rencana strategis -...

RENCANA STRATEGIS

2016 - 2020

PEMERINTAH KECAMATAN AMPENAN TAHUN 2016 - 2020

Rencana Strategis Kecamatan Ampenan Kota Mataram Tahun 2016-2020 Page 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Pemerintahan Daerah Pasca berlakunya Undang-undang No 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah membawa perubahan yang cukup besar dalam tata

kelola dan urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia. Hal ini ditandai

dengan meleburnya Undang-Undang Pemerintah Daerah Menjadi tiga bagian, yaitu

Undang-undang tentang Pemerintah Daerah, Undang Undang Desa dan Undang-

Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Perubahan

lainnya yang lebih mendasar juga ditandai dengan terbentuknya lembaga kementerian

Reformasi Birokrasi, yang lebih menekankan kepada perubahan dan penataan ulang

sistem birokrasi di Indonesia

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan

pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi),

ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem

penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan

dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan

dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun

aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas

umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya

kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan

lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan

disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera

diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik,

sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan

efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara

bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang

bersifat radikal dan revolusioner.


Kota Mataram sebagai bagian dari Struktur Pemerintahan Negara, yang juga

merupaan Ibukota Propinsi Nusa Tenggara Barat, tentunya memiliki kewajiban dalam

melaksakan tugas-tugas umum pemerintahan sebagaimana diatur undang-undang.

Selanjutnya, sejalan dengan konsep reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud diatas,

Pemerintah Kota Mataram pun melaksanakan beberapa program kegiatan dalam

melaksanakan kewajibannya menyangkut urusan umum pemerintahan daerah. Salah

satunya adalah pembentukan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kota

Mataram, yang selanjutnya memliki apresiasi yang luar biasa dari kalangan pemerhati

pemerintahan.

Kota Mataram terdiri dari 6 Kecamatan, diantaranya Kecamatan Ampenan,

Kecamatan Sekarbela, Kecamatan Mataram, Kecamatan Selaparang, Kecamatan

Sandubaya, dan Kecamatan Cakranegara.

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2015

memiliki tugas antara lain:

a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (6);

b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;

e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh

Perangkat Daerah di Kecamatan;

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;

h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah

kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan

i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Kecamatan Ampenan sebagai salah satu kecamatan di Kota Mataram, selain

memiliki tugas sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah, secara lebih rinci dijelaskan melalui Peraturan

Walikota Mataram Nomor 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi

Pemerintah Kecamatan Ampenan Kota Mataram, serta tambahan tugas lainnya

sebagai pelimpahan tugas Walikota Mataram kepada Camat sebagaimana tertuang


dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelimpahan

Sebagian Urusan Walikota kepada Camat dan Lurah se Kota Mataram.

Kecamatan sebagai Bagian dari Perangkat Daerah sebagaimana dijelaskan

dalam Pasal 208 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengatur bahwa kepala

daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibantu oleh

Perangkat Daerah. Selanjutnya menurut Pasal 209 ayat (2) menyebutkan bahwa

Perangkat Daerah Kab/Kota terdiri atas: a) Sekretariat Daerah, b) Sekretariat DPRD, c)

Inspektorat, d) Dinas, e) Badan, dan f) Kecamatan. kelurahan tidak termasuk di

dalamnya. Artinya kelurahan bukan lagi bagian dari perangkat daerah. Hal ini berbeda jika

dibandingkan dengan ketentuan Undang Undang Pemerintah Daerah sebelumnya yang secara

tegas menyebut kelurahan sebagai perangkat daerah. Akibatnya pendelegasian wewenang

secara administratif maupun politik dari kabupaten/kota kepada kelurahan pun berubah,

Secara umum tugas kelurahan sebagaimana diatur dalam pasal 229 ayat 4 disebutkan

bahwa Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:

a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;

b. melakukan pemberdayaan masyarakat;

c. melaksanakan pelayanan masyarakat;

d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;

e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Kecamatan Ampenan sebagai bagian dari instansi pemerintahan

daerah sesuai dengan bidang tugasnya melaksanakan urusan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis.

Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam

meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan

lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, perlu segera diupayakan beberapa

langkah strategis dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya. Salah

satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu

kepemerintahan yang baik (good governance) yang memiliki elemen dasar

transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas, maka perlu dibuat Rencana Kinerja yang

memuat rencana kerja kegiatan tahunan dan kegiatan lima tahunan yang akan

dituangkan dalam Rencana Strategis yang dikenal dengan (RENSTRA) Kecamatan


Ampenan Tahun 2016-2021. Pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya

dan potensi dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya

tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya

manusia, serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Di era otonomi

daerah ini, kemampuan Pemerintah Kota Mataram didalam mengelola seluruh potensi

yang ada akan sangat menentukan perkembangan Kota Mataram ke arah yang

diinginkan.

Rencana strategis tersebut kemudian wajib dikomunikasikan ke seluruh elemen

yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh

elemen tersebut untuk memajukan kegiatan pengelolaan sumber daya di wilayah

Kecamatan Ampenan. Selanjutnya, sangat pula dibutuhkan adanya iklim dan

lingkungan yang kondusif yang didukung oleh tegaknya penegakan hukum dan

diterapkannya prinsip-prinsip good governance di lingkungan masyarakat maupun

lingkungan pemerintahan untuk meningkatkan pastisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dengan bahan perencanaan lainnya seperti RPJMD dan RPJP Daerah Kota Mataram,

capaian keberhasilan dan permasalahan periode sebelumnya, tugas dan fungsi OPD

dan terlebih lagi diselaraskan dengan visi, misi dan program Walikota dan Wakil

Walikota Mataram terpilih. Begitu juga halnya pola pikir penyusunan kebutuhan

Renstra ini didasarkan pada permasalahan kebutuhan masa kini dan estimasi

permasalahan masa akan datang dengan tolak ukur keberhasilan program yang lalu.

Dalam kaitan dengan system perencanaan Pembangunan Nasional

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25/2004, maka keberadaan

Renstra Kecamatan Ampenan merupakan suatu bagian yang utuh dari manajeman

kerja di lingkungan Pemerintah Kota Mataram khususnya dalam menjalankan agenda

pembangunan yang telah tertuang dalam RPJM Daerah Kota Mataram, serta dari

keberadaannya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan

pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja Kecamatan Ampenan yang dalam

penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota

Mataram.

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan

dari keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya

pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan

keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir

dan sistematis. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Rencana Strategis atau

yang dikenal dengan istilah Renstra adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja

Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. Dengan demikian Renstra OPD bersifat

indikatif.

Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja

Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD. Penyusunan Renstra Kecamatan

Ampenan Kota Mataram 2016-2021 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan Renstra

Persiapan penyusunan Renstra meliputi penyusunan agenda kerja serta

pengumpulan data dan dokumen perencanaan yang terkait, antara lain peraturan

perundang-undangan yang berlaku, isu-isu strategis selama lima tahun terakhir

termasuk inovasi,terobosan-terobosan yang akan dilaksanakan tahun mendatang,

serta dokumen RPJMD Kota Mataram periode 2016-2021.

b. Penyusunan rancangan Renstra

Tahap penyusunan rancangan awal Renstra dilakukan dengan penggodokan draft

awal Renstra melalui dengar pendapat antara Camat dengan Sekretaris Camat dan

kepala seksi-kepala seksi yang berkaitan erat dengan tugas pokok Kecamatan

Ampenan.

c. Penyusunan rancangan akhir Renstra

Penyusunan rancangan akhir Renstra merupakan tahap penyempurnaan

rancangan Renstra yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian rancangan

Renstra kepada BAPPEDA Kota Mataram guna mendapatkan verifikasi.

d. Penetapan Renstra

Penetapan Renstra diawali dengan pengesahan oleh Walikota Mataram dengan

penerbitan keputusan Walikota dan paling lama tujuh hari setelah pengesahan

tersebut maka penetapan Renstra dapat dilakukan oleh Camat Ampenan Kota

Mataram.

