laporan kkl sudah jadi punya mas tompel

7/31/2019 Laporan KKL Sudah Jadi Punya Mas Tompel

1/29

1

LAPORAN

KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL)

BANK INDONESIA (BI ) SEMARANG, PENGADILAN NEGERI (PN)

SEMARANG, LPKBHI SEMARANG, MAHKAMAH KONSTITUSI (MK),

DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN), DAN DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT (DPR) REPUBLIK INDONESIA

(Pada tanggal 11-24 November 2010)

Disusun Oleh:

M KHASAN AMRULLAH

NIM. 072211029

JURUSAN SIYASAH JINAYAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2010


2/29

2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya pendidikan tidak hanya mempelajari sesuatu secara teori saja

melainkan juga mempelajari secara praktis (melalui praktikum). Praktikum adalah

kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang dilaksanakan dalam

bentuk latihan keterampilan penambahan wawasan dalam rangka penguasaankompetensi

sesuai dengan program studi yang terkait. Praktikum merupakan salah satu bagiankurikulum yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa. Praktikum tidakhanya berorientasi

pada praktek semata namun lebih pada pendalaman keilmuandengan cara terjun secara

langsung ke lapangan praktikum yang memiliki kaitan dengan program studi masing-

masing mahasiswa.

Dalam kurikulum Fakultas Syariah setidaknya ada tiga macam praktikumyang

salah satu di antaranya adalah Kuliah Kerja Lapangan (KKL). Kuliah KerjaLapangan (

KKL ) adalah kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menambah

wawasan dan mendapatkan pengalaman nyata dari instansi, lembaga atau organisasi yang

berkaitan dengan disiplin keilmuan dan kompetensi yang dikembangkan Jurusan atau

Program Studi.

KKL diselenggarakan atas dasar SK Dekan No. IN/12/f.2/PP.00.9/928.1/2001

tanggal 17 September 2001, maka diselenggarakan praktikum dalam bentuk KKLsebagai

penerapan suatu ilmu tertentu baik berbentuk latihan, penelitian maupun tugas-tugas lain

sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan kurikulumFakultas Syariah.

B. Tujuan

Secara general, KKL dilaksanakan dengan bertujuan untuk menambah

pengalaman mahasiswa Fakultas Syari'ah dalam realitas profesi terkait dengan

kompetensi jurusan masing-masing. Karena khazanah keilmuan teoritik akan mati

sebatas angan eutopis ketika tidak diuji coba diterapkan untuk membahas

persoalan hukum dalam realitasnya. Juga, sebagai salah satu upaya koreksi


3/29

3

pengetahuan teoritik karena memang hukum itu perlu kontekstualisasi dan

berubah (dinamis) mengikuti perubahan masa dan tempat.

Secara spesifik, pelaksanaan KKL setiap jurusan di lingkungan Fakultas

Syari'ah yang konsentrasinya pada kajian hukum Islam dan hukum positif

dimaksudkan untuk :

1. Memperkaya pengalaman di lapangan hukum dalam bentuk praktis hukumdengan upayanya membenahi konsep metodologis atau praktik hukum yang

dirasa masih ada kekurangan di beberapa sisi.

2. Mengembangkan daya keilmuan mahasiswa di lingkungan Fakultas Syariahsesuai disiplin ilmu yang digeluti di setiap jurusan.

3. Upaya elaborasi dan uji teoritik terkait dengan hukum Islam dan hukum positifdalam konteksnya langsung.

Dilihat dari substansi pentingnya pelaksanaan KKL, pemberian materi atau

bekal bagi mahasiswa dalam kerangka praktis sangatlah dibutuhkan. Maka dari itu

komposisi arahan yang lebih bagus dengan kolaborasi format, sistematika, desain

baru untuk pelaksanaan KKL sangat perlu untuk dikembangkan. Agar ide

mahasiswa (peserta) KKL tidak hanya berbentuk terbayang tulisan (teori) hukum

dan hasil penyelesaian perkara yang kadang tompus dan locusnya telah usang.

Tidak menyentuh dengan persoalan hukum yang dinamis dan pesat mengikuti

cepatnya arah gelombang modernitas.


4/29

4

BAB II

LANDAASN TEORI

A. Bank IndonesiaBang Indonesia selaku bank sentral berdasarkan UU No. 23 Tahun

1999 adalah lembaga Negara yang independent. Secara singkat dapat kita lihat

bahwa bank Indonesia sebagai bank sentral, lahir pada 1 juli 1953. Kelahiran

bank Indonesia ini didasarkan pada UU pokok Bank Indonesia atau UU No 11

Tahun 1953.

Lahir bank Indonesia ini merupakan hasil nasionalisasi dari De

Javasche Bank, sebuah Bank belanda sebagai Bank sirkulasi di hindia belanda.

Jadi, riwayatnya dulu, De Javasche Bank inilah yang menjadikan cikal bakal

dari lahirnya Bank Indonesia.

Dalam kapasitasnya sebagai Bank sentral bank Indonesia mempunyai

tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap

barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi serta kestabilan

terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut tentu saja

kegiatan yang dilakukan Bank Indonesia tidak sama dengan Bank pada

umumnya.

Ada tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugas utama dari bank

Indonesia selaku bank sentral yaitu:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter2. Mengatur dan menjaga kelancara system pembayaran. Dalam kaitannya

dalam tugas ini, bank Indonesia juga memiliki tugas yang hanya dilakukan

oleh Bank Indonesia, yaitu mengeluarkan uang sebagai alat pembayaran

yang sah di Indonesia dengan mencetak uang, mengedarkan serta

mengatur jumlah uang yang berdar. Disini Bank Indonesia memiliki hak

tunggal dalam mengeluarkan uang kertas dan logam. Bank Indonesia harus

tetap menjaga uang selalu tersedia dalam jumlah yang cukup, dalam


5/29

5

komposisi pecahan yang sesuai, pada waktu yang tepat, dalam kondisi

yang baik sesuai dengan kebutuhan.

