MAKALAH

KAPITA SELEKTA KEBIJAKAN PENDIDIKAN

JUDUL : PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

DOSEN PENGAMPU : MA’RUF M.AG

DISUSUN OLEH

SITI KAMSIAH ( 1101210489 )

UTA JULIATARI (110121

SEMESTER/KELAS: V / B

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB

JURUSAN TARBIYAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PONTIANAK

2012

PENDAHULUAN

Kita sebagai warga negara Indonesia yang beriman dan bertakwa,

patriotik (cinta tanah air) menjadikan falsafah pancasila sebagai pedoman

hidup bernegara dan bermasyarakat. Sepakat bahwa pendidikan agama

(khusunya islam) harus kita sukseskan dalam pelaksanaanya pada semua

jenis, jenjang dan jalurnya. Sesuai dan sejalan dengan aspirasi bangsa

seperti telah digariskan dalam Tap-Tap MPR, terutama Tap MPR terbaru

no.II/MPR/1988 dan undang-undang no.2/1989 telah menjabarkan

inspirasi tersebut yang telah disetujui oleh DPR dan disahkan oleh

presiden. Sehingga dasar yuridis nasional kita yang mengingkat sseluruh

warga negara Indonesia kedalam satu sistem pendidikan nasional.

Permasalahan yang perlu kita bahas adalah bagaimana cara

pelaksanaan agar pendidikan agama kita lebih berguna dalam mewujudkan

generasi bangsa yang berkualitas unggul, lahiriah, dan batiniah.

Berkemampuan tinggi dalam kehidupan akliah dan akidah serta berbobot

dalam perilaku amaliah dan mamalah. Sehingga survive dalam arus

dinamika perubahan sosial budaya pada masa hidupnya. Ketahanan mental

spiritual dan fisik berkat pendidikan agama kita benar-benar berfungsi

efektif bagi kehidupan generasi bangsa dari waktu ke waktu.

Idealitas tersebut baru dapat terlaksana dengan tepat sasaran jika

kita mampu meletakkan strategi dasar yang berwawasan jauh ke masa

depan kehidupan bangsa, kehidupan yang dihadapkan kepada kemajuan

ilmu dan teknologi canggih yang semakin sekularistik arahnya.

PEMBAHASAN

PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

A. Pengertian Pendidikan Islam

Persepi ilmuan kita pada saat ini tentang arti pendidikan, misalnya

seperti ditetapkan dalam UU No.2/1989 tersebut mengandung implikasi

yang lebih komprehensip ketimbang arti pengajaran. Sehingga

“pendidikan” menurut pasal 1 ayat (1) diberi arti :”usaha sadar untuk

menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan,pengajaran,dan atau

latihan bagi perannya dimasa yang akan datang.” Jelas disini, pendidikan

mencakup proses kegiatan pengajaran di samping bimbingan dan latihan.

Lebih diorentasikan kemasa depan, yang mana fenomenanya tak lan

adalah pencerminan betapa pentingnya penguasaan dan pemanfaatan serta

pengendalian kemajan iptek bagi pembangunan bangsa. (muzayyin

arifin:205)

Pendidikan islam menurut Zarkowi Soejoeti adalah terbagi dalam

tiga pengertian yaitu:

1. Pendidikan islam adalah jenis pendidikan yang pendirian dan

penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita – cita

untuk mengejewantahkan nilai – nilai islam,baik yang tercermin dalam

lembaganya,maupun dalam kegiatan – kegiatan yang diselenggarakan.

Disini kata islam ditempatkan sebagai sumber nilai yang akan

diwujdkan dalam seluruh kegiatan pendidikan.

2. Pendidikan islam adalah jenis pendidikan yang memberikan perhatian

sekaligus menjadikan ajaran islam sebagai pengetahuan untuk program

studi yang diseleggarakan. Disini kata islam ditempatkan sebagai

bidang studi,sebagai ilmu,dan diperlakukan sebagai ilmu lain.

3. Pendidikan islam adalah jenis pendidikan yang mencakup kedua

pengertian diatas. Disini kata islam ditempatkan sebagai sumber nilai

sekaligus sebagai bidang studi yang ditawarkan melalui program studi

yang diselenggarakan.

