sekretariat badan ketahanan pangan kementerian pertaniansakip.pertanian.go.id/admin/data2/lakin...

Laporan Kinerja Sekretariat Badan Tahun 2016

Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

1



1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan program dan kegiatan

ketahanan pangan sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Badan

Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019. Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat

Badan Ketahanan Pangan adalah Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya

pada Badan Ketahanan Pangan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya.

Pada dasarnya pelaksanaan tahun 2016 merupakan lanjutan dari tahun

sebelumnya yang bersifat pelayanan operasional kantor dan teknis lainnya,

termasuk mendukung pelaksanaan pendampingan dan pembinaan upaya

khusus percepatan peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai di Provinsi

Bangka Belitung, pengawalan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat

melalui Toko Tani Indonesia di Provinsi Kep. Bangka Belitung, Riau, Lampung,

Jambi, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan kalimantan Timur.

Selain itu Sekretariat Badan melaksanakan operasional Sekretariat Dewan

Ketahanan Pangan.

Sekretariat Badan Ketahanan Pangan mengimplementasikan semangat

reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan,

melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu sistem

manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan

sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (output). SAKIP

diimplementasikan oleh masing-masing instansi pemerintah secara mandiri, yaitu

mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta

melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Diharapkan penerapan SAKIP

ini dapat berfungsi secara optimal sehingga dapat dijadikan instrumen utama

dalam melaksanakan pembaharuan birokrasi Pemerintah, untuk mempercepat

terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel,



2

dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan. Oleh karena itu, dalam

pelaksanaannya diperlukan suatu komitmen yang kuat dari pejabat dan semua

pegawai dilingkup Sekretariat Badan Ketahanan Pangan. Penerapan SAKIP

mengacu pada : (1) UU no 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; (2)

Peraturan Pemerintah No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah; (3) Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; (4)

Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah; (5) Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999; (6) Permenpan

dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah; dan (7) Permentan No 50 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian.

Pelaksanaan kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan pada kegiatan

manajemen ketahanan pangan mencakup kegiatan manajemen di Pusat dan

Daerah. Dalam pencapaian sasaran tahun 2016, terdapat beberapa kendala

utama yaitu : (1) Rotasi pimpinan dan staf Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) pegawai sering terjadi, yang berpengaruh terhadap pelaksanaan

kegiatan teknis dan administrasi; (2) Perubahan kebijakan yang berdampak

pada perubahan anggaran dan sasaran; (3) Pelaksanaan monitoring dan

pelaporan program ketahanan pangan kurang optimal, baik secara online dan

manual; (4) Kelengkapan dokumen administrasi keuangan sebagi bentuk

pertanggung jawaban belum dilaksanakan secara utuh, seperti BAST, dll, (5)

Komitmen dan langkah nyata pemerintah daerah masih rendah ntuk membentuk

dan mempertahankan kelembagaan ketahanan pangan daerah; (6) Hasil

evaluasi dan analisis ketahanan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal

sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program; dan (7) Belum

optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga

fungsional koordinator dalam penanganan ketahanan pangan di daerahnya.

Melihat permasalahan utama pada kegiatan manajemen ketahanan

pangan diatas, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan sebagai pengelola



3

manajemen pembangunan ketahanan pangan pada Badan Ketahanan Pangan,

dituntut untuk mampu mewujudkan akuntabilitasnya dalam melaksanakan fungsi

koordinasi dan pelaksanaan kegiatan, mulai dari perencanaan, pengelolaan

hingga evaluasi program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan.

Akuntabilitas dapat dilihat melalui kompetensi, sinergitas, dan kinerja yang

dihasilkan lembaga, serta adanya standar pelayanan minimal. Sejalan dengan

adanya perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke

desentralisasi, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didukung

dengan penegakan hukum dan transparansi. Sebagai bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pengukuran kinerja

dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran, maka Sekretariat Badan

Ketahanan Pangan menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan

Pangan Tahun 2016, yang telah disesuaikan dengan Permenpan dan RB Nomor

53 Tahun 2014 dan Permentan No 50 tahun 2016. Di samping itu Laporan

Kinerja Sekretariat Badan dimaksudkan untuk mewujudkan good governance,

transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan sekaligus sebagai alat

kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Sekretariat Badan

Ketahanan Pangan.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan tahun 2016 disusun

sebagai pertanggungjawaban Kinerja Sekretaris Badan Ketahanan Pangan

kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk melaporkan capaian kinerja

Sekretariat Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

selama tahun 2016.



4

C. Organisasi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/

OT.010/8/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian,

Sekretariat Badan Ketahanan Pangan merupakan unit kerja Eselon II pada

instansi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Sekretariat Badan

Ketahanan Pangan memiliki tugas “memberikan pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan”.

Disamping itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006, BKP

secara ex-officio sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan memberikan

pelayanan teknis dan administratif pada pelaksanaan Kegiatan Dewan

Ketahanan Pangan (DKP).

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat BKP menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama

di bidang ketahanan pangan;

b. pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan

kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan,

serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;

d. evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan pangan;

e. pelaksanaan urusan tata usaha Badan Ketahanan Pangan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Ketahanan

Pangan.

Selain itu, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan melaksanakan fungsi tambahan

yaitu pelaksanaan urusan Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.



5

2. Struktur Organisasi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

Sebagai unit kerja Eselon II, Sekretariat BKP dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya secara operasional dilaksanakan oleh 4 Bagian dan 12 Subbagian

serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi tertera pada

Lampiran 1.

a. Bagian Perencanaan, terdiri dari: Subbagian Program, Subbagian

Anggaran, dan Subbagian Kerja sama;

b. Bagian Keuangan dan Perlengkapan, terdiri dari: Subbagian

Perbendaharaan, Subbagian Akuntansi dan Verifikasi, dan Subbagian

Perlengkapan dan Rumah Tangga;

c. Bagian Umum, terdiri dari: Subbagian Organisasi dan Kepegawaian,

Subbagian Hukum, dan Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha;

d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari: Subbagian Data dan Informasi;

Subbagian Evaluasi, dan Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.



6

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sekretariat Badan sebagai penanggungjawab pengelolaan manajemen dan

administrasi Badan Ketahanan Pangan, mempunyai visi, yaitu: ”Memujudkan

pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan

yang cepat dan akurat dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang

baik”.

Untuk mencapai visi tersebut Sekretariat Badan Ketahanan Pangan mengemban

misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan program, anggaran dan kerja sama yang

sinergis, partisipatif dan transparan;

2. Mewujudkan layanan keuangan dan perlengkapan yang akuntabel, efektif

dan efisien;

3. Memperkuat kapasitas organisasi dan pegawai, penyusunan rancangan

peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan informasi

publik;

4. Mewujudkan evaluasi dan pelaporan yang berkualitas untuk memperkuat

kinerja ketahanan pangan;

5. Memperkuat koordinasi dan hubungan antar lembaga dalam perumusan

kebijakan ketahanan pangan;

Tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat Badan dalam melaksanakan

tugas dan fungsi sesuai visi dan misi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan program, anggaran dan kerja sama di

bidang ketahanan pangan;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan perlengkapan;



7

3. Meningkatkan kualitas dalam pengelolaan organisasi dan urusan

kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan

pelaksanaan hubungan masyarakat dan ketatausahaan dan informasi

publik;

4. Meningkatkan kualitas evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan;

5. Meningkatkan fasilitasi pengembangan jaringan dan koordinasi dalam

perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan;

Sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Sekretariat Badan Ketahanan

Pangan Tahun Anggaran 2015 - 2019 yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan teknis dan administrasi dalam

mendukung pemantapan ketahanan pangan;

2. Meningkatnya fasilitasi pengembangan jaringan dan koordinasi dalam

perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan;

Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan indikator sebagai tolok ukur

keberhasilan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan. Indikator Kinerja Kegiatan

(IKK) Sekretariat Badan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya dokumen perencanaan, program, anggaran dan kerjasama

ketahanan pangan;

2. Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang efisien,

efektif dan transparan;

3. Terselenggaranya pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana,

peraturan dan perundang-undangan, serta hubungan masyarakat dan tata

usaha;

4. Tersusunnya laporan hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan

ketahanan pangan;

5. Terselenggaranya layanan perkantoran;

6. Terselenggaranya sidang pleno, konferensi dan sidang regional Dewan

Ketahanan Pangan;



8

Tabel 1. Sasaran Kegiatan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Th. 2015-2019

NO

INDIKATOR

TAHUN

2015 2016 2017 2018 2019

1. Tersedianya dokumen perencanaan (program, anggaran dan kerjasama) (dokumen)

39 35 35 35 35

2. Tersedianya dokumen keuangan dan perlengkapan (dokumen)

35 35 35 35 35

3. Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi program (laporan)

39 35 35 35 35

4. Tersedianya dokumen kepegawaian, organisasi, humas, tata usaha, dan hukum (dokumen)

153 1 1 1 1

5. Terselenggaranya sidang pleno, konferensi dan sidang regional ketahanan pangan (Rekomendasi Kebijakan)

1 1 1 1 1

6. Terlaksananya dukungan teknis dan administrasi perkantoran (bulan layanan)

12 12 12 12 12

7. Terlaksananya model pemberdayaan masyarakat dalam memantapkan ketahanan pangan keluarga: - Peningkatan hasil usaha tani terpadu

(KM) - Pemberdayaan petani kecil (KM) - Peningkatan kapasitas kelembagaan

(Desa) - Pengelolaan Sumberdaya dan

Infrastruktur (Unit)

11

33.600

224

224

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan

pangan masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir, maka arah kebijakan

Badan Ketahanan Pangan adalah pemantapan ketahanan pangan yang meliputi

aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.

Sehingga arah kebijakan Sekretariat Badan juga mensinergikan arah kebijakan

Badan Ketahanan Pangan.

Dalam rangka mengimplementasikan tugas dan fungsi dari Sekretariat Badan

Ketahanan Pangan, akan dilaksanakan melalui 2 (dua) kebijakan yaitu : 1)

Pemantapan manajemen, pelayanan, pengelolaan administrasi dan keuangan;

dan 2) Peningkatan peran Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.



9

Arah kebijakan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan dalam mendukung teknis

dan administrasi pada Badan Ketahanan Pangan dilakukan melalui :

1. Pemantapan manajemen dan pelayanan administrasi dan keuangan secara

efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan dan koordinasi

kebijakan ketahanan pangan diarahkan pada : (a) Peningkatan kualitas

perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan; (b)

Peningkatan kualitas pelayanan keuangan dan perlengkapan; (c)

Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, kepegawaian, peraturan

perundang-undangan, humas dan tata usaha; dan (d) Penguatan sistem

dan mekanisme secara terpadu terkait perencanaan, monitoring, evaluasi

dan pelaporan program, kegiatan dan keuangan;

2. Peningkatan fasilitasi pengembangan jaringan dan sistem koordinasi antara

instansi pemerintah dan masyarakat melalui peningkatan peran Sekretariat

Dewan Ketahanan Pangan dengan : (a) Memperkuat koordinasi program

ketahanan pangan lintas sektor dan lintas daerah; (b) Meningkatkan

motivasi dan partisipasi masyarakat bersama pemerintah dalam rangka

memantapkan ketahanan pangan; (c) Meningkatkan peran kelembagaan

formal dan informal dalam pelaksanaan ketahanan pangan, dan (d)

Meningkatkan kualitas laporan ketahanan pangan dari Sekretariat Dewan

Ketahanan Pangan;

Untuk mendukung kebijakan Ketahanan Pangan, program yang dilaksanakan

yaitu: “Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

Masyarakat”, sedangkan kegiatan utama yang dilaksanakan pada Sekretariat

Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 – 2019 berdasarkan Renstra Badan

Ketahanan Pangan Tahun 2015 – 2019 adalah “Dukungan Manajemen dan

Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan”, yang disesuaikan dengan

tugas dan fungsi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan.



10

Kegiatan dukungan teknis dan administrasi Badan Ketahanan Pangan

dimaksudkan untuk menfasilitasi dan melayani pencapaian tujuan organisasi,

dengan sasaran kegiatan adalah :

1. Dukungan perencanaan program, anggaran dan kerja sama lingkup Badan

Ketahanan Pangan;

2. Dukungan pelayanan administrasi keuangan dan perlengkapan lingkup

Badan Ketahanan Pangan;

3. Dukungan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Badan Ketahanan

Pangan;

4. Dukungan peningkatan kapasitas SDM pegawai dan organisasi, peraturan

perundang-undangan, tata usaha dan hubungan masyarakat serta

informasi publik;

5. Fasilitasi koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian

ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan;

Untuk mencapai sasaran output kegiatan diatas, maka akan dilakukan melalui

sub kegiatan berikut :

1. Penyusunan rencana program, dan anggaran, serta kerja sama di bidang

ketahanan pangan:

a. Penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana serta program

di bidang ketahanan pangan;

b. Penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran di bidang

ketahanan pangan;

c. Penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang ketahanan pangan.

2. Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan bidang ketahanan pangan:

a. Penyiapan bahan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan

pajak, dan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan surat perintah

membayar;

b. Penyiapan bahan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;

c. Penyiapan bahan urusan perlengkapan dan rumah tangga.



11

3. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan

reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan

perundang-undangan dan pelaksanaan ketatausahaan, hubungan

masyarakat dan informasi publik bidang ketahanan pangan:

a. Penyiapan bahan evaluasi, penyusunan organisasi, tata laksana, dan

reformasi birokrasi serta pelaksanaan urusan kepegawaian;

b. Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan tata usaha, hubungan

masyarakat informasi publik, dan urusan perpustakaan.

4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan serta

tindak lanjut hasil pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan di

bidang ketahanan pangan:

a. Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi di

bidang ketahanan pangan;

b. Penyiapan bahan analisis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan;

c. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang

ketahanan pangan serta tindak lanjut hasil pengawasan pelaksanaan

kegiatan.

5. Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan dalam mewujudkan

ketahanan pangan:

a. Pengelolaan forum koordinasi dan lintas sektor dalam memperkuat

Ketahanan Pangan Masyarakat;

b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan bidang ketahanan

pangan;

c. Pemberian penghargaan Adhi Karya Pangan Nusantara;

d. Penyelenggaraan Sidang Regional dan Konferensi Dewan Ketahanan

Pangan serta bimbingan teknis Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan;



12

Dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan Sekretariat Badan Ketahanan

Pangan tahun 2015 – 2019, maka pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016

disusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2016, seperti tabel 2.

Tabel 2. Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan 2016

No Sasaran Program Indikator Target

1. Terselenggaranya Pelayanan

Administrasi dan Pelayanan

Teknis Lainnya Secara

Profesional dan Berintegritas di

Lingkungan Badan Ketahanan

Pangan

1. Jumlah dokumen rencana program,

anggaran dan kerja sama

40 Dokumen

2. Jumlah dokumen keuangan dan

perlengkapan

35 Laporan

3. Jumlah hasil pemantauan dan

evaluasi program

38 Laporan

4. Jumlah dokumen kepegawaian,

organisasi, humas dan hukum

3 Dokumen

5. Jumlah layanan manajemen dan

administrasi

12 Bulan

Layanan

6. Jumlah Layanan Perkantoran 12 Bulan

Layanan

7. Jumlah Perumusan Kebijakan

Dewan Ketahanan Pangan

4

Rekomendasi

Kebijakan

Sumber : Renstra Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 – 2019

Program dan kegiatan yang digunakan untuk mencapai sasaran masih

merupakan kelanjutan dari program, kegiatan, dan sasaran tahun sebelumnya.

Realisasi pencapaian sasaran strategis tersebut kemudian dievaluasi dan

dianalisis, serta dijadikan referensi untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun

berikutnya.



13

B. Perjanjian Kinerja

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Sekretariat Badan Ketahanan Pangan telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK)

tahun 2016 sebagai acuan/tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja, yang

merupakan perjanjian kinerja dan ihktisar rencana kinerja yang akan dicapai

pada tahun 2016. Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

disajikan dalam tabel 3 sampai dengan tabel 5 berikut :



14

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan (Awal)

Unit Organisasi Eselon II : Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

Tahun Anggaran : 2016







Pangan

1. Jumlah dokumen rencana

program, anggaran dan kerja

sama

35 Dokumen

2. Jumlah dokumen keuangan

dan perlengkapan

35 Laporan


evaluasi program

38 Laporan

4. Jumlah dokumen

kepegawaian, organisasi,

humas dan hukum

1 Dokumen

5. Jumlah layanan manajemen

dan administrasi

12 Bulan

Layanan


Layanan



1 Rekomendasi

Kebijakan

No Kegiatan Anggaran

1 Penyusunan rencana program, anggaran dan

kerjasama

Rp. 11.598.669.000

2 Dokumen keuangan dan perlengkapan Rp. 7.580.160.000

4 Pemantauan dan evaluasi program Rp. 22.845.111.000

5 Kepegawaian, organisasi, humas dan hukum Rp. 6.126.500.000

6 Manajemen dan administrasi kelembagaan ketahanan

pangan daerah

Rp. 16.168.300.000

7 Layanan perkantoran Rp. 31.737.692.000

8 Perumusan kebijakan Dewan Ketahanan Pangan Rp. 7.400.000.000

Jumlah Rp. 91.869.361.000



15

Dengan adanya perubahan kebijakan yaitu sehingga menyebabkan adanya

revisi Perjanjian Kinerja, maka Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

melaksanakan penyesuaian (Revisi) kegiatan dan anggaran yang dituangkan

dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2016,

seperti pada tabel dibawah ini.



16

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan (Revisi

Refocusing)









Pangan



35 Dokumen


perlengkapan

35 Laporan


evaluasi program

38 Laporan



1 Dokumen


administrasi

12 Bulan

Layanan


Layanan



1

Rekomendasi

Kebijakan



kerjasama

Rp. 11.170.888.000





pangan daerah

Rp. 15.459.300.000



Jumlah Rp 104.075.691.000



17

Tabel 5. Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat BKP (Revisi Self Blocking)









Pangan



40 Dokumen


perlengkapan

35 Laporan


evaluasi program

38 Laporan



3 Dokumen


administrasi

12 Bulan

Layanan


Layanan



4

Rekomendasi

Kebijakan



kerjasama

Rp. 10.702.572.000





pangan daerah

Rp. 12.620.517.000



Jumlah Rp. 97.332.880.000



18

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam

laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut :

- Sangat berhasil : jika capaian kinerja>100%

- Berhasil : 80-100%

- Cukup Berhasil : 60-79%

- Tidak Berhasil : <60%

Sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Badan

Ketahanan Pangan yang digunakan pada tahun 2016 mengacu pada sasaran

yang telah disusun pada Rencana Strategis (Renstra), IKU, RKT, dan PK

Sekretariat Badan, serta mengikuti perubahan kebijakan dan lingkungan strategis

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian selama tahun 2016. Sasaran

tersebut selanjutnya diukur dengan menggunakan 7 (Tujuh) indikator kinerja.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun

2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja

sasaran dengan realisasinya.

Terpenuhinya setiap target yang direncanakan pada setiap sasaran

ditentukan oleh: (a) sasaran dan target yang direncanakan berdasarkan hasil

evaluasi tahun sebelumnya serta kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan

sejak tahun sebelumnya, yang terus mengalami perkembangan yang cukup baik;

dan (b) kerja sama dari seluruh pelaksana kegiatan pusat dan daerah yang

berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan guna mendukung

tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.



19

1. Target dan Realisasi Kegiatan Sekretariat Badan Ketahahan Pangan

Tahun 2016

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

Kementerian Pertanian tahun 2016 dilakukan dengan membandingkan antara

target dan realisasi masing-masing indikator kinerja yang tertera pada Tabel 6

sebagai berikut :

Tabel 6 : Pencapaian Sasaran Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun. 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

(1) (2) (3)

1. Terselenggaranya

Pelayanan

Administrasi dan

Pelayanan Teknis

Lainnya Secara

Profesional dan

Berintegrasi di

Lingkungan Badan

Ketahanan

Pangan

1.

Jumlah dokumen rencana

program, anggaran dan kerja

sama

40 dok

40 dok

100 (berhasil)

2. Jumlah dokumen keuangan

dan perlengkapan

35 dok

35 dok

100 (berhasil)

3.

Jumlah hasil pemantauan dan

evaluasi program

38 lap

38 lap

100 (berhasil)

4. Jumlah dokumen

kepegawaian, organisasi,

humas dan hokum

3 dok 3 dok 100 (berhasil)

5.

Jumlah layanan manajemen

dan administrasi

12 Bulam

Layanan

12 Bulam

Layanan

100 (berhasil)

6.

Jumlah layanan perkantoran 12 Bulam

Layanan

12 Bulam

Layanan

100 (berhasil)

7.

Jumlah perumusan kebijakan


4

Rekomendasi

Kebijakan

4

Rekomendasi

Kebijakan

100 (berhasil)

Sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Badan

Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan yaitu terdiri dari satu sasaran yang

selanjutnya diukur dengan menggunakan 7 (Tujuh) indikator kinerja. Dari ketujuh

indikator kinerja tersebut, pengukuran tingkat capaian kinerja sudah



20

menunjukkan hasil yang memuaskan dimana Sekretariat Badan Ketahanan

Pangan Tahun 2016 sudah mencapai 100 persen atau sangat berhasil,

dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya mencapai 99,27 persen.

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran

kinerja kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Beberapa sasaran dapat

dicapai melalui satu program, dan pencapaian setiap sasaran dilaksanakan

melalui beberapa kegiatan. Namun demikian, kegiatan yang dilaporkan untuk

mencapai setiap sasaran dibatasi hanya pada kegiatan yang bersifat strategis.

Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja sasaran strategis tahun 2016 di

Sekretariat Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian adalah sebagai

berikut :

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016

Indikator Kinerja Target Realisasi %

1.

Jumlah dokumen rencana program,


40 dok

40 dok

100

(berhasil)


perlengkapan

35 dok

35 dok

100

(berhasil)

3.

Jumlah hasil pemantauan dan

evaluasi program

38 lap

38 lap

100

(berhasil)


organisasi, humas dan hokum

3 dok 3 dok 100

(berhasil)

5.

Jumlah layanan manajemen dan

administrasi

12 Bulan

Layanan

12 Bulan

Layanan

100

(berhasil)

6.

Jumlah layanan perkantoran 12 Bulan

Layanan

12 Bulan

Layanan

100

(berhasil)

7.

Jumlah perumusan kebijakan


4

Rekomendasi

Kebijakan

4

Rekomendasi

Kebijakan

100

(berhasil)



21

Capaian indikator kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2016 tersebut telah

terealisasi 100 persen atau sangat berhasil dari target, dengan rincian sebagai

berikut :

a. Jumlah dokumen rencana program, anggaran dan kerja sama

Pada indikator kinerja “Jumlah dokumen rencana program, anggaran dan

kerja sama” realisasinya 100 persen (sangat berhasil) dari target, dengan

output yaitu 40 dokumen yang terdiri dari : 35 dokumen pusat dan daerah

(RKP/Renja KL; RKA KL, TOR dan RAB; POK; DIPA); serta Renstra BKP;

Renstra SETBA; RKT; Pedoman Teknis; Acuan Penghitungan Indikator;

Bahan Kerja Sama; Rumusan Kebijakan serta Tayangan/Makalah..

b. Jumlah dokumen keuangan dan perlengkapan

Pada indikator kinerja “Jumlah dokumen keuangan dan perlengkapan”

realisasinya 100 persen (sangat berhasil) dari target, dengan output yaitu

35 dokumen yang terdiri dari 1 dokumen pusat dan 34 dokumen provinsi

yaitu berupa laporan SAI dan laporan aset.

c. Jumlah hasil pemantauan dan evaluasi program

Pada indikator kinerja “Jumlah hasil pemantauan dan evaluasi program”


38 laporan yang terdiri dari 38 laporan terdiri dari : (i) 1 dokumen laporan

tahunan Badan Ketahanan Pangan; (ii) 34 dokumen laporan tahunan

instansi ketahanan pangan provinsi (iii) dokumen laporan UPSUS Provinsi

Kep. Bangka Belitung; (iv) dokumen laporan UPSUS Provinsi Maluku; dan

(v) dokumen laporan UPSUS Provinsi Maluku Utara.

d. Jumlah dokumen kepegawaian, organisasi, humas dan hukum

Pada indikator kinerja “Jumlah dokumen kepegawaian, oganisasi, humas

dan hukum” realisasinya 100 persen (sangat berhasil) dari target, dengan

output yaitu 3 dokumen yang terdiri dari : (i) dokumen kepegawaian; (ii)

dokumen hukum dan (iii) dokumen humas.

Sumberdaya manusia/pegawai yang tersedia dan berkualitas sangat

menentukan bagi keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas dan



22

kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Sekretariat DKP. Pada tahun 2016,

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian didukung oleh 322 pegawai,

dengan komposisi sebagai berikut :

1) Tingkat pendidikan: SLTA ke bawah sebanyak 93 orang atau 28,88 persen,

Diploma-3 dan Sarjana Muda 8 orang atau 2,48 persen, Strata Satu 123

orang atau 38,20 persen, Strata dua 86 orang atau 26,71 persen, dan Strata

tiga 10 orang atau 3,11 persen.

2) Kepangkatan: golongan I sebanyak 1 orang atau 0,31 persen, golongan II

sebanyak 26 orang atau 8,07 persen, golongan III sebanyak 239 orang atau

74,22 persen, dan golongan IV sebanyak 56 orang atau 17,39 persen.

