kata pengantarsip-ppid.mataramkota.go.id/file/renstra-2016-2021-.pdf · tantangan dan peluang...

1

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapakan puji syukur kekhadirat Allah SWT, Tuhan

Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik dapat disusun dan diselesaikan sebagai pedoman kerja untuk

tahun 2016-2021.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Mataram yang merupakan dokumen perencanaan satuan perangkat

kerja daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai sistem perencanaan

pembangunan nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk

perencanaan dari pusat hingga daerah, disusun sesuai ketentuan yang

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang merupakan pedoman

pelaksanaan wajib dicontoh oleh seluruh SKPD. Rencana Strategi ini dalam

bentuk pertanggungjawabannya sesuai Instruksi Presiden Nomor 77 Tahun

1999 tentang Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mewujudkan

pemerintah yang baik (good govermence)

Sebagaimana diketahui bahwa penyusunan Rencana Strategis ini

disusun dengan tujuan sebagai dasar atau pedoman dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram

guna mendukung visi misi Kota Mataram yang maju, religious dan

berbudaya. Dan dokumen ini diharapkan mampu mengakomodir

kepentingan berbagai pihak maupun masyarakat, baik melalui MPBM

tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun tingkat Kota Mataram. Sebagai

bahan evaluasi/langkah kebijakan yang diambil kedepan, dan secara

disadari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini jauh dari sempurna,

2

oleh karena itu sangat diharapkan kritik ataupun masukan demi untuk

kesempurnaannya, demikian dan terima kasih.

Mataram, Oktober 2016

Kepala Bakesbangpol

Kota Mataram,

RUDI SURYAWAN, SH

Pembina Tk. 1 (IV/b) NIP. 19711230 199703 1 003

3

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar .......................................................................... i

Daftar Isi .................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................

1.1. Latar Belakang ........................................................

1.2. Landasan Hukum ....................................................

1.3. Hubungan Antar Dokumen ......................................

1.4. Maksud dan Tujuan ................................................

1.5. Sistematika Penulisan .............................................

1

1

2

4

4

5

BAB I I GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK KOTA MATARAM ....................................

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .........

2.2. Sumber Daya SKPD .................................................

2.3. Kinerja Fungsi Koordinasi Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Mataram ............................

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayananan SKPD ..................................................

9

9

19

26

29

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK

DAN FUNGSI .................................................................

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas

Pokok dan Fungsi ....................................................

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Walikota Mataram ....

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis .....................................

3.3. Program Strategis ....................................................

30

30

30

32

34

BAB IV VISI MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN .................................................................

4.1. Latar Belakang ...........................................................

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....................

36

36

37

4

4.3. Strategi Kebijakan dan Program ................................. 41

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PEDOMAN

INDIKATIF ...................................................................

43

BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK KOTA MATARAM MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ...................................

44

5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan Dokumen Perencanaan Satuan

Perangkat Kerja Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun sebagai

perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang Memberikan

Landasan Bagi Berbagai Bentuk Perencanaan dari Pusat Hingga

Daerah. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi,

misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya

secara lebih spesifik terukur serta sasaran yang hendak dicapai.

Adapun ketentuan tata cara penyusunan Rencana Strategis

SKPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara dan evaluasi pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah yang merupakan pedoman pelaksanaan yang

wajib diacu oleh seluruh SKPD dalam menyusun Renstra.Dengan

bentuk pertanggungjawaban sesuai Instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam

mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance).

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Mataram diawali dengan tahapan persiapan penyusunan Rancangan

Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusunan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram dengan

memperhatikan dan mengacu kepada perspektif keuangan sesuai

kepentingan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi. Penyusunan ini

berorientasi pada agenda kerja tim serta persiapan data dan

informasi perencanaan pembangunan Daerah. Serta kelanjutannya

dengan penyusunan rancangan awal dan penyusunan rancangan

6

akhir serta penetapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Mataramberpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kota Mataram Tahun 2016-2021. Keselarasan Renstra ini

sesuai dengan maksud visi misi Kota Mataram.Selanjutnya

ditetapkan dalam bentuk dokumen tersendirimelalui penjabaran

kegiatan, indikator kinerja berdasarkan program kebijakan dan

struktur yang ditetapkan dalam rencana strategis dengan

penyusunannya dilakukan setiap tahun.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram

Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan

Daerah Sebagaimana Telah Diubah Untuk Kedua kalinya dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentangRencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaporan

Publik:

h. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara

i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Unsur Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang

Pedoman Tata Cara Perhitungan Penggunaan Anggaran Dalam

APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

n. Peraturan Menteri Dalam Naegeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11

Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;

q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang

Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan

Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang

Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

s. Peraturan Daerah Kota Mataran Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah

Daerah Kota Mataram;

8

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

mengamanatkan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RPJM 2005-2025 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah

Tahunan. Keterkaitan Renstra KL dalam mencapai Visi, Misi; Tujuan

dan Sasaran pendanaan berupa Program dan Kegiatan yang harus

dicapai sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang harus dilengkapi

dengan indikator-indikator kinerja dan outcome dari masing-masing

Program serta rencana pendanaannya.

Dalam hubungan keterkaitan RPJMN dengan RPJMD arah

kebijakan memuat tentang Keuangan Daerah Kebijakan Umum dan

Program SKPD, lintas SKPD, dan Program Kewilayahan, maka RPJMD

memiliki strategis sebagai pedoman, sebagai dokumen perencanaan

di Kota Mataram dalam kurun waktu 5 (Lima) Tahun sehingga

menjadi Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2016-2021.

RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 merupakan suatu

kesatuan dalam system Perencanaan Pembangunan Nasional yang

dalam perencanaannya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah

bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan

peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu, RPJMD yang telah

disusun ini juga telah mengintegrasikan Rencana Tata Ruang dengan

Rencana Pembangunan daerah.Kegiatan tersebut dilaksanakan

berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah

sesuai Dinamika Perkembangan Daerah dan Nasional.

1.4 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Mataram sebagai landasan operasional untuk

menyusun sebuah dokumen dengan mengadopsi sebuah

kepentingan banyak pihak melalui visi dan misi yang jelas dapat

dijabarkan dalam program strategis lima tahun kedepan dan dapat

9

dipertanggungjawabkan melalui penyelenggaraan program

kegiatan yang berorientasi hasil yang mampu dicapai dengan

mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada serta

isu-isu strategis yang berkembang.

b. Tujuan

Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan

setiap tahun sesuai tugas pokok dan fungsi Badan.

Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan

koordinasi dengan instansi terkait monitoring, evaluasi

kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan

(Stakeholder) tentang Rencana Pembangunan Tahunan selama

5 (Lima) Tahun kedepan (2016-2021)

Sebagai bahan tolak ukur dalam penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Walikota Tahun (2016-2021) dan akhir

masa jabatan terutama dalam tugas unsur pemerintahan yang

akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Mataram;

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram

disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut;

BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram dalam

penyelenggaraan pembangunan Daerah, proses

penyusunan Renstra Bakesbangpol dengan RPJMD

Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra

Kabupaten/Kota dan dengan Renja Bakesbangpol.

1.2 Landasan Hukum

Membuat penjelasan tentang Undang-Undang Peraturan

Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan Peraturan

10

lainnya yang mengatur tentang struktur Organisasi,

Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan Bakesbangpol

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan

penganggaran Bakesbangpol.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan antara Dokumen Perencanaan,

K/L Provinsi dan Kota

1.4 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan

penyusunan Renstra Bakesbangpol Kota Mataram 2016-

2021.

