laporan kegiatan badan ketahanan pangan bulan juli …

LAPORAN KEGIATAN

BADAN KETAHANAN PANGAN

BULAN JULI 2019

BADAN KETAHANAN PANGAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

2019

i

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena

atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya laporan kegiatan Badan Ketahanan

Pangan bulan Juli Tahun 2019 telah dapat kami selesaikan.

Secara garis besar laporan ini memberi gambaran kinerja Badan ketahanan

Pangan selama Bulan Juli 2019, yang merupakan salah satu pertanggungjawaban

pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mendukung peningkatan

Diversifikasi dan Pemantapan Ketahanan Pangan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak atas tersusunnya laporan

ini. Saran perbaikan untuk peningkatan kinerja Badan Ketahanan Pangan sangat

kami harapkan.

Akhir kata semoga Laporan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Bulan Juli Tahun

2019 ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang

berkepentingan dalam Peningkatan Diversifikasi dan Pemantapan Ketahanan

Pangan.

Kepala Badan Ketahanan Pangan,

Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng Nip.196108021989031011

LAPORAN KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN

1

I. TTIC SERAP AYAM PETERNAK MANDIRI UNTUK DONGKRAK HARGA

Anjloknya harga ayam hidup ditingkat peternak khususnya yang terjadi di

Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat menjadi berita yang kurang

menyenangkan sejak beberapa minggu diakhir Juni 2019. Akibat anjloknya harga

ayam hidup tersebut, banyak peternak mandiri menghentikan usahanya, bahkan

menjual kandang miliknya karena tidak sanggup lagi mengatasi mahalnya biaya

berternak ayam ras.

Merespon masalah tersebut, TTIC bergerak cepat turut melindungi peternak

ayam, khususnya peternak mandiri yang masih bertahan menekuni usahanya

dengan melakukan pembelian ayam hidup. Kehadiran TTIC melalui kerjasama

pembelian ayam hidup bertujuan agak peternak mandiri menjadi bergairah lagi

menjalanui usahanya.

Kerjasama ini melibatkan Perhimpunan Peternak Unggas Nasional ( PPUN)

Kabupaten Bogor yang menghimpun dan mengatur penjualan ayam peternak

mandiri serta pemilik Rumah Potong Ayam (RPA) dan blast freezer sehingga

TTIC menyalurkan ayam beku dari peternak mandiri di TTIC Jakarta dan Bogor,

serta ke outlet-outlet Toko Tani Indonesia (TTI) yang tersebar di Jabodetabek.

Pada tahap awal yaitu hari Selasa tanggal 2 Juli, TTIC telah menyerap 1,5

ton ayam hidup atau setara dengan 1 ton ayam beku yang dibeli langsung dari

peternak ayam mandiri di peternakan rakyat Kecamatan Ciseeng, Kabupaten

Bogor Jawa Barat. Pembelian ayam ras di peternak sesuai harga acuan

pemerintah (HAP Permendag 96/2018) sebesar Rp 18.000 - Rp 20.000/kg ayam

hidup, tergantung besaran ayam, jauh diatas harga pasar untuk wilayah Jawa

Barat yang saat itu berkisar Rp 10.000-Rp 15.000/kg. Pembelian tersebut terus

berlanjut dan tidak hanya di kabupaten Bogor, namun juga ke daerah-daerah

lainnya sampai harga di peternak sesuai stabil dan sesuai HAP.

Komitmen membantu peternak ayam secara tegas disampaikan oleh Kepala

BKP, ditegaskan bahwa MoU kerjasama dengan peternak mandiri di sekitar

Bogor harus dapat terlaksana, hal tersebut selain membantu peternak juga dapat

secara kontinyu bisa mengisi kebutuhan ayam broiler di TTIC dan outlet


2

TTI sekitar Jobodetabek. Selain itu BKP akan mendorong TTIC di propinsi sentra

peternakan ayam seperti Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY untuk melakukan hal

serupa. Dengan demikian peternak akan mendapat keuntungan yang layak dari

usahanya, dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan ayam dengan harga

yang terjangkau. BKP juga menjamin bahwa pembelian ayam di peternak sesuai

HAP, dan harga ayam di TTIC dan TTI lebih murah dari harga pasar karena

memotong rantai distribusi.

Pemilik peternakan ayam pun menyambut baik rencana kerja sama ini

karena mereka memperoleh harga jual yang lebih menguntungkan, serta

mendapat jaringan pasar baru disamping pasar yang mereka punyai selama ini.

Kepedulian pemerintah menumbuhkan semangat para peternak untuk

meneruskan kembali usahanya, mereka berharap kerjasama yang saling

menguntungkan akan terus berjalan

Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, sebagai penanggungjawab

TTIC turut memperkuat yang disampaikan Kepala BKP bahwa kerjasama ini

sebagai bentuk peduli pemerintah terhadap usaha peternakan mandiri yang saat

ini harus bersaing hidup dengan peternak milik perusahaan dan sebagai pihak

yang paling terpuruk merasakan dampak penurunan harga ayam, dan berharap

kerjasama yang dibangun peternak mandiri dengan TTIC akan berjalan lancar

dan memberikan dampak positif bagi peternak ayam mandiri agar mereka bangkit

lagi serta bersemangat lagi menjalankan usahanya. Dengan demikian TTIC dan

TTI mendapat jaminan pasokan daging ayam, peternak mendapatkan harga

sesuai HAP, dan konsumen mendapat harga yang wajar, karena ayam langsung

dibeli dari peternak sehingga memutus rantai pemasaran.

II. KUNJUNGAN KEPALA PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN KE WILAYAH PELAKSANA PENGEMBANGAN KORPORASI USAHA (PKU)

1. DESA PENDUA, KAYANGAN, LOMBOK UTARA.

Kegiatan Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU) yang diinisiasi BKP

mempercepat recovery petani pasca gempa di Lombok Utara Nusa Tenggara

Barat. Kehadiran PKU di Lombok Utara tidak saja mampu memotivasi petani


3

untuk bangkit dari keterpurukan akibat gempa bumi tahun lalu, tetapi juga

mampu memberikan harapan dan optimisme bagi petani dan masyarakat.

Kegiatan PKU dirancang untuk mengentaskan daerah rentan rawan

pangan, dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Melalui PKU kegiatan usahatani dari hulu sampai hilir akan disentuh, sehingga

nilai tambah dan keuntungan yang dinikmati petani semakin besar.

Tahun 2019 Provinsi NTB menjadi satu satunya provinsi yang

mendapatkan 2 lokasi kegiatan PKU. Hal ini menunjukkan keseriusan upaya

pemerintah meningkatkan kesejahteraan petani. Atas pemilihan tersebut

pemerintah kabupaten dan masyarakat setempat berterimakasih kepada BKP

dan berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan itu dengan sebaik-baiknya

sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai serta berkelanjutan.

Pada saat kunjungan Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

di daerah pelaksana PKU di Lombok Utara pada hari Rabu tanggal 3 Juli

2019, ketua Gapoktan Desa Pendua Kecamatan Kayangan, Kabupaten

Lombok Utara menyatakan bahwa Program PKU ini sangat tepat dan sangat

menolong anggotanya, apalagi mereka baru saja mendapat musibah bencana

alam, meningat dalam PKU bimbingan diberikan mulai dari hulu sampai hilir

sehingga membuat mereka optimisme dapat menjangkau masa depan dengan

lebih baik, untuk itu mereka semangat melakukan kegiatan sesuai dengan

arahan dan bimbingan yang diberikan.

Gapoktan Serumpun Desa Pendua sebagai pelaksana PKU terdiri Lima

kelompok tani yang membudidayakan komoditas bawang merah, cabai, dan

tomat. Sebagian produk yang dihasilkan petani diolah oleh gapoktan menjadi

pangan olahan seperti manisan tomat, bubuk cabai dan grading sayuran.

