daftar isi - bpkp.go.id 2016... · pelaksanaan audit, reviu, ... kehumasan, persandian,...

Laporan Kinerja 2015

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ................................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................................ ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ...................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi ......................................... 1

B. Aspek Strategis Organisasi ................................................................. 4

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi .......................................... 5

D. Struktur Organisasi .............................................................................. 6

E. Sistematika Penyajian ......................................................................... 11

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 - 2019 ........................................................... 14

1. Pernyataan Visi .............................................................................. 14

2. Pernyataan Misi ............................................................................. 16

3. Tujuan ............................................................................................ 17

4. Sasaran Strategis............................................................................... 18

5. Sasaran Program ........................................................................... 18

6. Indikator Kinerja Utama ................................................................... 19

7. Program dan Kegiatan ................................................................... 20

B. Perjanjian Kinerja 2016 ....................................................................... 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja .................................................................................. 23

B. Analisis Capaian Kinerja ..................................................................... 26

Sasaran Program 1 ...................................... ........................................ 26

Sasaran Program 2 ...................................................................... ........ 34

Sasaran Program 3 .......................................................................... .... 38

Sasaran Program 4 .......................................................................... .... 42

C. Realisasi Keuangan ............................................................................ . 43

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum ................................................................................. 45

B. Simpulan Capaian Kinerja ................................................................... 45

C. Rencana Tindak .................................................................................. 46

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kinerja Sasaran Strategis, Sasaran Program & Analisis Efisiensi

Lampiran 2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Outcome

Lampiran 3 Capaian Kinerja Kegiatan

Lampiran 4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Output

Lampiran 5 Rincian Rekomendasi Hasil Pengawasan

Lampiran 6 Daftar Opini LKPD & Kinerja BUMD

Lampiran 7 Daftar Asistensi dan Fasilitasi

Lampiran 8 Analisis Penyusunan dan Penetapan APBD


iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyajian laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi

kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya

tercapai. Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu mempunyai tugas

mewujudkan Rencana Kinerja BPKP di daerah serta turut

berkontribusi pada capaian kinerja BPKP dalam lingkup nasional.

Dalam rangka implementasi penjabaran Rencana Kinerja tersebut,

Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu menyusun dokumen

perencanaan berupa Penetapan Kinerja Tahun 2016.

Untuk mencapai sasaran program serta IKU sebagaimana tercantum dalam Renstra BPKP

2015-1019, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu melaksanakan tiga program teknis yaitu

Program Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan

Negara/Korporasi, Program Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah

Daerah/Korporasi, dan Program Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P, dan

satu program dukungan, yaitu Program Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan

Teknis Pengawasan BPKP.

Capaian sasaran program diindikasikan dengan capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu

indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran program. Pengukuran

capaian kinerja sasaran program meliputi identifikasi atas realisasi IKU dan

membandingkan dengan targetnya.

Laporan Kinerja (LKj) BPKP Tahun 2016 ini merupkan salah satu media yang

menunjukkan kesiapan BPKP untuk mampu menjawab pertanyaan atas pencapaian

kinerja tahun 2016. LKj juga dimanfaatkan sebagai alat kendali dan alat pengukuran

kinerja menuju terwujudnya akuntabilas keuangan negara yang berkualitas

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja tahun 2016 menunjukkan bahwa dari sepuluh IKU

sasaran kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, sebanyak delapan IKU mencapai

target, satu IKU tidak mencapai target yaitu IKU “Persentase BUMD yang Kinerjanya

Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina” pada tahun 2016 dengan capaian

27,48% yaitu realisasi sebesar 14,29% dari target 52,00%, dan satu IKU belum ada

realisasinya yaitu IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 3”. Ringkasan

capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:


iv

No Indikator Kinerja Program Satuan Target Realisasi Capaian (%)

Sasaran Program 1

Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi

1 Perbaikan Tatakelola Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional

% 45,00 68,63 152,50

2 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern

% 100,00 100,00 100,00

3 Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian Kepada Aparat Penegak Hukum

% 60,00 100,00 166,67

Sasaran Program 2

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah/Korporasi

1 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)

% 10,00 - -

2

Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina

% 52,00 14,29 27,48

3 Persentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BLUD yang Dibina

% 14,00 25,00 178,57

Sasaran Program 3

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

1 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2)

% 10,00 10,00 100,00

2 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 1)

% 100,00 100,00 100,00


% 90,00 110,00 122,23

Sasaran 4

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis Dalam Pengawasan BPKP

Persepsi Kepuasan Layanan Kesesmaan (skal likert 1-10)

skala 7,00 7,97 133,86


BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7

tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi

Bengkulu memiliki kewajiban untuk melaporkan kinerja tahunannya melalui suatu

Laporan Kinerja (LKj) tingkat unit kerja. Laporan tersebut pada intinya melaporkan

capaian kinerja atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun

dibandingkan dengan target-target yang ditetapkan. Capaian kinerja tersebut dapat

dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk dapat memberikan masukan bagi

pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Evaluasi atas pencapaian kinerja tersebut

tentunya dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, kebijakan pengawasan

tahunan, dan sumber daya yang tersedia di unit organisasi.

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu sebagai salah satu unit pelaksana BPKP di

daerah memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang telah mengalami beberapa kali

perubahan. Terakhir, Tugas dan fungsi BPKP diatur dalam Peraturan Presiden

Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Menurut Peraturan Presiden tersebut, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan

pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas

keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang

bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan

penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan

kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;

2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan

lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban

akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran

keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain

yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah

dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya

http://www.lakip.do.am/peraturan/Inpres_7-1999_AKIP.pdf

http://www.lakip.do.am/peraturan/Inpres_7-1999_AKIP.pdf


terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat

dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/

daerah;

3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset

negara/daerah;

4. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern,

dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/

kebijakan pemerintah yang strategis;

5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau

kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas

penyesuaian harga, audit klaim, audit investigasi terhadap kasus-kasus

penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit

penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli,

dan upaya pencegahan korupsi;

6. Pengkoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap

akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-

sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;

7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;

8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan

sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah

daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan

atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai

peraturan perundang-undangan;

9. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan

fungsional auditor;

10. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang

pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;

11. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil

pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan Negara

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

12. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di

BPKP; dan


13. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum,

ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan,

hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Selain tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, BPKP juga memiliki peran dalam

pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sebagaimana

dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu:

1. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan

tertentu yang meliputi:

a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral, yaitu kegiatan yang dalam

pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga atau

pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasan oleh Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah

Daerah karena keterbatasan kewenangan;

b. Kegiatan Kebendaharaan Umum Negara berdasarkan penetapan oleh

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Khusus dalam

rangka pelaksanaan pengawasan intern atas kegiatan kebendaharaan umum

negara, Menteri Keuangan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait

dengan instansi pemerintah lainnya;

c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan Presiden.

2. Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

3. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan Menteri

Keuangan kepada Presiden;

4. Penyampaian ikhtisar laporan hasil pengawasan yang bersifat nasional (dari hasil

pengawasan BPKP dan APIP lainnya).

Di samping itu, menurut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang

Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan

Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, BPKP

mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan

penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran

negara/daerah, meliputi kegiatan:

1. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai;

2. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada

Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar;

3. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;

4. Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/ daerah;


5. Audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang kemaritiman,

ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan;

6. Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/ daerah;

7. Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem

pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal

korupsi;

8. Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan

negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif;

9. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan

pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.

B. Aspek Strategis Organisasi

Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu memiliki tugas untuk melakukan pengawasan

intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, sebagai

pembina penyelenggaraan SPIP bagi seluruh instansi pemerintah di daerah, dan

meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Pemda. Adanya pergeseran

paradigma auditor internal telah memengaruhi perubahan peran auditor internal di

Indonesia. Peran auditor internal telah berubah menjadi sebuah institusi yang

melaksanakan peran “assurance” dan “consulting” bagi stakeholdersnya. Kegiatan

BPKP selain dipengaruhi adanya pergeseran paradigma tersebut, juga sangat

tergantung pada perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan

paradigma baru, BPKP harus dapat menunjukkan prestasi melalui unjuk kerja yang

optimal sehingga peran BPKP di daerah semakin nyata dalam membantu

Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal dalam menyelesaikan permasalahan-

permasalahan tata kelola kepemerintahan yang dihadapi.

Dalam upaya mewujudkan peran sesuai amanat PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP,

Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu lebih mengedepankan aspek pencegahan,

dengan lebih menekankan membangun sistem yang mampu mencegah atau

memudahkan deteksi adanya kecurangan/penyimpangan. Dua peran utama yang

dilakukan adalah peran assurance dan consulting bagi stakeholders untuk

memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan

pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara

dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jasa assurance dilakukan

melalui audit, reviu, evaluasi dan pemantauan, sedangkan consulting antara lain

berupa sosialisasi, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan

konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.


Sementara itu, kerangka kebijakan pengawasan BPKP diarahkan untuk mencapai

sasaran terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan

terpercaya, mencapai terwujudnya penguatan kebijakan sistem pengawasan intern

pemerintah, penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional,

kebijakan dalam penerapan pengawasan intern yang independen, profesional dan

sinergis serta kebijakan penerapan sistem manajemen kinerja pembangunan

nasional yang efisien dan efektif. Untuk itu, BPKP memiliki strategi pengawasan

dalam kurun waktu 2015-2019 yang berfokus pada peningkatan kualitas hasil

pengawasan terhadap isu-isu strategis melalui penguatan SPIP, penguatan

kapasitas APIP, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia BPKP.

C. Kegiatan dan Produk Organisasi

Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu sebagai unit eselon II berkewajiban

melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis yang telah ditetapkan guna mendukung

program BPKP secara nasional. Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu memfasilitasi

pelaksanaan beberapa produk unggulan yang bermanfaat bagi pembenahan

manajemen pemerintahan di daerah dan melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis,

antara lain:

1. Pengawasan atas kegiatan lintas sektoral

2. Pengawasan atas permintaan stakeholders

3. Pengawasan atas permintaan Presiden

4. Pengawasan atas Proyek PHLN

5. Pembinaan penyelenggaraan SPIP

6. Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara

7. Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL

8. Pengawasan Penerimaan Negara

9. Bimtek/asistensi penyusunan LKPD

10. Pengawasan atas kinerja pelayanan publik

11. Bimtek/asistensi GCG/KPI BUMD

12. Pengawasan atas kinerja BUMD

13. Bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD

14. Sosialisasi Program Anti Korupsi

15. Bimtek/asistensi implementasi FCP

16. Kajian pengawasan

17. Audit investigasi atas Hambatan Kelancaran Pembangunan, Klaim, dan

Penyesuaian Harga


18. Audit investigasi, Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dan Pemberian

Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik

19. Audit investigasi atas permintaan instansi lainnya

20. Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat

21. Peningkatan Kapabilitas APIP.

D. Struktur Organisasi

Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu merupakan instansi vertikal BPKP di daerah.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala BPKP berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat,

Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi

Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi

Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi

Maluku, dan Provinsi Papau. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara

efektif, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu memiliki struktur organisasi sebagai

berikut:

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

Catatan:------ = Penugasan JFA melalui Bidang Pengawasan/Teknis


Dalam upaya mencapai tujuan organisasi, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

didukung oleh komponen-komponen dukungan, sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi

Bengkulu per 31 Desember 2016, didukung sumber daya manusia sebanyak 84

orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1

Sumber Daya Manusia Per 31 Desember 2016

Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

0

5

10

15

20

25

30

35

40

IV

III

II

No Uraian Golongan

Jumlah Pendidikan

Jumlah IV III II S2 S1 DIII SLTA

1 Struktural 2 3 - 5 1 4 - - 5

2 PFA 12 39 8 59 3 44 12 - 59

3 Calon PFA - - - - - - - - -

4 Prakom - 2 - 2 - 1 - 1 2

5 Arsiparis - 2 - 2 - 1 - 1 2

6 Analis Kepegawaian

- 1 - 1 - 1 - - 1

7 PFU - 14 1 15 - 6 - 9 15

Jumlah 14 61 19 84 4 57 12 11 84


Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai menurut Jabatan

Jabatan Jumlah (orang)

Struktural • Eselon II 1 • Eselon III 1 • Eselon IV 3

Pejabat Fungsional Auditor • Pengendali Teknis 12 • Ketua Tim 8 • Anggota Tim 39

Pejabat Fungsional Pranata Komputer 2

Pejabat Fungsional Arsiparis

Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian 2 1

Pejabat Fungsional Umum 15

Total 84

0

5

10

15

20

25

30

35

40

S2

S1

DIII

SLTA


Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

2. Keuangan

Dana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi

Bengkulu yang bersumber dari DIPA seluruhnya sebesar Rp19.496.073.000,00

dengan realisasi sebesar Rp18.703.877.580,00 atau 95,94%, dengan rincian

jumlah anggaran dan realisasi anggaran serta sumber dana tahun 2016 dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Anggaran dan Realisasi Tahun 2016

Jenis Belanja Anggaran 2016

Rencana (Rp) Realisasi (Rp) %

Belanja Pegawai 12.685.070.000,00 12.209.726.654,00 96,25

Belanja barang 6.711.003.000,00 6.394.250.926,00 95,28

Belanja Modal 100.000.000,00 99.900.000,00 99,90

Jumlah 19.496.073.000,00 18.703.877.580,00 95,94

Di samping itu, dalam pelaksanaan penugasan di luar rencana kerja tahunan

atau berdasarkan permintaan stakeholder didukung oleh dana penugasan yang

bersumber dari stakeholder terkait. Realisasi dana penugasan dari pihak ketiga

tersebut sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp307.883.450,00.

1% 1% 4%

14%

10%

47%

2%

2%

1%

18%

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Pengendali Teknis

Ketua Tim

Anggota Tim

Pejabat Fungsional PranataKomputer


3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP

Provinsi Bengkulu meliputi tanah, bangunan, kendaraan dinas,

inventaris/peralatan kantor, dan perlengkapan lainnya, dapat dilihat pada tabel

dibawah ini:

Tabel 1.4 Daftar Sarana dan Prasarana

No Uraian Nilai (Rp)

1 Tanah 2.301.893.000,00

2 Peralatan dan Mesin 4.966.023.497,00

3 Gedung dan Bangunan 10.679.388.794,00

4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 230.800.000,00

5 Aset Tetap Lainnya 24.962.000,00

6 Akumulasi Penyusutan (5.759.702.236,00)

Jumlah 12.443.365.055,00

Sarana dan prasarana tersebut di atas telah cukup memadai guna mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi, serta nilainya telah memperhitungkan akumulasi

penyusutan. Tanah dan bangunan diperuntukkan sebagai bangunan kantor

Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dan rumah negara. Selain ruang untuk

bekerja, bangunan kantor dilengkapi dengan sarana/ruang untuk poliklinik,

perpustakaan, arsip, aula, koperasi, sarana ibadah dan kantin.

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja (LKj) memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja

Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu selama tahun 2016. Capaian kinerja tahun

2016 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebagai tolok

ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap target

kinerja memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja

(performance gap) yang dijadikan sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa

datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perwakilan BPKP

Provinsi Bengkulu Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Perwakilan BPKP

Provinsi Bengkulu Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :


Gambar 1.6 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sebagai auditor intern pemerintah, BPKP melaksanakan tugas dan fungsinya di

bidang pengawasan intern untuk mendukung keberhasilan pembangunan sebagaimana

telah diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019. Oleh karena itu, arah kebijakan strategis,

kerangka regulasi serta kerangka kelembagaan BPKP difokuskan untuk memberikan

kontribusi kepada pemerintah dalam mencapai keberhasilan sasaran pembangunan yang

dicita-citakan selama lima tahun ke depan.

Untuk itu, BPKP merancang strategi pengawasan ke dalam empat fokus atau dimensi

sebagai respon terhadap kompleksitas isu pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Pengawalan Pembangunan Nasional

Pengawalan Pembangunan Nasional diarahkan untuk memastikan diterapkannya

tata kelola yang baik dalam pencapaian target-target pembangunan nasional,

memberikan early warning dan solusi terhadap permasalahan yang mungkin

menghambat jalannya pembangunan, serta menyediakan informasi yang mutakhir

dan akurat bagi pengambilian keputusan Presiden.

2. Peningkatan Ruang Fiskal

Pengawasan intern diarahkan antara lain untuk memastikan efektivitas kegiatan

peningkatan ruang fiskal dari sektor penerimaan negara/daerah. Kegiatan

pengawasan difokuskan pada kegiatan dalam rangka optimalisasi penerimaan

negara/daerah yang berasal dari sektor perpajakan, kepabean, dan PNBP.

3. Pengamanan Aset Negara/Daerah

Pengawasan atas pengamanan aset negara/daerah diarahkan untuk memastikan

efektivitas pengamanan terhadap aset-aset negara. Kegiatan pengawasan

difokuskan pada kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan

negara/daerah, perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian

keterangan ahli, upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan kualitas manajemen

aset negara/daerah, permasalahan terkait aset sebagaimana hasil audit BPK-RI.

4. Peningkatan Governance System

Pengawasan atas peningkatan governance system diarahkan untuk memastikan

efektivitas SPIP dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan


negara/daerah/desa/BUMN/D. Kegiatan pengawasan diarahkan pada peningkatan

kualitas laporan keuangan pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah

yang memperoleh opini disclaimer dari BPK-RI, dan peningkatan tata kelola yang

baik pada BUMN/BUMD.

Sebagai alat untuk mengelola sumber daya yang terbatas dalam rangka mengeksekusi

strategi pengawasan tersebut, maka Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu menyusun

rencana jangka menengah berupa Rencana Strategis (Renstra) periode 2015-2019

dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014

tentang Pedoman Penyusunan Renstra K/L.

A. Rencana Strategis 2015-2019

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu telah menetapkan Rencana Strategis

BPKP 2015-2019 dalam Surat Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

Nomor KEP- Tangga144/PW06/1/205 tanggal 28 Mei 2015. Rencana Strategis

(Renstra) BPKP tersebut merupakan dokumen perencanaan pengawasan periode

2015-2019 yang berisi visi yaitu keadaan umum yang diinginkan pada akhir tahun

2019 atau setelahnya, misi atau rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi, strategi atau program-program indikatif untuk

mencapai visi dan misi. Dalam kaitannya dengan dokumen perencanaan tersebut,

Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu menetapkan beberapa sasaran dan program

beserta kegiatan-kegiatan yang mendukung rencana strategis BPKP.

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan. Visi harus

bersifat praktis, realistis untuk dicapai, dan memberikan tantangan serta

menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai BPKP untuk mewujudkannya.

Visi :

Komitmen yang terkandung dalam pernyataaan visi tersebut adalah :

a. Auditor Internal Pemerintah RI

BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah RI merupakan visi yang strategis

dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik in fact maupun in

Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional


appearance terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu kementerian,

lembaga dan pemerintah daerah dan korporasi. Dengan demikian, informasi

yang dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan oleh BPKP diharapkan

bersifat obyektif, tidak bias, dan tidak diintervensi oleh pihak lain.

Terdapat dua hal penting dalam frase auditor internal pemerintah RI yaitu audit

intern dan auditor pemerintah RI.

1) Audit Intern

Peran BPKP dalam melaksanakan pengawasan intern memiliki dua sifat

aktivitas yaitu sebagai pemberi jasa assurance, dan pemberi jasa

consultancy diperoleh dengan pendekatan yang sistematis dan

metodologis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas

pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance. Untuk program

atau kebijakan pembangunan nasional, pengawasan intern BPKP

menuntut penerapan pendekatan evaluasi (riset sosial) untuk

menghasilkan rekomendasi perbaikan atas ketiga hal tersebut.

2) Auditor Pemerintah RI

Sebagai auditor pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan telinga

Presiden yang difungsikan untuk melihat dan mendengar secara langsung

fakta lapangan dan memberikan respon berupa informasi assurance

melalui suatu sistem pengawasan, dalam hal ini sistem informasi

akuntabilitas.

BPKP mengemban amanah dan tanggungjawab yang besar karena

dituntut mampu mendeteksi berbagai potensi kelemahan maupun

penyimpangan di bidang keuangan negara.

b. Auditor Berkelas Dunia

Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor internal

berkelas dunia, yaitu :

1) Aspek SDM

Sumber daya manusia (SDM) BPKP wajib menerapkan due professional

care dalam setiap pelaksanaan penugasan pengawasan dan wajib

memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan.


2) Aspek Organisasi

Setiap auditor BPKP memiliki keahlian dan kapasitas yang memadai dalam

melakukan koordinasi dan kerjasama tim, paham atas budaya organisasi

serta sistem dan proses yang berlaku di BPKP. BPKP berkomitmen dan

selalu mengupayakan peningkatan kompetensi dalam berbagai bidang

terkait, sehingga meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi

masalah dan solusinya serta perubahan peraturan terkait dan standar baru

di bidang pengawasan.

3) Aspek Produk

Bahwa kualitas hasil pengawasan BPKP baik yang berupa assurance

maupun consultancy harus mempunyai daya ungkit (leverage) yang cukup

signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintah dan program

pembangunan.

c. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Pengawasan BPKP dilakukan untuk merespon permasalahan yang

mengemuka pada pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden

atau masyarakat luas.

2. Pernyataan Misi

Misi merupakan jalan pilihan untuk menuju masa depan. Misi menjabarkan lebih

lanjut visi dan berisi pernyataan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai

visi.

Misi:

a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna

Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang

Bersih dan Efektif

b. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah yang Efektif; dan

c. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah

yang Profesional dan Kompeten


Penjelasan dari masing-masing misi adalah sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola

Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif.

Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat

BPKP. Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung

tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.

b. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang

Efektif.

Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam rangka

mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan

pembangunan, dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang dapat

memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien,

diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang aman

dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun

2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP

diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

c. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional

dan Kompeten.

Sebagai salah satu unsur penting SPIP, Lingkungan Pengendalian

mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan

memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan

kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan organisasinya.

Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melalui

perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif.

Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat pengawasan intern diperlukan

kapabilitas untuk menjamin tugas dan fungsinya.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. BPKP

menetapakan tiga tujuan untuk mengejawantahkan visi dan misi yang telah

ditetapkan, yaitu :


a. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Nasional yang Bersih dan Efektif.

b. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah.

c. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan

Kompeten.

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis dalam rumusan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

Tahun 2015-2019 merupakan indikator pencapaian tujuan strategis. Sasaran

strategis merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dari tujuan dan

mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan,

dengan uraian sebagai berikut :

a. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional.

b. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian,

Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas

Pembangunan Nasional.

c. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian,

Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi.

5. Sasaran Program

Sasaran program adalah hasil yang akan dicapai dari program dalam rangka

pencapaian sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. Sasaran

program mencerminkan berfungsinya output yang telah direncanakan

pelaksanaannya selama tahun 2016. Empat sasaran program yang ingin dicapai

oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Program dan Kegiatan

No. SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN

1 Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi

1. Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP

2 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah/Korporasi


3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P


4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis pengawasan BPKP

4. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

5. Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan ketatausahaan


6. Indikator Kinerja Utama

Setiap program dan kegiatan dalam Renstra selanjutnya dinyatakan dalam suatu

indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka

waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakterisitik

kualitatif tersebut keberhasilan pencapaian program dan kegiatan akan dapat

dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (outcome),

sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran

(output). Penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan

tujuan program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut.

Indikator kinerja utama Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu merupakan indikator

kinerja outcome, yang menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi

Bengkulu dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan

SPIP. Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur keberhasilan

sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan

indikator keluaran (output).