1.5 Sistematika Penyusunan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra

Bakesbangpol Kota Mataram serta susunan garis besar

isi dokumen dan pokok-pokok pikiran.

BAB II. Gambaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram.

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Bakesbangpol

Kota Mataram.

Menjelaskan tentang Dasar Hukum Pembentukan

Bakesbangpol, Struktur Organisasi, Uraian Tugas Pokok

dan Fungsi sampai dengan PTT.

2.2 Sumber Daya Bakesbangpol

Menjelaskan tentang Sumber Daya yang dimiliki

Bakesbangpol dalam menjalankan tugas dan fungsinya

mencakup Sumber Daya Manusia dan Aset.

2.3 Kinerja Pelayanan Bakesbangpol

Menjelaskan tingkat capaian kinerja Bakesbangpol

berdasarkan sasaran/target Renstra Bakesbangpol

periode sebelumnya menurut indikator kinerja pelayanan

Bakesbangpol.

11

2.4 Tantangan Peluang

Menjelaskan hasil analisis terhadap Renstra K/L yang

berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi

pengembangan lima tahun kedepan.

BAB III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Mataram.

Menjelaskan persoalan-persoalan beserta fakta-fakta

yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih.

Menjelaskan Tugas dan Fungsi Bakesbangpol yang

terkait dengan Visi Misi dan Program Kepala Daerah

selanjutnya.Berdasarkan identifikasi permasalahan,

faktor penghambat dan pendorong yang dapat

mempengaruhi Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota

Mataram.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Bagian ini mengemukakan faktor pengambil maupun

pendorong yang mempengaruhi permasalahan ditinjau

dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun

Renstra Kota.

3.4 Penentuan isu-isu strategis

Bagian ini mereview kembali faktor-faktor yang

mempengruhi permasalahan, metode penentuan isu-isu

strategis dan hasil penentuan isu strategis tersebut.

BAB IV. Visi Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan

4.1 Visi dan misi Bakesbangpol.

Berisi rumusan pernyataan visi dan misi Bakesbangpol.

12

4.2 Tujuan dan sasaran jangka menengah.

Berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka

menengah Bakesbangpol.

4.3 Strategi dan kebijakan Bakesbangpol.

Berisi rumusan pernyataan strategi dan kebijakan dalam

5 (Lima) tahun Mendatang.

BAB V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab ini menjelaskan Rencana Program, Kegiatan

Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan

Indikatif Bakesbangpol.

BAB VI. Indikator Kinerja Bakesbangpol Kota Mataram yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab ini menjelaskan Indikator Kinerja Bakesbangpol yang

menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan sasaran RPJMD

BAB VII. Penutup

13

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA MATARAM

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Pembentukan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Mataram ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram

Nomor 18 Tahun 2011 Tanggal 15 Desember 2011 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram,

sedangkan rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kota Mataram ditetapkan dalam Peraturan Walikota

Mataram Nomor 36 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan

Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram.

Sebagaimana diketahui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Mataram merupakan lembaga teknis Daerah sebagai unsur

penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala

yang bertanggung jawab kepada Walikota Mataram melalui Sekretaris

Daerah Kota Mataram.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa adalah

melaksanakan urusan pemerintahan lingkup Bakesbangpol

dan untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Bakesbangpol

mempunyai fungsi sebagai berikut;

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin,

merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan

mengkoordinasikan kegiatan Badan dalam

14

menyelenggarakan Urusan pokok dibidang Kesatuan

Bangsa dan Politik.

Tugas pokok Kepala Badan adalah :

a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana

strategis serta program kerja Badan;

b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa

dan Politik;

c. Pengkoordinasian penyusunan Rancana Kerja Tahunan,

Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (RKA/DPA) dan Penentapan Kinerja Badan;

d. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan

dan pengendalian serta bimbingan dibidang Kesatuan

Bangsa dan Politik;

e. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi

pelaksanaan tugas Badan dengan instansi terkait;

f. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik instansi

Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat

dan atau swasta;

g. Pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta

rekomendasi teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan

Politik;

h. Pelaksanaan pembinaan menajemen kepegawaian

lingkup Badan;

i. Pengkoordinasian pembentukan dan pelaksanaan tugas

komunitas intelejen daerah sesuai ketentuan yang

berlaku;

j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang

Kesatuan Bangsa dan Politik;

k. Pelaporan pelaksanaan fungsi-fungsi tugas kepada

Walikota melalui sekretaris Daerah;

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh

Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

15

b. Sekretaris

Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris

yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,

mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan

bawahan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan

Badan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan,

umum serta kepegawaian.

Tugas pokok Sekretaris adalah :

a. pengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis,

Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Lingkup

Badan;

b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja

Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA)

dan Program Kerja Badan;

c. Pelaksanaan pelayanan Tehnis Administratif kepada

seluruh Unit Kerja lingkup Badan;

d. Perumusan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana

administrasi umum;

e. Pengkoordinasian penyusunan standar pelayanan

minimal dan standar prosedur tetap pelaksanaan

kegiatan lingkup badan;

f. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis

penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan

keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

g. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan

tugas badan;

h. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan

administrasi umum, perencanaan, keuangan,

kepegawaian dan perlengkapan;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas kesekretariatan;

16

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh

atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan

Nasional

Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan

Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,


bawahan dalam perumusan dan penjabaran kebijakan

teknis serta penyelenggaraan kegiatan di Bidang Wawasan

Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional.

Tugas pokok Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan

Kewaspadaan Nasional adalah:

a. Perumusan program kerja dan penetapan kinerja

Bidang;

b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja

Anggaran (RKA) dan Program Kerja sub bidang

dibawahnya;

c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang

wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasoinal sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengaturan,

pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang

wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional;

e. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi

dibidang wawasan kebangsaan dan kewaspadaan

nasional dengan Instansi terkait;

f. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang wawasan

kebangsaan dan kewaspadaan nasional dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah;

17

g. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis

terhadap masalah-masalah dibidang wawasan

kebangsaan dan kewaspadaan nasional;

h. Pelaksanaan bina mitra dalam rangka peningkatan

wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional

dengan instansi pemerintah, lembaga sosial

kemasyarakatan dan swasta;

i. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dibidang

wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional;

j. Pengkoordinasian pelaksanaan kewaspadaan dini

masyarakat di daerah;

k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas bidang;


atasan sesuai bidang tugasnya.

d. Bidang Politik dan Bina Ideologi

Bidang Politik dan Bina Ideologi dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok

memimpin,merencanakan, mengatur, mengawasi dan

mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam perumusan

dan penjabaran kebijakan teknis serta penyelengaraan

kegiatan di bidang politik dan bina Ideologi.