3) Usia pegawai: 21-25 sebanyak 1 orang atau 0,31 persen, 26-35 tahun

sebanyak 65 orang atau 20,19 persen, 36-45 tahun 111 orang atau 34,47

persen, 46-50 tahun 29 orang atau 9,01 persen, dan lebih dari 51 tahun 116

orang atau 36,02 persen.

Jumlah pegawai BKP Kementerian Pertanian selama tahun 2016,

berkurang 20 orang atau 6,21 persen, pensiun 16 orang, pindah kerja 1 orang

dan mutasi 1 orang. Tahun 2016 ada penambahan pegawai karena ada

pelimpahan dari Ditjen PPHP sebanyak 20 orang sehingga jumlah bertambah

menjadi 322 dari dibandingkan dengan tahu 2015 sebanyak 302 orang.

Kualifikasi pegawai BKP Kementerian Pertanian yang masih aktif pada tahun

2012-2016 berdasarkan tingkat pendidikan, kepangkatan, dan usia, seperti

dalam Tabel 8 berikut :



23

Tabel 8. Perkembangan Pegawai Negeri Sipil Badan Ketahanan Pangan

Kementerian Pertanian Tahun 2012–2016

Uraian Pegawai BKP Jumlah Pegawai

2012 2013 2014 2015 2016

1. Tingkat Pendidikan 332 304 300 302 322

a. SLTA ke bawah 109 103 99 96 93

b. Sarjana Muda dan D-3 10 10 10 10 8

c. Sarjana Strata-1 dan D4 138 119 116 114 123

d. Strata-2 Magister 57 65 69 75 86

e. Strata-3 Doktor 8 7 6 7 10

2. Kepangkatan 332 304 300 302 322

a. Golongan I 3 2 1 1 1

b. Golongan II 37 33 27 26 26

c. Golongan IIII 251 241 242 235 239

d. Golongan IV 31 28 30 40 56

3. Usia Pegawai 332 304 300 302 322

a. Kurang dari 26 tahun 7 0 1 1 1

b. 26 – 35 tahun 109 96 73 67 65

c. 36 – 45 tahun 68 78 89 95 111

d. 46 – 50 tahun 56 47 30 29 29

e. Lebih dari 51 tahun 82 83 107 111 116

Sumber : Bagian Umum, Badan Ketahanan Pangan



24

Kualifikasi pegawai Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Kementerian

Pertanian yang masih aktif pada tahun 2012-2016 berdasarkan tingkat

pendidikan, kepangkatan, dan usia, seperti dalam Tabel 9 berikut :

Tabel 9. Perkembangan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Ketahanan Pangan

Kementerian Pertanian, Tahun 2012–2016

Uraian Pegawai Sekretariat

Badan Ketahanan Pangan

Jumlah Pegawai

2012 2013 2014 2015 2016

1. Tingkat Pendidikan 139 130 137 137 131

b. SLTA ke bawah 60 58 57 57 51

c. Sarjana Muda dan D-3 3 3 4 4 4

d. Sarjana Strata-1 dan D4 53 45 50 50 51

e. Strata-2 Magister 21 22 24 24 24

f. Strata-3 Doktor 2 2 2 2 1

1. Kepangkatan 139 130 137 137 131

a. Golongan I 3 2 1 1 1

b. Golongan II 20 21 17 17 16

c. Golongan IIII 106 99 107 107 101

d. Golongan IV 10 8 12 12 13

2. Usia Pegawai 139 130 137 137 131

a. Kurang dari 26 tahun 3 0 1 1 1

b. 26 – 35 tahun 33 25 20 20 19

c. 36 – 45 tahun 35 40 42 42 42

d. 46 – 55 tahun 67 64 60 60 45

e. Lebih dari 56 tahun 1 1 14 14 24

Sumber : Bagian Umum, Badan Ketahanan Pangan

Jumlah pegawai Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2016 sebanyak

131 orang dengan komposisi yang beragam yaitu :

1) Tingkat pendidikan: SLTA ke bawah sebanyak 51 orang atau 38,93 persen,

Diploma-3 dan Sarjana Muda 4 orang atau 3,05 persen, Strata Satu 51 orang



25

atau 38,93 persen, strata dua 24 orang atau 18,32 persen, dan strata tiga 1

orang atau 0,76 persen.

2) Kepangkatan: golongan I sebanyak 1 orang atau 0,76 persen, golongan II

sebanyak 16 orang atau 12,21 persen, golongan III sebanyak 101 orang atau

77,10 persen, dan golongan IV sebanyak 13 orang atau 9,92 persen.

3) Usia pegawai: kurang dari 26 tahun sebanyak 1 orang atau 0,76 persen, 26-

35 tahun sebanyak 19 orang atau 14,50 persen, 36-45 tahun 42 orang atau

32,06 persen, 46-55 tahun 45 orang atau 34,35 persen, dan lebih dari 56

tahun 24 orang atau 18,32 persen.

Dalam rangka penilaian indikator kinerja individu/pegawai, sejak tahun

2014 telah dilaksanakan Penilaian Standar Kinerja Pegawai (SKP) sebagai

pengganti Daftar Penilaian Pelaksanaan Kerja PNS (DP3) kepada seluruh

pegawai Badan Ketahanan Pangan.

Terdapat perbedaan penilaian capaian kinerja, yaitu tahun 2010 – 2013

masih menggunakan sistem DP3 yang menekankan pada perilaku pegawai,

sedangkan pada tahun 2014, 2015 dan 2016 sudah menggunakan sistem SKP

yang menekankan output pekerjaan pegawai dan kehadiran pegawai.

Untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan, dan kualitas

aparatur dalam penyelenggaraan berbagai tugas dan fungsi Badan Ketahanan

Pangan, pada tahun 2016 telah dilakukan: (a) program tugas belajar kepada 8

(delapan) orang yaitu sebanyak 1 orang program S3 dan 7 orang program S2 (b)

pembinaan motivasi dan disiplin; (c) penyelesaian administrasi kenaikan pangkat

dan kenaikan gaji berkala; (d) pemberian penghargaan dan Tanda Kehormatan

Satya Lencana Karya Satya; (e) Workshop pengembangan kapasitas jabatan

fungsional PMHP dan APHP; (f) Bimbingan dan uji kompetensi untuk jabatan

fungsional Analis Ketahanan Pangan (AKP).

Untuk sub bagian hukum kegiatan yang telah dilaksanakan dan

diprakarsai oleh Badan Ketahanan Pangan tahun 2016 antara lain :



26

1) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Ketahanan

Pangan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 360/Kpts/HK.000/5/2016

tentang Program Legislasi Tahun 2016, Badan Ketahanan Pangan

menyusun beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:

a. Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Pangan Nasional

(Rperpres BPN), yang merupakan amanat Pasal 129 Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. pada saat ini RPerpres BPN

sedang dalam tahap penyusunan tugas dan fungsi BPN yang

dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi. Menteri Pertanian dengan Surat Nomor

04/OT.010/M/1/2016 tanggal 13 Januari 2016 kepada Menteri PAN dan

RB untuk memproses Rancangan Peraturan Presiden agar memperoleh

penetapan.

b. Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Strategis dan Rencana

Aksi Pangan dan Gizi Tahun 2016-2019, yang saat ini sedang dalam

tahap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi di

Kementerian Hukum dan HAM.

c. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan

Ketahanan Pangan tentang Perubahan atas Permentan Nomor

71/Permentan/ PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian

Gabah dan Beras di Luar Kualitas oleh Pemerintah.

Rancangan Peraturan Menteri ini telah ditetapkan dengan Peraturan

Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan

Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan

Pangan Nomor 45/Permentan/PP.200/9/2016 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan

Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga

Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas oleh Pemerintah.

Permentan ini mencabut Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua

Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 05/Permentan/PP.200/2/2016



27

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua

Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015.

d. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan

Ketahanan Pangan tentang Perubahan atas Permentan Nomor

71/Permentan/ PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian

Gabah dan Beras di Luar Kualitas oleh Pemerintah.

Rancangan Peraturan Menteri ini telah ditetapkan dengan Peraturan

Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan

Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan

Pangan Nomor 45/Permentan/PP.200/9/2016 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan

Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga

Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas oleh Pemerintah.

Permentan ini mencabut Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua

Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 05/Permentan/PP.200/2/2016

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua

Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015.

e. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Keamanan dan Mutu

Pangan Hasil Pertanian, melakukan pembahasan penyusunan

Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Keamanan dan Mutu

Pangan Hasil Pertanian yang merupakan penggabungan dari Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat

dan Tata Cara Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan

Mutu Pangan Hasil Pertanian.

2). Penyempurnaan/Harmonisasi Keputusan Lingkup Badan Ketahanan

Pangan

Pada Tahun 2016 dilakukan penyempurnaan/harmonisasi Rancangan

Keputusan lingkup Badan Ketahanan Pangan yaitu:

a. Keputusan Kepala Badan Ketahanan sebanyak 22 Keputusan;



28

b. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran sebanyak 5 Keputusan;

c. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Badan Ketahanan

Pangan sebanyak 2 Keputusan.

3). Informasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang

Ketahanan Pangan

Penyusunan Kompendium/Kodifikasi Hukum Bidang Ketahanan Pangan

Kompendium/kodifikasi hukum bidang ketahanan pangan memuat

peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang, Peraturan

Peraturan, Peraturan Presiden dan Peraturan menteri. Penyusunan

kompendium/kodifikasi hukum bidang ketahanan pangan bertujuan untuk

memberikan informasi dan mempermudah dalam penemuan kembali

peraturan perundang-undangan bidang ketahanan pangan.

Kompendium/kodifikasi hukum bidang ketahanan pangan memuat :

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan

Pangan dan Gizi

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009

tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Berbasis Sumber Daya Lokal

d. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan

Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah

e. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia selaku Ketua Harian

Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015

tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras diluar kualitas

oleh Pemerintah

f. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/Kpts/

KN.130/K/01/2016 tentang Pedoman Teknis Pengembangan

Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2016

g. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 06/Kpts/

KN.010/K/02/2016 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pangan

Masyarakat Tahun 2016



29

h. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10/Kpts

/KN.030/K/02/2016 tentang Pedoman Teknis Pengembangan

Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2016

i. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Kpts

/KN.110/K/02/2016 tentang Pedoman Teknis Penguatan Lembaga

Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2016

j. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12/Kpts/

KN.210/K/02/2016 tentang Pedoman Teknis Gerakan Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2016

Himpunan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan, Keputusan

Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, Keputusan Kepala Pusat Lingkup

Badan Ketahanan Pangan dan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen

Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2016.

Rincian himpunan ini terdiri dari :

a. Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan sebanyak 16 Keputusan;

b. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran sebanyak 31 Keputusan;

c. Keputusan Kepala Pusat Lingkup Badan Ketahanan Pangan sebanyak

2 Keputusan;

d. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen sebanyak 2 Keputusan.

Penomoran Keputusan Sekretaris Badan Ketahanan Pangan sebanyak 66

Keputusan Sekretaris Badan Ketahanan Pangan

Kegiatan sub kehumasan dalam upaya membangun citra kelembagaan

ketahanan pangan, menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan ketahanan pangan, kegiatan publikasi, promosi dan dokumentasi

sangat strategis untuk dilakukan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dan

mampu membangun citra positif kelembagaan terhadap masyarakat dan media

massa pada tahun 2016 antara lain adalah

1). Kunjungan Pers

Badan Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan kunjungan pers pada

tanggal 14 – 15 Mei 2016 di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini dikemas



30

dalam bentuk media gathering dengan tema “Stabilisasi Pasokan Harga

Pangan dengan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

melalui TTI”. Peserta sebanyak 70 peserta yang terdiri dari Wartawan media

massa yang tergabung dan dalam Forwatan dan Wartawan lokal.

Kegiatan ini bertujuan :

a. Memberikan informasi tentang program/kebijakandan kegiatan di bidang

ketahanan pangan.

b. Mempublikasikan tentang peran dan manfaat Pengembangan Usaha

Pangan Masyarakat (PUPM) melalui kegiatan Toko Tani Indonesia (TTI).

c. Meningkatkan peran serta secara aktif media massa untuk

menyebarluaskan kebijakan dan program di bidang kebijakan pangan.

Narasumber adalah Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, dengan materi

Stabilisasi Pasokan Harga Pangan dengan Pengembangan Usaha

Pangan Masyarakat (PUPM) melalui TTI.

Dalam rangkaian acara ini juga diselenggarakan Launching Gelar Pangan

Murah Berkualitas melalui TTI di lokasi Car Free Day Dago Kota Bandung

yang dihadiri Menteri Pertanian, Gubernur Jawa Barat, Walikota Bandung,

dan Jajaran SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Komoditas yang tersedia diantaranya adalah 100 Ton beras tersebar di 6

titik/stand di lokasi Car Free Day (CFD) dan di 11 TTI yang akan dikunjungi

di Provinsi Jawa Barat, selain itu bawang merah dan cabai merah masing-

masing 5 Ton tersebar di 2 titik/stand lokasi Car Free Day dan beberapa

pasar.