3. Bank Indonesia juga berfungsi mengembangkan system perbankan dasystem perkreditan yang sehat dengan melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap perbankan.

B. Pengadilan Negeri (PN)Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang menerima, memeriksa,

mengadili dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana bagi orang

atau warga negara yang mencari keadilan dan haknya dirampas kecuali

undang-undang menentukan lain (UU No. 14 tahun 1970).

Pengadilan Negeri diperuntukkan bagi semua pemeluk agama yang ada

di Indonesia. Karena permasalahan yang diajukan dalam pengadilan negeri

begitu kompleks, maka dalam pengaturannya terdapat bermacam-macam

aturan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan yang lainnya.

Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama untukperkara pidana dan perdata yang bukan termasuk dalam perdata Islam.

Sedangkan Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding

terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri.

Susunan Pengadilan Negeri menurut UU. No. 2 tahun 1980 pasal 10

terdiri dari pimpinan pengadilan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim anggota,

Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

Yang menjadi landasan hukum keberadaan Pengadilan Negeri ini

tercantum dalam UU No. 14 tahun 1970 dan UU No. 02 tahun 1986. dalam

pasal 2 UU No. 02 tahun 1986 jo UU No 8 tahun 2004 disebutkan bahwa

Pengadilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi

rakyat pencari keadilan pada umumnya. Sedangkan dalam pasal 3

disebutkan tentang kekuasaan di lingkungan peradilan umum, antara lain:

1.

Kekuasaan Pengadilan Negeri (kompetensi absolut)


6/29

6

a. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili,memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata

di tingkat pertama

b. Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan atas pekerjaanpenasehat hukum dan notaris di daerah hukumnya.

2. Kekuasaan Pengadilan Tinggia. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan

dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat

banding

b. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkatpertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara

Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Hukum Acara Pidana adalah aturan yang memberikan petunjuk apa

yang harus dilakukan oleh para penegak hukum dan orang-orang yang

terlibat dalam menegakkan hukum formilnya. Adapun yang dijadikan asas-

asas yang berlaku dalam hukum acara pidana adalah sebagai berikut:

1. Perlakuan yang sama atas diri seseorang dihadapan hukum atau asas inisering disebut denganEquality Before The Law.

2. Asas praduga tak bersalah, maksudnya adalah bahwa setiap orang yangdisangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka

sidang, pengadilan wajib menganggap tidak bersalah sampai adanya

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya atau asas ini sering

disebut dengan Presumption of Innocence.

3. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukanberdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang yang telah

diatur caranya dalam Undang-Undang atau asas ini sering disebut

dengan Principle of Legality.

4. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasanberdasarkan Undang-Undang atau karena alasan kekeliruan maka wajib

diberi ganti rugi dan rehabilitasi.

5. Peradilan harus dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan,serta bebas, jujur, dan tidak memihak, asas ini dikenal sebagai Contante

Justice atau Speedy Trial atau Fair Trial.


7/29

7

6. Setiap orang wajib diberi kesempatan yang sama dalam upayamemperoleh bantuan hukum.

C. LPKBHI Semarang

LPKBHI (Lembaga Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Hukum

Islam) adalah lembaga independent yang memberikan layanan penyuluhan dan

konsultasi hukum Islam serta melakukan pembelaan di peradilan di semua

lingkungan peradilan. LPKBHI didukung oleh para pakar hukum Islam dan

para advokat professional yang tergabung dalam APSI.

a. Sejarah LPKBHIDi penghujung masa jabatannya, Dr. Zamachsyari mengeluarkan SK tentang

susunan lembaga Pengelola Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI).

Lembaga ini diproyeksikan menjadi bahan subur bagi sarjana fakultas Syariah di

bidang pengabdian hukum. Tujuan dari di bentuknya LPKBHI adalah untuk

mengaplikasikan keilmuan sarjana Syariah dan pengabdian hukum kepada

masyarakat, menyangkut berbagai persoalan hukum dan sosial kemasyarakatan.

Di luar IAIN, pembentukan LPKBHI ternyata mendapat sambutan positif dari

praktisi hukum di lingkungan Peradilan Agama (PA) atau PTA. Pasalnya selama ini

pengacara dan advokat di PA atau di PTA didominasi oleh sarjana hukum sehingga

seringkali menimbulkan hambatan-hambatan dalam proses peradilan, karena pada

umumnya mereka kurang menguasai hukum materiilnya. Dari fenomena inilah

muncul gagasan untuk memberdayakan sarjana Syariah yang dalam hukum materiil

lebih menguasai dari pada sarjana hukum. Karena itu untuk mendukung keahlian

mahasiswa Fakultas Syariah secara ideal LPKBHI Semarang memang cukup

menjanjikan.

b. Status LPKBHILPKBHI bersumber pada SK Rektor No. IN/12/HK/04/0413/1999 tentang

pengangkatan pengurus LPKBHI. Dengan bersumber pada SK. Rektor tersebut

LPKBHI seharusnya dimandirikan meski tetap harus ada koordinasi struktural

(sebagai bagian) dari IAIN.


8/29

8

D. MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)1E.

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga baru dalam sistem

ketetanegaraan Indonesia hasil perubahan Undang-Undang Dasar yang di

sahkan pada 9 November 2001, lembaga ini didesain untuk menjadi pengawal

dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusannya.

Tidak semua Negara menyebut lembaga baru itu dengan istilah MK. Paris

misalnya menyebut dengan dewan konstitusi (counseil constitutionnel), belgia

menyebut arbitrase konstitusional (constitutional arbritage) karena lembaga ini

di anggap bukan pengadilan dalam arti yang lazim karena itu, para anggotanya

tidak di sebut hakim. Persamaan dari ke-78 negara itu adalah pda MK yang di

lembaga tersendiri di luar MA.

Dalam mewujudkan tugas konstitusionalnya, MK berupaya

mewujudkan visi lembaga yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka

mewujudkan cita Negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan

dan kenegaraan yang bermartabat.

