkatkan agar makin nyata dapat dirasakan peningkatan citra, integritas dan peran HIMMAH NW di tengah-tengah perjuangan bangsa dan negara. Konsolidasi organisasi merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan program.oleh karena itu haruslah diusahakan untuk memelihara dan mengembangakan konsolidasi organisasi secara terus-menerus.


71

Untuk menetapkan pelaksanaan konsolidasi organisasi haruslah diusahakan makin kokohnya persatuan dan kesatuan gerak langkah setiap anggota HIMMAH NW serta makin tegak tumbuhnya kehidupan organisasi yang sesuai dengan konstitusi organisasi (AD dan ART). Selanjutnya perlu ditingkatkan usaha pembinaan disiplin organisasi berdasarkan ketentuan /peraturan organisasi yang ada. Di samping itu upaya sosialisasi berbagai penjabaran AD serta penjelasan ART terus dilaksanakan. Usaha-usaha ini merupakan bagian dari langkah-langkah pembinaan dan pengembagan di bidang anggota dan organisasi sebagai faktor penentu keberhasilan pelaksanaan program bidang-bidang lainnya.

D. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk melaksanakan berbagai program yang telah dijabarkan secara umum dalam program jangka panjang HIMMAH NW (1994 s/d 2009), secara lebih kongkrit dalam program kerja pusat (PKP) HIMMAH NW priode 2005 s/d 2008 di uraikan dalam bentuk program kerja yang mencakup seluruh bidang kegiatan kemudian dirinci dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. PEMBINAAN PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN KADER

Bidang pembinaan dan pengembagan anggota a. Perbaikan sistem administrasi keanggotaan b. Penyusunan pola rekrutmen anggota c. Pembuatan rumusan dan pengembangan sistem

perkaderan d. Peningkatan pemahaman seluruh anggota terhadap AD /

ART, pedoman-pedoman organisasi dan berbagai praturan / ketentuan lainnya.

e. Mengadakan pelatihan kader dan fungsional / khusus f. Menggalang hubungan kerja sama dengan instansi /dinas

/ jawatan dan lembaga / organisasi swasta lainnya dalam rangka pembinaan dan pengembangan anggota.


72

g. Menghasilkan kader-kader yang mempunyai komitmen pada perjuangan Nahdlatul Wathan dan perjuangan membangun Indonesia dalam mewujudkan cita-cita nasional Bangsa dan Negara Indonesia.

h. Mengambil peran aktif dalam dunia kemahasiswaan. i. Mengambil peran aktif dalam dunia kepemudaan dalam

kaitan dengan pengembangan kader lebih lanjut. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Organisasi

a. Mengatur pengelolaan organisasi secara lebih profesional, efektif dan efisien.

b. Peningakatan kemampuan manajerial pengalolaan organisasi.

c. Pemenuhan perangkat / sarana dan prasana organisasi. d. Pengembangan organisasi tingkat cabang dan wilayah. e. Penggalian dan pengambangan sumberdana. f. Pengembangan basis-basis organisasi di berbagai pusat

perguruan tinggi. g. Pendaya gunaan potensi organisasi secara optimal. h. Pembuatan badan-badan khusus yang dapat menunjang

usaha dan pelaksanaan program / kegiatan organisasi. 2. PEMBINAAN, PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN

a. Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Keagamaan b. Peningkatan kualitas keislaman. c. Peningkatan pemahaman terhadap aqidah Islam

Ahlussunah Wal Jamaah Ala Mazhab Syafi'i RA. d. Kajian-kajian intensif ajaran-ajaran Islam dalam konteks

keilmuan menggunakan pendekatan multi disiplin. e. Peningkatan dakwah Islamiah. f. Penyelenggaraan kegiatan-kegiata keislaman lainnya

/hari-hari besar Islam dan lain-lain. 5. Pembinaan kader-kader dakwah.

3. TEKNOLOGI, DATA DAN INFORMASI

Bidang data dan informasi


73

a. melakukan pendataan, dokumentasi dan memberikan penerangan mengenai program dan kegiatan organisasi.

b. Pengembangan pusat pendataan / organisasi informasi. c. Mengusahakan / menerbitkan buletin atau media

informasi dan komunikasi organisasi. d. Mengadakan penelitian-penelitian dalam rangka

mengumpulkan data berbagai potensi organisasi. e. Pengembangan statistik organisasi. f. Dan lain-lainnya yang berkaitan degan pendataan dan

informasi.