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Sasaran Program

No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Sasaran Program 1


1 Perbaikan Tatakelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional

% 45,00 68,63 152,50

2 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi

% 100,00 100,00 100,00

3 Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum

% 60,00 100,00 166,67

Sasaran Program 2

Meningkatkan Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah/Korporasi


% 10,00 - -

2 Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimalnya Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina

% 52,00 14,29 27,48

3 Persentase BLUD yang Kinerjanya Minimalnya Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina

% 14,00 25,00 178,57

Sasaran 3



% 10,00 10,00 100,00

2 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 1) % 100,00 100,00 100,00


% 100,00 110,00 122,23

Sasaran 4


Persepsi Kepuasan Layanan Kesesmaan (skala likert 1-10)

skala 7,00 7,97 113,86


7. Program dan Kegiatan

BPKP melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program dan kegiatan dalam

lima tahun mendatang didasarkan pada mandat Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008, dan peraturan perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Instruksi

Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga untuk mencapai sasaran

dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat

yang dikoordinasikan oleh Kementerian/Lembaga. Dengan mempertimbangkan

restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas bahwa setiap Lembaga

Pemerintah Non Departemen (LPND) menggunakan satu program teknis yang

spesifik untuk LPND tersebut dan satu atau beberapa program generik, BPKP

menetapkan tiga program teknis dan satu program generik. Dari ketiga program

tersebut disusun kegiatan-kegiatan teknis terkait. Perwakilan BPKP Provinsi

Bengkulu sebagai unit eselon II berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan teknis

yang telah ditetapkan. Kegiatan teknis tersebut dalam praktiknya akan

dilaksanakan melalui sub kegiatan berupa:

1) Pengawasan atas kegiatan lintas sektoral

2) Pengawasan atas permintaan stakeholders

3) Pengawasan atas permintaan Presiden

4) Pengawasan atas Proyek PHLN

5) Pembinaan penyelenggaraan SPIP

6) Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara

7) Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL

8) Pengawasan penerimaan negara

9) Bimtek/asistensi penyusunan LKPD

10) Pengawasan atas kinerja pelayanan publik

11) Bimtek/asistensi GCG/KPI BUMD

12) Pengawasan atas kinerja BUMD

13) Bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD

14) Sosialisasi Program Anti Korupsi

15) Bimtek/asistensi implementasi FCP


16) Kajian Pengawasan

17) Audit investigasi atas Hambatan Kelancaran Pembangunan, Klaim, dan

Penyesuaian Harga

18) Audit investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan

Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik

19) Audit investigasi atas permintaan instansi lainnya

20) Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat

21) Peningkatan Kapabilitas APIP

Sedangkan kegiatan generik sebagai dukungan manajemen berupa:

1) Pelayanan gaji, honorarium dan tunjangan

2) Pelayanan operasional perkantoran

3) Penyusunan rencana kerja/teknis

4) Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian

5) Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan

6) Penyuluhan dan penyebaran informasi

7) Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan

8) Pembinaan dan penilaian Jabatan Fungsional

9) Pengumpulan data untuk mendukung PASs

10) Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen di internal BPKP

11) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kedinasan

B. Perjanjian Kinerja 2016

Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluru anggota organisasi

untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap program dan kegiatan yang

dilakukan. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Perwakilan BPKP Provinsi

Bengkulu memiliki Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016 yang merupakan bentuk

perjanjian Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu kepada Kepala BPKP pada

tanggal 22 Januari 2016. Perkin tersebut berisi kesanggupan untuk mewujudkan

target kinerja tahunan dan mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun

kegagalan pencapaiannya.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2016 Perwakilan BPKP

Provinsi Bengkulu selain memenuhi target Perjanjian Kinerja (Perkin) tersebut juga

melaksanakan kegiatan teknis pengawasan di luar Perkin serta kegiatan dukungan

yang merupakan penugasan khusus dari BPKP Pusat dan Unit Eselon II lain serta


tugas-tugas pendampingan lainnya sesuai permintaan dari stakeholders di daerah

yang tidak dapat diprekdiksi sebelumnya. Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP

Provinsi Bengkulu Tahun 2016 secara ringkas adalah sebagai beriktu:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

No. Indikator Kinerja Satuan Target

Sasaran Program 1



% 45,00


% 100,00


% 60,00

Sasaran Program 2


1 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) % 10,00


% 52,00


% 14,00

Sasaran 3


1 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2) % 10,00

2 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 1) % 100,00

3 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1) % 100,00

Sasaran 4


Persepsi Kepuasan Layanan Kesesmaan (skala likert 1-10) skala 7,00


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam penyusunan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu tahun 2016

dilakukan pengumpulan data kinerja yang melibatkan seluruh bagian/koordinator

pengawasan kelompok fungsional auditor. Data kinerja yang dikumpulkan berupa target

dan realisasi kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu beserta uraian rinci kinerja,

target, dan realisasi keuangan, target dan realisasi pengunaan sumber daya manusia,

serta informasi lain yang terkait dengan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu tahun

2016. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk memperoleh data kinerja yang akurat,

lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam

rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip keseimbangan manfaat dan biaya

serta efisiensi dan efektivitas.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja

untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian

kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian

target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di

masa yang akan datang.

A. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu tahun 2016

merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan. Pengukuran

dilakukan terhadap capaian kinerja output dan capaian kinerja outcome dibandingkan

dengan target yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2016.

BPKP telah merumuskan sasaran program dengan keberhasilan kinerja diukur

berdasarkan kinerja sasaran program pendukungnya. Capaian sasaran program

diindikasikan dengan capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu indikator yang

secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran program. Pengukuran capaian

kinerja sasaran program meliputi identifikasi atas realisasi IKU dan membandingkan

dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terhadap perkembangan

capaian IKU dan efisiensi penggunaan sumber dana dalam mencapai kinerja IKU.

Capaian IKU dan capaian output disajikan dalam tabel sebagai berikut:


Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program

No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Sasaran Program 1



% 45,00 68,63 152,50


% 100,00 100,00 100,00


% 60,00 100,00 166,67

Sasaran Program 2



% 10,00 - -


% 52,00 14,29 27,48


% 14,00 25,00 178,57

Sasaran 3



% 10,00 10,00 100,00

2 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 1) % 100,00 100,00 100,00


% 100,00 110,00 122,23

Sasaran 4


Persepsi Kepuasan Layanan Kesesmaan (skala likert 1-10)

skala 7,00 7,97 113,86

Tabel 3.2 Capaian Output

Sasaran Kegiatan indikator Kinerja

Ouput Satuan Target Realisasi

Capaian (%)


Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalin intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP

Rekomendasi Hasil Pengawasan

Rekomendasi 138 138 100


Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI Pemda/Korporasi


Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI


Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P


Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP

Rekomendasi 3 3 100

Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis

Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

Jumlah layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan 80 80 100

Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesemaan

Tersedianya alat pengelolaan data BPKP

M2 50 50 100

B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Program 1

Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan

Keuangan Negara/Korporasi

Sasaran strategis yang pertama dari Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

tahun 2015-2019 adalah “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan dan Penggunaan Nasional” dengan sasaran program “Perbaikan

Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan

Negara/Korporasi ”.

Pencapaian kinerja sasaran program “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas

Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi” diukur dengan tiga IKU,

yaitu “Perbaikan tatakelola manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan

program nasional”, “Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen

risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi”, dan “Penyerahan hasil


pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum”.

Sasaran program perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan

keuangan negara/korporasi terkait dengan tujuan pertama BPKP dalam rencana

strategis tahun 2015-2019 yaitu peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan

keuangan dan pembangunan nasional yang bersih dan efektif.

Sasaran program ini diukur menggunakan tiga indikator kinerja utama (IKU) yaitu:

1. Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan

Program Nasional, diukur dengan menghitung jumlah perbaikan hasil tindak

lanjut dibandingkan dengan jumlah rekomendasi. Pengukuran IKU dihitung

sebagai berikut:

Uraian capaian kinerja IKU 1 sasaran program “Perbaikan Pengelolaan Program

Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi” sama dengan

IKU sasaran strategisnya.

Realisasi tahun 2016 IKU ini adalah sebanyak tindak lanjut dari Rekomendasi

Hasil Pengawasan atau dengan perhitungan sebagai berikut :

Bidang Rekomendasi Hasil Tindak

Lanjut (%)

IPP 43 31 72,09

APD 59 39 66,10

Jumlah 102 70 68,63

Realisasi indikator kinerja sasaran program “Perbaikan tata kelola, manajemen

risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional” sampai dengan

tahun 2016 adalah sebesar 68,63% dari target tahun 2016 sebesar 45%.

2. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan

Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi, diukur dengan menghitung jumlah

laporan yang diserahkan ke korporasi dibandingkan dengan jumlah permintaan

(penugasan atas permintaan). Pengukuran IKU dihitung sebagai berikut:

Jumlah Perbaikan Hasil Tindak Lanjut

% Capaian IKU = X 100% Jumlah Rekomendasi

Jumlah Laporan Yang Diserahkan ke Korporasi

% Capaian IKU = Jumlah Permintaan X 100%


Realisasi tahun 2016 IKU ini adalah sebanyak laporan yang diserahkan ke

korporasi atau dengan perhitungan sebagai berikut :

Bidang Permintaan (PP) Laporan yang diserahkan ke

korporasi (%)

AN 31 31 100,00

Jumlah 31 31 100,00

Realisasi indikator kinerja sasaran program “Persentase tindak lanjut

rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan

korporasi” sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 100,00% dari target tahun

2016 sebesar 100%.

3. Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum

(APH), diukur dengan menghitung jumlah laporan yang diserahkan ke APH/K/L

Pemerintah Daerah/Korporasi dibandingkan dengan jumlah permintaan

penugasan. Pengukuran IKU dihitung sebagai berikut:

Realisasi tahun 2016 IKU ini adalah sebanyak laporan yang diserahkan ke

Aparat Penegak Hukum (APH) atau dengan perhitungan sebagai berikut :

Bidang Permintaan (PP) Laporan yang

diserahkan Ke APH

(%)

Investigasi 39 39 100

Jumlah 39 39 100

Realisasi indikator kinerja sasaran program “Penyerahan hasil pengawasan

keinvestigasian kepada aparat penegak hukum” sampai dengan tahun 2016

adalah sebesar 100% dari target tahun 2016 sebesar 60%.

Dari hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa semua IKU yang mendukung

sasaran program telah mencapai target.

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

menghasilkan output berupa rekomendasi hasil pengawasan sebanyak 138

rekomendasi atau 100% dari target sebanyak 138 rekomendasi hasil

pengawasan.

Sasaran strategis ini didukung dengan dana sebesar Rp2.533.243.100,00 atau

Jumlah Laporan Yang Diserahkan ke APH

% Capaian IKU = Jumlah Permintaah Penugasan X 100%


97,64% dari anggaran sebesar Rp2.614.825.000,00 dan SDM sebanyak 8.122

OH atau 56,96% dari rencana sebanyak 14.259 OH.

Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP memberikan jasa

assurance dan consulting dalam bidang tata kelola, manajemen risiko, dan

pengendalian intern pengelolaan program nasional dapat diuraikan, antara lain

sebagai berikut:

1. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat;

a. Dalam rangka monitoring dan evaluasi program kegiatan prioritas nasional

pada BNN RI tahun 2016, Kepala BNN Provinsi Bengkulu melakukan

koordinasi kepada BNN Pusat terkait persetujuan pelaksanaan kegiatan

peningkatan kemampuan (capacity building) bagi petugas pelaksana

rehabilitas milik instansi pemerintah tahap selanjutnya, melaksanakan kegiatan

TOT pemberdayaan bidang P4GN di lingkungan masyarakat rawan

penyalahgunaan narkoba, workshop pemberdayaan anti narkoba di lingkungan

pendidikan, TOT pemberdayaan bidang P4GN di lingkungan pendidikan,

pembinaan teknis pemberdayaan masyarakat anti narkoba, dan monitoring

dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan

jadwal yang telah ditentukan.

b. Pelaksanaan program di Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Kepala

Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu menginstruksikan petugas operator

bidang pendataan dan informasi melalui PLKB yang ada di setiap wilayah di

Provinsi Bengkulu untuk melakukan up date data terkait fasilitas kesehatan

(Faskes) yang telah bekerja sama dengan BPJS dan melakukan pembaharuan

data tersebut ke dalam Aplikasi SIM BKKBN.

c. Dalam rangka perbaikan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan di DPTK,

dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tengah menyampaikan secara resmi

dan tertulis Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 279 Tahun

2013 tentang Penetapan Wilayah Kerja Puskesmas dan Kriteria

Puskesmas serta Kriteria desa di Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah

kepada Kementerian Kesehatan.

2) Kepala Dinas Kesehatan Kaur melakukan sosialisasi mengenai

pencegahan dan penyembuhan kasus penyakit menular kepada

masyarakat.


2. Bidang Pengawasan Akuntan Negara;

a. Pelaksanaan assessment GCG pada BUMD Kabupaten/Kota, BUMD melalui

penyusunan pedoman tata kelola perusahaan (code of corporate governance),

corporate plan dan RKAP perusahaan.

b. Langkah-langkah strategis yang dilaksanakan dalam rangka evaluasi internal

control BUMD, adalah:

1) Menyampaikan permasalahan penjualan oleh pengecer di atas Harga

Eceran Tertinggi (HET) kepada Dinas Perdagangan;

2) Menyampaikan permasalahan kelebihan stok pupuk urea bersubsidi di

gudang pengecer Gapoktan kepada Dinas Pertanian;

3) Mengkomunikasikan secara jelas rencana jangka panjang serta RKAP;

4) Melakukan sosialisasi tujuan perusahaan kepada semua karyawan;

5) Menyusun job description untuk tiap-tiap jabatan;

6) Memberlakukan formulir bernomor urut tercetak.

c. Evaluasi kinerja PDAM Kabupaten/Kota, menyampaikan langkah-langkah

strategis yang perlu dilakukan yaitu:

1) Menetapkan SK Direktur mengenai jabatan, tugas dan tanggung jawab

masing-masing pegawai di lingkungan PDAM Tirta Raflesia Kabupaten

Bengkulu Tngah, bagian teknik melakukan uji pengawasan kualitas air

minum sehingga dapat diinformasikan kepada pelanggan bahwa kualitas

air minum PDAM sudah seuai standar kesehatan;

2) Menyusun RKAP PDAM Tirta Dharma Kaupaben Rejang Lebong yang

dilengkapi dengan proyeksi neraca tahun berikutnya sesuai dengan

Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang

Pedoman Akuntansi PDAM;

3) PDAM Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara berkoordinasi

dengan Dispenda tentang besaran jumlah pajak air minum permukaan

sehingga tidak terjadi penunggakan pajak daerah;

4) Menginstuksikan Tim SPI untuk menindaklanjuti sambungan ilegal dan

memberikan sanksi yang tegas kepada pegawai PDAM Tirta Dharma Kota

Bengkulu yang bekerja tidak sesuai aturan;

5) PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu menginventarisir pelanggan yang tidak

mendapat air kemudian membuat aturan khusus tertulis mengenai

permasalahan tersebut.


3. Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

a. Dalam hal perbaikan pelaksanaan penyerapan anggaran pemerintah daerah,

Kepala Daerah telah melakukan langkah-langkah, sebagai berikut:

1) Bupati Bengkulu Utara menginstruksikan Inspektur Kabupaten Bengkulu

Utara untuk secara berkala melakukan evaluasi penyerapan anggaran,

sehingga dapat mengambil langkah-langkah cepat dan tepat untuk

mengatasi setiap kendala dan hambatan yang dapat menghambat

penyerapan anggaran;

2) Bupati Bengkulu Tengah menginstruksikan kepada seluruh Kepala SKPD

untuk mengeksekusi belanja modal sesuai peruntukkannya dengan

memperhatikan/mengikuti prosedur yang berlaku.

b. Dalam hal evaluasi terhadap penyusunan dan penetapan APBD:

1) Gubernur Provinsi Bengkulu melaksanakan proses penyusunan dan

pembahasan APBD sesuai dengan ketentutan yang berlaku, bersama-

sama dengan DPRD Provinsi Bengkulu melakukan pembahaan KUA-PPAS

dan penyusunan APBD secara tepat waktu dengan mengutamakan

pembangunan untuk masyarakat Bengkulu;

2) Bupati Bengkulu Utara menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku

koordinator TAPD untuk menyusun jadwal tahapan penetapan APBD

sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan

dijadikan untuk acuan dalam tahapan penetapan APBD.

c. Dalam hal reviu RKA pada Pemerintah Daerah Provinis Bengkulu dan

Kabupaten Mukomuko, telah dilakukan langkah-langkah perbaikan, sebagai

berikut:

1) Inspektur Provinsi Bengkulu melakukan pemantauan terhadap finalisasi

RPJMD Provinsi Bengkulu untuk periode 2016-2022 dan hasil reviu RKPD

Provinsi Bengkulu tahun 2017 sehingga bila dimungkinkan terjadi pengaruh

perubahan hasil reviu RKA-SKPD dan RKA-PPKD dapat segera dilakukan

penyesuaian;

2) Inspektur Kabupaten Mukomuko melakukan pemantauan terhadap

finalisasi RPJMD Kabupaten Mukomuko untuk periode 2016-2020

sehingga bila terjadi pengaruh perubahan hasil reviu RKA-SKPD dan RKA-

PPKD dapat segera dilakukan penyesuaian.

d. Dalam pelaksanaan DAK Reimbursment, Bupati Bengkulu Tengah

memerintahkan SKPD untuk menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan

teknis ke PU an untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam


melaksanakan pekerjaan, mengindentifikasi faktor risiko internal dan eksternal

dalam pengelolaan DAK dan langkah penanganan dampak dari risiko,

melakukan reviu dalam rangka pengelolaan DAK pada tingkat kegiatan.

e. Dalam rangka pelaksanaan optimalisasi PAD, adapun langkah-langkah

perbaikan yang dilaksanakan adalah:

1) Gubernur Provinsi Bengkulu menginstruksikan Kepala Dinas Pendapatan

Daerah Provinsi Bengkulu menetapkan target PAD pada APBD Provinsi

Bengkulu berdasarkan potensi PAD atas hasil pendataan di lapangan;

2) Bupati Rejang Lebong memerintahkan Kepala Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong berkoordinasi dengan Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk menyusun Perbup

yang mengatur mengenai tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak

Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan , SPTPD, SKPDKB,

dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dan ayat

(5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

3) Bupati Mukomuko memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah sebagai instansi pemungut pajak daerah

Kabupaten Mukomuko melakukan pendataan potensi terhadap wajib pajak

daerah dan membuat database potensi pajak daerah secara berkala;

4) Bupati Bengkulu Utara memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan

Kabupaten Bengkulu Utara mengoptimalkan potensi pajak hotel dengan

cara mealakukan pemeriksaan pajak hotel dengan tahapan mengusulkan

Perbup Bupati Utara tentang pedoman atau tata cara pemeriksaan pajak

daerah sebagai dasar pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;

5) Bupati Kaur menginstruksikan kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Kaur

untuk membuat mekanisme/prosedur pemutahiran database potensi dan

melakukan pemutahiran database potensi PAD secara berkala.

f. Perbaikan pelaksanaan pengawasan lintas sektoral pembangunan daerah

bidang kesejahteraan rakyat (Program PPM) pada pemerintah daerah dengan

melaksanakan surveilans kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di Kabupaten Kepahiang.


4. Bidang Pengawasan Investigasi

a. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Kepala Kejaksaan Negeri di wilayah

Provinsi Bengkulu, memproses penyimpangan yang terjadi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan uraian

sebagai berikut:

1) Penyimpangan pengadaan benih ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Bengkulu TA. 2015.

2) Penyimpangan perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan

pembangunan gedung RSUD Mukomuko pada Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Mukomuko TA. 2012 dan 2013.

3) Penyimpangan kegiatan pekerjaan pengadaan 1 unit kapal penangkap ikan

12 GT pada Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Kaur TA. 2015.

4) Penyimpangan kegiatan program keluarga harapan (PKH) Kementerian

Sosial RI di Desa Sebayur Jaya Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu

Utara TA. 2011 s.d TA. 2015.

5) Penyimpangan pengadaan tanah untuk tempat pemrosesan akhir (TPA)

sampah di Kabupaten Kepahiang pada Bagian Pemerintah Umum

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang TA. 2014.

6) Penyimpangan dana perluasan sawah di desa Talang Perapat Kecamatan

Seluma Barat Kabupaten Seluma TA. 2013 dan penyimpangan proses

pembangunan unit sekolah baru (USB) SMAN 10 Seluma Desa Padang

Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma TAM 2012.

b. Pemberian keterangan ahli kepada penyidik telah dituangkan dalam Berita

Acara Pemeriksaan maupun di persidangan Tipikor untuk didengar

pendapatnya terkait dengan keahliannya.

c. Melaksanakan sosialisasi prgoram anti korupsi di SMA/SMK se-Kabupaten

Rejang Lebong, dan STAIN Curup sehingga mampu meningkatkan

pemahaman dan kepedulian terhadap pemberantasan korupsi, sehingga

mampu menjauhkan diri dari perilaku-perilaku korupsi.

d. Melaksanakan sosialisasi Fraud Control Plan (FCP) pada PDAM Tirta Dharma

Kota Bengkulu dan RSUD Kota Bengkulu sebagai komitmen dalam upaya-

upaya pencegahan TPK.

e. Kepala Polda Bengkulu dan Kepala Polres di wilayah Provinsi Bengkulu,

memproses penyimpangan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut:

1) Penyimpangan pembangunan unit sekolah baru (USB) SD Air Bang


Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong TA. 2014.

2) Penyimpangan penggunaan penyertaan modal di Kabupaten Rejang

lebong.

3) Penyimpangan penyaluran raskin di Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang

Kabupaten Rejang Lebong.

f. Kepala Dinas PU Kabupaten Kaur melakukan upaya penyelesaian hambatan

jaringan distribusi PLN dengan mengupayakan PT. Arkindo untuk melakukan

pembayaran biaya atas pemasangan tiang listrik sebesar Rp93.148.500,00

sehingga Satker Lisdes Bengkulu dapat melaksanakan pengadaan tiang listrik

pengganti dan pemasangan kembali melalui pelakana pekerjaan yaitu PT.

Shanty Abadi Mandiri.

Sasaran Program 2


Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP melakukan pengawasan intern atas

akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP dalam rangka

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Sejak pergantian

pemerintahan pada tahun 2014, lembaga BPKP menjadi bagian dari Kantor

Kepresidenan, dan perannya dipertajam lagi dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor

192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Instruksi

Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern

dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan

Kesejahteraan Rakyat. Pengawasan intern tidak lagi hanya bertujuan untuk meningkatkan

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, namun lebih luas lagi yaitu mewujudkan

kesejahteraan rakyat.

Sasaran strategis yang kedua dari Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu tahun

2015-2019 adalah “Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas

Pembangunan Nasional” dengan sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan

SPIP Pemda/Korporasi”.

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/Korporasi”

diukur dengan IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi perbaikan penyelenggaraan


SPIP K/L” dengan menghitung jumlah perbaikan hasil tindak lanjut dibandingkan

temuan/saran/rencana tindak penyelenggaraan SPIP”

Pencapaian sasaran program ini diukur menggunakan tiga indikator kinerja kegiatan,

yaitu:

1. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)

Indikator Kinerja Utama (IKU) “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)”

mencerminkan kualitas penyelenggaraan SPIP seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota

yang diharapkan berada pada level 3. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota

diukur dengan menghitung jumlah K/L/P yang mencapai level 3 SPIP dibandingkan

dengan populasi K/L/P yang menjadi mitra unit kerja yang bersangkutan.

Dari 10 pemerintah kabupaten/kota, telah dilakukan assessment terhadap 6

pemerintah kabupaten/kota dengan hasil semua kabupaten/kota masih berada pada

level 1 dan 2 ini berarti tingkat maturitas SPIP yang masih relatif rendah ditingkat

Pemerintah Kabupaten/Kota.