Kedudukan Mahkamah konstitusiDi gantinya system division of power (pembagian kekuasaan) dengan

separation of power (pemisahan kekuasaan) mengakibatakan purubahan

mendasar terhadap format kelembagaan Negara pasca amandemen UUD

1945 berdasarkan division of power yang dianut sebelumnya, lembaga

Negara di susun secara fertingkal bertingkat dengan MPR berda di puncak

struktur sebagai lembaga tertinggi Negara system sparation of power,

lembaga-lembaga tidak lagi terkualifikasi ke dalam lembaga tertinggi

Negara. Lembaga-lembaga itu memperoleh kekuasaan berdasarkan UUD

dan disaat bersamaan di batasi juga oleh UUD. MK menjadi salah satu

lembaga Negara baru yang oleh konstitusi di berikan kedudukan sejajar

dengan lembaga lembaga lainnya.

Fungsi dan wewenang MK

1Buku Panduan MK, Profil Mahkamah Konstitusi, Jakarta yang diberikan kepada peserta KKL saat

mengunjungi Mahakamah Kosntitusi Selasa, 23 November 2010 di Jakarta.


9/29

9

Fungsi dan peran utama MK adalah menjaga konstitusi guna tegaknya

prinsip konstitusionalitas hukum.

Fungsi dan peran MK di Indonesia telah dilembagakan dalam pasal 24C

ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa MK mempunyai 4

kewenangan konstitusional dan satu kewajiban di pertegas dalam pasal 10

ayat (1) huruf a sampai dengan d UUD nomer 24 tahun 2003 tentang

mahkamah konstitusi.

4 kewenangan MK adalah:- Menguji UU terhadap UUD 1945- Memutuskan sengketa kewenangan antara lembaga Negara yang

kewenangannya di berikan oleh UUD 1945

- Memutuskan pembubaran partai politik- Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu

KewajibanMahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR

bahwa presiden dan/atau wakil presiden di duga:

Telah melakukan pelangggaran hukum berupa- Pengkhianatan terhadap Negara- Korupsi- Penyuapan,- Tindak pidana berat lainnya;

Atau perbuatan tercela, dan/atau Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden

sebagai mana di maksud dalam UUD Negara republic Indonesia Tahun

1945

F. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Kehadiran Dewan Syariah nasional (DSN) sangat penting dalam

pertumbuhan perbankan syariah nasional. Utamanya dalam menerbitkan

fatwa yang terkait dengan industry keuangan syariah.


10/29

10

Perbentukan dewan syariah nasional merupakan langkah efisien dan

kordinasi para ulama dalam menghadapi isu-isu yang berhubungan dengan

masalah ekonomi/keuangan. Adanya dewan pengawas syariah di setiap

lembaga keuangan syariah membutuhkan payung secara nasional. Untuk itu,

dewan syriah nasional hadir sebagai payung para DPS untuk berperan secara

proaktif menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis,

khususnya dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Beberapa tugas DSN adalah sebagai berikut

Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatanperekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya,

Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan

G. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI)Dewan Perwakilan Rakyat (disingkat DPR) adalah lembaga tinggi negara

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan

rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. DPR memiliki

fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang

dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Anggota DPR periode 20092014

berjumlah 560 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, dan berakhir

bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional IndonesiaPusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian,

Pasar Baru Jakarta. Tanggal peresmian KNIP ini (29 agustus 1945) dijadikan

sebagai hari lahir DPR RI.

Dalam Sidang KNIP yang pertama dipilih pimpinan sebagai berikut:

Ketua : Mr. Kasman Singodimedjo Wakil Ketua I : Mr. Sutardjo Kartohadikusumo
http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_negarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Nasional_Indonesia_Pusathttp://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Nasional_Indonesia_Pusathttp://id.wikipedia.org/wiki/Presidenhttp://id.wikipedia.org/wiki/29_Agustushttp://id.wikipedia.org/wiki/1945http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gedung_Kesenian&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_Baruhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_Baruhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gedung_Kesenian&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/1945http://id.wikipedia.org/wiki/29_Agustushttp://id.wikipedia.org/wiki/Presidenhttp://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Nasional_Indonesia_Pusathttp://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Nasional_Indonesia_Pusathttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_negara


11/29

11

Wakil Ketua II : Mr. J. Latuharhary Wakil Ketua III : Adam MalikAdapun pimpinan saat ini (2010) sebagai berikut:

Ketua: H. Marzuki Alie, SE., MM. (Fraksi Partai Demokrat) Wakil Ketua: Ir. Taufik Kurniawan, MM. (Fraksi Partai Amanat Nasional) Wakil Ketua: Drs. H. Priyo Budi Santoso (Fraksi Partai Golongan Karya) Wakil Ketua: Ir. H. Pramono Anung Wibowo, MM. (Fraksi Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan)

Wakil Ketua: H.M. Anis Matta, Lc. (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)

Tugas dan wewenang DPR antara lain:

A. MembentukUndang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapatpersetujuan bersama

B. Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang

C. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitandengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan

D. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbanganDPD

E. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakanpemerintah

F. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikanpertimbangan DPD

G. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawabankeuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

H. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan danpemberhentian anggota Komisi Yudisial

I. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisialuntuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden

J. Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannyakepada Presiden untuk ditetapkan;
http://id.wikipedia.org/wiki/Marzuki_Aliehttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Taufik_Kurniawan&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Priyo_Budi_Santoso&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Pramono_Anunghttp://id.wikipedia.org/wiki/Anis_Mattahttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Pengganti_Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Pengganti_Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pemeriksa_Keuanganhttp://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Yudisialhttp://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Yudisialhttp://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pemeriksa_Keuanganhttp://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Pengganti_Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Pengganti_Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Anis_Mattahttp://id.wikipedia.org/wiki/Pramono_Anunghttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Priyo_Budi_Santoso&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Taufik_Kurniawan&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Marzuki_Alie


