PELUANG DAN TANTANGAN ILMU EKONOMI ISLAM:

HARI INI DAN YANG AKAN DATANG1

Oleh: Khairunnisa Musari

1. PENGANTAR

Rancang bangun ilmu ekonomi Islam menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah

sebagai pondasi. Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi sumber ilmu pertama dan

utama dalam melakukan studi normatif. Dalam ilmu ekonomi Islam, Al-Quran adalah

permulaan dari segala ilmu pengetahuan. Pengetahuan dalam Al-Quran memiliki

kebenaran mutlak yang telah mencakup segala kehidupan secara komprehensif dan

karenanya tidak dapat dikurangi dan ditambah.

Namun demikian, Al-Quran pada dasarnya tidak selalu menyampaikan pengetahuan

yang praktis, tetapi lebih banyak pada prinsip atau norma atau kaidah umum. Nabi

Muhammad SAW yang kemudian menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran tersebut ke dalam

tataran implementasi. Oleh karena itu, berikutnya As-Sunnah yang merupakan perkataan

dan perbuatan serta diamnya Nabi Muhammad SAW menjadi sumber ilmu kedua dalam

studi ilmu ekonomi Islam.

Sebagai muslim, kita harus meyakini bahwa ilmu ekonomi Islam dapat menjadi solusi

bagi berbagai persoalan perekonomian. Namun harus diakui, ilmu ekonomi Islam saat ini

belum mampu menjawab sepenuhnya berbagai persoalan ekonomi dunia dan nasional.

Sebagai bidang ilmu baru dalam kurikulum pendidikan tinggi formal, ilmu ekonomi Islam

saat ini masih dalam tahap pencarian guna kristalisasi diri karena terlahir di tengah

sistem ekonomi mainstream. Meskipun ekonomi Islam sudah mulai diimplementasikan di

sedikit negara dan juga komunitas-komunitas tertentu, namun ekonomi Islam masih

menghadapi sejumlah persoalan mendasar pada tataran tertentu. Keberadaan ekonomi

Islam tidak cukup dengan hanya membeberkan fakta-fakta historis dengan berbagai filosofi

yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, perumusan teori dan praktek ekonomi

Islam kontemporer memerlukan rekonstruksi teori dan praktek ekonomi mainstream.

Berikut ini sejumlah artikel yang telah dimuat di media massa yang mencoba menampilan

berbagai sisi peluang dan tantangan ekonomi Islam saat ini dan yang akan datang.

1.1 Ekonomi Syariah, New Intitutional Economics?2

Ketika krisis keuangan global melanda dunia, salah satu pemikiran yang mengemuka di kalangan

para ekonom adalah apakah penerapan sistem ekonomi syariah merupakan solusi bagi masalah ini dan

apakah ekonomi syariah akan menjadi paradigma baru yang menggantikan sistem ekonomi kapitalis.

Bagi sejumlah ekonom, krisis global yang tengah terjadi saat ini merupakan

pembuktian lemahnya sistem ekonomi kapitalis sekaligus menjadi momentum kebangkitan

1 Makalah ini disampaikan dalam Short Course of Islamic Economic yang diselenggarakan oleh Morning

Shine LAZ Rumah Itqon Zakat Infak (RIZKI) pada 15 Maret 2016 di Gedung RIZKI, Jl. Karimata 25B, Jember.

2 Artikel pribadi yang ditulis bersama Rifki Ismal, Mahasiswa S3 Islamic Banking and Finance, Durham

University, UK, (saat ini menjadi Peneliti Senior Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia) dan dimuat di

Harian Republika, 24 Januari 2009.

2

ekonomi syariah. Fenomena ini jika dikaji dengan pendekatan konsep new institutional

economics (NIE), maka pandangan tersebut mendekati kebenaran.

4 Elemen NIE

Secara teoretis, NIE adalah suatu konsep yang memaparkan kriteria atau syarat untuk

membangun suatu paradigma sistem ekonomi baru yang setidaknya terdiri dari empat

elemen.

Elemen pertama, budaya adalah cara berpikir, perasaan, kecenderungan, dan perilaku

individu atau kelompok masyarakat. Budaya antara lain dipengaruhi oleh pengetahuan,

kondisi sosial politik, dan komunikasi. Jika ingin menghadirkan suatu paradigma baru,

maka diperlukan penyesuaian (perubahan) budaya.

Elemen kedua, institusi adalah keberadaan peraturan atau regulasi, dukungan

pemerintah, dan sistem peradilan. Elemen ini mencakup ada tidaknya institusi publik di

tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Ahmed, Habib, 2008). Dikaitkan dengan

pengembangan ekonomi syariah di tanah air, kehadiran undang-undang (UU) Perbankan

Syariah pada April 2008 lalu merupakan pengukuhan terhadap pilar institusi dalam

ekonomi syariah. Hal ini kian menguat dengan berkembangnya lembaga pendukung lain

seperti sistem peradilan untuk perbankan syariah, sistem pendidikan yang mengajarkan

ekonomi/perbankan syariah, legalisasi UU Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN), cetak

biru pengembangan perbankan syariah, peraturan Bapepam untuk perusahaan pembiayaan

syariah, dan lainnya.

Elemen ketiga, organisasi adalah suatu alat yang diciptakan individu/sekelompok

masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, Indonesia boleh dikatakan telah

berhasil mengembangkan bank syariah, asuransi syariah, sukuk, dan perusahaan

pembiayaan syariah dengan baik. Rata-rata pertumbuhan aset, simpanan, dan pembiayaan

bank syariah lebih dari 50 persen sepanjang 2000-2008. Hal ini sekaligus menjadi salah satu

bukti empirik selain jumlah bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga syariah lainnya

yang terus bertambah setiap tahun. Beberapa perguruan tinggi ternama pun telah membuka

jurusan/fakultas ekonomi/perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di

bidang ini yang setiap tahun semakin bertambah.

Elemen keempat, pasar adalah keberadaan tempat/media untuk melakukan transaksi,

termasuk unsur-unsur penunjangnya seperti teknologi, infrastruktur, dan instrumen pasar

keuangan. Dalam konteks ini, ekonomi syariah di Indonesia masih dalam tahap

pengembangan karena pasar uang syariah di Indonesia masih sangat terbatas. Selain itu,

ketergantungan perbankan syariah kepada pasar uang syariah masih minim karena aktifitas

pembiayaan yang cukup tinggi dengan tingkat pembiayaan bermasalah (non performing

financing) yang rendah dan penarikan dana oleh deposan yang masih terkendali. Namun

demikian, tuntutan pengembangan pasar keuangan syariah ke depan merupakan suatu

keharusan seiring dengan semakin berkembangnya industri ini.

Menuju Paradigma Ekonomi Baru

Untuk menjawab apakah ekonomi syariah di Indonesia akan menjadi paradigma baru

atau minimal alternatif bagi ekonomi konvensional, maka pendekatan NIE menunjukkan

arah yang demikian.

Kondisi Indonesia saat ini menyiratkan penerimaan masyarakat yang cenderung

meningkat meski pengaruh sistem ekonomi konvensional masih dominan. Tentu saja untuk

3

membangun elemen budaya, khususnya menciptakan masyarakat yang sharia-based,

merupakan suatu pekerjaan rumah tersendiri.

Namun demikian, dengan semakin maraknya negara-negara di Eropa melakukan

restrukturisasi perbankan dan keuangan syariah, hal ini sejatinya semakin menguatkan

kiprah dan penerimaan masyarakat internasional terhadap institusi ekonomi syariah.