2). Konferensi Pers

Konferensi pers dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2017 di Ruang

Nusantara II Kantor Badan Ketahanan Pangan. Narasumber utama

adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan didampingi oleh Kepala Pusat

lingkup Badan Ketahanan Pangan. Media yang hadir dalam acara ini

adalah Majalah Pilar, Tabloid Sinar Tani, Media Indonesia, Detik.com,

Jakartanewson.com, Nusantaranews.com, Kumparan.comdan TVRI.



31

Materi yang disampaikan adalah Kondisi Ketersediaan dan Harga Pangan

Strategis periode Natal 2016 dan Tahun Baru 2017. Dari hasil konferensi

pers pemberitaan di media massa dapat kami rangkum sebagai berikut :

https://finance.detik.com/read/2016/12/30/112550/3384178/4/ini-

strategi-kementan-agar-toko-tani-tak-lagi-sepi

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3384205/ajak-ibu-ibu-

tanam-cabai-di-rumah-kementan-bikin-sambal-tinggal-petik

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3384342/ini-jurus-

kementan-agar-ri-bisa-swasembada-beras

https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3384384/kementan-

produksi-beras-2-tahun-terakhir-naik-cukup-tinggi

http://www.pilarpertanian.com/harga-pangan-tahun-2016-relatif-stabil-

cabai-karena-faktor-hujan

http://m.republika.co.id/berita/koran/industri/16/12/30/oizqc631-alur-

distibusi-buat-harga-cabai-mahal

3). Pemasyarakatan Ketahanan Pangan

Kegiatan ini dilakukan untuk lebih memperkenalkan program/kegiatan Badan

Ketahanan Pangan di daerah kepada masyarakat melalui media massa

(cetak dan elektronik). Kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan

kunjungan lapangan bersama-sama mitra kerja (media massa) baik saat

pimpinan mengadakan kunjungan kerja ke daerah maupun dalam event-

event lainnya.

Fokus bahasan isi materi pada inforial antara lain mencakup program dan

keberhasilan Badan Ketahanan Pangan dalam upaya pemantapan

ketahanan pangan nasional yang dituangkan dalam bentuk penulisan artikel

dengan display foto kegiatan.

4). Penayangan Siaran TV

Kegiatan ini dilakukan melalui koordinasi yang baik dengan Unit Kerja

Ketahanan pangan Daerah untuk menentukan lokasi objek yang layak untuk

https://finance.detik.com/read/2016/12/30/112550/3384178/4/ini-strategi-kementan-agar-toko-tani-tak-lagi-sepi

https://finance.detik.com/read/2016/12/30/112550/3384178/4/ini-strategi-kementan-agar-toko-tani-tak-lagi-sepi

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3384205/ajak-ibu-ibu-tanam-cabai-di-rumah-kementan-bikin-sambal-tinggal-petik

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3384205/ajak-ibu-ibu-tanam-cabai-di-rumah-kementan-bikin-sambal-tinggal-petik

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3384342/ini-jurus-kementan-agar-ri-bisa-swasembada-beras

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3384342/ini-jurus-kementan-agar-ri-bisa-swasembada-beras

http://www.pilarpertanian.com/harga-pangan-tahun-2016-relatif-stabil-cabai-karena-faktor-hujan

http://www.pilarpertanian.com/harga-pangan-tahun-2016-relatif-stabil-cabai-karena-faktor-hujan



32

diliput. Selanjutnya dilakukan kerja sama dengan media televisi untuk

melakukan liputan lapangan, sehingga objek kegiatan Badan Ketahanan

Pangan di daerah bisa dilakukan penayangannya melalui siaran di televisi.

Penayangan Siaran di televisi berdasarkan hasil liputan lapangan yang

dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat dalam kegiatan Gelar Pangan

Nusantara yang kemudian hasilnya dikemas dalam bentuk “Berita” dan

dalam bentuk “Feature” melalui blocking penyiaran. Kerjasama peliputan dan

penayangan dilakukan dengan TVRI Nasional.

5). Publikasi Informasi Ketahanan Pangan

Publikasi merupakan strategi kehumasan untuk menarik perhatian

masyarakat terhadap kegiatan yang direncanakan suatu institusi. Salah satu

bentuk publikasi yang cukup efektif adalah penayangan program di media

elektronik dan penulisan artikel/ advetorial di media cetak.

Melalui publikasi di media massa, isi pesan tentang proses atau keberhasilan

suatu program yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan bisa tergambarkan

dengan jelas, sehingga bisa memberi inspirasi kepada masyarakat untuk

memahami, mendukung dan melaksanakan program yang dilaksanakan.

Dengan demikian program tersebut tidak hanya akan diikuti masyarakat,

tetapi juga akan berkelanjutan. Publikasi dilakukan bekerjasama dengan

media massa sebagai berikut :

a) Pemasangan Advetorial di Media Indonesia

b) Materi advertorial adalah terkait kegiatan Badan Ketahanan Pangan

dalam upaya stabilisasi harga pangan. Judul advertorial adalah Toko Tani

Indonesia untuk atasi Gejolak Harga.

c) Pemasangan advertorial di Tempo

d) Kerjasama dengan Tempo dalam bentuk pemasangan inforial pada

Majalah Tempo dan Koran Tempo dalam bentuk penayangan materi

sosialisasi melalui wawancara serta ulasan berita secara soft campaign.

Melalui media-media Tempo, program dan informasi yang hendak

disebarluaskan kepada masyarakat dan para stakeholder terkait



33

diharapkan dapat tersampaikan dan memberikan respon yang positif

terhadap program yang telah dilakukan Badan Ketahanan Pangan.

e) Materi advertorial pada Koran Tempo dan Majalah Tempo adalah terkait

kegiatan diversifikasi pangan dan Toko Tani Indonesia.

f) Pemasangan advertorial di Majalah Swadaya

g) Pemasangan advertorial di Majalah Pilar

6). Penyebaran Informasi Ketahanan Pangan

Kegiatan ini dilakukan melalui pengumpulan bahan, pengolahan bahan dan

penulisan artikel sesuai kaidah jurnalistik yang diterbitkan setiap minggu/edisi

selama 11 bulan di Tabloid Sinar Tani.

Pemuatan berita pada tabloid Sinar Tani digunakan sebagai salah satu

media sosialisasi kegiatan bagi unit kerja Badan Ketahanan Pangan.

Penyebaran Sinar Tani menjangkau seluruh pelosok tanah air yang terdiri

dari para penyuluh pertanian, UPT lingkup Kementerian Pertanian,

perusahaan BUMN lingkup pertanian seperti PTPN, PT. Sang Hyang Seri,

PT. Pertani, Kelompok Tani, pengusaha dan pelaku agribisnis serta

masyarakat pertanian lainnya. Dengan jumlah oplah rata-rata 55.000

eksemplar yang terbit setiap minggu, maka publikasi di Sinar Tani

diharapkan dapat tersampaikan kepada para pelaku di bidang pertanian dan

pangan di seluruh Indonesia.

Materi publikasi yang akan dimuat pada tabloid Sinar Tani adalah profil

keberhasilan kegiatan Badan Ketahanan Pangan di daerah yang diharapkan

dapat memberi inspirasi di wilayah lainnya.

7). Pameran/ Visualisasi/ Publikasi dan Promosi

Kegiatan kehumasan yang dilakukan tidak hanya sebatas pada publikasi

melalui media massa dan dialog publik, namun berbagai media pun

dimanfaatkan dengan baik untuk lebih mempromosikan dan

mempublikasikan kegiatan dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dan



34

dicapai Badan Ketahanan Pangan. Media tersebut adalah media

Pameran.Beberapa pameran yang diikuti penyelenggaraannya oleh Humas

dan TU Badan Ketahanan Pangan adalah :

a). Pameran Agrinex

Dalam upaya memperkuat peningkatan produktivitas di sektor agro

dan industri berbasis agro baik dengan pemanfaatan teknologi

maupun diversifikasi produk-produk pertanian, perikanan, perkebunan

dan peternakan, Pameran Agrinex diselenggarakan pada tanggal 1 –

3 April 2016 di Assembly Hall JCC, Jakarta. Pameran Agrinex tahun

ini merupakan 1 dasawarsa Agrinex Expo 2016yang merupakan

perjalanan cukup panjang bagi sebuah perhelatan yang muncul dari

masyarakat yang ingin Indonesia memiliki “Agribisnis yang

berkeadilan, berdaulat pangan juga berkelanjutan”, agar Agribisnis

Indonesia menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.

Kegiatan 10th Agrinex Expo 2016 mengangkat tema "Agribisnis yang

berkeadilan, berdaulat dan berkelanjutan". Pameran menampilkan

produk hasil teknologi pangan, teknologi benih, teknologi pupuk,

teknologi mesin dan peralatan pertanian, teknologi perkebunan,

teknologi perikanan dan teknologi peternakan dari hulu sampai hilir di

bumi Indonesia.

Latar belakang pelaksanaan10th Agrinex Expo 2016adalahbelum

teratasi berbagai masalah untuk meningkatkan produktivitas pangan

lokal sebagai pilihan utama untuk mampu menolak import pangan

serta masih terbatasnya akses petani dan pihak-pihak yang

mendorong pertanian terhadap teknologi pertanian yang mudah dan

murah. Selain itu juga menumbuhkan rasa cinta pangan lokal yang

masih perlu diperjuangkan untuk keberpihakan kepada pangan lokal.

Stand Badan Ketahanan Pangan terintegrasi dalam stand

Kementerian Pertanian yang turut berpartisipasi dengan menampilkan



35

banner promosi pangan lokal, icip icip pao cassava, penkik cassava,

brownies cassava, soun ganyong, pai buah, rainbow cake, bolu keju,

kue kering berbahan dasar tepiung mocaf.

b). Pameran Pangan Nusantara

Pameran Pangan Nusantara (PPN) 2016 dilaksanakan pada tanggal

26-29 Mei 2016 bertempat di Jogja Expo Center (JEC) Jogyakarta

yang merupakan penyelenggaraan Pameran ke IV. PPN 2016 secara

resmi dibuka oleh Ir. Gatot Saptadi, Sekretaris Daerah Provinsi di

Yogyakarta. Luas stand Badan Ketahanan Pangan sebesar 3 x 3 m

Penyelenggara Pameran menggabungkan 6 pameran yaitu : 1)

Invesda Expo 2016 ; 2) Pameran Pangan Nusantara (PPN) 2016 ; 3)

Jogja Gebyar UMKM, Koperasi, PKBL dan Produk Unggulan Daerah ;

4) Gelar Potensi Agrowisata ; 5) Obyek Wisata Nusantara Expo 2016

serta 6) Indoma Fish Expo 2016. Penyenggaraan Pameran didukung

oleh 135 instansi. Acara PPN 2016 didukung pula oleh : Kementerian

Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata,

Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemerintah Daerah DI

Jogjakarta, Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia, Jogja Expo

Center (JEC) dan Intepro dengan stand sejumlah 149 unit stand.

Pameran ini merupakan ajang mensosialisasikan dan

menyebarluaskan informasi mengenai program ketahanan pangan

khususnya upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan

berbasis sumber daya lokal. Acara pameran ini strategis karena

melibatkan para pelaku usaha pangan, pelajar, lembaga-lembaga

pemerintah dan swasta serta masyarakat umum.

Event pameran yang diselenggarakan cukup banyak mendapat

apresiasi pengunjung, hal ini bisa dilihat dari kunjungan stand yang

didatangi pengunjungi, berbagai pertanyaan yang dilontarkan serta



36

keragaan pameran yang diminta dan dirasakan, seperti icip2 aneka

panganan lokal, brosur, leaflet dan sebagainya.

c). Pameran Gelar Pangan Nusantara

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian bekerja sama

dengan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat

melaksanakan Gelar Pangan Nusantara pada tanggal 4 sampai 7

Agustus 2016 di Pontianak, Kalimantan Barat. Kegiatan ini merupakan

momen penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan

pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan, serta

meningkatkan apresiasi dan eksistensi pangan lokal nusantara.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015

tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, bahwa upaya percepatan

Penganekaragaman pangan dapat dilakukan dengan pengoptimalkan

pangan lokal (makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat

sesuai dengan potensi dan kearifan lokal), Pengembangan teknologi

dan sistem insentif bagi usaha pengolahan pangan lokal, dan

Pengembangan industri pangan yang berbasis pangan lokal.