12/29

12

K. Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta,menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam

pemberian amnesti dan abolisi

L. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuatperdamaian, dan perjanjian dengan negara lain

M. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasimasyarakat

N. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN danrancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan

agama;

O. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPDterhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah,

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan

daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan

APBN, pajak, pendidikan, dan agama;


13/29


14/29

14

B. Pelaksanaan KKL di Bank Indonesia (BI) Semarang

Pelaksanaan KKL di BI, bertempat di gedung BI Semarang di laksanakan

pada hari Selasa tanggal 16 November 2010, acara pertama dibuka dengan sambutan

oleh Dekan Fakultas Syariah Dr. Imam Yahya, M.Ag yang menyerahkan mahasiswa

untuk di beri pengarahan dan penjelasan tentang Bank Indonesia dan Bank Syariah di

Bank Indonesia. Dilanjutkan oleh Ibu Herdiana sebagai Ahli Madya Senior BIyang

menerangkan Kebank Sentralan dan pembicara lainya yaitu Ibu Dyah Kristina Puguh

dan Bapak Noor Hafid dalam pengenalan jenis uang di Indonesia dan penyampaian

sekilas tentang Perbankan Syariah meliputi fungsi dan tugas, serta kebijakan Bank

Indonesia terhadap pengembangan Bank Syariah dan prospeknya. Metode yang di

gunakan dalam kegiatan tersebut adalah dengan menggunakan pola presentasi dan di

lanjutkan dengan tanya jawab.

Dalam pengembanganya, Perbankan Syariah lebih pesat di bandingkan

dengan Perbankan Konvensional, namun hingga kini sumber daya manusianya masih

dianggap kedodoran. Pemahaman terhadap sistem Bank Syariah saja belum merata di

kalangan Perbankan Syariah sendiri.

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah Bank Syariah

menganut prinsip transaksi yang untung ruginya ditanggung bersama antara Bank dan

nasabahnya. Pemasukan Bank tergantung dana yang di kelola sektor riil, bukan

berupa bunga, melainkan keuntungan yang disebut dengan bagi hasil. Menurut

pimpinan direktorat Perbankan Syariah BI, pengembangan Perbankan Syariah di latar

belakangi oleh adanya segmen masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan dan

pengembangan Perbankan Syariah yang berpotensi memberikan kemanfaatan baik

dari makro maupun mikro bagi perekonomian Nasional.

Hal ini mendapat respon dari pemerintah dengan mengadakan perubahan UU

pokok perbankan No. 14/1967 menjadi UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang

memperkenalkan Dual Banking System. Kemudian diberlakukan UU No.10 tahun1998 sebagai perubahan dan penyempurnaan UU No.7/1992 dan UU No.23 tahun

1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Perbankan Syariah memiliki akar pada hukum Islam dengan acuan utama al-

Quran, sunah, ijma dengan menggunakan prinsip utama yaitu:Keadilan (la maysir, la

gharar, la haram, la riba) Maslahah (hifz dien, aql, nafs, mal ) Tawazun (material-

spiritual, bisnis sosial, finanasial riil, eksplorasi konservasi, pertumbuhan

distribusi ). Melihat perbandingan tersebut, Perbankan Syariah kini menjadi alternatif

perbankan barat mulai melirik sistem ini. Contoh Islamic Banking system yang

didirikan diLuksemburg, sistem Perbankan Syariah dan Ekenomi Islam mulai di akui


15/29

15

dunia, ia menjadi alternatif bagi sistem perbankan Barat, yang telah ratusan tahun

merasuki dan meracuni dunia .

1. Visi Pengembangan Perbankan Syariah NasionalSistem Perbankan Syariah yang kompetitf, efisien dan memenuhi

prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui

kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam rangka

keadilan tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan

masyarakat

2. Misi Pengembangan Bank Syariah NasionalMewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan Perbankan

Syariah yang sehat dan konsisten menjalankan prinsip Syariah dan mampu

berperan dalam sektor riilyang melipui :

a. Melakukan penelitian dan kajian tentang kondisi, potensi serta kebutuhanPerbankan Syariah secara berkesinambungan

b. Mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasisresiko guna menjamin kesinambungan operasi Perbankan Syariah yang sesuai

dengan karakteristiknya

c. Mempersiapkan infra struktur guna peningkatan efisisensi operasionalPerbankan Syariah

d. Mendisain kerangka entri dan exit Perbankan Syariah yang dapatmendukung stabilitas sistem keuangan

3. Strategi pengembangan Perbankan Syariah Nasionala. Tahap 1 (2002-2004); meletakkan pondasi pertumbuhan1) Melengkapi dan menyempurnakan peraturan yang sesuai dengan

karakteristik Perbankan Syariah

2) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Perbankan Syariah3) Mendoromg pertumbuhan kantor ke seluruh wilayah yang potensial dan

penetrasi pasar

b. Tahap II (2004 -2008)1) Melengkapi dan memperkuat infrastruktur pendukung2) Meningkatakan kompetensi, skill dan profesionalitas lembaga dan pelaku

Bank Syariah

3)

Meningkatkan fungsi intermediasi, efisiensi dan daya saing industriPerbankan Syariah


16/29

16

c. Tahap III (2008-2011); memenuhi standar keamanan dan mutu pelayananinternasional

1) Meningkatkan kinerja Bank Syariah agar minimal setara dengan BankKonvensional dan Bank Syariah Internasional

2) Meningkatkan service exxelent dan ketaatan terhadap prinsip Syariah3) Mendorong peningkatan pembiayaan dengan performa baik

C. Pelaksanaan KKL di Pengadilan Negeri (PN) SemarangPelaksanaan KKL di Pengadilan Negeri Semarang dilaksanakan pada hari

Kamis tanggal 18 November 2010, akan tetapi KKL tidak di tempatkan di PNsemarang melainkan peserta KKL berkumpul di ruang sidang Fakultas Syariah.