1.2 LANDASAN HUKUM

Berbagai peraturan perundangan yang dijadikan sebagai rujukan dalam

penyusunan Renstra Kecamatan Ampenan Kota Mataram 2016-2021 meliputi :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah

Tingkat II Mataram;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;


3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun

2014 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;

8. Peraturan Walikota Mataram Nomor 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok

dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

9. Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021;

10. Peraturan Walikota Mataram Nomor 22 tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian

Urusan Walikota Kepada Camat dan Lurah Se-Kota Mataram.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Kecamatan Ampenan Kota Mataram 2016-2021 ditetapkan

dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi “guideline” bagi seluruh

aparat dalam upaya merealisasikan visi yang ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan

tersebut, maka Rencana Strategis Kecamatan Ampenan Kota Mataram 2016-2021

disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menetapkan visi, misi, dan program OPD jangka menengah;

2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja OPD dan perencanaan

penganggaran;

3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara

perencanaan OPD dengan Kota Mataram;

4. Menyediakan satu acuan resmi bagi jajaran lingkup OPD Kecamatan Ampenan

Kota Mataram dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang

akan dibiayai dari APBD Kota Mataram;

5. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan

OPD Kecamatan Ampenan Kota Mataram.


Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ampenan Kota

Mataram 2015-2016 adalah :

1. Menjabarkan visi, misi, dan program prioritas OPD dalam jangka menengah;

2. Mewujudkan perencanaan yang sinergis dan terpadu lingkup OPD;

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan;

4. Menjaga kesinambungan dan kesatuan arah antara Rencana Strategis dan Rencana

Kerja Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Kecamatan Ampenan Kota Mataram 2016-2021 disusun

dengan sistematika penulisan sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN OPD KECAMATAN AMPENAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Ampenan

2.2. Sumber Daya Kecamatan Ampenan

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ampenan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Ampenan

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

OPD KECAMATAN AMPENAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan OPD

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Provinsi dan Kota Mataram

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi OPD

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

4.3. Strategi dan Kebijakan OPD


BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN & PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI : INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

BAB VII : PENUTUP


BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN AMPENAN

KOTA MATARAM

Kecamatan Ampenan terletak di wilayah paling barat Kota Mataram yang

berbatasan dengan selat Lombok. Di sebelah timur Kecamatan Ampenan berbatasan

dengan kecamatan Selaparang. Sedangkan sebelah utara dan selatan masing-masing

berbatasan dengan kecamatan Gunung Sari dan Kecamatan Sekarbela.

Luas wilayah Kecamatan Ampenan adalah 9,46 Km² yang terbagi dalam 10

(sepuluh) kelurahan, yaitu : Bintaro, Ampenan Utara, Dayen Peken, Ampenan

Tengah, Banjar, Ampenan Selatan, Taman Sari, Pejeruk, Kebon Sari dan Pejarakan

Karya. Kelurahan Ampenan Utara merupakan kelurahan yang memiliki wilayah

paling luas sekitar 26,36% dari luas wilayah kecamatan. Dari sepuluh kelurahan

tesebut, empat diantaranya merupakan daerah pantai, sedangkan enam lainnya

tergolong bukan daerah pantai.

Wilayah Kecamatan Ampenan terdiri dari 51 lingkungan, 24 Rukun Warga

(RW), dan 263 Rukun Tetangga (RT). Sementara itu untuk melayani kepentingan

masyarakat, terdapat 128 orang aparat kelurahan di Kecamatan Ampenan dengan

berbagai latar belakang pendidikan. Diantara 128 orang tersebut, 69 orang

diantaranya berlatar belakang pendidikan SMA.

Untuk menggerakkan roda perekonomian di Kecamatan Ampenan, telah

tersedia berbagai sarana perekonomian yaitu 2 pasar umum, 1.092 toko/kios dan 6

Lembaga Keuangan. Jumlah Penduduk Kecamatan Ampenan pada tahun 2015 adalah

93.651 jiwa terdiri dari 46.715 laki-laki dan 46.936 perempuan. Dengan luas wilayah

sebesar 9,46 Km², kepadatan penduduk di kecamatan ini adalah 7.885 jiwa/ Km², yang

berarti untuk setiap 1 Km² wilayah Ampenan, terdapat sekitar 7.885 jiwa yang

menempati wilayah tersebut. Kelurahan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi

di kecamatan Ampenan adalah kelurahan Dayen Peken dengan kepadatan penduduk

sebesar 15.711 jiwa/ Km².

Jika ditinjau dari sektor ekonomi, jumlah rumah tangga di kecamatan Ampenan

dapat dibagi ke dalam 11 sektor ekonomi antara lain Pertanian, Peternakan,

Konstruksi, dagang, dsb. Sektor Jasa merupakan sektor dengan jumlah rumah tangga

tertinggi yaitu 5.972. Hal ini dapat juga diartikan bahwa sekitar 5.972 rumah tangga di

Kecamatan Ampenan bergerak di Sektor Jasa.


Pendidikan merupakan faktor penting untuk meningkatkan kualitas Sumber

Daya Manusia (SDM) di suatu wilayah. Untuk itu sarana pendidikan yang memadai

sangat dibutuhkan keberadaannya. Sarana pendidikan yang tersedia di kecamatan

Ampenan meliputi 25 Taman Kanak-Kanak (TK), 32 Sekolah Dasar (SD), 12 Sekolah

Menengah Pertama (SMP), dan 4 Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pertanian padi sawah di Kecamatan Ampenan memiliki angka produksi

tertinggi dibandingkan pertanian tanaman jenis lain yaitu sebesar 932,44. Sementara

itu, hewan jenis unggas merupakan hewan ternak yang paling banyak diternakkan

jika dibandingkan dengan ternak jenis lainnya.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Era globalisasi dan desentralisasi sekarang ini memerlukan penyesuaian dan

penyempurnaan perangkat birokrasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini sangat

penting dan merupakan konsekuensi logis dalam upaya untuk mengakomodir kebutuhan

dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan. Sesuai dengan Peraturan

Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi

perangkat Daerah Kota Mataram dimana Pemerintahan Kecamatan Ampenan

mempunyai tugas pokok dan fungsi.

2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Ampenan

1. Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

a. Unsur pimpinan adalah Camat;

b. Unsur Pembantu pimpinan adalah Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris

Camat yang terdiri dari :

1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;

2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Unsur pelaksana adalah Seksi terdiri dari :

1. Seksi Pemerintahan;

2. Seksi ketentraman dan ketertiban;

3. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;

4. Seksi Perekonomian Fisik Sarana dan Prasarana;

d. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Bagan struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan adalah sebagaimana tercantum

dalam lampiran Peraturan Walikota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Bagan

Struktur Organisasi dibawah ini.


Gambar 1 Struktur Organisasi Kecamatan Ampenan Kota Mataram

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Ampenan

Tugas pokok Kecamatan Ampenan adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah

Daerah yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat sebagai Perangkat Daerah. Untuk

melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Ampenan mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan;

b. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

d. Pengkoordinasian pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum;

e. Pengkoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan dan perundang – undangan;

f. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan;

g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau

yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Kelurahan;

h. Penyusunan program pembinaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan;

i. Pelaksanaan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota.