Gelar Pangan Nusantara bertujuan untuk mengangkat eksistensi

pengembangan pangan lokal sehingga mampu bersaing dengan

pangan lainnya secara komersial dan meningkatkan komitmen

pemerintah baik di Pusat dan di Daerah dalam mendukung

Pengembangan industri pangan lokal. Disamping itu, kegiatan ini

dimaksudkan sebagai wahana untuk menunjukkan berbagai hasil

pengembangan pangan lokal serta kekuatan pangan lokal dalam

mewujudkan kedaulatan pangan.

Kegiatan itu menjadi sangat penting sebagai salah satu sarana dan

bentuk media untuk memperkenalkan produk pangan lokal kepada

masyarakat terutama konsumen dan industri pangan, dalam upaya

peningkatan pemasarannya di dalam dan luar negeri.Pameran Gelar



37

Pangan Nusantara tahun ini akan berlangsung pada 4 sampai 7

Agustus 2016 bertempat di Rumah Radang, Pontianak Kalimantan

Barat. Pameran ini adalah yang kedua kalinya diselenggarakan, yang

pertama bertempat di Padang, Sumatera Barat. Pameran

menampilkan aneka ragam pangan segar dan olahan yang berasal

dari sumber daya lokal di seluruh penjuru Nusantara terutama aneka

makanan khas masing-masing daerah, serta hasil pemberdayaan

masyarakat terkait upaya Penganekaragaman pangan di

daerah.Dengan melibatkan seluruh badan/kantor/instansi yang

menangani ketahanan pangan di provinsi dan Kabupaten/kota,

termasuk Kementerian/instansi pemerintah pusat lainnya,

BUMN/BUMD, Dinas Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi

Kalimantan Barat, Perguruan Tinggi, institusi pemerintah dan swasta

terkait dengan pangan lokal di Indonesia.

d). Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) Tahun 2016

Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-36 Tahun 2016 di

selenggarakan di Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah

Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah Jumat 28 Oktober 2016.Acara

puncak dibuka oleh Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman. Pada

acara pembukaan pameran Peringatan HPS ke-36 tersebut Menteri

Pertanian RI Amran Sulaiman didampingi oleh Gubernur Jawa Tengah

Ganjar Pranowo, Bupati Boyolali Seno Samodro, dan Mark Muller

perwakilan "Food and Agriculture Organization" (FAO).

Peringatan HPS tahun ini, mengangkat tema "Membangun

Kedaulatan Pangan diera Perubahan Iklim". Hal ini untuk menyoroti

dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian.Puncak acara HPS

dibuka oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada hari sabtu tanggal 29

oktober 2016 sekaligus melakukan kunjungan ke areal tanaman padi

dengan menggunakan teknologi terbaru Jajar Legowo (Jarwo) Super



38

di Desa Trayu, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa

Tengah.

Pada peringatan HPS tahun ini, dihadiri sebanyak 5.000 perwakilan

dari lokal Indonesia, termasuk 29 delegasi dari 27 negara dibawah

FAO.Pameran HPS ini menampilkan 205 stand pameran yang diikuti

oleh Kementerian/Lembaga BUMN pemerintah daerah, organisasi

internasional, perusahaan swasta dan media publikasi bidang

pertanian. Stand pameran Badan Ketahanan Pangan terintegrasi

dengan stand Kementerian Pertanian dengan menampilkan tema

kegiatan Toko Tani Indonesia, KRPL dan diversifikasi pangan. Bahan

promosi yang dibagi-bagikan kepada pengunjung adalah300 Payung,

300 kaos dan 1000 pulpen.

Selain itu, pada stand pameran Badan Ketahanan Pangan juga

dilengkapi dengan fasilitasi info guide antara lain info guide berasal

dari Pusat Konsumsi dan Keamanan Pangan, Distribusi Pangan, PPK

SOLID, PPK Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dan Sekretariat

Badan Ketahanan Pangan lingkup Badan Ketahanan Pangan.

e). Promosi Ketahanan Pangan melalui kegiatan Lomba

Menggambar dalam rangka Hari Pangan Sedunia

Dalam rangka peringatan HPS ke XXXVI, Badan Ketahanan Pangan

melakukan kegiatan promosi ketahanan pangan melalui kegiatan

lomba menggambar. Lomba Menggambar ini dilaksanakan untuk

memperkenalkan anak-anak sekolah tentang diversifikasi pangan dan

pemanfaatan pangan lokal untuk mencukupi kebutuhan pangan

keluarga, dan sebagai pangan alternatif substitusi beras dituangkan

melalui media visual dalam bentuk gambar. Melalui pengenalan yang

dilakukan, diharapkan masyarakat terutama anak-anak dan remaja

sadar akan pentingnya memanfaatkan pangan yang ada untuk

mengatasi masalah pangan di Indonesia.



39

Lomba menggambar dalam rangka Hari Pangan Sedunia ke XXXVI

diselenggarakan oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian

Pertanian selaku panitia bidang perlombaan dalam rangka Peringatan

HPS XXXVI tahun 2016 bekerjasama dengan BKPP Kabupaten

Boyolali.

Lomba menggambar dalam rangka HPS XXXVI akan dilaksanakan di

Ruang Sidang Gedung DPRD Kabupaten Boyolali pada hari minggu,

30 Oktober 2016 Boyolali pukul 07.30 – 12.00 WIB.

Tema Lomba Menggambar adalah “Anak Pintar Suka Makan Sayur

dan Buah”. Penjelasan tentang tema lomba tersebut diharapkan dapat

disosialisasikan oleh guru sekolah yang bersangkutan serta panitia

daerah.

Hasil karya menggambarkan kesadaran akan pentingnya

meragamkan konsumsi pangan dengan meningkatkan konsumsi buah

dan sayur sejak dini. Untuk mendukung pemenuhan gizi bagi

optimalisasi tumbuh kembang anak yang diharapkan dapat

membentuk pola makan yang beragam, bergizi seimbang dan aman

untuk hidup lebih produktif. Pemenuhan kebutuhan konsumsi sayur

dan buah diharapkan didapat dari sumber daya lokal maupun yang

dapat disediakan di lingkungan nya dengan memanfaatkan lahan

pekarangan untuk budidaya tanaman buah dan sayur. Pemanfaatan

lahan pekarangan yang dikelola oleh rumah tangga merupakan salah

satu upaya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga.

Lomba diadakan untuk Siswa/siswi Sekolah Dasar dan Sekolah

Menengah Pertama Kabupaten Boyolali dan sekitarnya di Provinsi

Jawa Tengah: (1) Siswa/siswi kelas IV s/d VI Tingkat Sekolah Dasar

sebanyak 100 orang; (2) Siswa/siswi Kelas VII s/d IX Sekolah

Menengah Pertama sebanyak 100 orang.Dewan Juri Lomba

Menggambar adalah Jaya Adi (Pelukis), Subandiyo (Kepala Sekolah



40

SMP Boyolali), Rahadi Pratoyo (Kabag Umum) Pemenang lomba

adalah sebagai berikut :

Tingkat SMP :

1. Juara I : Donia Kenang Yumarisna (SMPN I Banyudono)

2. Juara II : Aredia Zaki Utama (SMPN I Boyolali)

3. Juara III : Amang Setiawan (SMPN I Juwangi)

Tingkat SD :

1. Juara I :Agnes Zatun Z (SD Mojolegi)

2. Juara II : Aurya Maheswari (SDN I Kemasan Sawit)

3. Juara III : Aliya Alifa Anandyko (SD Muh Program Khusus)

8). Sosialisasi Tata Naskah Dinas

Sehubungan dengan permentan 07/Permentan/TU.120/2/2016 tentang

Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian, Sekretariat Badan Ketahanan

Pangan telah mengadakan sosialisasi Tata Naskah Dinas lingkup Badan

Ketahanan Pangan pada Jumat, 2 September 2016 di ruang Nusantara I

lantai 2 gedung E Kementerian Pertanian yang dipandu oleh Kepala Bagian

Umum denganNarasumber dari Biro Umum dan Pengadaan Sekretariat

Jenderal Kementerian Pertanian dan dihadiri oleh panitera pimpinan, staf

yang menangani urusan tata usaha lingkup Badan Ketahanan Pangan dan

PPK Badan Ketahanan Pangan.

a). Pengelolaan Perpustakaan

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Perpustakaan adalah

Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber

informasi yang berupa Pengembangan Koleksi, Pengolahan bahan

pustaka, Penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka dan Pelayanan

Informasi.

Pengembangan Koleksi meliputi pembelian dan pengumpulan bahan

pustaka. Pembelian bahan pustaka dilakukan setiap awal tahun

sesuai dengan permintaan koleksi melalui survei bahan pustaka.



41

Selain pembelian, koleksi perpustakaan juga diperoleh dari hadiah

berbagai eselon 1 di Kementerian Pertanian.

Jumlah koleksi di Perpustakaan Badan Ketahanan Pangan yaitu 2229

ekslempar yang terdiri dari koleksi Agama, bahasa, psikologi,

kesehatan, gizi, Jurnalistik, Hukum, Hubungan Masyarakat, Pertanian,

Ketahanan Pangan,Statistik, sastra, sejarah, geografi. Selain itu juga

tersedia jurnal, buletin, majalah dan kliping berita.

Pengolahan bahan pustaka meliputi klasifikasi bahan pustaka dan

membuat katalog. Pelayanan informasi yaitu memberikan layanan

sirkulasi (peminjaman) pada tahun 2016 terdapat 15 transaksi

peminjaman koleksi.

Saat ini perpustakaan mengunakan sistem komputerisasi

perpustakaan dimulai pada tahun 2012 dengan mengunakan

perangkat lunak sistem manajemen perpustakaan dari Senayan

Library Management System (SLIMS) yang di buat oleh Kementerian

Pendidikan. Awalnya Perpustakaan BKP mengunakan SLIMS

senayan 3 stable 15 yang disebut meranti lalu seiring

perkembangannya saat ini di perbaharui menjadi senayan 8 yang

disebut akasia. Perangkat lunak ini sangat membantu pekerjaan di

bidang perpustakaan karena di dalam aplikasi tersebut sudah

mencakup keanggotaan, sirkulasi, database koleksi dan katalog.

Untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan, direncanakan pada

tahun 2017 petugas perpustakaan akan mengikuti pelatihan di Pusat

Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA)

Bogor. Selain itu akan mulai mengunakan aplikasi SIMPERTAN v2

agar bisa seragam dengan eselon 1 lainnya dan membuat link ke

website Badan Ketahanan Pangan.



42

9). Bimbingan Teknis Pemberkasaan dan Klasifikasi Arsip lingkup

BadanKetahanan Pangan tahun 2016

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari 10 -11 November 2016 di Hotel

D’anaya Bogor Jawa Barat.Materi yang dibahas dan narasumber dalam

pertemuan ini adalah (1) Pemberkasan arsip oleh Kepala Sub Bagian

Kearsipan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian; (2) Teknis

Klasifikasi arsip oleh pejabat fungsional arsiparis Sub Bagian Kearsipan,

Biro Umum dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

Peserta Sosialisasi Kearsipan dan Tata Naskah Dinas adalah para

pelaksana tata persuratan dan Panitera Pejabat di lingkup Badan

Ketahanan Pangan.

Tujuan pelaksanaan kegaiatan adalah meningkatkan pemahaman dan

kesadaran akan pentingnya arsip bagi pejabat struktural dilingkungan

Kementerian Pertanian, serta dalam upaya meningkatkan kualitas

sumberdaya para arsiparis/pelaksana kearsipan dan sekaligus untuk

mengharmoniskan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya. Selai itu

juga meningkatkan peran ketatausahaan dalam menyikapi berbagai

permasalahan di lingkup Badan Ketahanan Pangan terutama dalam

bidang kearsipan dan tata persuratan sebagai salah satu fungsi dari tata

usaha.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan, arsip merupakan identitas dan jati diri bangsa, serta memori,

acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Untuk itu arsip yang berisi nilai dokumentasi

tinggi harus dikelola dan diselamatkan oleh Negara. Lingkup Kegiatan

kearsipan antara lain adalah mengumpulkan dokumen yang sudah dibuat,

memilah, menyusun, memberikan kodefikasi dan menginformasikan ke

pihak lain yang memerlukan. Dengan demikian, arsip bukan hanya dalam

bentuk fisik, tetapi juga harus diolah menjadi informasi.

Mengingat pentingnya fungsi arsip, maka dalam kearsipan tidak dapat

dipisahkan antara tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum/legal



43

(dokumen dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum kalau sudah

ditandatangani oleh pejabat). Dengan demikian petugas yang menangani

arsip perlu mengelola dan menertibkan dokumen/arsip dengan baik.

Dalam hal penanganan arsip, tugas dan fungsi ketatausahaan mempunyai

peranan penting dalam pengelolaan administrasi di unit kerjanya terutama

dalam tata persuratan. Dalam pengertian lain tata usaha adalah himpunan

orang yang bekerja melaksanakan kegiatan kantor meliputi pembuatan,

mencatat, menghimpun, mengolah, menggandakan, mengirim, dan

menyimpan bahan keterangan atau arsip yang teratur dari sekelompok

manusia untuk mencapai tujuan tertentu.