Dalam KKL kali ini salah satu hakim dari Pengadilan Negeri datang ke Fakultas

Syariah kemudian mempresentasikan materi tentang Bedah Kasus Perkara Pidana

yang di sampaikan oleh Bapak Noor Edi Yono, SH, MH.

Pada kesempatan itu beliau menyampakan beberapa hal yang terkait jenis-

jenis perkara pidana di pengadilan negri yaitu:

1. Acara biasa, prosesnya adalah sebagai berikut :a. Penyidik menyerahkan berkas dan melimpahkan wewenang kepada

kejaksaan untuk membuat surat dakwaan

b. Perkara di ajukan/dilimpahkan oleh kejaksaan kepada pengadilansesuai dengan teori, locus delecti atau yang lain

c. Majelis hakim mempelajari berkas perkara apakah sudah sesuai dengansyarat formil, dan materiil dan atau belum

d. Selanjutnya Majelis Hakim menetapkan sidange. Jika waktu penahanan sudah selesai maka majelis segera menetapkan

surat penahanan

f. Jaksa memanggil dengan bantuan kepolisian dan pamong prajag. Dalam perkara pelimpahan, harus di sertakan surat dakwaan, jika

kurang sempurna segera di sempurnakan sebelum sidang

2. Acara singkata. Perkara sederhana, baik dalam pembuktian maupun penerapan hukumb. Perkara tersebut tidak menarik perhatian masyarakat luas

3. Acara cepat


17/29

17

Penyelesain perkara cepat hanya di hadiri dan di pimpin oleh hakim tunggal,

berkas perkara langsung di kirim penyidik atas kuasa penuntut umum ke sub

kepaniteraan, dalam kasus perkara cepat khususnya pelanggaran lalu lintas,

proses persidangannya adalah :

a. Hakimnya tunggal, tidak di hadiri oleh jaksa penuntut umumb. Terdakwa bisa di wakilkan kemudian untuk saksi tidak perlu di sumpahc. Perkara bisa di putus tanpa hadirnya terdakwa guna hukum dalam putusan

verstek, verzet adalah tenggang waktu tujuh hari dengan hukuman badan

Ketiga acara ini di bedakan berdasarkan jenis tindak pidana, segi sulit dan

mudahnya pembuktian dan segi luasnya pengaturan tindak pidana didalam

UndangUndang beserta kepentinganya .

Adapun alat bukti yang di ajukan dalam perkara pidana, yaitu;

a. Keterangan saksib. Keterangan terdakwac. Petunjuk hakimd. Surate. Keterangan ahli

D. Pelaksanaan di LKBHI Semarang

`Pelaksanaan KKL di LKBHI bertempat di ruang sidang fakultas syariah

lantai dua pada 20 November 2010, acara ini diisi dengan materi yang di sampaikan

oleh Drs. Nur Khoirin, M.Ag yang menerangkan tentang Keadvokatan dan Sistem

Peradilan Pidana oleh Drs. H. Eman Sulaeman, MH.

A. Keadvokatan Teknik Pembuatan Surat- Surat dalam Persidangan Perdata

a. Surat Gugatan- Tuntutan hak dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan atau

permohonan. Di PA ada perkara semi kontensius/voluntair, khusus untuk

izin poligami atau permohonan ikrar talak

- Gugatan poermohonan di ajukan secara tertulis maupun secara lisan- Syarat syarat gugatan : adanya tuntutan hak, adanya kepentingan hukum,

adanya sengketa, dibuat dengan cermat dan terang, diajukan oleh orang

berkepentingan/berhak.


18/29


19/29

19

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna

menemukan tersangkanya

Penangkapan Dan PenahananMenurut pasal 1 angka 20 KUHAP, Penangkapan adalah suatu tindakan

penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau

terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau

penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU

ini

Menurut pasal 1 angka 21 KUHAP, Penahanan adalah penempatan tersangka

atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim

dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU ini.

Penggeledahan Dan PenyitaanPenggeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah

tempat tinggal dan dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan

pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara

yang diatur dalam UU ini (pasal 1 angka 17 KUHAP).

Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan

pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga

keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita (Pasal 1 angka 18

KUHAP).

Menurut pasal 1 angka 16 KUHAP, Penyitaan adalah serangkaian tindakan

penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasannya benda

bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan

pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

E. Pelaksanaan KKL di Mahkamah konstitusi (MK)

Pelaksanaan KKL di Mahkamah Konstitusi (MK) dilaksanakan pada hari

Selasa tanggal 23 November 2010, peserta KKL berkumpul di ruang rapat Mahkamah

Kontitusi di Lantai 4. Acara dibuka oleh Bapak Rupii dan diisi oleh Bapak H.

Ahmad Fadlil Sumadi, S.H, M.Hum dengan Materi sejarah MK dan peran MK dalam

kehidupan bernegara.

Lembaran awal sejarah praktik pengujian undang-undang bermula di

mahkamah agung/MA amerika serikat saat dipimpin john marshall dalam kasus

marbury vs Madison (1803). Kendati saat itu konstitusi amerika serikat tidak

mengatur pemberian kewenangan untuk melakukan judicial riview kepada MA, tetapi


20/29

20

Adapun secara teoritis, keberadaan mahkamah konstitusi baru diintroduksir

pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria, hans kelsen (1881-

1973). Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan constitutional tentang legeslasi dapat

secara efektif dijamin hanya jika satu organ selain badan legeslasi di berikan tugas

untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak

memberlakukannya jika menurut organ in tidak konstitusional. Untuk itu perlu

diadakan organ khusus yang di sebut mahkamah konstitusi.

Bila ditelusuri dalam sejarah penyusunan UUD 1945, ide hans kelsen

mengenai pengujian undang-undang juga sebangun dengan usulan yang pernah

diungkapkan oleh Muhammad yamin dalam sidang badan penyelidik usaha-usaha

persiapan kemerdekaan (BPUPK). Yamin mengusulkan bahwa seharusnya balai

agung (Mahakamah Agung) diberi wewenang untuk membandingkan undang-

undang yang maksudnya tak lain kewenangan judicial review. Namun usulan

Muhammad yamin di sanggah oleh soepomo dengan alasan bahwa konsep dasar yang

di anut dalam UUD yang telah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan

(separation of power) melainkan pembagian kekuasaan (distribution of power).