Beberapa negara tetangga seperti Singapura, Thailand, Malaysia, bahkan yang

berpenduduk muslim minoritas seperti China, Jepang, Korea, dan Inggris telah dengan

cepat mempersiapkan elemen institusi untuk mendukung penciptaan sistem perbankan dan

keuangan syariah.

Dalam hal organisasi, pengembangan ekonomi syariah, utamanya bank syariah, juga

menunjukkan kinerja yang semakin baik. Berbagai pembenahan telah dilakukan, khususnya

yang terkait dengan manajemen risiko, peningkatan kualitas pelayanan, dan pemenuhan

kebutuhan sumber daya insani. Semua ini dimaksudkan untuk mengimbangi pertambahan

institusi perbankan dan keuangan syariah baru.

Terakhir, perlahan namun pasti, pasar dari industri syariah terus menunjukkan

peningkatan seiring kebutuhan transaksi berbasis syariah yang semakin tinggi. Kondisi ini

semakin kondusif dengan kesadaran otoritas pasar keuangan, regulator perbankan, dan

pelaku pasar yang semakin baik. Hal ini tercermin dengan semakin intensifnya koordinasi

masing-masing pihak yang kian memacu perkembangan pasar industri perbankan dan

keuangan syariah di tanah air.

Secara keseluruhan, ekonomi syariah sebagai sebuah paradigma baru berdasarkan

konsep NIE telah meletakkan pondasinya di Indonesia. Harus diakui, terlalu dini jika kita

meminta pengambil kebijakan menerapkan sistem ekonomi ini. Banyak sekali kendala dan

pekerjaan rumah yang masih harus kita siapkan. Berapa lama proses tersebut berlangsung,

tentunya berpulang kepada usaha kita bersama. Pada saatnya nanti, tanpa harus memaksa,

ekonomi syariah akan menjadi pilihan jika para pelaku di dalamnya dapat membuktikan

kebaikan dari sistem ini. Wallahualam bish showab.

1.2 Reorientasi Target Bank Syariah3

Untuk memacu pertumbuhan bank syariah, Bank Indonesia (BI) menargetkan pangsa aset bank

syariah sebesar 5 persen pada akhir 2008. Menjelang akhir semester I 2008, pangsa pasar bank

syariah belum mampu melampaui setengah target tersebut. Menyikapi hal tersebut, ke depan, BI

perlu melakukan muhasabah dan mereorientasi target.

Undang-Undang (UU) Perbankan Syariah kini tinggal menunggu rapat paripurna

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan. Beberapa penyesuaian harus segera

dilakukan BI terhadap sejumlah peraturannya agar bisa kompatibel dengan UU tersebut.

Diperkirakan ada sekitar 26 peraturan BI (PBI) yang harus disesuaikan dengan Rancangan

UU (RUU) Perbankan Syariah.

Berkenaan dengan itu, fokus BI tampaknya akan banyak diserap oleh sejumlah

pekerjaan guna merevisi PBI. Ada 5 ketentuan yang ada di RUU Perbankan Syariah yang

belum diatur dalam PBI. Karenanya, jika target pangsa pasar bank syariah 5 persen tidak

tercapai tahun ini, hal tersebut boleh jadi harus dimaklumi. Namun demikian, hikmah

3 Artikel pribadi yang dimuat di Harian Republika, 18 Juni 2008.

4

terbesar dari keadaan ini adalah hadirnya kesempatan bagi BI untuk bermuhasabah dan

mereorientasi target bank syariah.

BI dan Target-Targetnya

Tahun 2008 memang merupakan tahun terakhir dalam Fase Memperkuat Struktur

Industri Perbankan Syariah, sekaligus tahun awal dalam Fase Memenuhi Standar Keuangan

dan Kualitas Pelayanan Internasional. Fase-fase tersebut merupakan rangkaian

implementasi dan prioritas inisiatif-inisiatif strategis dalam Cetak Biru Pengembangan

Perbankan Syariah di Indonesia 2002-2011.

Untuk 2008, BI meyakini industri bank syariah masih menikmati periode high growth.

Oleh karena itu, BI mematok pangsa aset 5 persen sebagai direction dan anchor bagi industri

perbankan syariah. Dalam program akselerasinya tahun ini, BI menerbitkan sejumlah

kebijakan lanjutan. Dengan berbagai kebijakan tersebut, BI memproyeksikan pertumbuhan

aset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan selama 2008 mampu mencapai masing-

masing sebesar Rp 91,6 triliun, Rp 73,3 triliun, dan Rp 68,9 triliun.

Lebih jauh, angka-angka yang dipatok BI memang bukanlah sesuatu yang mustahil

meskipun sebenarnya cukup sulit dicapai. Namun demikian, yang perlu digarisbawahi dari

berbagai target tersebut adalah mewaspadai efek samping dari target tersebut. Hal ini

mengingat, sejumlah kelemahan fundamental dalam pengembangan perbankan syariah,

utamanya dalam penyediaan sumber daya insani (SDI), masih belum teratasi. Celakanya,

target-target yang ditetapkan BI berpotensi menjadi pemicu api dalam sekam.

Reorientasi Target

Memasyarakatkan syariah adalah langkah logis yang harus dilakukan untuk

mengatasi berbagai kelemahan yang ada. Dan untuk itu, edukasi merupakan keniscayaan.

Perlu kerja keras agar banyak pihak memahami konsep ekonomi dan perbankan serta

konsep syariah secara simultan dan terintegrasi.

BI selaku otoritas, sangat berkepentingan untuk memasyarakatkan ekonomi syariah,

secara eksternal maupun internal. Tanpa disadari, beberapa pihak memandang perbankan

syariah sekedar lembaga bisnis komersil semata. Akibatnya, value yang dibawa perbankan

syariah terlupakan dan sekedar menjadi hiasan belaka. Ini tercermin dari target yang

dipatok BI cenderung bersahabat dengan hal-hal komersial. Tuntutan atas materi lebih

dikedepankan daripada nilai-nilai moral yang diusung bank syariah.

Oleh karena itu, penting dalam hal ini bagi BI untuk mereorientasi target bank syariah.

Capaian keberhasilan harusnya mengedepankan pencapaian dalam mengusung nilai-nilai

syariah. Harus diakui, pengetahuan dan pemahaman SDI yang kurang memadai atas label

syariah yang diusung institusinya, kerap menimbulkan sejumlah penyimpangan dalam

operasional bank syariah. Banyak bank bernafaskan syariah, namun masyarakat di

dalamnya masih belum mampu memaknai konsep syariah. Padahal, konsep God Corporate

Governance (GCG) seharusnya menjadi senyawa yang meleburkan sikap jujur (shiddiq),

dapat dipercaya (amanah), menyampaikan (tabligh), pandai dan cerdas (fathonah), serta

selalu konsisten (istiqomah) dalam nilai-nilai yang dibawa bank syariah. Ketidakhati-hatian

untuk mengejar target otoritas dapat menjadi mesin penghancur bisnis perusahaan. Yang

paling menakutkan, label syariah sekedar menjadi alat untuk mengeduk keuntungan dan

kepentingan.