Realisasi indikator kinerja sasaran program “Maturitas SPIP Pemerintah

Kabupaten/Kota (Level 3)” sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 0% dari target

tahun 2016 sebesar 10%. Ini berarti bahwa untuk tahun 2016 tidak ada Pemerintah

Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu yang penyelenggaraan SPIP nya mencapai

level 3.

2. Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina

BUMD dibentuk dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi

daerah. BPKP melakukan pengawasan terhadap BUMD dalam rangka meningkatkan

kinerja agar BUMD berperan optimal sebagai salah satu pemicu kesejahteraan

masyarakat di daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal

berpredikat baik dari BUMD yang dibina” diukur dengan menghitung jumlah BUMD

yang kinerjanya mendapatkan skor minimal baik dibandingkan dengan jumlah BUMD

yang dievaluasi kinerja oleh BPKP pada tahun berjalan.

Realisasi IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari

BUMD yang dibina” sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 14,29% dari target

sebesar 52%. Realisasi tersebut merupakan BUMD yang kinerjanya minimal

berpredikat baik sebanyak 1 BUMD dari 7 BUMD yang dievaluasi.

3. Persentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang Dibina

BLUD dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa

mengutamakan mencari keuntungan, namun tetap memperhatikan efisiensi dan


produktivitas sehingga wajib menerapkan praktik bisnis yang sehat. Undang-Undang

Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengamanatkan Rumah Sakit yang

didirikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis

dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, dengan pengelolaan berbentuk

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Untuk itu, BPKP melakukan pengawasan terhadap BLUD

dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja BLUD.

Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari

BLUD yang dibina” diukur dengan menghitung jumlah BLUD yang kinerjanya

mendapatkan skor minimal baik dibandingkan dengan jumlah BLUD yang dievaluasi

kinerja oleh BPKP pada tahun berjalan.

Realisasi IKU “Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang

dibina” sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 25% dibandingkan dengan target

sebesar 14%. Realisasi tersebut merupakan BLUD yang kinerjanya minimal

berpredikat baik sebanyak 1 BLUD dari 4 BLUD yang dibina.

Dari hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dari 3 IKU yang mendukung sasaran

program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi”, satu IKU telah

mencapai target yaitu indikator kinerja “Persentase BLUD yang kinerjanya minimal

berpredikat baik dari BLUD yang dibina”, dan dua IKU yang tidak mencapai target yaitu

“Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina” dan

“Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)”. Hal tersebut disebabkan:

1) Pegawai BPKP yang melakukan pembinaan SPIP masih banyak yang belum pernah

mengikuti Diklat Implementasi SPIP;

2) Jumlah pegawai Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu masih banyak

yang blum pernah mengikuti sosialisasi dan diklat terkait SPIP;

3) Kurannya komitmen Pimpinan/Kepala Daerah dalam penyelenggaraan SPIP di

wilayah Provinsi Bengkulu;

4) Satuan tugas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah kurang berfungsi karena

terbatasnya dukungan dana.

Untuk mendukung proses kegiatan peningkatan Kualitas Penerapan SPI Pemerintah

Daerah/Korporasi tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu menghasilkan output

berupa rekomendasi sebanyak 34 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti atau 100% dari

target 34 rekomendasi dalam rangka peningkatan SPIP.

Pencapaian sasaran strategis ini didukung dengan dana sebesar Rp845.924.350,00 atau

89,25% dari anggaran sebesar Rp947.817.000,00, dan SDM sebanyak 1.541 OH atau


107,01% dari rencana sebanyak 1.440 OH.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai sasaran program meningkatnya kualitas

penerapan SPIP Pemda/Korporasi, adalah sebagai berikut:

1. Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu telah melakukan kegiatan asistensi SIMDA pada

Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bengkulu dan implementasi SIMDA

Desa pada desa se-Kabupaten di wilayah Provinsi Bengkulu, dalam rangka

mendukung perbaikan penyelenggaran SPIP. Sehingga langkah-langkah perbaikan

yang dapat dilaksanakan, adalah:

a) Melakukan rekonsiliasi data aset, realisasi anggaran, saldo kas di bendahara

pengeluaran dan bendahara umum daerah secara berkala pada tahun anggaran

berjalan;

b) Melaksanakan pendampingan dan monitoring yang efektif agar dapat menerapkan

SIMDA Pendapatan secara komprehensif;

c) Melakukan rekonsiliasi antara SIMDA Pendapatan dan SIMDA Keuangan baik fisik

maupun program;

d) Melakukan koordinasi dengan Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu untuk serah

terima aplikasi Siskeudes, dan monitoring implementasi Siskeudes di wilayah

Kabupaten.

2. Dalam rangka peningkatan pencapaian level maturitas SPIP, langkah-langkah

strategis yang dilaksanakan, adalah:

a) Melakukan sosialisasi atau diseminasi kebijakan dan prosedur kepada seluruh

pegawai;

b) Mengkomunikasikan aturan perilaku kepada seluruh pegawai dalam masing-

masing unit kerja, standar kompetensi jabatan dan uraian tugas, dan

promosi/mutasi pejabat struktural serta pegawai berdasarkan kompetensi

jabatan/pegawai;

c) Menyusun pedoman penilaian risiko (identifikasi risiko) termasuk pengaturan

penilaian risiko pada saat penyusunan perencanaan dan pencapaian tujuan

organisasi;

d) Melakukan pemantauan/evaluasi penerapan aturan perilaku (kode etik) secara

berkala dan terdokumentasi.

3. Dalam pelaksanaan bimbingan teknis GCG PDAM/BUMD, diambil langkah-langkah

strategis, seperti:

a) Menandatangani pernyataan pakta integritas dan menyusun pedoman aturan

perilaku (code of conduct) bagi pegawai di lingkungan PDAM Tirta Ratu Samban


Kabupaten Bengkulu Utara;

b) Menyusun SOP sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan operasional

PDAM Tirta Teabo Emas Kabupaten Lebong yaitu SOP bagian keuangan, SOP

bagian produksi, SOP bagian perencanan, SOP bagian transmisi distribusi dan

kebijakan lainnya yaitu kebijakan pengendalian dokumen dan kebijakan SPI.

4. Atas pelaksanaan verifikasi hibah air pada PDAM Tirta Raflesia Kabupaten Bengkulu

Tengah memberikan rekomendasi sebanyak 363 sambungan rumah yang layak

untuk dibayar oleh Kementerian Keuangan, memberikan teguran tertulis kepada tim

PPHP dan kepada kontraktor untuk mengganti katup searah dan plug kran yang

berbahan dasar kuningan.

5. Pelaksanaan asistensi/bimbingan teknis implementasi SIA (Sistem Informasi

Akuntansi) BLUD, Direktur RSUD menunjuk petugas administrator dan operator SIA

BLUD melalui SK Direktur RSJ Soeprapto Provinsi Bengkulu, meningkatkan

kemampuan pegawai yang terkait dengan penyusunan RBA dengan mengikuti

pelatihan penyusunan RBA, melakukan pencatatan hutang secara tertib, sehingga

saldo hutang dicatat secara up to date.

Sasaran Program 3


Arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP menjadi salah satu pendukung

terwujudnya sasaran pembangunan nasional, yaitu terwujudnya penguatan sistem

pengawasan intern pemerintah melalui:

a. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui peningkatan Internal Auditor

Capability Model (IACM) APIP yang mampu mendorong pemantapan penerapan

sistem pengendalian intern kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi

(K/L/P/K) dan mampu bersinergi dengan APIP lain dalam membangun tata kelola yang

baik (good governance) dan dalam melakukan pengawasan keuangan negara/daerah

dan pembangunan nasional.

b. Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengawasan sinergis bersama-

sama dengan APIP K/L/P/K serta pengawasan yang terintegrasi dengan sistem

perencanaan dan penganggaran untuk mengawal pencapaian sasaran program

pembangunan yang bersifat lintas bidang di RPJMN 2015-2019.

Hasil assessement BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu terhadap 11 APIP menunjukkan

bahwa kapabilitas APIP (sampai tahun 2016) masih belum menggembirakan. Sebanyak


10 APIP atau 90,91% APIP masih berada pada level 1 (initial), 1 APIP atau 9,09%

berada pada level 2 (insfrastructure), dan belum ada APIP yang berada pada level 3.

Sasaran strategis yang ketiga dari Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu tahun

2015-2019 adalah “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada

Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi” dengan sasaran program

“Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemrintah Daerah”.

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah

Daerah” diukur dengan tiga IKU. Satu IKU, yaitu “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi

(Level 1)’ mendukung IKU sasaran strategis “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level

3)”. Dua IKU lainnya, yaitu “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)”,

“Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)”, mendukung IKU sasaran

strategis “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)”.

Berikut diuraikan tiga IKU yang mendukung IKU sasaran program “Meningkatnya

Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Lembaga dan Pemerintah

Daerah serta Korporasi”, yaitu:

1. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)

Indikator “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)” diukur dengan rumus

pengukuran capaian kinerja minimize , sebagai berikut:

(Rencana-(Realisasi-Rencana)) x 100%

Rencana

Berdasarkan hasil evaluasi, satu Pemerintah Provinsi Bengkulu baru mencapai

tingkat kapabilitas APIP level 1 sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, realisasi kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi level 1 adalah

100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

2. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)

Indikator “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)” diukur dengan

rumus pengukuran capaian kinerja maximize , sebagai berikut:

Realisasi x 100%

Rencana

Berdasarkan hasil evaluasi, satu Pemerintah Kota Bengkulu mencapai tingkat

kapabilitas APIP level 2 dari 10 Pemerintah Kabupaten/Kota yang direncanakan

untuk mencapai tingkat kapabilitas APIP level 2. Dengan demikian, realisasi

kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota level adalah 10% dari target yang

ditetapkan sebesar 10%.


3. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)

Indikator “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)” diukur dengan

rumus pengukuran capaian kinerja minimize , sebagai berikut:

(Rencana-(Realisasi-Rencana)) x 100%

Rencana

Berdasarkan hasil evaluasi, 9 Pemerintah Kabupaten/Kota mencapai tingkat

kapabilitas APIP level 1 dari 10 Pemerintah Kabupaten/Kota yang direncanakan

untuk mencapai kapabilitas APIP level 1. Dengan demikian, realisasi kapabilitas

APIP Pemerintah Kabupaten/Kota level 1 adalah 110% dari target yang ditetapkan

sebesar 90%.

Dari hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa semua IKU yang mendukung sasaran

program telah mencapai target.

Untuk mendukung proses kegiatan peningkatan kapabilitas APIP tersebut, Perwakilan

BPKP Provinsi Bengkulu menghasilkan output berupa rekomendasi pembinaan dan

peningkatan kapabilitas APIP sebanyak 3 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti atau

100% dai target 3 rekomendasi dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP.

Pencapaian sasaran strategis ini didukung dengan dana sebesar Rp74.578.000,00 atau

98,80% dari anggaran sebesar Rp75.483.000,00, dan SDM sebanyak 34 OH atau

18,89% dari rencana sebanyak 180 OH.

Langkah-langkah peningkatan kapabilitas APIP yang dihasilkan dari pelaksanaan peran

BPKP sebagai pembina APIP dapat diuraikan, antara lain sebagai berikut:

1. Inspektur Kota Bengkulu telah malakukan perbaikan sesuai dengan area of

improvement (AOI) dan rencana tindak (action plan) yang telah dibuat dalam

meningkatkan kapabilitas APIP ke level 2;

2. Inspektur Kabupaten Bengkulu Tengah memerintahkan tim peningkatan kapabilitas

APIP untuk melakukan percepatan dalam menginput penjelasan atas hasil penilaian

dan usulan perbaikan (action plan).


Sasaran Program 4

Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan

Sasaran program “Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan”

diukur dengan IKU berupa “Persepsi kepuasan layanan kesetmaan” meliputi 4 bidang

layanan yaitu kepegawaian, keuangan, umum, dan kehumasan. Persepsi kepuasan

terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu keadaan ketika keinginan,

harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat terpenuhi.

Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan kualitas dukungan teknis

pengawasan memiliki Target outcome di tahun 2016 sebesar 7,00 dari skala Likert 1-10.

Capaian kinerja outcome ini menunjukkan tingkat kepuasan atas pelayanan

ketatausahaan. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei

kepada para penerima layanan dengan metode skala Likert 1-10. Perhitungan persepsi

kepuasan terhadap layanan Bagian Ketatausahaan dilaksanakan dengan metode

penyebaran kuesioner secara uji petik kepada para pegawai di unit kerja Perwakilan

BPKP Provinsi Bengkulu.

Realisasi IKU “Persepsi kepuasan layanan kesetmaan” sebesar 7,97 skala likert atau

mencapai 113, 86% dari target tahun 2016 sebesar skala likert. Capaian tersebut

merupakan rata-rata capaian persepsi kepuasan pada empat bidang layanan

sebagaimana uraian berikut:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja IKU

Persepsi Kepuasan Layanan Kesetmaan Tahun 2016 No Bidang Layanan Skor Persepsi

(Skala likert 1-10) Target (Skala

likert 1-10) Capaian

(%)

1 Kepegawaian 8,52 7 121,71

2 Keuangan 8,85 7 126,43

3 Umum 7,26 7 103,71

4 Kehumasan 7,26 7 103,71

Rata-rata 7,97 7 113,89

Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu telah menghasilkan output dalam rangka mendukung

capaian sasaran” Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan”,

antara lain:


a) Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Jumlah laporan dukungan manajemen selama tahun 2015 adalah sebanyak 60

laporan berkala atau 100% dari target.

b) Tersedianya alat pengolah data

Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu menghasilkan output berupa alat pengolah data

sebanyak 85 unit atau 105% dari target sebanyak 81 unit.

Realisasi output tersedianya alat pengolah data tersebut terdiri atas:

1) Pengadaan Personal Computer, Notebook Computer dan PC All In One

2) Pengadaan Printer;

3) Pengadaan LCD Projector dan Tablet PC

4) Pengadaan mesin scanner

5) Pengadaan Faximili

c) Terlaksananya rehabilitasi rumah negara

Tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Provinsi telah melaksanakan rehabilitasi fisik

berupa pagar tembok sepanjang 150 m dan rumah negara seluas 580 m2 atau 100%

dari target.

C. Realisasi Keuangan

Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu memiliki Anggaran tahun 2016 sebesar

Rp19.496.073.000,00 dengan realisasi sebesar Rp18.703.877.580,00 atau 95,94%.

Rincian anggaran dan realisasi per program dan per jenis belanja dapat dilihat sebagai

berikut:

Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program

No Uraian Program Anggaran Realisasi Capaian

(%)

1 Program Layanan Dukungan Teknis Pengawasan

15.857.948.000 15.230.132.130 96,04

2 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

3.638.125.000 3.473.745.450 95,48

Jumlah 19.496.073.000 18.703.877.580 95,94

Dari tabel diatas menunjukkan realisasi anggaran untuk program Dukungan Manajemen

dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp15.230.132.130,00 atau 96,04% dari

rencana sebesar Rp15.857.948.000,00, dan program Pengawasan Intern Akuntabilitas


Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah sebesar Rp3.473.745.450,00 atau 95,48% dari rencana sebesar

Rp3.638.125.000,00.

Tabel 3.5 Angaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja

No Uraian Program Anggaran Realisasi Capaian

(%)

1 Belanja Pegawai 12.685.070.000 12.209.726.654 96,25

2 Belanja Barang 6.711.003.000 6.394.250.926 95,28

3 Belanja Modal 100.000.000 99.900.000 99,90

Jumlah 19.496.073.000 18.703.877.580 95,94

Tabel diatas menunjukkan realisasi belanja pegawai sebesar Rp12.209.726.654,00 atau

96,25% dari rencana sebesar Rp12.685.070.000,00, realisasi belanja barang sebesar

Rp6.394.250.926,00 atau 95,28% dari rencana sebesar Rp6.711.003.000,00 dan realisasi

belanja modal sebesar Rp99.900.000,00 atau 99,90 %dari rencana sebesar

Rp100.000.000,00.

Sedangkan penyerapan dana baik yang berasal dari dana DIPA Perwakilan BPKP

Bengkulu Tahun 2016 dan biaya penugasan yang bersumber dari pihak ketiga/mitra

disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.6 Realisasi Penyerapan Dana

No Indikator Pengelolaan Keuangan Negara DIPA Dana Mitra Jumlah

A. Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara

1 Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara

1.1 Rekomendasi Hasil Pengawasan 2.614.825.000 307.883.450 2.922.708.450

B. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi

2 Persentase Penerapan kelima Unsur SPIP pada Pemda secara memadai

2.1 Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI

947.817.000 - 947.817.000

C. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P

3. Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3)

3.1 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP 75.483.000 2.700.000 78.183.000

D. Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan

4. Persepsi Kepuasan layanan Kesesmaan

4.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

679.007.000 - 679.007.000

4.2 Terlaksananya Rehabilitasi Berat Rumah Negara Perwakilan BPKP Bengkulu

100.000.000 - 100.000.000


BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Umum

Berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan dalam bagian sebelumnya dapat

disimpulkan bahwa:

1. Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2019 memiliki sasaran

program (IKU) dengan maksud agar dapat dilakukan penilaian terhadap

pencapaian sasaran program. Untuk mencapai sasaran program tersebut,

Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu melaksanakan tiga program teknis, yaitu

Program Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan

Keuangan Negara/Korporasi, Program Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI

Pemerintah Daerah/Korporasi, dan Program Meningkatnya Kapabilitas

Pengawasan Intern Pemerintah Daerah; dan program dukungan yaitu Program

Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan.

2. Kesiapan organisasi BPKP dalam menghadapi perubahan yang terjadi, khususnya

bagi Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu diwujudkan melalui tugas pengawasan

lintas sektoral, pendampingan penyusunan laporan keuangan pemerintah

kabupaten/kota, pengawasan dan pembinaan korporasi, pembinaan

penyelenggaraan SPIP dan peningkatan kapabilitas APIP, serta fungsi

keinvestigasian.

3. Melalui strategi Pengawasan dalam rangka mencapai visi dan misi BPKP

menetapkan empat Indikator Kinerja Sasaran Program, yaitu:

a. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan

negara/korporasi;

b. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/Korporasi;

c. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda;

d. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP.


B. Simpulan Capaian Kinerja

Realisasi kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu tahun 2016 tergambar dari

pencapaian empat sasaran program dengan sepuluh indikator kinerja sasaran

program. Hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran program dapat diuraikan

sebagai berikut:

Tabel 4.1 Ringkasan Capaian Sasaran Program

No Indikator Kinerja Program Satuan Target Realisasi Capaian (%)

Sasaran Program 1


1 Perbaikan Tatakelola Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional

% 45,00 68,63 Tercapai 152,50

2 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern

% 100,00 100,00 Tercapai 100,00

3 Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian Kepada Aparat Penegak Hukum

% 60,00 100,00 Tercapai 166,67

Sasaran Program 2



% 10,00 - Tidak Tercapai

2

Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina

% 52,00 14,29 Tercapai 27,48

3 Persentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BLUD yang Dibina

% 14,00 25,00 Tercapai 178,57

Sasaran Program 3



% 10,00 10,00 Tecapai 100,00

2 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 1)

% 100,00 100,00 Tercapai 100,00


% 90,00 110,00 Tercapai 122,23

Sasaran 4


Persepsi Kepuasan Layanan Kesesmaan (skal likert 1-10)

skala 7,00 7,97 Tercapai133,86


Capaian Kinerja tersebut didukung dengan capaian output sebagai berikut :

No. Indikator Kinerja Output Satuan Target Realisasi Capaian (%)

1. Rekomendasi hasil Pengawasan Rekomendasi 138 138 100

2. Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP


3. Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

Rekomendasi 3 3 100

4. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan 80 80 100

Secara umum, capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu telah

memuaskan, namun terdapat dua indikator kinerja sasaran program yang belum

tercapai yaitu “Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari

BUMD yang Dibina”, dan “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 3”. Hal

tersebut disebabkan :

a. Kurangnya komitmen Pimpinan/Kepala Daerah dalam penyelenggaraan SPIP di

wilayah Provinsi Bengkulu;

b. Satuan tugas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah kurang berfungsi karena

terbatasnya dukungan dana;

c. Jumlah pegawai Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu masih banyak

yang belum pernah mengikuti sosialisasi dan diklat terkait SPIP;

d. Satgas pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu masih perlu meningkatkan

pengetahuan SPIP melalui Diklat Implementasi SPIP.

C. Rencana Tindak

Rencana tindak berkaitan dengan IKU yang tidak mencapai target, yaitu melakukan

peningkatan maturitas SPIP yang akan pada tahun 2017 adalah sebagai beriktu:

1. Melakukan asistensi, evaluasi, dan bimbingan teknis peningkatan maturitas SPIP;

2. Melaksanakan monitoring peningkatan maturitas SPIP, dan

3. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia yang

melaksanakan penugasan sehingga hasil penugasan dapat memiliki dampak/

outcome kepada stakeholders. Hal tersebut dapat dilakukan dengan

mengikutsertakan SDM dalam program pelatihan/seminar/workshop yang dapat

meningkatkan kompetensi SDM.

Lampiran 1/1 - 1

Penggunaan DanaPenggunaan

SDM/OH

Anggaran (Rp000) Realisasi (Rp000) % Rencana Realisasi %Efisien/Tidak

Efisien

Efisien/Tidak

Efisien

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sasaran Program IKSP

Perbaikan tatakelola, manajemen risiko,dan

pengendalian intern pengelolaan program nasional

% 45,00 68,63 152,51

Persentase tindak lanjut rekomendasi tata

kelola,manajemen risiko dan pengendalian intern

pengelolaan korporasi

% 100,00 100,00 100,00

Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada

aparat penegak hukum% 60,00 100,00 166,67

Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)% 10,00 - -

Persentase BUMD yang kinerjanya minimal

berpredikat baik dari BUMD yang dibina% 52,00 14,29 27,48

Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari

BLUD yang dibina% 14,00 25,00 178,57

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)% 10,00 10,00 100,00

Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) % 100,00 100,00 100,00

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)% 90,00 110,00 122,22

4 Meningkatnya kualitas pelayanan

dukungan teknis dalam

pengawasan BPKP

Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-

10)

Skala

7,00 7,97 113,86 779.007,00 754.997,89 96,92 4.730 4.730 100,00 Efisien Efisien

Keuangan SDM (OH)No.

