Perjanjian Kinerja

11

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Uraian singkat organisasi 3

1.3 Sumberdaya organisasi 4

1.4 Isu-isu strategis 8

1.5 Sistematika Penulisan 9

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 11

2.2 Indikator Kinerja Utama 26

2.3 Perjanjian Kinerja 33

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja 46

3.2 Analisis Capaian Kinerja 55

3.3 Evaluasi 102

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan 105

4.2 Permasalahan dan pemecahan masalah 106

4.3 Saran 107

Perjanjian Kinerja

12

LAMPIRAN

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017

B. PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2017

C. RENCANA KERJA TAHUNAN 2017

D. PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN 2017

Perjanjian Kinerja

13

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LKIP)

TAHUN 2016

DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR

Jalan Maruti No. 8 Lt III Telp (0361) 423503 Fax. 425369 Denpasar

Perjanjian Kinerja

14

Kata pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha

Esa karena berkat dan perkenannya Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Denpasar dapat disusun dan

selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan.

LKIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas

pencapaian sasaran strategis dan upaya yang telah dilakukan Dinas

Kesehatan Kota Denpasar selama tahun 2016 sebagaimana

dirumuskan dalam rencana strategis.

Masih banyak kekurangan dan hambatan yang kami temui

dalam penyusunan LKIP dan dalam pelaksanaan pembangunan

kesehatan di Kota Denpasar, kami berharap mendapatkan masukan

yang bersifat konstruktif sebagai perbaikan dimasa yang akan datang.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah

mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam penyusunan LKIP ini,

semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa Asung Kertha Wara Nugraha

kepada kita semua.

Denpasar, Pebruari 2017

Kepala Dinas Kesehatan Kota

Denpasar

dr. Luh Putu Sri Armini, M.Kes

Perjanjian Kinerja

15

NIP. 196204191988032007

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada

instansi pemerintah atas penggunaan anggaran serta untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

secara periodik setiap akhir anggaran.

Memperhatikan Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis

Penetapan Kinerja (PK) Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas laporan

kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Kesehatan Kota Denpasar Menyusun

Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota

Denpasar Tahun 2016.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dikes Kota Denpasar

merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kesehatan Kota Denpasar dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi dan sasaran yang

telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah adalah:

1. Untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat

atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai

2. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah

untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB

I

1.1 LATAR BELAKANG

Perjanjian Kinerja

16

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan

Kota Denpasar adalah:

- Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah

- Undang- undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan

antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;

- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang

urusan Pemerintahan amntara Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota;

- Instruksi PresidenNomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis

Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar tahun 2016-2021.

- Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar Nomor

050/7525/Dikes/2016 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota

Denpasar Tahun 2016-2021

1.2 URAIAN SINGKAT ORGANISASI

Perjanjian Kinerja

17

Mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

12 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

ditetapkan bahwa kesehatan merupakan bidang pemerintahan yang wajib

dilaksanakan oleh kabupaten dan kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 7 th 2008 dan

perubahannya No. 2 Th 2009 maka Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan

Susunan Organisasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kedudukan

a. Dinas kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota

Denpasar.

b. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

2. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Kesehatan Kota Denpasar adalah Melaksanakan

kewenangan Otonomi Daerah Kota Denpasar dalam bidang kesehatan dalam

rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

3. Fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya

b. Pemberian, perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum.

c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas dan cabang dinas dalam

lingkup tugasnya.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2008, dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi, kepala Dinas Kesehatan dibantu oleh

satu (1) Sekretaris dan dan (4) Bidang yaitu :

1. Sekretariat terdiri dari :

Perjanjian Kinerja

18

1. Subag. Perencanaan dan Informasi Kesehatan

2. Subag. Umum dan Kepegawaian

3. Subag. Keuangan

2. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

1. Seksi Pelayanan Kesehatan

2. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Rujukan

3. Seksi Pelayanan Perijinan dan Perbekalan Kesehatan

3. Bidang Bina Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit terdiri dari:

1. Seksi Surveilans Pencegahan Penyakit

2. Seksi Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang

3. Seksi Penanggulangan Penyakit Menular Langsung

4 . Bidang Bina Penyehatan Lingkungan terdiri dari :

1. Seksi Penyehatan Tempat-Tempat Umum

2. Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman

3. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan kualitas air

5. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat terdiri dari:

1. Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat

2. Seksi Kesehatan Keluarga

3. Seksi Gizi

Berjalannya organisasi Dinas Kesehatan Kota Denpasar sangat dipengaruhi

oleh sumberdaya yang dimiliki baik sumberdaya manusia material maupun

dana.

a. Sumber daya manusia

1.3 SUMBER DAYA ORGANISASI

Perjanjian Kinerja

19

Sumber daya manusia yang ada pada sarana pelayanan di dinas

kesehatan Kota Denpasar :

TABEL 1.1 REKAPITULASI TENAGA BERDASARKAN PENDIDIKAN PADA DINAS KESEHATAN

KOTA DENPASAR TAHUN 2016

Sumber daya manusia berdasarkan golongan pada dinas kesehatan kota Denpasar:

Tabel 1.2 REKAPITULASI PEGAWAI MENURUT GOLONGAN

PADA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2016

GOLONGAN DKK UPT

PFM

DS

I

DS

II

DS

III

DS

IV

DT

I DT II

DU

I DU II

DU

III

DB

I

DB

II

1 I/c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 I/d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 II/a 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0

4 II/b 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1

NO UNIT KERJA

JUMLAH

Medis

Perawat,

perawat gigi

& Bidan

Farma

si Gizi

Teknisi

Medis

Sanita

si

Kesm

as

1 Puskesmas I Denpasar Selatan 6 12 2 1 1 1 1

2 Puskesmas II Denpasar Selatan 5 20 2 1 1 2 4

3 Puskesmas III Denpasar Selatan 6 11 2 2 0 1 2

4 Puskesmas IV Denpasar Selatan 10 19 3 1 1 1 1

5 Puskesmas I Denpasar Timur 9 21 3 1 1 1 1

6 Puskesmas II Denpasar Timur 4 17 3 2 1 1 3

7 Puskesmas I Denpasar Utara 6 13 2 1 1 1 1

8 Puskesmas II Denpasar Utara 6 14 3 1 1 1 1

9 Puskesmas III Denpasar Utara 6 17 2 1 1 3 4

10 Puskesmas I Denpasar Barat 7 17 1 1 1 2 3

11 Puskesmas II Denpasar Barat 7 25 1 1 1 1 2

SUB JUMLAH I (PUSKESMAS) 71 196 29 14 10 27 44

Perjanjian Kinerja

20

5 II/c 5 2 1 1 3 2 3 2 1 2 2 1 4

6 II/d 10 2 5 4 4 2 9 3 1 4 2 2 4

7 III/a 4 0 2 7 3 11 3 4 1 1 0 3 3

8 III/b 22 1 2 3 3 4 4 6 9 4 8 6 4

9 III/c 12 1 3 5 3 8 5 1 2 5 5 7 5

10 III/d 16 1 14 12 9 6 12 15 10 10 14 15 16

11 IV/a 6 0 1 4 2 4 2 1 2 2 1 2 5

12 IV/b 3 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1

13 IV/c 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 3 0 1

14 IV/d 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

JUMLAH 82 7 29 37 29 39 41 35 31 30 35 36 475

Sumber: Sub Bag Kepeg dan Umum Dikes Kota Denpasar Tahun 2016

b. Sumber daya material

Sumber daya material dimiliki Pemkot Denpasar baik dari Dinas

Kesehatan, Puskesmas, RSU Pemerintah maupun RSU Swasta adalah sebagai

berikut :

1. Rasio Puskesmas terhadap 100.000 penduduk adalah 2 (dua)

Puskesmas melayani 100.000 penduduk.

2. Rasio Puskesmas pembantu (Pustu) terhadap 100.000 penduduk

adalah 4 (empat) Pustu melayani 100.000 penduduk.

3. Rasio Puskesmas Keliling (Pusling) terhadap 100.000 penduduk adalah

2 (dua) Pusling melayani 100.000 penduduk.

Tingginya rasio sarana kesehatan terhadap penduduk membantu

meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Apabila dilihat

dari wilayah kerja Kecamatan, jumlah rumah sakit, puskesmas dan pustu dapat

dilihat tabel berikut :

Perjanjian Kinerja

21

Tabel 1.3 Jumlah Fasilitas Kesehatan per Kecamatan di Kota Denpasar

tahun 2016

No Kecamatan Rumah sakit Puskesmas Pustu

1 Denpasar Selatan 1 4 6

2 Denpasar Timur 2 2 6

3 Denpasar Barat 10 2 7

4 Denpasar Utara 3 3 6

Jumlah 16 11 25

Sumber : Bidang bina Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan tabel diatas jumlah fasilitas kesehatan di Kota Denpasar

sudah cukup memadai apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang

memerlukan pelayanan kesehatan.

c. Sumber daya Informasi

Pemerintah daerah telah memberikan perhatian yang lebih terhadap

penyediaan informasi kesehatan, hal ini terbukti dengan telah terpasangnya

Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Puskesmas sehingga pelayanan dasar

kesehatan di Puskesmas lebih lancar.

d. Dana

Urusan Wajib Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar,

direalisasikan melalui 19 program dan 42 kegiatan dengan mengalokasikan belanja

sebagai berikut :

1.Belanja tidak langsung : Rp. 50.602.070.439,40 (46,12%)

Perjanjian Kinerja

22

Belanja Pegawai : Rp. 50.602.070.439,40

2.Belanja Langsung : Rp. 58.660.596.350 (53,88%)

Belanja Pegawai : Rp. 363.120.000

Belanja Barang dan Jasa : Rp. 43.4343282.681

Belanja Modal : Rp. 14.863.193.669

3.Total belanja langsung dan

Tak langsung : RP. 109.262.666.789,4 (100 %)

Realisasi :

1.Belanja tidak langsung : Rp. 48.889.425.257

2.Belanja Langsung : Rp. 47.026.605.734,44

Belanja Pegawai : Rp. 277.894.000

Belanja Barang dan Jasa : Rp. 35.525.861.455,44

Belanja Modal : Rp. 11.222.850.279

3.Total belanja langsung dan

Tak langsung : Rp. 95.916.030.991,5 (87,78%)

1.4 ISU-ISU STRATEGIS

Perjanjian Kinerja

23

Isu strategis penting yang menjadi permasalahan kesehatan Kota

Denpasar adalah:

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di Puskesmas dan Dinas

kesehatan

b. Peningkatan kualitas data kesehatan melalui sistem informasi

kesehatan yang terintegrasi

c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

d. Peningkatan ketersediaan keterjangkauan pemerataan dan kualitas

farmasi dan alkes

e. Peningkatan Pengawasan obat dan makanan

f. Peningkatan jumlah puskesmas agar terjadi rasio ideal antara

sarana dengan jumlah penduduk

g. Peningkatan status gizi

h. Peningkatan status kesehatan pada setiap kelompok usia

i. Angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian

balita

j. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

k. Pengembangan dan peningkatan efektifitas pembiayaan kesehatan

l. Masih tingginya angka kejadian penyakit menular seperti DBD,

HIV, dan TBC

m. Mulai meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular seperti

Diabetes, Kanker, Tekanan darah tinggi dan jantung

n. Pencapaian standar minimal di bidang kesehatan

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Perjanjian Kinerja

24

Sistematika penulasan dalam LKIP Dinas Kesehatan Kota Denpasar

mencakup:

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini diuraikan tentang penjelasan umum organisasi

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Tahun 2016

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2016

B. Realisasi Anggaran Tahun 2016

BAB IV Penutup

Diuraiakan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota

Denpasar Tahun 2016 serta langkah dimasa mendatang yang akan

dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja

Lampiran:

1. Penetapan Kinerja 2016

2. Indikator Kinerja Utama 2016

3. RKT 2016

Perjanjian Kinerja

25

PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2010-

2015 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan

memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk kurun waktu 5 tahun (2010-

2015), dengan penekanan pada pencapaian sasran prioritas nasional dan

pemerintah daerah yaitu standar pelayanan minimal (SPM) serta sasaran

sesuai dengan RPJM Pemerintah Kota Denpasar telah disusun,

berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar

nomor: 050/7525/Dikes/2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Kesehatan Kota Denpasar.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar meliputi Visi, Misi,

Tujuan, Sasaran dan cara mencapai sasaran dijabarkan dalam kebijakan,

Program, serta kegiatan.

2.1.1 Pernyataan Visi

Sesuai dengan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021 serta dengan

mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang

BAB

II

2.1 RENCANA STRATEGIS

DENPASAR SEHAT YANG KREATIF, MANDIRI DAN

Perjanjian Kinerja

26

yang ada di Kota Denpasar maka visi yang hendak dicapai dalam periode

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2016-2021 adalah:

Yaitu suatu kondisi yang merupakan gambaran masyarakat Kota

Denpasar di masa depan yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam

lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk

menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata,

memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya kreatif, sehingga mampu

meningkatkan kualitas dirinya, menjaga keseimbangan hubungan dengan

lingkungan hidupnya serta menciptakan kedamaian dan kesejahteraan lahir dan

bathin.

2.1.2 Pernyataan Misi

Dalam rangka mewujudkan Denpasar Sehat yang kreatif, mandiri dan

berkeadilan, dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang

selama 5 (lima) tahun sebelumnya, maka misi Dinas Kesehatan Kota Denpasar

dapat dirumuskan sbb:

1. Mengoptimalkan sumber daya kesehatan untuk peningkatan

pelayanan kesehatan masyarakat dan menciptakan tata kelola

pemerintahan yang baik .

2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya

upaya kesehatan yang paripurna, merata, terjangkau, bermutu dan

berkeadilan.

3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan

masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani.

4. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam berprilaku hidup

bersih dan sehat.

5. Menggerakkan pembangunan daerah berwawasan kesehatan dan

berperan aktif menunjang pelaksanaan pembangunan kesehatan

yang berskala nasional.

Perjanjian Kinerja

27

Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar setiap tahunnya akan

dijabarkan kedalam rencana kerja (Renja)Dinas kesehatan Kota Denpasar

yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)

tahun

2.1.3 Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun dan bersifat

idealistik, mengandung nilai – nilai luhur dan keinginan yang kuat untuk

melakukan perubahan yang lebih baik, yang menjadi arah perjalanan dinas

dengan berdasarkan pada kreteria –kreteria dan kewenangan yang mudah

dipahami oleh seluruh masyarakat.

2.1.3.1 Tujuan:

2.1.3.1.1 Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya kesehatan dengan

indikator tujuan:

1) Terwujudnya pengadaan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan

prasarana di dinas, puskesmas dan jaringannya

2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan

3) Peningkatan kualitas data kesehatan melalui system informasi kesehatan

yang terintegrasi

2.1.3.1.2 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan indikator

tujuan:

1) 100% Puskesmas terakreditasi pada 2021

2) Persentase ketersediaan obat di puskesmas 95% pada tahun 2021

3) Penggunaan obat rasional (POR) 100% di Puskesmas

4) 100% Penduduk miskin terlayani

5) Persentase kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) 100% pada

tahun 2021

Perjanjian Kinerja

28

2.1.3.1.3 Meningkatkan status kesehatan ibu anak dan lansia dengan

indikator tujuan:

1) Menurunkan angka kematian ibu menjadi 90 per 100.000 KH pada tahun

2021

2) Menurunkan angka kematian bayi menjadi 8 per 1000 KH

3) Menurunkan persentase bayi BBLR menjadi < 5 % pada 2021

4) Meningkatnya persalinan di fasilitas kesehatan 100% pada 2021

5) Persentase KB Aktif 70% pada 2021

6) Persentase usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai

standar 100% pada 2021

2.1.3.1.4 Meningkatnya status gizi masyarakat dengan indikator tujuan:

1) 100% balita gizi buruk mendapatkan perawatan

2) Menurunkan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk menjadi 4% pada

2021

3) 99% Bumil KEK memperoleh tablet tambah darah

4) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eklusif

2.1.3.1.5 Meningkatkan promosi kesehatan dan peran serta masyarakat dalam

pembangunan kesehatan dengan indikator tujuan:

1) Meningkatnya posyandu aktif menjadi 75% pada 2021

2) Meningkatnya promosi kesehatan di satuan pendidikan dasar, puskesmas

dan pustu menjadi 100% pada 2021

3) Meningkatnya persentase rumah tangga ber PHBS menjadi 85% pada

2021

4) Persentase siswa SD dan remaja (15-19 tahun) mendapatkan skrining

kesehatan sesuai standar

Perjanjian Kinerja

29

2.1.3.1.6 Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular

dan tidak menular dengan indikator tujuan:

1) Menurunkan IR penyakit DBD menjadi 195/100.000 penduduk

2) Menurunkan prevalensi HIV/AIDS menjadi < 0,5% Meningkatnya

kewaspadaan dan penanggulangan wabah

3) Meningkatnya bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap 100% pada

2021

4) Persentase Usia 20 – 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan dan

Pelayanan Kesehatan Reproduksi Sesuai Standar

2.1.3.1.7 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat,

dengan indikator tujuan:

1) Persentase desa/kelurahan STBM 80% pada 2020

2) Meningkatnya akses masyarakat terhapat sanitasi dasar sebesar 75%

pada 2021

3) Persentase tempat pengolahan makanan memenuhi syarat kesehatan

(45%)

4) Persentase desa/kelurahan menyelenggarakan tatanan kawasan sehat

2.1.3.2 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota Denpasar adalah:

2.1.3.2.1 Pengadaan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasana di

dinas dan puskesmas dengan indikator sasaran:

1) Penyediaan jasa komunisasi, sumberdaya air, listrik dan alat tulis

kantor

2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, kendaraan dinas dan

perlengkapan gedung kantor

3) Terpenuhinya sarana dan prasarana puskesmas

4) Terpenuhinya mobil puskesmas keliling

Perjanjian Kinerja

30

5) Pembangunan puskesmas rawat inap terakreditasi

2.1.3.2.2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dengan

indikator sasaran:

1) Pelaksanaan kursus singkat/ pelatihan

2) Persentase terpenuhinya usulan tenaga medis dan paramedis untuk

ditugaskan di puskesmas dan puskesmas pembantu

3) Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pelaporan dan evaluasi

tepat waktu.