B. Pengertian Pendidikan Nasional

pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar kepada

kebudayaan bangsa indonesia yang berdasarkan pada pancasila dan

undang- undang Dasar 1945. Adapun sistem pendidikan nasional adalah

satu keseluruhan yang terpadu dari semua satan dan kegiatan pendidikan

yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya

tujaan pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi untuk

mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan

martabat manusia indonesia dala rangka upaya mewujudkan tujuan

nasional. Tujuan pendiidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan

bangsa dan mengembangkan manusia indonesia seutuhnya, yaitu manusia

yang beariman dan bertakwa terhadap tuhan yang maha esa dan berbudi

pekerta luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani

dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung

jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Pendidikan islam tidak tertuju kepada pembentukan kemampuan

akal saja,melainkan tertuju kepada setiap bagian jiwa sehigga setiap

bagian jiwa itu menjadi mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana yang

dikehendaki oleh allah. Pendidikan islam bukan hanya membentuk dan

meningkatkan kemampuan kerja setiap bagian jiwa itu, tetapi juga

membentuk sistem kerja setiap bagian jiwa itu persis dengan yang allah

kehendaki dan juga membentuk kemampuan memanifeskan isi jiwa

kedalam bicara yang benar dan baik, kedalam sikaf yang baik dan benar

kedalam sikaf perangai yang benar dan baik, kedalam perbuatan dan kerja

yang benar dan baik. Benar dan baik itu bukan menurut pendapat atau

selera manusian, melainkan benar dan baik menurut ukuran dari allah.Ciri

khas pendidikan islam itu ada dua macam:

1. Tujuannya membentuk individu menjadi bercorak diri tinggi

menurut ukuran allah.

2. Isi pendidikannya ajaran allah yang tercantum dengan lengkap

di dalam al-quran yang pelaksanaannya dalam praktek hidup

sehari – hari dicontohkan oleh muhammad Rasulullah.

Teori – teori pendidikan islam yang berkembang diindonesia

secara umum mendifinisikan pendidikan islam dalam dua tataran : idealis

dan paragmatis. Pada tataran idealis pendidikan islam diandaikan sebagai

suatu sistem yang independen (eksklusif) dengan sejumlah kreterianya

yang serba islam. Definisi ini secara kuat dipengaruhi oleh literatur arab

yang mask keindonesia baik dalam bentuk teks asli,terjemahan,maupun

sadurannya.sedangkan pada tataran pragmatis pendidikan islam

ditempatkan sebagai identitas (ciri khusus) yang tetap berada dalam

konteks pendidikan nasional. Perkembangan – perkembangan aktual di

indonesia – khususnya selama tiga dekade terakhir sangat mempengaruhi

munculnya definisi pragmatis ini.

Membahas kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan

nasional, maka kita tidak terlepas dari urgensitas agama bagi manusia.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, sikap hidup religius ini

telah dimiliki oleh bagsa Indonesia sejak dahulu kala, yaitu sejak

kepercayaan animisme, dinamisme, berkembang di masyarakat Indonesia.

Kemudian masuknya agama Hindu dan Budha ke Indonesia diiringi

dengan masuknya agama Islam, terakhir masuknya agama Kristen,

membuktikan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyaraka tberagama.

Fakta-fakta sejarah juga melegitimasi ini. Dengan demikian tidak salah

apabila dikatakan bahwa agama merupakan darah daging bagi masyarakat

Indonesia. Karena itulah pendiri bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18

Agustus 1945 merumuskan dasar Negara mereka dengan mencantumkan

asas KetuhananYang Maha Esa sebagai sila pertama dari

pancasila.Berakar dari keterangan diatas, maka diharapkan konsep

pendidikan Islamdalam rangka pendidikan nasional harus dimulai secara

integral dan utuh.

Ketepatan mengkaji dan merumuskan konsep pendidikan Islam

dalam sistem pendidikan nasional memerlukan landasan pendidikan yang

kuat dan tepat,misalnya landasan filosofis, fungsional dan tujuan insidental

pendidikan, yang selanjutnya dijadikan tolak ukur dalam menyatukan dan

mengaitkan hubungan sebagai bagian integral dari mata rantai dalam

kesatuan pendidikan nasional. Adapun landasan kuat dan tepat adalah:

.a) Landasan Filosofis

Secara substansial maupun eksistensial manusia berbeda dengan

tuhan. Manusia diciptakan di muka bumi untuk beribadah pada-Nya.

dan sebagai modal dasar, manusia diberikan kesempurnaan bentuk

penciptaan dibandingkan makhluk yang lain, sehingga dengan dasar

kemampuan yangdimilikinya itulah manusia diharuskan menuntut ilmu

melalui prosespendidikan. Oleh sebab itu, pada hakikatnya tujuan

pendidikan adalah memanusiakan manusia agar ia benar-benar mampu

menjadi khalifah dimuka bumiSebagai khalifah, manusia dituntut untuk

menjaga, memanfaatkan danmelestarikan alam semesta sebaik-baiknya.