Atas semangat dan antusiasme petani dan masyarakat setempat

terhadap kegiatan PKU, Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

memberikan apresiasi, dan berharap agar kegiatan-kegiatan yang telah

dibangun melalui PKU dikelola dengan baik dengan melibatkan semua unsur,

sehingga bisa berkembang dan berkelanjutan sehingga kesejahteraan petani


4

terus meningkat dari tahun ketahun dan akhirnya daerah pelaksana PKU

menjadi wilayah tahan pangan dapat terwujud.

2. DI DESA SEMBALUN, LOMBOK TIMUR

Berdasarkan analisis Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), Desa

Sembalun Lombok Timur merupakan salah satu daerah yang tergolong dalam

kategori rentan pangan, dalam rangka meningkatkan status ketahanan

pangan, kemandirian pangan dan kesejahteraan petani, BKP melaksanakan

kegiatan PKU diwilayah tersebut.

Dalam kunjungannya ke Gabungan Kelompok Tani Lendak Kuta Desa

Sembalun, Kec. Sembalun, Lombok Timur NTB pada hari Selasa tanggal 2

Juli, Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyampaikan

bahwa intervensi yang dilakukan PKU mencakup komponen on farm dan off

farm termasuk kelembagaan, regulasi dan pasar lintas sektor secara

terintegrasi dalam kelompok dalam bentuk koorporasi. Ditambahkan bahwa

kegiatan PKU tidak saja bertujuan meningkatkan produktivitas komoditas tapi

juga harus menghasilkan produk turunannya yang mampu menembus pangsa

pasar lebih luas sehingga memberi nilai tambah dan keuntungan lebih besar

bagi anggota gabungan kelompok tani. Untuk mendukung pemasaran produk

olahan yang lebih luas dan semakin berkembang gapoktan dituntut untuk

menjadi lembaga usaha berbadan hukum., peningkatan produktivitas

gapoktan diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan

pengentasan kemiskinan.

Gapoktan Lendak Kuta desa Sembalun bergerak dalam budidaya dan

pengolahan bawang putih dan kentang, mereka meyakini usaha yang

dikelolanya akan berkembang dan memiliki prospek cukup menjanjikan,

disampaikan bahwa kunjungan pusat memotivasi untuk lebih giat bekerja.

Saat ini Gapoktan sudah memproduksi olahan bawang putih berupa black

garlic (bawang putih hitam). ,

Seiring dengan semakin dikenalnya Kawasan Sembalun menjadi

destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan dalam dan luar negeri,


5

maka peluang pengembangan produk “oleh-oleh” yang memiliki ciri khas lokal

diharapkan semakin berkembang.

Pada kesempatan tersebut Kepala Pusat ketersediaan dan Kerawanan

Pangan menyatakan bahwa pengembangan usaha budidaya kentang dan

bawang putih sampai kepada produk olahan dalam kemasan (hulu sampai

hilir) yang dilakukan Gapoktan Lendak Kuta desa Sembalun dapat menjadi

peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Karena itu, PKU di desa ini

diharapkan bisa direplikasi didaerah lainnya.

III. TTIC/TTI KEMENTAN MERESPON CEPAT STABILKAN HARGA CABAI

Pergerakan harga cabai merah keriting dan cabai rawit merah sejak minggu

terakhir Juni terpantau masih cukup tinggi. Berdasarkan informasi di portal Info

Pangan Jakarta per 5 Juli 2019, rerata harga cabai merah keriting Rp 63.000/kg

dan cabai rawit merah Rp 59.000/kg.

Mencermati kondisi tersebut, TTIC Kementerian Pertanian melakukan respon

cepat untuk meredam dan mengendalikan harga cabai dengan menggelar Pasar

Cabai Murah di TTIC Pasar Minggu Jakarta dan TTIC Bogor, serta di 30 outlet

Toko Tani Indonesia (TTI) yang tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Depok,

Tangerang.

TTIC/TTI merupakan outlet gapoktan yang memiliki peran strategis dalam

menyalurkan harga pangan yang wajar ke masyarakat menengah ke bawah.

Lokasi TTI yang tersebar di sekitar pemukiman masyarakat memungkinkan dapat

langsung menyentuh konsumen akhir dan tepat sasaran. TTIC/TTI merupakan

instrumen dalam upaya stabilisasi harga pangan yang digagas BKP Kementan.

Saat ini di Indonesia sudah ada 32 TTIC yang tersebar di 32 provinsi dan 3.899

TTI.

Pelepasan Gelar Pasar Cabai Murah dilakukan oleh Kepala BKP di Pasar

Minggu Jakarta pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019. Kepala BKP berharap gelar

pasar murah yang dilaksanakan dapat menurunkan dan menstabilkan kembali

harga cabai yang terus naik. Pada kesempatan tersebut Kepala BKP

mengingatkan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan di daerah untuk selalu


6

memantau perkembangan harga pangan pokok dan melakukan langkah-langkah

stabilisasi harga bila harga bergejolak, sehingga dapat menekan dampak inflasi

dan membantu masyarakat mendapatkan harga yang wajar. Selain di TTIC

Jakarta dan Bogor gelar pasar cabai murah juga dilaksanakan di propinsi yang

harganya masih tinggi.

Dalam gelar pasar murah tersebut harga cabai merah keriting yang dijual

sebesar Rp 35.000/kg dan harga cabai rawit merah sebesar Rp 36.000/kg,

sedangkan harga dipasar pada saat itu adalah Rp. 65.000/kg untuk cabai merah

keriting, dan Rp. 55.000/kg untuk cabai rawit.

Pada hari pertama gelar pangan murah tersebut volume cabai yang

disediakan sebanyak 2 ton, dan pada hari berikutnya 1 ton, namun demikian

menurut Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan BKP yang merupakan

penanggung jawab TTIC/TTI, pasokan cabai akan terus diupayakan sampai

harga stabil. Stok cabai diperoleh langsung dari gapoktan PUPM cabai binaan

Kementan, sehingga disparitas harga di produsen dengan pedagang bisa ditekan,

dengan harga lebih rendah dari pasar sehingga masyarakat merasa terbantu.

Dalam gelar pasar murah cabai di TTIC/TTI ini antusiasme masyarakat

cukup tinggi untuk berbelanja walaupun harus antri, masyarakat merasa senang

dengan dilaksanakannya gelar cabai murah melalui TTIC/TTI, karena mereka

dapat memperoleh cabai dengan kualitas yang bagus, fresh, tetapi dengan harga

yang hanya setengahnya dari harga dipasar. Hal yang sama juga ditunjukan oleh

pengelola TTI, yang bersemangat dan penuh komitment membantu memasarkan

bahan pangan strategis dengan harga yang telah ditetapkan TTIC. Mereka

menyampaikan bahwa masyarakat sangat terbantu dengan even yang digelar

melalui TTIC/TTI. Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan BKP pada hari

Sabtu tanggal 13 Juli 2019 menjelaskan, pihaknya melakukan gelar cabai murah

sampai harga stabil. Hal ini dilakukan, karena dari pantauan yang dilakukan,

harga cabai di beberapa pasar Jabodetabek, belum beranjak turun, baik di tingkat

petani maupun pedagang. Harga cabai merah keriting rata-rata nasional di

tingkat produsen hari ini Rp. 41.750/kg, cabai rawit merah Rp.33.800/kg.