2.1.3.2.3 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Untuk mengukur

keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis tersebut ditetapkan indikator

sasaran:

1) Persentase puskesmas terakreditasi

2) Persentase puskesmas dengan nilai indeks kepuasan Konsumen > 80

3) Puskesmas berprestasi

4) Tenaga kesehatan teladan

5) Persentase penduduk ditemukan katarak dilaksanakan operasi katarak

2.1.3.2.4 Persentase ketersediaan obat dan alkes di puskesmas. Indikator

sasaran yang ditetapkan untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:

1) Persentase ketersediaan obat di puskesmas

2) Terpenuhinya kebutuhan alat–alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan

dasar di puskesmas

3) Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas

2.1.3.2.5 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dengan indikator sasaran:

1) Terlayaninya penduduk miskin melalui JKBM dan JKN

2) Persentase penduduk dengan gangguan jiwa dirujuk

2.1.3.2.6 Persentase peserta BPJS yang terlayani di fasilitas kesehatan

tingkat pertama/puskesmas dengan indikator sasaran:

Perjanjian Kinerja

31

1) Persentase peserta BPJS yang terlayani di fasilitas kesehatan tingkat

pertama/puskesmas

2) Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

2.1.3.2.7 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu,

bayi, anak, remaja dan lansia. Indikator kinerja yang digunakan untuk

mengukur capaian sassaran strategis ini adalah:

1) Persentase puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil

2) Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan K1

3) Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan K4

4) Persentase puskesmas melakukan orientasi program perencanaan

persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)

5) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar

6) Persentase ibu bersalin dan nifas mendapatkan pelayanan

7) Persalinan dan nifas sesuai standar di puskesmas dan jaringannya

8) Cakupan ibu hamil dengan komplikasi tertangani

9) Persentase persalinan di fasilitas kesehatan

10) Cakupan pelayanan ibu nifas (KF1)

11) Cakupan pelayanan ibu nifas ketiga (KF3)

12) Menurunkan angka kematian ibu melahirkan

13) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai

standar

14) Persentase bayi dengan BBLR

15) Cakupan kunjungan neonates pertama kali (KN1)

16) Cakupan kunjungan neonates lengkap (KN3)

17) Cakupan kunjungan neonatal dengan komplikasi ditangani

18) Cakupan pelayanan bayi

19) Menurunkan angka kematian bayi

20) Persentase KB aktif

21) Cakupan pelayanan balita

22) Persentase usia balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

23) cakupan kunjungan balita

Perjanjian Kinerja

32

24) Persentase puskesmas mampu melaksanakan penanganan kekerasan

terhadap anak (KTA)

25) Persentase puskesmas menyelenggarakan kelas ibu balita

26) Persentase anak balita di stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh

kembang (SDIDTK)

27) Persentase puskesmas melaksanakan manajemen terpadu balita sakit

(MTBS dan manajemen terpadu balita muda (MTBM)

28) Menurunkan angka kematian balita

29) Persentase lansia memperoleh pelayanan kesehatan

30) Persentase puskesmas ramah lansia

31) Persentase usia 60 tahun keatas memdapatkan skrining kesehatan sesuai

standar

2.1.3.2.8 Meningkatnya status gizi bayi, balita dan ibu hamil (bumil) dengan

indikator sasaran:

1) Cakupan gizi buruk mendapat perawatan

2) Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang

3) Persentase bumil mendapatkan tablet tambah darah

4) Persentase bumil dengan kurang energy kronik mendapat makanan

tambahan

5) Persentase balita kurus mendapatkan makanan tambahan

6) Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI ekslusif

7) Persentase balita usia 6-59 bulan mendapatkan kapsul vitamin A

8) Persentase bayi baru lahir mendapatkan inisiasi menyusu dini (IMD)

9) Persentase puskesmas melaksanakan surveylans gizi

10) Persentase balita ditimbang berat badannya di posyandu

2.1.3.2.9 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan

dengan indikator:

1) Persentase pengobat tradisional memenuhi syarat

Perjanjian Kinerja

33

2) Persentase desa/kelurahan TOGA memenuhi syarat

3) Persentase desa siaga aktif

4) Persentase posyandu aktif

2.1.3.2.10 Meningkatnya upaya promosi kesehatan di tingkat pendidikan dasar

dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dengan indikator kinerja:

1) Persentase satuan pendidikan dasar mendapatkan promosi kesehatan

2) Persentase puskesmas dan puskesmas pembantu melaksanakan promosi

kesehatan

3) Persentase promosi kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat di bidang

kesehatan

2.1.3.2.11 Meningkatnya persentase rumah tangga ber PHBS

1) persentase rumah tangga ber PHBS

2.1.3.2.12 Persentase anak dan remaja mendapatkan skrining kesehatan

sesuai standar

1) Persentase siswa satuan pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan

sesuai standar

2) Persentase usia 15-19 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai

standar

3) Persentase puskesmas melaksanakan upaya kesehatan kerja

4) Persentase puskesmas melaksanakan kesehatan olah raga

2.1.3.2.13 Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit

menular. Terdapat 7 indikator kinerja yang dipakai untuk mengukur pencapaian

sasaran strategis ini yaitu:

1) Incidence rate penyakit DBD

Perjanjian Kinerja

34

2) CFR penyakit DBD

3) Prevalensi HIV/AIDS

4) Persentase angka kasus HIV yang diobati

5) Persentase terduga HIV dan AIDS mendapatkan pemeriksaan sesuai

standar

6) Angka kesembuhan penderita TB

7) Persentase terduga TB mendapatkan pemeriksaan TB sesuai standar

8) Persentase kasus gigitan hewan penular rabies mendapatkan penanganan

sesuai standar

2.1.3.2.14 Meningkatnya upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak

menular

1) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan pos pembinaan terpadu (Pos

Bindu) PTM

2) Jumlah puskesmas yang melayani konseling berhenti merokok

3) Persentase Usia 20 – 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan dan

Pelayanan Kesehatan Reproduksi Sesuai Standar

4) jumlah wanita usia 30-50 tahun dilakukan deteksi dini kanker serviks

5) Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan PKPR (Pelayanan

kesehatan peduli remaja)

6) Jumlah sekolah mendapatkan pembinaan penanggulangan kanker terpadu

paripurna (PKTP

2.1.3.2.15 Meningkatnya kewaspadaan dini dan penanggulangan wabah

Perjanjian Kinerja

35

1) Persentase respon verifikasi terhadap SKDR dalam waktu kurang dari 24

jam

2) Persentase Desa/kelurahan mengalami KLB ditangani < 24 jam

2.1.3.2.16 Meningkatnya persentase bayi mendapatkan imunisasi dasar

lengkap

1) Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

2) Persentase desa yang mencapai universal child imunisation (UCI)

2.1.3.2.17 Meningkatnya kualitas lingkungan

1) Persentase tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan

2) Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis

3) persentase desa/kel yang ODF/stop buang air besar sembarangan

4) Persentase desa/kel STBM

5) Persentase cholinesterase darah masyarakat yang berpotensi terpapar

pestisida memenuhi syarat

6) Persentase tempat pengelolaan pestidida memenuhi syarat

7) Cakupan pengendalian vektor lalat di TPS

2.1.3.2.18 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi dasar

1) Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar yang memenuhi syarat

2) Persentase rumah sehat

3) Persentase sumber air minum memenuhi syarat kesehatan

2.1.3.2.19 Persentase tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat

kesehatan

1) Persentase tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan

2) Persentase tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan

2.1.3.2.20 Persentase desa/kel yang menyelenggarakan tatanan kawasan

sehat

1) Persentase desa/kel yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat

Perjanjian Kinerja

36

2) Jumlah Desa/kelurahan yang mengikuti lomba kebersihan dan PSN

Tingkat Kota Denpasar

2.1.4 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan yang ditempuh Dinas Kesehatan Kota Denpasar dalam

menangani masalah kesehatan di Kota Denpasar mengacu pada strategi dan

kebijakan Pemerintah Kota Denpasar yang tertuang pada RPJMD Kota Denpasar

Tahun 2016-2021.

Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kota Denpasar dalam

melaksanakan bidang urusan kesehatan periode 2016-2021 antara lain:

1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi

masyarakat melalui Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care) di

Puskesmas pembantu, puskesmas dan rumah sakit yang meliputi

pemerataan mutu pelayanan dan akses pelayanan keperawatan, kebidanan

dan ketekhnisian, penunjang medic, sarana dan prasarana dan peralatan

kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat

dijangkau oleh masyarakat melalui:

a. Optimalisasi sumberdaya manusia melalui kerjasama pelatihan dan

pendidikan pada bidang kesehatan

b. Menciptakan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM) untuk

menurunkan biaya kesehatan dan meningkatkan daya beli masyarakat

c. Menciptakan iklim budaya sehat melalui paradigma sehat dan pelibatan

peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan bidang kesehatan

2. Meningkatkan mutu system informasi kesehatan, mutu perencanaan di

tingkat puskesmas dan kemampuan teknis untuk pelaksanaan deteksi dini

masalah kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pemantauan, penyehatan

dan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan.

3. Meningkatkan cakupan, mutu, dan keberlangsungan upaya pencegahan

penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita remaja, usia kerja dan

usia lanjut, kesehatan kerja dan olahraga, pembinaan, pengembangan dan

pengawasan upaya kesehatan tradisional dan komplementer

Perjanjian Kinerja

37

4. Meningkatkan mutu penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular dan

tidak menular untuk upaya cegah tangkal terhadap masuk dan keluarnya

penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat

dan meningkatkan dan meningkatkan kualitas lingkungan, menurunkan

angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi,

peningkatan surveillance, karantina kesehatan, dan kesehatan matra,

meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber

binatang

5. Meningkatkan akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat

kesehatan melalui pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di

fasilitas kesehatan, persediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang

bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah,

meningkatkan pengendalian pra dan pasca pemasaran alat kesehatan dan

PKRT

6. Meningkatkan ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan

sesuai dengan standar pelayanan kesehatan

7. Meningkatkan pemberdayaan kesehatan masyarakat bidang kesehatan

melalui tokoh masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha.

2.1.5 Program dan Kegiatan

Untuk tahun 2016 Dinas Kesehatan Kota Denpasar melaksanakan 19

program dengan 44 kegiatan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Perjanjian Kinerja

38

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

3.1. Pendidikan dan pelatihan formal.

4. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.

4.1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.

4.2. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan.

5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

5.1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya

5.2. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

5.3. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas dan jaringannya

5.4. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

5.5. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

5.6. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

6. Program Pengawasan Obat dan Makanan

6.1. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

7. Program pengembangan obat asli Indonesia

7.1. Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan luar

negari

8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

8.1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat.

8.2. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat.

8.3. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan.

9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.

Perjanjian Kinerja

39

9.1.Penanggulangan kurang energy protein (KEP), Anemia Gizi Besi,

Gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan

kekurangan zat gizi mikro lainnya.

9.2. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.

10. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.

10.1. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

10.2. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

11.1. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk.

11.2. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging.

11.3. Pengadaan vaksin penyakit menular

11.4. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah.

11.5. Pelayanan pecegahan dan penanggulangan penyakit menular.

11.6. Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah.

11.7. Pencegahan dan penanggulangan penyakit endemic/epidemik.

11.8. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS

11.9. Pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberkulosa (TBC)

11.10. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan

Pembrantasan penyakit .

12. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.

12.1. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

13. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

13.1. Pelayanan operasi katarak

Perjanjian Kinerja

40

14. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.

14.1. Pengadaan sarana dan prasarana posyandu.

15. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

15.1 Kemitraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

16.Program Peningkatan pelayanan kesehatan untuk balita.

16.1 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita.

17. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia.

17.1. Pelayanan kesehatan.

17.2. Pelayanan Pemeliharaan kesehatan (lansia)

18. Program Pengawasan dan Pengendalian kesehatan makanan.

18.1.Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil

produksi rumah tangga.

18.2.Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan

restaurant.

18.3 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan

kantin sekolah

19. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak.

19.1. Pelayanan kesesehatan ibu dan anak secara terpadu.

19.2. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin dan bayi baru lahir.

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Perjanjian Kinerja

41

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Agar pembangunan kesehatan

dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna,maka indikator

sasaran kesehatan utama yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota

Denpasar sampai pada akhir tahun 2016 adalah :

Perjanjian Kinerja

27

NO Sasaran RPJMD INDIKATOR KINERJA

UTAMA

CARA PERHITUNGAN TARGET

2016 2017 2018 2019 2010 2021

1 Menciptakan jaminan pemeliharaan

kesehatan masyarakat (JPKM) untuk

menurunkan biaya kesehatan dan

meningkatkan daya beli masyarakat

Persentase kepesertaan

masyarakat dalam JKN

Jml kepesertaan masyarakat dalam JKN/ jumlah

penduduk x 100%

50 70 85 100 100 100

2 Menciptakan iklim budaya sehat

melalui paradigma sehat dan pelibatan

peran serta masyarakat dalam

pengambilan keputusan bidang

kesehatan

Persentase RT ber PHBS Jml RT ber PHBS/ jml rumah dipantau x 100% 79 80 81 82 85 85

Persentase satuan

pendidikan dasar

mendapatkan promosi

kesehatan

Jml satuan pendidikan dasar mendapatkan promosi

kesehatan/ seluruh satuan pendidikan dasar yang ada x

100%

100 100 100 100 100 100

Persentase puskesmas

dan puskesmas pembantu

melaksanakan promosi

kesehatan

Jml puskesmas dan puskesmas pembantu

melaksanakan promosi kesehatan/ Jml seluruh

puskesmas dan puskesmas pembantu x 100%

100 100 100 100 100 100

Perjanjian Kinerja

28

3 Meningkatkan mutu system informasi

kesehatan, mutu perencanaan di

tingkat puskesmas dan kemampuan

teknis untuk pelaksanaan deteksi dini

masalah kesehatan, pemberdayaan

masyarakat, pemantauan, penyehatan

dan pengawasan kualitas kesehatan

lingkungan.

Nilai LKIP

Hasil penilaian dari inspektorat

B B B B B B

Cakupan pelayanan

system informasi

terintegrasi

Jumlah Puskesmas yang menggunakan sistem informasi

terintegrasi dengan dinas kesehatan/ jumlah seluruh

puskemas yang ada x 100 %

90 100 100 100 100 100

Persentase siswa

pendidikan dasar

mendapatkan promosi

kesehatan

Jml siswa pendidikan dasar mendapatkan promosi

kesehatan/ Jml seluruh siswa pendidikan dasar x 100%

100 100 100 100 100 100

Jumlah Desa/kel memiliki

Posbindu

Jml Desa/kel memiliki Posbindu/ Jml desa/kel yang ada 17 24 31 38 43 43

Persentase Usia 20 – 59

Tahun Mendapatkan

Skrining Kesehatan dan

Pelayanan Kesehatan

Reproduksi Sesuai

Standar

Jml Usia 20 – 59 Tahun Mendapatkan Skrining

Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Sesuai Standar/ Penduduk Usia 20 – 59 Tahun

100 100 100 100 100 100

Jml desa/ kelurahan

melaksanakan STBM

Jml desa/ kelurahan melaksanakan STBM/ Jml desa/

kelurahan yang ada

75 80 80 80 80 80

Perjanjian Kinerja

29

Persentase sarana air

minum dilaksanakan

pengawasan

Jml sarana air minum dilaksanakan pengawasan/Jml

sarana air minum

75 75 75 75 75 75

Persentase tempat-tempat

umum memenuhi syarat

kesehatan

Jml tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan/

Jumlah tempat-tempat umum yang ada

95 95 95 95 95 95

Persentase TPM

memenuhi syarat

kesehatan

Jml TPM memenuhi syarat kesehatan/ Jumlah TPM yang

ada x 100

25 30 35 40 45 45

Jumlah Desa/ kel

melaksanakan tatanan

kawasan sehat

Jumlah Desa/ kel melaksanakan tatanan kawasan sehat 43 43 43 43 43 43

4 Meningkatkan cakupan, mutu, dan

keberlangsungan upaya pencegahan

penyakit dan pelayanan kesehatan ibu,

bayi, balita remaja, usia kerja dan usia

lanjut, kesehatan kerja dan olahraga,

pembinaan, pengembangan dan

pengawasan upaya kesehatan

tradisional dan komplementer

Cakupan ibu hamil

mendapatkan pelayanan

K4

Jml ibu hamil mendapatkan pelayanan K4/jml seluruh ibu

hamil x 100

98 98 98 98 98 98

Persentase persalinan di

fasilitas kesehatan

Jml persalinan di fasilitas kesehatan/jml seluruh

persalinan

100 100 100 100 100 100

Persentase ibu nifas

mendapatkan pelayanan

kes

Jml ibu nifas mendapatkan pelayanan kes/jml ibu nifas x

100

100 100 100 100 100 100

Perjanjian Kinerja

30

Jumlah puskesmas

terakreditasi

Jumlah puskesmas terakreditasi 2 5 4 0 0 0

Angka kematian

ibu/100.000 KH

Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan

nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu/ jumlah

kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang

sama x 100.000 KH

100 98 96 94 92 90

Angka kematian bayi/1000

KH

Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu

wilayah pada kurun waktu tertentu/jumlah kelahiran

hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama x

1000

15 12 10 8 8 8

Angka kematian

balita/1000 KH

Jumlah anak usia 12-59 bulan yang meninggal di suatu

wilayah pada kurun waktu tertentu/jumlah kelahiran

hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama x

1000

15 12 10 8 8 8

Persentase bumil KEK

mendapatkan PMT

Jumlah bumil KEK mendapatkan PMT/Jumlah bumil x

100%

50 65 70 75 80 80

Persentase balita gizi

kurang

Jml balita gizi kurang/jumlah balita x 100 8 8 6 5 4 4

Persentase puskesmas

melaksanakan kesehatan

Jml puskesmas melaksanakan kesehatan olah raga/ jml

seluruh Puskesmas x 100%

10 10 20 20 20 20

Perjanjian Kinerja

31

olah raga

Persentase puskesmas

melaksanakan pelayanan

kesehatan tradisional

Jml puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan

tradisional/ jml seluruh Puskesmas x 100%

10 10 20 20 20 20

5 Meningkatkan mutu penyelenggaraan

penanggulangan penyakit menular dan

tidak menular untuk upaya cegah

tangkal terhadap masuk dan keluarnya

penyakit yang berpotensi menimbulkan

kedaruratan kesehatan masyarakat

dan meningkatkan dan meningkatkan

kualitas lingkungan, menurunkan

angka kesakitan akibat penyakit yang

dapat dicegah dengan imunisasi,

peningkatan surveillance, karantina

kesehatan, dan kesehatan matra,

meningkatkan pencegahan dan

penanggulangan penyakit bersumber

binatang

IR DBD per 100.000

penduduk

Jml kasus DBD/Jml penduduk x 100% 215 210 205 200 195 195

Prevalensi HIV/AIDS Jumlah penderita HIV/jml penduduk x 100% <0,5% <0,5

%

<0,5

%

<0,5

%

<0,5

%

<0,5

%

Angka kesembuhan

penderita TB

Jumlah pasien TB Paru BTA + yang sembuh di suatu

wilayah selama periode tertentu/ Jumlaj Pasien TB Paru

BTA + yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu

yang sama x 100%

75 76 77 78 79 79

Persentase Respons

Verifikasi terhadap SKDR

dalam Waktu Kurang dari

24 Jam

Jumlah signal kewaspadaan dini yang direspon oleh

dinas kesehatan dalam waktu kurang dari 24 jam/jumlah

signal kewaspadaan dini yang muncul x 100%

100 100 100 100 100 100

Persentase bayi usia 0-11

bulan yang mendapat

imunisasi dasar lengkap

Jumlah bayi yang mendapat satu kali imunisasi hepatitis

B, satu kali imunisasi BCG, Tiga kali imunisasi DPT,HB

dan Hib, empat kali imunisasi polio dan satu kali

imunisasi campak dalam kurun waktu satu tahun / jumlah

bayi dalam kurun waktu yang sama x 100%

100 100 100 100 100 100

Perjanjian Kinerja

32

Persentase desa yang

mencapai universal child

imunisation (UCI)

Jumlah desa yang mencapai universal child imunisation

(UCI)/jumlah seluruh desa yg ada x 100%

100 100 100 100 100 100

6 Meningkatkan akses, kemandirian dan

mutu sediaan farmasi dan alat

kesehatan melalui pelayanan

kefarmasian dan penggunaan obat

rasional di fasilitas kesehatan,

persediaan obat, vaksin dan

perbekalan kesehatan yang bermutu,

merata dan terjangkaU di pelayanan

kesehatan pemerintah, meningkatkan

pengendalian pra dan pasca

pemasaran alat kesehatan dan PKRT

Persentase ketersediaan

obat, vaksin dan alkes di

puskesmas

Jumlah obat/vaksin sesuai satuannya di suatu wilayah

pada kurun waktu tertentu/jumlah kebutuhan di wilayah

yang sama

91 92 93 94 95 95

Persentase penggunaan

obat rasional (POR) di

puskesmas

P(A)ISPA: Persentase penggunaan antibiotik pada kasus

ispa non penumonia

P(A) Diare Persentase penggunaan antibiotik pada diare

non spesifik

P(A) Myalgia: Persentase penggunaan injeksi pada

kasus Myalgia

R(T) Rerata item jenis obat perlembar resep pada tiga

kasus

100 100 100 100 100 100

Persentase pengawasan

produk alkes dan PKRT

Jumlah pengawasan produk alkes dan PKRT/Jumlah

Produk alkes dan PKRT yang ada

0 25 30 35 40 45

Perjanjian Kinerja

33

Persentase tenaga

kesehatan memiliki STR

Jumlah tenaga kesehatan memiliki STR/ Jumlah Seluruh

Tenaga yang seharusnya memiliki STR x 100%

70 70 75 75 80 85

7 Meningkatkan pemberdayaan

kesehatan masyarakat bidang

kesehatan melalui tokoh masyarakat,

organisasi swadaya masyarakat dan

dunia usaha

Persentase posyandu aktif Jumlah posyandu Purnama + Mandiri /jumlah seluruh

Posyandu yang ada x 100%

65 68 70 72 75 75

Jumlah LSM yang

berperan aktif di bidang

kesehatan

Jumlah LSM yang berperan aktif di bidang kesehatan

Perjanjian Kinerja

34

Perjanjian Kinerja

32

Tahun 2016 dinas kesehatan Kota Denpasar melaksanakan 19 Program dengan

pendanaan:

No PROGRAM ANGGARAN

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.419.758.817

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

6.419.138.240

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

168.340.000

IV. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

2.969.595.202

V Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7.159.254.500

VI Program Pengawasan Obat dan Makanan 27.410.000

VII Program pengembangan Obat asli Indonesia 81.604.500

VIII Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

3.103.591.850

IX Program Perbaikan Gizi Masyarakat 227.392.800

X Program Pengembangan Lingkungan Sehat 507.744.300

XI Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

19.326.575.947

XII Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.349.109.600

XIII Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 6.400.000

XIV Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas

pembantu dan jaringannya.