Tugas pokok Kepala Bidang Politik dan Bina Ideologi

adalah :


Bidang;



dibawahnya;

18

c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis di bidang

politik dan bina sosial kemasyarakatan sesuai

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengaturan, pembinaan,

pengawasan dan pengendalian dibidang politik dan bina

sosial kemasyarakatan;


dibidang politik dan bina sosial kemasyarakatan

dengan Instansi terkait;

f. Pelaksanaan pembinaan partisipasi politik dan

pengembangan budaya politik guna menciptakan situasi

yang kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah;


terhadap masalah-masalah dibidang politik dan bina

sosial kemasyarakatan;

h. Pelaksanaan bina mitra dengan instansi pemerintah,

lembaga sosial kemasyarakatan dan swasta dalam

rangka peningkatan wawasan dan partisipasi

masyarakat dibidang politik dan sosial kemasyarakatan;


politik dan bina sosial kemasyarakatan ;

j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan


k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh


19

e. Bidang Ketahanan Seni Budaya, Sosial, Ekonomi dan

Agama

Bidang Ketahanan Seni Budaya, Sosial, Ekonomi dan

Agama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,


bawahan dalam perumusan dan pejabaran kebijakan

teknis di bidang Seni Budaya, Sosial, Ekonomi dan Agama.

Tugas pokok Kepala Bidang Seni Budaya, Sosial, Ekonomi

dan Agama adalah :


Bidang;



dibawahnya;

c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang

perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengaturan, pembinaan,

pengawasan dan pengendalian dibidang perlindungan

masyarakat dan penanggulangan bencana;


dibidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan

bencana dengan satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD)

dan Instansi terkait;

f. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang perlindungan

masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat

dalam identifikasi, pencegahan dan penanggulangan

bencana ;


terhadap masalah-masalah perlindungan masyarakat;

20

h. Pelaksanaan bina mitra dalam rangka peningkatan

partisipasi dibidang perlindungan masyarakat dengan

instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan

dan swasta;


perlindungan masyarakat;

j. Pengkoordinasian pelaksanaan mitigasi bencana sesuai

ketentuan yang berlaku;

k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan




f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas pokok Badan sesuai dengan

keahlian dan kebutuhan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksudkan pada pasal

20 terdiri dari tenaga jabatan funsional yang terbagi

dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang

keahliannya ;

2. Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana

dimaksud ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional

senior yang ditetapkan oleh Walikota dan bertanggung

jawab kepada kepala Badan ;

3. Jumlah jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1)

ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan

beban kerja ;

4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

21

2.1.2 Struktur Organisasi Bakesbangpol

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tanggal 15 Desember

2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram

Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan

Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram dan Peraturan

Walikota Mataram Nomor 36 Tahun 2011 tentang Rincian

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Mataram sebagai berikut;

a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan;

b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.

c. Unsur Pelaksana adalah Bidang yang terbagi menjadi :

1. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan

Nasional

Sub Bidang wawasan Kebangsaan;

Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan

Penanganan Konflik.

2. Bidang Politik dan Bina Ideologi

Sub Bidang Bina Politik dan Fasilitasi Pemilu;

Sub Bidang Bina Ideologi.

3. Bidang Seni Budaya, Sosial , Ekonomi dan Agama

Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya;

Sub Bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi dan

Agama.

d. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya struktur Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kota Mataram dapat dilihat pada bagan sebagai

berikut :

22

Walikota Mataram Nomor : 36 TAHUN 21011

Tanggal : 26 DESEMBER 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA MATARAM

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

Sub. Bagian

Perencanaan

Sub. Bagian

Keuangan

Sub. Bagian Umum

dan Kepegawaian

BIDANG POLITIK DAN

BINA IDEOLOGI

BIDANG WAWASAN

KEBANGSAAN DAN

KEWASPADAAN

NASIONAL

BIDANG KETAHANAN

SENI BUDAYA

SOSIALEKONOMI DAN

AGAMA

Sub Bidang

Wawasan

Kebangsaan

Sub Bidang Bina

Ideologi

Sub Bidang

Bina Politik dan

Fasilitas Pemilu Sub Bidang

Kewaspadaan

Nasional dan

Penanganan Konflik

Sub Bidang

Ketahanan Seni

Budaya

Sub Bidang

Ketahanan Sosial

Ekonomi dan

Agama

UPTB

23

2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1.Karyawan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kota Mataram didukung oleh PNS 27 orang, PTT 26

orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Komposisi PNS Bakesbangpol Kota Mataram

berdasarkan Kepangkatan

No. Status

G O L O N G A N

Jml. II

a b c d

III

a b cd

IV

a b c d

1. PNS 4 3 - 1 4 4 6 2 3 - - 27

a. Pengatur Muda Tk.I (II/b) : 4 Orang

b. Pengatur Muda (II/c) : 3 Orang

c. Penata Muda (III/a) : 1 Orang

d. Penata Muda Tk.I (III/b) : 4 Orang

e. Penata (III/c) : 4 Orang

f. Penata Tk.I (III/d) : 6 Orang

g. Pembina (IV/a) : 2 Orang

h. Pembina Muda Tk. I (IV/b) : 3 Orang

Tabel 2.2


berdasarkan Jabatan Struktural

No. Jabatan Struktural Jumlah Orang Ket.

1.

2.

3.

4.

Kepala Badan

Sekertaris

Kepala Bidang

Kepala Sub Bagian dan Kasub. Bid

1

1

3

9

Sumber data kepegawaian Bakesbang dan Politik Kota Mataram

24

a. Jabatan Eselon II/b : 1 Orang

b. Jabatan Eselon III/a : 1 Orang

c. Jabatan Eselon III/b : 3 Orang

d. Jabatan Eselon IV/a : 9 Orang

Tabel 2.3


berdasarkan Pendidikan

No. Status Tingkat

Pendidikan

Jumlah

Orang Prosentase Ket.

1. PNS Sarjana (S1)

SLTA

17

10

62,96

37.04

-

-

27 100

Tabel 2.4


berdasarkan Pendidikan Penjejangan

No. Gol. Jumlah ADUM SPAMA SPAMEN Ket.

1.

2.

3.

IV

III

II

5

15

7

-

8

-

5

-

-

-

-

-

26 8 5 -


Tabel 2.5

Tenaga Kontrak Kebersihan

No. Jumlah Tenaga

Kontrak Pendidikan

Jumlah

orang Ket.

1.

7 orang

Sarjana

SMA

SD

2

4

1

7


25

NON PNS

Tenaga Harian Lepas

Tenaga Kontrak Kebersihan : 7orang

Tenaga Satgas Kewaspadaan Dini : 19 orang

2.2.2.Sumber Daya SKPD Eksternal

Dalam menindak lanjuti kewenangan sesuai dengan

tugas dan fungsinya dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Mataram, pendukung tupoksi sbb:

Tabel 2.6

Dasar Peraturan Perundang-Undangan

No. Dasar Pembentukan Keputusan Walikota Jumlah/Orang

1

- Undang-Undang RI Nomor 7

Tahun 2012 tentang

Penanganan Konflik Sosial

- Peraturan Menteri Dalam

Negeri RI Nomor 42 Tahun

2015 tentang Pelaksanaan

Koordinasi Konflik Sosial

- Diimplementasikan dengan

Keputusan Walikota:

Nomor : 198/II/2016

Tanggal: 24 Februari 2016

Tim Koordinasi Pembinaan

dan Penanggulangan

Keamanan dan Ketertiban

Masyarakat yang Berdampak

Luas Sistematik, Sensitif dan

Strategis di Kota Mataram

2016.