KINERJA SASARAN STRATEGIS, SASARAN PROGRAM DAN ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN DANA/SDM (OH) TAHUN 2016

BPKP PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU

Program Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian (%)

3 Meningkatnya kapabilitas

pengawasan intern Pemda

1 Perbaikan pengelolaan program

priortias nasional dan pengelolaan

keuangan negaran/korporasi

2 Meningkatkan kualitas penerapan

SPIP Pemda/Korporasi

2.614.825,00 2.553.253,10

947.817,00 845.924,35

75.483,00 74.578,00

97,65

89,25

98,80

14.259 8.122

1.440 1.541

180 34

Efisien

Tidak Efisien

Efisien

56,96

107,01

18,89

Efisien

Efisien

Efisien

Lampiran 2/1 - 1

2015 2016 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8 9 10=9-8

Perbaikan tatakelola, manajemen risiko,dan pengendalian intern

pengelolaan program nasional% N/A 68,63 - N/A 152,51 -

Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola,manajemen risiko

dan pengendalian intern pengelolaan korporasi

% N/A 100,00 - N/A 100,00 -

Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat

penegak hukum% N/A 100,00 - N/A 166,67 -

Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) % N/A - - N/A - -

Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari

BUMD yang dibina% N/A 14,29 - N/A 27,48 -

Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang

dibina% N/A 25,00 - N/A 178,57 -

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) % N/A 10,00 - N/A 100,00 -

Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) % N/A 100,00 - N/A 100,00 -

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) % N/A 110,00 - N/A 122,22 -

4 Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam

pengawasan BPKP

Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10) Skala N/A 7,97 - N/A 113,86 -

Sasaran Program

PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN OUTCOME TAHUN 2016 DENGAN TAHUN 2015


Perbaikan pengelolaan program priortias nasional dan

pengelolaan keuangan negaran/korporasi

1

Sasaran Strategis/Sasaran ProgramNo. Naik/(Turun)Capaian

Naik/(Turun)RealisasiSatuan

Indikator Kinerja Utama

Meningkatkan kualitas penerapan SPIP Pemda/Korporasi2

Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda3

Lampiran 3/1 - 1

Target Realisasi % Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Nasional

Tersedianya informasi hasil pengawasan

pada Perwakilan BPKP

Rekomendasi Hasil

Pengawasan

Rekomendasi 138 138 100 2.614.825,00 2.553.253,10 97,65 14.259 8.122 56,96

138 138 100 2.614.825,00 2.553.253,10 97,65 14.259 8.122 56,96

2 Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian

Intern pada Kementerian, Lembaga,

Pemerintah Daerah dan Korporasi dan

Program Prioritas Pembangunan Nasional



Rekomendasi Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP/SPI

Rekomendasi 34 34 100 947.817,00 845.924,35 97,65 1.440 1.541 107,01

34 34 100 947.817,00 845.924,35 97,65 1.440 1.541 107,01

3 Miningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern

Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan

Pemerintah Daerah serta Korporasi



Rekomendasi Pembinaan

Kapabilitas APIP

Rekomendasi 3 3 100 75.483,00 74.578,00 98,80 180 34 18,89

3 3 100 75.483,00 74.578,00 98,80 180 34 18,89

Tersedianya dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam

mencapai kepuasan layanan

Jumlah layanan dukungan

manajemen Perwakilan BPKP

Laporan 80 80 100 679.007,00 655.097,89 96,48 4.490 4.490 100

Termanfaatnya aset secara optimal dalam

mencapai kepuasan layanan kesesmaan

Terlaksananya rehabilitasi

kantor perwakilan BPKP

M2 50 50 100 100.000,00 99.900,00 99,90 240 240 100

130 130 100 779.007,00 754.997,89 96,92 4.730 4.730 100

305 305 100 4.417.132,00 4.228.753,34 95,74 20.609 14.427 70,00

Realisasi

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN


TAHUN 2016

Dana (Rp000) SDM (OH)Capaian

(%)TargetSatuanIndikator Kinerja KegiatanSasaran KegiatanSasaran StrategisNo.

Sub Jumlah 1

Sub Jumlah 2

Sub Jumlah 3

Sub Jumlah 4

Jumlah

Miningkatnya Kualitas Layanan Dukungan

Teknis

4

Lampiran 4/1 - 1

2015 2016 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 10 11=10-9

1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Nasional

Tersedianya informasi hasil

pengawasan pada Perwakilan

BPKP

Rekomendasi Hasil Pengawasan Rekomendasi 138 138 - 100 100 -

2 Meningkatnya Maturitas Sistem

Pengendalian Intern pada Kementerian,

Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi

dan Program Prioritas Pembangunan

Nasional



BPKP

Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan

SPIP/SPI

Rekomendasi 2 34 32 100 100 -

3 Miningkatnya Kapabilitas Pengawasan

Intern Pemerintah pada Kementerian,

Lembaga dan Pemerintah Daerah serta

Korporasi



BPKP

Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP Rekomendasi 2 3 1 100 100 -

Tersedianya dukungan manajemen

dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya dalam mencapai kepuasan

layanan

Jumlah layanan dukungan manajemen

Perwakilan BPKP

Laporan 60 80 20 100 100 -

Termanfaatnya aset secara

optimal dalam mencapai kepuasan

layanan kesesmaan

Terlaksananya rehabilitasi kantor

perwakilan BPKP

M2 580 50 (530) 100 100 -

Sub Jumlah 3

4 Miningkatnya Kualitas Layanan Dukungan

Teknis

Sasaran KegiatanSasaran StrategisNo.

PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KEGIATAN/OUTPUT TAHUN 2016 DENGAN TAHUN 2015


RealisasiNaik/(Turun)

CapaianNaik/(Turun)SatuanIndikator Kinerja Kegiatan

Lampiran 5 /1 - 19

Uraian Bidwas No. Uraian No Laporan ST Judul ST

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Audit atas Laporan Keuangan PNPM

Mandiri Perkotaan (IDB Phase 3/IDB 169,

170, 171) Provinsi Bengkulu

IPP 1 Kepada Kepala Satker P2KKP Provinsi Bengkulu agar menginstruksikan kepada

BKM Maju Jaya agar memerintahkan KSM Mawar 3 Kelurahan Sumber Jaya

untuk segera membuat:

1)Rencana Anggaran Biaya untuk penambahan volume atau kegiatan baru;

2)Realisasi Kegiatan dan Penggunaan Dana BLM dan Swadaya;

3)Dokumentasi/foto atas pelaksanaan kegiatan;

4)Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAP2).

LAI-0142/PW06/2/2016 ST-0194/PW06/2/2016 Audit atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (IDB

Phase 3/IDB 169, 170, 171) Provinsi Bengkulu

1

IPP 2 Kepada Kepala Satker P2KKP Provinsi Bengkulu agar menginstruksikan kepada

a. BKM Cito Jaya Bersama, KSM Damai 1 Kelurahan Tabarenah Curup atas 1

(satu) unit Jamban Layak atas nama Kartini (kegiatan Kolaborasi) b. BKM Berkah

Permai, KSM Sumber Makmur Kelirahan Rawa makmur Permai atas pembuatan

drainase (kegiatan kolaborasi) c. BKM Maju Bersama, KSM Turi Kelurahan Teluk

Sepang atas pembuatan Plat deucker (kegiatan PLPBK Reguler) agar segera

melakukan perbaikan atas hasil pekerjaan fisik tersebut, mendokumentasi

kegiatan serta membuat Berita Acara Penyelesaian pekerjaan Perbaikan

1

2 Audit atas Laporan Keuangan PNPM


170, 171)_Kab/Kota.A

IPP 3 Kepada Kepala Satker Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kota Bengkulu

agar Menginstruksikan secara tertulis

kepada BKM Harapan Jaya dan BKM Kualo Baru untuk melakukan update

terhadap data warga miskin dan menuangkannya dalam data PS-2

dan menyampaikan hasil update ke BPKP

Perwakilan Provinsi Bengkulu, dan apabila yang bersangkutan (Hartopo dan

Fauzi) tidak layak dalam kategori PS-2 maka alokasi dana agar dialihkan kepada

yang berhak/PS-2 lainnya.


Phase 3/IDB 169, 170, 171)_Kab/Kota.A (Kota Bengkulu)

1

IPP 4 Kepada Kepala Satker Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kota Bengkulu

agar menginstruksikan secara tertulis kepada BKM Timur Sejahtera Kelurahan

Lingkar Timur dan BKM Dusun Besar Kelurahan Dusun Besar untuk

memerintahkan KSM melalui Organisasi Pengelola Pemanfaat dan

pemeliharaan memperbaiki kerusakan dan memelihara prasarana dan

menyampaiakn dokumentasi dan Berita acara selesai hasil perbaikan yang

diketahui oleh pihak independen (Lurah/tokoh Masyarakat) ke BPKP

Perwakilan Provinsi Bengkulu

1



170, 171)_Kab/Kota.B

IPP 5 Kepada Kepala Satker PIP Kabupaten Bengkulu Selatan agar secara tertulis

menginstruksikan Askot Kabupaten Bengkulu Selatan dan Faskel untuk

memfasilitasi Koordinator LKM Berangin Mandiri Desa Padang Berangin dalam

melakukan pengurusan akta notaris pendirian LKM dengan cara meminta

salinan akta pendirian kepada kantor Notaris yang menerbitkan akta tersebut

atau melakukan pengurusan Akta Notaris yang baru, untuk kemudian

menyampaikan fotokopi salinan akta pendirian tersebut ke Perwakilan BPKP

Provinsi Bengkulu sebagai bentuk tindak lanjut.


Phase 3/IDB 169, 170, 171)_Kab/Kota.B (Bengkulu Selatan)

1



170, 171)_Kab/Kota.C

IPP 6 Kepada Kepala Satker Pembangunan Infrastruktur Pemukiman

Kabupaten Rejang Lebong agar menginstruksikan secara tertulis kepada

Koordinator BKM Harapan Kelurahan Sukaraja memerintahkan KSM Harapan II

untuk mengganti 13 kayu balok senilai Rp1.081.600,00 tersebut dan kemudian

melakukan rembug warga guna memperoleh kesepakatan rencana

tambahan pekerjaan fisik dengan didukung dokumentasi rapat kesepakatan


Phase 3/IDB 169, 170, 171)_Kab/Kota.C (Rejang Lebong)

1

5 Audit atas Laporan Keuangan Rural

Settlement Infrastructure and Kabupaten

Strategic Area Development RISE II Loan

JICA nomor IP-564 Prov/Kab/Kota A

IPP 7 Kepada Bupati Rejang Lebong untuk memerintahkan PPK PISEW untuk

meminta kepada sembilan Ketua LKD melengkapi bukti pertanggungjawaban

penggunaan dan BLM yang belum lengkap

LAI-0080/PW06/2/2016 ST-0094/PW06/2/2016 Audit atas Laporan Keuangan Rural Settlement Infrastructure

and Kabupaten Strategic Area Development RISE II Loan JICA

nomor IP-564 Prov/Kab/Kota B (Rejang Lebong)

1

6 Audit atas Laporan Keuangan Rural

Settlement Infrastructure and Kabupaten

Strategic Area Development RISE II Loan

JICA nomor IP-564 Prov/Kab/Kota B

IPP 8 Kepada Bupati Lebong untuk memerintahkan PPK PISEW untuk meminta Surat

Hibah Tanah dari Pemilik Lahan atas fisik pekerjaan yang telah dibangun oleh

35 LKD

LAI-0079/PW06/2/2016 ST-0093/PW06/2/2016 Audit atas Laporan Keuangan Rural Settlement Infrastructure

and Kabupaten Strategic Area Development RISE II Loan JICA

nomor IP-564 Prov/Kab/Kota A (Lebong)

1

REGISTER OUTPUT TAHUN 2016

IKKNo. TL Keterangan

Rekomendasi Terpilih

Lampiran 5 /2 - 19


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



7 Audit atas Laporan Keuangan Third

Water Supply and Sanitation for Low

Income Communities Project (WSLIC-3)/

PAMSIMAS) (Loan ID 8259)

Prov/Kab/Kota.A

IPP 9 kepada Kepala Satker PK-PAMS agar menginstruksikan kepada: 1) Ketua KKM

dan Satlak Pamsimas Desa Ujan Mas Bawah untuk segera membuat

perencanaan perubahan lokasi pemasangan pipa didesa Ujan Mas Bawah, BA

kesepakatan untuk perubahan lokasi, membuat gambar As built drawing serta

peta sanitasi sesuai dengan perubahan serta mendokumentasikan kegiatan

perubahan tersebut; 2) Ketua KKM dan Satlak Pamsimas Desa Cinto Mandi Baru

agar segera membuat perencanaan untuk mengoptimalkan sisa material, BA

kesepakatan perencanaan pengoptimalan sisa material, mendokumentasi

kegiatan penambahan pemasangan pipa, membuat Berita Acara Revisi untuk

mengoptimalisasi sisa material tersebut di desa Cinto Mandi Baru.

LAI-0141/PW06/2/2016 ST-0128/PW06/2/2016 Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and

Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC-3)/

PAMSIMAS) (Loan ID 8259) Prov/Kab/Kota.A (Kepahiang)

1

IPP 10 Kepada Kepala Satker PK-PAMS agar menginstruksikan kepada KKM dan Satlak

dengan didampingi dari fasilitator untuk menyempurnakan saluran

pembuangan air limbah agar sesuai dengan standar kesehatan/lingkungan

1





Prov/Kab/Kota.B

IPP 11 Kepala Satker PIP Kabupaten Rejang Lebong agar Menyurati Satker PIP Provinsi

Bengkulu untuk memberikan teguran tertulis kepada Tenaga Ahli Manajemen

Kabupaten dan Fasilitator Pemberdayaan di Desa Air Merah dan Desa Lubuk

Ubar atas kelalaiannya dalam melakukan kegiatan pendampingan kepada KKM

Sejahtera Desa Lubuk Ubar dan KKM Bioa Tik Suban Desa Air Merah pada

proses pengajuan pencairan dana tahap III;



PAMSIMAS) (Loan ID 8259) Prov/Kab/Kota.B (Rejang Lebong)

1

IPP 12 Kepada Kepala Satker PIP Kabupaten Rejang Lebong agar menginstruksikan

Ketua KKM wirasena Desa Warung Pojok untuk mengganti rencana CCO

sebesar Rp5.001.000,00 melalui musyawarah di desa dengan persetujuan

fasilitator pemberdayaan dan fasilitator teknik dan menyampaikan gambar, RAB

dan realisasi pelaksanaan pekerjaan beserta dokumentasinya ke NPKP

Perwakilan Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Rejang Lebong

1





Prov/Kab/Kota.C

IPP 13 Bupati Kaur agar memerintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk memantau

pelaksanaan pekerjaan yang belum selesai pada empat KKM yang diuji petik

senilai Rp189.403.000,00



PAMSIMAS) (TF-094792) pada Dinas Kesehatan Provinsi

Bengkulu

1




PAMSIMAS) (TF-094792) pada Dinas

Kesehatan Provinsi Bengkulu

IPP 14 kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu agar memerintahkan kepada

PPK Pamsimas untuk memperbaiki laporan pertanggungjawaban dana disertai

dengan kwitansi pembayaran yang sah sebesar Rp51.300.000,00



PAMSIMAS) (Loan ID 8259) Prov/Kab/Kota.C (Kaur)

1

11 Pendampingan Reviu Laporan Keuangan

Polda Bengkulu

IPP 15 Kepada Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu disarankan untuk memperjelas

akun kas lainnya dari hibah yang belum disahkan sebesar Rp3.507.923.842

seharusnya secara akuntansi harus ada akun hibah yang belum disahkan

sebesar Rp3.507.923.842

LAP-0063/PW06/2/2016 ST-0057/PW06/2/2016 Pendampingan reviu LK Polda Bengkulu 1

12 Pendampingan Penyusunan Laporan

Keuangan TA 2015 pada Satker di

Lingkungan Mahkamah Agung

IPP 16 Kepala Ketua Pengadilan agama agar menginstruksikan kepada Pengelola

SIMAK BMN untuk melakukan penginstalan aplikasi SIMAK BMN dan

melakukan perbaikan kesalahan dalam mencatat nilai Belanja Barang non

Operasioanal sebesar Rp67.674.000,00 di Catatan Laporan Keuangan

LAP-0064/PW06/2/2016 ST-0060/PW06/2/2016 Pendampingan Penyusunan LK pada Satker dilingkungan

Mahkamah Agung Provinsi Bengkulu

1

13 Penyusunan LK Kemenaker Tahun 2015

(Current Issue)

IPP 17 Pada Neraca (SAIBA) terdapat nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin

sebesar Rp112.500,00 pada posisi Debet, seharusnya Rp0,00. Pada Akun Neraca

SIMAK nilai peralatan dan mesin serta akumulasi peralatan dan mesin sebesar

Rp0,00 pada Satker 1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu

LAP-0048/PW06/2/2016 ST-0049/PW06/2/2016 Penyusunan LK Kemenaker Tahun 2015 (Current Issue) 1

14 Pemetaan atas pengelolaan Dana

Transfer ke daerah bidang pendidikan

periode tahun 2010 sd 2016 (311 Maret

2016) pada Kab Mukomuko

IPP 18 Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko untuk

melakukan pembayaran atas kekurangan bayar Tunjangan Profesi Guru PNSD

Triwulan I Tahun 2016 sebanyak 39 guru (15 guru golongan II dan 24 guru

golongan III/IV) sebesar Rp357.711.120,00 dan kekurangan bayar Tambahan

Penghasilan Guru PNSD Triwulan I Tahun 2016 sebanyak 6 (enam) guru sebesar

Rp4.500.000,00

LAP-0317/PW06/2/2016 ST-0506/PW06/2/2016 Pemetaan atas pengelolaan Dana Transfer ke daerah bidang

pendidikan periode tahun 2010 sd 2016 (311 Maret 2016)

pada Kab Mukomuko

1

15 Monitoring dan Evaluasi Program

Kegiatan Prioritas Nasional pada BNN RI

untuk capaian B06 Tahun 2016

IPP 19 Kepada Kepala Dinas Sosial Kab Bengkulu Utara agar segera menyalurkan dana

bantuan ASLUT kepada penerima baru, setelah menerima SK Revisi dari

Kementerian Sos

LHM-0364/PW06/2/2016 ST-0588/PW06/2/2016 Monitoring dan evaluasi Program Prioritas

Kementerian/Lembaga di Prov Bengkulu (Caoaian B06 Tahun

2016)

1

Lampiran 5 /3 - 19


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10






IPP 20 Kepada Kepala BNN Provinsi Bengkulu agar melakukan koordinasi kepada BNN

Pusat terkait persetujuan pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan

(capacity building) bagi petugas pelaksana rehabilitasi milik instansi pemerintah

tahap selanjutnya.

LHM-0435/PW06/2/2016 ST-0820/PW06/2/2016 Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pantauan Kantor

Staf Presiden (KSP) pada BNN Provinsi Bengkulu terkait

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi

Medis dan Sosial Milik Instansi Pemerintah dan Komponen

Masyarakat .

0




IPP 21 Kepada Kepala BNN Provinsi Bengkulu agar segera melaksanakan kegiatan TOT

Pemberdayaan Bidang P4GN di Lingkungan Masyarakat Rawan Penyalahguna

Narkoba, Workshop Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di Lingkungan

Pendidikan, TOT Pemberdayaan Bidang P4GN di Lingkungan Pendidikan,

Pembinaan Teknis Pemberdayaan Masyarakat anti Narkoba, dan Monitoring

dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan

jadwal yang telah ditentukan.


Staf Presiden (KSP) pada BNN Provinsi Bengkulu terkait

Kegiatan Pemberdayaan (Pembinaan) Penggiat Anti Narkoba.

1

18 Joint Audit Dana SIap Pakai (DSP) dan

Rehabilitasi Rekonstruksi (RR) BNPB_1

IPP 22 Kepada Kepala Pelaksana BPBD Kab Seluma agar memerintahkan PJOK dan BPP

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Ketangguhan Masyarakat Kab Seluma TA

2015 untuk mempertanggungjawabkan SPJ Fasilitasi di 2 desa yang tidak benar

dengan cara menyetorkan ke rekening kas Negara sebesar Rp33.872.728,00

LAO-0388/PW06/2/2016 ST-0565/PW06/2/2016 Audit atas Dana Penguatan Dana Kelembagaan (DPK) TA 2015

pada Kab Seluma

0

19 Audit Kinerja Pengembangan

Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

(PISEW) Provinsi Bengkulu Tahun

Anggaran 2016 dengan uji petik pada

Kabupaten Bengkulu Selatan dan

Kabupaten Lebong .

IPP 23 Kepada Kepala Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu

agar menegur Fasilitator Masyarakat Kecamatan Topos, Kecamatan Lebong

Sakti, Kecamatan Seginim dan Kecamatan Air Nipis atas kurang optimalnya

pendampingan oleh Fasilitator Masyarakat kepada Pokja Kecamatan terkait

perencanaan dan penyusunan Pra-DED dan Pra-RAB

LAK-0520/PW06/2/2016 ST-0942/PW06/2/2016 Audit Kinerja Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi

Wilayah (PISEW) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016

dengan uji petik pada Kabupaten Bengkulu Selatan dan

Kabupaten Lebong .

1

20 Monitoring dan Evaluasi Program dan

Kegiatan Prioritas Nasional

IPP 24 Diharapkan Gubernur Bengkulu berkenan mendorong Bupati/Walikota terkait

untuk melakukan penjadwalan ulang penyaluran bantuan PKH Tahap I untuk

KSM di Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahiang, dan

Kabupaten Rejang Lebong, sehingga dapat membantu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.


Kementerian/Lembaga pada Kota, Kab Kepahiang, Rejang

Lebong, Prov Bengkulu (Capaian B04 Tahun 2016)

0


Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden

(KSP) pada Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, Kemenag, dan Kemensos

(B12 Tahun 2015)

IPP 25 Kepada Panitia RKB SMKN 1 Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara agar

membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima

kepada Pihak SMKN 1 Hulu Palik.


Staf Presiden (KSP) pada Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, Kemenag, dan Kemensos (B12 Tahun 2015)

1



(KSP) pada Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, Kemenag, dan Kemensos

(B09 Tahun 2016)

IPP 26 Ketua UPPKH Kabupaten Bengkulu Utara agar berkoordinasi dengan Kantor Pos

setempat untuk menjadwalkan ulang penyaluran bantuan PKH Tahap I Tahun

2016 dan menginstruksikan kepada penerima PKH yang belum mengambil

bantuan untuk datang ke Kantor Pos setempat, dan terhadap data 1 KSM yang

ganda agar dilakukan pemutakhiran dengan cara menghapus 1 nama dari daftar

KSM penerima.


Kementerian/Lembaga di Prov Bengkulu (Caoaian B04 Tahun

2016)

0

23 Monitoring dan Evaluasi KSP

Kementerian Perhubungan

IPP LAP-0504/PW06/2/2016 ST-0923/PW06/2/2016 Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Triwulan IV

Tahun 2016 di Lingkungan Kementrian Perhubungan -

Revitalisasi Bandar Udara Fatmawati Soekarno.

24 Pengawasan Program di BKKBN_1 IPP 27 kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu untuk menginstruksikan

Petugas Operator Bidang Pendataan dan Informasi melalui PLKB yang ada di

setiap wilayah di Provinsi Bengkulu untuk melakukan up date data terkait

Faskes yang telah bekerja sama dengan BPJS dan melakukan pembaharuan

data tersebut ke dalam Aplikasi SIM BKKBN

LAK-0425/PW06/2/2016 ST-0746/PW06/2/2016 Audit Kinerja Program Keluarga Berencana dan Kesehatan

Reproduksi Tahun 2015 pada Provinsi Bengkulu.

0

25 Audit Kinerja atas Aksesibilitas dan Mutu

Pelayanan Kesehatan di DPTK Tahun

2015_2

IPP 28 Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk

menyampaikan secara resmi dan tertulis Surat Keputusan Bupati Bengkulu

Tengah Nomor 279 Tahun 2013 tentang Penetapan wilayah kerja Puskesmas

dan kriteria Puskesmas serta kriteria desa di wilayah Kabupaten Bengkulu

Tengah kepada Kementerian Kesehatan

LAK-0443/PW06/2/2016 ST-0752/PW06/2/2016 Audit Kinerja Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan di

Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) Tahun

2015 pada Kabupaten Bengkulu Tengah.

0

26 Audit Kinerja atas Aksesibilitas dan Mutu

Pelayanan Kesehatan di DPTK Tahun

2015_1

IPP 29 Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur agar melakukan sosialisasi

mengenai pencegahan dan penyembuhan kasus penyakit menular kepada

masyarakat;

LAK-0457/PW06/2/2016 ST-0754/PW06/2/2016 Audit Kinerja Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan di

Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) Tahun

2015 pada Kabupaten Kaur.

0



(KSP) pada SKPD/Kementerian/Lembaga

di Provinsi Bengkulu (B09 Tahun 2016)

IPP 30 Kepada Kepala BPDASHL Ketahun Provinsi Bengkulu untuk memerintahkan PPK

Kegiatan Rehab Hutan Lindung Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Rejang Lebong agar menyelesaikan pekerjaan rehab hutan lindung di Balai

Rejang Blok I Lubuk Mumpo dan Blok II Tanjung Gelang dengan tepat waktu


Staf Presiden (KSP) pada SKPD/Kementerian/Lembaga di

Provinsi Bengkulu (B09 Tahun 2016)

1

Lampiran 5 /4 - 19


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



28 Pendampingan Penyusunan Laporan

Keuangan Bawaslu Provinsi Bengkulu

IPP 31 Kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan kepada Operator SAIBA untuk

melakukan koreksi atas kesalahan pencatatan yaitu: Pendapatan negara buka

pajak lainnya sebesar Rp1.778.100 pada Laporan Operasional, hasil

penelusuran ke buku besar angka tersebut merupakan Pendapatan Jasa

Lembaga keuangan (Jasa Giro) yang belum disetor dan angka tersebut

merupakan kesalahan catat saat penyesuaian yang merupakan pengembalian

belanja.