CAMAT

Seksi

Pemerintahan

Seksi Ketentraman

dan Ketertiban

Seksi Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat

Seksi Perekonomian

dan Fispra

Sekretaris

Camat

Kasubag Perencanaan

dan Keuangan

Kasubag Umum dan

Kepegawaian

Kelompok Jabatan

Fungsional

Kelurahan


Sedangkan rincian untuk tugas pokok dan fungsi unsur Kecamatan Ampenan

adalah sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur,

mengendalikan, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan

kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Walikota. Untuk

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Camat mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penetapan visi, misi, rencana strategis dan program Kerja

Kecamatan;

b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (RKA/DPA) dan penetapan Kinerja Kecamatan;

c. Pelaksanaan koordinasi, informasi, dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Kecamatan

dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dan atau Instansi terkait;

d. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap

penyelenggaraan kegiatan dibidang Pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban

masyarakat;

e. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap

penyelenggaraan kegiatan dibidang Sosial dan pemberdayaan Masyarakat;

f. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap

penyelenggaraan kegiatan dibidang fisik, sarana dan prasarana;

g. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap

penyelenggaraan kegiatan dibidang Perekonomian;

h. Pengkoordinasian pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat

(MPBM) di tingkat Kecamatan;

i. Pemberian pertimbangan terhadap penetapan perijinan dan rekomendasi teknis

tertentu sesuai peraturan perundang – undangan;

j. Pelaksanaan pembinaan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh unit kerja

lingkup Pemerintah Kecamatan;

k. Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan

Pemerintahan Kelurahan;

l. Pelaksanaan pembinaan manajemen Kepegawaian lingkup Kecamatan;

m. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui sekretaris Daerah;

n. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang dilimpahkan oleh walikota melalui sekretaris

daerah.


2. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas

pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan

mengkoordinasikan kegiatan sekretariat dalam rangka melakukan pembinaan

administrasi dan memberikan pelayanan tehnis administrasi kepada seluruh unit

kerja Pemerintah Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris Camat

mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan

Penetapan Kinerja Kecamatan;

b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (RKA/DPA) dan penetapan Kinerja Kecamatan;

c. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh unit kerja lingkup

Pemerintah Kecamatan;

d. Perumusan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;

e. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum,

perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

f. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(OPD) terkait terhadap pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, umum, dan

kepegawaian;

g. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan;

h. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian administrasi

umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan;

i. Pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

Kesekretariatan;

j. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya.

Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub bagian perencanaan dan keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi,

dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan urusan

perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

tercantum, Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program

Kerja Tahunan lingkup Kecamatan ;


b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan dan

keuangan;

c. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan

penetapan Kinerja lingkup Kecamatan;

d. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang perencanaan dan

pengelolaan keuangan;

e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi anggaran, perbendaharaan,

penatausahaan, dan pertanggung jawabannya;

f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan Bendahara Pengeluaran;

g. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) lingkup Kecamatan;

h. Pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan

lingkup Kecamatan;

i. Pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub

Bagian;

j. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur , mengawasi,

dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengelolaan administrasi

umum, kepegawaian dan perlengkapan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok

sebagaimana tercantum, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

fungsi :

a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program kerja Sub Bagian;

b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi

umum kepegawaian dan perlengkapan;

c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi

umum , kepegawaian dan perlengkapan;

d. Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data kebutuhan perlengkapan;

e. Pelaksanaan pengadaan,penyimpanan,pemeliharaan dan pendistribusian

perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang – undangan

yang berlaku;

f. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;


g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup

Kecamatan;

h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bendahara Barang;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sub Bagian;

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

3. Unsur Pelaksana adalah Seksi, terdiri dari :

a. Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai

tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, dan

mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengelolaan dan pelayanan

administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan. Untuk

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi

Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program kerja Seksi;

b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan

pelayanan administrasi pemerintahan, kependudukan, dan pertanahan;

c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang administrasi

pemerintahan, kependudukan dan pertanahan dengan satuan kerja

Perangkat Daerah dan instansi terkait;

d. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian di

bidang administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan;

e. Fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan Walikota di bidang administrasi

pemerintahan, kependudukan dan pertanahan sesuai peraturan

perundang – undangan yang berlaku;

f. Pembinaan pelaksanaan administrasi pemerintahan, kependudukan dan

pertanahan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;

g. Pembinaan pelaksanaan administrasi pemerintahan, kependudukan dan

pertanahan Pemerintah Kelurahan;

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas

Seksi;

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.


b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi,

dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan polisi pamong praja. Untuk

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Ketentraman

dan Ketertiban mempunyai fungsi :


b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketentraman

dan ketertiban masyarakat;

c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pembinaan masyarakat dengan

instansi terkait dan lembaga kemasyarakatan;

d. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian

ketentraman dan ketertiban masyarakat;

e. Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data bidang ketentraman dan

ketertiban masyarakat;

f. Fasilitas terhadap penerapan dan penegakan peraturan Perundang –

undangan lingkup Kecamatan;

g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas polisi Pamong Praja lingkup

Kecamatan;

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi;


bidang tugasnya.

c. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Sosial dan pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin,

merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan

bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud kepala Seksi sosial dan pemberdayaan

masyarakat mempunyai fungsi :


b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelayanan

dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;

c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang sosial dan

pemberdayaan masyarakat dengan satuan kerja Perangkat Daerah dan

instansi terkait;



dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;

e. Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data bidang sosial dan

pemberdayaan masyarakat;

f. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Musyawarah Pembangunan

Bermitra Masyarakat (MPBM);

g. Fasilitas terhadap pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang sosial dan

pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang – undangan yang

berlaku;

h. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dibidang sosial

dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi;

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

d. Seksi Perekonomian, Fisik, Sarana dan Prasarana

Seksi Perekonomian, Fisik, Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,

mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan Perekonomian,

Pembangunan Fisik, Sarana dan Prasarana. Untuk melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Perekonomian, Fisik, Sarana, dan

Prasarana mempunyai fungsi :


b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang Perekonomian,

Fisik, Sarana, dan Prasarana;

c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang Perekonomian, Fisik,

Sarana, dan Prasarana termasuk fasilitas umum dengan satuan kerja

Perangkat Daerah dan instansi terkait;


dibidang Perekonomian, Fisik, Sarana, dan Prasarana;

e. Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data dibidang Perekonomian, Fisik,

Sarana, dan Prasarana;

f. Fasilitas terhadap pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Perekonomian,

Fisik, Sarana, dan Prasarana sesuai peraturan perundang – undangan yang

berlaku;


g. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dibidang

Perekonomian, Fisik, Sarana, dan Prasarana di kelurahan;

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi;


bidang tugasnya.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas dan fungsi Camat sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana terdiri dari sejumlah tenaga

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan

bidang keahliannya.

b. Setiap kelompok jabatan fungsional tersebut dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat berdasarkan pertimbangan

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) terkait.

c. Kelompok jabatan fungsional tersebut secara teknis operasional

bertanggung jawab kepada Camat dan pembinaan administratif dilakukan

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) terkait.

d. Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan

beban kerja.

e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan

peraturan perundang – undangan yang berlaku.

f. Selain tugas pokok dan fungsi, sebagaimana telah tersebut diatas

Pemerintah Kecamatan juga melaksanakan beberapa tugas lainnya yang

dilimpahkan oleh pemerintahan yang lebih tinggi tingkatannya sebagai

wujud dari asas tugas bantuan.