Disamping itu tata usaha berfungsi sebagai pusat informasi kantor, dan

sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan

informasi tentang tugas yang diemban unit kerja tersebut. Sebagai

pelayan masyarakat para pengelola tata usaha diharapkan cepat tanggap

dalam permasalahan. Dengan kata lain peranan tata usaha adalah

melancarkan kehidupan dan perkembangan suatu organisasi dalam

keseluruhannya karena fungsinya sebagai sumber dokumen di unit

kerjanya, maka perlu didukung teknologi dan pengetahuan yang baik dan

memadai.

Salah satu komponen penting dalam ketatalaksanaan pemerintah adalah

administrasi umum. Ruang lingkup administrasi umum meliputi tata

naskah dinas (tata surat, distribusi, formulir, dan media), penamaan

lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, serta tata ruang perkantoran.

Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum meliputi

antara lain pengaturan tentang jenis dan penyusunan naskah dinas,

penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa

Indonesia yang baik dan benar, tata surat, perubahan, pencabutan,

pembatalan produk hukum, serta ralat.



44

e. Jumlah layanan manajemen dan administrasi

Pada indikator kinerja “Jumlah layanan manajemen dan administrasi”


12 bulan layanan yang terdiri dari : Honor Pengelola Keuangan, Honor

Petugas SAI di daerah.

f. Jumlah layanan perkantoran

Pada indikator kinerja “Jumlah layanan perkantoran” realisasinya 100

persen (sangat berhasil) dari target, dengan output yaitu 12 bulan layanan

yang terdiri dari :

Layanan perkantoran terdiri dari pembayaran gaji dan operasional kantor

yang terbagi dalam 12 (duabelas) layanan dalam setahun. Operasional

kantor berupa pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan

peralatan dan mesin, pembayaran telepon dan fax serta jasa keamanan

kantor.

g. Jumlah perumusan kebijakan Dewan Ketahanan Pangan

Pada indikator kinerja “Jumlah perumusan kebijakan Dewan Ketahanan

Pangan” realisasinya 100 persen (sangat berhasil) dari target, dengan

output yaitu 4 rekomendasi kebijakan.

Dewan Ketahanan Pangan (DKP) merupakan wadah koordinasi lintas sektoral

dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan ketahanan pangan.

Pencapaian indikator kinerja telah mencapai 100 persen, yaitu laporan rapat

pleno Pokja Ahli dan Teknis DKP, dokumen penyusunan bahan kebijakan,

laporan sidang regional DKP kabupaten/kota dan rumusan, serta laporan

Penghargaan Ketahanan Pangan yaitu Penghargaan Adhikarya Pangan

Nusantara (APN).



45

1. Penyusunan Bahan Kebijakan

Salah satu kegiatan perumusan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pokja

DKP ialah menyusun dokumen rancangan kebijakan jangka menengah yaitu

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) sebagai acuan pelaksanaan

program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan. Mengingat amanat

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2014-2019

yang mengamanatkan bahwa pangan dan gizi merupakan satu kesatuan

elemen dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan

berdaya saing, kemudian dokumen KUKP tersebut diubah menjadi Kebijakan

Strategis Pangan dan Gizi (KSPG). Dokumen KSPG tahun 2015-2019 telah

diterbitkan pada tahun 2015 dan telah ditandatangani oleh Menteri Pertanian,

sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di tingkat pusat dan daerah yang

harus ditindaklanjuti dalam kebijakan/program operasional di provinsi dan

kabupaten/kota sesuai potensi dan kondisi wilayahnya masing-masing.

Selanjutnya pada tahun 2016 dokumen KSPG akan ditetapkan dengan

menggunakan instrumen hukum sehingga mempunyai kekuatan hukum yang

mengikat guna dijadikan acuan dalam penyusunan program

Kementerian/Lembaga terkait lainnya dan Pemerintah Daerah. Dokumen

kebijakan ini akan menjadi payung hukum bagi penerbitan RAN-PG dan

RAD-PG, sehingga penyusunannya selain mengacu pada Nawacita dan

RPJMN juga mengacu pada KSPG.

2. Rapat Pleno Pokja Ahli dan Teknis DKP

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kelompok Kerja DKP

dirasakan memberi kontribusi dalam pemantapan ketahanan pangan

nasional dengan memberikan masukan dan saran serta merumuskan

kebijakan ketahanan pangan kepada DKP. Isu-isu ketahanan pangan yang

dibahas oleh Pokja Ahli dan Pokja Teknis DKP selama tahun 2016



46

diantaranya adalah kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat

(PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI) tahun 2016, evaluasi DKP Tahun

2016, tanggapan terhadap Peraturan Presiden 48/2015 tentang Penugasan

Perum Bulog, audiensi Perguruan Tinggi untuk menyampaikan hasil riset

tentang pangan dan gizi kepada DKP, serta rencana revisi Peraturan

Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal

3. Sidang Regional DKP Kabupaten/kota

Untuk menindaklanjuti isu-isu ketahanan pangan, dilaksanakan Sidang

Regional (Sireg) DKP sebagai forum koordinasi Bupati/Walikota selaku

Ketua DKP Kabupaten/Kota. Sireg tahun 2016 mengangkat tema “Sinergi

Program Aksi Pangan dan Gizi Menuju Kedaulatan Pangan Nasional”. Sireg

DKP tahun 2016 dilaksanakan di tiga wilayah yaitu: 1) Wilayah Barat

(Sumatera dan sekitarnya) pada tanggal 16-18 Mei 2016 di Kota Surabaya,

dihadiri oleh 350 peserta ; 2) Wilayah Tengah (Jawa dan Kalimantan)

dilaksanakan pada tanggal 25-27 Mei 2016 di Kota Palembang, dihadiri oleh

350 peserta; dan 3) Wilayah Timur (Papua, Maluku Sulawesi, Bali, dan Nusa

Tenggara) dilaksanakan pada tanggal 2-4 Agustus 2016 di Kota Pontianak,

dihadiri oleh 400 peserta. Sireg DKP ini dihadiri oleh Ketua DKP

Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah,

Asisten Dua), Sekretaris Dewan ketahanan Pangan Provinsi dan

Kabupaten/Kota, serta anggota DKP Kabupaten/Kota.

Sireg 2016 menghasilkan rumusan Kesepakatan para Bupati dan Walikota

yang merupakan komitmen dari Ketua Dewan Ketahanan Pangan

Kabupaten/Kota dalam pembangunan nasional, sebagai berikut :

a. Wilayah Barat

Untuk memantapkan ketahanan pangan berdasarkan azas kemandirian

dan kedaulatan pangan secara berkelanjutan, Pemerintah dan Pemerintah

Daerah sepakat untuk melakukan upaya-upaya :



47

1) Melindungi dan mempertahankan lahan pertanian pangan

berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009

tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang

ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Daerah yang mengatur

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara detail di masing-

masing kabupaten/kota.

2) Menjamin ketersediaan air, sarana, dan prasarana pertanian yang

dibutuhkan petani untuk meningkatkan produksi pangan, melalui :

3) perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi primer, sekunder, dan

tersier, serta jalan usaha tani secara simultan;

4) penyediaan benih, pupuk, pestisida, alsintan secara tepat waktu,

tepat jumlah, dan tepat sasaran dengan menyinergikan program

penyediaan sarana produksi;

5) meningkatkan peran penyuluh pertanian dalam pemberdayaan

petani dan kelembagaan tani; dan

6) koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk

memperkuat integrasi dan sinergi program lintas Kementerian

Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,

serta Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan

tanggungjawabnya sehingga produksi dapat ditingkatkan.

7) Meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya, melalui

kebijakan penyediaan kredit murah bagi petani untuk

mengembangkan usahataninya dan mendorong terwujudnya bank

pertanian.

8) Mengembangkan kerjasama antar wilayah surplus dan defisit

produksi pangan serta mendukung kegiatan Pengembangan Usaha

Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI) untuk

penyediaan pangan murah berkualitas bagi konsumen dan menjamin

harga yang memberikan keuntungan bagi petani dengan cara

memotong rantai pasok pangan dan menjamin stabilisasi pasokan

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.



48

9) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyediakan anggaran

untuk pengadaan bahan pangan pokok pada saat panen raya guna

menstabilkan harga pangan di tingkat petani.

10) Mengurangi ketergantungan terhadap jenis pangan pokok tertentu,

meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat setiap daerah dalam

melaksanakan dan mendorong masyarakat untuk mengonsumsi

pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA), serta

memasilitasi pengembangan industri pangan olahan sesuai kearifan

lokal di wilayah dalam rangka mendukung diversifikasi pangan

nasional.

11) Mengoptimalkan peran Badan Ketahanan Pangan Daerah dalam

melaksanakan fungsi pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan

(PSAT) untuk meningkatkan mutu dan keamanan konsumsi pangan

dalam bentuk Peraturan Daerah.

12) Menyampaikan usulan kepada Pemerintah Pusat untuk mendukung

pengembangan pangan alternatif selain beras sesuai keunggulan

wilayah masing-masing.

13) Mengptimalkan dan meningkatkan produktivitas lahan pekarangan

masyarakat/petani melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari

(KRPL) dan mix cropping untuk mengurangi beban pengeluaran

rumah tangga dan peningkatan gizi serta pendapatan masyarakat.

14) Memperkuat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota sebagai

lembaga koordinasi fungsional dalam menyusun rekomendasi

kebijakan pangan dan gizi kabupaten/kota melalui :

a) melibatkan pakar, praktisi, dan masyarakat dalam wadah

Kelompok Kerja Ahli dan Kelompok Kerja Khusus;

b) pengaktifan Sekretariat DKP Daerah;

c) penguatan koordinasi lintas SKPD dalam menangani dan

merumuskan solusi penyelesaian masalah serta merumuskan

program;



49

d) dukungan Ketua DKP Kabupaten/Kota dalam penyediaan APBD

untuk kegiatan peningkatan ketahanan pangan;

e) fasilitasi forum Pokja Ahli DKP; dan

f) rapat koordinasi DKP Kabupaten/Kota sebelum penyusunan

rencana kegiatan dan anggaran.

15) Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah pengganti

PP Nomor 41 Tahun 2007 dengan merubah nomenklatur Badan

Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

16) Mengusulkan kepada Pemerintah untuk mewujudkan keberpihakan

terhadap urusan pangan melalui alokasi program/kegiatan dan

regulasi anggaran yang jelas untuk mencapai target SDGs terutama

dalam memperbaiki kualitas konsumsi dan gizi masyarakat.

17) Menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan

menurunkan penduduk rawan pangan di masing-masing

kabupaten/kota.

18) Untuk merealisasikan berbagai kebijakan dan program serta

mewujudkan komitmen tersebut, Sidang Regional DKP 2016 Wilayah

Barat mengusulkan kembali kepada Pemerintah agar segera

membentuk kelembagaan pangan nasional sebagai wadah

koordinasi di bidang pangan sebagai tindak lanjut amanat Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

19) Mengusulkan kepada Badan Ketahanan Pangan Kementerian

Pertanian/Sekretariat DKP untuk memfasilitasi pertemuan

Bupati/Walikota selaku Ketua DKP Kabupaten/Kota dengan Presiden

Selaku Ketua DKP untuk membahas ketahanan pangan nasional.

20) Menindaklanjuti arahan Presiden RI selaku Ketua Dewan Ketahanan

Pangan, mengenai Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan

Nusantara (APN) di Istana Negara, pemerintah daerah



50

melaksanakan penjaringan calon penerima Penghargaan APN yang

berkualitas sejak awal untuk diusulkan ke tingkat nasional serta

melaksanakan pembinaan dan pendampingan bagi penerima

Penghargaan APN di wilayahnya.

21) Untuk mengimplementasikan kesepakatan ini diusulkan agar hasil

Sidang Regional disampaikan langsung kepada Presiden selaku

Ketua Dewan Ketahanan Pangan oleh Ketua dan Sekretaris Sidang.

b. Wilayah Tengah

Untuk memantapkan ketahanan pangan berdasarkan azas kemandirian

dan kedaulatan pangan secara berkelanjutan, Pemerintah dan Pemerintah

Daerah sepakat untuk melakukan upaya-upaya :

1) Meningkatkan ketersediaan pangan bergizi sesuai potensi dan

sumber daya lokal dan mempermudah akses masyarakat terhadap

pangan demi memperbaiki kualitas 1000 hari pertama kehidupan

(HPK) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

berkualitas dan berdaya saing karena :

a) periode kritis pertumbuhan;

b) perubahan yang terjadi pada periode ini bersifat permanen;

c) berpengaruh kepada kualitas generasi selanjutnya; dan

d) berdampak jangka panjang.