LAP-0049/PW06/2/2016 ST-0056/PW06/2/2016 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Bawaslu

Provinsi Bengkulu

1

29 Audit TP Guru PNS dan atau Non PNS

Pada Kementerian Agama_1

IPP 32 Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Mukomuko agar menyurati

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkuklu dengan

tembusan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

perihal usulan pemenuhan hak-hak calon penerima TPG terhadap kekurangan

bayar TPG Agama PNS dan Non PNS TA 2013 sd 2015 di Kabupaten Mukomuko

sebesar Rp919.472.600

LEV-0116/PW06/2/2016 ST-0182/PW06/2/2016 Audit TP Guru PNS dan atau Non PNS Pada Kementerian

Agama_1 (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu

Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kepahiang,

Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Lebong )

1

30 Audit TP Guru PNS dan atau Non PNS

Pada Kementerian Agama_2

IPP 33 Agar mengusulkan anggaran pembayaran terhadap TPG PNS dan Non PNS TA

2013 sd 2015 di Kota sebesar Rp2.653.820.600,00 ke Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dengan tembusan kepada Dirjen

Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

LEV-0115/PW06/2/2016 ST-0183/PW06/2/2016 Audit TP Guru PNS dan atau Non PNS Pada Kementerian

Agama_2 (Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu,

Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten

Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Seluma)

0

31 Audit Operasional Pembangunan Desa

Mandiri/Desa Tertinggal

IPP LHA-0508/PW06/2/2016 ST-0944/PW06/2/2016 Audit Operasional Pengentasan Desa Tertinggal dan

Peningkatan Desa Mandiri di Provinsi Bengkulu .32 Pengawasan Aksesibilitas Pendidikan

Pada Kemendikbud_1

IPP 34 Kepada Kepala Sekolah agar memerintahkan kepada Bendahara kegiatan untuk

memungut dan menyetorkan pajak serta jasa giro ke kas negara

LLWAS-0488/PW06/2/2016 ST-0853/PW06/2/2016 Monitoring Pengelolaan atas Bantuan Pemerintah dan

Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pendidkan

dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Utara.

1

33 Pengawasan Aksesibilitas Pendidikan

Pada Kemendikbud_2

IPP 35 Memberikan teguran tertulis kepada Kepala Sekolah SDN 08 Karang Tinggi

selaku Penanggung Jawab seluruh kegiatan karena tidak bersedia di monitoring

oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu serta melakukan supervisi langsung

kepada SDN 08 Karang Tinggi sampai dengan progress fisik selesai 100% dan

seluruh kewajiban pelaporan, keuangan terpenuhi sesuai dengan peraturan

yang berlaku;

LLWAS-0489/PW06/2/2016 ST-0852/PW06/2/2016 melakukan Monitoring Pengelolaan atas Bantuan Pemerintah

dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2016 pada Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah

0

34 Pengawasan Aksesibilitas Pendidikan

Tinggi Pada Kemenristek Dikti

IPP LATT-0426/PW06/2/2016 ST-0778/PW06/2/2016 Audit atas Aset Bermasalah pada Universitas Bengkulu.

35 Audit Kinerja (KUBE) Pada Kementerian

Sosial_1

IPP 36 Kepada Kepala Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Mukomuko agar

memberikan teguran tertulis kepada pendamping KUBE kecamatan dan desa

atas kelalainnya tidak membuat laporan sesuai ketentuan

LAK-0418//PW06/2/2016 ST-0680/PW06/2/2016 Audit Kinerja Aksesibilitas Masyarakat Miskin terhadap

Kegiatan Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha

Bersama (KUBE) Tahun 2012 s.d. 2015 pada Kabupaten

Mukomuko

1

36 Audit Kinerja (KUBE) Pada Kementerian

Sosial_2

IPP 37 Kepada Kepala Dinas Sosial Kab Bengkulu Utara agar memberikan teguran

secara tertulis kepada Tim Verifikator atas kelalaiannya dalam melakukan

verifikasi proposal dan menginstruksikan Tim Verifikator untuk melaksanakan

tugasnya dalam memverfikasi proposal sesuai dengan kriteria yang telah

ditetapkan oleh Juknis.

LAK-0417//PW06/2/2016 ST-0678/PW06/2/2016 Audit Kinerja Aksesibilats Masyarakat Miskin terhadap

Kegiatan Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha

Bersama (KUBE) Tahun 2012 s.d. 2015 pada Kabupaten

Bengkulu Utara

0

37 Pengawasan Program JKN untuk Fasilitas

Kesehatan Rujukan (RS)_1

IPP 38 Kepada Direktur RSUD Arga Makmur supaya memerintahkan secara tertulis

kepada Tim Pengelola JKN RSUD Arga Makmur agar mengajukan klaim setiap

bulan secara reguler paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

LAK-0257/PW06/2/2016 ST-0269/PW06/2/2016 Pengawasan Program JKN untuk Fasilitas Kesehatan Rujukan

(RS)_1 (Bengkulu Utara)

1

38 Pengawasan Program JKN untuk Fasilitas

Kesehatan Rujukan (RS)_2

IPP 39 Kepada Bupati Mukomuko agar menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Mukomuko meminta bukti biaya transfer yang dibebankan kepada

Puskesmas sebagai dasar pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Program

Jaminan

Kesehatan Nasional.

LAK-0260/PW06/2/2016 ST-0271/PW06/2/2016 Pengawasan Program JKN untuk Fasilitas Kesehatan Rujukan

(RS)_2 (Mukomuko)

1

39 Pengawasan Program JKN untuk FKTP_1 IPP 40 Kepada Bupati Kabupaten Rejang Lebong agar

Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong untuk

menyurati Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu supaya

menyampaikan data awal nama peserta dan perubahan data peserta JKN

setiap bulan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong

LAK-0259/PW06/2/2016 ST-0270/PW06/2/2016 Pengawasan Program JKN untuk FKTP_1 (Rejang Lebong) 1

IPP 41 Kepada Bupati Kabupaten Rejang Lebong agar menginstruksikan Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong untuk menyurati seluruh pengelola JKN di

seluruh puskesmas wilayah kabupaten rejang lebong agar tidak terlambat

mengajukan berkas klaim non kapitasi

1

40 Pengawasan Program JKN untuk FKTP_2 IPP 42 Kepada Bupati Seluma untuk menginstruksikan kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Seluma agar segera membentuk Tim Akreditasi, mengajukan

anggaran untuk kegiatan akreditasi secara bertahap dan Berkoordinasi dengan

masing-masing Puskesmas untuk mempersiapkan syarat-syarat yang

dibutuhkan untuk mendapatkan akreditasi

LAK-0258/PW06/2/2016 ST-0272/PW06/2/2016 Pengawasan Program JKN untuk FKTP_2 (Seluma) 0

Lampiran 5 /5 - 19


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



41 Monitoring dan Evaluasi Peningkatan

Penggunaan Produk Dalam Negeri

(P3DN) atas Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Tahun 2016 pada Dinas

Pertanian Provinsi Bengkulu.

IPP LAP-0478/PW06/2/2016 ST-0859/PW06/2/2016 Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Penggunaan Produk

Dalam Negeri (P3DN) atas Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Tahun 2016 pada Dinas Pertanian Provinsi

Bengkulu.

42 Verifikasi Pembayaran Kontrak Tunda

Bayar dan Pembayaran Tunggakan akibat

Selfblocking DIPA TA 2016 (Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan) pada Dinas

Pertanian Provinsi Bengkulu.

IPP ST-0940/PW06/2/2016 Verifikasi Pembayaran Kontrak Tunda Bayar dan Pembayaran

Tunggakan akibat Selfblocking DIPA TA 2016 (Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan) pada Dinas Pertanian Provinsi

Bengkulu.

Laporan Carry

Over

43 Pengawasan Sektor Kelautan dan

Perikanan

IPP 43 Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah agar

berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu untuk

menginformasikan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian

Kelautan dan Perikanan terkait Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan

Sarana Penangkap Ikan dan pelaksanaan distribusi bantuan tersebut.

LAK-0479/PW06/2/2016 ST-0851/PW06/2/2016 Evaluasi atas Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan

Tahun 2016 pada Satker Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.

0

44 Evaluasi Kinerja Penyelenggaran

Pemerintah Daerah

APD 1 a. Administrasi Umum

Terhadap 8 (delapan) IKK yang dilaksanakan SKPD dengan prestasi Rendah (R)

agar ditingkatkan capaian kinerjanya di masa yang akan datang

b. Capaian Kinerja

Terhadap 2 (dua) Urusan Wajib (Perumahan dan Ketahanan Pangan) dan 1

(satu) Urusan Pilihan (Perdagangan) dengan prestasi Rendah (R) agar

ditingkatkan capaian kinerjanya di masa yang akan datang.

Terhadap 5 (lima) Urusan Wajib (Tata Ruang, Penanaman Modal, KB dan KS,

Kesbangpol, serta Kearsipan) dan 2 (dua) Urusan Pilihan (Kelautan dan

Perikanan, serta Kehutanan) dengan prestasi Rendah (R) karena tidak diisi (tdi)

agar diusahakan data capaian kinerjanya dapat diperoleh/diisi di masa yang

akan datang.

LAP-0420/PW06/3/2016 ST-0652/PW06/3/2016 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah TA

2015 pada Pemkab rejang Lebong

0

45 Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemda TA

2015

APD 2 kami menyarankan kepada Bupati Bengkulu Utara agar Inspektorat Kabupaten

Bengkulu Utara untuk secara berkala melakukan evaluasi penyerapan anggaran,

sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat untuk

mengatasi setiap kendala dan hambatan yang dapat menghambat penyerapan

anggaran

LHE-0069/PW06/3/2016 ST-0080/PW06/3/2016 melaksanakan Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun

Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

1

46 Evaluasi Penyerapan Anggaran

Pemda_Triwulan II TA 2016

APD 3 menyarankan kepada Bupati Bengkulu Tengah agar: Menginstruksikan kepada

seluruh kepala SKPD untuk mengekseskusi belanja modal sesuai

peruntukannya dengan memperhatikan/mengikuti prosedur yang berlaku.

LHE-0371/PW06/3/2016 ST-0626/PW06/3/2016 Evaluasi Penyerapan Anggaran Triwulan II TA 2016 pada

Pemkab Bengkulu Tengah

1

47 Evaluasi Penyerapan Anggaran

Pemda_Triwulan III TA 2016

APD 4 - ND-359/PW06/3/2016 ST-0784/PW06/3/2016 Workshop reviu penyerapan anggaran dan PBJ serta

penyaluran dan penggunaan dana desa triwulan III TA 2016

48 Evaluasi Penyusunan dan Penetapan

APBD TA 2016_1

APD 5 Gubernur Provinsi Bengkulu agar Melaksanakan proses penyusunan dan

pembahasan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Bersama-sama

dengan DPRD Provinsi Bengkulu melakukan Pembahasan KUA-PPAS dan

Penyusunan APBD secara tepat waktu dengan mengutamakan pembangunan

untuk masyarakat Bengkulu.

LHE-0164/PW06/3/2016 ST-0244/PW06/3/2016 melakukan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD TA

2016 pada Provinsi Bengkulu

1


APBD TA 2016_2

APD 6 kami menyarankan kepada Bupati Bengkulu Utara agar menginstruksikan

Sekretaris Daerah selaku koordinator TAPD untuk menyusun jadwal tahapan

penetapan APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

dan dijadikan untuk acuan dalam tahapan penetapan APBD.

LHE-0189/PW06/3/2016 ST-0255/PW06/3/2016 melakukan Evaluasi Penetapan APBD Tahun Anggaran 2016

pada Kabupaten Bengkulu Utara

1


APBD TA 2016_3

APD 7 1. Menginstruksikan Ketua TAPD berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD untuk

mengatur jadwal perbaikan hasil evaluasi dan penetapan raperda APBD dan

raperkada Penjabaran APBD sedemikian rupa sehingga: - tidak berbenturan

waktunya dengan jadwal agenda kegiatan DPRD lainnya; - substansi hasil

evaluasi sudah dipelajari sebelum sidang pembahasan; - tidak mengalami

kendala tarik ulur dengan pihak eksekutif dalam pembahasan hasil koreksi. 2.

Menginstruksikan Ketua TAPD berkoordinasi dengan seluruh Kepala SKPD

terkait dalam perbaikan hasil evaluasi dan penetapan raperda APBD dan

raperkada Penjabaran APBD untuk: - melibatkan SDM yang memadai baik

secara kuantitas maupun kualitas; - mengantisipasi jadwal waktu yang tersedia

karena perbaikan materi.

LEV-0169/PW06/3/2016 ST-0273/PW06/3/2016 melakukan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD TA

2016 pada Pemerintah Kabupaten Lebong

1

Lampiran 5 /6 - 19


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



51 Bimtek Reviu RKA pada Pemda A APD 8 kami menyarankan kepada Inspektur Mukomuko agar memantau finalisasi

RPJMD Kabupaten Mukomuko untuk periode tahun 2016-2020, sehingga bila

terjadi pengaruh terhadap perubahan atas hasil reviu RKA-SKPD dan RKA-PPKD

dapat dilakukan penyesuaian dengan segera.

LBA-0374/PW06/3/2016 ST-0656/PW06/3/2016 Bimtek Reviu RKA-SKPD dan PPKD Tahun 2016 pada

Inspektorat Kabupaten Mukomuko

1

52 Bimtek Reviu RKA pada Pemda B APD 9 Selalu memantau finalisasi RPJMD Provinsi Bengkulu untuk periode 2016 - 2022

dan hasil reviu RKPD Provinsi Bengkulu tahun 2017 sehingga bila dimungkinkan

terjadi pengaruh terhadap perubahan hasil reviu RKA-SKPD dan RKA-PPKD

dapat dilakukan penyesuaian segera

LBA-0389/PW06/3/2016 ST-0711/PW06/3/2016 Bimtek Reviu RKA - SKPD dan RKA-PPKD bagi APIP se-Provinsi

Bengkulu

1

53 Bimtek Reviu RKA pada Pemda C APD 10 Dalam pelaksanaan reviu RKA-SKPD yang lainnya dan reviu RKA-PPKD, kepada

Inspektorat Kabupaten Kepahiang kami sarankan untuk mengikuti program

reviu yang telah disusun dan yang telah dipraktikan dalam reviu RKA

Inspektorat.

LHE–0495/PW06/3/2016 0895/PW06/3/2016 Bimtek dan Quality Assurance Reviu RKA-SKPD dan RKA-

PPKD TA.2017 pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang

1

54 DAK Advence Peyment APD 11 disarankan kepada Bupati Mukomuko agar menginstruksikan Kepala Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko untuk: Memberikan sanksi sesuai

ketentuan kepada Bagian Perencanaan yang kurang cermat dalam menentukan

lokasi pembangunan IPAL sesuai dengan kriteria dalam Petunjuk Teknisnya.

S-0766/PW06/3/2016 ST-0322/PW06/3/2016 melaksanakan Verifikasi Advance Payment DAK

Reimbursement Bidang Infrastruktur Tahun 2016 pada

Pemerintah Kabupaten Mukomuko

1

55 DAK Reimbursment_1 APD 12 1. Merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu

agar menarik kembali kelebihan pembayaran kepada Rekanan (PT Lestari

Sarana Mandiri Bengkulu) sebesar Rp3.923.500,00 dan selanjutnya

menyetorkan ke Kas Daerah sebelum diberikan jaminan pemeliharaan pada

saat penyerahan FHO pada pekerjaan Jaringan Irigasi D.I Air Palik 2.

Merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu

agar memerintahkan kepada Rekanan (PT. Haima Putra Pengulu) untuk segera

melakukan penambahan atas kekurangan pekerjaan dan perbaikan atas

kerusakan yang terjadi pada Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Lubuk Durian 3.

Merekomendasikan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air untuk segera

melakukan pencairan dan penyetoran uang jaminan pelaksanaan sebesar

Rp129.519.650,- ke Kas Daerah Provinsi bengkulu sebelum tanggal 31 April

2016.

LAP-0104/PW06/3/2016 ST-0154/PW06/3/2016 melaksanakan Verifikasi Output Dana Alokasi Khusus (DAK)

Reimbursement Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2015

pada Pemerintah Provinsi Bengkulu

0

56 DAK Reimbursment_2 APD 13 Bupati Seluma agar: Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk

memberi sanksi sesuai ketentuan kepada petugas yang menyusun perencanaan

kegiatan Penambahan Pipa Distribusi PDAM ke Rumah Warga (SR) di Sekitar

Kota Tais DAK Infrastruktur Air Minum TA 2015.

LAP-0108/PW06/3/2016 ST-0157/PW06/3/2016 melaksanakan Verifikasi atas Pengelolaan Dana Alokasi

Khusus (DAK) Reimbursement Bidang Infrastruktur Tahun

Anggaran 2015 pada Kabupaten Seluma

1

57 DAK Reimbursment_3 APD 14 kami menyarankan kepada walikota Bengkulu agar menginstruksikan Kepala

Dinas Pekerjaan Umum untuk:

a. Memberikan teguran kepada PPTK atas kelalaiannya sesuai peraturan yang

berlaku,

b. Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan DAK dengan berpedoman kepada

petunjuk teknis yang berlaku.

LEV-0109/PW06/3/2016 ST-0152/PW06/3/2016 Verifikasi DAK Reimbursement Bidang Infrastruktur Tahun

2015 pada Kabupaten Mukomuko

1

58 DAK Reimbursment_4 APD 15 menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk Menyusun rencana

kegiatan pelaksanaan DAK dengan berpedoman kepada petunjuk teknis yang

berlaku.

LAP-0170/PW06/3/2016 ST-0161/PW06/3/2016 melaksanakan Verifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK)


pada Pemerintah Kota Bengkulu

1

59 DAK Reimbursment_5 APD 16 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur untuk memerintahkan PPTK

DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi untuk mempertanggungjawabkan kelebihan

pembayaran tersebut dengan menyetor ke Kas Daerah senilai Rp1.079.341,20,

bukti tindak lanjut dikirim ke Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. 2. Kepala

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur untuk memerintahkan PPTK DAK

Infrastruktur Bidang Sanitasi untuk mempertanggungjawabkan kekurangan

pekerjaan tersebut dengan memerintahkan KSM Kemiling Payak Untuk

mengerjakan kekurangan pekerjaan bak penampung limbah sesuai dengan

kontrak/SPK senilai Rp5.300.411,28 bukti tindak lanjut dikirim ke Perwakilan

BPKP Provinsi Bengkulu.

LHV-0110/PW06/3/2016 ST-0151/PW06/3/2016 melaksanakan Verifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK)


pada Pemerintah Kabupaten Kaur

0

60 DAK Reimbursment_6 APD 17 Kepada Bupati Bengkulu Tengah agar memerintahkan SKPD untuk

menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan teknis ke-PU-an untuk

meningkatkan kompetensi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan,

mengidentifikasi faktor risiko internal dan eksternal dalam pengelolaan DAK

dan langkah penanganan dampak dari risiko, melakukan reviu dalam rangka

pengelolaan DAK pada tingkat kegiatan serta melakukan pemeriksaan atas

pengelolaan DAK.

LAP-0709/PW06/3/2016 ST-0156/PW06/3/2016 melaksanakan Verifikasi atas Pengelolaan Dana Alokasi

Khusus (DAK) Reimbursement Bidang Infrastruktur Tahun

Anggaran 2015 pada Kabupaten Bengkulu Tengah

1

61 DAK Reimbursment_7 APD 18 Hasil verifikasi terhadap pemanfaatan hasil kegiatan DAK Bidang Jalan, Irigasi,

Air Minum, dan Sanitasi Tahun Anggaran 2015, seluruhnya telah dimanfaatkan.

LAP-0112/PW06/3/2016 ST-0153/PW06/3/2016 melaksanakan Verifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK)


pada Pemerintah Kabupaten Lebong

1

Lampiran 5 /7 - 19


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



62 Monitoring DAK_1 APD 19 Menarik denda 43 hari keterlambatan sebesar Rp92.800.235,00 dan

menyetorkannya ke rekening kas daerah serta satu copy bukti setor agar

disampaikan kepada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu.

LHM-0095/PW06/3/2016 ST-0158/PW06/3/2016 melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana

Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah Tahun

Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Lebong

0

63 Monitoring DAK_2 APD 20 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara agar segera memerintah

PPTK untuk melengkapi kekurangan peralatan kesehatan berupa Oxygen

Concentrater senilai Rp15.460.000,00.

2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara agar memerintahkan

PPTK memperbaiki lantai rabat beton Puskesmas Dusun Curup yang telah rusak

sebesar Rp1.621.609,50.

3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara agar memerintahkan

PPTK mempertanggungjawakan kelebihan pembayaran pekerjaan rehabilitasi

puskesmas Kemumu dengan meyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp.400.000,00

4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Utara Agar

memerintahkan PPTK DAK SMK pada SMKN 01 Padang Jaya untuk

menambah/melengkapi dengan kekurangan satu buah kursi kerja dengan nilai

Rp475.000,00.

5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara agar

memerintahkan PPTK DAK Sub. Bidang Irigasi tahun anggaran 2015

mempertanggungjawabkan kelebihan harga satuan pekerjaan dengan

menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp37.981.143,33

6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu

Utara menganggarkan kembali sisa DAK Reguler tahun anggaran 2015 dalam

APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2017

7. Memerintahkan Kepala SKPD yang mendapat alokasi DAK Fisik Tahun

Anggaran 2016 segera menyelesaikan pekerjaan fisik.

8. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengajukan transfer ke

Kementerian Keuaangan atas pekerjaan fisik DAK tahun anggaran 2016 yang

telah 100%

LHM-0519/PW06/3/2016 ST-0825/PW06/3/2016 Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik TA 2015 dan TA 2016 pada

Pemkab Bengkulu Utara

0

64 Penerimaan Negara/Daerah_1 APD 21 Merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi Bengkulu agar menginstruksikan

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu untuk menetapkan target

PAD pada APBD Provinsi Bengkulu berdasarkan potensi PAD atas hasil

pendataan di lapangan

LAP-0308/PW06/3/2016 ST-0468/PW06/3/2016 Monitoring Tindak Lanjut Optimalisasi PAD pada di

LingkunganPemerintah Daerah SE-Provinsi Bengkulu Tahun

2015

0

65 Penerimaan Negara/Daerah_2 APD 22 Direkomendasikan kepada Bupati Rejang Lebong untuk memerintahkan Kepala

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong agar:

Berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong

untuk menyusun Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata cara

penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan

SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dan ayat (5) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

LHP-0349/PW06/3/2016 ST-0470/PW06/3/2016 Pengawasan OPAD Tahun 2016 pada Pemerintah

KabupatenRejang Lebong

1

66 Penerimaan Negara/Daerah_3 APD 23 Memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah sebagai instansi pemungut pajak daerah Kabupaten Mukomuko agar

melakukan pendataan potensi terhadap wajib pajak daerah dan membuat

database potensi pajak daerah secara berkala.