26.256.400

XV Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

8.832.429.894

XVI Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak

balita

94.149.000

Perjanjian Kinerja

33

XVII Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 610.630.000

XVIII Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan

Makanan

265.968.300

XIX Program Peningkatan keselamatan Ibu melahirkan

dan anak

69.358.300

Perjanjian Kinerja

34

TUJUAN SASARAN TARGET DAN PENDANAAN

DALAM JUTAAN RUPIAH

URAIAN INDIKATOR TUJUAN URAIAN INDIKATOR 2016 Rp

1 Meningkatnya

ketersediaan dan

mutu sumber

daya kesehatan

1 Terwujudnya

pengadaan

peningkatan,

pemeliharaan

sarana dan

prasarana di dikes

puskesmas dan

jaringannya

1 Terwujudnya

pengadaan

peningkatan,

pemeliharaan

sarana dan

prasarana di dikes

puskesmas dan

jaringannya

1 Penyediaan jasa komunikasi,sumber

daya air dan listrik dan alat tulis kantor

100%

6,419.7

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor, kendaraan dinas, dan

perlengkapan gedung kantor

100%

3 Terpenuhinya sarana dan prasarana

puskesmas

100%

6,419.1

4 Terpenuhinya mobil puskesmas

keliling

6 bh

5 Pembangunan puskesmas rawat inap

terakreditasi

0

-

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja

35

2 Meningkatnya

kapasitas

sumberdaya

aparatur

1 Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas Sumber

Daya Manusia

Kesehatan

1 Pelaksanaan kursus singkat/pelatihan 7 kali

168.3

2 Terpenuhinya usulan tenaga medis

dan paramedis untuk ditugaskan di

puskesmas pembantu, puskesmas dan

puskesmas rawat inap

60%

3 Peningkatan

kualitas data

kesehatan melalui

sistem informasi

kesehatan yang

terintegrasi

1 Tersedianya

dokumen

perencanaan,

pelaporan dan

evaluasi

1 Persentase penyelesaian dokumen

perencanaan pelaporan dan evaluasi

tepat waktu

100%

-

1 Meningkatkan

kualitas

pelayanan

kesehatan

kepada seluruh

masyarakat Kota

Denpasar

1 Meningkatnya

jumlah puskesmas

terakreditasi

menjadi 100%

pada 2020

1 Meningkatnya

mutu pelayanan

kesehatan

standarisasi dan

akreditasi

1 Persentase puskesmas terakreditasi 2

1,327.1

2 Persentase puskesmas dengan nilai

Indeks Kepuasan Konsumen (IKM) > 80

100%

3 Puskesmas berprestasi 1 Pusk

4 Tenaga kesehatan teladan 4 Nakes

5 Persentase penduduk ditemukan

katarak dilaksanakan operasi katarak

100%

6.4

Perjanjian Kinerja

36

6 Persentase penduduk dengan

gangguan jiwa dirujuk

100%

160.2

7 Persentase tenaga dan sarana

kesehatan dibina

100%

32.1

2 Persentase

Ketersediaan obat

95% di puskesmas

pada tahun 2020

1 Ketersediaan obat

dan alat kesehatan

di puskesmas

1 Persentase ketersediaan obat di

puskesmas

91%

1,659.3

2 Persentase

penggunaan obat

rasional (POR) di

Puskesmas

1 Persentase penggunaan obat rasional

(POR) di Puskesmas

100%

1 Terpenuhinya kebutuhan alat - alat

kesehatan untuk pelayanan kesehatan

dasar di pusk

100%

1,310.3

3 100% penduduk

miskin

mendapatkan

pelayanan

kesehatan

1 Pelayanan

Kesehatan

Penduduk miskin

1 Terlayaninya penduduk miskin melalui

JKBM dan JKN

100%

55.0

4 Meningkatnya

partisipasi

masyarakat dan

swasta dalam

Persentase

peserta BPJK yang

terlayani di

Fasilitas kesehatan

Persentase peserta BPJK yang terlayani

di Fasilitas kesehatan tingkat pertama

(Puskesmas)

100%

Perjanjian Kinerja

37

pembiayaan

pembangunan

kesehatan

tingkat pertama

(Puskesmas)

Persentase kepesertaan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN)

50%

1 Meningkatkan

status kesehatan

ibu, anak dan

lansia

1 Menurunkan

angka kematian

ibu melahirkan

menjadi 90 per

100.000 KH pada

tahun 2021

1 Meningkatnya

akses dan kualitas

pelayanan

kesehatan bagi

ibu, bayi, anak

remaja dan lansia

1 Persentase puskesmas yang

melaksanakan kelas ibu hamil

100%

916.7

2 Menurunkan

angka kematian

bayi menjadi 8 per

1000 pada tahun

2021

2 cakupan ibu hamil mendapatkan

pelayanan K1

100%

3 Menurunkan

persentase bayi

berat lahir rendah

(BBLR) menjadi <

5% pada tahun

2021

3 cakupan ibu hamil mendapatkan

pelayanan K4

98%

4 Meningkatnya

persalinan di

fasilitas kesehatan

menjadi 100%

pada 2021

4 Persentase puskesmas yang

melakukan orientasi program

perencanaan persalinan dan

pencegahan komplikasi (P4K)

100%

5 Persentase Ibu Hamil Mendapatkan

Pelayanan Antenatal Sesuai Standar

100%

Perjanjian Kinerja

38

6 Persentase Ibu Bersalin dan Nifas

Mendapatkan Pelayanan

100%

7 Persalinan dan Nifas Sesuai Standar di

Puskesmas dan Jaringannya

100%

8 Cakupan ibu hamil dengan komplikasi

tertangani

80%

9 persentase persalinan di fasilitas

kesehatan

100%

10 Cakupan pelayanan ibu nifas (KF1) 98%

11 Cakupan pelayanan ibu nifas Ke 3

(KF3)

98%

12 Menurunkan angka kematian ibu

melahirkan

100/100.000

KH

13 Persentase Bayi Baru Lahir

Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Sesuai Standar

100%

14 Persentase bayi dengan BBLR <5%

15 Cakupan kunjungan neonatus pertama

kali (KN1)

100%

Perjanjian Kinerja

39

16 Cakupan kunjungan neonatus lengkap

(KN3)

98%

17 Cakupan Neonatal dengan komplikasi

ditangani

80%

18 Cakupan pelayanan bayi 92%

65.9

19 Menurunkan angka kematian bayi 15/1000 KH

20 Persentase KB Aktif 70%

21 Cakupan pelayanan balita 80%

94.2

22 Persentase Usia Bawah Lima Tahun

(Balita) Mendapatkan Pelayanan

Kesehatan Sesuai Standar

100%

23 cakupan kunjungan balita 91%

24 Persentase puskesmas mampu

melaksanakan penanganan KTA

(kekerasan terhadap anak)

100%

25 Persentase puskesmas

menyelenggarakan kelas ibu balita

100%

Perjanjian Kinerja

40

26 persentase anak balita di SDIDTK

(Stimulasi deteksi intervensi dini

tumbuh kembang)

92%

27 Persentase puskesmas melaksanakan

manjemen terpadu balita sakit (MTBS

dan Manajemen terpadu balita muda

(MTBM)

100%

28 Menurunkan angka kematian Balita 15/1000 KH

29 Persentase lansia memperoleh

pelayanan kesehatan

72%

584.3

30 Persentase puskesmas ramah lansia 100%

82.7

31 Persentase Usia 60 tahun Keatas

Mendapatkan Skrining

Kesehatan Sesuai Standar

100%

1 Mengatasi

masalah gizi di

masyarakat

terutama pada

kelompok rentan

1 100 % Balita Gizi

buruk

mendapatkan

perawatan

1 Persentase balita

gizi buruk

mendapat

perawatan

Cakupan balita gizi buruk mendapat

perawatan

100%

158.9

Perjanjian Kinerja

41

2 Menurunkan

prevalensi Balita

Gizi kurang dan

gizi buruk menjadi

4% pada 2021

2 Menurunkan

prevalensi Balita

Gizi kurang dan

gizi buruk

Prevalensi balita gizi kurang dan gizi

buruk

8%

3 Meningkatnya

status gizi ibu

hamil dan balita

3 Meningkatnya

status gizi balita

dan bumil KEK

Persentase bumil mendapat tablet

tambah darah (TTD)

99%

Persentase ibu hamil dengan kurang

energi kronik (KEK) mendapat

makanan tambahan (PMT)

50%

Persentase balita kurus yang

mendapat makanan tambahan

75%

4 Persentase bayi

usia 0-6 bulan

mendapatkan ASI

Ekslusif

Persentase bayi usia 0-6 bulan

mendapatkan ASI Ekslusif

42%

68.6

Persentase balita usia 6-59 bulan

mendapat kapsul Vit A

99%

Persentase bayi baru lahir

mendapatkan inisiasi menyusu dini

(IMD)

41%

Perjanjian Kinerja

42

persentase puskesmas melaksanakan

surveilans gizi

100%

26.3

Persentase balita ditimbang berat

badannya di posyandu

83%

1 Meningkatnya

promosi

kesehatan dan

peran serta

masyarakat

dalam

pembangunan

kesehatan

1 Meningkatnya

persentase

posyandu aktif

75% pada tahun

2020

1 Meningkatnya

Persentase

pengobat

tradisional

memenuhi syarat

1 Persentase pengobat tradisional

memenuhi syarat

55%

81.6

2 Persentase Desa/Kel dengan TOGA

memenuhi syarat

60%

2 meningkatnya

promosi kesehatan

di SD, Puskesmas

dan Puskesmas

pembantu

meningkatnya

promosi

kesehatan di SD,

Puskesmas dan

Puskesmas

pembantu

1 Persentase Satuan Pendidikan Dasar

mendapatkan Promosi Kesehatan

100%

2,599.8

2 Persentase Puskesmas dan

Puskesmas Pembantu Melaksanakan

Promosi Kesehatan

100%

3 Persentase Promosi untuk

Pemberdayaan Masyarakat di Bidang

Kesehatan

100%

Perjanjian Kinerja

43

3 Meningkatnya

Persentase rumah

tangga yang

melaksanakan

perilaku hidup

bersih dan sehat

(PHBS) menjadi

85% ditahun 2021

1 Meningkatnya

Persentase rumah

tangga yang

melaksanakan

perilaku hidup

bersih dan sehat

(PHBS)

1 Persentase rumah tangga yang

melaksanakan perilaku hidup bersih

dan sehat (PHBS)

79%

287.8

2 Persentase desa siaga aktif 100%

3 Persentase posyandu aktif 65%

4 Persentase siswa

SD dan Remaja

(15-19 tahun)

Mendapatkan

Skrining

Kesehatan Sesuai

Standar 100%

pada 2020

1 Persentase Siswa

Satuan

Pendidikan Dasar

Mendapatkan

Skrining

Kesehatan Sesuai

Standar

1 Persentase Siswa Satuan Pendidikan

Dasar Mendapatkan Skrining

Kesehatan Sesuai Standar

100%

2 Persentase Usia 15 – 19 tahun

Mendapatkan Skrining Kesehatan

Sesuai Standar 100%

3 Persentase Puskesmas yang

melaksanakan kesehatan kerja 10%

4 Persentase Puskesmas yang

melaksanakan kesehatan olahraga 10%

1 Menurunkan

angka kesakitan

dan kematian

akibat penyakit

menular dan

1 Menurunkan

Incidence rate

penyakit DBD

menjadi

195/100.000

1 Menurunnya

angka kematian

dan kesakitan

akibat penyakit

bersumber

1 Incidence rate penyakit DBD 215/100000

pddk

1,834.1

2 CFR penyakit DBD < 1%

1,498.2

Perjanjian Kinerja

44

tidak menular

penduduk binatang 3 Persentase kasus gigitan hewan

penular rabies mendapatkan

penanganan

80

710.1

2 Menurunkan

prevalensi

HIV/AIDS menjadi

<5%

2 menurunnya

angka kematian

dan kesakitan

akibat penyakit

menular langsung

1 Prevalensi HIV /AIDS <0, 5

1,919.2

2 Persentase angka kasus HIV yang

diobati

47%

897.7

3 Persentase Terduga HIV dan AIDS

Mendapatkan Pemeriksaan HIV-AIDS

Sesuai Standar

100%

4 Angka kesembuhan penderita TB 75%

5 Persentase terduga Tuberkulosis

Mendapatkan Pemeriksaan

Tuberkulosis Sesuai Standar

100%

451.1

3 Meningkatnya

kewaspadaan dan

penanggulangan

wabah

1 Meningkatnya

kewaspadaan dan

penanggulangan

wabah

3 Persentase Respons Verifikasi

terhadap SKDR dalam Waktu Kurang

dari 24 Jam

100%

131.3

4 Persentase Desa/kelurahan mengalami

KLB ditangani < 24 jam

100%

4

1 Meningkatnya

upaya pencegahan

dan deteksi dini

1 JUMLAH desa/kelurahan yang

melaksanakan pos pembinaan terpadu

(Pos Bindu) PTM

17 DESA/KEL

Perjanjian Kinerja

45

penyakit tidak

menular

2 Jumlah puskesmas yang melayani

konseling berhenti merokok

6 Pusk

418.3

3 Persentase Usia 20 – 59 Tahun

Mendapatkan Skrining Kesehatan dan

Pelayanan Kesehatan Reproduksi Sesuai

Standar

100%

615.6

4 jumlah wanita usia 30-50 tahun dilakukan

deteksi dini kanker serviks 1600 orang

5 Persentase puskesmas melaksanakan

pelayanan PKPR (Pelayanan kesehatan

peduli remaja)

100%

6 Jumlah sekolah mendapatkan pembinaan

penanggulangan kanker terpadu paripurna

(PKTP

15 sekolah

5 Meningkatnya bayi

mendapatkan

imunisasi dasar

lengkap menjadi

100%

1 Meningkatnya

persentase bayi

mendapatkan

imunisasi dasar

lengkap

1 Persentase bayi usia 0-11 bulan yang

mendapat imunisasi dasar lengkap

100%

3,173.4

2 Persentase desa yang mencapai

universal child imunisation (UCI)

100%

2 Meningkatnya

kesadaran

masyarakat untuk

hidup bersih dan

1 Persentase

desa/kelurahan

STBM 80% pada

tahun 2020

1 Meningkatnya

kualitas

lingkungan

1 Persentase tempat-tempat umum

memenuhi syarat kesehatan

95%

1,131.3

Perjanjian Kinerja

46

sehat

2 Persentase puskesmas melaksanakan

pengelolaan limbah medis

100%

3 persentase desa/kel yang ODF/stop

buang air besar sembarangan

80%

4 Persentase desa/kel STBM 75%

5 Persentase cholinesterase darah

masyarakat yang berpotensi terpapar

pestisida memenuhi syarat

100%

6 Persentase tempat pengelolaan

pestidida memenuhi syarat

100%

7 Cakupan pengendalian vektor lalat di

TPS

100%

2 Meningkatnya

akses masyarakat

terhadap sanitasi

dasar

1 Persentase penduduk dengan akses

sanitasi dasar yang memenuhi syarat

75%

2 Persentase rumah sehat 98%

3 Persentase sumber air minum

memenuhi syarat kesehatan

62%

2 Persentase tempat

pengelolaan

makanan

1 Persentase tempat

pengelolaan

makanan

1 Persentase hasil produksi Rumah

Tangga tidak mengandung bahan

berbahaya

100%

27.4

Perjanjian Kinerja

47

memenuhi syarat

kesehatan

memenuhi syarat

kesehatan

2 Persentase tempat pengelolaan

makanan memenuhi syarat kesehatan

25%

80.5

3 Seluruh

Desa/kelurahan di

Kota Denpasar

menyelenggarakan

tatanan kawasan

sehat

Persentase

desa/kel yang

menyelenggarakan

tatanan kawasan

sehat

1 Persentase desa/kel yang

menyelenggarakan tatanan kawasan

sehat

100%

578.8

2 Jumlah Desa/kelurahan yang

mengikuti lomba kebersihan dan PSN

Tingkat Kota Denpasar

4 desa/kel di

4 kec

103.7

Perjanjian Kinerja

48

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar dilakukan

berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021 serta dokumen

perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2016. Pengukuran

tingkat capaian kinerja dimaksud,dilakukan dengan cara membandingkan antara

Target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan

realisasinya.Dasar hukum yang dipergunakan dalam penilaian adalah

berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Dalam

peraturan ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian

kinerja organisasi pemerintah. Akan tetapi untuk menggambarkan skala nilai

peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010, yaitu sebagai berikut:

digunakan skala ordinal sbb :

a. > 90 % Sangat Tinggi (sangat berhasil)

b. 75% s/d 90% Tinggi (berhasil)

c. 65% s/d 75% Sedang (cukup berhasil)

BAB

III

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Perjanjian Kinerja

49

d. 50% s/d 65% Rendah (kurang Berhasil

e. < 50 % Sangat Rendah (tidak berhasil)