Dengan demikian, dalam program akselerasi bank syariah, yang harus dikejar

bukanlah target-target materi. Capaian edukasi dalam upaya meningkatkan kuantitas dan

5

kualitas SDI serta tercapainya tingkat pemahaman menjadi parameter utama. Masyarakat

sekaligus pelaku bank syariah perlu diberi edukasi yang tidak sekedar melulu

mengandalkan aspek religius atau aspek ekonomis semata. Perlu adanya pendekatan yang

obyektif, rasional, dan berwawasan ilmiah agar masyarakat terbuka dan dapat berpikir

cerdas dan arif. Dalam hal ini, program akselerasi memang dibutuhkan, tapi bukan sebagai

karbit ataupun pemanfaatan momen semata untuk mengejar pasar. Nilai-nilai moralitas

GCG seharusnya menjadi diferensiasi dan keunggulan bagi bank syariah untuk masuk

pada pasar yang begitu besar. Inilah pondasi kuat bagi bank syariah untuk tumbuh secara

alamiah dan tidak perlu dibiakkan dengan target-target komersil, yang justru berpotensi

mendegradasi nilai-nilai syariah.

1.3 Antara Stiglitz, Indonesia, dan Ekonomi Syariah4

Ada benang merah antara Stiglitz, pemenang Nobel ekonomi 2001, dengan Indonesia dan ekonomi

syariah. Melalui buku-bukunya, Stiglitz banyak mengungkap berbagai persoalan yang secara

langsung dan tidak langsung dihadapi Indonesia. Melalui bukunya pula, terkuak pemikiran Stiglitz

yang entah disadarinya atau tidak, memiliki sudut pandang yang sama dengan ekonomi syariah.

Joseph E. Stiglitz adalah pemenang Nobel bidang ekonomi tahun 2001.

Kemenangannya diraih atas penciptaan cabang teori baru yang disebut The Economics of

Information yang banyak mengulas dampak asimetri informasi. Teori ini merupakan pionir

dalam konsep adverse selection dan moral hazard yang saat ini menjadi pedoman bagi para

teoritis dan analis kebijakan.

Selain sebagai pemenang Nobel, Stiglitz dikenal juga sebagai ekonom kontroversial.

Stiglitz kerap membela kepentingan negara-negara dunia ketiga. Ia terkenal dengan

kritiknya terhadap globalisasi, fundamentalisme ekonomi pasar, dan sejumlah lembaga

internasional. Stiglitz dengan berani mengatakan Dana Moneter Internasional (IMF) dan

Bank Dunia telah menjadi alat bagi kepentingan Amerika Serikat (AS) untuk menekan

negara-negara dunia ketiga melalui cengkeraman kapitalisme ekonomi.

Publikasi

Pandangan Stiglitz dalam setiap publikasinya menjadi penting karena ia pernah

menjadi bagian penting dari perancang dan pemegang kebijakan AS. Stiglitz memotret

kebijakan AS dalam mengelola agenda globalisasi. Buku-bukunya membuka mata dunia

tentang bagaimana resep kebijakan IMF dan Bank Dunia yang berpengaruh besar pada

ekonomi negara-negara berkembang ternyata tidak selalu benar.

Stiglitz berpendapat, terpuruknya perekonomian di negara-negara berkembang

banyak diakibatkan kepatuhan yang sangat kepada resep kebijakan Washington Consensus.

Untuk mengurai lebih dalam mengenai Washington Consensus, Stiglitz menulis Washington

Consensus: Arah Menuju Jurang Kemiskinan (2002). Washington Consensus menyatakan, kinerja

perekonomian yang baik membutuhkan perdagangan bebas, stabilitas makro, dan

penerapan kebijakan harga yang tepat. Sesungguhnya, butir-butir Washington Consensus

tidak dapat begitu saja diterapkan dalam kebijakan ekonomi suatu negara. Adanya

sejumlah negara yang mencapai keberhasilan pembangunan tanpa mengikuti sepenuhnya

rekomendasi Washington Consensus merupakan fakta yang tidak dapat diabaikan.

4 Artikel pribadi yang dimuat di Harian Surabaya Post, Ouvre, 7 Juni 2009.

6

Dalam The Roaring Nineties yang diterjemahkan di Indonesia menjadi Dekade

Keserakahan: Era 90-an dan Awal Petaka Ekonomi Dunia (2006), Stiglitz mengangkat dampak

buruk kebijakan liberalisasi pasar yang menjadi konsekuensi sistem globalisasi, khususnya

di negara-negara miskin dan berkembang. Buku ini membongkar kemunafikan dan standar

ganda kebijakan ekonomi AS yang didesakkan ke negara-negara berkembang dalam paket

liberalisasi pasar perdagangan. Dalam buku ini, Stiglitz menegaskan pula keprihatinannya

terhadap korupsi dan kolusi yang menjamur di negara-negara miskin dan berkembang

akibat tingginya ketimpangan sosial.

Dalam Making Globalizaton Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang lebih Baik

(2006), Stiglitz mengulas berbagai problem serius yang diidap globalisasi yang

mengakibatkan banyak ketimpangan. Stiglits menjadikan buku ini sebagai peta dalam

mewujudkan globalisasi yang bermanfaat bagi semua bangsa-bangsa di dunia. Ia

mengemukakan cara-cara baru yang radikal untuk mengatasi utang negara berkembang. Ia

menyarankan reformasi sistem cadangan devisa global untuk mengatasi ketidakstabilan

keuangan internasional. Ia membahas perdagangan, paten, pengelolaan sumber daya,

pemanasan global, demokratisasi, hingga argumen tentang pentingnya reformasi lembaga-

lembaga dunia.

Dalam The Three Trillion Dollar War (2008), Stiglitz bersama Linda J. Bilmes mengulas

hitungan rinci biaya ekonomi dan manusia yang dikeluarkan AS untuk Perang Irak. Dengan

jargon ekonomi tentang opportunity cost, biaya yang dikeluarkan AS untuk membiayai

perang akan sangat berarti dalam mengatasi berbagai persoalan pelik terkait kemiskinan,

pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan di AS sendiri dan berbagai negara di

belahan dunia. Meski AS tampak baik-baik saja, namun sesungguhnya dampak yang

dirasakan masyarakat sangat besar. Jika saja AS dapat memanfaatkan dana yang ada untuk

menciptakan kedamaian dunia, maka hal itu akan jauh lebih berarti.

Stiglitz dan Indonesia

Hampir di semua bukunya, Stiglitz mengulas tentang keterpurukan negara-negara

berkembang, termasuk Indonesia. Diskusi tentang Indonesia lebih rinci terdapat dalam

Globalization and Its Discontents (2002). Perhatiannya yang besar pada Indonesia tentu bukan

sekedar karena kecintaannya pada Bali, tetapi karena keprihatinannya pada Indonesia.

Diungkapnya, penderitaan Indonesia lebih besar daripada banyak negara lain. Akibat

mengikuti kebijakan Washington Consensus, pemulihan ekonomi Indonesia paling lambat di

Asia Timur. Meski kemudian ekonomi Indonesia tumbuh, tetapi tetap lebih rendah

daripada yang seharusnya dapat dicapai. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih

rendah daripada negara-negara yang menolak kebijakan IMF.

Untuk kasus Indonesia, Stiglitz mengingatkan bahwa kekuatan pasar bebas sering

merugikan sebagian besar masyarakat lemah. Pemerintah hendaknya melakukan upaya

nyata untuk melindungi rakyatnya. Stiglitz menekankan peran pemerintah ini juga sebagai

kritik atas Washington Consensus yang diadopsi pemerintah Indonesia. Ia mengingatkan, AS

yang sangat mendukung globalisasi dan pasar bebas ternyata tetap memberi proteksi atas

sejumlah sektor pertanian dan industrinya. Oleh karena itu, selayaknya negara-negara

berkembang juga memberlakukan beberapa proteksi atas produknya.