F. Pelaksanaan KKL di Dewan Syariah Nasional

Setelah peserta melakukan kunjungan KKL di MK RI selanjutnya pesertaKKL mengujungi Dewan Syariah Nasional (DSN) di kantor MUI lantai 4 pada hari

Selasa tanggal 23 November 2010 pukul 14.00.-15.00. WIB. Dalam kunjungan KKL

di DSN ini peserta KKL mendapatkan kuliah umum yang disampaikan oleh Bapak H.

Kanny Hidaya, SE, MA dan M.Gunawan Yasni, SE.Ak, MM.

Dewean syriah nasional (DSN) adalah salah satu lembaga yang di bentuk oleh MUI

untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga

keuangan syariah. Pembentukan dewan syariah nasional merupakan langkah efisien

dan kordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan

masalah ekonomi/keuangan. DSN diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong

penerapan ajarang islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu DSN akan

berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia

yang dinamis dalam bidang ekonomi dan kuangan.

Beberapa tugas yang di lakukan oleh DSN

1. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syriah dalam kegiatanperekonomian pada umumnya dan keuangan pada khusunya.

2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan


21/29

21

3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah di keluarkanDari tugas itulah sehingga DSN mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangansyariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.

2. Mengeluarkan fatwa yang menjdai landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluakan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank

Indonesia.

3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi naman-nama yangakan duduk sebagai DPS pada satu lembaga keuangan syariah.

4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang di perlukan dalampembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan

maupun luar negri.

5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikanpenyimpangan dari fatwa yang telah di keluarkan oelh DSN.

6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabilaperingatan tidak di indahkan.

DSN telah melakukan berbagai progam kerjanya sesuai dengan tugas dan

wewenang yang di berikan. Progam tersebut dapat di jabarkan sebagai berikut:

1. Mwmbuat FatwaDewan syariah nasional DSN telah mengelarkan fatwa-fatwa yang menajdi

landasan bagi ketentuan/peraturan yang di keluarkan oleh instansi yang

berwenang, seperti Departemen Agama, BAPEPAM, dan Bank Indonesia. Fatwa

tersebut sifatnya mengikat pada Dewan syariah di masing-masing lembaga

keuangan syariaah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.

2. Mengeluarkan surat keputusanDSN juga telah menerapkan beberapa keputusan yang akan menjadi acuan bagi

lembaga keuangan syariah. SK yang telah di kuluarkan antara lain : SK tentangPedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga (PD-PRT) DSN, SK Petunjuk

Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS pada Lembaga Kuangan Syariah (LKS)

dan SK Dana Kepesertaan Iuran Bulanan bagi Perankan dan Lembaga Keuangan

Syariah.

3. Member rekomendasi kepada LKSDSN-MUI mengeluarkan surat rekomendasi nama-nama yang duduk sebagi

Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.

Mekanisme Kerja DSN


22/29

22

1. Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang di uslkan oleh badanpelaksana harian DSN.

2. DSN melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam 3 bulan, atau bilamana diperlukan.

3. Setiap tahunnya membuat suatu pertanyaan yang dimuat dalam laporan tahunan(annual report) bahwa lembaga keuanga syariah yang bersangkutan telah/tidak

memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang di keluarkan leh

Dewan Syariah Nasional DSN.

G. Pelaksanaan KKL di DPR RI

Pelaksanaan KKL di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dilaksanakan padahari Rabu tanggal 24 November 2010, peserta KKL berkumpul di ruang rapat DPR

gedung Nusantara I. Dalam kunjungan KKL ini, peserta KKL mendapat materi kuliah

umum mengenai Legal Drafting oleh Ibu Mirati Purwaningsih (Anggota Komisi 6

DPR RI dari Fraksi PKB), Dedi Setiawan (Staff Ahli fraksi PKB), dan Hasan (Staff

ahli fraksi PKB).

DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap Rancangan

Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan

bersama. Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat berasal dari DPR, Presiden, atau

DPD. DPD dapat mengajukan kepada DPR, RUU yang berkaitan dengan otonomi

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan

daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang

berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Apabila ada 2 (dua) RUU

yang diajukan mengenai hal yang sama dalam satu masa sidang yang dibicarakan

adalah RUU dari DPR, sedangkan RUU yang disampaikan oleh presiden digunakan

sebagai bahan untuk dipersandingkan.

RUU yang sudah disetujui bersama antara DPR dengan Presiden, paling

lambat 7 (tujuh) hari kerja disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk

disahkan menjadi undang-undang. Apabila setelah 15 (lima belas) hari kerja, RUU

yang sudah disampaikan kepada Presiden belum disahkan menjadi undang-undang,

Pimpinan DPR mengirim surat kepada presiden untuk meminta penjelasan. Apabila

RUU yang sudah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah

menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.


23/29

23

Proses Pembahasan RUU dari Pemerintah di DPR RI, RUU beserta

penjelasan/keterangan, dan/atau naskah akademis yang berasal dari Presiden

disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan Surat Pengantar Presiden

yang menyebut juga Menteri yang mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan

RUU tersebut.


24/29

24

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis di Bank Indonesia Semarang ( BI )Dari pelaksanaan KKL yang di laksanakan di Bank Indonesia yang di

sampaikan oleh beberapa pemateri tentunya menambah pengalaman dan mengetahui

secara jelas tugas dan tujuan Bank Indonesia. Meskipun materi di Bank Indonesia

bukan pelajaran jurusan Siyasah jinayah tetapi kami mengikutinya dengan senang hati

karena dapat menambah ilmu dibidang Perbankan Syariah. Tugas pokok Bank

Indonesia adalah mengatur kestabilan nilai rupiah, atau nilai rupiah terhadapbarang/inflasi dan inflasi itu sendiri adalah kenaikan nilai-nilai barang secara terus

menerus, serta tugas lainya dari Bank Indonesia yaitu mengatur dan mengawasi

perbankan lainya, memberikan atau mencabut izin perbankan, memberikan sanksi

atas pelanggaran perbankan.