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2016

SASARAN Target Realisasi Kinerja

URAIAN INDIKATOR 2016 2016 2016

1 Terwujudnya

pengadaan

peningkatan,

pemeliharaan

sarana dan

prasarana di dikes

puskesmas dan

jaringannya

1 Penyediaan jasa

komunikasi,sumber daya air dan

listrik dan alat tulis kantor

100% 100% 100%

2 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor, kendaraan dinas,

dan perlengkapan gedung kantor

100% 100% 100%

3 Terpenuhinya sarana dan

prasarana puskesmas

100% 100% 100%

4 Terpenuhinya mobil puskesmas

keliling

6 bh 6 bh 100%

5 Pembangunan puskesmas rawat

inap terakreditasi

0 0 0

1 Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas Sumber

Daya Manusia

Kesehatan

6 Pelaksanaan kursus

singkat/pelatihan

7 kali 7 kali 100

7 Terpenuhinya usulan tenaga

medis dan paramedis untuk

ditugaskan di puskesmas

pembantu, puskesmas dan

puskesmas rawat inap

60% 60% 100%

1 Tersedianya

dokumen

perencanaan,

pelaporan dan

evaluasi

8 Persentase penyelesaian

dokumen perencanaan pelaporan

dan evaluasi tepat waktu

100% 100% 100%

1 Meningkatnya

mutu pelayanan

9 Persentase puskesmas

terakreditasi

2 2 100%

Perjanjian Kinerja

50

kesehatan

standarisasi dan

akreditasi

10 Persentase puskesmas dengan

nilai Indeks Kepuasan Konsumen

(IKM) > 80

100% 100% 100%

11 Puskesmas berprestasi 1 Pusk 1 Pusk 100%

12 Tenaga kesehatan teladan 4 Nakes 4 nakes 100%

13 Persentase penduduk ditemukan

katarak dilaksanakan operasi

katarak

100% 100% 100%

14 Persentase penduduk dengan

gangguan jiwa dirujuk

100% 100% 100%

15 Persentase tenaga dan sarana

kesehatan dibina

100% 100% 100%

1 Ketersediaan obat

dan alat kesehatan

di puskesmas

16 Persentase ketersediaan obat di

puskesmas

91% 90% 99%

2 Persentase

penggunaan obat

rasional (POR) di

Puskesmas

17 Persentase penggunaan obat

rasional (POR) di Puskesmas

100% 100% 100%

18 Terpenuhinya kebutuhan alat -

alat kesehatan untuk pelayanan

kesehatan dasar di pusk

100% 100% 100%

1 Pelayanan

Kesehatan

Penduduk miskin

19 Terlayaninya penduduk miskin

melalui JKBM dan JKN

100% 100% 100%

Persentase

peserta BPJK yang

terlayani di

Fasilitas kesehatan

tingkat pertama

(Puskesmas)

20 Persentase peserta BPJK yang

terlayani di Fasilitas kesehatan

tingkat pertama (Puskesmas)

100% 100% 100%

21 Persentase kepesertaan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN)

50% 50% 100%

1 Meningkatnya

akses dan kualitas

pelayanan

22 Persentase puskesmas yang

melaksanakan kelas ibu hamil

100% 100% 100%

Perjanjian Kinerja

51

kesehatan bagi

ibu, bayi, anak

remaja dan lansia

23 cakupan ibu hamil mendapatkan

pelayanan K1

100% 101% 101%

24 cakupan ibu hamil mendapatkan

pelayanan K4

98% 99% 101%

25 Persentase puskesmas yang

melakukan orientasi program

perencanaan persalinan dan

pencegahan komplikasi (P4K)

100% 100% 100%

26 Persentase Ibu Hamil

Mendapatkan Pelayanan

Antenatal Sesuai Standar

100% 99% 99%

27 Persentase Ibu Bersalin dan Nifas

Mendapatkan Pelayanan

100% 99% 99%

28 Persalinan dan Nifas Sesuai

Standar di Puskesmas dan

Jaringannya

100% 101% 101%

29 Cakupan ibu hamil dengan

komplikasi tertangani

80% 80% 100%

30 persentase persalinan di fasilitas

kesehatan

100% 101% 101%

31 Cakupan pelayanan ibu nifas

(KF1)

98% 101% 100%

32 Cakupan pelayanan ibu nifas Ke 3

(KF3)

98% 99% 110%

33 Menurunkan angka kematian ibu

melahirkan

100/100.000

KH

48/100.000

KH

100%

34 Persentase Bayi Baru Lahir

Mendapatkan Pelayanan

Kesehatan Sesuai Standar

100% 95% 95%

35 Persentase bayi dengan BBLR <5% 1.6% 100%

Perjanjian Kinerja

52

36 Cakupan kunjungan neonatus

pertama kali (KN1)

100% 95% 95%

37 Cakupan kunjungan neonatus

lengkap (KN3)

98% 95% 95%

38 Cakupan Neonatal dengan

komplikasi ditangani

80% 77% 90%

39 Cakupan pelayanan bayi 92% 89% 90%

40 Menurunkan angka kematian bayi 15/1000 KH 1/1000 KH 100%

41 Persentase KB Aktif 70% 77,7% 100%

42 Cakupan pelayanan balita 80% 89% 110%

43 Persentase Usia Bawah Lima

Tahun (Balita) Mendapatkan

Pelayanan Kesehatan Sesuai

Standar

100% 89% 90%

44 cakupan kunjungan balita 91% 89% 98%

45 Persentase puskesmas mampu

melaksanakan penanganan KTA

(kekerasan terhadap anak)

100% 100% 100%

46 Persentase puskesmas

menyelenggarakan kelas ibu

balita

100% 100% 100%

47 persentase anak balita di SDIDTK

(Stimulasi deteksi intervensi dini

tumbuh kembang)

92% 90% 99%

48 Persentase puskesmas

melaksanakan manjemen terpadu

balita sakit (MTBS dan

Manajemen terpadu balita muda

(MTBM)

100% 100% 100%

49 Menurunkan angka kematian

Balita

15/1000 KH 1/1000 KH 100

Perjanjian Kinerja

53

50 Persentase lansia memperoleh

pelayanan kesehatan

72% 70% 98%

51 Persentase puskesmas ramah

lansia 100% 100% 100%

52 Persentase Usia 60 tahun Keatas

Mendapatkan Skrining

Kesehatan Sesuai Standar

100% 100% 100%

1 Persentase balita

gizi buruk

mendapat

perawatan

53 Cakupan balita gizi buruk

mendapat perawatan

100% 100% 100%

2 Menurunkan

31,60prevalensi

Balita Gizi kurang

dan gizi buruk

54 Prevalensi balita gizi kurang dan

gizi buruk

8% 0.15% 100%

3 Meningkatnya

status gizi balita

dan bumil KEK

55 Persentase bumil mendapat

tablet tambah darah (TTD)

99% 99% 100%

56 Persentase ibu hamil dengan

kurang energi kronik (KEK)

mendapat makanan tambahan

(PMT)

50% 15,8% 31,6%

57 Persentase balita kurus yang

mendapat makanan tambahan

75% 100% 100%

4 Persentase bayi

usia 0-6 bulan

mendapatkan ASI

Ekslusif

58 Persentase bayi usia 0-6 bulan

mendapatkan ASI Ekslusif

42% 43% 100%

59 Persentase balita usia 6-59 bulan

mendapat kapsul Vit A

99% 94% 98%

60 Persentase bayi baru lahir

mendapatkan inisiasi menyusu

dini (IMD)

41% 36,78% 89,71

61 persentase puskesmas

melaksanakan surveilans gizi

100% 100% 100%

Perjanjian Kinerja

54

62 Persentase balita ditimbang berat

badannya di posyandu

83% 84% 100%

1 Meningkatnya

Persentase

pengobat

tradisional

memenuhi syarat

63 Persentase pengobat tradisional

memenuhi syarat

55% 100% 100%

64 Persentase Desa/Kel dengan

TOGA memenuhi syarat

60% 100% 100%

meningkatnya

promosi

kesehatan di SD,

Puskesmas dan

Puskesmas

pembantu

65 Persentase Satuan Pendidikan

Dasar mendapatkan Promosi

Kesehatan

100% 100% 100%

66 Persentase Puskesmas dan

Puskesmas Pembantu

Melaksanakan Promosi

Kesehatan

100% 100% 100%

67 Persentase Promosi untuk

Pemberdayaan Masyarakat di

Bidang Kesehatan

100% 100% 100%

1 Meningkatnya

Persentase rumah

tangga yang

melaksanakan

perilaku hidup

bersih dan sehat

(PHBS)

68 Persentase rumah tangga yang

melaksanakan perilaku hidup

bersih dan sehat (PHBS)

79% 83% 110%

69 Persentase desa siaga aktif 100% 100% 100%

70 Persentase posyandu aktif 65% 54% 80%

Perjanjian Kinerja

55

1 Persentase Siswa

Satuan

Pendidikan Dasar

Mendapatkan

Skrining

Kesehatan Sesuai

Standar

71 Persentase Siswa Satuan

Pendidikan Dasar Mendapatkan

Skrining Kesehatan Sesuai

Standar

100% 100% 100%

72 Persentase Usia 15 – 19 tahun

Mendapatkan Skrining

Kesehatan Sesuai Standar

100%

73

Persentase Puskesmas yang

melaksanakan kesehatan kerja 10% 100% 100%

74 Persentase Puskesmas yang

melaksanakan kesehatan

olahraga

10% 100% 100%

1

Menurunnya

angka kematian

dan kesakitan

akibat penyakit

bersumber

binatang

75 Incidence rate penyakit DBD 215/100000

pddk

317/100000

pddk

60%

76 CFR penyakit DBD < 1% 0,6 100%

77 Persentase kasus gigitan hewan

penular rabies mendapatkan

penanganan

80 100 100

2 menurunnya

angka kematian

dan kesakitan

akibat penyakit

menular langsung

78 Prevalensi HIV /AIDS < 5 <5% 100

79 Persentase angka kasus HIV yang

diobati

47% 74.36% 100

80 Persentase Terduga HIV dan AIDS

Mendapatkan Pemeriksaan HIV-

AIDS Sesuai Standar

100% 100% 100%

81 Angka kesembuhan penderita TB 75% 75% 100%

Perjanjian Kinerja

56

82 Persentase terduga Tuberkulosis

Mendapatkan Pemeriksaan

Tuberkulosis Sesuai Standar 100% 100% 100%

1 Meningkatnya

kewaspadaan dan

penanggulangan

wabah

83 Persentase Respons Verifikasi

terhadap SKDR dalam Waktu

Kurang dari 24 Jam

100% 100% 100%

84 Persentase Desa/kelurahan

mengalami KLB ditangani < 24

jam

100% 100% 100%

1 Meningkatnya

upaya pencegahan

dan deteksi dini

penyakit tidak

menular

85 JUMLAH desa/kelurahan yang

melaksanakan pos pembinaan

terpadu (Pos Bindu) PTM

17 DESA/KEL 50 desa/kel 100%

86 Jumlah puskesmas yang melayani

konseling berhenti merokok

6 Pusk 4 Pusk 80%

87 Persentase Usia 20 – 59 Tahun

Mendapatkan Skrining Kesehatan dan

Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Sesuai Standar

100% 100%

100%

88 jumlah wanita usia 30-50 tahun

dilakukan deteksi dini kanker serviks

1600 orang 1607

ORANG

100%

89 Persentase puskesmas melaksanakan

pelayanan PKPR (Pelayanan

kesehatan peduli remaja)

100% 100% 100%

90 Jumlah sekolah mendapatkan

pembinaan penanggulangan kanker

terpadu paripurna (PKTP

15 sekolah 15 sekolah 100%

1 Meningkatnya

persentase bayi

mendapatkan

imunisasi dasar

lengkap

91 Persentase bayi usia 0-11 bulan

yang mendapat imunisasi dasar

lengkap

100% 100% 100%

92 Persentase desa yang mencapai

universal child imunisation (UCI)

100% 100% 100%

Perjanjian Kinerja

57

1 Meningkatnya

kualitas

lingkungan

93 Persentase tempat-tempat umum

memenuhi syarat kesehatan

95% 96% 100%

94 Persentase puskesmas

melaksanakan pengelolaan

limbah medis

100% 100% 100%

95 persentase desa/kel yang

ODF/stop buang air besar

sembarangan

80% 69% 90%

96 Persentase desa/kel STBM 75% 23% 30%

97 Persentase cholinesterase darah

masyarakat yang berpotensi

terpapar pestisida memenuhi

syarat

100% 100% 100%

98 Persentase tempat pengelolaan

pestidida memenuhi syarat

100% 100% 100%

99 Cakupan pengendalian vektor

lalat di TPS

100% 100% 100%

2 Meningkatnya

akses masyarakat

terhadap sanitasi

dasar

100 Persentase penduduk dengan

akses sanitasi dasar yang

memenuhi syarat

75% 77% 100%

101 Persentase rumah sehat

98% 98,55% 100%

Perjanjian Kinerja

58

32 Persentase sumber air minum

memenuhi syarat kesehatan

62% 77,5% 100%

1 Persentase tempat

pengelolaan

makanan

memenuhi syarat

kesehatan

103 Persentase hasil produksi Rumah

Tangga tidak mengandung bahan

berbahaya

100% 100% 100%

104 Persentase tempat pengelolaan

makanan memenuhi syarat

kesehatan

25% 25,23% 100%

Persentase

desa/kel yang

menyelenggarakan

tatanan kawasan

sehat

105 Persentase desa/kel yang

menyelenggarakan tatanan

kawasan sehat

100% 100% 100%

106 Jumlah Desa/kelurahan yang

mengikuti lomba kebersihan dan

PSN Tingkat Kota Denpasar

4 desa/kel di

4 kec

4 desa/kel

di 4 kec

100%

Dari 106 indikator yang ditetapkan pada perjanjian kinerja seluruhnya

sudah dapat dilaksanakan oleh dinas kesehatan Kota Denpasar beserta

jajarannya dengan nilai kinerja sangat baik.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran

strategis

Perjanjian Kinerja

59

3.2.1 Hasil Pencapaian sasaran I

3.2.1 Sasaran 1: Pengadaan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan

prasarana di dinas dan puskesmas

Ada 5 indikator yang ditetapkan untuk mencapai sasaran Pengadaan,

peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasarana di dinas dan puskesmas dan

seluruhnya sudah mencapai target yang ditetapkan.

3.2.2 sasaran 2: Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya

aparatur

Ada 2 indikator yang ditetapkan pasa sasaran strategis ini dan seluruhnya

sudah mencapai target yang diperjanjikan

3.2.3 Sasaran 3 Tersedianya dokumen perencanaan, pelaporan dan

evaluasi, dengan 1 indikator sasaran dan sudah mencapai target

3.2.4 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, Untuk mengukur

keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis ini ditetapkan lima indikator

1. Tahun 2016 ditargetkan 2 puskesmas terakreditasi, realisasinya 4 puskesmas

sudah terakreditasi yaitu Puskesmas II Denpasar Barat terakreditasi paripurna,

Puskesmas IV Densel terakreditasi madya, Puskesmas III Denut terakreditasi

madya, Puskesmas I Denpasar Timur Terakreditasi Utama

2. Hasil survey kepuasan konsumen di 11 Puskesmas se Kota Denpasar

menunjukkan nilai indeks kepuasan konsumen > 80% dicapai oleh seluruh

puskesmas

3. Untuk tahun 2016 Puskesmas yang maju berprestasi adalah Puskesmas II

Denpasar Barat Dengan memperoleh juara I di tingkat Nasioanal

4. Tenaga kesehatan yang mewakili Kota Denpasar dalam lomba tenaga teladan

tingkat provinsi :

Perjanjian Kinerja

60

- Tenaga gizi pusk I Denpasar Timur juara I tingkat Provinsi

- Tanaga dokter, kesehatan masyarakat dan bidan berhasil memperoleh juara II

tingkat provinsi

3.2.5 Persentase ketersediaan obat dan alkes di Puskesmas. Untuk

sasaran strategis ini disepakati 3 indikator yang seluruhnya sudah mencapai

target yang ditetapkan dengan kinerja baik.

3.2.6 Pelayanan kesehatan penduduk miskin, Ada 2 indikator pada sasaran

meningkatkan upaya kesehatan dasar dan rujukan yaitu cakupan pelayanan

kesehatan dasar masyarakat miskin dan cakupan penduduk dengan gangguan

jiwa dirujuk. Masyarakat miskin yang ada di Kota Denpasar berjumlah 69.165

jiwa, seluruhnya (100%) sudah tercakup dalam Jaminan Kesehatan nasional

sebagai Penerima bantuan iuran (PBI) APBN. Seluruh masyarakat miskin yang

memerlukan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sudah dilayani di

puskesmas.

Faktor pendukung pencapaian sasaran ini adalah:

1. Adanya dukungan kebijakan anggaran yang cukup untuk menjamin

kesehatan penduduk miskin di wilayah kota Denpasar

2. Adanya kemudahan masyarakat untuk mengaskes fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat primer

3.2.7 Persentase peserta BPJS dilayani di fasilitas kesehatan tingkat

pertama (FKTP). Untuk sasaran strategis ini ditetapkan 2 indikator. Seluruh

peserta BPJS yang memerlukan pelayanan kesehatan di FKTP sudah terlayani.

Kepesertaan JKN ditargetkan 50% ditahun 2016 realisasinya sudah mencapai

58% yang terdiri dari Penerima bantuan iuran (PBI) APBN sebanyak 69.165

orang, Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 293.552 orang, Pekerja bukan

penerima upah sebanyak 139.167 orang dan bukan pekerja (BP) sebanyak

25.787 orang.

3.2.8 Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan

kesehatan yang bermutu bagi ibu dan anak

Perjanjian Kinerja

61

Ada tiga puluh satu indikator yang ditetapkan untuk mencapai sasaran

strategis Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan

yang bermutu bagi ibu dan anak, seluruh indikator pada sasaran strategis ini

sudah berhasil dengan baik (seluruh indikator capaiannya kinerjanya diatas

90%). Beberapa indikator yang merupakan indikator derajat kesehatan

masyarakat Kota Denpasar diantaranya

a. Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu ( AKI ) berguna untuk menggambarkan tingkat

kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan

lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, dan

pelayanan kesehatan waktu melahirkan.

59.7

21.8 16.1

56 54

0

20

40

60

2012 2013 2014 2015 2016

AKI Per 100.000 KH

Grafik 3.1 AKI Kota Denpasar Tahun 2012-2016

Pada grafik diatas terlihat dalam tiga tahun terakhir angka kematian ibu di

Kota Denpasar cenderung berfluktuasi cukup besar. Pada tahun 2013 dan 2014

AKI di Kota Denpasar sudah dapat ditekan namun meningkat kembali secara

signifikan pada tahun 2015 dan 2016

Angka Kematian Ibu Maternal di Kota Denpasar tahun 2016 (54 per

100.000 KH) sudah lebih rendah dari target Rentsra Dinas Kesehatan Kota

Denpasar tahun 2016 (100 per 100.000 KH). Jika dibandingkan dengan target

Perjanjian Kinerja

62

Nasional (125 per 100.000 KH) maupun target tingkat Propinsi Bali (100 per

100.000 KH), maka AKI per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Denpasar berada

jauh di bawah target yang telah ditetapkan.

Selama tahun 2016 di Kota Denpasar terjadi 7 kematian ibu yang terdiri

dari 5 kematian ibu hamil dan dan 2 orang ibu nifas. Upaya yang sudah

dilakukan selain rutin melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) untuk

mengetahui akar permasalahan penyebab kematian. Kegiatan lain juga sudah

dilaksanakan pembelajaran kasus yang mengakibatkan kematian ibu tersebut.

Strategi kedepannya yang akan diambil untuk mengatasi tingginya angka

kematian ibu adalah dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program agar

ikut bersama – sama memantau ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu pada masa

setelah melahirkan (Nifas) dengan gerakan sayang ibu. Melalui upaya – upaya

ini di harapkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi di Kota

Denpasar dapat di tekan.

b. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah Jumlah kematian penduduk yang

berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu

disuatu daerah. AKB merupakan indikator yang sangat berguna untuk

mengetahui status kesehatan anak khususnya bayi dan dapat mencerminkan

tingkat kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan secara umum, status

kesehatan penduduk secara keseluruhan serta tingkat perkembangan sosial

ekonomi masyarakat. AKB merupakan salah satu indikator yang sensitive

terhadap ketersediaan, pemanfaatan dan kwalitas pelayanan perinantal. AKB

juga mempunyai asosiasi dengan GNP (Gross National Product) perkapita :

pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, pelendidikan ibu dan keadaan

gizi keluarga.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir

dapat juga di gambarkan seperti pada grafik di bawah ini.

Perjanjian Kinerja

63

0.7

0.50.6 0.56

1

0

0.5

1

2012 2013 2014 2015 2016

AKB

Grafik 3.2 Angka Kematian Bayi tahun 2012-2016

Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Dps

Data pada grafik di atas menunjukkan bahwa Angka Kematian Bayi (AKB)

di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi, dan

meningkat di tahun 2016 namun masih dibawa target renstra dinas kesehatan

kota Denpasar 2016-2021.