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi a. Melakukan pengembangan IPTEK melalui kegiatan

penelitian, inovasi dan lain-lain. b. Meningkatkan penguasaan dan wawasan. c. Mengembangakan sarana dan media pengetahuan

IPTEK. d. Pengembangan bidang pendidikan (perguruan /

madrasah / pondok-pondok pesantren). e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. f. Menyelenggarakan seminar dan berbagai bentuk

pertemuan / kegiatan ilmiah lainnya. 4. KEKARYAAN DAN SENI BUDAYA

Bidang pembinaan dan Pngembangan kekaryaan a. Peningkatan keterampilan anggota. b. Pengembangan pendidikan dan pelatihan profesi. c. Meyelenggarakan usaha peningkatan kesejahteraan. d. Ikut serta dalam usaha-usaha meingkatkan lapagan kerja

dan mengurangi pengangguran. e. Meningkatkan kemandirian anggota. f. Pembinaan solidaritas / kesetiakawanan sosial.

Bidang pembinaan dan pengembangan seni dan budaya

a. Melakukan pembinaan dan pengembangan dalam berbagai bidang seni dan budaya yang bernafaskan Islam.

b. Mengupayakan clup-clup olahraga.


74

c. Pementasan / penggelaran seni dan budaya. 5. PARTISIPASI PEMB. DAN HUB. INTERNASIONAL

Bidang partisipasi pembangunan a. Menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan

sebagai bagian dari kegiatan dakwah amaliah. b. Meningkatkan amal sholeh guna bersama-sama

meneruskan dan mensukseskan pembangunan nasional. c. Memelihara, membina dan meningkatkan keserasian

hubungan kerja sama dengan masyarakat dan aparat pemerintah untuk keberhasilan pembangunan jangka panjang II.

d. Ikut aktif dalam usaha pengentasan kemiskinan. e. Melakukan usaha-usaha dalam rangka peningkatan

kualitas hidup ummat. Bidang kerjasama dan hubungan internasional a. Menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi sosial

kemasyarakatan, organisasi pemuda, organisasi fungsional baik lokal, regional maupun internasional yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

b. Mengembangkan jaringan informasi dan jaringan kerja.

5. Bidang HIMMAWATI dan Kemuslimatan / Kewanitaan a. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pembinaan

HIMMAWATI atau muslimat/wanita dalam rangka peningkatan wawasan, pengetahuan dan keterampilan.

b. Menggalang kerjasama program dengan organisasi yang bergerak dalam bidang kewanitaan terutama dengan Muslimat Nahdlatul Wathan.

c. Ikut aktif dalam berbagai program organisasi dan pembangunan pada umunya.

EVALUASI

Untuk melakukan pengendalian dan pengawasan serta penialaian dalam pelaksanaan program kerja pusat (PKP) HIMMAH NW ini secara priodik perlu dilakukan evaluasi


75

sehigga berbagai masalah yang dihadapi dapat diatasi secara cepat dan baik,sehingga dapat target yang telah ditetapkan dalam kurun waktu pelaksanaannya akan dapat dicapai.

BAB V

PENUTUP Pelaksanaan GBPK ini menjadi tanggung jawab pimpinan pusat yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh jajaran organisasi, anggota, aktivis serta segenap keluarga besar HIMMAH NW dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Pimpinan pusat menetapkan rencana operasional GBPK ini dalam bentuk rencana operasional program (ROP) setiap tahun. keberhasilan dalam melaksanakan GBPK sangat tergatung dari partisipasi, sikap metal, ketaatan, semangat dan disiplin seluruh keluarga besar HIMMAH NW untuk berperan sesuai dengan dilandasi tanggung jawab, jihad fi sabilillah, istiqomah dan keihlasan niat untuk menghadapi tantangan dan hambatan perjuangan organisasi.