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Stiglitz juga banyak bicara mengenai masalah

politik pemerintah Indonesia di bidang penanaman modal asing. Dengan berani, Stiglitz

mengkritisi pemerintah Indonesia agar berani menegosiasi ulang kontrak-kontrak

pertambangan yang terindikasi merugikan kepentingan rakyat.

7

Stiglitz dan Ekonomi Syariah

Seorang rekan di bank sentral Indonesia bercerita, ketika Stiglitz mengunjungi

Jakarta, petinggi bank sentral Indonesia pernah menyampaikan kepada Stiglitz bahwa

konsep ekonomi yang digaungkan Stiglitz sebenarnya adalah konsep ekonomi syariah.

Stiglitz menjawab, "Memang benar, konsep saya tentang paradigma baru ekonomi moneter

itu adalah ekonomi syariah.

Sebelumnya, melalui buku Toward a New Paradigm in Monetary Economics (2003),

Stiglitz dan Bruce Greenwald memperkenalkan pendekatan baru dalam ilmu ekonomi.

Pendekatan inilah yang menjadi benang merah antara Stiglitz dengan ekonomi syariah,

selain seruan dalam setiap buku-bukunya yang selalu menuntut keadilan dan mengecam

ketimpangan.

Setidaknya ada tiga pendekatan Stiglitz dalam buku tersebut yang merupakan teori

ekonomi syariah bidang moneter. Pertama, Stiglitz mengemukakan bahwa efektivitas

kebijakan moneter sangat bergantung pada kondisi perbankan, terutama dalam penyaluran

kredit. Kredit lebih sesuai untuk mengukur transactional demand dan spending power yang

sesungguhnya. Penegasan Stiglitz tentang pentingnya kredit untuk menunjang

pertumbuhan ekonomi selaras dengan teori ekonomi syariah yang berorientasi pada sektor

riil.

Kedua, Stiglitz menyatakan bank harus berperilaku netral dan risiko harus

terdistribusi efektif bagi seluruh pelaku ekonomi. Dalam teori ekonomi syariah, bank

diasumsikan tidak dapat memastikan keuntungan dan kerugian di masa depan serta harus

mengedepankan profit-loss sharing. Konsep ini memberi pesan bahwa bank harus diposisi

netral serta keuntungan dan risiko harus terdistribusi pada semua pelaku ekonomi.

Ketiga, Stiglitz menyatakan mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur

suku bunga kini tidak efektif lagi dalam mempengaruhi kegiatan di sektor riil. Untuk itu,

penggunaan instrumen suku bunga untuk mempengaruhi jumlah uang beredar hendaknya

diubah menjadi kebijakan yang berdasarkan kepada mekanisme permintaan-penawaran

kredit. Hal ini selaras dengan prinsip ekonomi syariah yang mengharamkan penggunaan

instrumen bunga. Dalam teori ekonomi syariah, intisari kestabilan ekonomi bukan dengan

money creation, melainkan dengan money velocity. Wallahualam bishowab.

1.4 Mendesak Back-Up Rupiah5

Rancangan Undang-Undang (RUU) Mata Uang termasuk dalam daftar Program Legislasi Nasional

RUU prioritas Tahun 2010. Semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati RUU

dilanjutkan pembahasannya di tingkat panitia kerja (Panja).

Pada periode 2004-2009, RUU Mata uang sudah pernah digodok oleh DPR. Namun

RUU tersebut gagal di-UU-kan. Pada periode 2009-2014, RUU ini kembali masuk dalam

daftar Program Legislasi Nasional RUU prioritas Tahun 2010.

RUU Mata Uang merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal

23 B yang berbunyi macam dan harga mata uang ditetapkan dengan UU. RUU yang

terdiri dari 12 Bab dan 46 Pasal ini mengatur pengelolaan mata uang, mulai dari proses

perencanaan hingga proses pemusnahan. Selain itu, RUU ini juga mengatur kewajiban

penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran dan penanganan peredaran uang palsu.

5 Artikel pribadi yang dimuat di Harian KONTAN, 29 September 2010.

8

Dari 172 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU tersebut, sebanyak 52 DIM

disetujui DPR. Sisanya 120 DIM diusulkan untuk dibahas Panja. Dari DIM yang diajukan

pemerintah, tampaknya pembahasan lebih menyentuh pada siapa yang bertanggung jawab

dalam membuat perencanaan, pencetakan, pengeluaran, penandatanganan, pemberantasan

uang palsu, serta pengauditan secara periodik terhadap seluruh proses pelaksanaan.

Demi untuk menuntaskan dan melengkapi RUU Mata Uang, Panja pada Oktober ini

akan bertolak ke Kanada untuk studi banding. Kanada dipilih sebagai negara tujuan karena

dinilai berhasil mengimplemantasikan UU Mata Uang. Anggota dewan bermaksud

mempelajari proses pencetakan, distribusi, dan peleburan mata uang serta implementasi

UU tersebut. Sejauh ini, masukan-masukan yang hendak dipelajari anggota dewan lebih

pada teknis. Padahal, yang tidak kalah mendesak untuk dikaji adalah bagaimana

membangun sistem dan road map agar mata uang rupiah terjamin nilainya di masa depan.

Hard Currency

Untuk jangka panjang, RUU Mata Uang menyimpan harapan untuk menjadikan

rupiah tergolong sebagai hard currency. Misi ini patut diapresiasi. Untuk mewujudkannya,

tentu terdapat sejumlah persyaratan. Diantaranya, rupiah harus convertible dan tingkat

acceptability yang tinggi dalam lalu lintas perdagangan internasional. Secara politis,

pemerintah Indonesia mungkin akan sulit melakukannya. Namun yang terpenting dan

sering terabaikan adalah esensi dari keberadaan mata uang itu sendiri bagi perekonomian

domestik.

Dalam konteks ini, pemerintah seyogyanya berpikir untuk menjamin nilai mata uang

rupiah melalui dukungan aset berkualitas atas jumlah mata uang beredar (back-up currency).

Back-up currency sesungguhnya sejalan dengan kecenderungan kebijakan ekonomi banyak

negara beberapa tahun belakangan. Singapura, Malaysia, dan Thailand adalah negara

tetangga yang sudah mulai menerapkannya.

Harus diakui, sistem mata uang yang berlangsung saat ini adalah salah satu biang

krisis ekonomi di Indonesia dan juga negara lain. Terikatnya nilai mata uang suatu negara

kepada mata uang negara lain dan tidak pada dirinya sendiri menyebabkan nilai suatu mata

uang tidak pernah stabil. Bergejolaknya nilai mata uang tertentu, dapat dipastikan akan

berpengaruh terhadap kestabilan mata uang yang lain.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan semakin terbukanya

perekonomian Indonesia, maka nilai tukar rupiah menjadi sangat rentan terhadap arus lalu

lintas modal internasional yang bergerak sedemikian dinamis.

Diversifikasi Cadangan Devisa

Agar bisa memberi manfaat bagi pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi,

maka dibutuhkan back-up currency. Adalah lebih penting menjadikan rupiah tidak mudah

tergerus inflasi dan diobrak-abrik mata uang lain daripada sekedar membangun citra yang

praktis, nyaman, dan bergengsi sebagaimana yang diharapkan dari redenominasi. Back-up

currency lebih berarti daripada redenominasi dalam mengatasi inflasi. Redenominasi justru

berpeluang untuk menghasilkan money illution yang pada gilirannya akan berbuah inflatoir

effect.