Pada tahun 2016 terjadi 14 kematian bayi dari 14.689 lahir hidup.

Kematian Bayi umumnya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingkat

kesakitan dan status gizi, kesehatan ibu waktu hamil dan proses penanganan

persalinan. Gangguan perinatal merupakan salah satu dari sekian faktor yang

mempengaruhi kondisi kesehatan ibu selama hamil yang mempengaruhi

perkembangan fungsi dan organ janin.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencegah kematian pada bayi

meliputi imunisasi TT pada ibu hamil, persalinan yang bersih, perawatan mata,

ASI dini dan eksklusif dan pemberian antibiotika untuk penyebab kematian

Perjanjian Kinerja

64

karena infeksi. Kemudian untuk penyebab kematian karena asfiksia dan trauma

kelahiran dilakukan upaya berupa resusitasi dan penghangatan. Sedangkan

untuk mencegah kematian bayi karena kelainan kongenital dilakukan upaya

yang meliputi terapi spilis bagi WUS penderita spilis dan suplementasi Folat pada

ibu hamil. Dari segi promosi kesehatan, telah dilaksanakan Penyuluhan

kesehatan kepada remaja putri dan peningkatan pengetahuan kader.

Lebih dari 90% kematian bayi di Kota Denpasar pada tahun 2016 terjadi

pada usia kurang dari 28 hari dan 50% lebih kematian disebabkan oleh BBLR.

Hal ini mengindikasikan kesehatan ibu pada saat hamil sangat berperan dalam

perkembangan kesehatan janin.

Kematian bayi di Kota Denpasar lebih banyak terjadi pada bayi laki-laki

(1,7 /1000 KH) dibandingkan bayi perempuan (0,1/1000 KH).

Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar untuk tahun 2016 sudah di bawah

target yang ditetapkanpada Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar untuk

tahun 2016 (15/1000KH). Bila kita bandingkan dengan realisasi tahun 2015 (0,6

per 1000 KH) maka angka kematian bayi tahun 2016 mengalami sedikit

peningkatan.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar mencantumkan target kematian

bayi 15 per 1000 kelahiran hidup untuk tahun 2016, sedangkan Angka

Kematian Bayi di Kota Denpasar sudah dibawah target dan ini menunjukan

bahwa pelayanan kesehatan bagi bayi di Kota Denpasar sudah cukup baik

karena petugas dan sarana kesehatan sudah menjangkau seluruh wilayah

desa/kelurahan yang ada di Kota Denpasar.

Perjanjian Kinerja

65

c. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan

Tahun 2016 seluruh persalinan sudah ditolong oleh tenaga kesehatan

yang memiliki kompetensi kebidanan

d. Cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas

Pelayanan kesehatan ibu nifas merupakan pelayanan kesehatan

sesuai standar yang diberikan pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca

persalinan oleh tenaga kesehatan. Pelayanan kunjungan nifas

didefinisikan sebagai kontak ibu nifas dengan tenaga kesehatan baik di

dalam gedung maupun di luar gedung fasilitas kesehatan (termasuk bidan

di desa/ polindes/ poskesdes) dan kunjungan rumah. Pelayanan

kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi: 1) pemeriksaan tekanan

darah, nadi, respirasi dan suhu; 2) pemeriksaan tinggi fundus uteri;

3) pemeriksaan lokhia dan pengeluaran pervagina lainnya; 4)

pemeriksaan payudara dan anjuran ASI Ekslusif 6 bulan; 5) pemberian

kapsul vitamin A 200.000 IU sebanyak dua kali; dan 6) pelayanan KB

pasca persalinan

Gambar 3.4

Cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kota Denpasar

Tahun 2012 sampai dengan 2016

Perjanjian Kinerja

66

98.6

99.1

98.8 98.8

99

98.3

98.4

98.5

98.6

98.7

98.8

98.9

99

99.1

2012 2013 2014 2015 2016

Cakupan pelayanan ibu nifas

Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar

Keberhasilan upaya kesehatan ibu nifas diukur melalui indikator

cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (cakupan Kf-3). Indikator ini

menilai kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan

kesehatan ibu nifas yang berkualitas sesuai standar.

Cakupan pelayanan ibu nifas pada tahun 2016 adalah sebesar

99% sedikit meningkat bila dibandingkan tahun 2015 (98,8%).

Sementara target cakupan kunjungan ibu nifas berdasarkan target

Renstra 2016-2021 adalah 98%. Jadi capaian pelayanan ibu nifas Kota

Denpasar sudah melampaui target yang ditetapkan.

Salah satu pelayanan yang diberikan saat pelayanan ibu nifas

adalah pemberian vitamin A. Persentase Ibu Nifas Yang Mendapatkan

Kapsul Vitamin A selama tahun 2016 sebesar 99,44%.

Gambar 3.5

Persentase Ibu Nifas Yang Mendapatkan Kapsul Vitamin A

Menurut Puskesmas Di Kota Denpasar Tahun 2016

Perjanjian Kinerja

67

88 90 92 94 96 98 100 102 104 106

Pusk I Den Ut

Pusk III Den Ut

Pusk I Den Tim

Pusk II Den Sel

Pusk IV Den Sel

Pusk II Den Bar

98

95

101

98.7

98.3

101

103

101

106

97

99.7

99

Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar

e. Persentase ibu hamil mendapat pelayanan K1 dan persentase ibu hamil

mendapatkan pelayanan K4

Pelayanan kesehatan ibu hamil (antenatal) adalah pelayanan

kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil oleh petugas kesehatan

sesuai dengan standar pelayanan kebidanan. Pelayanan antenatal yang

sesuai standar meliputi timbang berat badan, pengukuran tinggi badan,

tekanan darah, nilai status gizi (ukur lingkar lengan atas), tinggi fundus

uteri, menentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ),

skrining status imunisasi tetanus dan memberikan imunisasi Tetanus

Toksoid (TT) bila diperlukan, pemberian tablet zat besi minimal 90 tablet

selama kehamilan, test laboratorium (rutin dan khusus), tatalaksana

kasus, serta temu wicara (konseling), termasuk perencanaan persalinan

dan pencegahan komplikasi (P4K), serta KB Pasca persalinan.

Pelayanan antenatal disebut lengkap apabila dilakukan oleh tenaga

kesehatan serta memenuhi standar yang ditetapkan. Ditetapkan pula

bahwa distribusi frekuensi pelayanan antenatal adalah minimal 4 kali

selama kehamilan, dengan ketentuan waktu pemberian pelayanan yang

dianjurkan yaitu: minimal 1 kali pada triwulan pertama, 1 kali pada

Perjanjian Kinerja

68

triwulan kedua dan 2 kali pada triwulan ketiga. Standar waktu pelayanan

antenatal tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan kepada ibu

hamil, berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan dan penanganan

komplikasi.

Cakupan K1 menggambarkan besaran ibu hamil yang telah melakukan

kunjungan pertama ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan

pelayanan antenatal. Cakupan K4 menggambarkan besaran ibu hamil yang

mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali

kunjungan yaitu sekali pada trimester pertama, sekali pada trimester kedua dan

dua kali pada trimester ketiga.Angka ini dapat dimanfaatkan untuk melihat

kualitas pelayanan kesehatan pada ibu hamil.

Gambar dibawah ini memperlihatkan cakupan kunjungan K1 dan K4 pada

ibu hamil selama lima tahun terakhir :

Gambar 3.6

Cakupan K1 dan K4 Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016

Perjanjian Kinerja

69

100 100100.4

101

98.498.13 98.2

98

98.8

100.17

96

97

98

99

100

101

102

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

% Cakupan K1

% Cakupan K4

Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar

Kesenjangan antara cakupan K1 dan K4 menunjukkan angka droup

out K1-K4, dengan kata lain jika kesenjangan K1 dan K4 kecil maka

hampir semua ibu hamil yang melakukan kunjungan pertama pelayanan

antenatal meneruskan hingga kunjungan keempat pada triwulan 3,

sehingga kehamilannya dapat terus dipantau oleh petugas kesehatan.

Pada tahun 2016 kesenjangan antara K1 dan K4 sebesar 2,2% hal ini

berarti terdapat 2,2% ibu yang melakukan pemeriksaan kehamilan K1

pada trimester I, namun tidak melakukan pemeriksaan sampai K4.

Bila kita bandingkan dengan target renstra dikes kota Denpasar

2016-2021 maka cakupan K1 dan K4 di Kota Denpasar sudah melampaui

target yang ditetapkan.

Hasil Riskesdas 2007 menunjukkan 100% ibu hamil di Kota

Denpasar sudah memeriksakan kehamilannya, namun kelemahan

Riskesdas 2007 ini tidak ditanyakan lebih lanjut frekuensi pemeriksaan

dan pada trimester berapa pemeriksaan dilaksanakan. Beberapa faktor

yang diduga berpengaruh terhadap pemeriksaan kehamilan K4 adalah

tingkat pendidikan, jenis pekerjaan ibu, dan tingkat sosial ekonomi (Dep

Kes, 2009).

Perjanjian Kinerja

70

d. Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani

Komplikasi kebidanan adalah keadaan penyimpangan dari normal,

yang secara langsung menyebabkan kesakitan dan kematian ibu maupun

bayi. Komplikasi kebidanan antara lain ketuban pecah dini, perdarahan

per vagina, hipertensi dalam kehamilan (sistole > 140 mm Hg, diastole >

90 mmHg) dengan atau tanpa edema pre tibial, ancaman persalinan

premature, infeksi berat dalam kehamilan, distosia (persalinan macet,

persalinan tidak maju), dan infeksi masa nifas (Depkes, 2010).

Jumlah sasaran bumil risti/ komplikasi diperoleh dari proyeksi supas yaitu

sebesar 20% dari seluruh sasaran ibu hamil. Jumlah seluruh ibu hamil di Kota

Denpasar berdasarkan data proyeksi supas sebesar 16.855 orang, sehingga

jumlah bumil risti/komplikasinya diprediksi sebesar 3.371 orang. Selama periode

tahun 2016 ditemukan ibu hamil dengan komplikasi sebesar 2.426 orang dan

seluruhnya sudah ditangani. Namun bila hasil penanganan ibu hamil dengan

komplikasi ini dibandingkan dengan target berdasarkan hasil supas maka

pencapaian Kota di Denpasar baru sebesar 80%. Renstra Dikes Kota Denpasar

2016-2021 menetapkan 80% ibu hamil dengan risti/komplikasi di tahun 2016

harus tertangani. KInerja untuk indikator ini sudah mencapai target yang

ditetapkan

Gambar 3.7

Cakupan penanganan komplikasi kebidanan menurut Puskesmas

Di Kota Denpasar Tahun 2016

Perjanjian Kinerja

71

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Pusk I Den Ut

Pusk II Den Ut

Pusk III Den Ut

Pusk I Den Tim

Pusk II Den Tim

Pusk I Den Sel

Pusk II Den Sel

Pusk III Den Sel

Pusk IV Den Sel

Pusk I Den Bar

Pusk II Den Bar

Kota Denpasar

80.6

63.4

80.7

85.2

83.9

74.4

81.7

82.3

83

86

81.1

80

Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar

Untuk tahun 2016 seluruh puskesmas capaiannya sudah diatas 80% hanya

puskesmas II Denpasar Utara capaiannya masih di bawah 80%. Kedepannnya

perlu ditingkatkan upaya penemuan dini ibu hamil risti/komplikasi oleh

Puskesmas melalui system surveilans aktif sehingga Puskesmas tidak hanya

bersikap pasif menunggu pasien datang berkunjung.

e. Cakupan kunjungan bayi

Pelayanan kesehatan bayi adalah pelayanan kesehatan sesuai

standar oleh tenaga kesehatan (Dokter, Bidan, dan Perawat) minimal 4

kali dalam setahun, yaitu satu kali pada umur 29 hari-3 bulan, 1 kali pada

umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9 – 11

bulan.

Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemberian imunisasi

dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio1-4, dan campak), stimulasi deteksi

intervensi dini tumbuh kembang penilaian terhadap upaya peningkatan

akses bayi memperolah pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini

Perjanjian Kinerja

72

mungkin adanya kelainan atau penyakit, pemeliharaan kesehatan dan

pencegahan penyakit serta peningkatan kualitas hidup bayi.

Cakupan pelayanan kesehatan bayi di Kota Denpasar pada tahun

2016 sebesar 89,3% mengalami sedikit Peningkatan dari tahun 2015

(85%), sedangkan target pelayanan kesehatan bayi pada renstra Kota

Denpasar untuk tahun 2016 adalah 92%. Dengan demikian target

cakupan pelayanan kesehatan bayi di Kota Denpasar belum terpenuhi,

kedepannya perlu kerja keras semua pihak dalam meningkatkan cakupan

pelayanan kesehatan bayi di Kota Denpasar.

Gambar 3.8

Cakupan Pelayan Kesehatan bayi Di Kota Denpasar

Menurut Puskesmas Tahun 2016

91.4

99.9

83.1

90.1

87.2

83.4

82.2

93.1

82.7

90.5

91.4

89.3

0 20 40 60 80 100 120

Pusk I Den Ut

Pusk II Den Ut

Pusk III Den Ut

Pusk I Den Tim

Pusk II Den Tim

Pusk I Den Sel

Pusk II Den Sel

Pusk III Den Sel

Pusk IV Den Sel

Pusk I Den Bar

Pusk II Den bar

KOTA DENPASAR

Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar

Puskesmas dengan cakupan kunjungan bayi tertinggi adalah Puskesmas I

Denpasar Utara sedangkan terendah di Puskesmas II Denpasar Selatan.

Terpenuhinya target cakupan kunjungan bayi sangat dipengaruhi oleh

keaktifan posyandu tiap bulannya, peran kader dan partisipasi keluarga

untuk membawa bayi ke posyandu serta keaktifan tenaga puskesmas dalam

membina posyandu.

Perjanjian Kinerja

73

f. Cakupan peserta KB Aktif

Program keluarga berencana (KB) dilakukan dalam rangka mengatur

jumlah kelahiran atau menjarangkan kelahiran. Sasaran program KB adalah

Pasangan Usia Subur (PUS) yang lebih dititik beratkan pada kelompok Wanita

Usia Subur (WUS). Wanita usia subur adalah wanita yang berusia antara 15-49

tahun. Untuk mengatur jumlah kelahiran atau menjarangkan kelahiran wanita

usia subur atau pasangannya diprioritaskan untuk menggunakan alat

kontrasepsi.

Tingkat pencapaian pelayanan keluarga berencana dapat dilihat dari

cakupan peserta KB aktif (peserta KB yang sedang menggunakan alat/metode

kontrasepsi), cakupan peserta KB yang baru menggunakan alat/metode

kontrasepsi, tempat pelayanan KB dan jenis kontrasepsi yang digunakan

akseptor.

Gambar 3.9

Persentase KB Aktif dan KB Baru Menurut Puskesmas

Tahun 2016

81.4

71.2

80.275.1

81.9 82 82.8 85 85

71.774.9

77.9

13.4 11.9 10.7 10.7

3.1

11.1

2.7

23.329.9

23.9

5

11.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

KB Aktif

KB Baru

Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar

Perjanjian Kinerja

74

Jumlah PUS di Kota Denpasar tahun 2016 sebesar 81.124, dari jumlah ini

11,9,9 % merupakan peserta KB baru dan 77,9% merupakan peserta KB Aktif.

Rata-rata cakupan peserta KB aktif pada tahun 2016 adalah 77,9%, mengalami

sedikit penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (80,9%).

Target Renstra Kota Denpasar untuk persentase peserta KB aktif pada tahun

2016 adalah 70% sehingga capaian Kota Denpasar sudah memenuhi target.

Pada Tahun 2016, peserta KB aktif yang menggunakan metode

kontrasespi jangka panjang (MKJP) sebesar 51,8% dan peserta KB aktif yang

menggunakan non MKJP 48,2%.

Gambar 3.10

Persentase Peserta KB Aktif Menurut Alat/Metode Kontrasepsi

Tahun 2016

42.8

0.1

7.11.8

IUD 34,5

12.34.7

IUD

MOP

MOW

Implan

suntik

pil

kondom

Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar

Sebagian besar peserta KB Aktif adalah wanita (95,2%), hanya 4,7%

peserta KB aktif berjenis kelamin laki-laki. Terdapat kesenjangan yang tinggi

antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi penggunaan alat KB. Untuk itu

Perjanjian Kinerja

75

perlu adanya suatu upaya untuk meningkatkan partisipasi laki-laki terhadap

penggunaan metode/alat KB.

g. Angka Kematian Balita(AKABA)

AKABA adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan

meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun dan dinyatakan per 1000 kelahiran

hidup. Angka kematian balita dihitung dengan menjumlahkan kematian bayi

dengan kematian balita. Berdasarkan pedoman MDGs disebutkan bahwa nilai

normatif >140 tinggi, 71-140 tinggi, 20-40 sedang dan <20 rendah. AKABA

menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak-anak dan faktor-faktor

lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi,

penyakit infeksi dan kecelakaan. Angka Kematian Balita (AKABA) di Kota

Denpasar seperti pada grafik di bawah ini

Gambar 3.11

Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 KH

Di Kota Denpasar Th 2012 sampai dengan Th 2016

0.7 0.60.8

0.68

1.1

0

0.5

1

1.5

2012 2013 2014 2015 2016

AKABA/1000 KH

Perjanjian Kinerja

76

Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar Tahun 2016

Secara Nasional ditetapkan AKABA sebesar 40/1000 KH. Renstra Dinas

Kesehatan Kota Denpasar 2016-2021menetapkan target AKABA Kota Denpasar

sebesar 15/1000 KH. Pada tahun 2016 terdapat 16 kematian balita (14

kematian bayi dan 2 kematian anak balita). Angka kematian balita di Kota

Denpasar tergolong rendah (<20). Rendahnya angka kematian balita (AKABA) di

Kota Denpasar disebabkan karena baiknya gizi balita, rendahnya faktor risiko

yang mengakibatkan kematian bagi balita, perilaku orang tua dalam pemberian

gizi anak cukup baik serta peranan dari petugas kesehatan dalam memberikan

pelayanan kesehatan.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini adalah:

1. Akses ke fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Denpasar sangat mudah,

sudah tersedia Puskesmas yang melayani 24 jam dan fasilitas puskesmas

rawat inap

2. Tersedia buku KIA untuk ibu hamil yang merupakan penghubung bagi

semua tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada ibu hamil,

sehingga kemanapun ibu hamil memeriksakan kehamilan dan melahirkan

riwayat kesehatannya tetap bisa dipantau

3. Tersedianya pedoman rujukan kehamilan, persalinan dan bayi baru

lahirSedangkan Strategi pemecahan masalah yang telah dilaksanakan:

1. Meningkatkan promosi kesehatan

2. Meningkatkan kepesertaan KB

3. Melaksanakan penjaringan kasus anemia dan KEK pada remaja putrid

4. Mengoptimalkan peran lintas sector dalam mendukung program

kesehatan

3.2.8 Meningkatnya status gizi bayi, balita dan ibu hamil dengan 10

indikator sasaran.

Perjanjian Kinerja

77

a. Cakupan gizi buruk mendapatkan perawatan: 100% balita yang menderita

Gizi buruk sudah mendapatkan perawatan.

b. Persentase bumil mendapatkan tablet tambah darah

Pemberian Tablet Tambah Darah pada Ibu Hamil merupakan upaya untuk

menekan anemia pada ibu hamil. Selama ini upaya penanggulangan anemia gizi

difokuskan kepada sasaran ibu hamil dengan suplementasi tablet besi folat (200

mg feSO4 dan 0,25 mg asam folat) dengan memberikan setiap hari 1 tablet

selama minimal 90 hari berturut-turut. Cakupan pemberian tablet besi dalam

kurun waktu lima tahun terakhir terutama pada ibu hamil seperti pada grafik di

bawah ini :

Grafik 3.12

Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah Fe 1 & Fe 3 Di Kota Denpasar

Tahun 2012 s/d 2016

100 100 99.99100.4

101

98.09 98.13 98.23 97.99

98.6

96

97

98

99

100

101

102

2012 2013 2014 2015 2016Fe1

Fe3

Pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2016-2021 ditetapkan

target Fe1 dan Fe 3 sebesar 99%. Data pada grafik 4.9 di atas menunjukkan

bahwa cakupan Fe 1 dan Fe 3 pada tahun 2016 sudah melebihi target yang

telah ditetapkan pada renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar.

