tantangan dan peluang rs blu.pdf

7/27/2019 Tantangan dan Peluang RS BLU.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/tantangan-dan-peluang-rs-blupdf 1/30

Lies DINA LIASTUTI

RSJPDHKworkshop champs, 26 Januari 2012



! RUMAH SAKIT BERSTATUS PK BLU

! KEBIJAKAN BIDANG KESEHATAN DI INDONESIA

! TANTANGAN (KENDALA?)

! PELUANG

! UPAYA



! UUD 45

◦ Pasal 28 H ayat (1) : setiap orang berhakmemperoleh pelayanan kesehatan

◦ Pasal 34 ayat (3) : negara bertanggung jawab ataspenyediaan fasilitas pelayanan kesehatan danfasilitas pelayanan umum yang layak



! 3 (tiga) unsur utama yaitu◦ faktor services (sistem pelayanan),◦ Faktor sumber daya manusia tenaga kesehatan (SDM Nakes)

◦ Dan Faktor Finansial (pembiayaan)



ORGANISASI DAN MANAJEMEN :

! Quality improvement and patient safety

! Prevention and control of infections

! Facility management and safety! Governance, leadership, and direction

! Staff qualification and education

! Management of communication and information



! Pp 23 Tahun 2005 Tentang BLU telah mendorong Kemkes

untuk menetapkan beberapa RS Eks Perjan menjadi BLU.

! Filosofi dari BLU adalah fleksibilitas dalam pengelolaandengan prinsip bisnis yang sehat

! Menyusul RS2 dan Balai menjadi BLU, termasuk RSUD



! PENINGKATAN KINERJA MUTU! WORLD CLASS HOSPITAL " AKREDITASI

# SISTEM LAYANAN

# KUALITAS SDM/NAKES

# KUALITAS FASILITAS KESEHATAN! PENGEMBANGAN JEJARING PELAYANAN

! GOOD GOVERNANCE

! PENINGKATAN KINERJA KEUANGAN! AKUNTABILITAS PELAPORAN

! AUDITABLE! EFISIENSI



" JALANKAN FUNGSI SOSIAL

" BAGI SELURUH RAKYAT

" BIAYA TERJANGKAU

" PROFESIONAL

" MUTU

" PATIENT CENTERED

" SESUAI KETENTUAN DANPERATURAN



! UU no.44 tahun 2010 ttg Kesehatan

! UU no.36 tahun 2010 ttg Rumah Sakit

! UU no.25 tahun 2009 tentang Badan layanan Umum

! UU no.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

! UU no. 1 tentang 2004 tentang Perbendaharaan Negara

! PP no. 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum

! PMK 08 TAHUN 2007 Tentang Pengadaan Barang dan jasabagi BLU



! Kepemilikan : pemerintah! Kebijakan dan pembinaan :

◦ Teknis : kementrian kesehatan RI◦

Keuangan : kementrian Keuangan RI# Kebijakan Perbendaharaan# Kebijakan Anggaran# Kebijakan Pajak

! Kebijakan lain yang mempengaruhi operasional RS◦ Kementrian PAN◦ Kementrian Perdagangan◦ Kementrian ESDM dan BPH Migas◦ Kementrian Nakertrans◦ Kementrian Dalam Negri



! Sejak tahun 2005 dimana beberapa RS telah menjadi BLUdalam pelaksanaan dilapangan ternyata terdapatbeberapa perubahan perubahan yang signifikan namun

berbeda dari 1 RS ke RS lain tergantung padakompleksitas masing- masing RS

! Namun secara garis besar terdapat masalah yang samadan perlu dibuat pedoman baku yang menjadi payung