Tahap awal untuk menginisiasi back-up rupiah dapat dimulai salah satunya dengan

melakukan diversifikasi cadangan devisa. Sistem cadangan devisa yang berlaku saat ini

umumnya menjadikan USD sebagai instrumen penyimpan nilai. Sudah banyak yang

9

mengkritisi bahwa USD bukan penyimpan nilai yang baik. Beberapa negara bahkan

menggaungkan kebutuhan krusial akan sistem mata uang global baru.

Emas sesungguhnya layak menjadi instrumen penyimpan nilai. Meski kerap

dipersoalkan lantaran tidak likuid, namun nyatanya Amerika Serikat (AS) menjadi

penyimpan terbesarnya. Fort Knox dikenal sebagai tempat penyimpanan emas terbesar di

dunia. Cadangan emasnya diperkirakan mencapai 8.946,9 ton. Berikutnya adalah Jerman,

Italia, Perancis, China, Swiss, Jepang, Belanda, dan Rusia. Bahkan IMF termasuk pula yang

memiliki simpanan emas terbesar di dunia.

Ke depan, pemerintah perlu mempertimbangkan upaya-upaya untuk membangun

sistem penjaminan nilai mata uang rupiah. Pemerintah perlu keberanian untuk melakukan

back-up currency berupa cadangan emas atau cadangan devisa lain sesuai dengan jumlah

rupiah beredar. Dalam melakukan transaksi perdagangan bilateral atau multilateral,

pemerintah layak pula mempertimbangkan mata uang berbasis komunitas. Misalnya saja,

dengan menggunakan dinar seperti halnya yang dilakukan Malaysia, Iran dan Brunei

dalam perdagangannya dengan sejumlah negara Islam.

Yang tidak kalah penting, pemerintah hendaknya mulai sadar bahwa USD tidak bisa

dijadikan tolok ukur kepulihan, kemakmuran, dan juga pertumbuhan ekonomi. USD

bukanlah mata uang yang terjamin kestabilannya. Dibutuhkan diversifikasi cadangan

devisa untuk mengeliminir resiko nilai tukar rupiah terhadap hard currency tersebut.

Berikutnya, barulah kita melangkah pada back-up rupiah yang sesungguhnya agar terjamin

stabilitas nilainya di masa depan.

1.5 Ketika Wall Street Menceraikan Etika6

Sejak September, aksi protes warga Amerika Serikat (AS) semakin agresif. Protes menentang sistim

keuangan dan kebijakan pemerintah AS kian meluas. Kemarahan warga atas terjadinya rebound di

Wall Street yang tak diikuti dengan perbaikan tingkat pengangguran, menuai aksi demo yang terus

bermunculan.

Krisis keuangan dunia secara maraton terus bermunculan sejak 2008. Kasus subprime

mortgage, bangkrutnya bank-bank investasi besar, krisis utang, bailout, kegaduhan di pasar

finansial, terus saja saling mengekor. AS dan Eropa yang menjadi barometer perekonomian

dan keuangan dunia kini terus menjadi bulan-bulanannya.

Yang menarik untuk disimak saat ini adalah aksi protes warga AS terhadap rebound

di Wall Street yang terjadi disaat meningkatnya jumlah PHK di negara tersebut. Kebanyakan

dari mereka meyakini bahwa pemerintah telah dikendalikan oleh bank dan korporasi-

korporasi besar yang serakah sehingga mengabaikan kepentingan sebagian besar warga

negaranya.

Ya, AS kini sedang menguji kesolidan sistem dan kebijakan ekonomi mereka yang

selama ini menjadi jantung ekonomi dunia. Jika kekacauan ekonomi di Eropa banyak dipicu

oleh krisis utang dengan rasio utang yang mencengangkan, maka yang belakangan terjadi

di AS dipicu oleh krisis ketidakpercayaan akibat berbagai kecurangan dari pelaku ekonomi

dan keuangan.

Bush-Obama Paradox

6 Artikel pribadi yang dimuat di Harian Republika, 19 Oktober 2011.

10

Pasca jatuhnya sejumlah perusahaan investasi keuangan di AS pada 2008 lalu,

Presiden Bush saat itu meminta konggres untuk menyetujui rencana penyelamatan sektor

finansial bernilai USD 700 miliar. Bush menyatakan, perekonomian dalam kondisi bahaya

sehingga perlu intervensi pemerintah untuk menyelamatkannya. Upaya Bush mendapat

banyak kritikan karena menyimpang dari ideologi pasar-bebas yang dianut AS. Terlebih

lagi, Bush dikenal memiliki keyakinan yang tinggi bahwa pasar-bebas adalah sebuah

prinsip moral yang harus diwujudkan karena merupakan hak asasi manusia dalam mencari

kebebasan penghidupan.

Jika disimak, pasar-bebas yang menjadi prinsip moral Bush sesungguhnya bertitik

tolak dari paham Adam Smith yang mengasumsikan mekanisme permintaan dan

penawaran mampu melakukan self-regulating dan self-correcting melalui an invisible-hand.

Jika bertitik tolak dari paham ini, maka upaya Bush tersebut adalah paradox.

Mengingat kehancuran pasar finansial di AS, Bush Paradox ini sesungguhnya dapat

dipahami. Pada titik inilah, Bush mungkin baru merasa pentingnya campur tangan

pemerintah pada pasar meski hal itu bertentangan dengan paham yang ia anut.

Lebih jauh, Obama kemudian melanjutkan paradox ini. Obama menggelontorkan dana

untuk mengembalikan kepercayaan dunia kepada AS sebagai motor ekonomi dunia meski

harus menanggung konsekuensi defisit anggaran yang besar. Berbagai program

penanggulangan yang menghabiskan uang rakyat yang kebanyakan berasal dari kelas

menengah, nyatanya tak juga memulihkan perekonomian domestik. Yang ada, PHK terus

menyebar ke penjuru negeri.

Obama memang meminta pertanggungjawaban lembaga keuangan yang didonor

pemerintah. Obama mengingatkan, wajib pajak adalah yang paling dirugikan atas

keruntuhan keuangan jika pelaku pasar memanfaatkan masa pemulihan untuk keuntungan

pribadi. Sayang, aksi spekulan di Wall Street tampaknya tidak terbendung untuk mendapat

untung berlipat setelah sebelumnya mengalami kerugian besar. Meski masalah krisis utang

Eropa dan ketakutan resesi baru melanda AS terus menghantam bursa Wall Street dan

tekanan jual membuat indeks saham utama tergerus, tetapi Wall Street masih mampu

beberapa kali melanjutkan penguatannya. Hal inilah yang memicu kemarahan sebagian

warga AS.

Mengawinkan Etika pada Pasar Keuangan

Fenomena yang berkembang dan berujung pada munculnya Bush-Obama Paradox

semakin menguatkan kita bahwa intervensi pemerintah dibutuhkan dalam pasar. Pasar-

bebas sejatinya bukan dimaknai sebagai terbukanya pasar tanpa batas dan dibiarkan

mengatur dan memulihkan dirinya sendiri. Tidak bisa dimungkiri, pasar sesungguhnya

sarat dengan berbagai ketidakmampuan. Kapitalis berpotensi besar untuk mengendalikan

pasar sesuai dengan kepentingan. Kecurangan dan berbagai penyimpangan lain berpeluang

besar untuk terjadi. Uang yang dijadikan bulan-bulanan komoditi dan spekulasi ternyata

menyebabkan pasar tidak terkendali.