2.2. SUMBER DAYA

a. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Ampenan Kota

Mataram didukung oleh 18 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut :

(1). Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Komposisi PNS berdasarkan kepangkatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


Tabel 1.1. Pegawai Kecamatan Ampenan

berdasarkan Urutan Kepangkatan dan Golongan Tahun 2015

NO NAMA GOL JABATAN PENDIDIKAN

NAMA LULUS IJAZAH

1 Ki Agus M.Idrus,SIP IV/b Camat Ilmu Pemerintahan 2000 S.1

2 HJ.Darbahyanti,SIP IV/a Sekretaris Camat Ilmu Pemerintahan 1998 S.1

3 Drs. Safruddin III/c Kasubbag Perencanaan & Keuangan

Adm.Negara 1991 S.1

4 Baiq Sakini III/d Kasi Kesos IPS 1981 SMA

5 Dra. Baiq Amenah III/d Kasubbag Umum & Kepegawaian

Adm.Pendidikan 1989 S.1

6 Muhammad Bagis III/c Kasi Fisik & Prasarana IPS 1977 SMA

7 Mujar,S.Sos III/d Kasi Trantib Adm.Negara 2002 S.1

8 Budi Wahyudin,SIP III/c Kasi Pemerintahan Ilmu Pemerintahan 2003 S.1

9 Maria Agnes Adile III/b Staf IPS 1987 SMA

10 Nurhalida III/b Staf Manajemen Akutansi

1996 D.III

11 Khaerul Amri,S.STP III/a Staf Ilmu Pemerintahan 2013 D.IV

12 Endang Sri Indawati,SE III/a Staf Ekonomi Pembangunan

2013 S.1

13 Yusup Hidayat Sahidin,SIP III/a Staf Ilmu Pemerintahan 2004 S.1

14 Ni Kadeq Rani Aprilyanti,A.Md II/d Staf Akuntansi 2005 D.III

15 Ida Ayu Made Ariani II/c Staf IPA 1983 SMA

16 Masitah II/b Staf IPS 1992 SMA.A3

17 Indra Agus Sandika II/b Staf Komputer 2008 SMK

18 Saeful Bahri I/a Staf 1987 SD


Selain pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara diatas, Kecamatan Ampenan juga

mengangkat beberapa tenaga kontrak guna membantu kelancaran kegiatan

kecamatan. Pengangkatan tenaga kontrak harian ini mengacu pada ketentuan

peraturan perundang-undangan …….., dan berdasarkan kebutuhan organiasi

dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Ampenan, yang pembiayaannya dibebankan

melalui DPA Kecamatan Ampenan.

Adapun kompisisi tenaga kontrak dimaksud dapat dilihat Tabel 2 berikut:

Tabel 1.2. Pegawai Kontrak Kecamatan Ampenan berdasarkan

Tahun 2015

NO NAMA BIDANG TUGAS PENDIDIKAN

NAMA LULUS IJAZAH

1 L. Sukarta, S.Sos Supir Camat Syariah 2000 S.1

2 Rahmat Hidayat Operator Roda 3 Kebersihan Ilmu Hukum 1990 SMA

3 Aguswandi Tenaga Kebersihan SMA 1998 SMA

4 Mahdan Yadi Tukang Kebun SMA 1981 SMA

5 Bq. Emi Yulihastuti Tenaga Kebersihan SMEA 1989 SMA

6 Ahmad Tarmizi Penjaga Kantor/Malam SMA 1977 SMA

7 L.Taopan Hidayatullah

Operator Roda 3 Kebersihan SMA

Selain sumberdaya yang terdapat di Kecamatan Ampenan, juga terdapat

beberapa Kelurahan beserta staf Kelurahan yang dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Lurah

mempunyai tugas untuk membantu camat dalam melaksanakan tugas

Pemerintahan Umum.

Di wilayah Kecamatan Ampenan terdapat 10 (sepuluh) Kelurahan dengan

rincian pegawai sebagai table 1.3 berikut :


Tabel 2. Pegawai Kelurahan se-Kecamatan Ampenan berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tahun 2015

NO KELURAHAN JENIS KELAMIN PENDIDIKAN

JUMLAH LK. PR. SD SLTP SLTA D3 S1 S2

1 BINTARO 7 1 - - 4 - 4 - 8

2 AMPENAN UTARA 6 2 1 - 4 1 2 - 8

3 DAYEN PEKEN 4 3 - - 3 - 4 - 7

4 AMPENAN TENGAH 3 4 - - 2 4 1 - 7

5 BANJAR 4 2 - - 1 1 4 - 6

6 TAMAN SARI 4 3 1 - 2 - 4 - 7

7 PEJERUK 4 5 - - 5 1 3 - 9

8 KEBUN SARI 5 2 - - 2 - 5 - 7

9 PEJARAKAN KARYA 4 3 - - 1 - 6 - 7

10 AMPENAN SELATAN 4 3 - 1 2 1 2 1 7

TOTAL 72

(2) Sarana Penunjang

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, aparatur Kecamatan Ampenan didukung

oleh sarana dan prasarana seperti : kendaraan dinas, komputer, meubler dan lain-lain.

Tabel 3 Jumlah Sarana Penunjang

Kecamatan Ampenan Kota Mataram

No Uraian Jumlah

1 Kendaraan Roda 4 1



4 Laptop 2

5 PC Komputer 7

6 Printer 6

5 Meublair 146

6 Perlengkapan Kantor 86

J u m l a h 255

Selain barang sarana penunjang kegiatan kecamatan sebagaimana dijelaskan pada

tabel diatas, Kecamatan Ampenan juga memiliki aset lainnya yang tersebar di berbagai

kelurahan dengan nilai aset sebesar Rp. 11.176.881.001,00


Tabel 4 Neraca Asset Kecamatan Ampenan Tahun 2015

KODE NAMA BARANG Nilai

01 Tanah Rp. 5.232.400.000,00

02 Peralatan dan Mesin Rp. 891.378.601,00

02 Alat-alat Besar Rp. 0,00

03 Alat-alat Angkutan Rp. 407.577.000,00

04 Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp. 0,00

05 Alat Pertanian Rp. 0,00

06 Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 334.561.601,00

07 Alat Studio dan Alat Komunikasi Rp. 82.590.000,00

08 Alat-alat Kedokteran Rp. 2.250.000,00

09 Alat Laboratorium Rp. 64.400.000,00

10 Alat-alat Persenjataan/Keamanan Rp. 0,00

03 Gedung dan Bangunan Rp. 3.217.663.850,00

11 Bangunan Gedung Rp. 3.217.663.850,00

12 Monumen Rp. 0,00

04 Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 1.557.543.400,00

13 Jalan dan Jembatan Rp. 830.563.800,00

14 Bangunan Air/Irigasi Rp. 392.621.400,00

15 Instalasi Rp. 14.369.000,00

16 Jaringan Rp. 319.989.200,00

05 Aset Tetap Lainnya Rp. 540.000,00

17 Buku dan Perpustakaan Rp. 0,00

18 Barang Bercorak Kebudayaan Rp. 540.000,00

19 Hewan dan Ternak serta Tanaman Rp. 0,00

06 Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp. 15.500.000,00

07 Aset Lainnya Rp. 261.855.150,00

01 Aset Lainnya Rp. 261.855.150,00

TOTAL Rp. 11.176.881.001,00

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi

selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang

terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5

tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa

yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.


Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Ampenan dilaksankan berdasarkan

pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 009

tahun 2007, berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya,

menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD

dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh

pemerintah.

Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan OPD ini mengacu pada laporan

indikator pencapaian kinerja kecamatan, yang selanjutnya di tuangkan kedalam

tabel pencapaian kinerja kecamatan sebagaimana tabel 2.4 berikut ini.


Tabel 2.4

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN AMPENAN

KOTA MATARAM

No Indikator Kinerja sesuai Tupoksi Target SPM

Target IKK

Target Indikator Kinerja Lainnya

Target Renstra OPD ( % )

Realisasi Capaian Tahun Ke (%)

Rasio Capaian Tahun Ke (%)

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

1 Peningkatan Pelayanan

Administrasi Perkantoran

2 Peningkatan Sarana & Prasarana

Aparatur

3 Peningkatan Pengemb. Sistem

laporan kinerja & Keu

4 Penguatan kelembagaan dan

pengarusutamaan gender/anak

5 Peningkatan Capaian kinerja

6 Peningkatan Kesadaran

Lingkungan

7 Program Pengembangan

Data/Informasi

8 Pembinaan Pemerintahan

Desa/Kelurahan

9 Peningkatan. Kapasitas

Kelurahan & Masy Kelurahan

10 Evaluasi Kinerja Pemerintah dan

Masyarakat Kelurahan

11 Pelaksanaan MPBM Tingkat

Kecamatan

12 Lomba Lingkungan Sehat

Tingkat Kecamatan

13 Peningkt. Kesehatan Masy.

(Lomba Sekolah Sehat)

14 Pembinaan Forum Karang

Taruna Kecamatan

15 Pembinaan & Pemberdy.

Organisasi (PKK Kecamatan)

16 Pengendalian Keamanan dan

Kenyamanan Lingk.