Keputusan Walikota Mataram:

Nomor : 199/II/2016

Tanggal: 24 Februari 2016

Sekretariat Tim Koordinasi

Pembinaan dan

Penanggulangan Keamanan

dan Ketertiban Masyarakat

yang Berdampak Luas

Sistematik, Sensitif dan

Strategis di Kota Mataram

Tahun 2016

Personil/Anggota:

13 Orang


Keputusan Walikota Mataram

Nomor : 252/III/2016

Tanggal : 2 Maret 2016

Tim Terpadu Penanganan

Konflik Sosial Kota Mataram

2016.

Personil/Anggota:

93 Orang

26

3

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 11

Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah

- Diimplentasikan dengan

Keputusan Walikota Mataram Nomor : 73/I/2016

Tanggal : 15 Januari 2016

Komunitas Intelijen Daerah Kota Mataram Tahun

anggaran 2016

Personil/ Anggota:

29 Orang

4

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2010 tentang

Pedoman Pemantauan Orang

Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah


Keputusan Walikota Mataram

Nomor : 174/II/20/2016

Tanggal : 11 Februari 2016, tentang Tim Pemantauan

Tenaga Kerja Asing, Orang

Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah

Kota Mataram Tahun 2016

- Personil/

Anggota: 32

Orang

- Diimplentasikan dengan Keputusan Walikota Mataram

Nomor : 195/II/2015

Tanggal : 23 Februari 2016

Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota

Mataram Tahun 2016

- Personil/ Anggota: 25

Orang

- Dewan Penasehat: 10

Orang


Negeri Nomor : 77 Tahun 2012

Tanggal : 29 Oktober 2012

Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan

- Permendagri Nomor 77 Tahun

2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan

Penganggaran dalam APBD

dan Pengajuan Penyaluran dan Laporan PertanggungJawaban

Penggunaan Bantuan


Keputusan Walikota Mataram Nomor : 170/II/2016

Tanggal : -

Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan

Pemohonan Bantuan

Keuangan Partai Politik yang Mendapat Kursi Pada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Mataram Tahun Anggaran 2016

Personil/ Anggota:

15 Orang


Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini

Masyarakat di Daerah

- Dewan Penasehat Forum

Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Mataram tahun

Anggaran 2016

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Mataram

Tahun Anggaran 2016

Personil/Anggota

Dewan Penasehat : 18 Orang

Forum FKDM

Kota: 35 Orang

- Nomor : 175/II/2016

Tgl : 11 Februari 2016 Dewan Penasehat dan

Kewaspadaan Dini Masyarakat

di 6 (Enam) Kecamatan Kota

Mataram - Nomor : 75/I/2016

Tgl : 15 Januari 2016

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat

Kelurahan Kota Mataram

Tahun Anggaran 2016

- Dewan : 42

Orang Forum : 54 Orang

- Forum : 350 Orang

27

Tabel 2.7

Capaian Indikator Kinerja Urusan Wajib Badan Kesatuan Bangsa Dan

Politik Kota MataramTahun 2011

No Program Sasaran Program

Kegiatan CapaianIndikatorKinerja

Uraian Target Realisasi 1

Peningkatan

keamananda

nkenyamananlingkungan

Terciptanyak

eamanandan

kenyamananlingkunganhi

dup

Pembangunan

posronda/posj

aga

Pospembangunan

keamanandanken

yamananlingkungan

114 Unit

114 Unit

2

Pengembang

anWawasanKebangsaan

Terjalinnyake

hidupan yang

serasidansela

rasantarumatberagama

Peningkatantol

eransidankerukunandalamke

hidupanumatb

eragama

- Dewandan

Forum - Peningkatannila

i-

nilaitoleransikehidupanberaga

ma

27 Orang

300 Orang

27 Orang

300 Orang

Terwujudnya

komunikasia

ntisipasidinimasyarakat

PeningkatanKe

sadaranMasya

rakatakannilai-

nilailuhurbuda

yabangsa

- DewanKecamat

an

- Forum FKDM 6 Kecamatan

- FKDM 50

Kelurahan - Dewan FKDM

Kota

- Forum FKDM Kota

- PPWK

54 Orang

54 Orang

350 Orang

18 Orang

26 Orang

32 Orang

54 Orang

54 Orang

350 Orang

18 Orang

26 Orang

32 Orang

SosialisasiPeningkatanWawa

sanKebangsaa

nmelalui 4 Pilar

- DiklatWasbang,

TokohMasyarak

at, Pemuda,

Mahasiswa

200 Orang

200 Orang

Pembentuka

n FKDM Kelurahan

Pertemuan,

Pengukuhan FKDM

Kelurahan

Forum FKDM 50

Kelurahan

500 Orang

500 Orang

TerwujudnyaPertemuanKe

giatan Forum

Rapatpertemuan PPWK

PPWK

160 Orang

160 Orang

TerjalinnyaK

ehidupanber

bangsa, bernegarada

nbermasyara

kat

Peningkatan

ideologi

danketahananbangsa

Pembauranbangsa 150 Orang 150 Orang

No Program Sasaran Kegiatan Capaian Indikator Kinerja

28

Program Uraian Target Realisasi

Terbentukda

ntersedianyaetnisberbagai

suku

Pembentukan

dan peningkatan

kinerja

- Dewan

Penasehat FPK - Forum FPK

11 Orang

33 Orang

11 Orang

33 Orang

Terwujudnyapenerimaand

anpenyeraha

nKirabPataka

KoordinasidanpelaksanaanKi

rabPataka NTB

- Tim Koordinasi

- PanitiaKirabPat

aka

28 Orang

370 Orang

28 Orang

370 Orang

3

KemitraanPe

ngembanganWawasanKeb

angsaan

PeningkatanKe

waspadaanPengkajianMasala

hStrategis

- Kegiatankoordi

nasiFKPD

12 Orang

12 Orang

- Sekretariat FKPD

6 Orang 6 Orang

- KOMINDA 29 Orang 29 Orang

Koordinasi Dan

Fasilitator

Penanganan

konflik

Penanganan Konflik

67 Orang

67 Orang

Peningkatan Koordinasi

Kerjasama

dalam

Percepatan Informasi dan

Komunikasi

- SatgasAntisipas

iDini

Masyarakat

- KartuKominda

- Kartu FKDM - KartuSatgas

19 Orang

30 Orang

493 Orang 19 Orang

19 Orang

30 Orang

493 Orang 19 Orang

4

Pemberdayaa

nMasyarakatuntukMenjag

aKetertiband

anKeamanan

Terwujudnya

pengamananKamtibmas

Pemantauansit

uasiKamtibmas

Tim

harmonisasipengamananKamtibmas

91 Orang

91 Orang

Terciptanyaw

ilayahyang

kondusif

Tim

terpaduganggu

ankeamanan

Tim

terpadugangguan

keamanan

19 Orang

19 Orang

Terbinanyagenerasimuda

PelatihanBela Negara

Pembinaanbagitokohpemuda

150 Orang

150 Orang

Terwujudnya

keamananwil

ayah

Pelatihanpeng

amananKamti

bmas

600 Orang

600 Orang

No Program Sasaran Program

Kegiatan CapaianIndikatorKinerja

Uraian Target Realisasi

29

5

Peningkatan

Pemberantas

anPenyakitM

asyarakat

Berkurangny

apengaruhob

at-obatan

Pencegahanpe

redaranpengg

unaanminuma

nkerasdannar

koba

Menekanberkuran

gnyakenakalanre

maja

960 Orang

960 Orang

Menurunnya

kenakalanre

maja

Sosialisasi

penertibankegi

atanSosialisas

iMenekan

berkurangnya

KenakalanRe

maja

- Tingkat SMA

- Tingkat SMP

600 Orang

1200

Orang

600 Orang

1200

Orang

Sosialisasipen

ertibankemasy

arakatan

6 Kecamatan

600 Orang

600 Orang

6

PendidikanPo

litikMasyarak

at

Lancarnyapel

aksanaanPe

milu

Sosialisasidisk

usipolitik

Pemilihpemula

100 orang

100 orang

FasilitasiPemil

u

DukunganPemiluL

egislatif

21 Orang

21 Orang

Tim terpadu

37 Orang

37 Orang

Terwujudnya

penyampaian

Laporankegia

tanPemilu

- Monitoring,

Pemantauan

Pelaporan,

Evaluasiperk

embanganpo

litik

32 Orang

32 Orang

LancarnyaPe

miluLegislatif

Sosialisasipen

yelenggaraanP

emiluLegislatif

100 Orang

100 Orang

Peningkatanst

abilitasdanhar

monisasikegia

tansosialdanp

olitik

Bantuankeuangan

Parpol

12 Orang

12 Orang

30

2.3 Kinerja Fungsi Koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Mataram

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kota Mataram di dalam kewenangannya di Bidang

Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat pada program

wajibnya indikator kinerja yang ingin dicapai melalui 6 (enam)

program kegiatan yaitu:

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a. kinerja yang ingin dicapai melalui Kegiatan peningkatan

toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama. Pada

kegiatan ini penguatan yang dilakukan dalam mewujudkan

kerukunan kehidupan umat beragama yaitu sosialisasi,

pertemuan penguatan FKUB, koordinasi dalam menyikapi

penanganan penguatan kontribusi masalah keagamaan,

rumah ibadah bersama instansi terkait.

b. Kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai

luhur budaya bangsa, kinerja yang ingin dicapai yaitu

peningkatan Wawasan Kebangsaan melalui Diklat Wawasan

Kebangsaan untuk mewujudkan terbangunnya kesadaran

masyarakat akan budaya persatuan dan kesatuan bagi

Tokoh Masyarakat, Toga, Unsur Pemuda, Lembaga Non

Pemerintah dalam Kehidupan Berbangsa, Bernegara dan

Bermasyarakat; melalui Lembaga Non Pemerintah,Forum

maupun tim yang dibentuk seperti Pengurus Pusat

Pendidikan Wasbang (PPWK), Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat (FKDM) dari tingkat Kota, Kecamatan dan

Kelurahan membantu Pemerintah dengan membangun,

menyelaraskan koordinasi, kerjasama komunikasi dalam

melakukan antisipasi dini, menyikapi penanganan,

penjaringan informasi/data, pengawasan di lapangan.

31

c. Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan,

peningkatan kinerja ini dilakukanmelalui Workshop, Diklat

Wasbang, Pelatihan Bela Negara maupun pertemuan-

pertemuan.

d. Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Orang asing.

Kinerja yang ingin dicapai melalui kegiatan ini yaitu dengan

melakukan pendataan baik yang terdaftar di Ormas maupun

ormas asing yang berada di wilayah pemukiman sehingga

terwujudnya tertib administrasi,database orang asing.

e. Kegiatan Peningkatan Ideologi dan Ketahanan Bangsa.

Peningkatan kinerja yang ingin dicapai melalui adanya

Forum Pembauran Bangsa yang mempersatukan berbagai

etnis, suku dan agama sehingga dapat terjalinnya satu

kesatuan, kerukunan dalam kehidupan berbangsa,

bernegara dan bermasyarakat.

f. Kegiatan penerimaan dan penyerahan Kirab Pataka.

Kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan tersebut adalah

terlaksananya koordinasi/kerjasama

antaraProvinsi/Kabupaten dan Kota dalam kaitan

penerimaan dan penyerahan Kirab Pataka yang

dirangkaikan HUT Provinsi NTB.Kegiatan ini melibatkan

seluruh Dinas-Dinas Instansi dan Sekolah-Sekolah di Kota

Mataram.

b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan terdiri

dari:

a. Peningkatan Kewaspadaan Pengkajian Masalah Strategis.

Kinerja yang ingin dicapai melalui kegiatan peningkatan

kewaspadaan pengkajian masalah strategis yaitu dengan

kegiatan Penanganan Konflik Sosial di Kota Mataram dan

melibatkan seluruh unsur Dinas instansi terkait maupun

lembaga Non Pemerintah, baik dalam upaya pencegahan

antisipasi maupun dalam penanganan serta penyelesaian

konflik.

32

Dalam penanganan konflik yang diharapkan:

Pertama : meningkatkan interfensi kebijakan Pemerintah

Kota Mataram yang aktif mendorong harmonisasi

dan mengantisipasi sendiri kemungkinan potensi

konflik.

Kedua : Pemerintah Daerah secara terus-menerus dan

aktif menfasilitasi dialog terbuka, menggelar

rapat koordinasi, serta melakukan mediasi

penanganan konflik.

b. Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan daerah (Forkopinda)

Kota Mataram.

Kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah

terwujudnya fungsi koordinasi Pimpinan Daerah dengan

seluruh Dinas Instansi Kota mataram guna terciptanya

wilayah yang kondusif aman tertib dan berbudaya.

c. Kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kota

Mataram.

Melakukan tugas tertutup dan terbuka. Kinerja yang ingin

dicapai pada kegiatan Komunitas Intelijen daerah (Kominda)

Mataram dan jejaringnya, kegiatan ini memberikan

pertimbangan bagi unsur Pimpinan Daerah terkait kebijakan

yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini

terhadap ancaman stabilitas Nasional dan mengoptimalkan

untuk mengantisipasi terjadinya konflik.

c. Program Pendidikan Politik masyarakat, dengan kegiatan:

Peningkatan stabilitas dan harmonisasi kehidupan sosial

politik yang mendapat kursi di DPRD Kota Mataram. Kinerja

yang ingin dicapai yaitu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata

Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib

Pengajuan,Penyaluran dan laporan Pertanggungjawaban

penggunaan bantuan keuangan Partai Politik, adanya tim

penilaian persyaratan bantuan keuangan pada Partai Politik yang

33

mendapat kursi di DPRD Kota Mataram tahun 2014. Yang

menjadi prioritas program kegiatan pada bantuan Parpol ini

adalah pendidikan Politik sebesar 60% dan 40% untuk kegiatan

kesekretariatan berupa belanja modal dan jasa;

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram dalam menjalankan

fungsi koordinasi dan kewenangan dibidang Kesatuan Bangsa dan

Perlindungan masyarakat berupa:

a. Tantangan:

- Patologisosial

- Gangguan Kerukunan

- Infrastruktur

- Sarana dan Prasarana

- Pelayanan Publik

- SDM

- Globalisasi 5 (Lima) Tahun kedepan

b. Peluang:

- Adanya Dasar Hukum

- Potensi Keuangan

- Partisipasi dan semangat kebersamaan Pegawai

- Fungsi Koordinasi/KerjasamaPemerintah, Non Pemerintah

- Sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional.

- Pemberdayaan Forum-Forum FKPD, FKUB, FKDM, FPK,

PPWK, Pengawasan Orang Asing dan KOMINDA.