LHP-0380/PW06/3/2016 ST-0620/PW06/3/2016 OPAD 2016 pada Pemkab Mukomuko 1

67 Penerimaan Negara/Daerah_4 APD 24 kami rekomendasikan kepada Bupati Bengkulu Utara agar memerintahkan

kepada Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bengkulu Utara supaya

mengoptimalkan potensi pajak hotel menjadi realisasi penerimaan pajak

dengan cara melakukan pemeriksaan Pajak hotel dengan tahapan sebagai

berikut: a. Mengusulkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang pedoman

atau Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah sebagai dasar pedoman

pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah

LHE-0353/PW06/3/2016 ST-0448/PW06/3/2016 Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun

2015pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

0

68 Penerimaan Negara/Daerah_5 APD 25 kami menyarankan kepada Bupati Kaur agar: Menginstruksikan Kepala DPPKAD

Kabupaten Kaur untuk : Membuat mekanisme/prosedur pemutahiran database

potensi dan melakukan pemutahiran database potensi Pendapatan Asli Daerah

(PAD) secara berkala.

LHP-0352/PW06/3/2016 ST-0471/PW06/3/2016 OPAD Tahun 2016 pada Pemkab Kaur 1

69 Pengawasan Lintas Sektor Pembangunan

Daerah Bidang Kesra (Program PPM)

pada Pemda

APD 26 kami memberikan rekomendasi kepada Bupati Kepahiang agar Pemerintah

Kabupaten Kepahiang melaksanakan Surveilans kesehatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

LHE-0241/PW06/3/2016 ST-0344/PW06/3/2016 melakukan Evaluasi Pengawasan Lintas Sektoral

Pembangunan Daerah atas Program Penanggulangan

Penyakit Menular Kabupaten Kepahiang

1

Lampiran 5 /8 - 19


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



70 Pengawasan Permintaan Stakeholder_1 APD 27 Merekomendasikan kepada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Lebong agar

mengimplementasikan penggunaan Aplikasi SIMDA Pendapatan dalam

pengelolaan pendapatan daerah pada tahun 2016.

LAP-0044/PW06/3/2016 ST-0041/PW06/3/2016 melakukan pendampingan Implementasi Aplikasi SIMDA

Pendapatan pada Kabupaten Lebong Tahun 2016

1

71 Pengawasan Permintaan Stakeholder_2 APD 28 1. Memerintahkan Bidang Aset DPPKA untuk melakukan rekonsiliasi aset secara

periodik,

ND-103/PW06/3/2/2016 ST-0088/PW06/3/2016 melakukan Pendampingan/ Asistensi Penyusunan LKPD

Tahun 2015 pada Pemerintah Kota Bengkulu

1

2. Melakukan penguatan sumber daya manusia pengelola aplikasi SIMDA BMD

dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan.

1

72 Pengolahan dan Kompilasi LKPD dan

Analisis Kinerja Keuangan Pemda

APD 29 1. Mendorong Peningkatkan Capaian target Pendapatan pemda

Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu.

2. Menata pengelolaan keuangan lebih akuntabel dengan memperhatikan dan

ketaatan kepada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan

pengungkapan (Adiquate Disclosure ), kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan, dan efektivitas penerapan sistim pengendalian intern;

3. Mendorong pemerintah daerah meningkatkan PAD untuk meningkatkan

derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan daerahnya;

4. Mendorong peningkatan Derajat Kontribusi BUMD (kontribusi Pendapatan

Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD;

LAP-0460/PW06/3/2016 ST-0720/PW06/3/2016 Kompilasi Laporan Keuangan dan Analisis Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah Berbasis Akrual se-Provinsi Bengkulu

1

73 Audit Kinerja Pelayanan pemerintah

Daerah Bidang Kemaritiman

APD 30 kami merekomendasikan kepada Bupati Bengkulu Utara menginstruksikan

kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara untuk:

Melakukan evaluasi mengenai kecukupan fasilitas pokok, fasilitas fungsional

dan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan yang dimiliki.

LHA-0379/PW06/3/2016 ST-0475/PW06/3/2016 Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Bidang

Kemaritiman TA 2015 Pada Pemkab Bengkulu Utara

1

74 Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah

Daerah Bidang Kesehatan

APD 31 menyarankan kepada Bupati Kaur agar: 1. Menuangkan seluruh indikator

Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan

No.741/MENKES/PER/VII/2008 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota dalam RPJMD tahun 2016-2021, dan

menuangkan target capaiannya selama 5 tahun, serta diikuti dengan

penyempurnaan dokumen perencanaan RKPD dan target capaiannya setiap

tahun.

LAP-0289/PW06/3/2016 ST-0465/PW06/3/2016 Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang

KesehatanTA.2015 pada Pemerintah Kabupaten Kaur

0

75 Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah

Daerah Bidang Pendidikan

APD 32 1. Menuangkan seluruh indikator SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di

Kabupaten/Kota dalam dokumen RPJMD dan menuangkan seluruh indikator

SPM dan target tahunan dalam dokumen RKPD untuk tahun berikutnya

2. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Kaur agar:

a) Menuangkan seluruh indikator SPM dengan target lima tahun dan target

tahunan dalam dokumen Renstra dan menuangkan seluruh indikator SPM serta

target tahunan kedalam dokumen Renja dan RKA/DPA SKPD untuk periode

berikutnya

b)Memberikan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu

c)Merekrut guru PNS/honorer untuk memenuhi kekurangan guru sesuai

dengan mata pelajaran yang dibutuhkan

d) Menyiapkan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan Permendiknas

Nomor 24 Tahun 2007

e)Melakukan pendataan terhadap sarana dan prasarana sekolah yang masih

kurang atau membutuhkan perbaikan dan menyampaikan kepada TAPD untuk

dijadikan dasar alokasi anggaran dalam bidang pendidikan

f) Melakukan penyusunan profil pendidikan segera setelah tahun ajaran

berakhir

LAP-0309/PW06/3/2016 ST-0469/PW06/3/2016 Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Bidang

Pendidikan TA 2015 Pada Pemkab Rejang Lebong

0

76 Pengawasan Lintas Sektor Pembangunan

Daerah atas Pengelolaan Pinjaman

Daerah

APD 33 a. Meminta dokumen terkait pinjaman daerah kepada dr. Zulman Zuri Amran

selaku Direktur RSUD dr. M. Yunus (periode tahun 2008-2010) yang

menandatangani perjanjian dan mengarsipkan dokumen terkait pinjaman

daerah tersebut dalam arsip RSUD dr. M. Yunus;

b. Melakukan penatausahaan pinjaman daerah (RSUD dr. M. Yunus) secara

tertib;

c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan

pinjaman daerah.

LHE-0498/PW06/3/2016 ST-0738/PW06/3/2016 Pengawasan Lintas Sektoral atas Pinjaman Daerah pada

Provinsi Bengkulu

0

Lampiran 5 /9 - 19


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



77 Pengawasan Lintas Sektoral

Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi

(Program Penguatan Ekonomi Lokal)

APD 34 1) Menyusun prosedur standar operasional eliminasi malaria di wilayah

Kabupaten Kepahiang dalam suatu komitmen yang dituangkan dalam

perundangan daerah.

2) Mengerakkan potensi Sumber Daya (manusia, anggaran, sarana dan

prasarana serta dukungan lainnya) dalam melaksanakan eliminasi malaria.

3) Mengkoordinasikan kegiatan eliminasi malaria dengan llintas program dan

sektor terkait.

4) Menyiapkan Juru Malaria Desa dan Kader Posmaldes di desa-desa endemik

terpencil dan tidak terjangkau pelayanan petugas kesehatan.

5) Melaksanakan peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan

eliminasi malaria di wilayah Kabupaten Kepahiang sesuai yang diamanatkan

dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tentang

Eliminasi Malaria di Indonesia.

6) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penanggulangan penyakit

menular sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014

tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

7) Melaksanakan Surveilans Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

8) Meningkatkan kompetensi SDM pengelola aplikasi, dan mengembangkan

aplikasi yang ada (SKDR Surveilans).

9) Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang

agar memerintahkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Faskes) untuk melakukan

pencatatan dan pelaporan penyakit menular secara rutin dan berkala sesuai

Permenkes Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular,

pasal 38 ayat (1) dan (5).

10) Meningkatan kegiatan promosi terhadap penanggulangan penyakit menular

sesuai dengan Permenkes Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan

Penyakit Menular.

LHE-0241/PW06/3/2016 ST-0344/PW06/3/2016 melakukan Evaluasi Pengawasan Lintas Sektoral

Pembangunan Daerah atas Program Penanggulangan

Penyakit Menular Kabupaten Kepahiang

1

78 Pengawasan Lintas Sektoral atas

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kerja

Sama Daerah

APD 35 1. Aspek Kebijakan

- Menerbitkan peraturan daerah tentang Pengelolaan Kerja Sama Daerah,

Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama daerah yang mencakup

seluruh SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Bengkulu.

- Menginstruksikan Kepala SKPD terkait untuk melakukan identifikasi potensi

kerja sama daerah dan mengusulkan kepada Ketua TKKSD.

- Menginstruksikan Ketua TKKSD untuk membuat Keputusan TKKSD tentang

Pembentukan Tim Teknis Kerja Sama Daerah yang bertugas untuk menyiapkan

kerja sama daerah sesuai dengan kebutuhan.

- Menginstruksikan Ketua TKKSD secara periodik melakukan inventarisasi dan

pemetaan potensi daerah yang bisa dikerjasamakan dan menyusun prioritas

obyek yang bisa dikerjasamakan.

2. Aspek Kelembagaan

- Mengoptimalkan fungsi urusan Kerja sama Daerah dengan menambah SDM

dan menyesuaikan anggaran yang dibutuhkan.

- Menugaskan Bidang Pendapatan DPPKA Kota Bengkulu untuk melakukan

monitoring terhadap potensi pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil

kerja sama daerah.

3. Aspek Proses Manajemen

1) Tahap Perencanaan

- Melakukan penyesuaian/sinkronisasi antara dokumen perencanaan seperti

RPJMD dan RKPD dengan kegiatan kerja sama daerah yang akan dilaksanakan

pada tahun anggaran yang akan datang.

- Menginstruksikan unit kerja yang melaksanakan fungsi kerja sama daerah

untuk menyusun peta potensi kerja sama daerah dan mencantumkannya dalam

dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD).

LHE-0444/PW06/3/2016 ST-0704/PW06/3/2016 Pengawasan Lintas Sektoral atas Pengelolaan dan

penyelenggaraan Kerjasama Daerah pada Pemerintah Kota

Bengkulu

1

Lampiran 5 /10 - 19


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



79 Probity Audit APD 36 1) Melakukan audit lanjutan atas tiga kontrak yang berindikasi merugikan

daerah sebagaimana disebutkan dalam hasil audit BPK-RI.

2) Meminta/meminjam kembali ketiga kontrak beserta addendumnya dari

auditan dan menganalisa ketidaksesuaiannya dengan ketentuan (tidak

diperkenankan) dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan

perubahannya pasal 87 ayat (1) dan (2).

3) Menganalisa kembali analisa harga satuan baru yang diberikan oleh pihak

auditan untuk memastikan bahwa analisa harga satuan yang dibuat tersebut

sudah sesuai dengan standar harga yang berlaku dan kelengkapan administrasi

berupa negosiasi harga atas harga penggunaan alat baru telah sesuai dengan

ketentuan.

4) Meminta dan menganalisa as built drawing (dokumen gambar dan realisasi

perhitungan hasil akhir pekerjaan) ketiga kontrak dimaksud untuk menghitung

dan memastikan volume yang terpasang telah sesuai dengan volume pekerjaan

yang dibayarkan kepada rekanan.

5) Meminta dan menelaah Laporan Harian Konsultan Pengawas, Laporan

Kemajuan Pekerjaan Kontraktor termasuk Daftar Kehadiran Harian Operator

Alat Berat, Dokumen Data Alat Berat yang beroperasi setiap hari selama waktu

pelaksanaan pekerjaan. Laporan Pengelola Teknis (Pengawas Lapangan).

6) Menelaah adanya dokumen/surat permintaan perubahan metode kerja dari

kontraktor kepada PPK atau PPTK.

7) Meminta dan menelaah data pengelola keuangan berupa SK KPA, PPK,

PPTK, P2HP.

8) Mengumpulkan dan menganalisa data keuangan ketiga kontrak dimaksud,

seperti hubungan antara tanggal kontrak, tanggal addendum kontrak dengan

pembayaran terminnya.

9) Melakukan konfirmasi dan wawancara lapangan dengan pihak-pihak terkait

seperti operator alat berat, pemilik alat berat yang disewa, pengawas

lapangan/konsultan pengawas dan masyarakat setempat yang bermukim dekat

dengan lokasi proyek.

LAP-0411/PW06/3/2016 ST-0728/PW06/3/2016 Quality Assurance (QA) Atas Audit Terhadap Kontrak yang

Berindikasi Merugikan Daerah Hasil Audit BPK yang Dilakukan

Oleh Tim Inspektorat Kabupaten Kaur

1

80 Evaluasi Kondisi Infrastruktur Jalan di

Bengkulu

APD 37 Merekomendasikan kepada Gubernur agar:

1) Berkoordinasi dengan Bupati Seluma dan Bupati/Walikota di wilayah Provinsi

Bengkulu yang belum mengajukan usulan penetapan ruas-ruas jalan

berdasarkan fungsi agar mengajukan usulan ruas-ruas jalan berdasarkan fungsi

di wilayahnya masing-masing dengan memperhatikan Keputusan Menteri

mengenai penetapan ruas-ruas jalan menurut fungsinya untuk jalan arteri dan

jalan kolektor yang menghubungkan antar ibukota provinsi dalam sistem

jaringan jalan primer di wilayah Provinsi Bengkulu.

2) Memberi perintah kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu

agar berkoordinasi dengan penyelenggara jalan nasional, kabupaten/kota

untuk melakukan inventarisir ruas jalan dalam rangka penetapan fungsi jalan

serta memutakhirkan data status jalan di wilayah Provinsi Bengkulu.

LHE-0466/PW06/3/2016 ST-0765/PW06/3/2016 Evaluasi Kondisi Infrastruktur Jalan di Wilayah Bengkulu 0

81 Evaluasi Program Dana Bergulir Samisake

di Kota Bengkulu

APD 38 Tidak dilakukan evaluasi karena sedang dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan

Negeri Kota Bengkulu

S-1921/PW06/3/2016 ST-0760/PW06/3/2016 Evaluasi Program Dana Bergulir Samisake Tahun 2014-2015 di

Kota Bengkulu

1

82 Pengelolaan Aset Dana Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan pada Pemerintah

Daerah di Bengkulu

APD 39 a. Terhadap aset yang belum diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten

Bengkulu Selatan, kami sarankan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu

Selatan untuk mengajukan persetujuan hibah Kepada Menteri Keuangan

melalui Dirjen Kekayaan Negara melalui mekanisme hibah sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas

Pembantuan Sebelum Tahun anggaran 2011;

b. Terhadap kondisi aset yang rusak berat, kami sarankan kepada Pemerintah

Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mengajukan permohonan persetujuan

penghapusan kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen Kekayaan Negara

terhadap aset yang bernilai dibawah Rp25.000.000,00 dan tahun perolehan

dibawah tahun 2011 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

125/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari

Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun anggaran

2011.

LAP-0497/PW06/3/2016 ST-0776/PW06/3/2016 Monitoring dan evaluasi Pengelolaan aset dana

dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun anggaran 2014

dan 2015 pada pemkab Bengkulu Selatan

0

Lampiran 5 /11 - 19


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



83 Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai

Panjang Bengkulu

APD 40 1. Menginstruksikan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Kota Bengkulu

melakukan koordinasi, pendekatan dan dialog secara intensif dengan Kepala

Biro Administrasi Pemerintahan Provinsi Bengkulu dan Kepala Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu untuk penyelesaian proses

penetapan status lahan Kawasan Wisata Pantai Panjang menjadi hak

pengelolaan lahan (HPL) Pemerintah Kota Bengkulu.

2. Mempertimbangkan dan mengusulkan pada TAPD untuk menerapkan

perencanaan anggaran berbasis beban kerja, khususnya dalam kaitan

pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Panjang dengan memperhatikan beban

kerja pada Dinas Pariwisata dan Ekomomi Kreatif Kota Bengkulu sesuai tugas

pokok dan fungsi serta amanat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 39 Tahun

2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Penetapan Dinas Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif Kota Bengkulu sebagai Penanggung Jawab Kerjasama Pengelolaan Tanah

dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bengkulu di Kawasan Pantai Panjang Kota

Bengkulu.

3. Menginstruksikan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota

Bengkulu berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu untuk melakukan penagihan

kepada delapan perusahaan atas kewajiban kontribusi PAD yang belum

dipenuhi yaitu:

No. Pihak Ketiga Jumlah (Rp)

1. CV. Dwi Puja Kesuma (Hotel Bidadari) 184.500.000,00

2. CV. Nala Wisata Abadi (Hotel Nala) 21.600.000,00

3. CV. Kemuning Shakty (Kemuning Resto) 98.550.000,00

4. CV. Ratu Putri Gading Cempaka (Café Arwana) 32.850.000,00

5. Panorama Wisata (Malibu dan Pattaya) 92.199.800

6. PT. Pantai Indah Lestari (Rainbow Café) 11.250.000,00

7. PT. Bintang Azzahra (RM. Permata) 9.055.200,00

8. PT. Darmawan Subekti (Pasir Putih) 25.000.000,00

Jumlah 475.005.000,00

LEV-0509/PW06/3/2016 ST-0771/PW06/3/2016 Evaluasi Pengelolaan Kawasan wisata pantai panjang

pemerintah kota Bengkulu

0

84 Asistensi SIMDA pada Pemda_1 APD 41 1. Menginvetarisir kembali tahun perolehan aset atas mutasi aset SKPD tahun

2012. 2. Menelusuri kembali aset SKPD Dinas Pendidikan yang berasal dari

APBD dan APBN. 3. Melakukan rekonsiliasi data Aset, Realisasi Anggaran, Saldo

Kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendaharan Umum Daerah secara berkala

pada tahun anggaran berjalan

LAP-0573/PW06/3/2016 ST-0228/PW06/3/2016 melaksanakan Asistensi SIMDA untuk Proses Penyusunan

LKPD Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko

1

85 Asistensi SIMDA pada Pemda_2 APD 42 1. Berdasarkan kondisi penerapan aplikasi SIMDA Pendapatan Tahun 2016

diperlukan pendampingan dan monitoring yang efektif agar tahun 2016 dapat

menerapkan SIMDA Pendapatan secara komprehensif

2. Pengelolaan pendapatan daerah sebaiknya menggunakan aplikasi dan

terpusat di DPPKA Rejang Lebong

ND-173/PW06/3/1/2016 ST-0478/PW06/3/2016 Sosialisasi Implementasi Program SIMDA Pendapatan pada

Pemkab Rejang Lebong

1

86 Asistensi SIMDA pada Pemda_3 APD 43 Melakukan rekonsiliasi antara SIMDA Pendapatan dan SIMDA Keuangan baik

fisik maupun program

ND-220/PW06/3/2016 ST-0619/PW06/3/2016 Asistensi SIMDA Pendapatan pada Pemerintah Kabupaten

Seluma

1

87 Asistensi SIMDA pada Pemda_4 APD 44 Kami sarankan kepada Kepala Dinas PPKAD untuk mengkomunikasikan kepada

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu terkait angka

saldo awal, agar dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) Tahun 2016 dapat menggunakan angka saldo awal yang telah diperbaiki.

LAP-0396/PW06/3/2016 ST-0685/PW06/3/2016 Asistensi Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan

menggunakan aplikasi SIMDA BMD pada Pemkab Seluma

1

88 Implementasi Simda Desa pada Desa_1 APD 45 kami mengharapkan Saudara segera menindaklanjuti hasil piloting tersebut

sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu untuk

serah terima aplikasi Siskeudes ke Kabupaten Bengkulu Tengah.

2. Melakukan monitoring implementasi Siskeudes di wilayah Kabupaten

Bengkulu Tengah;

LAP-0355/PW06/3/2016 ST-0622/PW06/3/2016 Piloting Simda Desa pada Pemdes Jumat Kecamatan Talang

Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

1

89 Implementasi Simda Desa pada Desa_2 APD 46 kami merekomendasikan kepada Camat Kedurang agar melakukan monitoring

pelaksanaan implementasi Siskeudes di desa Durian Sebtang tersebut.

LAP-0378/PW06/3/2016 ST-0689/PW06/3/2016 Piloting Simda Desa pada Pemdes Durian Sebatang

Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatana

1

Lampiran 5 /12 - 19


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



90 Monitoring Penyaluran dan Penggunaan

Dana Desa

APD 47 kepada Kepala Desa Lubuk Sirih Ulu Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu

Selatan kami rekomendasikan agar: Melakukan Perubahan Peraturan Desa dan

APBDes Tahun Anggaran 2016, dan merubah anggaran Belanja Bidang Tidak

Terduga sebesar Rp4.797.581,00 ke dalam kelompok Bidang Pelaksanaan

Pembangunan Desa dan/atau Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan

mengacu pada tata cara dan ketentuan mengenai Perubahan Peraturan Desa

dan APBDes diatur dalam Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

LHE-0328/PW06/3/2016 ST-0572/PW06/3/2016 Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan SILPA Dana

DesaTahun 2015 pada Pemerinrtah Desa Lubuk Sirih Ulu

KecamatanManna Kabupaten Bengkulu Selatan

1

91 Pilotting Implementasi Simda Desa pada

Desa

APD 48 kami merekomendasikan Camat Sukaraja agar berkoordinasi dengan Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seluma untuk:

Memantau pelaksanaan implementasi siskeudes pada seluruh desa di wilayah

Kecamatan Sukaraja

LAP-0358/PW06/3/2016 ST-0623/PW06/3/2016 Piloting Simda Desa pada Pemdes Sidosari Kecamatan

Sukaraja Kabupaten Seluma

1

92 Bimtek Penyusunan Rencana Aksi atas

hasil audit BPK pada Pemda

APD 49 Kami sarankan kepada Bupati Seluma agar menginstruksikan kepada: Sekretaris

Daerah Untuk berperan aktif selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah

dalam mengkoordinasikan tindak lanjut mengenai aset tanah yang melibatkan

Bagian Administrasi Pemerintahan dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah.

LBA-0351/PW06/3/2016 ST-0568/PW06/3/2016 Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi atas hasil audit

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2015 pada Pemda

Seluma

1

93 Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual APD 50 1. Merekrut pegawai dengan latar belakang akuntansi dan membuat mapping

pegawai sebelum melakukan perputaran/rotasi pegawai 2. Melakukan

pengembangan SDM pegawai dan peningkatan kualitas terutama bagi tim

Penyusun LKPD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, baik di lingkup SKPD

maupun DPPKAD

ND-106/PW06/3/2/2016 0081/PW06/3/2016 Asistensi Penyusunan LKPD Tahun 2015 pada Pemerintah

Kabupaten Bengkulu Tengah

0

94 Evaluasi SAKIP APD 51 rekomendasikan kepada Bupati Kaur sebagai berikut Dalam hal Perencanaan

Kinerja, agar: Mempublikasikan RPJMD dan Renstra SKPD dalam website

pemerintah daerah

LEV-0357/PW06/3/2016 ST-0535/PW06/3/2016 Evaluasi SAKIP Tahun 2015 pada Pemkab Kaur 1

95 Pengawasan Assurance SPIP / Korsupgah

KPK-BPKP_1

APD 52 melaksanakan dan menyelesaikan tindak lanjut atas permasalahan hasil

korsupgah pada bidang pendapatan, bidang pengadaan barang dan jasa, serta

bidang APBD, Hibah dan Bansos tahun 2015.