Perjanjian Kinerja

78

c. Persentase bayi usia 0 – 6 bulan mendapatkan ASI Ekslusif ditargetkan

sebesar 42% tahun 2016 sedangkan capainnya sebesar 43,9%

Pengaturan pemberian ASI ekslusif bertujuan untuk:

- Menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Ekslusif sejak

dilahirkan sampai berumur enam bulan, dengan memperhatikan

pertumbuhan dan perkembangannya.

- Memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Ekslusif

kepada bayinya

- Meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah

daerah dan pemerintah terhadap ASI Ekslusif (Kemenkes, 2015)

Kebijakan global (WHO dan Unicef) dan kebijakan nasional

merekomendasikan pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai umur 6 bulan,

kemudian diberikan makanan pendamping ASI (MP-ASI) sejak berumur 6 bulan

dan meneruskan pemberian ASI selama 2 tahun. ASI eksklusif adalah pemberian

ASI (Air Susu Ibu) saja pada bayi mulai dari lahir sampai berumur 6 bulan tanpa

diberi makanan tambahan apapun karena sampai umur tersebut kebutuhan zat

gizi bayi bisa dipenuhi dari ASI atau air susu ibu saja. Indonesia memiliki

komitmen untuk melaksanakan “Deklarasi Innocenti” tahun 1990 yang

menyatakan bahwa setiap Negara diharuskan memberikan perlindungan dan

dorongan kepada ibu, agar berhasil memberikan ASI secara ekslusif kepada

bayinya (Pedoman pengelolaan air susu ibu di tempat kerja, 2011).

ASI mengandung kolostrum yang kaya akan antibody karena

mengandung protein untuk daya tahan tubuh dan pembunuh kuman dalam

jumlah yang tinggi sehingga pemberian ASI Ekslusif dapat mengurangi resiko

kematian pada bayi.

Gambaran cakupan ASI Eksklusif berdasarkan Puskesmas di Kota

Denpasar tahun 2016 seperti pada grafik di bawah ini :

Perjanjian Kinerja

79

Gambar 3.13

Persentase cakupan ASI Ekslusif berdasarkan Puskesmas

Tahun 2016

33.8

71.6

66.1

39.2

71.6

45.4

33.9

41.5

38.2

42.1

41.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Pusk I Denbar

Pusk II Denbar

Pusk I Dentim

Pusk II Dentim

Pusk I Denut

Pusk II Denut

Pusk III Denut

Pusk I Densel

Pusk II Densel

Pusk III Densel

Pusk IV Densel

% ASI Ekslusif

Sumber: Seksi Gizi Bidang Bina Kesehatan Keluarga Dikes Kota Denpasar

Cakupan ASI Ekslusif terendah di Puskesmas I Denpasar Barat dan

Puskesmas III Denpasar Utara, perlu adanya berbagai upaya yang mampu

Perjanjian Kinerja

80

meningkatkan capaian ASI Ekslusif di Kota Denpasar sehingga bisa mencapai

target yang ditetapkan. Masih rendahnya cakupan ASI Eksklusif disebabkan oleh

beberapa faktor diantaranya karena kebanyakan ibu-ibu yang memiliki bayi

bekerja mencari nafkah untuk menunjang kebutuhan keluarga sehingga tidak

ada kesempatan untuk memberikan ASI secara eksklusif mulai sejak lahir

sampai bayi berumur 6 bulan dan lebih banyak memberikan susu formula pada

bayinya. Langkah yang telah dilakukan meningkatkan cakupan ASI Ekslusif di

Kota Denpasar adalah meningkatkan promosi tentang pentingnya ASI Ekslusif

dan teknik penyimpanan ASI yang dapat dilakukan oleh ibu bekerja sehingga

ASI nya tetap bisa dinikmati bayi dan ibu tidak perlu berhenti bekerja. Selain itu

perlu dilakukan sosialisasi ke instansi pemerintah dan swasta tentang

pentingnya menyiapkan ruangan sebagai pojok ASI.

d. Persentase balita usia 6-59 bulan mendapatkan kapsul Vit A

Target capaian kinerja untuk indikator Cakupan balita mendapatkan

kapsul vitamin A adalah 99%, realisasinya sebesar 94,76% sehingga capaian

kinerjanya sebesar 95,7% (sangat baik).

Pemberian kapsul vit A dilaksanakan dalam rangka mencegah dan

menurunkan prevalensi kekurangan vitamin A (KVA) pada balita. Cakupan yang

tinggi dari pemberian kapsul vit A berperan terhadap penurunan angka

kematian,pencegahan kebutaan serta pertumbuhan dan kelangsungan hidup

anak. Upaya penanggulangan masalah kurang vitamin A masih bertumpu pada

pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi pada anak balita pada bulan Pebruari

dan Agustus. Distribusi kapsul vitamin A dosis tinggi diintegrasikan melalui

posyandu dan Puskesmas. Cakupan pemberian vitamin A dosis tinggi pada balita

di Kota Denpasar seperti pada grafik di bawah ini :

Perjanjian Kinerja

81

Gambar 3.14

Cakupan Pemberian Vitamin A Di Kota Denpasar

Tahun 2012 s.d 2016

99.9 100

98.29

99.62

94.76

92

93

94

95

96

97

98

99

100

2012 2013 2014 2015 2016

Cakupan Vit A Balita

Sumber: Seksi Gizi Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar

Pada gambar diatas terlihat cakupan pemberian Vitamin A dosis tinggi

mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga perlu usaha

yang lebih keras dalam meningkatkan partisipasi balita ke posyandu.

3.2.9 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan,

terdiri dari 4 indikator

Posyandu merupakan salah satu upaya kesehatan bersumber daya

masyarakat (UKBM). Keberadaan posyandu sampai saat ini masih

memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan

Perjanjian Kinerja

82

derajat kesehatan masyarakat khususnya pada golongan balita. Posyandu

memiliki lima program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga

berencana, imunisasi, gizi serta pencegahan dan penanggulangan diare.

Posyandu dikelola dan diselenggarakan dari oleh untuk dan bersma

masyarakat. Ratio posyandu dengan balita di kota denpasar adalah 1

posyandu melayani 100 balita. Tahun 2016 ditargetkan 65% persen

posyandu aktif namun capaiannya baru 54% (kinerja =80%)

Gambar 3.14

PERSENTASE POSYANDU BERDASARKAN STRATA

DI KOTA DENPASAR TAHUN 2016

0.225.23

48.8

45.75

Pratama

Madya

Purnama

Mandiri

Sumber: seksi promkes bidang bina kesmas dikes kota denpasar

Pada gambar diatas terlihat bahwa proporsi tertinggi adalah

posyandu purnama dan proporsi terendah adalah posyandu mandiri.

Lambatnya perkembangan posyandu ke arah posyandu mandiri tidak terlepas

dari kurang berperan sertanya masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan

posyandu terutama dalam hal dukungan dana untuk operasional kegiatan

posyandu. Saat ini dana operasional posyandu sebagian besar masih berasal

dari bantuan pemerintah. Kedepannya perlu upaya intensif untuk

meningkatkan jumlah posyandu mandiri

Perjanjian Kinerja

83

3.2.10 Meningkatkan upaya promosi kesehatan di tingkat

pendidikan dasar dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama

dengan indikator 3 kinerja yang seluruhnya sudah mencapai target dengan

kinerja baik

3.2.11 Meningkatnya persentase rumah tangga ber PHBS dengan

indikator sasaran persentase rumah tangga ber PHBS

Untuk menanggulangi rumah tangga yang rawan terhadap penyakit

infeksi dan non infeksi, maka setiap rumah tangga yang ada perlu

diberdayakan untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

(PHBS). Gambaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada rumah tangga

di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir seperti pada grafik di

bawah ini :

Grafik 3.15

Tren persentase Rumah Tangga ber PHBS di Kota Denpasar

Tahun 2012 s/d 2016

72.9

79.678.4

81.5

83.6

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

2012 2013 2014 2015 2016

Sumber : Seksi Prom Kes Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar

Perjanjian Kinerja

84

Data pada grafik di atas menunjukkan bahwa selama lima tahun

terakhir jumlah rumah tangga yang ber PHBS sudah cenderung

mengalami peningkatan walaupun sempat mengalami sedikit

penurunan di tahun 2014 namun sudah dapat ditingkatkan kembali

pada tahun 2015. Capaian ini sangat baik mengingat peran PHBS yang

begitu penting dalam membantu menumbuhkan budaya hidup yang

baik dibidang kesehatan. Pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar

2016-2021 dicantumkan target rumah tangga ber PHBS untuk tahun

2016 sebesar 79%. Pencapaian Kota Denpasar sebesar 83,6 hal ini

menunjukkan pencapaian Rumah tangga ber PHBS di tahun 2016

sudah mencapai target yang ditetapkan pada Renstra, untuk tahun

selanjutnya perlu terus digalakkan upaya untuk meningkatkan cakupan

rumah tangga ber PHBS dengan meningkatkan pembinaan PHBS di

rumah tangga dengan menggerakkan dan memberdayakan keluarga

atau anggota rumah tangga untuk hidup bersih dan sehat melalui

penyuluhan baik secara individu maupun berkelompok agar setiap

orang, kelompok atau keluarga tahu, mau dan mampu menolong diri

sendiri di bidang kesehatan.

Untuk mencapai rumah tangga ber PHBS terdapat 10 perilaku

hidup bersih dan sehat yang dipantau, yaitu:

1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan

2. Memberi ASI ekslusif

3. Menimbang balita setiap bulan

Perjanjian Kinerja

85

4. Menggunakan air bersih

5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun

6. Menggunakan jamban sehat

7. Memberantas jentik di rumah seminggu sekali

8. Makan buah dan sayur setiap hari

9. Melakukan aktifitas fisik setiap hari

10. Tidak merokok di dalam rumah

3.2.12 Persentase anak dan remaja mendapatkan skrining

kesehatan sesuai standar. Terdapat 4 indikator untuk mendukung

pencapaian sasaran ini, yang seluruhnya sudah mencapai target yang di

perjanjikan

3.2.13 Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit

menular dengan delapan indikator. Indikator yang perlu dijelaskan:

a. Prevalensi kasus HIV/AIDS

HIV/AIDs merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi

virus Human Immunodeficiency Virus yang menyerang system kekebalan tubuh

penderitanya sehingga penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh

sehingga sangat mudah terinfeksi berbagai macam penyakit yang lain.

Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dahulu dinyatakan

sebagai HIV positif. HIV positif dapat diketahui dengan 3 cara yaitu VCT, sero

survey dan survey terpadu biologis dan perilaku (STBP). Di Kota Denpasar

terdapat seluruh Puskesmas sudah melaksanakan layanan VCT. Penyebaran

HIV-AIDS tidak mengenal batas daerah maupun wilayah. Perkembangan kasus

AIDS dan infeksi HIV yang dilaporkan di Kota Denpasar dari tahun ke tahun

mengalami peningkatan, seperti terlihat pada grafik dibawah ini:

Perjanjian Kinerja

86

0

200

400

600

800

Ka

su

s

Grafik 5.3

Jumlah Kasus Baru HIV-AIDS Di Kota Denpasar

Tahun 2012 s/d 2016

HIV 294 290 332 638 626

AIDS 310 326 379 601 796

2012 2013 2014 2015 2016

Data pada grafik di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima

tahun terakhir jumlah kasus baru HIV-AIDS meningkat secara signifikan.

Penularan kasus HIV-AIDS dominan melalui hubungan seks, jarum suntik

yang tercemar HIV, ibu hamil yang HIV positif.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi penyebaran

kasus HIV-AIDS di Kota Denpasar. Salah satunya adalah melakukan skrining

terhadap pendonor darah. Pada tahun 2016 Unit Tranfusi Darah (UTD) PMI

Cabang Kota Denpasar yang berkedudukan di RSUD Wangaya telah

melakukan skrining terhadap 4.151 pendonor darah . Dari jumlah tersebut

sebanyak 11 sampel darah (0,26%) positif terinfeksi HIV-AIDS.

Disamping itu juga Dinas Kesehatan Kota Denpasar bekerja sama

dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Denpasar secara aktif

melaksanakan penyuluhan/KIE ke tempat-tempat kerja/perusahaan terutama

yang termasuk dalam kategori resiko tinggi seperti panti-panti pijat. Tujuan

penyuluhan atau KIE tersebut adalah agar kelompok berisiko tersebut mau

datang ke Klinik VCT untuk memeriksakan diri secara berkala.

Prevalensi kasus HIV tahun 2016 masih dibawah 0,5% sehingga

capaian kinerja indikator ini sebesar 100%

Perjanjian Kinerja

87

b. Incidence rate dan case fatality rate DBD

Demam Berdarah Dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus

Dengue dan ditularkan oleh vector nyamuk aedes aegypty. Indonesia

merupakan negara tropis yang secara umum mempunyai risiko terjangkit

penyakit DBD, karena vektor penyebabnya yaitu nyamuk Aedes aegypti tersebar

luas di kawasan pemukiman maupun tempat-tempat umum, kecuali wilayah

yang terletak pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut.

Serangan penyakit DBD berimplikasi luas terhadap kerugian material dan moral

berupa biaya rumah sakit dan pengobatan pasien, kehilangan produktivitas kerja

dan yang paling fatal adalah kehilangan nyawa.

Perjalanan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) cepat dan dapat

mengakibatkan kematian dalam waktu singkat. Penyakit ini merupakan penyakit

menular yang sering menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) di Indonesia.

Kota Denpasar merupakan dearah endemis DBD baik tingkat desanya

maupun kecamatan, karena selama tiga tahun berturut – turut selalu dilaporkan

adanya kasus DBD. Untuk daerah endemis kriteria kejadian luar biasa (KLB)

DBD adalah terjadinya satu kematian akibat DBD dan terjadinya peningkatan

kasus secara bermakna 2 kali lipat dari periode sebelumnya

Jumlah kasus DBD pada tahun 2016 adalah 2.851 kasus, terdiri dari 1.644

penderita laki-laki dan 1.207 perempuan. Incidence rate DBD pada tahun 2016

adalah sebesar 317,7 per 100.000 penduduk, bila dibandingkan dengan IR DBD

tahun 2016 adalah sebesar 178,7 per 100.000 penduduk maka terjadi

peningkatan IR DBD yang cukup bermakna. Kematian akibat DBD pada tahun

2016 sebanyak 18 orang (CFR=0,6%).

Grafik 3.31

IR DBD di Kota Denpasar Tahun 2012 s/d 2016

Perjanjian Kinerja

88

142.8

249.9

211.7178.7

317.7

0

50

100

150

200

250

300

350

2012 2013 2014 2015 2016

IR DBD

Sumber seksi P2B2 Bidang Bina P2P Dikes Kota Denpasar

Tiga hal penting dalam upaya pemberantasan DBD adalah 1) Peningkatan

surveilans penyakit dan surveilans vektor, 2) diagnosis dini dan pengobatan dini,

3) peningkatan upaya pemberantasan vektor penular penyakit DBD. Upaya

pemberantasan vektor yang dilaksanakan di Kota Denpasar adalah melalui

pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui 3M plus (Menguras,menutup dan

mengubur) plus menabur larvasida.

Tingginya kasus DBD di Kota Denpasar disebabkan oleh lingkungan

dengan tingkat sanitasi yang kurang memadai, tingkat kepadatan penduduk

serta tingkat kepadatan populasi nyamuk aedes aegypty yang tinggi, serta

masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan sarang

nyamuk. Berbagai upaya telah diambil Pemerintah Kota Denpasar untuk

menanggulangi penyakit Demam Berdarah di masyarakat, diantaranya adalah

melalui Fogging massal maupun fokus, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)

melalui program 3 M plus, penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta

peningkatan sanitasi lingkungan.

Berbagai upaya telah diambil Pemerintah Kota Denpasar untuk

menanggulangi penyakit Demam Berdarah di masyarakat, diantaranya adalah

melalui penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melaksanakan

kegiatan PSN dengan cara 3M-Plus serta peningkatan sanitasi lingkungan,

Gertak Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), lomba Kebersihan, penggerakan

Perjanjian Kinerja

89

Jumantik, fogging fokus, fogging massal dan ULV, Larvasidasi masal, MOS PSN,

seminar dan workshop DBD, penelitian obat DBD, sosialisasi DBD dan program

GEMA PETIK (Gerakan Mandiri Pemantau Jentik) oleh anggota keluarga di

rumahnya sendiri sekurang – kurangnya seminggu sekali)

Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut tidak akan berhasil

menurunkan kasus DBD apabila tidak didukung oleh seluruh lapisan masyarakat

untuk melakukan PSN-DBD minimal setiap satu minggu sekali, termasuk juga

peran para tokoh-tokoh masyarakat dan penguasa wilayah (Camat, Kepala

Desa/Lurah, Kepala Lingkungan, dll) unutk memotivasi, menggerakkan

masyarakat agar berpartisipasi dalam memberantas penyakit Demam Berdarah

Dengue (DBD) melalui peningkatan kebersihan lingkungan di masing-masing

rumah tangga.

Seluruh pasien DBD yang ditemukan sudah ditangani sesuai standar,

sehingga capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100%.

c. Tahun 2016 terjadi 4.395 kasus gigitan hewan penular rabies, yang

seluruhnya sudah mendapatkan penanganan sesuai tatalaksana kasus

(100%) sehingga capaian kinerjanya 100%

Faktor pendukung pencapaian sasaran ini adalah:

1. Sistem kewaspadaan dini berjalan baik

2. Jejaring TB Berjalan baik

3. Peran swasta/LSM dalam penanggulangan penyakit HIV cukup

besar

4. Adanya jumantik

5. Dukungan anggaran untuk sasaran ini cukup tinggi

Strategi dalam meningkatkan pencapaian sasaran ini adalah

1. meningkatkan kerjasama dengan lintas sector terkait

Perjanjian Kinerja

90

3.2.14 Meningkatnya upaya deteksi dini penyakit tidak menular,

sasaran strategis ini dicapai dengan 6 indikator yang seluruhnya sudah

tercapai sesuai target. Jumlah Posbindu di Kota Denpasar sudah mengalami

peningkatan sesuai Target renstra Dikes Kota Denpasar 2016-2021.

3.2.15 Meningkatnya kewaspadaan dini dan penanggulangan

wabah. Sasaran ini diharapkan tercapai melalui 2 indikator yang seluruhnya

sudah mencapai target kinerja 100%. Tahun 2016 terjadi 9 kejadian luar

biasa yang seluruhnya sudah ditanggani dalam waktu kurang dari 24 jam

3.2.16 Meningkatnya persentase bayi mendapatkan imunisasi

dasar lengkap. Tahun 2016 dari 15.193 sasaran bayi survivan infant yang

ditargetkan, sebanyak 14.249 bayi sudah mendapatkan imunisasi dasar

lengkap (93,8%). Renstra Dikes menargetkan 100% bayi mendapatkan

imunisasi dasar lengkap pada tahun 2016, sehingga capaian kinerja untuk

indikator sasaran ini sebesar 93% sedangkan seluruh desa di Kota Denpasar

sudah merupakan desa UCI.