Dan melalui proses pendidikanitulah manusia belajar mengenal dan

mengembangkan potensi yangdimilikinya sebagai upaya yang

dilakukan secara sadar, untuk mencapaikesempurnaan hidup baik

hubungannya dengan Al-Khalik, dengan sesama manusia maupun

dengan alam.

b) Landasan Fungsional

landasan fungsional pendidikan berakar pada tuntutan atas diri

manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi, dalam artian manusia

dituntut untuk bisa memfungsikan potensi manusiawi dalam dirinya

yang tercermin sebagai optimalisasi kemampuan berfikir, menghargai

perbedaan-perbedaan(tingkah laku, sistem pemikiran, etnis, budaya),

dan memaknai sunnatullah

c) Landasan Insidental

Landasan insidental pendidikan merupakan upaya peningkatan

aspek kecerdasan manusia yang diasumsikan sebagai suatu bentuk

kemampuan belajar yang dapat diukur menurut standar tertentu

(sesaat/insidental), maka tujuan insidental pendidikan dapat dirumuskan

pada aspek-aspek sebagai berikut;

1). Meningkatkan kecerdasan motorik

2). Meningkatkan kecerdasan emosional

3). Meningkatkan kecerdasan intelektual

4). Meningkatkankecerdasan spiritual

Hal ini didasarkan pada sifat hakiki manusia sebagai homo

religius, makhluk beragama yang mempunyai fitrah untuk memahami

dan menerima nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari agama, serta

sekaligus menjadikan kebenaran agama itu sebagai rujukan (referensi)

sikap dan perilakunya.

pendidikan pada umumnya dan pendidikan Islam khususnya

mempunyai peranyang sangat strategis dalam mewujudkan cita-cita

nasional dibidang pendidikan. Untuk itu pendidikan Islam dan

pendidikan nasional harus diarahkan pada pembinaan dan

pengembangan iman, taqwa, akhlak mulia, kecerdasan,keterampilan

serta aspek lainnya

Namun, kita juga perlu melihat sedikitnya tiga dimensi

pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional antara lain yaitu:

a) Dimensi Kegiatan Artinya pendidikan diselenggarakan

sebagai upaya internalisasi nilai - nilaiIslam. Konsekuensi dari

pemaknaan ini adalah bahwa pendidikan Islam tidak terbatas pada

institusi formal, seperti pesantren, sekolah atau madrasahsaja melainkan

lebih luas dari itu pendidikan Islam mencakup kegiatan diluar

kelembagaan termasuk yang bersifat fisik atau material, mental atau

spiritual.Dalam artian dari kegiatan itulah akan didapati kegiatan

menanamkan nilai - nilaiIslam yang tereduksi melalui proses

pendidikan Islam

b) Dimensi Kelembagaan Disini pendidikan Islam dimaknai

sebagai tempat atau lembaga yangmelaksanakan proses pendidikan

Islam yang mendasarkan programnya atas pandangan dan nilai-nilai

Islam. Hal ini mengukuhkan keberadaan pendidikan agama dalam UU

SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 pasal 30 Pendidikan Islam Sebagai

Lembaga dalam UU SISDIKNAS dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah

dan ataukelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai

dengan peraturan perundang-undangan

(2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta

didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan

mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya

(3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur

pendidikan formal, nonformal dan informal

(4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah,

pesantren,pasraman, pabhaya, samena dan bentuk lain yang

sejenis

c) Dimensi materi Pelajaran Bahwa kurikulum sebagai

perangkat pembelajaran disusun sesuaidengan jenjang pendidikan

dalam kerangka Negara kesatuan RepublikIndonesia dengan

memperhatikan:

(1) Peningkatan iman dan takwa

(2) Peningkatan akhlak mulia

(3) Peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik

(4) Keragaman potensi daerah dan lingkungan

(5) Tuntutan pembangunan daaerah dan lingkungan

(6) Tuntutan dunia kerja

(7) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni

(8) Agama

(9) Dinamika perkembangan global

(10) Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan

Dengan demikian jelaslah bahwa keberadaan pendidikan

agama,dalam hal ini penulis fokuskan pada pendidikan Islam

mempunyai tempatyang signifikan dalam sistem pendidikan nasional.