hukum



! SISTEM◦ PEDOMAN/PAYUNG HUKUM BLM LENGKAP◦ SISTEM PENGELOLAAN KONVENSIONAL LAYANAN

UMUM, LAYANAN ADM, LAYANAN PENUNJANG

! SUMBER DAYA◦ KUALITAS DAN KUANTITAS SDM NAKES◦ SARANA TUA◦

! FINANSIAL◦ FEE FOR SERVICE" REMUNERASI◦ TARIF◦ PENGADAAN BARANG DAN JASA◦ MANAJEMEN ASSET DAN PERSEDIAAN



! PEMBENAHAN SISTEM ADMINISTRASI UNTUK GOODGOVERNANCE

! PEMBENAHAN SISTEM PELAYANAN KESEHATAN

! PEMBENAHAN SISTEM PELAYANAN PENUNJANG



! Mapping kepegawaian

! Pemenuhan kualitas dan kuantitas nakes

! Sistem penilaian kinerja dan sistem karir

! Revitalisasi sarana medik dan sarana non medik

! Sistem informasi yg memadai dan terintegrasi



! Pedoman belum lengkap, a.l Tarif

! Remunerasi direksi , dewas, pegawai

! Pengadaan barang dan jasa

! Insentif pajak

! Subsidi BBM

! Efisiensi dalam biaya operasional

! Manajemen asset dan persediaan

! Sistem yg transparan dan akuntabel



! Identifikasi Masalah terkait finansial / pembiayaan Rumah SakitBLU yang perlu diatur lebih lanjut adalah :

◦ Masalah Tarif RS

◦ Masalah Remunerasi

◦ Masalah Pengadaan barang dan jasa

!



! Perlu penetapan dan persetujuan

! Biaya pelayanan dihitung berdasarkan unit cost

! Unit cost antara lain :

◦ Obat-obatan

◦ Barang Habis pakai◦ Dll

◦ Biaya operasional lain yang mempengaruhi tarif : daya dan

jasa

# listrik

# Bbm solar : genset, chiller, boiler# Pemeliharaan gedung dan bangunan : pemeliharaan lift

dll-

# DIBEBANKAN PADA PASIEN ATAU DITANGGUNGPEMERINTAH?

# Bagaimana fasilitasi dari kementrian lain?



Pasal 49

$ (1) Menteri menetapkan pola tarif nasional.

$ (2) Pola tarif nasional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuanpembiayaan dan dengan memperhatikan kondisi regional.

$ (3) Gubernur menetapkan pagu tarif maksimal berdasarkan pola tarif nasional sebagaimana dimaksudpada ayat (1) yang berlaku untuk rumah sakit di Provinsiyang bersangkutan.

$ (4) Penetapan besaran tarif rumah sakit harusberdasarkan pola tarif nasional sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan pagu tarif maksimal sebagaimanadimaksud pada ayat (3).



Pasal 50! (1) Besaran tarif kelas III Rumah Sakit yang dikelola

Pemerintah ditetapkan oleh Menteri.

! (2) Besaran tarif kelas III Rumah Sakit yang dikelolaPemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

! (3) Besaran tarif kelas III Rumah Sakit selain rumah sakitsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit denganmemperhatikan besaran tarif sebagaimana dimaksudpada ayat (2).



Pasal 15

$ (1) Persyaratan kefarmasian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (1) harus menjamin ketersediaansediaan farmasi dan alat kesehatan yang bermutu,bermanfaat, aman dan terjangkau.

$ (2) Pelayanan sediaan farmasi di Rumah Sakit harusmengikuti standar pelayanan kefarmasian.

$ (3) Pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, danbahan habis pakai di Rumah Sakit harus dilakukan olehInstalasi farmasi sistem satu pintu.

$ (4) Besaran harga perbekalan farmasi pada instalasifarmasi Rumah Sakit harus wajar dan berpatokan kepadaharga patokan yang ditetapkan Pemerintah



! Mampu jalankan Fungsi sosial sesuai UUD 45, UUKesehatan

! Tuntutan mutu layanan yang tinggi

◦ Sarana dan prasarana

◦ Peningkatan kemampuan Nakes dg pelatihan

! Tuntutan keterjangkauan oleh masyarakat

◦ Tarif terjangkau

! Tuntutan thd persaingan global

◦ Sistem dengan teknologi tinggi : alkes, IT, akreditasi! Tuntutan peningkatan kesejahteraan karyawan yang

berkinerja tinggi melalui Remunerasi



Sesuai Pasal 6 dan pasal 29

! Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawabuntuk :

◦ menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah

Sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu sesuaiketentuan peraturan perundangundangan;

◦ menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan diRumah Sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa;



Pasal 30Setiap Rumah Sakit mempunyai hak:$

" b. menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukanremunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;

" c. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangkamengembangkan pelayanan;" d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan;" h. mendapatkan insentif pajak bagi Rumah Sakit publik dan

Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit pendidikan.$ (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai promosi layanan kesehatan

sebagaimana dmaksud pada ayat (1) huruf g diatur denganPeraturan Menteri.

$ (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif pajak sebagaimanadmaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Pemerintah



! Dalam PP 23/2005 diamanatkan bahwa pengelola blu harusmembuat Remunerasi bagi direksi, dewan pengawas danseluruh pegawai.

! Pedoman remunerasi telah diterbitkan oleh Menterikesehatan RI

! Kesamaan persepsi dan pandangan atas filosofi remunerasidn filosofi BLU " pola Remunerasi, bukan nilai nominal

! Kinerja direksi RS berdasarkan kinerja RS oleh penilaianAuditor

! Sebagian besar RS BLU telah mengajukan permohonan

penetapan ke Menteri Keuangan RI namun masihberprosesnya di Kemenkeu

! Juklak dan juknis perlu ditelaah dan disosialisasikan



! REMUNERASI meliputi :P-1 : Gaji dan Tunjangan (Struktural dan Fungsional)

! P-2 : Kinerja BLU (Insentif berdasarkan Kinerja)! P-3 : Bonus atas prestasi, Pesangon dan/atau Pensiun

GRADING DISUSUN 1 - 20Sebagian besar Satker menyusun sampai dengan Grad 17

RSJPDHK telah memperoleh

penetapan Menkeu utk Remunerasi

Pegawai dengan PMK 165/ 2008



Pasal 30

Setiap Rumah Sakit mempunyai hak:

◦ c. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka

mengembangkan pelayanan;◦ d.menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangundangan;

◦ h.mendapatkan insentif pajak bagi Rumah Sakit publik danRumah Sakit yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit

pendidikan.



Pasal 48

$ (1) Pembiayaan Rumah Sakit dapat bersumber daripenerimaan Rumah Sakit, anggaran Pemerintah, subsidiPemerintah, anggaran Pemerintah Daerah, subsidi PemerintahDaerah atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

$ (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai subsidi atau bantuanPemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



◦ Kepastian ttg fleksibilitas proses pengadaan di RS BLUkhususnya , antara lain kepastian pemberlakuan PMK08/2006

◦ Permenkes No. 703/Menkes/SK/IX/2006 yang sudah adatidak bisa berjalan secara maksimal karena tidak diakui olehKementerian Keuangan

◦ Kepastian / pedoman KSO

◦ Pedoman pengadaan barang dan jasa terkait dengankebutuhan yang memerlukan dukungan kementrian lain :

# KemenPU

# dll



! masalah masalah finansial di rumah sakit yang memerlukanpengembangan dan harmoni kebijakan

! TARIF MURAH DAN TERJANGKAU RAKYAT

◦ Penetapan Menteri kesehatan dan/keuangan ttg tarif

◦ Penetapan harga obat dan harga alkes murah, sinergidengan kebijakan2 keuangan lainnya (pajak, bea dancukai) dan kebijakan menteri perdagangan

◦ Perlu Kebijakan subsidi pajak

◦ 1 (satu) harga antara obat reguler dan obat Askes

◦ Subsidi atas biaya daya dan jasa bagi RS



! RS dengan status Badan Layanan Umum memilikibanyak tantangan dan peluang.

! Diperlukan kajian mendalam dengan melihatkecenderungan (trend) masa depan dalam

mengelola dan mengembangkan RS! Diperlukan banyak pedoman dan “payung” hukum

sebagai acuan terlaksananya Good Corporate Governance dan Good Clinical Governance

tantangan dan peluang rs blu.pdf

Documents