17 Pelaksanaan STQ dan Pawai

Takbiran Tk. Kec.

18 Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

19 Perlindungan Konservasi

Sumberdaya Alam


2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

2.4.1. Tantangan

Tantangan-tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas

pokok organisasi Kecamatan Ampenan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tantangan ini terutama datang dari dalam maupun luar sistem organisasi, tetapi sangat

berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Beberapa

tantangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Regulasi pemerintah yang kerap berganti karena mengikuti perkembangan kehidupan

masyarakat, dan penyesuaian serta penerapannya di daerah.

b. Tuntutan Reformasi Birokrasi dan ekonomi global yang berdaya saing

c. Akulturasi budaya luar kedalam kehidupan masyarakat lokal

d. Perkembangan dan kemajuan teknologi informatika yang semakin tinggi yang

meniscayakan adanya filter dalam memberikan informasi dan edukasi kepada

masyarakat lokal.

e. Membangun mental birokrasi sebagai pelayan masyarakat dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya sebagai aparatur negara.

f. Akselerasi ilmu pengetahuan dan skill para aparatur kecamatan dalam menghadapi

tuntutan dan perkembangan kemajuan zaman

g. Tingkat pertumbuhan penduduk yang disebabkan karena angka kelahiran dan arus

urbaniasasi yang cukup tinggi

h. Ruang kawasan yang semakin sempit untuk memenuhi kebutuhan penduduk.

i. Persaingan usaha/industri lokal terhadap kelompok usaha/industri luar yang semakin

kompetitif

j. Potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang semakin kompleks sebagai akibat dari

persaingan dan tingkat kebutuhan hidup yang semakin tinggi

2.4.2. Peluang

Selain tantangan, peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan

Ampenan dalam pencapaian visi dan misinya antara lain:

a. Kota Tua Ampenan telah ditetapkan menjadi Kawasan Wisata Kota, dan menjadi Icon

Pariwisata Kota Mataram. Perlunya pengembangan kawasan wisata di wilayah ini

merupakan awal bagi peningkatan potensi sumber pendapatan bagi masyarakat

maupun daerah.

b. Garis Pantai Ampenan merupakan terpanjang di Wilayah Kota Mataram, dan memiliki


potensi nelayan yang cukup besar dibanding kecamatan lainnya. Selanjutnya

dibutuhkan upaya pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi laut yang

ada di wilayah tersebut

c. Hasil tangkap laut nelayan ampenan yang cukup besar, memerlukan perhatian yang

lebih serius, baik dalam bidang pemasaran maupun pengolahan hasil tangkap.

d. Jumlah Penduduk Kecamatan Ampenan merupakan tertinggi se Kota Mataram, hal ini

tentunya memerlukan sarana dan prasarana penunjang aktifitas masyarakat yang

memadai, baik sarana social, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya..

e. Kecamatan Ampenan merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial

budaya, dimana ada beberapa kawasan yang dianggap memiliki nilai historis maupun

kegiatan-kegiatan budaya untuk tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat

atau budaya. Selain itu kawasan ini juga merupakan simbol dari kerukunan kehidupan

masyarakat mataram yang multi etnis.


BAB III ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang

harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan

bagi OPD dimasa datang.

Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak

dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan kepada

masyarakat dalam jangka panjang.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN AMPENAN KOTA MATARAM Permasalahan yang dihadapi didalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan adalah :

1. Masih terbatasnya kewenangan Camat dalam menyusun anggaran prioritas,

sehingga usulan kegiatan yang bersumber dari MPBM tidak dapat langsung di

anggarkan oleh kecamatan, melainkan instansi teknis.

2. Banyaknya usulan kegiatan baik itu dari masyarakat berdasarkan hasil MPBM dan

juga usulan pihak Kecamatan yang belum dapat direalisasikan akibat minimnya

anggaran;

3. Masih kurangnya koordinasi antara Kecamatan, Kelurahan dan instansi-instansi

teknis terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga dalam perencanaan tidak

maksimal;

4. Pelimpahan sebagian urusan walikota kepada Camat belum dibarengi dengan

ketersediaan alokasi anggaran serta sumberdaya yang memadai, sehingga dalam

pelaksanaannya belum optimal.

5. Masih rendahnya kualitas SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan, sehingga ada

kesan aparat Kecamatan dan Kelurahan adalah aparat buangan yang tidak

memiliki motivasi dan etos kerja, yang berdampak pada lambatnya realisasi

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan rendahnya kualitas pelayanan public;

6. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung di Kelurahan dalam menjawab

kebutuhan dan tuntutan pelayanan public yang cepat dan prima;


7. Sarana dan prasarana penunjang yang ada sekarang di Kantor Camat masih belum

memadai dengan jumlah tugas dan tanggungjawab yang dibebankan sehingga

kualitas dan kuantitas pelayanan belum efektif dan efisien;

8. Tertib administrasi masih belum optimal disebabkan masih kurangnya pemahaman

terhadap TUPOKSI masing-masing;

9. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan pembangunan dan sosial

ekonomi kemasyarakatan;

10. Belum maksimalnya pembinaan kehidupan masyarakat, peningkatan peran

lembaga informal dan norma agama untuk mencapai pembangunan material dan

spiritual.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KEPALA DAERAH TERPILIH

Secara umum Visi dan Misi Pemerintah Kota Mataram dalam periode 2016-2020

tidak berbeda dengan Visi Kota Mataram periode sebelumnya, mengingat Walikota dan

Wakil Walikota Mataram periode 2016-2020, kembali di jabat oleh Petahana pada

Pemilu Kepala Daerah Tahun 2015.

Adapun Visi dan Misi Pemerintah Kota Mataram yaitu

1. Visi : Terwujudnya Kota Mataram yang religius, maju dan berbudaya sebagai

Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa pada Tahun 2025.

2. Misi :

a. Mewujudkan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan

menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika

b. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial budaya,

politik dan hukum

c. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan menguasai IPTEK serta diimbangi

dengan IMTAQ

d. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah dalam menghadapi era

globalisasi

e. Mewujudkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik

f. Mewujudkan pengelolaan potensi dan sumber keuangan daerah yang efektif,

efisien dan akuntabel

g. Mewujudkan pengelolaan potensi SDA berdasarkan prinsip kelestarian

lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan


Selanjutnya, Berkaitan dengan identifikasi permasalahan yang dipaparkan pada

sub bagian sebelumnya, maka seyogyanya dilakukan analisa baik secara internal

maupun eksternal mengenai faktor-faktor yang berperan sebagai penghambat ataupun

pendorong dalam upaya pencapaian misi pertama ini.

1. Analisa Internal

Analisa internal merupakan analisa yang dilakukan dalam lingkup Kantor Camat

Ampenan sebagai satu kesatuan perangkat daerah. Analisa ini berhubungan

langsung dengan faktor kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sesuai dengan

kondisi saat ini. Adapun faktor kekuatan Kecamatan Ampenan meliputi :

a. Adanya pegawai yang memiliki etos kerja yang tinggi dalam mengabdi pada

masyarakat.

b. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung walaupun masih minim.

c. Tersedianya dana yang senantiasa mendukung tugas pokok dan fungsi

Kecamatan Ampenan.

d. Dimilikinya pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas lain diluar tupoksi

utama organisasi.

e. Adanya pelimpahan kewenangan sebagian urusan Walikota kepada Camat dan

Lurah

Sedangkan faktor kelemahan sesuai dengan kondisi saat ini antara lain :

a. Masih kentalnya budaya PNS yang selalu menunggu perintah, kurang inovatif

dan kurang kreatif.

b. Kuragnya kualitas sumberdaya aparatur, serta belum meratanya tingkat

kompetensi SDM dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat

strategis.

c. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai.

d. Pelimpahan kewenangan sebagian urusan Walikota kepada Camat belum dapat

dilaksanakan secara menyeluruh

e. Manajemen dan teknis pelimpahan sebagian urusan Camat masih dilaksanakan

secara sentralistik melalui dinas terkait.

f. Masih minimnya dukungan anggaran kecamatan.