LHM-0463/PW06/3/2016 ST-0786/PW06/3/2016 Monitoring tindak lanjut hasil korsupgah TA 2015 pada

Kabupaten Seluma

1

96 Pengawasan Assurance SPIP / Korsupgah

KPK-BPKP_2

APD 53 Daftar Risiko dan Rencana Aksi LAP-0497/PW06/3/2016 ST-0910/PW06/3/2016 Asistensi Penilaian Resiko dalam rangka Korsup Pencegahan

Korupsi pada Pemerintah Provinsi Bengkulu

1

97 Evaluasi Maturitas SPIP_1 APD 54 Untuk meningkatkan maturitas ke tingkat berikutnya, “Berkembang”, maka

saran peningkatan yang perlu dilakukan dan diperbaiki secara umum oleh

Pemerintah Kabupaten Kaur pada tingkat “Rintisan” adalah perlu melakukan

“sosialisasi atau diseminasi kebijakan dan prosedur kepada seluruh pegawai “

LAP-0205/PW06/3/2016 ST-0253/PW06/3/2016 melakukan Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada

Pemerintah Kabupaten Kaur

0

98 Evaluasi Maturitas SPIP_2 APD 55 Untuk meningkatkan maturitas ke tingkat berikutnya, “Berkembang”, maka

saran peningkatan yang perlu dilakukan dan diperbaiki secara umum oleh

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada tingkat “Rintisan” adalah perlu

melakukan “sosialisasi atau diseminasi kebijakan dan prosedur kepada seluruh

pegawai “

LHE-0204/PW06/3/2016 ST-0249/PW06/3/2016 melakukan Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan

0

99 Evaluasi Maturitas SPIP_3 APD 56 Pemerintah Bengkulu Tengah agar : aturan perilaku dikomunikasikan kepada

seluruh pegawai dalam masing-masing unit kerja, agar stándar kompetensi

jabatan dan uraian tugas dikomunikasikan kepada seluruh pegawai di masing-

masing SKPD dan promosi/mutasi pejabat struktural serta pegawai berdasarkan

kompetensi jabatan/pegawai; Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah perlu

menyusun pedoman penilaian risiko (identifikasi risiko) termasuk pengaturan

penilaian risiko pada saat penyusunan perencanaan dan pencapaian tujuan

entitas dan kegiatan

LHE-0235/PW06/3/2015 ST-0268/PW06/3/2016 melakukan Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern (SPIP) di Kabupaten Bengkulu

Tengah

0

100 Evaluasi Maturitas SPIP_4 APD 57 Untuk meningkatkan maturitas ke tingkat berikutnya, “terdefinisi”, maka saran

peningkatan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

sebagai berikut: Untuk mencapai tingkat maturitas “Terkelola dan terukur”

pada fokus penilaian penegakan integritas dan nilai etika, pimpinan Pemerintah

Kabupaten Bengkulu Utara harus melakukan pemantauan/evaluasi penerapan

Aturan Perilaku (Kode Etik) secara berkala dan terdokumentasi.

LAP-0225/PW06/3/2016 ST-0298/PW06/3/2016 melaksanakan Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten

Bengkulu Utara

0

Lampiran 5 /13 - 19


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



101 Evaluasi Maturitas SPIP_5 APD 58 kami menyarankan Gubernur Bengkulu berupaya untuk meningkatkan skor

setiap unsur/subunsur pengendalian terutama untuk unsur/subunsur dengan

skor di bawah 3,00 (terdefinisi) sebagai berikut:

Terkait Unsur Lingkungan Pengendalian Agar menginstruksikan Kepala Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu: - Untuk meningkatkan subunsur

Penegakan Integritas dan Nilai Etika dengan membuat dan menetapkan secara

formal Aturan Perilaku Pegawai (Kode Etik) yang berlaku umum serta

mengkomunikasikannya kepada pegawai di seluruh SKPD di lingkungan

Pemerintah Provinsi Bengkulu dan segera menerapkannya.

LEV-0263/PW06/3/2016 ST-0385/PW06/3/2016 Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah

Provinsi Bengkulu

0

102 Perencanaan Pembangunan APD 59 Kami menyarankan agar :

1. Kepala Bappeda Kab. Kaur segera membentuk Tim Penyusun Renstra SKPD

Kab. Kaur dan memerintahkan Tim Penyusun Renstra SKPD Kab. Kaur untuk

menjalankan tugasnya menyusun Renstra-SKPD

2. Kepala Bappeda Kab. Kaur segera membentuk Tim Penyusun Renja SKPD

Kab. Kaur dan mengingatkan Tim Penyusun Renja SKPD Kab. Kaur supaya

memperhatikan jadwal, kegiatan dan pembagian tugasnya dan kerangka

(outline) Renja-SKPD

3. Ketua TAPD Kab. Kaur untuk memperbaiki proses penyusunan rancangan

KUA dan rancangan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran

sebelumnya

4. Kepala DPPKAD Kab. Kaur menginstruksikan admin SIMDA Keuangan untuk

meyesuaikan parameter dan menginputkan RKA-SKPD dan RKA-PPKD segera

setelah KUA PPAS disepakati

5. Ketua TAPD Kab. Kaur untuk segera menyiapkan Raperda APBD Tahun

Anggaran 2017 dan memperbaiki proses penyiapan rancangan Perda APBD

agar lebih tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri

Nomor 31 Tahun 2016 paling lambat tanggal 31 Desember Tahun 2016

LHA-0505/PW06/3/2016 ST-0878/PW06/3/2016 Asistensi Penyusunan APBD pada Pemerintah Kabupaten

Kaur

0

103 Asesment GCG pada BUMD Kab/Kota AN 1 - Untuk menyusun pedoman tata kelola perusahaan (code of corporate

govrnance )

- untuk menyusun corporate plan dan RKAP perusahaan

LAP-0424/PW06/4/2016 ST-0629/PW06/4/2016 Diagnostic Assesment Good Corporate Governance (GCG)

pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Bimex Bengkulu

Tahun 2016

1

104 Evaluasi Internal Control PDAM/BUMD

A

AN 2 - kepada Kepala Cabang PT Pertani (Persero) Cabang Bengkulu agar

Memerintahkan Kepala Unit Penangkar Benih (UPB) Sukasari Argamakmur

untuk menagih uang sebesar Rp1.830.175,00 dari Kelompok Tani Panca Usaha I

dan Kelompok Tani Mandiri sebagai pengganti dana PMN

- Kepala Cabang PT Pertani (Persero) Cabang Bengkulu agar memerintahkan

Kepala Unit Produksi Benih (UPB) Sukasari Argamakmur untuk mengajukan

kebutuhan biaya operasional kantor pada PT Pertani (Persero) kantor Cabang

Bengkulu dan menyetorkan kembali ke rekening dana PMN sebesar

Rp19.231.799,00

- Kepala Cabang PT Pertani (Persero) Cabang Bengkulu agar memerintahkan

Kepala Unit Produksi Benih (UPB) Sukasari Argamakmur untuk pengadaan CBKS

agar memperhatikan pedoman yang ada dan peraturan perpajakan

- Kepala Cabang PT Pertani (Persero) Cabang Bengkulu agar:

1) Memerintahkan Bendahara UPB Sukasari Argamakmur agar memisahkan

pencatatan dana PMN dan non PMN;

2) Memerintahkan Kepala UPB Sukasari Argamakmur untuk menyampaikan

laporan stock produksi atau administrasi lainnya secara tertulis pada Kantor

Cabang Bengkulu.

3) Memerintahkan Bendahara untuk segera menyetorkan penerimaan piutang

GP3K kelompok tani ke rekening PT Pertani (Persero) Kantor Pusat.

LAP-0382/PW06/4/2016 ST-0671/PW06/4/2016 Reviu atas Peningkatan Produksi dan Distribusi Benih pada

PT Pertani (Persero) Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016

1

105 Evaluasi Internal Control PDAM/BUMD B AN 3 - Menyampaikan secara tertulis permasalahan penjualan oleh pengecer di atas

Harga Eceran Tertinggi (HET) tersebut kepada Dinas Perdagangan

- Menyampaikan secara tertulis permasalahan kelebihan stok pupuk urea

bersubsidi di Gudang Pengecer Gapoktan Seroja 1 di Wilayah Pematang

Gubernur, Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu kepada Dinas Pertanian Kota

Bengkulu

LR-0376/PW06/4/2016 ST-0669/PW06/4/2016 Reviu atas Peran PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) Dalam

Mendukung Program Ketahanan Pangan Tahun 2015 dan

Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2016

0

Lampiran 5 /14 - 19


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



106 Evaluasi Internal Control PDAM/BUMD C AN 4 - mengkomunikasikan secara jelas rencana jangka panjang serta RKAP

- melakukan sosialisasi tujuan perusahaan kepada semua karyawan

- menyusun job description untuk tiap-tiap jabatan

- memberlakukan formulir bernomor urut tercetak

LAP-0422/PW06/4/2016 ST-0755/PW06/4/2016 Evaluasi SPIP pada PDAM Tirta Rafflesia Kabupaten Bengkulu

Tengah

0

107 Evaluasi Kinerja Perusda AN 5 - Membuat program penagihan piutang usaha perusahaan dan secara berkala

melaporkan kondisi saldo piutang usaha kepada pemilik melalui Dewan

Pengawas

- Untuk membatalkan SK Direksi Nomor 1 Tahun 2015 dan mengusulkan

kepada Gubernur besaran gaji Direksi melalui Dewan Pengawas.

LEV-0423/PW06/4/2016 ST-0594/PW06/4/2016 Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Bimex

Bengkulu Tahun 2015

0

108 Evaluasi Kinerja PDAM Kab/Kota A AN 6 - Menetapkan SK Direktur mengenai jabatan, tugas dan tanggung jawab masing-

masing pegawai di lingkungan PDAM

Memerintahkan kepala Bagian Teknik untuk segera melakukan uji pengawasan

kualitas air minum sehingga dapat diinformasikan kepada pelanggan bahwa

kualitas air minum PDAM Kabupaten Bengkulu tengah sudah sesuai standar

kesehatan

LEV-0220/PW06/4/2016 ST-0231/PW06/4/2016 Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Rafflesia Kabupaten Bengkulu

Tengah

1

109 Evaluasi Kinerja PDAM Kab/Kota B AN 7 Menyusun RKAP Tahun anggaran 2016 dilengkapi dengan Proyeksi Neraca

tahun berikutnya sesuai dengan Keputusan Meneteri Negara Otonomi Daerah

Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air

Minum

LEV-0212/PW06/4/2016 ST-0230/PW06/4/2016 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Rejang Lebong 1

110 Evaluasi Kinerja PDAM Kab/Kota C AN 8 melakukan koordinasi dengan Dispenda Provinsi Bengkulu tentang Besaran

Jumlah Pajak Air Permukaan tahun 2015 sehingga tidak terjadi penunggakan

pajak daerah, setelah diketahui besaran jumlah pajak atersebut ke kas daerah

provinsi Bengkulu

LEV-0221/PW06/4/2016 ST-0283/PW06/4/2016 Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Ratu Samban Kabupaten

Bengkulu Utara

1

111 Evaluasi Kinerja PDAM Kab/Kota D AN 9 - Menginstruksikan Tim SPI untuk menindaklanjuti sambungan ilegal dan

memberikan sanksi yang tegas kepada pegawai PDAM yang bekerja tidak sesuai

aturan

LEV-0222/PW06/4/2016 ST-0274/PW06/4/2016 Evaluasi Kinerja PDAM Kota Bengkulu 1

10 -Menginventarisir pelanggan yang tidak mendapat air kemudian membuat

aturan khusus tertulis mengenai permasalahan tersebut

1

112 Evaluasi Kinerja PDAM Kab/Kota E AN 11 Direktur PDAM Tirta Manna agar memerintahkan Bagian Umum dan Keuangan

untuk mencatat penambahan aset tetap dalam laporan keuangan tahun 2016

atas serah terima pengelolaan aset tahun 2008, 2009 dan 2013 sebesar Rp

11.666.246.000

LEV-0213/PW06/4/2016 ST-0294/PW06/4/2016 Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Manna Kabupaten Bengkulu

Selatan

1

113 Evaluasi Kinerja PDAM Kab/Kota F AN 12 Melakukan evaluasi atau telaah mendalam terhadap jumlah pelanggan yang

terdaftar di PDAM Tirta Alami Kabupaten Kepahiang

LEV-0280/PW06/4/2016 ST-0388/PW06/4/2016 Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Alami Kabupaten Kepahiang 1

114 Evaluasi Kinerja PDAM Kab/Kota G AN 13 Segera menegur sopir mobil tangki, Kasubbag Hublang dan Kabag Teknik serta

membuat SOP penerimaan air tangki agar pengendalian intern pada

administrasi penerimaan mobil tangki menjadi lebih akuntabel

LEV-0243/PW06/4/2016 ST-0389/PW06/4/2016 Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Tebo Kabupaten Lebong 1

115 Evaluasi Kinerja BLUD RSUD Kab/Kota A AN 14 - Memperbaiki penanganan keluhan pasien yang dilayani oleh petugas yang

tepat dan dilengkapi uraian tugas serta SOP

LEV-0305/PW06/4/2016 ST-0404/PW06/4/2016 Evaluasi Kinerja BLUD RSUD Kepahiang Kabupaten Kepahiang 1

15 - Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk memproses perubahan

administrasi pengelolaan parkir pada area RSUD Kabupaten Kepahiang dan

melaporkannya kepada Bupati Kepahiang

1

116 Evaluasi Kinerja BLUD RSUD Kab/Kota B AN 16 - Menyusun SOP uang muka pasien rawat inap yang belum jelas statusnya

sebagai pasien umum atau pasien BPJS

- melakukan pembayaran utang jasa layanan langsung kepada petugas yang

bersangkutan dan langsung melalui ke rekening bank atas nama petugas yang

bersangkutan

LEV-0354/PW06/4/2016 ST-0501/PW06/4/2016 Evaluasi Kinerja RSUD BLUD Pada RSUD Dr. M Yunus Provinsi

Bengkulu Tahun 2015

1

117 Evaluasi Kinerja BLUD RSUD Kab/Kota C AN 17 - Menyusun SOP Pengelolaan kas, SOP Pengelolaan Piutang, SOP Pengelolaan

Hutang, SOP Pengadaan Barang dan Jasa dan SOP Pengelolaan Barang

inventaris serta mensosialisasika dan memonitor pelaksanaanya

LEK-0338/PW06/4/2016 ST-0511/PW06/4/2016 Evaluasi Kinerja BLUD RSJKO Soeprapto Provinsi Bengkulu

Tahun 2015

1

18 - Berkoordinasi dengan Biro Keuangan Provinsi Bengkulu untuk memproses

penyesuaian setoran pendapatn giro

1

118 Evaluasi Kinerja BLUD RSUD Kab/Kota D AN 19 - Memperbaiki kinerja keuangan rumah sakit dengan cara membuat laporan

keuangan berbasis SAK

- Menyusun SOP Pengadaan Barag dan Jasa

LEV-0373/PW06/4/2016 ST-0502/PW06/4/2016 Evaluasi Kinerja RSUD BLUD Pada Rumah Sakit Umum Daerah

Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

Tahun 2015

1

Lampiran 5 /15 - 19


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



119 Asistensi/Bimbingan Teknis

Implementasi SIA BLUD_B

AN LBA-0078/PW06/4/2016 ST-0044/PW06/4/2016 Asistensi/Bimbingan Teknis Implementasi SIA BLUD RSUD

Hasanuddin Damrah Manna120 Asistensi/Bimbingan Teknis Manajemen

Aset PDAM Kab/Kota

AN 20 - mengiventarisasi data aset yang telah diserahkan kepada Pemkab mukomuko

dan selanjutnya mengusulkan kepada pemkab Bengkulu utara untuk membuat

BA serah terima aset

- mengajukan surat pinjam pakai kepada pemkab Bengkulu utara terkait aset

bangunan di desa gunung agung yang berdiri diatas tanah milik PDAM dan

belum dimanfaatkan

LBA-0412/PW06/4/2016 ST-0708/PW06/4/2016 Asistensi/Bimbingan Teknis Inventarisasi Aset PDAM

Bengkulu Utara

1

121 Asistensi/Bimbingan Teknis PTK BLUD

RSUD

AN 21 Mengusulkan kepada Bupati Bengkulu Utara untuk membuat Peraturan Bupati

mengenai Sistem Akuntansi rumah sakit yang berpedoman pada Standar

Akuntansi untuk BLUD rumah sakit; Mensosialisasikan revisi Peraturam Bupati

mengenai tarif layanan kepada seluruh pegawai

LBA-0077/PW06/4/2016 ST-0045/PW06/4/2016 Asistensi/Bimbingan Teknis PTK BLUD RSUD Argamakmur 0

122 Asistensi/Bimbingan Teknis RBA BLUD

RSUD A

AN 22 Mengintruksikan kepada Biro Hukum kabupaten Rejang Lebong untuk

menelaah kembali aturan yang terdapat pada Perbup 34 Tahun 2013 agar tidak

bertentangan kepada peraturan yang lebih tinggi yakni Permendagri 61 Tahun

2007

LBA-0072/PW06/4/2016 ST-0042/PW06/4/2016 Asistensi/Bimbingan Teknis RBA BLUD RSUD Curup 1

123 Asistensi/Bimbingan Teknis RBA BLUD

RSUD B

AN - LBA-0362/PW06/4/2016 ST-0640/PW06/4/2016 Asistensi/Bimbingan Teknis Penyusunan RBA Pada RSUD

Mukomuko124 Rekomendasi Asistensi/Bimbingan

Teknis RSB RSUD

AN - LBA-0240/PW06/4/2016 ST-0293/PW06/4/2016 Asistensi/Bimbingan Teknis Rencana Strategis Bisnis (RSB)

RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong125 Asistensi/Bimbingan Teknis SIA dan

Billing System PDAM

AN 23 Segera menertibkan SOP pada setiap bagian terkait LBA-0253/PW06/4/2016 ST-0428/PW06/4/2016 Asistensi/Bimbingan Teknis SIA dan Billing System PDAM

Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara

1

126 Asistensi/Bimbingan Teknis SPM BLUD

RSUD

AN 24 Mengajukan Surat Permintaan tambahan Dokter Spesialis Penyakit Dalam,

mengingat banyaknya pasien penyakit dalam hanya dilayani oleh satu Dokter,

Mengajukan permintaan kebutuhan dokter spesial radiologi, sehingga hasil foto

bisa langsung diinterpretasikan oleh dokter yang expert dibidangnya

LBA-0102/PW06/4/2016 ST-0147/PW06/4/2016 Asistensi/Bimbingan Teknis SPM BLUD RSUD Hasanuddin

Damrah Manna

1

127 Bimbingan Teknis GCG PDAM/BUMD A AN 25 - Menandatangani Pernyatan Pakta integritas dan menyusun pedoman Aturan

Perilaku (code of conduct) bagi pegawai dilingkungan PDAM

LBA-0096/PW06/4/2016 ST-0146/PW06/4/2016 Bimbingan Teknis GCG PDAM Tirta Ratu Samban Kabupaten

Bengkulu Utara

0

128 Bimbingan Teknis GCG PDAM/BUMD B AN 26 Menyusun SOP sebagai Pedoman dan acuan dalam menjalankan operasional

PDAM yaitu SOP bagian keuangan, SOP bagian produksi, SOP bagian

perencanaan, SOP bagian transmisi distribusi dan kebijkan lainnya yaitu

kebijakan kode etik atau pedoman perilaku, board manual, kebijakan

pengendalian dokumen dan kebijakan SPI

LBA-0219/PW06/4/2016 ST-0233/PW06/4/2016 Bimbingan Teknis GCG PDAM Tirta Tebo Emas Kabupaten

Lebong

0

129 Bimbingan Teknis GCG PDAM/BUMD C AN 27 -Melakukan perbaikan dokumen penjualan dan penyaluran benih bersubsidi

sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016

dan menyampaikannya kepada Dinas Pertanian Kabupaten Rejang Lebong

untuk seterusnya dapat dilakukan perbaikan pada dokumen DUPBB

LAP-0379/PW06/4/2016 ST-0670/PW06/4/2016 Reviu Atas Peningkatan Produksi dan Distribusi Benih pada

PT Sang Hyang Seri (Persero) Tahun 2015 dan Semester I

Tahun 2016

1

28 - Menertibkan pelaksanaan transaksi pembayaran penjualan benih di cabang

Bengkulu dengan menggunakan rekening bank atas nama PT Sang Hyang Seri

(Persero) Cabang Bengkulu dan selanjutnya secara berkala melakukan

monitoring terhadap pelaksanaannya.

1

130 Verifikasi Hibah Air pada PDAM AN 29 - memberikan rekomendasi sebanyak 363 sambungan rumah yang layak

(eligible) untuk dibayar oleh Kementerian Keuangan

- memberikan teguran tertulis kepada Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil

Pekerjaan) dan kepada kontraktor untuk mengganti katup searah dan plug kran

yang berbahan dasar kuningan

LHR-0469/PW06/4/2016 ST-0856/PW06/4/2016 Verfikasi Hibah Air pada PDAM Kabupaten Bengkulu Tengah 1

131 Evaluasi SPI pada PDAM AN 30 -Perusahaan agar mewajibkan semua karyawan menandatngani pakta integritas

secara berkala

-Perusahaan agar menyusun Key Performance Indicator (KPI)

LEV-0470/PW06/4/2016 ST-0753/PW06/4/2016 Evaluasi SPIP pada PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu 0

Lampiran 5 /16 - 19


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



132 Asistensi/Bimbingan Teknis

Implementasi SIA BLUD_A

AN 31 Segera menunjuk petugas administrator dan operator SIA BLUD melalui Surat

Keputusan Direktur, Meningkatkan kemampuan pegawai yang terkait dengan

penyusunan RBA dengan mengikuti pelatihan penyusunan RBA, Melakukan

pencatatan hutang secara tertib, sehingga saldo hutang dicatat secara up to

date

LBA-0062/PW06/4/2016 ST-0043/PW06/4/2016 Asistensi/Bimbingan Teknis Implementasi SIA BLUD Rumah

Sakit Khusus Jiwa (RSKJ) Soeprapto Provinsi Bengkulu

1

133 Rekomendasi Analisis BUMD dan BLUD

2016

AN - LLWAS-0528/PW06/4/2016 ST-0939/PW06/4/2016 Rekomendasi Analisis BUMD dan BLUD 2016

134 Audit Dalam Rangka PKKN 1 INVESTIGASI 1 Kami rekomendasikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu untuk

memproses penyimpangan Pekerjaan Pengawasan Teknis Proyek

Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran

2014 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SR-1031/PW06/5/2016 ST-0071/PW06/5/2016 melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Pekerjaan Pengawasan Teknis Proyek Pembangunan

Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun

Anggaran 2014

1

135 Audit Dalam Rangka PKKN 9 INVESTIGASI 2 Kami rekomendasikan kepada Kepala Polres Negeri Bengkulu untuk memproses

penyimpangan Pengadaan Beras oleh Satuan Tugas Pengadaan Dalam Negeri

(SATGAS AD DN) pada Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu Tahun 2015 Bulan

April sampai dengan Bulan Juni 2015 sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku


Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Beras oleh

Satuan Tugas Pengadaan Dalam Negeri (SATGAS AD DN) pada

Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu Tahun 2015 Bulan April

sampai dengan Bulan Juni 2015

1

136 Audit Dalam Rangka PKKN 2 INVESTIGASI 3 Kami rekomendasikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko untuk

memproses penyimpangan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan

Pembangunan Gedung RSUD Mukomuko pada Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 dan 2013 sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SR-0971/PW06/5/2016 ST-0079/PW06/5/2016 melakukan Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian

Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Kegiatan Pembangunan Gedung RSUD Mukomuko pada

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun

Anggaran 2012 dan 2013.