Sedangkan di Pasar DKI, harga cabai merah keriting rata-rata Rp 65.276/kg dan


7

cabai rawit merah 66.361/kg, melalui Gelar Cabai Murah, TTI menjual dengan

harga Rp 35.000/kg untuk cabai merah kerting dan cabai rawit merah.Kementan

bisa menjual harga cabai dengan harga murah dan masih fresh, karena

bekerjasama dengan gabungan kelompoktani

Gelar pasar cabai murah terus dilakukan di Jabodetabek dan kota besar

lainnya yang mengalami gejolak harga cabai, sampai harga stabil kembali. Hal

tersebut menjadi salah satu peran aktif TTIC/TTI dalam menjaga kestabilan harga

pangan yang berkontribusi dalam menurunkan inflasi.

IV. KEPALA BKP KEMENTAN PANEN SAYURAN DI OBOR PANGAN LESTARI (OPAL) TTIC

Usai melepas gelar cabai murah dalam rangka meredam potensi gejolak

harga cabai yang semakin pedas di TTIC Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada

hari Minggu tanggal 7Juli 2019, Kepala BKP melakukan panen sayuran di OPAL

TTIC. Saat ini lahan di TTIC dioptimalkan sebagai demplot dan percontohan bagi

masyarakat luas dalam rangka Optimalisasi Pekarangan dalam pemenuhan

kebutuhan pangan rumah tangga.

Kegiatan yang dikemas dengan nama Obor Pangan Lestari (OPAL) ini

memiliki misi agar masyarakat dengan lahan sekecil apapun dapat berbudidaya

berbagai tanaman.

Pada panen sayuran di kebun percontohan OPAL TTIC Pasar Minggu

tersebut Kepala BKP didampingi Sekretaris BKP dan Kepala Pusat Distribusi

Dan Cadangan. Kepala BKP menyatakan bahwa pemanfaatan lahan pekarangan

sebagai area pertanaman sangat perlu dilakukan sebagai pendukung pemenuhan

sumber pangan dan gizi keluarga. Pada area pertanaman dapat dibudayakan

aneka ragam sayuran, buah, dan ikan serta tanaman toga. Ditambahkan juga

bahwa aktivitas pertanaman sangat bagus untuk dapat dijadikan sebagai promosi

kepada masyarakat yang berkunjung ke TTIC dalam pemanfaatan lahan

pekarangan.

Kegiatan OPAL diselenggarakan oleh seluruh unit Kerja Eselon I lingkup

Kementerian Pertanian, UPT Lingkup Kementerian dan Dinas Provinsi Dan

Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian


8

dan/atau pangan. Pelaksanaan kegiatan OPAL disesuaikan dengan sumberdaya

lokal serta karakteristik wilayah.

V. BKP MENERIMA KUNJUNGAN DPRD SUMATERA BARAT.

Kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ke BKP

pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019, diterima oleh Kepala Pusat Distribusi dan

Cadangan Pangan BKP, dilakukan untuk mendiskusikan Raperda Cadangan

Pangan Pemerintah Daerah.+

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) memiliki peran strategis

dalam penyediaan pangan untuk penanganan bencana, kerawanan pangan,

kondisi darurat serta menjaga stabilisasi harga pangan di daerah.

Salah satu kelebihan CPPD adalah apabila terjadi bencana alam atau sosial

dalam skala kecil dan bersifat lokal, pemerintah daerah dapat langsung

menyalurkan bantuan kepada korban bencana. Meskipun pemerintah daerah

memiliki kewenangan dalam memanfaatkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

yang ada di Bulog, yaitu untuk provinsi sebesar 200 ton dan kabupaten/kota 100

ton dalam rangka penanganan tanggap darurat, namun dalam proses

pengeluarannya diperlukan persetujuan pemerintah pusat yang disertai dengan

penetapan status tanggap darurat. CPPD dapat menjadi bantuan pangan tanggap

darurat pertama sebelum turunnya bantuan beras dari CBP.

Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan menginformasikan

sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UU No 18 Tahun 2012 Tentang

Pangan pada Pasal 23 bahwa untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan,

Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah menetapkan

Cadangan Pangan Nasional, yaitu: Cadangan Pangan Pemerintah; Cadangan

Pangan Pemerintah Daerah; dan Cadangan Pangan Masyarakat.

Sesuai PP No 17 Tahun 2015 Pasal 5 dan 13 bahwa Cadangan Pangan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupa pangan pokok tertentu ditetapkan

berdasarkan jenis dan jumlahnya oleh Kepala Lembaga Pemerintah, Gubernur,

Bupati/Walikota dan Kepala Desa.


9

Mengingat mayoritas masyarakat di Indonesia mengkonsumsi beras sebagai

pangan pokok, dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dalam

penentuan besaran jumlah cadangan pangan yang ideal dimiliki oleh provinsi

maupun kabupaten/kota telah ditetapkan Permentan 11/2018 tentang Penetapan

Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.

Ditekankan lebih lanjut, dalam mengatur Cadangan Pangan Pemerintah

Daerah dan keberlanjutan pengelolaannya, sebaiknya diatur dalam Peraturan

Daerah, sedangkan pelaksanaannya dapat bekerjasama melalui Bulog atau

BUMD, oleh karena itu seharusnya Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota

harus mengalokasikan APBD untuk pengadaan, pengelolaan dan penyaluran

CPPD. CPPD ditetapkan secara berkala dengan memperhitungkan tingkat

kebutuhan. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah diutamakan melalui

pembelian Pangan Pokok produksi dalam negeri, terutama pada saat panen raya.

Berdasarkan Permentan No. 11/2018 kebutuhan ideal cadangan beras

daerah setiap provinsi (pemda provinsi ditambah pemda kabupten/kota) adalah

0,5% dari jumlah penduduk dikali konsumsi perkapita dibagi 1000. Cadangan

beras yang harus dimiliki Pemda Provinsi sebesar 20 % dari cadangan beras

daerah provinsi, dan sisanya 80 % di Pemda Kabupaten/kota yang besar

cadangan berasnya di masing-masing kabupaten/kota sesuai proporsi jumlah

penduduknya. Untuk provinsi Sumatera Barat idealnya cadangan beras daerah

yang dimiliki sebesar 2.938 ton, terdiri dari 588 ton tanggungjawab pemda

provinsi, dan sisanya pemda kabupaten/kota.

Selain Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah

Daerah (Provinsi dan Kabupaten) perlu didorong pembentukan Cadangan

Pangan Desa yang selama ini masih belum terimplementasikan dengan baik.

Dengan adanya Dana Desa, Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat lebih

mudah direalisasikan oleh Pemerintah Desa. Namun demikian perlu dukungan

kebijakan dari kementarian terkait.

Sampai saat ini daerah yang telah mengalokasikan CPPD sebanyak 25

Pemda Provinsi, dan 206 Pemda kabupaten/kota. Masih terdapat 308 Pemda

kabupaten/ kota yang belum mengalokasikan CPPD, dan 9 Pemda provinsi yaitu


10

di Bali, DKI. Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tenggara,

Maluku Utara, dan Papua Barat.

VI. BKP MENGGELAR LOMBA MEWARNAI

Dalam rangka Dalam rangka memperkenalkan pemanfaatan pekarangan

sejak usia dini, pada peringatan Hari Krida Pertanian tahun 2019, Badan

Ketahanan Pangan menyelenggarakan kegiatan Lomba Mewarnai tingkat TK

pada tanggal 12 Juli 2019 di Gedung Pusat Informasi Agribisnis Kementerian

Pertanian, Jakarta.

Lomba diikuti oleh 60 siswa/i TK dengan tema “pemanfaatan lahan

pekarangan”. Tema ini diusung untuk mengenalkan sedini mungkin kepada anak

anak tentang potensi lahan pekarangan untuk ditanami aneka sumber pangan

keluarga.