Bayi dan anak-anak memiliki risiko yang lebih tinggi terserang

penyakit menular yang dapat mematikan, seperti: Difteri, Tetanus,

Hepatitis B, Radang Selaput Otak, Radang Paru-Paru. Salah satu

pencegahan yang terbaik dan sangat vital agar kelompok berisiko ini

terlindungi adalah melalui imunisasi.

Tujuan program imunisasi adalah menurunkaan morbiditas dan

mortalitas penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Keberhasilan

program imunisasi dapat dilihat dari cakupan desa/kelurahan yang mencapai

Universal Child Imunization (UCI) yaitu 80% sasaranmendapatkan imunisasi

lengkap. Target keberhasilan program imunisasi adalah minimal 80% desa

mencapai UCI. Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Kota Denpasar pada tahun

2015 sudah mencapai 100%.

Program imunisasi dasar lengkap (LIL/Lima Imunisasi dasar lengkap)

pada bayi yang dicanangkan pemerintah meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4

dosis polio, 4 dosis hepatitis B, dan 1 dosis campak.

Perjanjian Kinerja

91

Campak merupakan penyebab utama kematian pada balita. Oleh

karena itu pencegahan campak merupakan faktor penting dalam mengurangi

angka kematian balita. Di Indonesia imunisasi campak diberikan pada usia 9

bulan dan merupakan imunisasi terakhir yang diberikan kepada bayi diantara

imunisasi wajib lainnya.

Gambar 3.15

Persentase Capaian Imunisasi Di Kota Denpasar

Tahun 2016

85

90

95

100

105

110

HB < 7hari DPT3 + HB3 + Hib3

Campak BCG Polio 4

93.34 94 93.7

106

94.5

Sumber: Seksi surveilans dan pencegahan penyakit Bidang Bina P2P Dikes Kota

Denpasar

Idealnya seorang anak mendapatkan seluruh imunisasi dasar sesuai

umurnya, sehingga kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit yang

dapat dicegah dengan imunisasi dapat optimal.

Setiap bayi diharapkan agar mendapatkan imunisasi dasar secara

lengkap. Keberhasilan seorang bayi dalam mendapatkan imunisasi dasar

secara lengkap diukur dengan imunisasi dasar lengkap.

Data capaian imunisasi dasar lengkap berdasarkan puskesmas dapat

dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 3.16

Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Puskesmas

Perjanjian Kinerja

92

Di Kota Denpasar Tahun 2016

93.1

94.1

93.8

93.5

93.6

93.9

94.3

92.5

93.9

94.2

93.9

91.5 92 92.5 93 93.5 94 94.5

Pusk I Den Ut

Pusk II Den Ut

Pusk III Den Ut

Pusk I Den Tim

Pusk II Den Tim

Pusk I Den Sel

Pusk II Den Sel

Pusk III Den Sel

Pusk IV Den Sel

Pusk I Den bar

Pusk II Den Bar

Sumber: Seksi surveilans dan pencegahan penyakit Bidang Bina P2P Dikes Kota

Denpasar

Pada grafik diatas tergambar bahwa capaian imunisasi dasar

lengkap terendah di puskesmas I Denpasar Selatan dan tertinggi di

Puskesmas II Denpasar Selatan.

d. Cakupan desa/kelurahan UCI

UCI desa/kel adalah gambaran suatu desa/ kel dimana ≥80% dari jumlah

bayi (0-11 bulan) yang ada di desa/kel tersebut sudah mendapatkan imunisasi

dasar lengkap. Seluruh Desa/kel yang ada di Kota Denpasar pada tahun 2016

sudah mencapai Desa/kel UCI. Capaian kinerja Cakupan desa/kelurahan UCI

sebesar 100% (sangat baik).

3.2.17 Meningkatnya kualitas lingkungan. Pada sasaran ini ditetapkan

7 indikator sasaran.

Perjanjian Kinerja

93

a. Persentase tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan

Capaian kinerja untuk indikator Persentase tempat-tempat umum

memenuhi syarat kesehatan adalah sebesar 50% (rendah), baru 54% TTU

sudah memenuhi syarat kesehatan dari 95% yang ditargetkan.

Ada beberapa kegiatan dalam pemeriksaan tempat-tempat umum yaitu:

- Pemeriksaan / Pembinaan Sanitasi Hotel dan sertifikat Laik Sehat Hotel

Setiap hotel harus memiliki surat keterangan laik sehat hotel

(Permenkes RI No. 80/ Menkes / Per / II / 1990 ). Kegiatan Pembinaan /

pemeriksaan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit

dan gangguan kesehatan serta untuk mendorong pengembangan Pariwisata

Nasional. Persyaratan Hiegiene bagi hotel adalah ketentuan – ketentuan

yang bersifat teknis kesehatan yang harus dipenuhi untuk melindungi,

memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.

- Inspeksi Sanitasi Rumah Sakit

Inspeksi Sanitasi Rumah Sakit merupakan penilaian pemeriksaan

kesehatan lingkungan Rumah sakit menyangkut Variabel seperti :

Konstruksi Umum, Ruang bangunan (Ruang perawatan, Ruang Operasi,

Ruang Laboratorium, Ruang Sterilisasi dll) penyehatan makanan dan

minuman, penyehatan air, penanganan sampah, penanganan tempat

pencucian, pengendalian serangga dan tikus penyehatan kesehatan

lingkungan serta pengambilan Sampel air Limbah RS, makanan, air bersih

dan bahan kimia dilakukan swapantau oleh petugas instalasi RS setiap

bulan (Kep Men.Kes 1204/menkes/SK/X/2004).

- Sarana pendidikan baik SD, SLTP dan SLTA

b. Tahun 2016 pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar ditargetkan

75% Desa sudah STBM namun baru tercapai 23,3% (10 desa dari 43 desa

yang ada). Namun untuk desa bebas buang air besar sembarangan sudah

tercapai 69,8%). Sehingga kinerja untuk indikator ini baru sebesar 30%. Hal

ini disebabkan karena dalam pencapaian sanitasi total berbasis masyarakat,

ada 5 pilar yang kita monitoring

1. Stop buang air besar sembarangan

Perjanjian Kinerja

94

Seluruh penduduk di desa/kelurahan membuang air besar di jamban dan

mempunyai septictank kenyataannya masih ada beberapa penduduk yang tidak

mempunyai jamban atau punya jamban tapi tidak ada septictank dan kotoran

disalurkan ke sungai.

2. Cuci tangan pakai sabun

Diharapkan seluruh penduduk di desa/kelurahan cuci tangan sebelum

makan, menyiapkan makanan dan setelah buang air dengan menggunakan

sabun dan air mengalir, namun masih ada beberapa penduduk yang tidak

melaksanakan

3. Pengelolaan Makanan dan minuman dalam Rumah Tangga

Pengelolaan makanan minuman dalam Rumah tangga, bagaimana

makanan ini disiapkan mulai dari bahan pengolahan dan penyajiannya namun

masih ada beberapa yang pengolahannya belum baik.

4. Pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah. Setiap Rumah Tangga harus mengelola sampah

dengan baik tidak boleh masih ada sampah berserahan dan tidak boleh

membakar sampah

5. Pengelolaan limbah cair.

Limbah cair rumah RT harus dikelola da nada peresapannya. Nemun

kenyataannya masih ada penduduk yang tidak memiliki peresapan untuk limbah

cairnya dan tidak berlangganan DSDP

3.2.18 Meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar

Pada sasaran strategis meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi

dasar ada tiga indikator yang seluruhnya sudah memenuhi target kinerja yang

ditetapkan dengan capaian >90% (sangat baik).

a. Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar. Kepemilikan jamban bagi

keluarga merupakan sesuatu yang vital karena dengan adanya jamban di

masing-masing rumah tangga berbagai penyakit yang penularannya melalui

Perjanjian Kinerja

95

kotoran manusia seperti kecacingan, diare dan sebagainya dapat dicegah

sedini mungkin. Persentase penduduk dengan akses sanitasi yang layak di

Kota Denpasar tahun 2016 sebesar 77% sedikit mengalami penurunan bila

dibandingkan tahun 2015 (83,3%). Untuk indikator ini ditargetkan 75%

penduduk Kota Denpasar memiliki akses sanitasi dasar yang layak,

capaiannya sudah 77%

b. Persentase rumah sehat

Kondisi lingkungan di Kota Denpasar sangat dipengaruhi oleh perilaku

hidup manusia dalam menata rumah dan alam sekitarnya. Data di awal tahun

2016 menunjukkan dari 144.250 rumah yang ada di Kota Denpasar, 139.199

(96,5%) sudah termasuk dalam katagori rumah sehat. Untuk tahun 2016

dibina 3.263 rumah yang masih termasuk dalam katagori rumah tidak sehat,

dengan hasil 2.960 (90,7%) sudah masuk katagori rumah sehat. Sampai

akhir tahun 2016 dari 144.250 rumah, 142.159 (98,55%) rumah yang ada

dikota Denpasar sudah merupakan rumah sehat.

Grafik 3.13

Persentase Rumah Sehat di Kota Denpasar

Tahun 2012 s/d 2016

Perjanjian Kinerja

96

96.4

96.9

98.698.95

98.55

95

95.5

96

96.5

97

97.5

98

98.5

99

99.5

2012 2013 2014 2015 2016

Sumber seksi PLP dan Kualitas air bidang bina PL Dikes Kota Denpasar

Data pada grafik 2.5 di atas menunjukkan bahwa cakupan rumah sehat

di Kota Denpasar selama 5 tahun terakhir sudah diatas target Renstra Dikes

Kota Denpasar Tahun 2016-2021 sebesar 98%.

c. Persentase keluarga memiliki akses air minum yang berkualitas.

Cakupan keluarga yang memiliki akses air bersih di Kota Denpasar pada

tahun 2016 mencapai 77,6% Dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang

sudah bisa mengakses air bersih di Kota Denpasar, diharapkan penyakit-

penyakit menular melalui air (water borne desease) seperti diare, dapat dicegah

atau sedapat mungkin diturunkan kasusnya. Renstra dinas kesehatan kota

Denpasar menargetkan 62% keluarga memiliki akses terhadap air minum yang

berkualitas, sedangkan capaiannya sudah 77% sehingga capaian kinerjanya

sebesar 100%.

Penyelenggara air minum di Kota Denpasar adalah Perusahaan Daerah Air

Minum Kota Denpasar (PDAM Kota Denpasar), tahun 2016 sudah dilaksanakan

pemeriksaan terhadap kualitas air minum (fisik, bakteriologi dan kimia) dengan

hasil memenuhi syarat.

3.2.19 Persentase tempat pengolahan makanan memenuhi syarat

kesehatan

Perjanjian Kinerja

97

Sasaran strategis Persentase tempat pengolahan makanan memenuhi

syarat kesehatan memiliki 2 indikator kinerja yaitu persentase Tempat

Pengolahan makanan memenuhi syarat kesehatan dan Persentase hasil produksi

rumah tangga tidak mengandung bahan berbahaya. Kedua indikator ini sudah

memenuhi target sehingga target kinerjanya sudah baik

d. persentase Tempat Pengolahan makanan yang diawasi memenuhi syarat

kesehatan

Tahun 2016 dikota Denpasar terdapat 4.391 Tempat pengolahan makanan

sedangkan yang memenuhi syarat sebanyak 1.108 (25,23%) yang terdiri dari

jasa boga sebanyak 57 buah, rumah makanan/restoran sebanyak 372 buah,

depot air minum sebanyak 140 buah, dan makanan jajanan sebanyak 539 buah.

TPM yang tidak memenuhi syarat sebanyak 3.282 TPM (67,61%) dari seluruh

TPM yang ada dilanjutkan dengan pembinaan.

Rendahnya persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan di tahun

2016 disebabkan karena adanya peraturan baru bahwa TPM dapat dikatagorikan

memenuhi syarat kesehatan apabila sudah memiliki sertifikat laik sehat, hal ini

sangat sulit dipenuhi terutama untuk pedagang makanan jajanan.

Faktor pendukung capaian sasaran ini adalah:

1. Adanya pembinaan terhadap industry rumah tangga diharapkan mampu

memotivasi pengusaha untuk melaksakan proses produksi sesuai dengan

standard hyegine sanitasi personal dan lingkungan yang baik sehingga

hasil produksinya aman untuk dikonsumsi

Strategi pencapaian sasaran ini adalah:

1. Meningkatkan pembinaan kepada industry rumah tangga

3.2.20 Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan tatanan

kawasan sehat

Perjanjian Kinerja

98

Pada sasaran ini ada dua indikator yaitu desa/kelurahan yang

menyelenggarakan tatanan kawasan sehat dengan capaian kinerja 100% dan

jumlah desa yang mengikuti lomba kebersihan dengan capaian kinerja 100%

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Urusan Wajib Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota

Denpasar, direalisasikan melalui 19 program dan 42 kegiatan dengan

mengalokasikan belanja sebagai berikut :

1.Belanja tidak langsung : Rp. 50.602.070.439,40 (46,12%)

Belanja Pegawai : Rp. 50.602.070.439,40

2.Belanja Langsung : Rp. 58.660.596.350 (53,88%)

Belanja Pegawai : Rp. 363.120.000

Belanja Barang dan Jasa : Rp. 43.4343282.681

Belanja Modal : Rp. 14.863.193.669

3.Total belanja langsung dan

Tak langsung : RP. 109.262.666.789,4 (100 %)

Realisasi :

1.Belanja tidak langsung : Rp. 48.889.425.257

2.Belanja Langsung : Rp. 47.026.605.734,44

Belanja Pegawai : Rp. 277.894.000

Belanja Barang dan Jasa : Rp. 35.525.861.455,44

Belanja Modal : Rp. 11.222.850.279

Perjanjian Kinerja

99

3.Total belanja langsung dan

Tak langsung : Rp. 95.916.030.991,5 (87,78%)

Urusan wajib kesehatan yang dilaksanakan oleh puskesmas merencanakan

pendapatan asli berupa retribusi daerah sebesar Rp. 5.000.000.000 dengan realisasi sebesar

Rp. 5.656.145.000, dan lain pendapatan asli daerah yang sah (Kapitasi JKN) ditargetkan

sebesar Rp. 16.175.436.285 terealisasi sebesar Rp 12.402.936.480

Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat

dalam tabel sebagai berikut :

Tabel IV.2

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Kesehatan Tahun 2016

No

Program/Kegiatan

TARGET REALISASI

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

DINAS KESEHATAN Volume Rp. Volume % Volume %

1 2 3 4 5 6 7 8

Pendapatan ( Retribusi Daerah)

a. Retribusi pelayanan Kesehatan

12 bulan 5.000.000 12 bulan 100 5.656.145.000 113,12

Pendapatan Lainnya

b. Pendapatan dana kapitasi JKN

12 bulan 16.175.436.285 12 bulan 100 12.402,936.480 76,67

Belanja Tidak Langsung 12 bulan

BELANJA LANGSUNG 43 KEG 58.660.596.350 43 keg 100 47.482.398.933,44 80,94

I Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

6.419.758.817 6.116.794.828 95,28%

Perjanjian Kinerja

100

1 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 6.419.758.817 97% 97% 6.116.794.828 95,28%

II. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

6.419.138.240 5.481.667.221 85,39%

2 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

100% 6.419.138.240 97% 97% 5.481.667.221 85,39%

II Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

168.340.000 118.256.100 70,24%

3 3.1 Pendidikan dan pelatihan formal - Pendidikan dan pelatihan luar

Prop. Bali - Penyusunan Renstra Dikes

Kota Denpasar tahun 2016-2021

7 orang

1 buku

168.340.000

6 orang

1 buku

85,7%

100%

118.256.100

70,24%

IV. Program Pengadaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

2.969.595.202 2.150.025.327 72,40%

4 4.1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

100%

1.659.296.060

90%

90%

1.234.136.492

74,37%

a. Terpenuhinya bahan obat pelayanan kesehatan Dasar dan obat gigi

100% 80,4%

b. Terpenuhinya bahan obat-obatan penunjang

100% 75,86%

c. Terpenuhinya bahan obat-obatan klinik praja

100% 97,30%

d. Terpenuhinya bahan reagen laboratorium

100% 100%

e. Terpenuhinya bahan perbekalan kesehatan PKD

100% 82,6%

f. Terpenuhinya bahan alat kerja penunjang

100% 96,9%

5 4.2 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

100% 1.310.299.142 100% 100% 915.888.835 69,89%

a. Terpenuhinya alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Alat kedokteran umum

Alat kedokteran gigi

9 Pusk

9 Pusk

9 Pusk

9 Pusk

100%

100%

V Program Upaya Kesehatan Masyarakat 184.138.000 177.235.845

6 5.1 Pelayanan kesehatan penduduk

miskin di Pusk dan jaringannya

55.000.000 55.000.000 100%

Perjanjian Kinerja

101

a. Terlayaninya penduduk miskin melalui progran JKBM dan JKN

100% 100% 100%

b. Sosialisasi Program JKN kepada masyarakat se Kota Denpasar

100% 100% 100%

7 5.2.Pemeliharaan dan Pemulihan

Kesehatan.