2. Analisa Eksternal

Analisa eksternal merupakan kajian terhadap faktor-faktor yang berasal dari luar

OPD, yang dibedakan menjadi faktor peluang dan faktor tantangan. Faktor-faktor


yang memiliki peran sebagai peluang dalam pelayanan Kantor Camat Ampenan

antara lain :

a. Mulai tertatanya kawasan-kawasan yang strategis yang menjadi kawasan

potensial dan dapat membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

b. Tumbuhnya kegiatan-kegiatan usaha/industri di sekitar wilayah ampenan yang

memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat turut serta dalam kegiatan

tersebut.

c. Adanya potensi usaha-usaha unggulan yang berskala kecil (home industry) yang

jika dimaksimalkan dapat berkembang dan mensejahterakan masyarakat.

d. Munculnya berbagai kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan dan

kepemudaan yang peduli dan memiliki ruang di tengah masyarakat

e. Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

f. Stabilitas keamanan yang kondusif.

Sedangkan faktor yang menjadi tantangan terdiri dari :

a. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional nasional,

maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai factor didalamnya

yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan.

b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan

daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas

c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran

kecamatan Ampenan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan

masyarakat.

d. Tumbuhnya daya saing sumber daya kecamatan menuntut peningkatan sumber

daya manusia melalui pelayanan yang baik di Kecamatan Ampenan dengan

memanfaatkan potensi dan peluang serta mendongkrak kemajuan Kota Mataram.

e. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan

kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.

f. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain

sebagai instansi pembinaan peyelenggara pemerintahan kelurahan

3.3 TELAAHAN RPJMD DAN RENSTRA

Renstra Kecamatan Ampenan Kota Mataram ini disusun dengan tetap

memperhatikan 10 program unggulan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Mataram

yaitu:

1. Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa


2. Peningkatan kualitas SDM aparat pemerintah, swasta dan masyarakat.

3. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana perkotaan.

4. Penataan surpra struktur dan infra struktur pemerintahan.

5. Perwujudan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).

6. Penataan dan pembinaan kependudukan.

7. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

8. Pembinaan dan penegakan kesadaran hukum masyarakat.

9. Penataan kawasan permukiman & pelestarian lingkungan hidup.

10. Pemerataan pendapatan & pembinaan usaha ekonomi sektor informal serta

perlindungan konsumen.

Dari ke -10 program unggulan tersebut ditetapkan 4 (empat) program prioritas.

Keempat program prioritas tersebut adalah

1. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER),

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

3. Peningkatan Kualitas dan Kuantiítas Sarana dan Prasarana Perkotaan,

4. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban masyarakat serta penyadaran hukum

kepada masyarakat

Keempat program prioritas tersebut akan dapat dicapai apabila diawali

dengan perencanaan yang baik dan tugas Kecamatan Ampenan selaku penerima

tugas langsung dari Walikota untuk tingkat kecamatan Ampenan sangat berkewajiban

untuk melaksanakan seluruh program/kegiatan yang ada pada RENSTRA Kota

Mataram yang mempunyai kaitan dengan Kecamatan Ampenan. Bertitik tolak dari hal

tersebut maka Renstra OPD Kecamatan Ampenan Kota Mataram disusun dengan

tetap memperhatikan program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota

Mataram Tahun 2016-2021.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN

HIDUP STRATEGIS

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Salah satu tujuan disusunnya rencana tata ruang adalah agar menjadi acuan dan

memberikan arahan yang pasti di bidang Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan

ruang. Adanya panduan yang jelas dan gamblang akan memudahkan pelaksanaan

pekerjaan rutin, mempermudah pengambilan keputusan/kebijaksanaan teknis dan

memudahkan pelaksanaan tugas perbantuan lain terutama di tingkat kecamatan.


Selain itu Rencana Tata Ruang berfungsi pula sebagai alat/komponen

pengendali pemanfaatan ruang bagi pihak pemerintah kota yang memiliki wewenang

dan kewajiban mengatur dan menata pemanfaatan ruang kota. Tujuan akhir yang

ingin dicapai dengan adanya konsep perencanaan berikut pembentukan perangkat

pelaksananya adalah terciptanya kenyamanan, keamanan, ketertiban, dan

kesejahteraan masyarakat kota.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebelum menginjak pada penetapan cara yang akan ditempuh guna tercapainya

sasaran untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, maka terlebih dahulu akan

dilakukan analisis lingkungan, guna menilai faktor-faktor yang akan mempengaruhi

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun faktor-

faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut :

3.4.3 Kelemahan dan Kekuatan Internal

1) Kelemahan

a. Masih kentalnya budaya PNS yang selalu menunggu perintah, kurang inovatif

dan kurang kreatif.

b. Kuragnya kualitas sumberdaya aparatur, serta belum meratanya tingkat

kompetensi SDM dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat

strategis.

c. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai.

d. Pelimpahan kewenangan sebagian urusan Walikota kepada Camat belum dapat

dilaksanakan secara menyeluruh

e. Manajemen dan teknis pelimpahan sebagian urusan Camat masih dilaksanakan

secara sentralistik melalui dinas terkait.

f. Masih minimnya dukungan anggaran kecamatan.

2) Kekuatan

a. Adanya pegawai yang memiliki etos kerja yang tinggi dalam mengabdi pada

masyarakat.

b. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung walaupun masih minim.

c. Tersedianya dana yang senantiasa mendukung tugas pokok dan fungsi

Kecamatan Ampenan.

d. Dimilikinya pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas lain diluar tupoksi

utama organisasi.


e. Adanya pelimpahan kewenangan sebagian urusan Walikota kepada Camat dan

Lurah

3.4.4 Peluang dan Ancaman Eksternal

1) Peluang

a. Mulai tertatanya kawasan-kawasan yang strategis yang menjadi kawasan

potensial dan dapat membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

b. Tumbuhnya kegiatan-kegiatan usaha/industri di sekitar wilayah ampenan yang

memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat turut serta dalam kegiatan

tersebut.

c. Adanya potensi usaha-usaha unggulan yang berskala kecil (home industry) yang

jika dimaksimalkan dapat berkembang dan mensejahterakan masyarakat.

d. Munculnya berbagai kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan dan

kepemudaan yang peduli dan memiliki ruang di tengah masyarakat

e. Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Stabilitas keamanan yang kondusif.

2) Ancaman

a. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional nasional, maupun

global serta saling mempengaruhi antara berbagai factor didalamnya yang

merupakan dimensi yang harus diperhitungkan.

b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah

yang menuntut perencanaan yang berkualitas

c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran

kecamatan Ampenan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan

masyarakat.

d. Tumbuhnya daya saing sumber daya kecamatan menuntut peningkatan sumber

daya manusia melalui pelayanan yang baik di Kecamatan Ampenan dengan

memanfaatkan potensi dan peluang serta mendongkrak kemajuan Kota Mataram.

e. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan

kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.

f. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai

instansi pembinan peyelenggara pemerintahan kelurahan


3.2 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan

dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan

masyarakat di masa mendatang. Apabila isu-isu ini tidak diantisipasi akan

menimbulkan dampak dan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Jika itu sebuah

peluang, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu penting yang dihadapi Kecamatan Ampenan didalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsi di dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat adalah :

a. Bidang Pemerintahan dan Kependudukan

1. Perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan

kecamatan dan kelurahan lebih berkualitas.