VII. RAPAT PIMPINAN BKP

Rapat Pimpinan (RAPIM) BKP dilaksanakan pada hari senin tanggal 15 Juli

2019 di Ruang Rapat Nusantara II Lt 4. Rapat secara khusus membahas tentang

penyediaan informasi publik serta pemberian pelayanan terhadap pemohon

informasi. Rapim dipimpin oleh Kepala BKP dan diikuti oleh seluruh pejabat BKP

(ES II, III dan IV).

Di era keterbukaan ini, setiap Badan Publik wajib menyediakan informasi

publik dan memberikan pelayanan kepada pemohon. Hal ini sesuai amanat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(IP).

BKP sebagai Badan Publik sudah sejak lama memberikan pelayanan

informasi publik (IP) kepada pemohon, baik secara online maupun datang

langsung ke layanan informasi publik di Kantor Pusat Kementan Ragunan.

Namun demikian pelayanan tersebut harus terus ditingkatkan sehingga pemohon

tidak merasa kesulitan mendapatkan informasi dibutuhkannya. Terkait dengan hal

tersebut Kepala BKP menginstruksikan untuk memperbaiki pengelolaan IP,


11

sehingga pelayanan kepada pencari informasi yang dikuasai BKP dapat berjalan

dengan baik.

Pada Rapim tersebut ditekankan bahwa semua pejabat harus memahami

kewajibannya dalam menyediakan informasi publik, sehingga jika ada pemohon

yang meminta IP harus dilayani dan diberikan, ditambahkan pula sepanjang

informasi yang diminta pemohon kita kuasai, harus diberikan.

Perbaikan tampilan layanan akses informasi publik di Web BKP dan

kelengkapan substansi juga terus dilakukan, sehingga tidak hanya menarik dan

mudah diakses tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan informasi pemohon terkait

dengan informasi BKP. Selain Web BKP, pelayanan bagi pengunjung yang

langsung datang ke kantor juga ditingkatkan.

Diinformasikan pemohon yang membutuhkan pelayanan informasi publik

secara online dapat diakses melalui situs bkp.ppid.pertanian.go.id sedangkan jika

ingin datang langsung ke kantor, bisa langsung meluncur ke Layanan Informasi

Publik di Kantor BKP di Gedung E Kanpus Kementan lantai 6. Pelayanan

informasi publik dilaksanakan dari jam 09.00 sampai jam 15.00.

VIII. KEPALA BKP MENGHADIRI PERESMIAN TTIC SUMATERA BARAT

Untuk menjaga pasokan dan stablitasi harga pangan, peranan TTIC

Kementan dianggap sangat strategis, karena mampu mempengaruhi harga

pangan. Hal tersebut mendorong Pemda Sumatera Barat untuk membangun

TTIC modern dengan dana APBD.

Kepala BKP memberikan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur Sumatera

Barat yang telah menginisiasi pembangunan dan pengembangkan TTIC dengan

biaya APBD agar stok dan harga pangan bisa terkontrol setiap saat.

Peresmian TTIC di Sumatera Barat dilakukan oleh Gubernur Sumbar pada

hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 di Padang. Peresminan dihadiri oleh Kepala BKP,

Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, serta pimpinan Satuan Kerja

Pemerintah Daerah (SKPD) di wilayah Sumbar termasuk Kepala Dinas Pangan,

Bank Indonesia, perangkat pimpinan daerah, gabungan kelompok tani dan

undangan lainnya.


12

Gubernur Sumbar dalam sambutannya mengatakan bahwa dibangunnya

Rumah Inflasi, atau UPTD Distribusi, Pasokan dan Akses Pangan yang disebut

TTIC tersebut karena terinspirasi dengan TTI yang dibangun Kementan.

Diharapkan dengan dibangunnya TTIC selain masyarakat mudah mengakses

pangan, dan produsen tetap memperoleh keuntungan, juga dapat berpengaruh

terhadap tingkat inflasi, karena harga pangan yang stabil. Gubernur juga

menekankan dengan sungguh-sungguh bahwa harga pangan yang dijual di TTIC

harus lebih murah dibanding harga ditempat lain, karena barang yang dijual

diperoleh langsung dari petani/produsennya, sehingga rantai distribusinya sudah

lebih pendek.

Pada kesempatan yang sama Kepala BKP menyampaikan bahwa TTIC di

Sumbar luar biasa karena selain mempunyai gedung permanen yang ditata

dengan bagus, komoditas pangan yang dijual beragam, juga dilengkapi dengan

fasilitas modern. Hal tersebut perlu dicontoh daerah lainnya.

Dibangunnya TTIC dan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Distribusi,

Pasokan dan Akses Pangan di Sumatera Barat, menandakan tingginya komitmen

Gubernur dalam membangun ketahanan pangan wilayah. Melalui TTIC yang

dibangun dan dikelola dengan baik diharapkan ketahanan pangan daerah

semakin mantap, karena pemerintah dapat mengintervensi ketika harga pangan

tinggi melalui operasi pasar dan melakukan pembelian langsung kepada petani

ketika harga jatuh. Dengan cara ini, akses pangan masyarakat bisa terpenuhi,

petani mendapatkan untung, dan inflasi dari pangan bisa terkendali.

TTIC yang dikelola Dinas Pangan ini berlokasi di Jl. Bypass KM 15 Aie

Pacah, Kota Padang. Fasilitas yang tersedia antara lain bangunan TTIC 2 lantai,

2 unit cold strorage kapasitas 10 ton (untuk daging) dan kapasitas 8 ton (untuk

sayuran), 6 mobil box, 18 mitra kerja TTIC (Vendor) serta gudang penyimpanan.

Dalam peresmian TTIC ini juga diadakan Gelar Pangan Murah Cabai Merah

Keriting dengan harga Rp.40.000,-/kg, serta komoditi pangan strategis lainnya.


13

IX. KUNJUNGAN KEPALA PUSAT KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN BKP PADA KELOMPOK KRPL

Salah satu kegiatan BKP dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan

rumah tangga adalah Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui kegiatan

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Kepala Pusat Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam empat hari

kunjungannya di beberapa kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

yaitu Maros, Makassar, Pangkep serta Barru sejak hari Rabu tanggal 17 Juli

sampai Sabtu tanggal 20 Juli 2019, menyampaikan bahwa dampak kehadiran

kegiatan ini harus semakin dirasakan manfaatnya, oleh karena itu KRPL ini harus

mendapat dukungan dari semua pihak. Kunjungan tersebut selain untuk

pembinaan juga memberi motivasi dan arahan pada kelompok agar giat dalam

merawat tanaman serta menjaga kekompakan kelompok.

Disampaikan dalam arahannya bahwa agar KRPL tetap berjalan dengan baik

dan berkelanjutan harus diperhatikan beberapa hal, yaitu adanya peran aktif dari

pendamping, kebun bibit yang terus menerus berproduksi, partisipasi aktif dari

anggota kelompok, kelembagaan yang kuat, adanya tokoh masyarakat yang

berperan sebagai “local champion” infrastuktur yang memadai, serta kesesuaian

komoditas dengan yang dikonsumsi masyarakat.

Adanya tokoh masyarakat sebagai anggota KWT penerima manfaat KRPL

berpengaruh terhadap motivasi anggota dalam mengelola lahan pekarangan, hal

tersebut juga disampaikan oleh salah satu ketua kelompok penerima manfaat

dimana salah satu anggotanya adalah istri dari Kepala Desa setempat yang

menyatakan bahwa kelompoknya cukup bersemangat dalam kegiatan KRPL

antara lai karena adanya ibu Kades, serta lokasi demplot dan KBD berada di

pekarangan Bapak Kades.