Mengenai perkembangan tentang Bank Syariah dengan Bank Konvensional,

perkembangannya lebih cepat Bank Syariah karena di Bank ini tidak adanya sistem

bunga tetapi adanya bagi hasil antara nasabah dengan Bank. Sistem bagi hasil ini

dilakukan pada awal menabung, yakni pada awal menabung nasabah diberi

pengarahan mengenai sistem dan berapa biaya pertama yang harus dikeluarkan oleh

nasabah.

Dari perkembangan tersebut perbankan syariah kini banyak diminati oleh

perbankan Barat yang mana perbankan Syariah mulai diakui dan kebanyakan bank

akan menggunakan sistem bagi hasil agar pihak nasabah dan bank tidak sama- sama

rugi.

Pemateri Bank Indonesia juga banyak menerangkan mengenai kebijakan

Bank Indonesia dalam pengembangan Bank Syariah dan regulasinya, bahwa Bank

Syariah tersebut memastikan kepatuhan terhadap kepatuhan terhadap prinsip Syariah

yaitu fatwa DSN dan MUI, serta menerapkan prinsip ke hati-hatian. Bahwa dalam

perkenalan Bank Syariah ini tentunya kita mengetahui kegitan Bank Syariah yang

bersifat komersial dan sosial, yang belum kita dapatkan dalam mata perkuliahan, hal

ini sangat berguna sekali agar kita dapat menunjang kualitas dan memberikan

pengalaman lapangan agar memiliki ketrampilan dan profesionalitas sesuai dengan

kompetensi jurusan.


25/29

25

B. Analisis KKL di Pengadilan Negeripidana dan perdata yang bukan Islam, di mana pengadilan tingkat pertama atau

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan

dan menyelesaikan semua perkara pidana dan perdata yang masuk ke pengadilan.

Dari pembahasan yang di sampaikan oleh pihak Pengadilan Negeri mengenai jenis-

jenis perkara pidana mungkin dari para mahasiswa sudah mengetahui jenis-jenis

perkara pidana itu apa saja, tetapi dalam hal ini para mahasiswa ingin mengetahui

lebih dalam lagi ataupun dapat secara langsung praktek di pengadilan, tetapi dalam

penyampaian materi di rasa kurang efektif karena hanya dengan metode ceramah saja

sehingga membuat para mahasiswa bosan. Padahal para mahasiswa mengiginkan agar

dapat praktek langsung. Karena suasana yang kurang kondusif dan tidak

menarik,.oleh karena itu materi yang di sampaikan oleh pembicara kurang mendapat

perhatian dari mahasiswa. Banyak mahasiswa yang mendengarkan maupun yang

tidur-tiduran. Semoga dalam KKL yang akan datang materi mengenai masalah

Pengadilan Negeri ini bisa praktek langsung di pengadilan, bukan materi saja yang

disampaikan, karena mahasiswa sudah bosan mengenai materi-materi yang sudah

banyak di sampaikan di bangku perkuliahan.

C. Analisis Tentang LPKBHIMateri KKL di LPKBHI merupakan materi yang sangat diperlukan dan

penting untuk menunjang prospek sarjana Syariah yang ingin terjun lebih

intens di bidang hukum. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat

menjawab tantangan perkembangan masyarakat terhadap hukum yang bersifat

dinamis. Selain itu, materi KKL dapat memperkenalkan model kepengacaraan

di lingkungan PA yang masih membutuhkan proses sosialisasi lebih serius.

Menurut penulis materi yang telah disampaikan oleh pembicara dalam

pelaksanaan KKL sudah tepat dan mengenai pada sasaran. Sehingga peserta

KKL memperoleh tambahan wawasan dan pengetahuan tentang

kepengacaraan serta sejarah perkembangannya sejauh ini, dan memberi rasa

PD bagi calon sarjana Syariah untuk mensejajarkan diri dengan sarjana


26/29

26

hukum. Sehingga dapat sarjana Syariah mempunyai nilai plus dari pada

sarjana hukum tidak hanya sekedar apologi yang menghibur.

Apalagi kemampuan dalam hal legal drafting mutlak diperlukan guna

mendukung kredibilitas dan profesionalitas kepengacaraan. Hal ini mengingat

masih banyak pengacara yang belum begitu paham dengan tehnik pembuatan

surat menyurat, baik dari pengacara sarjana hukum umum yang berurusan

dengan hukum Islam maupun sebaliknya. Terlebih pasca UU Advokat,

kesempatan beracara lintas peradilan dan hukum materiil bagi sarjana hukum

umum dan sarjana Syariah sangat terbuka lebar. Tanpa skill yang memadai di

bidang ini, maka dalam pembuatan surat-surat akan bisa menimbulkan,

misalnya gugatan tidak diterima, obscur, dan lain sebagainya.

Namun sayang, meski dalam kurikulum 2004 Fakultas Syariah sudah

ada mata kuliah tentang legal drafting, tampaknya sampai sekarang belum ada

mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Maka beruntunglah bagi

mahasiswa yang sudah atau ingin mengambil mata kuliah tersebut, karena

siapa tahu hal ini bisa membantu dalam menentukan nasib mereka di masa

depan. Hal ini bisa disebabkan oleh citra advokat yang tampaknya sudah mulai

diminati bukan saja karena mulai hilangnya tuduhan masyarakat terhadap

advokat sebagai aktor utama mafia peradilan, tetapi juga karena semakin

meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa hukum yang tidak

hanya dapat dinikmati oleh orang-orang the have saja, tetapi juga rakyat kecil.