34

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Berangkat dari analisis kondisi internal dan eksternal,

penentuan isu-isi strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Mataram ini dihasilkan atas pertimbangan dua hal yaitu; Pertama,

apakah isu tersebut membawa dampak terhadap pencapaian visi dan

misi Badan Kesatuan Bangsa. Kedua, apakah Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik mempunyai kemampuan untuk mengatasi isu

tersebut kemudian mengembangkannya berdasarkan pertimbangan,

maka isu-isu strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Mataram sebagai berikut.

Sejalan dengan Kota Mataram sebagai pusat Pemerintahan,

pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan dan pendidikan serta

sebagai barometer Provinsi Nusa Tenggara Barat.Dengan demikian

Kota Mataram dihuni oleh berbagai suku, etnis, ras dan agama yang

dapat menjadi sumber kerawanan dan menimbulkan potensi konflik.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Walikota Mataram

Berdasarkan hal tersebut, rumusan visi pembangunan Kota

Mataram Tahun 2016-2021 adalah terwujudnya masyarakat Kota

Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya. Penjelasan kata kunci

yang terkandung dalam visi adalah sebagai berikut:

a. Masyarakat Kota Mataram adalah keseluruhan warga Kota

(citizen) yang secara administrasi kependudukan menetap dan

tinggal di wilayah Kota Mataram dengan segala konsekwensi

kebudayaannya sebagai warga kota.

b. Maju ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kota yang

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; termasuk di

dalamnya seni dan sosial budaya sehingga kemajuan yang

35

dicapai dengan landasan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal

masyarakat Mataram.

c. Religius diartikan sebagai terciptanya masyarakat Kota yang

menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan yang mengedepankan

muammalah dan toleransi yang tinggi antar umat beragama

dalam suasana harmonis dalam kerangka menciptakan

masyarakat yang madani.

d. Berbudaya diartikan sebagai terciptanya keseimbangan antara

kemajuan dan religiusitas yang saling berterima dalam kemajuan

dan kemajemukan, menguatnya jati diri serta mantapnya budaya

lokal yang ditandai dengan masyarakat yang bermoral,

bermartabat dan berkesadaran nilai-nilai dan norma-norma adat

istiadat serta peraturan yang berlaku dalam bingkai masyarakat

yang madani.

Mataram dengan unsurnya menempatkan diri sebagai Kota

yang maju di segala bidang tanpa melupakan pengamalanan nilai-

nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kota

Mataram tanpa terkecuali; percaya bahwa pencapaian visi ini

memerlukan pengamalan nilai keagamaan dalam setiap aktifitas

pembangunan dan percaya bahwa semua usaha tidak terlepas dari

pertolongan Yang Maha Kuasa.

Dengan demikian maka landasan pembangunan Kota Mataram

kedepan adalah sinkronisasi hubungan antara manusia dengan

manusia lainnya, manusia dengan lingkungannya, serta hubungan

manusia dengan penciptanya.

Untuk mencapai visi Kota Mataram “Terciptanya masyarakat

Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya” terdapat 5 (Lima)

kunci yang ditemukan dari visi tersebut meliputi:

a. Mewujudkan masyarakat perkotaan yang harmonis ditunjukan

dengan stabilitas yang kondusif dalam mewujudkan masyarakat

yang maju, religius dan berbudaya.

36

b. Meningkatkan kreatifitas Sumber Daya Manusia agar memiliki

pengetahuan, keterampilan dan teknologi sehingga mampu

meningkatkan daya saing Daerah.

c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal

berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

d. Meningkatkankualitas pelayanan publik dan pemenuhan

kebutuhan dasar masyarakat berorientasi pada SPM (Standar

Pelayanan Manual) berdasarkan prinsip-prinsip tata

pemerintahan yang baik (Good Governance).

e. Meningkatkan kualitas dan kwantitas sarana dan prasarana

perkantoran.

Bertitik tolak dalam hal tersebut pada prinsipnya misi

pembangunan ini ditujukan untuk mensinergikan pembangunan

yang pro growth, pro poor dan pro governance.Pro growth

(Pertumbuhan) yang dilaksanakan dengan investasi pelayanan publik

yang memadai.Pro poor (kemiskinan) ditindaklanjuti dengan

memberdayakan perekonomian berbasis kerakyatan.Sedangkan Pro

governance (tata kelola pemerintahan) yang baik digapai dengan

menyediakan pelayanan publik yang mengacu kepada SPM dan SPP

diharapkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan penurunan

angka kemiskinan dan pengangguran sekaligus meningkatkan

kredibilitas Pemerintah Daerah dan memberdayakan masyarakat

Kota Mataram.

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang disinergikan

dengan analisis internal dan external yang ditetapkan dalam suatu

Perencanaan Strategis yaitu ada faktor kekuatan, kelemahan,

peluang dan tantangan. Untuk mencapai visi dan misi ada empat

strategis :

a. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk kelemahan

- Meningkatkan fungsi koordinasi, kerjasama dan komunikasi.

37

- Meningkatkan pencegahan antisipasi menyikapi dan

penanganan konflik sosial.

- Meningkatkan kesadaran hokum masyarakat.

- Menyusun SOP/kesepakatan bersama tentang penyelesaian

perselisihan secara damai.

- Meningkatkan sosialisasi diklat Wasbang, Pembauran dan

Bela Negara.

- Tersedianya data kegiatan operasional.

b. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi

ancaman

- Meningkatkan SDM aparatur

- Tersedianya Dasar Hukum/pelaksanaan tugas.

- Memberdayakan Forum-Forum Lembaga Non Pemerintah

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

- Meningkatkan tersedianya informasi pelayanan Publik.

- Meningkatkan dana yang memadai.

c. Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang

- Pembinaan dan pengawasan terhadap karyawan/karyawati

- Pemberian sanksi terhadap karyawan/karyawati

- Penyediaan sarana dan prasarana

- Sosialisasi pencegahan terjadi konflik horizontal maupun

vertikal.

- Tersedianya data terkait tentang keberadaan orang asing dan

organisasi masyarakat asing.

d. Strategi mengurangi kekuatan untuk mencegah dan mengatasi

ancaman.

- Meningkatkan pencegahan persoalan patologi sosial dan

ekonomi.

- Meningkatkan sosialisasi gangguan keamanan dan kegiatan

kemasyarakatan.

- Meningkatkan koordinasi, kerjasama, komunikasi dalam

partisipasi, antisipasi dan penanganan.

- Meningkatkan pemberdayaan Forum-Forum yang ada.

38

- Meningkatkan tersedianya data LSM Ormas orang asing,

Organisasi masyarakat asing.

3.4 Program Strategis

Program strategis dalam Renstra ini merupakan tindak lanjut

dari visi misi strategi yang telah dirumuskan dan dijalankan dalam

suatu bentuk program yang memungkinkan suatu strategi itu dapat

dilaksanakan dan dikelompokkan yang terbagi atas program-program

yang memuat rencana kegiatan dan keluaran yang akan dicapai

yaitu:

1. Kesekretariatan

Program Pengembangan SDM

Program ini diturunkan dari strategi kekuatan peluang

yaitu meningkatkan kualitas SDM Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Mataram, adapun program 5 tahun kedepan sebagai

berikut:

- Peningkatan SDM melalui pemberian kesempatan karyawan

untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dalam rangka

pengembangan, peningkatan profesionalisme kualitas

pelayanan SDM.