X. BKP MENDAMPINGI KUNJUNGAN KERJA DPR RI

Panitia Kerja Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) Komisi IV

DPR RI dipimpin I Made Urip dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan


14

melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sulawesi Selatan pada hari Senin

tanggal 22 Juli 2019.

Kunker Komisi IV DPR RI dilaksanakan untuk menggali data dan informasi

terkait program Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), selain itu juga

untuk memperoleh masukan dari Kementerian Sosial dan Kementerian Pertanian

terkait rencana pelaksanaan program BPNT dimana Bulog ditunjuk sebagai

penyalur beras mulai September-Desember 2019.

Program BPNT yang selama ini berjalan telah mengakibatkan kegiatan

serapan dan penyaluran beras Bulog tidak seimbang. Satu sisi Bulog harus

menyerap gabah dan beras petani agar harga di petani tidak jatuh. Sisi lain,

penyaluran melalui program Rastra semakin terbatas. Saat ini stok beras Bulog

sangat banyak, bahkan ada sebagian yang rusak .

Kepala BKP menyampaikan Kementerian Pertanian telah melakukan berbagi

upaya untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya beras dan Cadangan

Beras Pemerintah (CBP) harus dijaga dalam batas yang aman sepanjang waktu,

dan khususnya pada akhir tahun minimal tersedia CBP sebesar 1,5-2 juta ton.

Pemerintah melalui Rakortas di Kemenko Perekonomian sudah menyepakati

bahwa stok aman CBP pada akhir tahun berkisar 1,5-2 juta ton. Untuk itu

Kementan melalui BKP mendorong Perum Bulog melakukan penyerapan gabah

atau beras petani, apalagi dalam bulan Agustus akan masuk panen gadu. Namun

BKP juga mendukung Bulog menjadi penyalur beras untuk program BPNT,

sehingga akan terjadi keseimbangan antara penyerapan dan penyaluran.

Pada kesempatan yang sama Kepala BKP menambahkan bahwa pada saat

panen raya gadu ini sergap harus tetap dioptimalkan, mengingat adanya

kebijakan Pemerintah melalui surat edaran Menteri Sosial yang memutuskan

Bulog menjadi penyalur beras untuk program BPNT, serta kebijakan Ketersediaan

Pasokan dan Stabilisasi Harga atau Operasi Pasar beras oleh Perum Bulog yang

diperpanjang sampai akhir tahun 2019. Beberapa kebijakan itu diperkirakan

akan membutuhkan beras Bulog sekitar 800-900 ribu ton yang disalurkan ke

masyarakat. Untuk itu harus tetap diimbangi dengan penyerapan gabah dan

beras petani agar stok beras di Bulog aman. Stok beras Bulog saat ini berkisar


15

2,3 juta ton, dan kebutuhan BPNT dan OP sampai akhir tahun 2019 di prediksi

sekitar 900 ribu ton.

Atas dasar tersebut, untuk mengamankan stok CBP kegiatan sergap tetap

harus didorong dan ditingkatkan. Apalagi Sulawesi Selatan pada bulan Agustus

diprediksi akan terjadi panen dengan luas 250 rb hektar dengan perkiraan jumlah

produksi sekitar 1,25 juta ton GKG.

XI. RAPAT KOORDINASI SERAPAN GABAH/BERAS PETANI

Rapat Koordinasi Serapan Gabah/Beras Petani (Rakor Sergap) di

laksanakan di kantor pusat perum Bulog pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019.

Rakor dipimpin bersama oleh Kepala BKP, Direktur Pengadaan dan Direktur

Komersial Bulog. Rakor dihadiri oleh 10 Kadivre Bulog, yaitu Sumut, Lampung,

Sumsel, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalsel, NTB, dan

Sulsel serta Staf BKP yang menjadi penanggung jawab (PJ) Sergap di masing-

masing wilayah subdivre tersebut. 10 Divre diatas adalah divre pada wilayah

sentra produksi padi yang memiliki kontribusi besar pada pengadaan beras

nasional.

Tujuan dilaksanakan Rakor adalah untuk mempercepat penyerapan beras

oleh 10 Divre. Sampai tanggal minggu ke tiga Juli rata-rata realisasi belum

mencapai 50%. Beberapa hal yang dapat dicatat dari Rakor tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Komitmen dari seluruh peserta rapat untuk peningkatan penyerapan

gabah/beras petani. Pada Juli sampai Agustus ditekankan untuk

mempercepat peningkatan sergap gabah/ beras petani

2. Bulog harus memanfaatkan secara maksimal momentum panen Juli sampai

Agustus , mengingat akan terjadi penurunan panen setelah waktu tersebut.

3. Realisasi sergap hingga Juli baru mencapai 46% dari total target sebesar 1,8

juta ton s/d Desember) atau sebesar 800 ton, sedangkan target sergap

sampai dengan Agustus 1,25 juta ton. Untuk memenuhi target tersebut, Bulog

harus menyerap gabah/beras sebesar 400 ribu ton hingga akhir Agustus


16

4. Berdasarkan prakiraan BMKG, sebagian besar wilayah di Pulau Jawa, Bali

dan Nusa Tenggara akan mengalami 60 Hari Tanpa Hujan (HTH), dan saat ini

beberapa daerah sudah mengalaminya hampir 30 hari HTH, wilayah yang

terdampak kekeringan mencapai kurang lebih 100 kabupaten/kota.

5. Kekeringan yang terjadi akan berdampak pada kenaikan harga beras di

pasaran. Karena itu, diharapkan Bulog segera mengantisipasi kondisi itu

dengan menerapkan mekanisme komersil untuk memenuhi kebutuhan pasar.

6. Perum Bulog berkomitmen untuk mengejar realisasi pengadaan dengan

memanfaatkan momen panen gadu tahun 2019 pada bulan Juli - Agustus.

Beberapa strategi yang dilakukan untuk mencapai target antara lain: Bulog

akan fokus pada pengadaan gabah khususnya hasil on farm dan pengadaan

buy to sell untuk pengadaan komersial, move dan sewa gudang filial untuk

penyediaan space gudang.

7. Terkait dengan penyaluran stok beras yang ada, Bulog akan berupaya

meningkatkan penyaluran melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), KPSH

dan penjualan komersial.

XII. FGD SINERGI PROGRAM PENGENTASAN DAERAH RENTAN RAWAN PANGAN

Focus Group Discussion (FGD) Sinergi Program Pengentasan Daerah

Rentan Rawan Pangan, dilaksanakan di Jakarta pada hari Kamis tanggal 24 Juli

2019. FGD dibuka oleh Kepala BKP dan diikuti oleh perwakilan berbagai lintas

sektor yaitu Bappenas, Kemendes PDT dan Transmigrasi, Kementerian Dalam

Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kemendikbud,

Kementerian Sosial, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Pusat Statistik,

TNP2K, WFP dan undangan lainnya.

Beberapa hal yang dapat dicatat sebagai hasil FGD adalah sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi mensyaratkan adanya

kerjasama, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Untuk itu

komitmen menjadi kata kunci keberhasilan kerjasama lintas sektor.


17

2. Pentingnya sinergi dilakukan. Sinergi Kementerian dan Lembaga sangat

tepat untuk mengatasi masalah pangan dan gizi, terutama penanganan

stunting.

3. BKP Kementan pada 2018 telah memutahirkan Peta Ketahanan dan

Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA),

mencakup Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Peta tematik ini

menggambarkan visualisasi geografis hasil analisa data indikator

kerentanan terhadap kerawanan pangan.