2. Kurangnya koordinasi/supervisi camat dengan intansi terkiat dalam rangka

pelaksanaan evaluasi kinerja aparatur pemerintahan tingkat kecamatan dan

kelurahan se Kecamatan Ampenan.

3. Sistem penempatan pegawai serta analisis jabatan struktural tingkat kecamatan

dan kelurahan yang tidak didasari pada pola assasment.

4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi pemerintah maupun

pemerintah daerah.

5. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi.

6. Masih terdapatnya masyarakat yang belum menyadari pentinggnya melengkapi

administrasi kependudukan

b. Perekonomian dan Sarana Prasarana

1. Penataan kawasan perekonomian serta sarana pendukung yang belum memadai

2. Perlindungan hukum bagi kelompok usaha/industri masyarakat local

menghadapi perasingan usaha yang belum maksimal

3. Kemampuan perekonomian/daya beli masyarakat yang tidak sebanding dengan

pertumbuhan ekonomi

4. Keterbatasan pelaku ekonomi dari segi permodalan, pemasaran, penguasaan

teknologi dan sumber daya manusia

5. Tingginya perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan

pemukiman/fungsi lainnya


c. Bidang Sosial Kemasyarakatan

1. Masih banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah, dan semakin

meningkatnya angka kemiskinan masyarakat.

2. Mahalnya biaya pendidikan bagi masyarakat miskin

3. Masih tingginya angka pengangguran dan putus sekolah

4. Status kesehatan masyarakat miskin masih rendah

d. Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1. Kesadaran hukum masyarakat yang rendah

2. Semakin bertambahnya angka kejahatan

3. Tingkat kerawanan sosial yang tinggi, dan

4. Munculnya beragam persoalan gangguan keamanan masyarakat.


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,

STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

4.1.Visi dan Misi OPD Kecamatan Ampenan

a. Visi

Visi Kantor Kecamatan Ampenan Kota Mataram adalah “Terwujudnya masyarakat

Ampenan yang Maju, Religius dan Berbudaya“

b. Misi

Sesuai dengan tupoksi yang diemban oleh organisasi dan visi Satuan Kerja

Perangkat Daerah ( OPD ) yang telah ditetapkan maka dirumuskan Misi Kantor

Kecamatan Ampenan adalah sebagai berikut :

1. Menata sistem keamanan secara koordinatif, efektif dan efisien sehingga tercipta

keamanan yang kondusif di masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal dengan mendorong

daya saing di segala bidang.

3. Memberdayakan ekonomi rakyat yang berbasis potensi lokal yang berkelanjutan

dengan mendorong dan memfasilitasi kemajuan ekonomi, sosial, budaya

masyarakat sehingga terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga terciptanya pelayanan cepat,

tepat dan berkualitas berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kecamatan Ampenan

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD Kecamatan Ampenan

a. Tujuan

Tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ampenan Kota Mataram meliputi:

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat Ampenan yang kondusif, dinamis dan

harmonis dengan menata sistem keamanan secara koordinatif.

2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia seiring dengan pertumbuhan

pembangunan nasional sehingga dapat bersaing disegala bidang.

3. Meningkatnya keberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis potensi lokal yang

berkelanjutan dengan mendorong dan memfasilitasi kemajuan ekonomi, sosial,

budaya masyarakat untuk terciptanya kesejahteraan dan kemakumuran

masyarakat.


4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan kerjasama antara pemerintah,

masyarakat, swasta sehingga terciptanya pelayanan yang cepat, tepat, dan

berkualitas berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kecamatan Ampenan

melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mewujudkan pembangunan

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

b. Sasaran

Sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ampenan Kota Mataram sebagai

berikut:

1. Membangun koordinasi antar instansi/lembaga yang lebih baik, serta

mengupayakan penguatan kelompok sosial masyarakat untuk berperanserta dalam

mewujudkan kondisifitas keamanan masyarakat dengan memperhatikan kearifan

budaya setempat.

2. Meningkatkan program pemberdayaan kelompok masyarakat yang mengarah pada

upaya pengembangan kapasitas

3. Membangun tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang lebih

tinggi,

4. Terwujudnya kualitas pelayanan yang prima melalui penerapan standar pelayanan

publik.

5. Tersedia dan terpeliharanya infrastruktur bagi masyarakat yang menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas aparatur maupun kelancaran mobilitas masyarakat.

4.3. Strategi dan Kebijakan OPD

a. Strategi OPD

1) Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi Aparatur dan fungsi organisasi

kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

2) Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secara efektif

dan efesien dalam rangka Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan dan

Kelurahan.

3) Mengikutsertakan aparatur kecamatan/kelurahan untuk mendapatkan Diklat

Teknis, Fungsional dan Struktural dalam rangka meningkatkan kapasitas

sumberdaya aparatur.

4) Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan untuk mendukung

terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, dan berbudaya.


5) Memfasilitasi kerjasama Lembaga/Organisasi kemasyarakatan dengan masyarakat

dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih.

6) Memfasilitasi Kegiatan Lembaga Perekonomian dengan pelaku usaha dalam

rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.

7) Memfasilitasi Kegiatan Lembaga Pendidikan, Kepamudaan, Keagamaan dan

Perempuan dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat.

8) Menyusun pola penganggaran kegiatan kecamatan yang lebih berorientasi pada

kebutuhan masyarakat.

9) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk membantu kelancaran

kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas kemasyarakatan

b. Kebijakan

1) Menyusun kegiatan diklat teknis/fungsional secara berkala guna peningkatan

kualitas pelayanan publik secara berkala di tingkat kecamatan dan kelurahan

2) Melaksanakan evaluasi dan pembinaan aparatur pemerintah kecamatan dan

kelurahan, untuk mendorong profesionalitas kerja secara rutin.

3) Mempersiapkan porsi anggaran dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya

aparatur melalui belanja perjalanan dinas luar/dalam daerah, secara terukur dan

bertanggung jawab

4) Menyusun kegiatan dalam rangka membangun lingkungan kerja yang sehat dan

bersih

5) Melakukan pembinaan kepada lembaga/organisasi kemasyarakatan di tiap-tiap

kelurahan melalui kegiatan lomba, lokakarya, seminar dan sebagainya.

6) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan serta pembinaan kepada pelaku

usaha/lemabaga perekonomian masyarakat secara rutin.

7) Melaksanakan kegiatan guna mendukung program pengentasan buta aksara

dengan melibatkan kelompok/lembaga pendidikan, kepemudaan, keagamaan dan

perempuan secara bertahap.

8) Meningkatkan rasio belanja publik dalam penyusunan anggaran kecamatan.

9) Melaksanakan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendukung secara

bertahap di tingkat kecamatan dan kelurahan se Kecamatan Ampenan


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka sinkronisasi antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

yang dimiliki Kecamatan Ampenan dengan RPJMD Kota Mataram tahun 2016 – 2021, maka

program dan kegiatan yang dijalankan selama tahun 2016 – 2021 merupakan bentuk

sinkronisasi program dan kegiatan kecamatan Ampenan yang didanai oleh dana APBD Kota

Mataram untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan.

Rencana program merupakan cara untuk mendukung aplikasi arah kebijakan.