KKK


76


======================================================== K E P U T U S A N


Tentang

PENETAPAN KETUA UMUM / KETUA FORMATUR

SERTA ANGGOTA FORMATUR PIMPINAN PUSAT HIMMAH NW PeRIODE 2005 - 2008

Bismillahi Wabihamdihi Menimbang : 1. Bahwa untuk memimpin dan mengelola perjuangan

organisasi perlu ditetapkan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat HIMMAH NW;

2. Bahwa untuk membantu Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal selaku ketua dan Sekretaris Formatur dalam menyusun personalia Pimpinan Pusat HIMMAH NW priode 2005-2008 perlu ditetapkan angota-anggota formatur;

3. Bahwa untuk memenuhi sebagai mana dimaksud pada point 1 dan 2 dipandang perlu menetapkan suatu keputusan tentang hal itu.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar HIMMAH NW, Bab XII pasal 27

ayat (1) ; 2. Anggaran Rumah Tangga HIMMAH NW, Bab II

bagian ketiga pasal 17 ayat (1) dan (2); 3. Anggaran Rumah Tangga HIMMAH NW Bab VI

bagaian pertama pasal 39 ayat (1) dan (2). 4. Keputusan kongres VI HIMMAH NW Nomor : 13 / K.

VI / HIMMAH NW / 2005 tanggal 9 Rajab 1426 H / 14 Agustus 2005 tentang Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum / Ketua Formatur, Sekretaris Jenderal /


77

Sekretaris Formatur dan Anggota formatur Pimpinan Pusat HIMMAH NW priode 2005-2008.

Memperhatikan : Hasil-hasil Permusyawaratan Sidang Pleno III

Kongres VI HIMMAH NW tanggal 14 Agustus 2005 / 9 Rajab H.

MEMUTUSKAN Menetapkan : PENETAPAN KETUA UMUM / KETUA FORMATUR

DAN ANGGOTA FORMATUR PIMPINAN PUSAT HIMMAH NW PRIODE 2005 - 2008

Pasal 1

Menetapkan Saudara Yusron Amri, S.Hi. dari utusan Cabang Pancor sebagai Ketua Umum / Ketua Formatur, Saudara R. Bambang Dwi Minardi dari Cabang Pancor sebagai Sekretaris Formatur dengan anggota : Saudara Ainuddin dari Cabang Mataram, Saudara Mujahid dari Cabang Malang dan Saudara Ir. H. Iswandi Muhir Ibrahim dari SC Kongres HIMMAH NW sebagai Formatur Pimpinan Pusat Himmah NW Periode 2005 - 2008

Pasal 2

Keputusan ini dinyatakan sah pada tanggal ditetapkan dan mulai berlaku pada saat dilaksanakan pemilihan Ketua Umum / Ketua Formatur dan anggota formatur Pimpinan Pusat HIMMAH NW priode 2005-2008. WALLAHUL MUWAFFIQU WALHADI ILA SABILIRROSYAD Ditetapkan di : Ampenan Pada Tanggal : 9 Rajab 1426 H 14 Agustus 2005 M.

PIMPINAN SIDANG, KETUA, KETUA, KETUA, ttd. ttd. ttd. KHAIRIL ANWAR HULYAN HUBBUS SALIM SC CAB.MATARAM CAB.PANCOR


78

STRUKTUR PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT HIMPUNAN MAHASISWA NAHDLATUL WATHAN

PERIODE 2005-2008 Ketua Umum Yusron Amri, S.Hi. Ketua I Kamiluddin, S.Pd. Ketua II Nuruddin M. Nur, S.Pd. Ketua III ARR. Sayyaf Ali, S.Pd. Ketua IV Irjani, S.Pd. M.Pd.M.S.i Ketua V Lukmanul Hakim, SE. Ketua VI Nirmayanti, S.Pd. I Sekretaris Umum Hudan Hartadi, S.Hi Sek I Muhsan, S.Hi Sek II Sabahandi Sekr III Masfuk, SE. Sekrt IV Muh. Khalqi, S.Pd. Sekr V Syamsul Rizal, SE. Sekr VI Siti Adabiah, S.Pd.I Bendahara Umum Mardliah Hayati Bendahara Lukman BIRO-BIRO

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Kaderisasi M. Ihsan, S.Ag. Baha'uddin,S.H.i Pembinaan, PengembanganPendidikan dan Keagamaan Fathul Mubin, S.Sos. Moh.Ali Akbar Kekaryaan dan Seni Budaya Muh Aminullah,S.Pd. Akmaluddin, QH. Partisipasi Pemb. Dan Hub. Internasional Merdana, S.Pd., Hasan Basri, S.Q. Teknologi, Data dan Informasi Syarif Hidayatulloh, S.Kom. Moh. Haramain Kemuslimatan Salmiati,S.Pd. I

Raudlatul Jannah,S.Pd. KESEKRETARIATAN Lukman Khairie, S.Ag. Zulkifli, S.Pd. I


79

Catatan _________


80

Catatan :

pedoman pengkaderan himmah nw 2008 1

Documents