4. FSVA disusun menggunakan 9 indikator yang mewakili 3 aspek ketahanan

pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan

pangan, sehingga dapat digunakan Kementerian/ Lembaga terkait dalam

penyusunan program intervensi kerawanan pangan dan gizi. Hasil FSVA

dapat dimanfaatkan instansi terkait sebagai acuan penetapan lokus

wilayah intervensi, sehingga kita dapat bersama-sama menyelesaikan

tugas besar mengentaskan daerah rentan rawan pangan dan kemiskinan

5. Hasil FSVA 2018 menunjukkan 335 kabupaten (81 %) berada dalam status

tahan pangan dan 91 Kota (93 %) dikategorikan tahan pangan. Jika

dibandingkan dengan FSVA 2015, telah terjadi peningkatan status

ketahanan pangan di 177 kabupaten.

6. Apresiasi yang besar atas penyusunan FSVA oleh BKP. Selanjutnya

diperlukan langkah strategis bersama untuk mengatasi masalah kerentanan

pangan, gizi dan stunting secara nasional, untuk itu harus ada data by

name dan by address stunting dan kemiskinan sampai di tingkat rumah

tangga.

7. Daerah yang peta FSVA nya masih merah, harus diintervensi bahu

membahu dengan kementerian/lembaga lain, untuk menangani daerah

rentan rawan pangan. Ditjen Fakir Miskin akan menyiapkan detail lokasinya.

8. Mulai tahun 2019 dana desa diprioritaskan untuk perbaikan gizi

masyarakat dan pencegahan stunting, disamping infrastruktur desa.

Pencegahan stunting sangat penting untuk membangun ketahanan pangan.


18

9. Bappenas diharapkan membuat program bersama sebagai acuan dalam

penanganan daerah rentan rawan pangan sesuai FSVA.

XIII. FOCUS GROUP DISCUSSION PENGGUNAAN BAHAN BAKU LOKAL PADA INDUSTRI MAKANAN

Dalam rangka mendukung penggunaan bahan baku lokal berbasis tepung

pada Industri pangan, Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan

Pangan BKP mengadakan Fokus Group Discussion (FGD) dengan tema “Upaya

Melokalkan Bahan Baku Industri Pangan” pada hari Rabu tanggal 24 Juli

2019 di Menara Kadin Indonesia, Kuningan Jakarta Selatan.

Sebelum pelaksanan FGD terlebih dahulu dilakukan penandatanganan

kerjasama antara Kementerian Pertanian yang diwakili oleh BKP dengan

Kementerian Perindustrian, Badan Pengkajian Pengembangan Teknologi (BPPT),

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Gabungan Pengusaha

Makanan dan Minuman Indonesia (GAPPMI). Kerjasama tersebut dilakukan

dalam rangka mengembangkan industri pangan berbasis tepung lokal. Mengingat

selama ini sebagai negara yang kaya akan keragaman sumberdaya pangan,

Indonesia belum secara maksimal mengembangkan dan memanfaatkan potensi

tersebut, untuk itu BKP mewakili Kementeria Pertanian menggandeng pihak-pihak

terkait untuk dapat mengembangkannya secara optimal, antara lain pengolahan

dan pemanfaatan pangan lokal seperti sagu, singkong, jagung menjadi tepung

atau produk intermediate lain.

FGD dengan tema Upaya Melokalkan Bahan dihadiri oleh pejabat dan staf

dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, BPPT, unsur Akademisi

antara lain IPB, UNEJ, dan Universitas Sahid, Asosiasi terkait seperti: Gabungan

Asosiasi Pengusaha Makanan Minuman Indonesia, Persatuan Ahli Teknologi

Pangan Indonesia, Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia,

Masyarakat Singkong Indonesia, Masyarakat Sagu Indonesia, dan Para pakar

pangan lokal yang ahli di bidangnya.


19

Beberapa hal yang dapat disarikan dari FGD tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dinyatakan bahwa penandatanganan kerjasama dengan pihak-pihak terkait

merupakan langkah maju dan sebagai awal untuk mengembangkan industri

pangan berbasis tepung lokal.

2. Kebutuhan gandum Indonesia mencapai 10 juta ton dan 8 juta ton

diantaranya untuk industri makanan.

3. Kebutuhan yang sangat besar tersebut harus dapat dikendalikan. Oleh

karena itu, dikembangkan pangan lokal seperti sagu, singkong dan jagung

untuk diolah menjadi tepung kering, yang selanjutnya dapat menyuplai

kebutuhan bahan baku untuk kebutuhan industri.

4. Pengembangan bahan baku lokal diharapkan dapat mengurangi volume

impor gandum, kalau tepung sagu dan atau bahan pangan lokal lainnya

dapat mensubstitusi gandum sekitar 10-20 persen saja, diperkirakan dampak

yang didapat luar biasa, tidak saja bagi pengembangan tepung-tepungan

(sagu dan lainnya) di tanah air, namun juga akan mensejahterakan petani.

5. Untuk merealisasikan program pengembangan bahan baku lokal dibutuhkan

waktu. Berdasarkan hal tersebut pada tahun 2019 BKP melakukan kegiatan

Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL) di 10 provinsi. Melalui program

tersebut, diharapkan terjalin kemitraan antara petani penghasil bahan baku

dan pengusaha, selain itu program tersebut diharapkan dapat menumbuhkan

unit Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dapat memproduksi tepung kering

dari beberapa bahan lokal yang ada. Untuk tahap awal, bahan pangan yang

akan dikembangkan untuk mendukung industri pangan adalah sagu,

singkong dan jagung.

6. Upaya mewujudkan dan mempertahankan ketahanan pangan selain

meningkatkan produksi, juga harus dapat memproses bahan pangan mentah

menjadi produk intermedite, yang dapat digunakan untuk bahan aneka

olahan pangan dan hal tersebut sangat mendukung usaha kuliner yang saat

ini berkembang pesat.

7. Produk intermadite (tepung) yang dihasilkan dari setiap bahan harus

memenuhi berbagai kebutuhan konsumen/industry pangan. Untuk itu tepung


20

yang dihasilkan harus bervariasi terdiri dari beberapa grade/jenis/varian,

berdasarkan kandungan komposisi kualitas dan nutrisinya.

8. Untuk mendukung pengembangan tepung-tepungan yang berasal dari bahan

pangan lokal sebagai bahan baku industri, perlu dukungan data dan

informasi yang terkini dan akurat dari masing-masing bahan baku pangan

tersebut baik data dan informasi terkait produksi maupun teknologi

pengolahan yang telah tersedia. Untuk itu perlu dibangun data base dan

informasi yang bisa diakses oleh semua stakeholder.

9. Untuk memaksimalkan hasil, pengembangan yang dilakukan harus

terintegrasi dari hulu sampai hilir

10. Berbagai pelajaran terkait pengembangan bahan pangan yang telah

dilakukan harus dijadikan referensi dalam program ini, seperti

pengembangan sagu oleh Pemerintah Daerah Meranti ProvinsiKepulauan

Riau, yang telah mengekspor sagu ke Malaysia, Jepangdan Korea, dan

lainnya.

11. Kadin diharapkan dapat bergerak pada industri intermediate.

12. Adanya insentif berupa tax deduction bagi industri yang melaksanakan

inovasi dan pengembangan bahan baku lokal

13. Pelaksanaan pengembangan bahan baku lokal berbasis tepung pada Industri

pangan disarankan bekerjasama dengan pemerintah daerah, untuk dapat

menggunakan dana desa

XIV. TTIC/TTI GELAR CABAI MURAH

Hasil pantauan pasar di Jabodetabek melalui laman info pangan jakarta,

harga cabai merah keriting maupun cabai rawit merah masih belum beranjak

turun dari harga Rp 65.000/kg. Berdasarkan hal tersebut, untuk menjaga stabilitas

pasokan harga cabai di ibukota dan sekitarnya, BKP menggelar Cabai Murah

Berkualitas di beberapa tempat yaitu TTIC Pasar Minggu, 4 pasar tradisional dan

14 TTI di Jabodetabek. Harga cabai dijual sebesar Rp 35.000/kg untuk cabai

merah keriting dan Rp 40.000/kg untuk cabai rawit merah. Gelar cabai murah ini

didukung Asosiasi Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (ASLUPAMA) Jabar


21

sebagai wadah gabungan dari Gapoktan penerima LUPM. Untuk gelar cabai

murah tersebut pada tahap awal ASLUPAMA telah memasok 2,5 ton cabai, dan

selanjutnya sesuai dengan kebutuhan TTIC akan dipasok kembali sekitar 6 ton

untuk disalurkan ke TTI mitra .