Sebagai suatu lembaga yang mempunyai kekuatan besar, daulat pasar dapat

menggusur daulat rakyat. Semua manusia di dalamnya dianggap memiliki kekuatan yang

sama. Kegiatan ekonomi dalam sistem kapitalis diarahkan untuk memenuhi keinginan para

pemilik modal daripada kebutuhan masyarakat yang lebih besar. Filsafat ekonomi

kapitalisme menceraikan etika sehingga perilaku manusia hilang arah karena terdorong

hasrat untuk menjadi greedy.

11

Sebagai sebuah norma yang tak tertulis, mengawinkan etika dengan pasar keuangan

diharapkan dapat menghantar pelaku di dalamnya menghindari praktek-praktek yang

menjatuhkan. Dengan etika pula, pelaku pasar diharapkan tidak lagi melakukan spekulasi

yang secara nyata bersifat predatorik. Spekulasi inilah yang menggoncang ekonomi

berbagai negara, khususnya negara yang kondisi politiknya tidak stabil. Akibat spekulasi

itu pula, jumlah uang yang beredar menjadi tidak seimbang dengan jumlah barang di sektor

riil karena adanya penghisapan. Sejalan dengan itulah, etika diharapkan dapat

menjembatani sektor keuangan dan sektor riil untuk bertemu.

Dalam hal ini, jika kegiatan ekonomi dapat dikembalikan pada etika yang bersumber

dari religi, maka keadilan akan lebih jelas. Kegiatan ekonomi di sektor keuangan tidak lagi

memfasilitasi pelaku yang menarik keuntungan dari mengkomoditaskan uang dalam pasar

uang, bank atau pasar modal. Kegiatan ekonomi di sektor keuangan kelak hanya

memfasilitasi ketersediaan dana untuk modal usaha melalui mekanisme yang benar.

Dengan cara ini, sistem ekonomi yang bertumpu pada sinergi sektor riil dan keuangan akan

berjalan mantap, tidak mudah goyang atau digoyang seperti saat ini. Wallahualam bish

showab.

1.6 Luxembourg Menuju Pusat Keuangan Islam Eropa dan Dunia7

Selama 3 hari Islamic Finance News (IFN) Asia Forum 2011 berlangsung, setidaknya

terdapat 9 negara yang berkesempatan memberi paparan tentang potensi keuangan Islam di

negara masing-masing melalui beragam session. Negara-negara tersebut adalah Indonesia,

Qatar, Australia, Srilanka, Oman, Jepang, Pakistan, Iran, dan Luxembourg.

Country presentation dari negara Luxembourg cukup menarik perhatian peserta IFN

Asia Forum 2011. Selain karena tampaknya menjadi satu-satunya negara yang mewakili

kawasan Eropa, juga karena dihadiri langsung oleh Minister of Finance, Grand Duchy of

Luxembourg, Luc Frieden. Pada hari ketiga, Frieden menjadi pembuka acara melalui session

for keynote address yang dimanfaatkannya untuk bercerita tentang potensi keuangan Islam di

Luxembourg.

Mengawali paparannya di podium, Frieden memulai dengan sebuah pernyataan,

Saya yakin, anda semua bertanya-tanya mengapa saya hadir di tempat ini. Bukankah negara-negara

di Eropa sedang mengalami krisis, lalu mengapa saya masih bisa-bisanya muncul di sini, katanya

setengah berkelakar.

Ya, saya yakin pernyataan Frieden memang mewakili isi kepala hampir kebanyakan

peserta IFN Asia Forum 2011. Kawasan Eropa memang secara beruntun mengalami krisis

keuangan akibat utang Eurozone. Lalu mengapa Frieden masih sempat-sempatnya ke Kuala

Lumpur menghadiri acara ini?

Menjadi Pusat Keuangan Islam Eropa dan Dunia

Luxembourg memang tampak serius untuk mengundang investor keuangan Islam

masuk ke negara tersebut. Frieden mengatakan, Penting bagi kami untuk menghadiri

perhelatan ini. Pemerintah Luxembourg meyakini bahwa keuangan Islam adalah bagian tak

terpisahkan dari sistem keuangan internasional. Beberapa negara Eropa memang sudah banyak yang

7 Artikel pribadi yang dimuat di Majalah SHARING, Edisi 59 Tahun VI November 2011, Hlm. 42-43, dan

merupakan hasil liputan selama 3 hari mengikuti Islamic Finance News (IFN) Asia Forum di Kuala Lumpur pada

17-19 Oktober 2011 yang dikuti oleh peserta dari sejumlah negara dari Middle East, Europe, North Africa, Southeast

Asia, dan North America.

12

ingin menjadi pusat keuangan Islam dan Luxembourg juga memiliki potensi untuk menjadi bagian

dari pusat keuangan Islam di kawasan ini.

Frieden yang mengawali karir politiknya melalui Partai Demokrat Kristen (Christian

Social Party/CSV) ini pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Menteri Anggaran di

usia 34 tahun. Berikutnya, Frieden menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan kemudian

menjadi Menteri Keuangan sejak 2009 hingga saat ini. Beliau juga menjabat sebagai

Gubernur Bank Dunia serta menjadi wakil pemerintah Luxembourg dalam Council of

Minister of the European Union.

Meski krisis ekonomi global tengah terjadi, Frieden menegaskan bahwa

pemerintahnya meyakini industri keuangan Islam akan tetap tumbuh stabil. Hal ini

setidaknya tercermin dari minat investor yang terus tumbuh terhadap produk keuangan

Islam. Frieden mengatakan, Pemerintah Luxembourg melihat produk keuangan Islam sangat

inovatif dan adaptif bagi sistem keuangan internasional. Untuk itu, pemerintah Luxembourg ingin

mengintegrasikan produk keuangan Islam dengan produk keuangan yang sebelumnya telah ada di

Luxembourg.

Frieden memang tidak menyia-nyiakan kesempatan dalam IFN Asia Forum 2011

untuk mengundang para investor masuk ke Luxembourg. Panitia bahkan memberi agenda

khusus bagi pemerintah Luxembourg melalui breakout session untuk mengadakan

Luxembourg for Finance. Dalam kesempatan tersebut, Frieden menyampaikan paparan

khusus berjudul Kuala Lumpur and Luxembourg: Partners for Global Financial Services.

Dalam kesempatan yang sama, Chief Executive Officer (CEO) Luxembourg for Finance,

Fernand Grulms, juga membawakan paparan Luxembourg, An International Hub for Financial

Services. Sedangkan Marc Saluzzi, Chairman of Association of Luxembourg Fund Industry,

membawakan paparan Luxembourg, Your Gateway to Europe. Kedua lembaga ini adalah

tim kerja multidisipliner yang memang ditugaskan oleh pemerintah Luxembourg untuk

mengembangkan keuangan Islam di Luxembourg.

Lebih jauh, 2 mini seminar diselenggarakan pula dalam kesempatan yang sama

dengan tema How Can Asian Asset Managers Leverage The UCITs Products dan Luxembourg,

A First Mover in The European Islamic Finance Sector. Tema terakhir ini cukup menarik.