d) Dimensi pemikiran Bahwa pendidikan Islam diartikan

sebagai paradigma teoritik yang disampaikan berdasarkan nilai-nilai

ajaran Islam. Adapun hakikat nilai-nilai Islami yang terkandung dalam

Undang-undang Sistem Pendidikan nasionalNo.20 tahun 2003 adalah

nilai yang membawa pada kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh

mahluk (sesuai dengan konsep Rahmatan Lil‘alamiin), demokratis,

egalitarian dan humanis.Dengan demikian terdapat benang merah

bahwa pendidikan Islam diIndonesia adalah bagian yang tidak

terpisahkan dari pendidikan nasional. (http/pendidikan-islam – dalam-

sistem pendidikan.www.com.post tgl 13 okt 2012).

C. Pengembangan Pendidikan Islam Di Indonesia (1865-1949)

Kajian-kajian histori mennjkan bahwa samai abad ke-19,

pendidikan islam dalam bentk masjid dan pesantren, masih menjadi

lembaga pendidikan yang dominan bagi masyarakat indonesia. Pergeseran

mlai terjadi pada masa penjajahan. Sekitar tahun 1865 masyarakat

pribumi, khusunya dijawa,disediakan model endidikan yang dirancang

berdasarkan kebijakan pemerintah hindia belanda. Kebijakan ini pada

awalnya untuk mempersiapkan kalangan pribmi menjadi pegawai

gubernurmen (kantor-kantor pemerintahan hindia belanda). Pola

pendidikan yang dijalankan pemerintah hindia belanda untuk kepentingan

ini sama sekali bukan merupakan penyesuaian-penyesuain terhadap sistem

pendidikan islam pada masa itu, tetapi malah lebih menyerupai sekolah-

sekolah zending yang berkembang diwilayah minahasa dan maluku.

Pemberlakuan pendidikan pribumi oleh pemerintah hindia belanda

dapat dianggap awal dari dualisme sistem pendidikan bagi masyarakat

indonesia. Pendidikan islam tetap berjalan sesuai dengan karakternya dan

secara tradisional menjadi andalan masyarakat indonesia. Khususnya

kaum muslimin. Sementara sistem pendidikan pribumi ala belanda terus

berkembang dan menjadi pusat pengajaran dan pelatihan bagi kaum elit

pribumi yang mempunyai hubungan dengan pemerintah hindia belanda.

Dalam perkembangannya,dualisme pendidikan ini membawa orentasi

wawasan masyarakat indonesia yang terbelah sesusai dengan karakter

masing-masing pendidikan yang ditempuhnya. Namn demikian, orientasi

kaum yang berlatar belakang pendidikan ala belanda secara politis lebih

sia menangani masalah-masalah kenegaraan,karena pola kependidikannya

sejak awal mempersiapkan mereka untuk menjadi tenaga-tenaga

pemerintah.

Kesadaran perlunya mengembangkan orientasi pendidikan islam

yang menyangkut masalah- masalah sosial politik,dan ekonomi

(kedniawian) akhirnya muncul dikalangan penyesuaian pendidikan

islam,kurikulum, kelembagaan, dan sistem pengajaran.

Masalah pendidikan islam bar muncul pada segi lingkup sejah

mana pendidikan islam dikembangkan. Apakah terbatas pada pendidikan

islam dalam pengertian agama secara murni, atau pendidikan islam dalam

pengertian sistem yang mengajarkan berbagai aspek kehidpan yang

berdasarkan agama.hal ini menjadi serius karena akan sangat menentkan

pola dan sistem pendidikan nasional secara menyeluruh. Kalangan islam

berpendapat bahwa pendidikan islam harus dkembangkan di indonesia

sejah mungkin, sementara kalangan non-islam membatasinya dalam

lingkup pengajaran agama. Namun demikian akhirnya ketentuan-ketentuan

yang lebih tegas tentang pendidikan agama dalam pendidikan nasional

telah direkomendasikan oleh Badan Pekerja Komite nasional Pusat

(BPKNP) antara lain:

a. Pelajaran agama dalam semua sekolah, diberikan pada jam

pelajaran sekolah

b. Para guru dibayar oleh pemerintah

c. Pada sekolah dasar pendidikan ini diberikan mulai kelas IV

d. Pendidikan tersebut diselenggarakan seminggu sekali pada jam

tertentu

e. Para guru diangkat oleh departemen agama

f. Para guru agama diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum

g. Pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama

h. Diadakan latihan bagi guru agama

i. Kualitas pesantren dan madrasyah harus diperbaki

j. Pengajaran bahasa arab tidak dibutuhkan

Berdasarkan rekomendasi itu pendidikan islam berarti sangat

terbatas pada pengajaran agama disekolah-sekolah mulai kelas IV.