Gelar cabai murah sudah dilakukan semenjak terjadi kenaikan harga

beberapa waktu lalu, dan akan terus dilakukan supaya harga segera turun dan

stabil, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala BKP saat melepas kendaraan

TTIC untuk mendistribusikan cabe ke TTI di Jabodetabek pada hari Minggu

tanggal 28 Juli 2019. Pada acara pelepasan tersebut kepala BKP didampingi

oleh Sekretaris BKP dan Kapus Distribusi dan Cadangan Pangan.

Kepala BKP menginformasikan bahwa TTIC telah menjalankan fungsinya

sebagai Distribution Centre yaitu menjadi penyalur komoditi yang diperoleh

langsung dari petani/gapoktan kepada Toko Tani Indonesia (TTI) yang menjadi

mitra kerjanya, untuk dijual kepada konsumen akhir, dengan demikian harga yang

dijual dapat lebih murah dibandingkan dengan harga dipasar.

Pada kesempatan tersebut Kapus Distribusi dan Cadangan Pangan juga

menginformasikan bahwa BKP sudah memfasilitasi aplikasi pemesan bahan

pangan dari TTI ke gapoktan selaku supplyer dengan sistem e-commerce. Sejak

mulai diaktifkan nilai transaksi bahan pangan melalui e-commerce telah mencapai

Rp 14,8 milyar, melihat manfaatnya e-commerce akan terus dikembangkan

sebagai tulang punggung pemasaran produk pangan dari gapoktan ke TTI.

Seusai acara pelepasan, Kepala BKP beserta Sekretaris BKP dan Kapus

Distribusi dan Cadangan Pangan meninjau cold storage baru yang dimiliki TTIC.

Cold storage tersebut mampu menyimpan stok cabai merah sebanyak 2 ton

selama 3 minggu.

XV. WORKSHOP EVALUASI SEMESTER I SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN ZONA INTEGRITAS 2019

Workshop Evaluasi Semester I Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) dan Zona Integritas (ZI) BKP 2019 dilaksanakan di Santika Hotel Depok

selama tiga hari yaitu mulai tanggal 29 sampai 31 Juli 2019. Workshop dibuka


22

oleh Kepala BKP didampingi oleh Sekretaris BKP dan Kepala Pusat Distribusi

dan Cadangan Pangan, dan dihadiri oleh 115 orang, yang terdiri dari petugas

monev dari 28 provinsi (minus Riau, Sumsel, NTT, Maluku Utara, Gorontalo,

Kepri) yang menangani kegiatan prioritas PUPM/TTI, KRPL, PIPL, PKU, dan

LPM; penanggung jawab kegiatan di Pusat dan Provinsi; nara sumber dan

panitia.

Materi yang disampaikan dalam workshop meliputi : (1). Membangun Sistem

Pengendalian Intern dan Zona Integritas; (2) Strategi Peningkatan Maturitas

SPIP; (3) Pengawalan SPI Kegiatan Dana Bantuan Pemerintah (Banper); (4)

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih Melayani pada BKP.

Nara Sumber pada Workshop tersebut adalah Tim dari Inspektorat Jenderal

Kementan yang teridi dari Tim Inspektorat Investigasi dan Tim Inspektorat III; Tim

dari BPK; dan Tim dari BKP.

Tujuan pelaksanaan Workshop antara lain 1). Sosialisasi kepada seluruh

aparat yang melaksanakan kegiatan proiritas BKP, agar dapat memahami dan

menerapkan Sistem Pengendalian Intern secara tepat pada unit kerja masing-

masing, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan

pertanggungjawaban, agar sistem tata kelola pemerintahan dapat berjalan

dengan baik, 2). Mengenali resiko yang timbul pada saat berjalannya program,

dan cara penanganannya untuk memastikan program berjalan sesuai target.

Beberapa hasil workshop yang bisa dicatat sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan Exercise Hasil Reviu Dokumen Penilaian SPIP BKP dan

Penilaian Resiko Kegiatan Prioritas BKP (PUPM, KRPL, PKU, PIPL, dan

LPM) Pusat dan Daerah.

2. Exercise Hasil Reviu dokumen penilaian SPIP BKP dilakukan oleh Tim

Inspektorat Investigasi Itjen Kementan. Secara ringkas meliputi:

a. Penilaian dilaksanakan terhadap 5 unsur penilaian, yaitu : (1) Lingkungan

Pegendalian; (2) Penilaian Risiko; (3) Kegiatan Pengendalian; (4)

Informasi dan Komunikasi; dan (5) Pemantauan Pengendalian Intern.


23

b. Pada setiap unsur terdapat sub-unsur yang terdiri dari Level (1) sampai

dengan Level (5) dengan parameter pemandu tertentu.

c. Setiap parameter pemandu terdapat dokumen penilaian yang

sebelumnya telah dinilai oleh BPKP sebagai Nilai Maturitas SPI Badan

Ketahanan Pangan Tahun 2018.

d. Nilai Maturitas SPI Badan Ketahanan Pangan Tahun 2018 sebesar 3.037

pada level 3 (terdefinisi). Nilai dapat ditingkatkan dengan suatu Rencana

Aksi dari Badan Ketahanan Pangan.

e. Melaksanakan evaluasi secara berkala, formal dan terdokumentasi

terhadap kebijakan/SOP dan implementasinya.

3. Penilaian Maturitas SPI mencakup 2 level, yaitu (a) SELF ASSESMENT oleh

Tim dari Inspektorat Investigasi Intjen Kementan; dan (b) QUALITY

ASSURANCE oleh Tim dari BPKP pada bulan Agustus-Oktober. Kepala BKP

berharap adanya peningkatan nilai maturitas SPI BKP 2019 menjadi level 4

(terkelola dan terukur).

4. Strategi menuju level 4 Maturitas SPIP

a. Membuat kebijakan dan SOP yang implementatif untuk setiap personel

pelaksana kegiatan pokok

b. Menerapkan kebijakan dan SOP dalam setiap aktifitas organisasi

c. Melaksanakan pendokumentasian K/SOP

5. Langkah Utama Pengembangan SPI Kegiatan

a. Menidentifikasi Semua Kegiatan Pokok Instansi

b. Melakukan aktivitas Step-by-Step pada setiap tahapan

(1) Evaluasi Lingkungan Pengendalian

(2) Lakukan Penilaian Risiko

(3) Rancang Aktivitas Pengendalian(SOP)

(4) Infokomkan (catat dan komunikasikan) pelaksanaan SOP

(5) Pantau/Evaluasi pelaksanaan SOP

6. Penilaian Risiko terhadap kegiatan prioritas BKP Tahun 2018 meliputi: (a)

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); (b) Pengembangan Pangan Pokok

Lokal (P3L); (c) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM); (d)