Meski klaim Luxembourg akan menjadi pusat keuangan Islam di Eropa dan dunia dirasa

terlambat, mengingat sudah banyak negara di Eropa yang telah lebih dahulu mengklaim hal

demikian, tapi tekat besar Luxembourg memang sangat jelas terlihat. Banyak pembenahan

regulasi, terutama pajak, yang terus digaungkan pemerintah Luxembourg untuk

menyambut para investor untuk masuk ke pasar keuangan Islam di Luxembourg, utamanya

dalam hal reksadana dan sukuk.

Menghilangkan Hambatan dan Ketidakpastian

Wilayah Luxembourg berada di pegunungan dengan kotanya yang berbukit-berbukit

dan berjurang-jurang. Banyak peninggalan benteng, gereja, dan kastil-kastil tua dari abad

pertengahan yang menjadi saksi kejayaan peradaban di masa lalu. Meski negeri ini

mayoritas dihuni oleh penganut Katolik, namun Luxembourg sangat terbuka untuk menjadi

pusat keuangan Islam Eropa dan dunia.

Selain sebagai negara Eropa pertama yang bergabung dalam Islamic Financial Service

Board (IFSB) pada November 2009 lalu, Luxembourg juga menjadi negara Eropa pertama

yang bursanya melakukan listing sukuk sejak 2002. Saat ini, Luxembourg telah memasuki

tahap penting dalam peletakan fondasi pengembangan pasar uang Islam di Eropa. Nota

13

kesepahaman mulai dirintis bersama negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC) seperti

Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Bahrain.

Frieden menegaskan, pemerintah Luxembourg berkomitmen untuk menghilangkan

hambatan dan ketidakpastian bagi investor yang ingin masuk ke negara tersebut.

Pemerintah setempat telah memberlakukan reformasi pajak bagi seluruh produk keuangan

Islam, utamanya untuk produk sukuk dan reksadana syariah, guna memfasilitasi masuknya

investasi berbasis syariah Islam dalam jumlah besar. Akuisisi sejumlah bank di Luxembourg

oleh institusi keuangan Islam Qatar tampaknya memang juga menjadi landasan untuk

pengembangan lebih lanjut bagi ceruk bisnis keuangan Islam di Luxembourg.

Tidak bisa dipungkiri, krisis finansial Amerika Serikat (AS) dan Eropa menjadi

momentum bagi pasar keuangan Islam untuk kian mengukuhkan keberadaannya. Semakin

banyaknya penerimaan dari negara-negara yang mayoritas penduduknya nonmuslim

mengindikasikan bahwa pasar keuangan Islam dapat diterima secara universal lintas

agama, suku, dan bangsa. Sebagai salah satu negara nonmuslim di kawasan Eropa,

Luxembourg terus menunjukkan progres dari itikatnya untuk menjadi pusat keuangan

Islam Eropa dan dunia. Partisipasinya sebagai first mover dalam pencatatan surat berharga

Islam internasional menjadikan Luxembourg percaya diri untuk ambil bagian dalam

globalisasi keuangan Islam. Wallahualam bish showab.

2. STUDI KASUS

2.1 Kasus Investasi Emas Berlabel Syariah8

Emas memang selalu memikat. Nilainya yang terus meningkat dalam jangka waktu menengah dan

panjang menjadi alasan utama untuk menjadikannya sebagai instrumen investasi. Tak heran jika

terus bermunculan perusahaan-perusahaan yang menawarkan jasa investasi emas. Termasuk pula

salah satunya perusahaan berlabel syariah yang memberi penawaran imbalan hasil yang

menggiurkan bagi investor (www.kontan.co.id, 18 Juni 2012).

Harga emas tercatat mengalami kenaikan cukup tinggi mulai tahun 2001 dengan rata-

rata kenaikan sekitar 17%. Sebelumnya, kenaikan harga hanya di kisaran 6%. Banyak pihak

yang meyakini bahwa emas tengah mengalami bubble. Hal ini didasari oleh kian maraknya

emas menjadi komoditas dan semakin kuatnya keyakinan masyarakat bahwa emas akan

mengalami kenaikan harga secara permanen melampaui tingkat inflasi.

Dapat dipahami jika investasi emas menjadi tampak menarik karena apresiasinya jauh

lebih besar daripada deposito atau sejenisnya. Gaung emas pun merambah industri jasa

keuangan Islam. Kegiatan rahn dan qardh untuk emas di perbankan syariah menjadi motor

penggeraknya. Hampir semua Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia kini telah

mempunyai layanan gadai emas.

Emas dalam sejarah ekonomi Islam memang mendapat perhatian besar. Wacana mata

uang dinar yang banyak digaungkan para pelaku ekonomi Islam sebagai alat transaksi tidak

lepas dari keunggulan nilai emas yang relatif stabil. Namun, stabil bukan berarti tidak

mengalami inflasi. Nilai emas yang di-back up oleh intrisiknyalah yang menjadi dasar

argumen emas lebih baik daripada fiat money.

8 Artikel pribadi yang dimuat di Harian Kontan, 22 Juni 2012. Artikel tersebut ditulis sebagai respon atas

pemberitaan di Harian Kontan berjudul Waspada, investasi emas berimbal hasil selangit! tentang investigasi

Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) yang merupakan perusahaan investasi emas pertama yang memperoleh

predikat syariah dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

14

Namun demikian, keberadaan emas sebagai alat transaksi atau sebagai instrumen

hedging harus dipisahkan dengan kinerja emas dalam konteks kekinian. Bubble emas yang

tengah berlangsung saat ini terjadi karena adanya spekulan. Pengalaman 2008

menunjukkan perilaku investor dalam mengantisipasi krisis kredit yang menyebabkan

pasar saham anjlok adalah dengan memborong emas. Yang terkini, aksi George Soros yang

menambah portofolio logam mulianya hingga 273,96% pada Mei lalu. Aksi Soros

mengundang pertanyaan mengingat harga emas saat itu sudah jatuh 8,1% per Maret dan

tercatat sebagai penurunan terbesar sejak 2004.

Fluktuasi Emas

Jika sebuah perusahaan investasi emas berlabel syariah berani menawarkan imbal

hasil fixed rate yang cukup tinggi dalam jangka waktu pendek, maka pertanyaan yang

mengemuka adalah benarkah mekanisme yang ada sudah memenuhi prinsip syariah?

Logika ekonomi tentu akan berbicara bahwa investasi emas akan memberi

keuntungan jika harga emas mengalami kenaikan. Jika harga emas turun, maka investor

akan mengalami kerugian. Dalam jangka menengah dan panjang, pengalaman di masa lalu

mungkin dapat menjadi argumen untuk mengatakan harga emas ke depan memiliki tren

kenaikan. Namun, dalam jangka waktu pendek yang kurang dari setahun, pengalaman

menunjukkan bahwa emas juga mengalami fluktuasi yang mengikuti up and down

perekonomian.

Mungkin tak banyak yang mengingat bagaimana volatilitas harga emas bulanan dan

tahunan selama 10 tahun terakhir. Secara bulanan, penurunan harga emas tertinggi pernah

terjadi sebesar 16% di bulan September 2008 ke Oktober 2008. Secara tahunan, penurunan

harga emas tertinggi pernah terjadi hingga 41,5% di tahun 2008 ke 2009. Mei 2012 lalu,

kontrak emas berjangka untuk pengantaran Juni merosot 0,6%. Nilai ini adalah posisi

terendah dalam empat bulan terakhir seiring dengan kekacauan politik yang kian

memburuk di Yunani yang memberi sentimen positif terhadap US Dollar sebagai aset

lindung nilai.