Waktanya pun semingggu sekali,dan tidak termasuk pelajaran bahasa

arab. Dalam rekomendasi itu,pendidiakan islam dalam pengertian

lembaga seperti pesantren dan madrasyah tidak mendapat perhatian

khusus, kecuali no.9: kualitas pesanren dan madrasyah harus

diperbaiki. Mengenai batas materi pendidikan agama,diisyaratkan oleh

pernyataan ki hajar dewantara pimpinan taman siswa dan materi

pendidikan dan kebudayaan pertama yang memandang pendidikan

agama terutama hanya sebagai pendidikan budi pekerti, secara umum

dalam islam.

D. Landasan Yuridis Penyelenggaraan Pendidikan Islam Di Indonesia

(1950-1988)

Sampai akhir dekade 60-an pelaksanaan pendidikan secara

nasionak masih bertumpu pada undang-undang No.4 tahun 1950 jo.no.12

tahun 1954 “tentang dasar-dasar penddikan dan pengajaran

disekolah.:”seperti dapat dipahami dari namanya,undang-undang tersebut

pada pengaturan pendidikan di sekolah. Dalam kenyataan tidak memberi

perhatian yang cukup pada pendidikan di sekolah. Dalam kenyataannya

perhatian yang cukup pada pendidikan diluar sekolah. Dalam pasal 2

ditegaskan bahwa undang-undang ini tidak berlaku untuk pendidikan dan

pengajaran di sekolah-sekolah agama.”mengenai madrasyah hanya

diisyaratkan dalam pasal 10 ayat 2 bahwa belajar di sekolah agama yang

telah mendapat pengakuan menteri agama dianggap telah memenuhi

kewajiban belajar. Pasal 3 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa

pendidikan adalah “membentuk manusia susila yang cakap dan warga

negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan

masyarakat dan tanah air”. Dari rumusan ini tidak tercermin adanya

perhatian terhadap usaha pembinaan mental spiritual dan keagamaan

secara terus melalui proses pendidikan. Itulah sebabnya dalam pasal 20

ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan agama disekolah bukan mata

pelajaran wajib dan bergantung pada persetujuan orang tua/wali murid

dalam penjelasannya bahkan dikemukakan bahwa mata pelajaran

pendidikan agama bukan merupakan faktor penentu dalam kenaikan kelas

anak didik.

E. Sebuah Rancangan.”Sistem Pendidikan Islam Sebagai Sistem

Pendidikan Nasional”

Tantangan utama yang dihadai para ahli dan praktisi pendidikan

islam dalam hal pengintegrasian Madrasyah kedalam sistem pendidikan

nasional adalah menghapuskan dikotomi ilmu umum dan ilmu agama.

Ilmu harus dipandang sebagai identitas tunggal yang telah mengalami

perkembangan dalam sejarah. Perkembangan ilmu dalam sejarah

menunjukan bahwa setiap peradaban manusia termasuk peradaban islam

telah memberi sumbangannya sendiri.

Integrasi Madrasah kedalam sistem pendidikan nasonal

menemukan bentuknya dalam undang-undang sitem pendidikan nasional

(UUSPN) yang dilansir pemerintah pada tahun 1989, melalui UUSPN,

madrasah mengalami perbahan definisi dari “sekolah

agama”menjadi”sekolah umum berciri khas islam”. Perubahan defini ini

penting artinya,karena dengan demikian berarti madrasah tidak hanya telah

menjadi lembaga pendidikan modern, tetapi ia juga mendapat legitimasi

sepenhnya sebagai bagian dari sistem pendidiakan nasional. Oleh karena

itu, UUSPN ini disambut dengan antusias oleh depag,sebagai lembaga

yang bertanggung jawab terhadap madrasah dan lembaga pendidikan islam

pada umumnya.