D. Analisis Mahkamah Konstitusi MKMahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga baru dalam sistem

ketetanegaraan Indonesia hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negera Republik

Indonesia, lembaga ini didesain untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir

terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusannya.

Dalam mewujudkan tugas konstitusionalnya, MK berupaya mewujudkan visi

kelembagaan, yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujuddkan cita Negara

hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.


27/29

27

Semua komponen bangsa, baik kompenen masyarakat maupun penyelenggara

Negara diharapkan mendukung pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi dalam upaya

menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi

konstitusi yang hidup karena nilai-nilai dan norma-norma yang terkadung didalamnya

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

E. Analisis Dewan Syariah Nasional (DSN)

Mengenai Dewan Syariah Nasional, yang merupakan tangan panjang

MUI dalam rangka untuk mengurusi aktivitas dari keuangan syariah

sangatlah tepat sekali ia memposisikan dirinya secara independen dari

intervensi pemerintah, tetapi institusi ini juga sangat berperan penting dandibutuhkan pemerintah dalam rangka untuk menjawab dan memberikan solusi

kepada masyarakat mengenai keuangan syariah.

Karena DSN inilah yang memberi setifikat dan juga fatwa mengenai

keuangan syariah dan lain sebagainya.

F. Analisis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI)

Pada dasarnya Kinerja DPR RI periode sekarang jauh menurun

dibanding tahun-tahun sebelumnya. Diantara Salah satu persoalan serius yang

belum mampu teratasi ialah pelaksanaan fungsi legislasi yang tidak memenuhi

target. Jangankan bisa capai 70 persen, ternyata 50 persen Rancangan Undang

Undang (RUU) sesuai target dalam program legislasi nasional (Proglenas) tak

tercapai.

Anggota dewan sekarang dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan

menjalankan amanat warga dari daerah pemilihannya juga menurun, contoh

sejumlah masalah yang diungkapkan rakyat dan ternyata tidak mampu

diperjuangkan oleh DPR.

DPR sekarang berusaha untuk memperbaiki citranya yang sudah di

anggap masyarakat buruk. DPR mempunyai strategi untuk memperbaiki

citranya dengan cara meningkatakan transparasi anggara, adapun Salah satu

upaya bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP). Kini seluruh penggunaan anggaran DPR harus melalui persetujuan


28/29

28

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Langkah tersebut menunjukkan

adanya upaya DPR memperbaiki citra.

BAB V

PENUTUP

A. KesimpulanBerdasarkan uraian di atas proses pelaksanaan KKL mampu menambah

wawasan dan pengetahuan intelektual mengenai kondisi rill objek KKL yang tidak

dapat diperoleh dari perkuliahan. Dengan begitu diharapkan ada hubungan yang

sinergis antara teori dan praktek. Dengan demikian dapat disimpulakn apa yang telah

diuraikan di atas sebagai berikut:

1. Adanya coachingsangat membantu untuk mengetahui Bank Syariah Nasionaldi BI secara awal.

2. Bank Syariah Nasional di BI, memiliki dasar pijakan dan landasanoperasional yang hampir sama serta tujuan yang sama pula yaitu upaya untuk

menumbuhkan perekonomian umat dan pendapatan umat dalam upaya

menyeimbangkan antara kapital kuat dan kapital kecil.

3. Pengadilan Negeri merupakan institusi pelaksana Kekuasaan Kehakiman yangpaling banyak di sorot oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan Pengadilan

Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang paling luas wewenang

absolutnya dibanding pengadilan-pengadilan tingkat pertama lainnya, terlebih

ketika saat ini Pengadilan Negeri turut terpuruk citranya seiring terpuruknya

citra lembaga peradilan secara umum.

4. LPKBHI merupakan lembaga pengabdian masyarakat dalam hal hokum sebagaialternative yan diharapkan apabila terjadi pelanggaraan, dan ketidak adilan.

5. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga baru dalam sistemketetanegaraan Indonesia hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negera

Repulik Indonesia, lembaga ini didesain untuk menjadi pengawal dan

sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusannya.


29/29

6. Dewan Syariah nasional (DSN) sangat penting dalam pertumbuhanperbankan syariah nasional. Utamanya dalam menerbitkan fatwa yang terkait

dengan industry keuangan syariah.

7. Dewan Perwakilan Rakyat (disingkat DPR) adalah lembaga tinggi negaradalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan

rakyat dan memegang kekuasaan membentukUndang-Undang. DPR memiliki

fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

B. Saran-saranMeskipun dinilai cukup baik baik dalam pelaksanaan KKL masih terdapat

beberapa kekurangan yang ada untuk disempurnakan yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Pelaksanaan KKl di LPKBHI hendaknya lebih menekankan pada praktek ataupengaplikasian teori karena materi yang disampaikan sebagian besar sudah diperoleh

dalam perkuliahan.

2. Perlu adanya program khusus yang inovatif mengenai kepengacaraan untukmewujudkan sarjana Syariah yang professional dalam hal kepengacaraan.

3. Dalam penyelenggaraan KKL meskipun sudah tercipta kerjasama yang baik antarapanitia dan pihak tour namun masih terdapat kekurangan dalam perencanaan dan

kedisiplinan.

C. PenutupPuji syukur kepada Allah SWT, penulis mampu menyelesaikan laporan KKL

ini dengan baik sebagai bahan pelengkap untuk menyelesaikan studi di Fakultas

Syariah. Penyusun mengakui bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan

karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penyusun. Namun kekurangan itu

semoga menjadikan pengalaman pada diri penyusun agar lebih giat di dalam

menempuh kegiatan-kegiatan akademik lain. Maka dari itu, masukan dan kritikan

yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan demi terselenggaranya Kuliah Kerja

Lapangan (KKL) di masa yang akan datang lebih baik.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat diambil hikmah dari

dilaksanakannya KKL baik bagi penyusun khususnya dan mahasiswa Fakultas

Syariah pada umumnya.
http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_negarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_negara

laporan kkl sudah jadi punya mas tompel

Documents