- Melakukan pembinaan secara periodik terhadap seluruh

karyawan dalam usaha meningkatkan disiplin

- Peningkatan kualitas SDM Dinas/Badan yang telah

mengikuti berbagai persyaratan pendidikan formal,

pendidikan penjenjangan dan pelatihan.

2. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional

Program ini dilaksanakan bermula dari kekuatan

kelemahan diturunkan dari program pengembangan wawasan

kebangsaan, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai

berikut:

- Meningkatkan fungsi koordinasi dan kerjasama dalam

antisipasi dini, menyikapi dan penanganan.

39

- Sosialisasi diklat Wawasan Kebangsaan Pembauran dan

Wawasan Kebangsaan

- Memberdayakan Forum FKPD, FKDM, FPK, PPWK, Kominda,

dan Pemantauan Orang Asing.

3. Bidang seni Budaya Sosial Ekonomi dan Agama

Program ini diturunkan untuk mengurangi kekuatan

untuk mencegah dan mengatasi ancaman dengan kegiatan

sebagai berikut:

- Melakukan pencegahan melalui sosialisasi penyakit

masyarakat patologi sosial dan ekonomi.

- Sosialisasi penguatan FKUB, Kamtibmas serta Pemantauan.

4. Bidang Politik dan Bina Ideologi

- Fasilitasi Bantuan Keuangan Parpol.

- Database Ormas, LSM, Orang asing.

- SKT Ormas.

40

BAB IV

VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Latar Belakang

Bertitik tolak dari analisa terhadap tantangan dan peluang

dalam jangka waktu 5 (Lima) Tahun kedepan dengan mengkaji dan

mempertahankan kondisi saat ini serta kondisi yang akan datang,

dan sesuai kewenangan yang diberikan di bidang Kesatuan Bangsa

dan Politik pada Pemerintahan umum, maka untuk menjawab

tantangan tersebut sehingga lebih efektif, efisien dan lebih transparan

baik dalam pengambilan kebijakan maupun profesionalisme dalam

beraktifitas, berinovasi, bermotifasi secara kualitas guna tercapainya

kinerja tanggung jawab sesuai tugas fungsi yang diemban.

Visi dan Misi

Sejalan dengan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Mataram di bidang Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan

Umum dengan memperhatikan kondisi saat ini serta kondisi yang

akan datang, maka visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Mataram sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN HARMONISASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA,

BERNEGARA DAN BERMASYARAKAT DI KOTA MATARAM”

Untuk mewujudkan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Mataram kedepannya menetapkan misi sebagai berikut:

a. Mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa,

bernegara dan bermasyarakat.

41

b. Memiliki rasa tanggung jawab untuk mengantisipasi

melaksanakan tindakan prefentif terhadap hal-hal yang dapat

menimbulkan disintegrasi bangsa.

c. Bersama-sama membangun bangsa dan watak bangsa (Nation

and Character Building) untuk menjadi bangsa yang Maju,

Religius dan Berbudaya.

d. Demokratisasi konstitusional konsisten melaksanakan

penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia.

e. Mampu berperan dalam pergaulan antar bangsa, suku bangsa

dalam setiap aspeknya sesuai dengan harkat dan martabat

bangsa, suku bangsa dan memiliki jati diri.

f. Memiliki kemandirian dalam memperjuangkan tujuan dan cita-

cita dalam jaringan kerjasama yang sinergi.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari

pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun, mengacu kepada

pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya dapat mewujudkan

suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuannya

disusunnya guna untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin

diraih dari masing-masing misi dengan penganggaran berbasis

kinerja serta sasaran hasil yang diharapkan adalah formulasi yang

terukur, spesifik, mudah dicapai serta dapat terlaksana 5 (lima)

tahun ke depan.

42

Gambar 4

Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

Visi/Misi SKPD dibuat untuk secara

langsung maupun tidak langsung

untuk mewujudkan visi misi Kepala Daerah

Program Pembangunan Daerah berisi

program-program prioritas terpilih yang

menjadi "Top Priority"

RPJMD

RENSTRA SKPD

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam

menyusun Rencana Strategis dan sarana untuk mengevaluasi hal

tersebut, maka tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Mataram adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis

yang menunjukkan tingkat prioritas dalam RPJMD Kota

Mataram 2016-2021 yang selanjutnya akan menjadi dasar

Penyusunan Rencana Pembangunan daerah secara keseluruhan

khususnya bagi Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota

Mataram.

Visi/Misi

Tujuan/Sasaran

Program Pembangunan

Daerah

Program Prioritas

Visi/Misi

Tujuan/Sasaran

Program Kegiatan Prioritas

KEPALA DAERAH KEPALA SKPD

43

2. Tujuan sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 1 (Satu) sampai 5 (Lima) tahun yang menjadi dokumen

perencanaan yang berkualitas dan dapat di

pertanggungjawabkan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Mataram ditetapkan tujuan yang ingin dicapai.

TABEL 4.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Tujuan dan

Indikator Kinerja Sasaran

VISI

Terwujudnya Pengawasan Internal Yang Berkualitas dan Profesional Menuju Tata

Kelola Pemerintahan Yang Baik

Misi

Tujuan

Indikator Kinerja

Tujuan

Sasaran

Indikator

Kinerja

Sasaran

Mewujudkan

harmonisasi

dalam

kehidupan

berbangsa,

bernegara dan

bermasyarakat

Meningkatkan

koordinasi,

komunikasi,

harmonisasi

dalam

menciptakan

wilayah yang

kondusif aman

dan terkendali

Meningkatkan

fungsi koordinasi

dalam

penanganan-

pengamanan bersama

instansi terkait

dan unsur-unsur non

pemerintah

Terwujudnya

kebersamaan

dalam

penyelesaian

pada saat

dan pasca

Persentase

menurunnya

potensi

konflik, hal-

hal yang tidak

diinginkan.

Terjalinnya

kerukunan

melalui

pertemuan,

kerjasama

dalam

penanganan

Terjaganya

wilayah yang

kondusif,

aman,

terkendali

Tersedianya

Tim Terpadu,

instansi

terkait, TNI,

POLRI, unsur-

unsur non

pemerintah

dan lembaga

Persentase

penyelesaian

kesepakatan

penanganan

perdamaian

Memiliki rasa

tanggung jawab

untuk

mengantisipasi

dan

melaksanakan

tindakan

Terwujudnya

koordinasi,

kerjasama

dalam

mengantisipasi

pemantauan

dan

Mewujudkan

kebersamaan

seluruh dinas

instansi terkait

melalui

pertemuan,

dialaog bersama

Adanya Tim

FKPD, FKDM,

FPK,

Kominda,

Pemantauan

Orang Asing.

Adanya

koordinasi,

kerjasama,

pemerintah,

non

pemerintah

44

preventif

terhadap hal-

hal yang dapat

menimbulkan

disintegrasi

bangsa

pengamanan tokoh-tokohdan

unsur-unsur

dan lembaga

Bersama-sama

membangun

watak bangsa

(nation and

character

building) untuk

menjadi bangsa

yang berdaulat,

maju, religius.