2) Melaksanakan program/kegiatan untuk menghapuskan kelaparan,

meningkatkan produksi pangan berbasis sumber daya lokal, dan

mengembangkan konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang

dan aman (B2SA) secara berkelanjutan untuk mencapai target SDGs

yang telah disepakati dengan cara :

a) meningkatkan konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani;

b) meningkatkan konsumsi sayur dan buah sesuai potensi sumber

daya lokal; dan

c) mengurangi konsumsi beras sebagai sumber karbohidrat dan

menggantinya dengan umbi-umbian.



51


tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah pengganti

PP Nomor 41 Tahun 2007 dalam penetapan tipelogi Dinas Pangan,

perlu memperhatikan kondisi dan potensi wilayah khususnya untuk

mendukung prioritas pembangunan pangan dan gizi masyarakat.

4) Menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW secara detail

untuk mempertahankan lahan pertanian produktif dari alih fungsi

dalam rangka meningkatkan produksi pangan dan memperkuat

ketahanan pangan wilayah.

5) Meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya dengan

memberikan fasilitas dan kemudahan dalam melaksanakan

usahataninya dengan cara :

a) memanen dan menyimpan air untuk produksi pangan dengan

membangun embung-embung;

b) mengembangkan proses dialogis dengan masyarakat yang

bermanfaat;

c) memperbaiki dan membangun infrastruktur pertanian sesuai

dengan kebutuhan wilayah;

d) memberikan paket insentif bagi investor yang berinvestasi di

kantong-kantong kemiskinan; dan

e) meningkatkan peran pendamping dan penyuluh pertanian dalam

pemberdayaan petani dan kelembagaan tani.

6) Menyampaikan usulan kepada Pemerintah Pusat untuk menetapkan

payung hukum agar pemenuhan gizi menjadi hak dasar bagi setiap

warga negara dan melaksanakan edukasi secara massif dalam

rangka meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya

pemenuhan gizi bagi kesehatan dan kecerdasan generasi

mendatang.

7) Mendorong pemerintah daerah kabupaten untuk mengembangkan

raskin menjadi rasda (dengan memberikan bantuan dana/peralatan

agar keuntungan yang diperoleh petani meningkat) dan membuat



52

MoU antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Bulog untuk

membeli beras langsung dari petani dan kelompok tani dengan harga

yang layak.

8) Mendorong Pemerintah Pusat untuk mengoordinasikan lebih intensif

dan harmonis tentang kolaborasi RAN Pangan dan Gizi dengan

SDGs, sehingga mudah untuk ditindaklanjuti di Pemerintah Provinsi

dan Kabupaten/ Kota. Artinya kelembagaan yang menangani kedua

program tersebut dapat berkolaborasi, baik di tingkat legislatif

maupun di tingkat eksekutif.

9) Mengembangkan kerjasama antar wilayah surplus dan defisit

produksi pangan dan mendukung kegiatan Pengembangan Usaha

Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI) untuk

penyediaan harga pangan murah berkualitas bagi konsumen dan

menjamin harga yang memberikan keuntungan bagi petani dengan

cara memotong rantai pasok pangan dan menjamin stabilisasi

pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.




a) melibatkan pakar, praktisi, dan masyarakat dalam wadah


b) pengaktifan Sekretariat DKP Daerah;

c) penguatan koordinasi lintas SKPD dalam menangani dan


program;

d) dukungan Ketua DKP Kabupaten/Kota dalam penyediaan APBD


e) fasilitasi forum Pokja Ahli DKP; dan

f) rapat koordinasi DKP Kabupaten/Kota sebelum penyusunan

Rencana Kegiatan dan Anggaran.



53

11) Mengusulkan kepada Pemerintah untuk memprioritaskan

pengembangan pangan pokok lokal dengan memberikan dukungan

untuk memacu peningkatan produksi, pengolahan, dan pemasaran

hasil (hulu-hilir).

12) Memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah dan menurunkan

penduduk miskin dan rawan pangan di masing-masing

kabupaten/kota.

13) Untuk merealisasikan berbagai kebijakan dan program serta

mewujudkan komitmen tersebut, Sidang Regional DKP 2016 Wilayah

Tengah mengusulkan kembali kepada Pemerintah agar segera

membentuk kelembagaan pangan nasional sebagai wadah

koordinasi di bidang pangan sebagai tindak lanjut amanat Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

c. Wilayah Timur

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota wilayah timur Indonesia

sepakat untuk melakukan upaya-upaya :

1) Mereview dan memperbaiki kebijakan/peraturan daerah untuk

memperkuat kemandirian pangan wilayah yang berbasis pada

potensi sumber daya lokal, pengembangan diversifikasi pangan, dan

mempermudah akses masyarakat terhadap pangan untuk

memperbaiki kualitas 1000 hari pertama kehidupan (HPK) dalam

rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia berkualitas dan

berdaya saing.

2) Meningkatkan produksi pangan lokal yang disertai dengan

pengembangan industri olahan untuk meningkatkan nilai tambah dan

pengembangan pemasarannya untuk menjamin keberlanjutan usaha

dan meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat.

3) Meningkatkan kapasitas SKPD dan kontrol serta partisipasi

masyarakat terhadap pembangunan pangan dan gizi agar



54

menghasilkan pelayanan yang berkeadilan, peningkatan

kesejahteraan, dan meningkatkan ketertiban dalam kehidupan

masyarakat.


tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Pengganti

PP Nomor 41 Tahun 2007 dalam penetapan tipelogi Dinas Pangan,

akan memperhatikan kondisi dan potensi wilayah berbasis urusan

sesuai dengan hasil penghitungan beban kerja dan indikator yang

telah ditetapkan.

5) Meningkatkan infrastruktur perdesaan, memperbaiki sistem distribusi

pangan, dan menyediakan informasi harga dan pasar kepada petani

serta konsumen untuk mencapai target SDGs yang ke-2 (dua).

6) Mengembalikan peran pangan lokal sebagai sumber pangan bagi

masyarakat sesuai dengan kearifan dan budaya lokal masing-masing

daerah.




a) sinergi progam pertanian, pangan, kesehatan, dan gizi

masyarakat sebagai satu kesatuan dalam perencanaan,

implementasi, dan evaluasi;

b) pelibatan pakar, praktisi, dan masyarakat dalam wadah


c) pengaktifan Sekretariat DKP Daerah;

d) penguatan koordinasi lintas SKPD dalam menangani dan


program;

e) dukungan Ketua DKP Kabupaten/Kota dalam penyediaan APBD


f) fasilitasi forum Pokja Ahli DKP; dan



55

g) rapat koordinasi DKP Kabupaten/Kota sebelum penyusunan

Rencana Kegiatan dan Anggaran.

8) Memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah dan menurunkan

penduduk miskin dan rawan pangan di masing-masing

kabupaten/kota.

9) Menyampaikan usulan kepada Pemerintah Pusat untuk :

a) Mengembangkan pembibitan ternak untuk menyediakan sumber

bibit yang akan dikembangkan oleh daerah;

b) Menyertakan pangan lokal pada bantuan pangan yang diberikan

kepada masyarakat agar ketergantungan terhadap beras dapat

berkurang; dan

c) Mengusulkan kepada Presiden RI melalui Menteri Pertanian dan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokasi untuk mengangkat para tenaga penyuluh menjadi PNS

tanpa memperhatikan usia.

10) Untuk merealisasikan berbagai kebijakan dan program aksi nasional

pangan dan gizi serta mewujudkan komitmen tersebut, Sidang

Regional DKP 2016 Wilayah Timur mengusulkan kembali kepada

Pemerintah agar segera membentuk kelembagaan pangan nasional

sebagai wadah koordinasi di bidang pangan sebagai tindak lanjut

amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.

11) Melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan

rumusan Sidang Regional DKP pada tahun berikutnya.

Sireg tahun 2015 dan 2014 diselenggarakan di 2 wilayah, yaitu wilayah

Barat dan wilayah Timur. Sireg tahun 2015 mengangkat tema

“Mewujudkan Swasembada Pangan untuk Mencapai Ketahanan Pangan

dan Gizi serta Menghadapi Persaingan Pasar Global”. Sedangkan Sireg



56

tahun 2014 mengakat tema “Politik Pangan yang Berkeadilan dan

Bermartabat untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Gizi Seimbang”.

4. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara

Salah satu upaya untuk memberi apresiasi dan motivasi kepada masyarakat

yang telah berperan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan, DKP

setiap tahun memberikan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN)

kepada masyarakat (perseorangan, kelompok masyarakat, kelembagaan

masyarakat, dan pelaku usaha pangan) dan pemerintah (aparatur

pemerintah dan pejabat pemerintah). Penghargaan APN merupakan

penyempurnaan dari Penghargaan Ketahanan Pangan, dimana sejak tahun

2011 penyelenggaraan pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan

disempurnakan menjadi Penghargaan Ketahanan Pangan (KP) dan

Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN). Selanjutnya pada 2013

disempurnakan lagi dimana Penghargaan Ketahanan Pangan diintegrasikan

ke dalam Penghargaan APN dengan cakupan per kategori diperluas dalam

wadah Dewan Ketahanan Pangan (DKP). Perkembangan pemberian

Penghargaan APN dari tahun 2012 – 2016 adalah sebagai berikut :



57

Tabel 10 : Perkembangan pemberian Penghargaan APN dari tahun 2012 – 2016

No Keterangan Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1 Nama

Penghargaan

APN dan KP APN APN APN APN

2 Jumlah Penerima APN : 75

KP : 52

90 94 75 73

3 Kategori

Penerima

APN : Pelopor,

Pemangku,

Pelayanan,

Pelaku,

Pembina

KP: perorangan,

kelompok

berdasarkan

eselon I

pengusul

Pelopor,

Pemangku,

Pelayanan,

Pelaku,

Pembina

Pelopor,

Pemangku,

Pelayanan,

Pelaku,

Pembina

Pelopor,

Pemangku,

Pelayanan,

Pelaku,

Pembina

Pelopor,

Pemangku,

Pelayanan,

Pelaku,

Pembina

4 No Keputusan

Menteri Pertanian

5993/Kpts/KP.4

50/11/2012

tentang

Penerima

Penghargaan

Adhikarya

Pangan

Nusantara

Tahun 2012 dan

5992/Kpts/KP.4

50/11/2012

tentang

Penerima

Penghargaan

Ketahanan

Pangan Tahun

2012

4908/Kpts/KP.4

50/11/2013

tanggal 21

November 2013

tentang

Penerima

Penghargaan

Adhikarya

Pangan

Nusantara

Tahun 2013

1289/Kpts/KP.4

50/12/2014

tanggal 15

Desember 2014

tentang

Penerima

Penghargaan

Adhikarya

Pangan

Nusantara

Tahun 2014

680/Kpts/KP.5

90/12/2015

tanggal 2

Desember

2015 tentang

Penerima

Penghargaan

Adhikarya

Pangan

Nusantara

Tahun 2015

793/Kpts/KP.59

0/11/2016

tanggal 28

November

2016 tentang

Penerima

Penghargaan

Adhikarya

Pangan

Nusantara

Tahun 2016



58

Pada tahun 2015, penghargaan untuk Gubernur dan Bupati/Walikota

(Kategori Pembina) diberikan kepada kepala daerah tingkat

provinsi/kabupaten/kota yang berhasil melampaui penugasannya dalam

mencapai swasembada padi, jagung, dan kedelai (PAJALE) dari target yang

ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2016 ini, penilaian untuk Gubernur dan

Bupati/Walikota tidak hanya terfokus pada keberhasilan mendukung

swasembada PAJALE lagi namun pada keberhasilannya dalam

menggerakkan perangkat daerah dan masyarakat dalam mengurangi

kemiskinan, kerawanan pangan, gizi buruk, meingkatka produksi, dan

mempercepat diversifikasi pangan dalam mewujudkan kedaulatan pangan,

kemandirian pangan, dan ketahanan pangan di wilayahnya.

2. Dukungan Instansi Lainnya

Badan Ketahanan Pangan khususnya Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya tidak terlepas dari dukungan

instansi lain yaitu :

1. Eselon II, yaitu dukungan data dan informasi pelaksanaan kegiatan sebagai

bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi.

2. SKPD Ketahanan Pangan, dukungan laporan pelaksanaan kegiatan secara

manual maupun online sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan

evaluasi.

3. Kementerian Keuangan, yaitu (a) Koordinasi penyusunan RKA KL, (b)

Koordinasi penyusunan dan penerbitan DIPA, (c) sistem pemantauan dan

pelaporan kinerja instansi (PMK 249/2011) yang di update secara online oleh

satker pusat dan daerah dalam hal pelaporan fisik dan keuangan yang

sudah diinput oleh KPPN daerah; (d) sistem pelaporan keuangan (SPAN dan

SAI) yang disampaikan oleh satker daerah setiap bulan; (e) peraturan-

peraturan keuangan yang terkait dengan perencanaan dan pengelolaan

keuangan.