Adapun Rencana program Kantor Camat Ampenan lengkap dengan indikator kinerja,

kelompok sasaran serta pendanaan indikatif untuk periode 2016-2021 disajikan dalam tabel

5.1


Tabel 5.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF OPD KECAMATAN AMPENAN

KOTA MATARAM

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Dan Kegiatan (output)

Data Capaian

pada tahun awal

perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja

pada akhir periode Renstra

OPD

Unit Kerja OPD

Penanggung Jawab

Lokasi Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Terwujudnya adm.perkantoran yg lancer,tertib

dan teratur, serta dpt

dipertanggung jawabkan

Lingkungan Kantor Camat

Ampenan

Kecamatan Ampenan

1.20. 1.20. 08.01

Peningkatan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Outcome:Terlaksananya penyediaan jasa

komunikasi sumber daya air, listrik dan

jasa internet Output:Tersedianya

jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan

jasa internet

4 rek jasa komunikasi

3 unit roda3, 4

unt rd 2, 1 unt rd 4

585. 024. 000

Terwujudnya sarana dan

Prasarana serta fasilitas yg

memadai utk menunjang

pelaksanaan tupoksi

Meningkat nya

kualitas SDM

aparatur

Aparatur Kecamatan

dan Kelurahan

1.20. 1.20. 08.02

Peningkatan

Sarana &

Prasarana

Aparatur

Outcome: Terlaksana nya pemeliharaan

gedung, operasional kantor

Output:Lancarnya pelaksanaan tugas

kantor

1 Tahun 85. 010. 000

Terwujudnya adm.pelaporan

kinerja & keu yg berkualitas

Aparatur Kecamatan

Aparatur Kecamatan

dan Kelurahan

1.20. 1.20. 08.06

Peningkatan

Pengemb. Sistem

laporan kinerja &

Keu

Outcome:Terlaksananya penyusunan dokumen keuangan akhir tahun Output:Terciptanya

dokumen keu yg akuntabel dan valid

3 dokumen 23. 500. 000

Meningkatnya wadah

pengemembangan & pembinaan

anak

Masyarakat kecamatan

1.11 1.20

08.16 05

Penguatan

kelembagaan dan

pengarusutamaan

gender/anak

Outcome:Trlaksananya pembntukan wadah forum anak output: meningkatnya peran

serta anak dlm pmbntukn karakter

10 kelurahan

2.220. 000

Terwujudnya LPPD yg

berkualitas

Aparatur Kecamatan

1.20. 1.20. 08.29

Peningkatan

Capaian kinerja

Outcome:Tersusunnya laporan LPPD Kota Mataram Output:

Tersedianya laporan LPPD Kota Mataram

1 dokumen 3.760. 000


Terwujudnya gerakan sadar kebersihan &

ketertiban lingkungan

Masyarakat Kecamatan Ampenan

Masyarakat Kecamatan Ampenan

1.20. 1.20. 08.31

Peningkatan

Kesadaran

Lingkungan

Outcome:Terlaksananya gerakan kebersihan &

ketertiban Output: Meningkatnya

kesadaran masy.akan kebersihan lingkungan

10 Lingkungan

18. 840. 000

Meningkatnya kapasitas

kelurahan dlm pelaksanaan

pembangunan

Pemerintah dan Masy. Kecamatan

1.20. 1.20. 08.32

Program

Pengembangan

Data/Informasi

Outcome:Tersedianya data profil Kec.Ampnan Output:Data profil Kec. Ampenan yg akurat &

mutakhir

1 dokumen 6.960. 000

Terwujudnya adm. Kecamatan

Kelurahan & Lingkungan yg

tertib

Kelurahan& Lingkungan

di Kec. Ampenan

1.20. 1.20. 08.39

Pembinaan

Pemerintahan

Desa/Kelurahan

Outcome:Terlaksananya pembinaan adm. Kec.

Klrhan&lingk. Output: Terbinanya Adm.Kec.

klrhan&lingk.

10 Kelurahan

4.060. 000

Peningkatan.

Kapasitas

Kelurahan &

Masy Kelurahan

1.160 000 000

Meningkatnya partisipasi masy

dlm pembangunan

Pemerintah & masy

kelurahan

1.20 1.20

08.41 02

Evaluasi Kinerja

Pemerintah dan

Masyarakat

Kelurahan

Outcome:Trlaksananya penilaian kinerja aparat kel Output: Trlaksana nya evaluasi kinerja

aparat kel.

10 Kelurahan

5.570 000


dlm pembangunan

Pemerintah & masy

kecamatan

1.20 1.20

08.41 01

Pelaksanaan

MPBM Tingkat

Kecamatan

Outcome:Trselenggara nya keg MPBM tk.kec

Output:Trsusunnya usulan keg masy

3 kegiatan 31. 905. 000


dlm pembangunan

Lingkungan di kecmatan

Ampenan

1.20 1.20

08.41 03

Lomba

Lingkungan

Sehat Tingkat

Kecamatan

Outcome:Trlaksananya lomba lingk trbersih tk.

Kecamatan Output: Trpilihnya lingkungan

terbersih

55 lingkungan

10 220 000

Peningkt.

Kesehatan Masy.

(Lomba Sekolah

Sehat)

Pembinaan

Forum Karang

Taruna

Kecamatan

Pembinaan &

Pemberdy.


Organisasi (PKK

Kecamatan)

Pengendalian

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingk.

Pelaksanaan STQ

dan Pawai

Takbiran Tk. Kec.

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

Perlindungan

Konservasi

Sumberdaya

Alam


BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN AMPENAN KOTA MATARAM

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Kecamatan Ampenan yang secara langsung menunjukkan

kinerja yang akan dicapai Kecamatan Ampenan Kota Mataram dalam tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapain dan sasaran RPJMD

Kota Mataram Tahun 2016 – 2021, dimana tujuan dan sarsaran RPJMD Kota

Mataram antara lain:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor perdagangan dan jasa

2. Meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintah, swasta dan masyarakat.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik / wilayah perkotaan.

4. Meningkatkan surpra struktur dan infra struktur pemerintahan.

5. Mewujudkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).

6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bidang administrasi

kependudukan.

7. Meingkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

8. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

9. Melaksanakan penataan kawasan permukiman & pelestarian lingkungan

hidup.

10. Melakukan upaya pemerataan pendapatan & pembinaan usaha ekonomi

sektor informal serta perlindungan konsumen.

Selanjutnya berdasarkan analisis tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan

Ampenan, maka disusun indikator kinerja Kecamatan Ampenan secara berjenjang

setiap tahun dengan melihat persentase pencapaian target kegiatan. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat tabel diberikut ini:


Tabel 6.1 Indikator Kinerja Kecamatan Ampenan Kota Mataram

Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Mataram 2016-2021

No Indikator Kondisi Kinerja Pada Awal

Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir

Periode RPJMD Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor perdagangan dan jasa (%)

2. Meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintah, swasta dan masyarakat (%)

3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik / wilayah perkotaan (%)

4. Meningkatkan supra struktur dan infra struktur pemerintahan (%)

5. Mewujudkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). (%)

6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan (%)

7. Meingkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat (%)

8. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (%)

9. Melaksanakan penataan kawasan permukiman & pelestarian lingkungan hidup (%)

10. Melakukan upaya pemerataan pendapatan & pembinaan usaha ekonomi sektor informal serta perlindungan konsumen (%)


BAB VII

P E N U T U P

Demikianlah RENSTRA OPD Kecamatan Ampenan Kota Mataram Tahun 2016 – 2021

disusun sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di Kecamatan Ampenan Kota Mataram dalam

menjalankan tugas dan fungsi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam

pelaksanaannya.

RENSTRA OPD Kecamatan Ampenan Kota Mataram Tahun 2016 – 2021 juga untuk

memenuhi tuntutan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Surat Edaran Mendagri Nomor: 050/2020/SJ tentang Petunjuk

Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah serta penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kota

Mataram Tahun 2016-2021, semoga dapat menjadi pedoman bagi OPD Kecamatan Ampenan

Kota Mataram di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi. Disamping itu pula

sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Ampenan serta dapat memberikan motivasi bagi seluruh jajaran Kecamatan Ampenan Kota

Mataram untuk melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Ampenan, Desember 2016

CAMAT AMPENAN,

KI AGUS M. IDRUS, S.IP Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19631221 198703 1 008

rencana strategis -...

Documents