Akan tetapi, perubahan definisi ini selanjutnya menuntut ada

perubahan kurikulum. Karena madrasah tidak lagi sekolah agama,maka

kurikulumnya harus didominasi oleh mata pelajaran umum, meski

demikian tetap terbuka peluang bagi setiap madrasah (sesuai dengan

kebutuhannya) menyelenggarakan pelajaran agama. Selanjutnya karena

madrasah adalah sekolah umum berciri khas islam, maka nilai-nilai islam

harus tercermin dalam kurikulum madrasah, khususnya untuk mata

pelajaran seperti matematika, sejarah, kimia, fisika, dan bahasa inggris.

Dengan demikian, tamatan madrsah nantinya tetap berbeda dengan

tamatan seklah umum lainnya, meskipun secara kualitas sama.

Tahun 1994 bisa jadi merupakan satu periode penting dalam

perkembangan madrasah di indonesia. Pada tahun itu,Depad telah

menetapkan berlaknya kurikulum baru yang kemudian dikenal dengan

“kurikulum 1994” yang mensyaratkan pelaksanaan sepunuhnya kurikulum

sekolah umum dibawah departemen pendidikan dan kebudayaan. Berbeda

dengan kurikulum sebelumnya bahwa madrasah memberikan 70% mata

pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama islam, pada kurikulum

1994 madrasah diwajibkan menyelenggarakan sepenuhnya 100% mata

pelajaran umum sebagaimana diberikan di sekolah-sekolah umum dibawah

Depdikbud.

Sekilas nampak memeang bahwa yang paling menonjol dari

kurikulum 1994 adalah penghapusan 30% mata pelajaran agama yang

diajarkan sejak pemberlakuan kurikulum 1975. Namun bila dilihat lebih

jauh, istilah “penghapusan” tersebt tentu tidak bisa dilihat semata- mata

sebagai”meniadakan” mata pelajaran di madrasah. Hal yang berlangsung

pada dasarnya lebih merupakan “perumusan kembali” pemberian,mata

pelajaran madrasah. Ajaran-ajaran islam tidak lagi diberikan dalam bentuk

mata pelajaran formal, melainkan diintegrasikan secara penh dalam mata

pelajaran umum. Hal ini setidaknya bisa dilihat dari upaya Depag

belakangan ini menyusun buku panduan guru mata pelajaran umum yang

bernuansa islam. Diharapkan, mata pelajaran umum diberikan dimadrasah

dengan tetap mempertahankan nuansa islam.”

Dengan kurikulum 1994, dualisme “ilmu agama” dan “ilmu umum

“dimadrasah berusaha dihilangkan. Madrasah diharapkan

menyelenggarakan pelajaran yang terintegrasi sepenuhnya dengan mata

pelajaran umum.melihat argumen diatas, penulis menyimpulkan bahwa

kurikulum 1994 tampaknya diarahkan untuk meingkatkan mutu siswa

madrasah. Depag tampaknya bertujuan untuk menghapus atau mengurangi

perbedaan dan kesenjangan sekolah umum Depdikbud dengan madrasah,

atau mengkovergensikan keduanya. (ali hasan-mukti ali:45).

KESIMPULAN

Pendidikan islam menurut Zarkowi Soejoeti adalah terbagi dalam

tiga pengertian yaitu:

1. Pendidikan islam adalah jenis pendidikan yang pendirian dan

penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita – cita

untuk mengejewantahkan nilai – nilai islam,baik yang tercermin dalam

lembaganya,maupun dalam kegiatan – kegiatan yang diselenggarakan.

2. Pendidikan islam adalah jenis pendidikan yang memberikan perhatian

sekaligus menjadikan ajaran islam sebagai pengetahuan untuk program

studi yang diseleggarakan.

3. Pendidikan islam adalah jenis pendidikan yang mencakup kedua

pengertian diatas. pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar

kepada kebudayaan bangsa indonesia yang berdasarkan pada pancasila

dan undang- undang Dasar 1945.

Adapun sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang

terpadu dari semua satan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu

dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujaan pendidikan

nasional.

Ketepatan mengkaji dan merumuskan konsep pendidikan Islam

dalam sistem pendidikan nasional memerlukan landasan pendidikan

yang kuat dan tepat,misalnya landasan filosofis, fungsional dan tujuan

insidental.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Hasan dan Mukti Ali. 2003. Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam.

Jakarta. Pedoman Ilmu Jaya.

http/pendidikan-islam – dalam- sistem pendidikan.www.com.post tgl 13 okt

2012.

Muzayyin Arifin. 2003. Kapita Selekta Pendidikan Islam. Jakarta. Pt Bumi

Aksara.