1

137 Audit Dalam Rangka PKKN 5 INVESTIGASI 4 Kami rekomendasikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu untuk

memproses penyimpangan Pengadaan Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

SR-1168/PW06/5/2016 ST-0343/PW06/5/2016 melakukan Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian

Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Pengadaan Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015

1

138 Audit Dalam Rangka PKKN 7 INVESTIGASI 5 Kami rekomendasikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kaur untuk memproses

penyimpangan Kegiatan Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) Unit Kapal Penangkap

Ikan 12 GT pada Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran

2015 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SR-1417/PW06/5/2016 ST-0442/PW06/5/2016 melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian

Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam

Kegiatan Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) Unit Kapal Penangkap

Ikan 12 GT pada Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Kaur

Tahun Anggaran 2015

1

139 Audit Dalam Rangka PKKN 6 INVESTIGASI 6 Kami rekomendasikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara untuk

memproses penyimpangan Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH)

Kementerian Sosial RI di Desa Sebayur Jaya Kecamatan Ketahun Kabupaten

Bengkulu Utara T.A 2011 s.d 2015 sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku


Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian

Sosial RI di Desa Sebayur Jaya Kecamatan Ketahun

Kabupaten Bengkulu Utara T.A 2011 s.d 2015

1

140 Audit Dalam Rangka PKKN 8 INVESTIGASI 7 Kami rekomendasikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang untuk

memproses penyimpangan Pengadaan Tanah untuk Tempat Pemrosesan Akhir

(TPA) Sampah di Kabupaten Kepahiang pada Bagian Pemerintah Umum

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan



Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pengadaan Tanah untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sampah di Kabupaten Kepahiang pada Bagian Pemerintah

Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun

Anggaran 2014

1

141 Pemberian Keterangan Ahli_09 INVESTIGASI 8 Laporan hasil audit kami telah ditindaklanjuti dengan memberikan keterangan

ahli kepada Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan maupun

di depan sidang Pengadilan Tipikor untuk didengar pendapatnya terkait dengan

keahliannya

S-0419/PW06/5/2016 ST-0177/PW06/5/2016 PKA dalam Sidang Perkara Dugaan TPK Pekerjaan

Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Pruduksi

Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur TA.

2011 a.n. terdakwa Faizal Rozi, S.Sos, ST, M.Si

1




keahliannya

S-0602/PW06/5/2016 ST-0236/PW06/5/2016 PKA dalam sidang Perkara Dugaan TPK Proyek Multiyears

Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan

Jembatan dalam Kota Tais Kabupaten Seluma TA. 2011 a.n.

terdakwa Samidi, ST, MM

1

143 Pemberian Keterangan Ahli_01 INVESTIGASI 10 Hasil pemberian keterangan ahli kepada Penyidik yang dituangkan dalam Berita

Acara Pemeriksaan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang

berlaku

ND-014/PW06/5/2016 ST-0020/PW06/5/2016 PKA dalam BAP kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu

atas Perkara Dugaan TPK Proyek Pembangunan Pengendali

Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014

1



berlaku

S-0043/PW06/5/2016 ST-0055/PW06/5/2016 PKA dalam sidang perkara atas nama tersangka Edi Fauzi bin

Ahmad Syafei, dkk di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Bengkulu

1



berlaku

ND-030/PW06/5/2016 ST-0137/PW06/5/2016 PKA dalam BAP kepada Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu

dalam perkara Dugaan TPK Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti

Agung-Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma

TA. 2013

1

Lampiran 5 /17 - 19


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





berlaku

ND-047/PW06/5/2016 ST-0165/PW06/5/2016 PKA dalam BAP atas dugaan TPK Penyalahgunaan Anggaran

Fasilitas Kegiatan PKK Kab. Mukomuko TA. 2013 dan 2014

1



berlaku

ND-048/PW06/5/2016 ST-0171/PW06/5/2016 memberikan keterangan ahli kepada penyidik dalam BAP

atas dugaan perkara tindak pidana korupsi pembangunan

Jalan Muara Sahung - Air Tembok (Batas Sumsel) pada Dinas

PU Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 atas nama

tersangka Buyung Mutahan, ST bin Muslim dan Untung, ST

bin Duranidi

1




keahliannya

S-0495/PW06/5/2016 ST-0173/PW06/5/2016 PKA dalam Sidang Perkara Dugaan TPK Penyimpangan Dana

Jasa Tim Pembina Manajemen di RSUD dr, M. Yunus

Bengkulu TA. 2010 s.d. 2012 a.n. terdakwa Edi Santoni,

S.Sos., M.Kes. Bin H. Buchari Kasim (alm) dan Safri Syafei,

S.Sos. Bin H. Syafei Daud (alm)

1

149 Audit Dalam Rangka PKKN 4 INVESTIGASI 16 Kami rekomendasikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Seluma untuk

memproses penyimpangan Dana Perluasan Sawah di Desa Talang Perapat

Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SR-1011/PW06/5/2016 ST-0241/PW06/5/2016 melaksanakan Audit dalam dalam Rangka Penghitungan

Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana

Korupsi Dana Perluasan Sawah di Desa Talang Perapat

Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Tahun Anggaran

2013

1

150 Audit Dalam Rangka PKKN 3 INVESTIGASI 17 Kami rekomendasikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Seluma untuk

memproses penyimpangan Proyek Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA

Negeri 10 Seluma Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku


dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 10

Seluma Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten

Seluma Tahun Anggaran 2012

1



berlaku

ND-016/PW06/5/2016 ST-0022/PW06/5/2016 PKA dalam BAP kepada Penyidik Kepolisian Resor Bengkulu

dalam perkara Dugaan TPK pada Kegiatan Pengadaan Lahan

di MAN 2 Kota Bengkulu TA. 2013

1



berlaku

ND-039/PW06/5/2016 ST-0113/PW06/5/2016 PKA dalam BAP kepada penyidik Kejari Kepahiang dalam

perkara Dugaan TPK Penyaluran Dana Desa di Kecamatan

Tebat Karai dan Penyalahgunaan Anggaran pada Kantor

Camat Tebat Karai Kab. Kepahiang TA. 2014 a.n. tersangka

Lisusanto, S.Sos, MM

1




keahliannya

S-0603/PW06/5/2016 ST-0234/PW06/5/2016 PKA dalam sidang Perkara Dugaan TPK Proyek Multiyears

Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan

Jembatan dalam Kota Tais Kabupaten Seluma TA. 2011 a.n.

terdakwa H. Erwin Paman, ST, MM bin Paman Manap (alm)

di Pengadilan Tipidkor pada Pengadilan Negeri Bengkulu

1



berlaku

ND-070/PW06/5/2016 ST-0261/PW06/5/2016 PKA dalam BAP kepada Penyidik atas perkara dugaan tindak

pidana korupsi Penyalahgunaan Anggaran Fasilitas Kegiatan

PKK Kabupaten Mukomuko TA. 2013 dan 2014

1




keahliannya

S-0609/PW06/5/2016 ST-0267/PW06/5/2016 PKA dalam Sidang Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi

pada Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Provinsi

(PORPROV) Bengkulu Tahun Anggaran 2014 atas nama

Tersangka Dasman Gusti bin Sofyan (Alm), Mhd Apriadi bin

Sabar Napis (Alm), dan Oni Arfinda bin Alirudin

1




keahliannya

S-0754/PW06/5/2016 ST-0286/PW06/5/2016 PKA dalam Sidang Pra Peradilan atas Permohonan Dr. Ir. H.

Herawansyah, M.Sc., MT terkait dengan Proses Penyidikan

yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Polda Bengkulu atas Perkara Dugaan TPK pada Kegiatan

Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru Kec. Ilir Talo

Kabupaten Seluma TA. 2013 di Pengadilan Kelas IA Bengkulu

1



berlaku

ND-146/PW06/5/2016 ST-0635/PW06/5/2016 memberikan keterangan sebagai ahli dalam BAP kepada

Penyidik Kejaksaan Negeri Kepahiang atas Perkara Dugaan

Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Pengadaan

Tanah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah pada Bagian

Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten

Kepahiang T.A. 2014

1



berlaku

S-2076/PW06/5/2016 ST-0848/PW06/5/2016 memberikan Keterangan sebagai Ahli dalam Sidang Dugaan

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat-Alat Laboratorium

pada BLHKP Kabupaten Lebong TA. 2013 atas nama

Terdakwa Merahyan Bin Burhan (Alm)

1

Lampiran 5 /18 - 19


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



159

Pemberian Keterangan Ahli_17

INVESTIGASI 26 Hasil pemberian keterangan ahli kepada Penyidik yang dituangkan dalam Berita


berlaku

S-2181/PW06/5/2016 ST-0866/PW06/5/2016 memberikan Keterangan sebagai Ahli dalam Persidangan

Perkara TPK Pengadaan Tanah untuk TPA Sampah di Kab.

Kepahiang pada Bagian Pemerintah Umum Setda Kab.

Kepahiang T.A. 2014 a.n. Terdakwa Syamsul Yahemi, SH. bin

H. Syaukani (Alm)

1

160 Audit Investigatif pada K/L/IPP/IPD_1 INVESTIGASI 27 Kami merekomendasikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kaur untuk

memproses penyimpangan dalam pengadaan Kapal Nelayan 12 GT pada Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2015 tersebut sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku

LHAI-0218/PW06/5/2016

SR-0985/PW06/5/2016

ST-0189/PW06/5/2016 melakukan Audit Investigatif atas Dugaan Tindak Pidana

Korupsi dalam Kegiatan Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) Unit

Kapal Penangkap Ikan 12 GT pada Dinas Kelautan Perikanan

Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2015

0

161 Audit Investigatif pada K/L/IPP/IPD_2 INVESTIGASI 28 Kami rekomendasikan kepada Kepala Polres Rejang Lebong untuk memproses

penyimpangan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD Air Bang Kecamatan

Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan


SR-1160/PW06/5/2016

LHAI-0271/PW06/5/2016

ST-0288/PW06/5/2016 melakukan Audit Investigatif atas Perkara Dugaan Tindak

Pidana Korupsi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD Air

Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong

Tahun Anggaran 2014

1

162 Audit Investigatif pada K/L/IPP/IPD_3 INVESTIGASI 29 Kami rekomendasikan kepada Kepala Kepolisian Resor Rejang Lebong untuk

memproses penyimpangan penggunaan penyertaan modal sesuai dengan


LHAI-0459/PW06/5/2016 ST-0499/PW06/5/2016 melakukan Audit Investigatif atas Perkara Dugaan

Penyimpangan Penggunaan Penyertaan Modal PD Rena

Skalawi

1

163 Pengawasan atas Hambatan Kelancaran

Pembangunan

INVESTIGASI 30 kami sarankan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur agar

melakukan upaya penyelesaian hambatan Jaringan Distribusi PLN di Kabupaten

Kaur dengan cara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur mengupayakan

kepada PT Arkindo untuk melakukan pembayaran biaya atas pemasangan tiang

listrik tersebut sebesar Rp93.148.500,00 sehingga Satker Lisdes Bengkulu dapat

melaksanakan pengadaan tiang listrik pengganti dan pemasangan kembali

melalui pelaksana pekerjaan yaitu PT Shanty Abadi Mandiri.

SPM-1031/PW06/5/2016

LEHKP-0245/PW06/5/2016

ST-0187/PW06/5/2016 koordinasi dalam rangka Penugasan Evaluasi Hambatan

Kelancaran terkait dengan Hambatan Jaringan Distribusi PLN

di Kabupaten Kaur

1

164 PKKN pada BUMN/D_1 INVESTIGASI 31 Kami rekomendasikan kepada Kepala Polda Bengkulu untuk memproses

penyimpangan Penyaluran beras raskin di Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang

Kab.Rejang Lebong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku

SR-1519/PW06/5/2016 ST-0581/PW06/5/2016 Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

terhadap Penyimpangan Penyaluran beras raskin di Desa

Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab.Rejang Lebong

1

165 Pemberian Keterangan Ahli pada

BUMN/D_2

INVESTIGASI 32 Laporan hasil audit kami telah ditindaklanjuti dengan memberikan keterangan



keahliannya

ND-101/PW06/5/2016 ST-0435/PW06/5/2016 memberikan keterangan Ahli dalam Sidang atas Perkara

Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan

Jogging Track Bundaran Walles-Pantai Panjang Kota Bengkulu

Tahun Anggaran 2007 s.d. 2009 atas nama terdakwa Ir.

Hendro Sulistyono

1

166 Pemberian Keterangan Ahli pada

BUMN/D_1

INVESTIGASI 33 Hasil pemberian keterangan ahli kepada Penyidik yang dituangkan dalam Berita


berlaku

ND-071/PW06/5/2016 ST-0289/PW06/5/2016 PKA dalam BAP kepada penyidik atas perkara Dugaan TPK

Kegiatan Pembangunan Jalan Tebat Monok Simpang Waim-

Embong Ijuk di Kabupaten Kepahiang pada Dinas Pekerjaan

Umum Provinsi Bengkulu TA. 2014

1

167 PKKN pada BUMN/D_2 INVESTIGASI 34 Kami rekomendasikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu untuk

memproses penyimpangan penggunaan penyertaan modal sesuai dengan


0 ST-0642/PW06/5/2016 melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian

Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Pelaksanaan Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu Tahun

Anggaran 2013

1

168 Sosialisasi Program Anti Korupsi_1 INVESTIGASI 35 Kegiatan sosialisasi program anti korupsi telah dilaksanakan oleh Perwakilan

BPKP Provinsi Bengkulu mendapat sambutan yang positif dari peserta

sosialisasi dari SMA/SMK se-Kabupaten Rejang Lebong. Diharapkan mampu

meningkatkan pemahaman dan kepedulian peserta sosialisasi terhadap

pemberantasan korupsi, sehingga mampu menjauhkan diri dari perilaku-

perilaku korupsi

LS-0334/PW06/5/2016 ST-0599/PW06/5/2016 melakukan Sosialisasi Program Anti Korupsi pada pelajar

Tingkat SMA/SMK se-Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016

1

169 Sosialisasi Program Anti Korupsi_2 INVESTIGASI 36 Kegiatan sosialisasi program anti korupsi telah dilaksanakan oleh Perwakilan

BPKP Provinsi Bengkulu mendapat sambutan yang positif dari peserta

sosialisasi dari STAIN Curup. Diharapkan mampu meningkatkan pemahaman

dan kepedulian peserta sosialisasi terhadap pemberantasan korupsi, sehingga

mampu menjauhkan diri dari perilaku-perilaku korupsi

LS-0348/PW06/5/2016 ST-0634/PW06/5/2016 melakukan Sosialisasi Program Anti Korupsi pada STAIN

Curup

1

170 Bimbingan Konsultasi Fraud Control

Plan_1

INVESTIGASI 37 Berkaitan dengan kegiatan Sosialisasi Fraud Control Plan (FCP) pada PDAM Tirta

Dharma Kota Bengkulu, pimpinan unit organisasi sangat berterima kasih atas

dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Fraud Control Plan (FCP) dan akan

berusaha untuk berkomitmen dalam upaya-upaya pencegahan tindak pidana

korupsi di lingkungan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu

LS-0393/PW06/5/2016 ST-0714/PW06/5/2016 Narasumber Sosialisasi upaya pencegahan tindak pidana

korupsi atau Fraud Control Plan (FCP) pada PDAM Tirta

Dharma Kota Bengkulu

1

Lampiran 5 /19 - 19


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



171 Bimbingan Konsultasi Fraud Control

Plan_2

INVESTIGASI 38 Berkaitan dengan kegiatan Sosialisasi Fraud Control Plan (FCP) pada Rumah

Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu, pimpinan unit organisasi sangat berterima

kasih atas dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Fraud Control Plan (FCP) dan

akan berusaha untuk berkomitmen dalam upaya-upaya pencegahan tindak

pidana korupsi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu

LS-0395/PW06/5/2016 ST-0730/PW06/5/2016 Sosialisasi Fraud Control Plan (FCP) pada Rumah Sakit Umum

Daerah Kota Bengkulu

1

172 Pengawasan Keinvestigasian Bantuan

Sosial Nawacita 3 (RS Bansos)

INVESTIGASI 39 kami rekomendasikan kepada Pemkot Bengkulu untuk meningkatkan efektifitas

pelaksanaan sosialisasi program anti korupsi serta peningkatan tata kelola

instansi pemerintah yang memberikan jaminan pengendalian atas kecurangan

(fraud)

S-0960/PW06/5/2016 ST-0296/PW06/5/2016 melaksanakan Kajian Hasil Pengawasan Dana Bansos atas

Laporan Hasil Audit Tahun 2011-2016

1

173 Peningkatan Kapabilitas APIP_1 P3A 1 Inspektur Kota Bengkulu agar mengambil langkah-langkah perbaikan sesuai

dengan area of improvement (AOI) dan rencana tindak (Action Plan ) yang telah

dibuat

LBA-0392/PW06/6/2016 ST- 0647/PW06/6/2016 Asistensi Peningkatan Kapabiltas APIP di Inspektorat Kota

Bengkulu 1

174 Peningkatan Kapabilitas APIP_2 P3A 2 Inspektur Provinsi Bengkulu agar memerintahkan Tim Satgas Kapabilitas APIP

untuk: 1. Menyelesaikan penginputan aplikasi self assessment menuju level 2;

2. Membuat langkah-langkah perbaikan (area of improvement/AOI); 3

Membuat rencana tindak (Action Plan )

LBA-0437/PW06/6/2016 ST- 0672/PW06/6/2016 Asistensi Peningkatan Kapabiltas APIP pada Inspektorat

Provinsi Bengkulu 0

175 Peningkatan Kapabilitas APIP_3 P3A 3 Inpektur Kabupaten Bengkulu Tengah agar mengambil langkah-langkah

perbaikan dengan memerintahkan tim peningkatan kapabilitas APIP untuk

melakukan percepatan dalam menginput penjelasan atas hasil penilaian dan

usulan perbaikan (action plan )

LBA-0406/PW06/6/2016 ST- 0716/PW06/6/2016 Bimtek Peningkatan Kapabiltas APIP pada Inspektorat

Kabupaten Bengkulu Tengah 1

Lampiran 6/1 - 1

A.

2012 2013 2014 2015WTP WTP WTP WDP

WDP WDP WDP WDP

WDP WDP WDP WDP

WTP WTP WTP WDP

WDP WDP WDP WDP

WTP WTP WTP WDP

WDP WDP TW WDP

WTP WTP WDP WDP

WTP WTP WTP WDP

WTP WTP WTP WTP

TMP WDP WDP WTP

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

TW : Tidak Wajar

TMP : Tidak Memberikan Pendapat

B. DAFTAR BUMD/ PDAM YANG KINERJANYA BERNILAI BAIK TAHUN BUKU 2015

Nilai

2,09

2,68

3,20

2,45

2,59

2,69

2,29 2,57 Total/Rata-rata KURANG SEHAT

KURANG SEHAT

5 PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu KURANG SEHAT

6 PDAM Tirta Rafflesia Kabupaten Bengkulu Tengah KURANG SEHAT

7 PDAM Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong

3 PDAM Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara SEHAT

4 PDAM Tirta Manna Kabupaten Kepahiang KURANG SEHAT

1 PDAM Tirta Manna Kabupaten Bengkulu Selatan SAKIT

2 PDAM Tirta Dharma Kabupaten Rejang Lebong KURANG SEHAT

No Nama PDAMBPPSPAM

Kategori

7 Kabupaten Seluma

8 Kabupaten Mukomuko

9 Kabupaten Lebong

10 Kabupaten Bengkulu Tengah

11 Kabupaten KepahiangSumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK

4 Kabupaten Bengkulu Utara

5 Kabupaten Rejang Lebong

6 Kabupaten Kaur

1 Provinsi Bengkulu

2 Kota Bengkulu

3 Kabupaten Bengkulu Selatan

DAFTAR OPINI LKPD & KINERJA BUMD

DAFTAR PEMDA YANG MEMPEROLEH OPINI WTP DAN WDP

TAHUN BUKU 2012-2015

No. Nama PEMDAOpini

Lampiran 7/1 - 1

No. Kegiatan Jumlah Kegiatan

1. Asistensi Business Plan PDAM Kabupaten Rejang Lebong 1

2.Asistensi/Bimbingan Teknis Manajemen Aset PDAM Kabupaten

Bengkulu Utara

1

3.Bimbingan Teknis GCG PDAM Tirta Ratu Samban Kabupaten

Bengkulu Utara

1

4.Bimbingan Teknis GCG PDAM Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong 1

5.Diagnostic Assesment Good Corporate Governance (GCG) pada

BUMD PD Bimex Kota Bengkulu Tahun 2016

1

6.

Reviu atas Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan

Gedung Kantor PT, Bank Bengkulu sampai Penandatangan Kontrak

1

7.Reviu Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada PDAM Curup

Kabupaten Rejang Lebong

1

Jumlah 7


1.Asistensi/Bimbingan Teknis Penyusunan RBA pada RSUD

Mukomuko

1

2. Asistensi/Bimbingan Teknis PTK BLUD RSUD Argamakmur 1

3. Asistensi/Bimbingan Teknis RBA BLUD RSUD Curup 1

4.Asistensi/Bimbingan Teknis Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUD

Curup Kabupaten Rejang Lebong

1

5.Asistensi/Bimbingan Teknis SPM BLUD RSUD Hasanuddin Damrah

Manna

1

6.Reviu Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2017 RSUD

Kabupaten Rejang Lebong

1

Jumlah 6


-

-

Jumlah -


1.Asistensi SIA dan Billing System pada PDAM Tirta Dharma

Kota Bengkulu

1

2.Asistensi/Bimbingan Teknis Implementasi SIA BLUD RSUD

Hasanuddin Damrah Manna

1

3.Asistensi/Bimbingan Teknis Implementasi SIA BLUD Rumah

Sakit Khusus Jiwa (RSKJ) Soeprapto Bengkulu

1

4.Asistensi/Bimbingan Teknis SIA dan Billing System pada

PDAM Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara

1

5.Monitoring atas Implementasi SIA BLUD RSUD Argamakmur

Kabupaten Bengkulu Utara

1

6.Monitoring atas Implementasi SIA PDAM Kabupaten Rejang

Lebong

1

6

Asistensi Implementasi Sistem Informasi Akuntansi pada PDAM/BLUD

Jumlah

Asistensi Good Corporate Governance (GCG) pada BUMD

Asistensi Peningkatan Tata Kelola BLUD RSUD

Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan PDAM/BLUD

NIHIL

Lampiran 8/1 - 1

Penetapan APBD Ketepatan Waktu Penetapan APBD Ketepatan Waktu

1 Provinsi Bengkulu 11 Januari 2015 Tidak Tepat Waktu 03 Februari 2016 Tidak Tepat Waktu

2 Kota Bengkulu 09 Januari 2015 Tidak Tepat Waktu 31 Desember 2015 Tepat Waktu

3 Kab. Bengkulu Selatan 31 Desember 2014 Tepat Waktu 30 Desember 2015 Tepat Waktu

4 Kab. Bengkulu Utara 02 Januari 2015 Tidak Tepat Waktu 18 Januari 2016 Tidak Tepat Waktu

5 Kab. Rejang Lebong 12 Januari 2015 Tidak Tepat Waktu 29 Januari 2016 Tidak Tepat Waktu

6 Kab. Kaur 29 Desember 2014 Tepat Waktu 23 Desember 2015 Tepat Waktu

7 Kab. Seluma 31 Desember 2014 Tepat Waktu 25 Januari 2016 Tidak Tepat Waktu

8 Kab. Mukomuko 23 Desember 2014 Tepat Waktu 31 Desember 2015 Tepat Waktu

9 Kab. Lebong 31 Desember 2014 Tepat Waktu 25 Januari 2016 Tidak Tepat Waktu

10 Kab. Bengkulu Tengah 31 Desember 2014 Tepat Waktu 16 Desember 2015 Tepat Waktu

11 Kab. Kepahiang 30 Desember 2014 Tepat Waktu 29 Januari 2016 Tidak Tepat Waktu

No Nama Pemda

Analisis Penyusunan dan Penetapan APBD

Tahun 2015 Tahun 2016

daftar isi - bpkp.go.id 2016... · pelaksanaan audit, reviu, ... kehumasan, persandian,...

Documents