4. Bappenas, yaitu : (a) pelaporan E-Monev Bappenas secara triwulanan, (b)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renja KL,



59

5. K/L, akademisi, swasta, dan media, yang tergabung dalam Tim Pokja Ahli

dan Pokja Teknis. Tugas pokja-pokja tersebut yaitu memberikan solusi

permasalahan dan isu-isu yang dapat mengganggu stabilitas ketahanan

pangan.

B. Akuntabilitas Anggaran

Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian dalam melanjutkan

pembangunan ketahanan pangan pada tahun 2016 mendapat alokasi anggaran

yang bersumber dari APBN senilai Rp. 728,93 milyar, alokasi tersebut bertambah

sebesar 93,67 milyar atau naik 14,75 persen dari alokasi tahun 2015 sebesar

635,26 milyar. Pada tahun 2016 terjadi beberapa kali revisi anggaran, sehingga

total anggaran berubah menjadi Rp. 705,86 milyar. Dana tersebut tersebar pada

Satker Pusat (BKP) Rp. 123,75 milyar atau 17,53 persen, dan Satker Daerah

(Propinsi dan Kabupaten/Kota) Rp. 582,10 milyar atau 82,47 persen. Tahun 2016

Satker Sekretariat BKP mengelola Rp. 68,13 milyar atau 55,05 persen dari total

alokasi anggaran BKP Pusat Rp. 123,75 milyar. Secara rinci, anggaran yang

dialokasikan pada Sekretariat BKP, yaitu:

1. Sekretariat Badan senilai Rp. 60,73 milyar atau 89,14 persen.

2. Dewan Ketahanan Pangan senilai Rp. 7,4 milyar atau 10,86 persen.

Pencapaian realisasi keuangan, Sekretariat BKP termasuk didalamnya

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan (DKP), sampai akhir tahun anggaran telah

digunakan senilai Rp. 53,49 milyar atau 78,60 persen atau cukup berhasil,

dengan rincian realisasi anggaran sebagai berikut : (1) Sekretariat Badan Rp.

47,25 milyar atau 77,81 persen, (2) Dewan Ketahanan Pangan Rp. 6,29 milyar

atau 85,05 persen; seperti tertera dalam tabel 10 berikut :



60

Tabel 11. Alokasi dan Realisasi Anggaran Yang Dikelola Sekretariat

Badan Ketahanan Pangan TA. 2016

No Uraian

PPK

Alokasi Realisasi Sisa Anggaran

Rp.000 % Rp.000 % Rp.000 %

1 Sekretariat 60.730.603.000 89,14 47.254.198.930 77,80 13.476.404.070 22,19

2 DKP 7.400.000.000 10,86 6.293.717.145 85,05 1.106.282.855 14,95

Jumlah 68.130.603.000 100,00 53.547.916.075 78,60 14.582.686.925 21,40

Dari tabel diatas dapat dilaporkan bahwa, masih terdapat sisa anggaran

sebesar Rp. 14,58 milyar atau 21,40 persen yang dikembalikan ke negara. Sisa

anggaran berasal dari PPK Sekretariat Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp.

13,48 milyar atau 22,19 persen, Dewan Ketahanan Pangan yang mencapai Rp.

1,11 miliar atau 14,95 persen.

Beberapa komponen yang akan dilakukan oleh Sekretariat Badan

Ketahanan Pangan untuk mengukur efisiensi kegiatan dan berbasis kinerja

adalah penetapan standar analisis biaya, analisis beban kerja pegawai, serta

konsistensi dalam mendukung target Renstra maupun IKU Badan Ketahanan

Pangan.

Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya alokasi anggaran

Sekretariat Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2016 mengalami kenaikan, hal

terjadi karena kebijakan pemerintah untuk mendukung kegiatan agar berjalan

lebih baik, terlihat dalam tabel 12 berikut :



61

Tabel 12. Alokasi dan Realisasi Anggaran Yang Dikelola Sekretariat BKP TA. 2012-2016

No Uraian Alokasi Realisasi Sisa Anggaran

PPK Rp.000 % Rp.000 % Rp.000 %

2012

1 Sekretariat 40,157,180,000 77.26 35,619,694,726 88.70 4,537,485,274 11.30

2 DKP 5,721,183,000 11.01 5,334,013,664 93.23 387,169,336 6.77

3 SOLID 6,101,605,000 11.74 3,012,943,481 49.38 3,088,661,519 50.62

Jumlah 51,979,068,000 100.00 43,966,651,871 84.58 8,013,316,129 15.42

2013

1

2

3

Sekretariat

DKP

SOLID

40.157.804.000

4.991.250.000

5.566.707.000

79,33

9,77

10,91

34.924.185.496

4.652.238.176

2.506.580.430

86,19

93,21

45,03

5.593.618.504

339.011.824

3.060.126.570

13,81

6,79

54,97

Jumlah 51.075.761.000 100,00 42.083.004.102 82,39 8.992.756.898 17,61

2014

1

2

3

Sekretariat

DKP

SOLID

42.389.616.000

6.678.784.000

7.173.822.000

75,37

11,88

12,76

34.537.340.243

5.568.752.265

3.088.822.657

81,50

83,38

43,06

7.852.275.757

1.110.031.735

4.084.999.343

18,52

16,62

56,94

Jumlah 56.242.222.000 100,00 43.208.940.575 76,83 13.047.306.835 23,19

2015

1

2

3

Sekretariat

DKP

SOLID

59.498.047.000

7.245.690.000

11.123.000.000

76,41

9,31

14,28

46.243.027.470

6.435.408.548

8.460.656.714

83,96

88,82

82,59

13.255.019.530

810.281.452

2.662.343.286

17,021

,04

3,42

Jumlah 77.866.737.000 100,00 61.139.092.732 77.72 16.727.644.268 21,48

2016

1

2

Sekretariat

DKP

60.730.603.000

7.400.000.000

89,14

10,86

47.254.198.930

6.293.717.145

77,80

85,05

13.476.404.070

1.106.282.855

22,19

14,95

Jumlah 68.130.603.000 100,00 53.547.916.075 78,60 14.582.686.925 21,40



62

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Umum

Rata-rata kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan tahun 2016 sudah

terealisasi 100 persen. Berdasarkan kriteria dan pengukuran keberhasilan diatas

dapat disimpulkan, bahwa capaian kinerja Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

adalah “Berhasil” untuk semua indikator.

Namun demikian, dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah

direncanakan, masih ditemukan berbagai hambatan dan kendala.

B. Permasalahan

Dalam kinerja berbagai kegiatan jangka pendek tahunan untuk

pemantapan ketahanan pangan, ditemui beberapa permasalahan dan kendala

utama sebagai berikut :

1. Revisi DIPA dan POK baik di pusat maupun daerah.

2. Terlambatnya penerbitan SK Pengelola Keuangan (KPA. PPK. Bendahara

Pengeluaran).

3. Mutasi pegawai atau pejabat pengelola keuangan, pegawai pindahan

kurang memahami mekanisme pencairan anggaran dan adanya kehati-

hatian dalam pengelolaan anggaran;

4. Mutasi dan serah terima jabatan tidak disertai dengan serah terima

berkas/dokumen pelaksanaan kegiatan;

5. Keterlambatan proses adminsitrasi di kab/kota yang masuk dana

Dekonsentrasi.

6. Satuan harga yang diterapkan sering tidak sesuai kebutuhan riil;

7. Sasaran tidak sesuai dengan Pedoman,

8. Infrastruktur dan kondisi alam,

9. Kurang optimalnya partisipasi aparat provinsi dan kabupaten/kota dalam

pembinaan dan pemenuhan kebutuhan peralatan yang diperlukan



63

kelompok unit usaha kecil untuk pengembangan tepung-tepungan sebagai

bahan baku olahan pangan lokal di lokasi penerima manfaat.

10. Masih ada pegawai kurang memahami mekanisme pencairan anggaran,

dan adanya kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran;

11. Pelaksanaan pada tahapan-tahapan pengadaan barang dan jasa dengan

mekanisme yang sangat komplek sehingga sangat hati-hati;

12. Belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP)

sebagai lembaga fungsional koordinator dalam penanganan ketahanan

pangan di daerahnya;

13. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan program ketahanan pangan kurang

optimal, baik secara online dan manual;

14. Masih lemah koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran di

pusat dan daerah;

C. Saran dan Upaya Penyelesaian

Terkait dengan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam kinerja

Sekretariat Badan Ketahanan Pangan tahun 2016 tersebut, maka upaya

peningkatan kinerja ke depan diperlukan berbagai perbaikan dan inovasi dengan

pendekatan antara lain:

1. Penguatan pelaksanaan Sistem Pengendali Internal (SPI).

2. Peningkatan kapasitas SDM aparat, dapat dilakukan dengan

mengembangkan kemampuan yang seimbang antara SDM aparat di Pusat

dan Daerah melalui jejaring kerja yang dapat mengakses informasi

ketahanan pangan. Untuk itu perlu dukungan fasilitasi berupa perangkat

lunak, perangkat keras, dan pengembangan diri melalui pelatihan, studi

banding, serta supervisi yang sifatnya kesetaraan dan pembinaan.

3. Revisi indikator kinerja pada Renstra dan IKU Badan Ketahanan Pangan

maupun Sekretariat Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2015, sehingga

akan lebih mudah mengukur dan mengevaluasi penilaian kinerja instansi.



64

4. Penyempurnaan Program Kerja dan Rencana Aksi; mengingat situasi dan

kondisi yang cepat berubah dan berkembang serta spesifikasi lokasi yang

menuntut pelaksanaan kegiatan yang berbeda-beda.

5. Untuk konsolidasi internal difokuskan kepada: peningkatan profesionalisme

SDM, pengembangan dan pengelolaan perencanaan partisipatif,

modernisasi pengelolaan aset negara/barang milik negara (BMN),

sosialisasi dan advokasi, serta pengembangan dan pemantapan sistem

perencanaan, monitoring, dan evaluasi.

6. Meningkatkan mekanisme alur monitoring dan evaluasi serta pembenahan

pada penguatan mekanisme perencanaan.

7. Memperkuat bargaining position Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah

koordinasi antar lintas sektor untuk menghasilkan suatu kebijakan yang

operasional bagi pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan

ketahanan pangan di daerah maupun secara nasional.



65

L A M P I R A N



66



67

Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Tahun 2016



68



69



70

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target Realisasi

TW I TW II TW III TW IV

1. Terselenggaranya

Pelayanan

Administrasi dan

Pelayanan Teknis

Lainnya Secara

Profesional dan

Berintegritas di

Lingkungan Badan

Ketahanan Pangan

1

.

Jumlah dokumen

rencana program,

anggaran dan kerja

sama

40 Dok Draft Renja

2017

Draft RKA KL

2017

Draft RKA KL

2017

RKA KL 2017

2

.

Jumlah dokumen

keuangan dan

perlengkapan

35 Lap Pemantauan,

Pendampingan,

Identifikasi

Permasalahan

Pemantauan,

Pendampingan,

Identifikasi

Permasalahan

Pemantauan,

Pendampingan,

Identifikasi

Permasalahan

Dokumen

Keuangan dan

Perlengkapan

3

.

Jumlah hasil

pemantauan dan

evaluasi program

38 Lap Lap Simonev

TW I

Lap Simonev

TW II

Lap Simonev

TW III

Lap Simonev

TW IV, Lap

Upsus, Lakin

4

.

Jumlah dokumen

kepegawaian,

organisasi, humas dan

hukum

3 Dok Blm Ada Blm Ada Blm Ada Dok Kepeg dan

Orgs, Humas &

Hukum

5

.

Jumlah layanan

manajemen dan

administrasi

12 Bulan

Layanan

Layanan selama

3 bln

Layanan selama

6 bln

Layanan selama

9 bln

Layanan selama

12 bln

Lampiran 3 : Pemantauan Indikator Kinerja Per Triwulan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Tahun 2016



71

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target Realisasi

TW I TW II TW III TW IV

6

.

Jumlah Layanan

Perkantoran

12 Bulan

Layanan

Layanan selama

3 bln

Layanan selama

6 bln

Layanan selama

9 bln

Layanan selama

12 bln

7

.

Jumlah Perumusan

Kebijakan Dewan

Ketahanan Pangan

4

Rekomendasi

Kebijakan

Penyusunan

TOR dan Draft

Pedum APN

Pelaksanaan

Sidreg,

Sosialisasi

Pedum APN

Pelaksanaan

APN

Penilaian APN,

Laporan Dewan

Ketahanan

Pangan

sekretariat badan ketahanan pangan kementerian pertaniansakip.pertanian.go.id/admin/data2/lakin...

Documents