24

Kawasan Mandiri Pangan (KMP); (e) Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa;

serta (f) Perjalanan Dinas. Sedangkan untuk kegiatan prioritas tahun 2019,

BKP telah mengidentifikasi kemungkinan resiko, titik-titik kritis pada setiap

kegiatan prioritas yang meliputi PUPM, KRPL. PIPL, LP,PKU, dan

penyusunan aktivitas pengendalian, serta aksi yang harus dilakukan

7. Definisi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK/WBBM) sesuai Permenpan dan RB

No.52 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

a. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi

pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai KOMITMEN untuk

mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam

hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

b. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang

diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar

manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem

manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas

kinerja;

c. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah

predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi

sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan

sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan

akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

d. WBK diperlukan karena (a). berkorelasi positif dengan Kesejahteraan

Pegawai Kementan; (b) sebagai miniature dan show windows

pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di Kementan; (c). untuk menjaga

martabat pegawai dan instansi Kementan; (d). Mewujudkan Clean

Government dan Good Governance di Kementan

8. Kinerja Zona Integitas BKP:

a. Sejak Tahun 2011-2018 telah memperoleh Predikat WBK;

b. Tahun 2018 mendapat nilai LAKIN sebesar 89,43 (tertinggi di tingkat

Kementan);


25

c. Nilai PMPRB sebesar 23,18 (nomor 2 di tingkat Kementan);

d. Laporan Keuangan mendapat predikat “putih” tidak ada TGR.

9. Payung hukum untuk semua kegiatan harus ada, dan seluruh aktivitas yang

dilakukan harus terdokumentasi dengan baik. Juklak dan juknis harus

disusun dengan jelas dan terukur sesuai Permenkeunya, karena akan

menjadi indikator transparansi dan keberhasilan kegiatan yang dilakukan.

10. Contoh proses bisnis kegiatan Banper:

a. Penyusunan petunjuk teknis

b. Sosialisasi juknis

c. Identifikasi dan verifikasi

d. Penetapan kelompok/gapoktan

e. Persiapan administrasi (pembukaan rekening, surat perjanjian,

RKKA/RUK)

f. Transfer dana benpem

g. Pengadaan barang (jika ada)

h. Pemanfaatan dana BAPEM

i. Distribusi betras ke TTI (khusus PUPM)

j. Pertanggunjgjawaban dana banper (BAST, kwitansi)

k. Pembinaan Monev.

XVI. SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Sosialisasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang dimaksudkan

untuk mempersiapkan keterbukaan informasi publik dilaksanakan pada hari

selasa tanggal 30 Juli 2019 di Depok. Acara dibuka oleh Kepala BKP didampingi

Sekretaris BKP selaku Atasan PPID Pelaksana BKP dengan moderator Kepala

Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, dan dihadiri oleh unit kerja yang

menangani Ketahanan Pangan di seluruh Indonesia dan pejabat lingkup Badan

Ketahanan Pangan.

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan persamaan persepsi dan

pemahaman kepada seluruh pelaksana lingkup BKP baik pusat maupun daerah

tentang kewajiban dalam pengelolaan informasi publik pada setiap Badan Publik.


26

Narasumber dalam acara ini adalah Kepala Biro Humas dan Informasi Publik

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, yang menyampaikan materi tentang

Pelayanan Informasi Publik Berbasis Online.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 berisi tentang

Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan,

memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang

dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17). Dalam Undang-Undang

tersebut Kementerian Pertanian telah mengeluarkan beberapa Peraturan Menteri

Pertanian yaitu: (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/ Permentan/

OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Kementerian Pertanian; (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 / permentan /

OT.140 /6 /2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di

lingkungan Kementerian Pertanian; (3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105

/kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan

Kementerian Pertanian.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna

dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian dalam

penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Ketahanan Pangan sebagai salah satu

Badan Publik di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola

informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari

pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komitmen

tersebut juga ditunjukkan dengan upaya menyebarluaskan informasi terkait

pengelolaan informasi publik kepada seluruh pelaksana Badan Ketahanan

Pangan baik ditingkat pusat maupun daerah.

Beberapa yang dapat dicatat dari sosialisasi tersebut adalah:

1. Pengertian Informasi dan Informasi Publik :

a. Informasi: Keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang

mengandung nilai makna, dan pesan, baik data, fakta maupun

penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan


27

dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun

nonelektronik

b. Informasi Publik : Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,

dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan

penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggara

badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta

informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik

2. Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Amanah pasal 28 F,

UUD 1945 Hasil Amandemen, dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk

berkomunikasi dan memperoleh informasi.

3. Badan publik yang didanai sebagian atau seluruhnya dari APBN dan/atau

APBD wajib membuka diri. Mendorong Reformasi Birokrasi Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik

4. Prinsip dasar dalam keterbukaan informasi adalah bahwa seluruh warga

negara mempunyai hak menyimpan, mengakses dan mengelola seluruh

dokumen negara. Di Indonesia sebelum reformasi belum menganut prinsip

tersebut melainkan seluruh informasi negara bersifat tertutup, hanya dibuka

dalam kondisi tertentu.

5. Keterbukaan informasi erat kaitan dengan masyarakat bawah seperti

masyarakat pertanian. Karena itu, urusan ketahanan pangan perlu dikelola

dengan prinsip keterbukaan yaitu transparansi/ akuntabel, aksebilitas, dan

partisipasi publik.

6. Jika ada dokumen yang ingin ditutup dapat diajukan ke PPID untuk di proses

atau ditetapkan menjadi informasi yang dikecualikan. Sehinggga tidak boleh

ada institusi yang mengeluarkan peraturan yang bertentangan dengan ini (hak

memperoleh informasi). PPID wajib menjawab permohonan informasi publik

dan tidak boleh ada seorangpun yang menghalangi permohonan informasi.

Ada sangsi pidana terhadap hal tersebut.


28

7. Arah kebijakan pengelolaan informasi publik di Kementerian Pertanian

a. Penyediaan Anggaran PPID. Surat Edaran Sekjen pada Sesdit/Sesba,

semua UK/UPT WAJIB mengalokasikan anggaran untuk kegiatan

pengelolaan informasi publik

b. Portal PPID harus User Friendly, Web Responsive, Komunikatif,

Transparan, serta berfungsi juga sebagai Database Elektronik atas

dokumen informasi publik

c. E-dokumen. Penggunaan aplikasi SIDADO; dokumen harus diupload ke

dalam aplikasi

d. Transparansi Kinerja. Penyampaian data dasar dalam penyajian Daftar

Informasi Publik yang dikuasai PPID Kementerian Pertanian

e. Reformasi Birokrasi. Upaya untuk melakukan perubahan dan

pembaharuan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan

dengan sasarannya adalah birokrasi terutama menyangkut aspek

kelembagaan, ketatalaksananaan dan sumberdaya manusia aparatur

yang merupakan 3 (tiga) variabel yang sangat penting guna membangun

aparatur pemerintahan yang baik

8. Pemanfaatan website dalam penyediaan Informasi Publik berdasarkan UU

no.14 Tahun 2008, dan yang harus masuk di Website antara lain:

a. Profil ( Sejarah pembentukan; Visi Misi; Tugas dan Fungsi; Struktur

Organisasi; Profil Badan Publik; Ruang lingkup kegiatan )

b. INFORMASI PUBLIK, meliputi :

1) Keuangan (DIPA/RKA-KL; Neraca Laporan BMN; realisasi Anggaran:

Laporan Keuangan LAKIP)

2) PPID (Meliputi : Struktur dan layanan PPID, Hak atas Informasi)

3) Agenda Kegiatan

4) Agenda (Kegiatan Badan Publik)

5) Akses Informasi

6) LHKPN/ LHKASN (Rekapitulasi dan Lampiran Depan laporan)

7) Pengaduan Masyarakat

8) Regulasi dan Rekrutmen Pegawai


29

laporan kegiatan badan ketahanan pangan bulan juli …

Documents