Terwujudnya

sinergisitas

program

kegiatan dalam

membangun

akhlak,

karakter,

budaya dalam

kehidupan

berbangsa,

bernegara dan

bermasyarakat

Meningkatnya

kegiatan

kemasyarakatan,

upaya mencegah

dan menjaga

wilayah

Menurunnya

penyakit

masyarakat

melalui

sosialisasi,

pertemuan

diklat

wasbang

Berkurangnya

kerawanan

potensi

konflik,

penyakit

masyarakat

Demokratisasi,

konstitutional,

konsisten

melakukan

penegakan

hukum dan hak

asasi manusia

Tersedianya

tim / forum-

forum,

lembaga-

lembaga

berdasarkan

perundang-

undangan

Adanya forum-

forum FKPD,

Tim terpadu

penanganan

konflik, PPWK,

FPK, FKDM

Kota,

Kecamatan dan

Kelurahan, Tim

Orang Asing,

Kominda, dan

Verifikasi

Banpol

Tertangani

segala

persoalan

secara hukum

profesional

Tindakan

Bertanggung

jawab upaya

secara

profesional

Mampu

berperan dalam

pergaulan antar

bangsa, suku

bangsa dalam

segala

aspeknya

sesuai dengan

harkat dan

martabat

bangsa dan

memiliki jati

diri

Memiliki

kemampuan

kerjasama

dalam

kemitraan

kegiatan sosial

kemasyarakata

n

Terwujudnya

sinergisitas

pengembangan

bersama

instansi terkait

dalam

persatuan dan

kesatuan

bangsa

Strategi

dalam

membangun

kebersamaan

seluruh

forum-forum,

tim yang ada

Bertindak

sesuai

keadaan yang

berlaku

45

Memiliki

kemandirian

memperjuangk

an tujuan dan

cita-cita dalam

jaringan

kerjasama yang

strategis

Terwujudnya

sinergisitas

program

kegiatan

Kabupaten,

Kota,

pemerintah

pusat

Adanya

program

sinergisitas

terpadu

bersama

instansi terkait

untuk

menyikapi isu-

isu strategis

Tertanganiny

a isu-isu

strategis

bersama

instansi

terkait

Terciptanya

kebersamaan

dalam

penanganan

dan

penyelesaian

4.3 Strategi Kebijakan dan Program

Strategi kebijakan dan program merupakan salah satu proses dalam

mengkaji strategi yang meliputi kondisi, situasi, keadaan peristiwa

serta pengaruh yang berasal dari dalam maupun dari luar baik secara

internal maupun external.

Faktor

Internal

Faktor

External

Strenght

(Kekuatan)

1. Dasar hukum 2. Potensi Keuangan 3. SDM

4. Partisipasi dan semangat kebersamaan pegawai

5. Sarana dan Prasarana 6. Kemitraan fungsi

koordinasi berdasarkan Perundang-Undangan Lembaga Pemerintah

maupun Non pemerintah

Weakness

(Kelemahan)

1. SDM Kurang 2. Sarana dan Prasarana

Operasional kurang

memadai 3. Egosektural

4. Penegakan kedisiplinan belum

optimal 5. Pengaruh globalisasi,

efek degredasi moral

6. Belum validnya data keberadaan Ormas,

LSM, Organisasi Asing

Opportunity (Peluang)

1. Globalisasi: Iptek dan

Terorisme

Strategi S-Q

1. Meningkatkan fungsi koordinasi

2. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Negara

3. Memanfaatkan potensi kebersamaan yang ada

4. Melakukan pencegahan

antisipasi dini 5. Meningkatkan Sosialisasi

Wasbang Pelatihan Bela Negara dan Pembauran

Strategi W-Q

1. Penyediaan sarana dan prasarana yang

memadai 2. Sosialisasi dan

pelaksanaan (per-UU-an)

3. Pembinaan dan

peningkatan disiplin pegawai

4. Meningkatkan koordinasi dan

46

kerjasama penanganan konflik sosial

5. Penguatan terhadap Forum yang ada

THREATS

(TANTANGAN)

STRATEGI S-T

1. Meningkatkan penguatan

terhadap Forum-Forum

FKPD, FKDM, FPK, FKUB,

PPWK, KOMINDA, dan

Pengawasan Orang Asing

2. Meningkatkan koordinasi

bersama instansi terkait

3. Meningkatkan SDM apart

maupun lembaga

Pemerintah dan Non-

Pemerintah

4. Meningkatkan sosialisasi

mencegah penyakit

masyarakat.

5. Mendorong semangat

kebersamaan internal

maupun eksternal.

STRATEGI W-T

1. Memantapkan fungsi

koordinasi dalam

antisipasi dini,

pelaporan dan

penanganan

2. Bekerja sama secara

secara terpadu,

sebelum, pada saat

kejadian dan sesudah

terjadinya konflik.

3. Tersedianya data

Ormas, LSM, Orang

Asing.

4. Melakukan sosialisasi

Diklat wasbang, Bela

Negara, Pembauran.

47

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PEDOMAN INDIKATIF

Berdasarkan Peraturan Walikota mataram Nomor 2 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Mataram dalam menyusun Program Pembangunan dan Rencana Kegiatan

Indikatif yang dituangkan dalam Rencana Strategis, yang disusun untuk

mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja;

kelompok sasaran serta pedoman indikatif untuk periode Tahun 2016-2021

dengan program kegiatan serta kebijakan dalam jangka waktu 5 (Lima)

tahun.

Alokasi dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan setiap

tahunnya sebagai berikut:

1. Tahun 2016

2. Tahun 2017

3. Tahun 2018

4. Tahun 2019

5. Tahun 2020

6. Tahun 2021

Rp. 6.278.175.500,-

Rp. 7.351.993.050,-

Rp. 8.087.192.355,-

Rp. 8.895.911.591,-

Rp. 9.785.502.750,-

Rp. 10.764.053.025,-

48

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA

MATARAM MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada RPJMD, indikator kinerja

yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram diuraikan

sesuai indikator kinerja 4 (Empat) bidang, yaitu : Sekretariat, Bidang

Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional, Bidang Politik dan Bina

Ideologi, serta Bidang Ketahanan Seni Budaya Sosial Ekonomi dan Agama.

No. Indikator Kondisi

Kinerja

Pada Awal

Periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja

Pada Akhir

Periode

RPJMD

2015 2016 Realis

asi

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Membangun sinergi

keutuhan dengan seluruh Instansi

Terkait baik yang

terbentuk berdasarkan

Perundang-

undangan maupun dengan lembaga

non-Pemerintah

75 80 85 86 87 88 89 90 90

2. Membantu

Pemerintah dalam

mewujudkan Stabilitas Nasional

di Daerah

77 79 80 87 88 89 90 90

3. Menjaga dan

49

menciptakan wilayah yang damai

tertib dan

terkendali

4. Terwujudnya koordinasi,

komunikasi,

kerjasama dalam

mewujudkan kehidupan

berbangsa dan

bermasyarakat

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Mataram disusun berdasarkan apa yang telah diamanatkan oleh :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

2. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

3. Penjabaran dan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021.

4. Sebagai Dasar/Pedoman Pelaksanaan Fungsi Tugas Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik lima tahun kedepan.

5. Sebagai Motivasi dalam rangka Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Mataram,

Demikian Rencana Strategis ini sebagai dasar pengambilan kebijakan

dan dasar pelaksanaan lima tahun kedepan.

Mataram, Oktober 2016

Kepala Bakesbangpol

50

Kota Mataram

RUDI SURYAWAN,SH

Pembina Utama Muda (IV/b)

NIP. 197112301997031003

kata pengantarsip-ppid.mataramkota.go.id/file/renstra-2016-2021-.pdf · tantangan dan peluang...

Documents