184.138.000 177.235.845 96,25%

a. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan jiwa masyarakat

35 orang 35 orang 100%

b. Pemeliharaan kesehatan indera pengelihatan dan pendengaran masyarakat

11 laporan 11 laporan 100%

c. Pemeliharaan kesehatan sekehe kesenian

15 sekehe 15 sekehe 100%

d. Pemeliharaan kesehatan calon jemaah haji

1 laporan 1 laporan 100%

8 5.3 Pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas dan jaringannya

5.070.900.000 3.972.743.950 78,34%

1. Pembangunan Puskesmas I Denpasar Selatan

2. Pembangunan Puskesmas II Denpasar Selatan

3. Penataan halaman UPT Pengawasan Farmasi dan makanan

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

100 %

100%

100%

9 5.4 Peningkatan kesehatan masyarakat 656.777.000 624.540.400 95,09%

a. Pelayanan PKPR di Puskesmas b. Pembinaan PKPR di sekolah

c. Pembinaan PKTP di Puskesmas d. Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan kanker e. Pelayanan Papsmaear f. Pelayanan IVA g. Pelayanan Krayo h. Terpilihnya juara PKTP untuk tk

Kota Denpasar i. Terpilihnya juara PKTP untuk

mewakili Kota Denpasar di Tk Prov Bali

11 pusk

2 SMP 2 SMA

4kec

400 org

2000 org

200 org

12 sekolah

3 sekolah

11 pusk

3 SMP 2 SMA

4kec

400 org

2000 org

200 org

12 sekolah

3 sekolah

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10 5.5 Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah kesehatan

Terpenuhinya kebutuhan untuk pelayanan

49.567.000 48.794.220 98,44%

Perjanjian Kinerja

102

dan penanggulangan masalah kesehatan 360 kali

11 5.6. Penyelenggaraan penyehatan

lingkungan

1.142.872.500 1.000.233.000 87,52%

a. Pengawasan sanitasi lingkungan pemukiman

b. Pengawasan hygiene sanitasi air bersih dan air minum - Pengambilan sampel bakteri air

minum - Pengambilan sampel bakteri air

bersih - Pengambilan sampel kimia air

bersih - Pengambilan sampel kimia air

minum c. Pemantauan terhadap masyarakat

yang berpotensi terpapar pestisida d. Pengawasan dan pengendalian

vektor e. Inspeksi sanitasi tempat-tempat

umum memenuhi syarat kesehatan - Rumah sakit - Puskesmas dan pustu - Pasar - Sanitasi Kolam renang - Sanitasi Hotel - Panti pijat

f. Monitoring sanitasi berbasis masyarakat

g. Pengelolaan sampah medis puskesmas

11 pusk

11 pusk

360 sampel

500 sampel

90 sampel

78 sampel

50 sampel

15 TPS, dan

1 TPA

19 sampel

36 sampel

60 lokasi

7 lokasi

200 lokasi

30 lokasi

10 Desa

STBM

11 pusk

11 pusk

11 pusk

360 sampel

500 sampel

90 sampel

78 sampel

50 sampel

15 TPS, dan 1

TPA

19 sampel

36 sampel

60 lokasi

7 lokasi

200 lokasi

30 lokasi

10 Desa

STBM

11 pusk

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Perjanjian Kinerja

103

VI Program Pengawasan Obat dan

Makanan

27.410.000 27.383.350 100%

12 6.1 Peningkatan pengawasan keamanan

pangan dan bahan berbahaya

27.410.000 27.383.350 100%

a. Pemeriksaan laboratorium pewarna dan pengawet pada makanan dan minuman

b. Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

120 sampel

12 lokasi

120 sampel

12 lokasi

100%

100%

VII Program pengembangan Obat asli

Indonesia

81.604.500 80.884.500 99,12%

13 7.1 Peningkatan promosi obat bahan

Indonesia di dalam dan luar negeri

81.604.500 79.144.500 97%

a. Pembinaan/lomba toga b. Pembinaan batra

10 desa/kel

33 batra

10 desa/kel

33 batra

100 %

100%

VIII Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

3.103.591.850 2.977.038.685 95,90%

14 8.1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

a. Distribusi UKS KIT, leaflet, poster dan bener

b. Pembinaan uks sekolah c. Bintek sekretariat UKS kecamatan d. Distribusi KMS kesehatan anak

sekolah tingkat TK, SD, SMP, dan SMA

TK,SD,SMP,d

an SMA/SMK

20 sekolah 4 kec

16 sekolah

2.593.742.500

TK,SD,SMP,d

an SMA/SMK

21 sekolah 4 kec

16 sekolah

2.482.501.050 95,71%

15 8.2 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

a. Cetak kartu PHBS b. Pembinaan PHBS c. Siaran Keliling d. Informasi Kesehatan

10.000

460.379.350

10.000

100%

451.947.500 98,17%

Perjanjian Kinerja

104

1 tatanan

50 kali

16 sekolah

1 tatanan

50 kali

16 sekolah

100%

100%

100%

16

8.3 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan

a. Proses perijinan tenaga dan sarana kesehatan

b. Pembinaan dan pengawasan sarana kesehatan

100%

100%

49.470.000

100%

100%

100%

100%

42.590.135 86,09%

IX Program Perbaikan Gizi Masyarakat 227.392.800

223.525.050 98,30%

17 9.1 Penanggulangan kurang energy

(KEP), Anemia Gizi Besi, gangguan

akibat kurang yodium (GAKY),

kurang vitamin A, dan keurangan

Gizi mikro lainnya

a. Terintervensinya balita kurang gizi dan

balita gizi kurang

b. Terlaksananya pemberian MP ASI

untuk gakin usia 6-24 bulan

90 orang

43 orang

158.842.300

90 orang

43 orang

100%

100%

156.738.350 98,67%

19 9.2 Pemberdayaan masyarakat untuk

pencapaian keluarga sadar gizi

a. Terselenggaranya Lomba Balita

1 kali

(24 orang)

68.550.500

1 kali

(24 orang)

66.786.700 97,42%

X Program Pengembangan Lingkungan

Sehat

507.744.300 404.202.350 79,60%

20 10.1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

404.056.500 300.586.250 74,39%

Laporan kegiatan Penyelenggaraan

Summit Kota Sehat

1 laporan 1 Laporan 100%

21 10.2 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

103.687.800 103.616.100 100%

Perjanjian Kinerja

105

Pembinaan dan penilaian lomba PSN dan

kebersihan

4 desa/kel 4 desa/kel 100%

XI Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

11.724.873.965 16.505.706.543

22 11.1 Penyemprotan/fogging sarang

nyamuk

- Terpenuhinya kegiatan penyemprotan

sarang nyamuk

100%

1.833.977.000

97%

97%

1.541.446.900 84,05%

23 11.2.Pengadaan alat dan bahan-bahan

fogging

- Terpenuhinya belanja bahan dan alat

foging

100%

1.498.020.000

97%

97%

1.371.628.800 91,56%

24 11.3.Pengadaan vaksin penyakit menular

-Terlaksananya kegiatan

penanggulangan Gigitan hewan

penular rabies (GHPR)

100% 710.139.100 30% 30% 904.500 0,1%

25 11.4.Pelayanan vaksinasi bagi balita dan

anak sekolah

a. Terlaksananya kegiatan pelayanan

vaksinasi bagi bayi, balita, dan anak

sekolah di Kota Denpasar

100%

4.675.621.000

100%

100%

3.682.198.400

78,75%

26 11.5.Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

a. Terlaksananya kegiatan pencegahan

dan penanggulangan penyakit

menular

100%

1.110.547.700

100%

100%

751.232.900 67,64%

27 11.6.Pencegahan dan penanggulangan

penyakit endemic/epidemic

- Terlaksananya kegiatan pencegahan

dan penanggulangan penyakit

100%

6.560.742.147

99%

99%

6.477.378.585 98,73%

28 11.7.Peningkatan surveillance

epidemilogi dan penanggulangan

wabah

a. Terlaksananya deteksi dini kejadian

suatu penyakit

100%

131.299.000

100%

100%

101.734.480 77,48%

Perjanjian Kinerja

106

d. Penanggulangan KLB

e. Penyelidikan epidemiologi sesuai

jumlah kejadian DBD

30 kali

100%

20 kali

100%

80%

100%

29 11.8 Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Tuberkulosa

451.006.300 427.649.113 94,82

%

Terselenggaranya pencegahan dan

penanggulangan Penyakit Tuberkulosa

100% 100% 100%

30 11.9 Pelayanan Pencegahan dan

penanggulangan HIV dan AIDS

1.919.168.200 1.772.020.865 92,33%

Penyelenggaraan pencegahan dan

penanggulangan HIV/AIDS

100% 100% 100%

31

11.10 Peningkatan komunikasi,

informasi dan edukasi (KIE)

Terlaksananya KIE Pencegahan penyakit

100%

436.055.500

90%

90%

379.512.000 87,03%

XII Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

1.349.109.600 946.984.109 70,19%

32 12.1 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

1.349.109.600 946.984.109 70,19%

a. Survey indeks kepuasan masyarakat thd pelayanan kesehatan

b. Pembinaan/penilaian tenaga kesehatan teladan pusk

c. Pembinaan Puskesmas di Kota Denpasar

d. Pembinaan dan penilaian pusk berprestasi

e. Kalibrasi alat-alat puskesmas dan Gudang farmasi

f. Surveilans audit pemeliharaan sertifikat ISO 9001-2008

11 pusk

11 Pusk

11 Pusk

11 Pusk

12 usk dan 1 GF

4 Pusk

11 pusk

11 Pusk

11 Pusk

12 Pusk

11 Pusk dan 1

GF

4 Pusk

100%

100%

100%

100%

100%

100%

XIII Program pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin

6.400.000 3.200.000 50%

33 13.1 Pelayanan Operasi Katarak 40 orang

XIV Program Pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

26.256.400 26.129.700 99,5%

Perjanjian Kinerja

107

puskesmas/puskesmas pembantu dan

jaringannya.

34 14.1.Pengadaan Sarana dan Prasarana

Posyandu

- Microtois

- Food model

- KMS Balita

22 Buah

23 buah

714 lbr

26.256.400

22 Buah

23 buah

714 lbr

100%

100%

100%

26.129.700 99,5%

XV Program Kemitraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

8.832.429.894 4.995.204.849,44 56,55%

35 15.1 Kemitraan Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN)

Terselenggaranya pengadaan sarana dan

prasarana pelayanan kesehatan bagi

peserta JKN dan Keluarganya di Pusk

100%

80,22%

100%

XVI Program Peningkatan pelayanan

kesehatan anak balita

94.149.000 78.966.100 83,87%

36 16.1 Pelatihan dan pendidikan perawatan

anak balita.

a. Terdeteksinya tumbuh kembang anak

di Pusk, TK dan Posyandu

b. Terlaksananya seminar Hari anak

c. Terlaksananya penyegaran kelas ibu

balita

d.Terlaksananya pelatihan software

kesehatan anak

100 org

1 kali

40 org

30 org

100 org

1 kali

40 org

30 org

100%

100%

100%

100%

XVI

I

Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia

610.630.000 387.037.256 63,38%

37 17.1.Pelayanan kesehatan lansia

a. pelayanan kes lansia/ sulinggih

b. Pemberian PMT bagi klp rawan/resti

194 Sulinggih

55 KK

rawan/resti

194 Sulinggih

55 KK

rawan/resti

100%

100%

Perjanjian Kinerja

108

c. Safari kesehatan

d. Pelayanan kesehatan di Pos Pelayanan

kesehatan

e. Pemeriksaan medical check up

anggota dewan

22 desa/kel

52 kali

188 orang

22 desa/kel

52 kali

64 orang

100%

100%

34,04%

38 17.2.Pelayanan pemeliharaan kesehatan

(lansia)

a. Pelayanan kesehatan lansia

b. Lomba senam lansia

1.400 orang

11 pusk

82.714.000

1.400 orang

11 pusk

100%

100%

82.362.400 99,57%

XVI

II

Program Pengawasan dan

Pengendalian Kesehatan Makanan

265.968.300 249.275.200 93,72 %

39 18.1.Pengawasan dan pengendalian

keamanan dan kesehatan

makanan hasil industri rumah

tangga

a. Pemeriksaan laboratorium pada tempat

pengolahan makanan

b. Pembinaan TPM/Tempat produksi

pangan industry Rumah Tangga

c.

258 Lokasi

1.100 lokasi

80.460.000

258 Lokasi

1.100 lokasi

100%

100%

80.436.500 99,97%

40 18.2.Pengawasan dan pengendalian

keamanan dan kesehatan

makanan restaurant

69.358.300 60.181.700 86,76 %

a. Pembinaan dan pengawasan restaurant

400 lokasi 400 lokasi 100%

41 18.3 Pengawasan dan Pengendalian

keamanan dan kesehatan makanan

kantin sekolah

116.150.000 108.657.000 93,54

%

a. Pembinaan dan pemeriksaan kantin sekolah

220 kantin 220 Kantin

b. Lomba kantin sehat SD 12 kantin SD 7 Kantin SD

XIX Program Peningkatan keselamatan Ibu

melahirkan dan anak

982.533.000 831.570.350 84,63

42 19.1.Pelayanan kesehatan ibu dan anak

secara terpadu

- Pelayanan kesehatan ibu dan anak

sesuai standar

- Audit Maternal Perinatal

- Terbentuknya Tim Rujukan Maternal

100%

65.883.000

100%

100%

56.623.850 85%

Perjanjian Kinerja

109

Neonatal 4 kali

1 Tim

4 kali

1 Tim

100%

100%

43 19.2.Pelayanan kesehatan ibu bersalin

dan bayi baru lahir

a. Ibu bersalin dengan aman dan bayi

lahir sehat

b. Pelatihan pelayanan antenatal

c. Pembinaan bidan teladan

100%

1 kali

11 orang

916.650.000

100%

1 kali

11 orang

100%

100%

100%

774.946.500 84,54 %

UPTD Puskesmas

Pendapatan Asli Daerah ( Hasil

Retribusi daerah)

Berdasarkan tabel diatas ada beberapa kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah delapan puluh

persen (85%) antara lain :

1. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal realisasi keuangan sebesar 70,24% hal ini disebabkan

karena pada penyusunan renstra narasumber yang awalnya direncanakan dari Universitas Gajah

Mada Yogyakarta batal dan kita mencari narasumber di Politeknik Bali dan Biro Organisasi Setda

Provinsi Bali sehingga biaya transportasi dan akomodasi narasumber tidak diamprah.

2. Kegiatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan realisasi fisik mencapai 90% namun

realisasi keuangan sebesar 74,37% hal ini disebabkan karena ada beberapa item barang tidak bisa

direalisasikan/diadakan karena harga di e-katalog lebih mahal dari pada harga yang ditetapkan pada

DPA, dan ada beberapa alat masih tersedia sehingga tidak diadakan

3. Kegiatan Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan realisasi fisik sudah

mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar 69,89%, hal ini disebabkan karena harga di e

catalog lebih rendah dari harga yang tercantum pada DPA sehingga ada kelebihan dana

4. Kegiatan Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya realisasi fisik sebesar 100% sedangkan keuangan 78,34% hal ini karena adanya sisa dana

karena rekanan menawar lebih rendah dari anggaran yang kita pasang di DPA

Perjanjian Kinerja

110

5. Kegiatan penyemprotan/foging sarang nyamuk realisasi fisik sebesar 97% sedangkan realisasi

keuangan sebesar 84,05% hal ini disebabkan karena pada dana perubahan 2016 adanya kesalahan

kode rekening, yang seharusnya untuk makanan dan minuman rapat ditaruh pada kode rekening

makanan dan minuman kegiatan sehingga tidak bisa diamprah.

6. Kegiatan pengadaan vaksin penyakit menular realisasi fisik 30% dan realisasi keuangan 0,1% hal

ini disebabkan karena gagal lelang untuk pengadaan vaksin anti rabies, namun kegiatan

penanggulangan gigitan hewan penular rabies di tahun 2016 tetap dapat diselenggarakan dengan

baik karena ada bantuan VAR dari dinas kesehatan Provinsi Bali

7. Kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah realisasi fisik 100% sedangkan

realisasi keuangan 78,75% hal ini disebabkan karena sisa lelang pengadaan vaksin

8. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Realisasi fisik sudah

mencapai 100% namun keuangan hanya 67,69% hal ini disebabkan karena sisa pengadaan dari

bahan kimia (reagen untuk pemeriksaan HIV, Sphilis dan Tuberkolosis serta desinfektan /Kaporit)

dari anggaran 551.101.500 terealisasi 303.857.000. namun semua item bahan kimia sudah terealisasi

sesuai kebutuhan.

9. Peningkatan surveillance epidemilogi dan penanggulangan wabah realisasi keuangan sebesar

77,48% hal ini disebabkan karena ada sisa dana penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dimana

pada tahun 2016 terjadi 20 kali KLB dari prediksi 30 KLB

10. Kegiatan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan realisasi keuangan sebesar

70,19% hal ini karena adanya sisa dana dari honor, akomodasi akomodasi dan transportasi

narasumber.

11. Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan anak balita reslisasi keuangan sebesar 83,87% hal

ini disebabkan adanya sisa dana honor narasumber untuk golongan IV dengan pendidikan S2.

12. Kegiatan pelayanan kesehatan lansia realisasi fisik sebesar 86,8% realisasi keuangan 63,38% hal

ini disebabkan karena anggota DPR banyak yang tidak hadir untuk medical check up. Dari 166 orang

anggota dewan yang terdaftar tercatat 64 orang mengikuti pemeriksaan medical check up.

Perjanjian Kinerja

111

PENUTUP

Dinas Kesehatan Kota Denpasar sebagai instansi teknis yang melayani

Kesehatan penduduk Kota Denpasar, selalu berusaha untuk memanfaatkan

sumber daya manusia, dana dan sarana yang ada dengan baik, dan berusaha

melaksanakan tugas seoptimal mungkin. Kegiatan program-program

pembangunan kesehatan telah dilaksanakan dengan mengacu pada Perencanaan

Strategis 5 Tahun yang dijabarkan dalam rencana kinerja tahunan.

Pembangunan kesehatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk 19 program

pembangunan kesehatan.

Dinas Kesehatan Kota Denpasar sebagai pelaksana atau instansi teknis

telah melaksanakan tugas/kegiatan, baik kegiatan yang didanai seperti yang

telah di sampaikan di atas, maupun kegiatan yang tidak didanai sebagai

implementasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Denpasar.

Dengan memperhatikan paparan yang disampaikan pada point-point

sebelumnya, tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas Dinas

Kesehatan Kota Denpasar secara umum dapat dikatakan berhasil, karena

sebagian besar target yang ada dapat dicapai dengan baik. Pernyataan tersebut

didukung oleh Pencapaian 4 indikator penting yang mendukung pembangunan

kesehatan seperti angka kematian Bayi, Angka kematian ibu dan prevalensi gizi

buruk yang masih terus dapat ditekan sehingga berada dibawah target yang

ditetapkan serta berada dibawah AKB dan AKI Provinsi Bali. Disamping itu lebih

dari 80% indikator pelayanan kesehatan dasar, indikator kesehatan rujukan,

BAB

IV

4.1 KESIMPULAN

Perjanjian Kinerja

112

indikator epidemiologi dan penanggulangan KLB serta indikator promkes dan

pemberdayaan masyarakat sudah mencapai target yang ditetapkan.

Bila dilihat dari aspek pendanaan, dari 44 kegiatan yang dilaksanakan

oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar sebagian besar realisasinya sudah

mencapai lebih dari 80%. Kegiatan yang tidak mencapai 80% umumnya

disebabkan karena adanya efesiensi, dan kurangnya koordinasi dengan instansi

lain pada saat penyusunan rencana anggaran.

Dari 106 indikator pelayanan kesehatan dasar yang ditetapkan 1 indikator

tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu persentase desa STBM baru

mencapai 23,3% dari target 75% yang ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi dalam Pembangunan Kesehatan adalah

bahwa masalah kesehatan merupakan permasalahan yang penyelesaiannya

tidak bisa hanya dilakukan oleh instansi Kesehatan saja, tetapi memerlukan

kerjasama lintas sektor, masyarakat dan LSM. Oleh karena itu dukungan peran

serta masyarakat, LSM, sektor terkait seperti sektor pendidikan, Bappeda,

Pertanian, Dinas PU dan lain-lain sangat dibutuhkan sehingga pembangunan di

Bidang Kesehatan di Kota Denpasar dapat terwujud sesuai dengan Visi dan Misi

Dinas Kesehatan. Pembiasaan diri untuk berperilaku hidup bersih dan sehat

maupun kemandirian dalam pembiayaan pengobatan sangat diperlukan.

Disamping itu pembangunan yang kita laksanakan dapat memberikan dampak

yang kurang baik bagi kesehatan masyarakat jika tidak dilaksanakan dengan

berwawasan kesehatan. Partisipasi aktif dari masyarakat baik dalam bentuk

Kendala yang dihadapi dalam kegiatan pembangunan kesehatan adalah

antara lain peran serta masyarakat dibidang kesehatan masih kurang,

4.2 PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN

MASALAH

Perjanjian Kinerja

113

koordinasi lintas sektor maupun lintas program, dan masih adanya daerah

kumuh.

Untuk mengatasi masalah tersebut beberapa upaya yang dilaksanakan antara

lain :

1. Memberikan informasi / penyuluhan mengenai pentingnya kesehatan.

2. Memberikan insentif bantuan kepada para kader kesehatan.

3. Secara terus menerus melaksanakan koordinasi baik lintas sektor maupun

lintas program

4. Koordinasi dalam upaya meningkatkan anggaran untuk bidang kesehatan.

Dilihat dari aspek pendanaan yang dikelola Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dari

44 kegiatan yang dilaksanakan 13 kegiatan (13,6%) realisasi dananya dibawah

85%. Solusi atau pemecahannya yang dapat dilakukan adalah kedepannya agar

serapan dana bisa lebih maksimal adalah:

1. Melaksanakan koordinasi dengan pusat (Depkes) dalam penyusunan

rencana kegiatan yang dananya dari pusat.

2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap kegiatan yang

dilaksanakan.

3. Menyiapkan sarana prasarana dan SDM (tenaga) yang matang sehingga

kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

2. Mengingat masih rendahnya persentase desa STBM maka perlu

meningkatkan usaha promosi kesehatan

3. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam

mendukung pelaksanaan kegiatan

4.3 SARAN

Perjanjian Kinerja

114

4. Meningkatkan koordinasi dengan pusat (Depkes) dalam penyusunan

rencana kegiatan yang dananya dari pusat, terutama dalam hal juknis

sehingga perencanaan yang kita buat sesuai dengan petunjuk teknis yang

ditetapkan.