Secara keseluruhan, bukti empirik ini menunjukkan bahwa fluktuasi emas cukup

tajam dalam jangka waktu pendek. Kinerja emas saat ini bukanlah berbasis sektor riil murni

yang dapat dipertanggungjawabkan kealamiahan penawaran-permintaannya. Emas sebagai

komoditas dan faktor spekulan adalah salah satu variabel laten utama yang mempengaruhi

emas menjadi bubble. Pertanyaannya kemudian, jika yang terjadi ke depan adalah

penurunan harga emas secara signifikan, lalu bagaimana perusahaan jasa investasi emas

berlabel syariah itu dapat memenuhi janjinya untuk memberi bonus hingga 30% untuk

kontrak setahun?

Perspektif Islam

Dalam peta industri jasa keuangan Islam, bisnis investasi emas boleh jadi termasuk

dalam komponen pasar modal syariah. Jika dipetakan, industri jasa keuangan Islam

meliputi tiga komponen utama, yaitu perbankan Islam, pasar modal Islam, dan takaful yang

masing-masing di dalamnya terdiri dari beberapa subkomponen. Kecilnya pasar jasa

keuangan Islam boleh jadi tidak memberi pengaruh signifikan bagi perekonomian. Namun

demikian, tidak dapat dipungkiri, pertumbuhannya yang pesat mendorong banyak sektor

untuk turut menyandang label syariah demi mengakses pasar yang masih sangat besar.

Sebuah kajian tentang dampak pergerakan harga emas kepada Capital Adequacy Ratio

(CAR) individual bank Islam memberikan pesan penting. Skenario penurunan harga emas

15

sebesar 25% dan 50% ternyata berpotensi menurunkan CAR sejumlah bank Islam hingga di

bawah 8%. Kajian ini mengindikasikan bahwa industri jasa keuangan Islam pun rentan

terhadap fluktuasi harga emas.

Oleh karena itu, dapat dipahami jika iming-iming imbal hasil yang menggiurkan dari

perusahaan investasi emas berlabel syariah menimbulkan dugaan adanya kegiatan

spekulasi yang mengarah pada unsur maysir. Di kalangan ekonom Islam, memang masih

terdapat perdebatan tentang praktek spekulasi berbasis maysir ini. Sebagian berpendapat

bahwa maysir bermakna pengambilan risiko yang tidak mampu ditanggung. Sebagian lain

berpendapat bahwa maysir adalah spekulasi yang tidak meningkatkan agregat pasokan

barang dan jasa. Apapun itu, janji imbal hasil yang cukup tinggi dalam jangka waktu

pendek memberi ruang besar untuk mempertanyakan keabsahan Islamic compliance dalam

mekanisme investasi dan pemberian imbal hasil. Kalau sudah begitu, semoga saja Dewan

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dapat segera merespon kegiatan

investasi tersebut melalui fatwanya untuk memperjelas keabsahannya.

2.2 Distorsi Sukuk Negara9

Sukuk negara semula dimaksudkan untuk mendiversifikasi instrumen pembiayaan. Regulasi sudah

menyiratkan peruntukkannya untuk membiayai proyek pembangunan. Sayang, agresif pemerintah

dalam menerbitkan sukuk negara belakangan ini belum mampu diimbangi dengan pemanfaatan yang

optimal. Jika himpunan dana sukuk negara tak berwujud kongkret, maka yang terjadi adalah sebuah

distorsi bagi instrumen ini.

Sukuk saat ini menjadi fenomena global. Sukuk menjadi bagian yang tak terpisahkan

dari sistem keuangan dunia. Sebagai sebuah instrumen pembiayaan pembangunan berbasis

syariah, sukuk secara universal diterima lintas agama, budaya, dan bangsa. Satu-persatu

negara muslim dan nonmuslim kini mengadopsi dan turut menerbitkannya.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia termasuk

cukup terlambat menerapkan sukuk. Regulasi sukuk baru disahkan pada 2008. Hingga

akhir 2009, dana sukuk yang dihimpun pemerintah Indonesia baru sekitar Rp 20 triliun.

Agresif pemerintah mulai terlihat pada 2010. Sepanjang Triwulan I 2010, pemerintah

sedikitnya telah melakukan 4 kali penawaran sukuk dengan dana terhimpun hampir

menyentuh Rp 13 triliun. Memasuki Triwulan II, pada bulan April, pemerintah melakukan

2 kali penawaran dengan dana terhimpun Rp 1,125 triliun. Sedangkan di bulan Mei, dengan

2 kali penawaran, dana yang terhimpun Rp 5 triliun.

Harus diakui, salah satu konsekuensi nyata dari pembayaran imbalan atas sukuk

negara yang diterbitkan pemerintah adalah tambahan beban pada sisi pengeluaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ditambah lagi dengan kewajiban atas

berbagai pengeluaran rutin lainnya, keseluruhan ini dapat berdampak pada reduksitas

kemampuan pemerintah untuk melakukan stimulus fiskal bagi pertumbuhan ekonomi.

Pasalnya, kemampuan pemerintah untuk membiayai proyek dan program pembangunan

menjadi berkurang.

Sukuk negara sebenarnya menawarkan jalan keluar atas persoalan ini. Regulasi pun

menyiratkan hal demikian. Namun pada tataran implementasi, aplikasi yang ada belum

9 Artikel pribadi yang dimuat di Harian Bisnis Indonesia, 12 Juni 2010.

16

mampu mencapai ranah tersebut. Kondisi inilah yang jika tak diperbaiki dapat mendistorsi

keberadaan sukuk negara.

Instrumen Investasi

Sejak tahun 2005, Surat Berharga Negara (SBN) menjadi instrumen utama pembiayaan

APBN. Sumber pembiayaan non-utang pada masa awal pascakrisis ekonomi memberi

kontribusi besar dalam membiayai defisit. Namun dalam perkembangannya, terjadi

pergeseran yang tajam dari sumber pembiayaan non-utang menjadi sumber pembiayaan

utang. Adapun sumber utama pembiayaan utang yang dulu bersumber dari pinjaman

dalam negeri dan luar negeri, kini bersumber dari penerbitan SBN.

Sejauh ini, ada 2 jenis instrumen yang digunakan pemerintah dalam sumber

pembiayaan utang yang berasal dari SBN. Melalui UU Nomor 24 Tahun 2002, pemerintah

diberi wewenang untuk menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) sebagai sumber

pembiayaan dalam mengatasi defisit anggaran atau menutup kekurangan kas jangka

pendek atau mengelola portofolio utang negara. Berikutnya, untuk mendiversifikasi

instrumen pembiayaan defisit anggaran dengan meningkatkan basis investor, maka

pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 19 Tahun 2008 diberi landasan hukum untuk

melakukan transaksi pengadaan pembiayaan dan pengelolaan portofolio berbasis syariah

melalui penerbitan sukuk.

Berbeda dengan SUN, tujuan utama penerbitan sukuk selain untuk pembiayaan

APBN, juga untuk pembiayaan kegiatan proyek pemerintah, terutama pembangunan

infrastruktur. Hadirnya regulasi SUN dan sukuk menjadi standing appropriation bagi

penerbitan instrumen utang Indonesia dalam bentuk SBN.

Untuk 2010, pemerintah masih akan menjadikan SBN sebagai sumber pembiayaan

APBN. Pemerintah akan menaikkan target indikatif untuk mencapai penerimaan negara

dari penerbitan SBN sebesar Rp 176,86 triliun dalam Rancangan APBN Perubahan 2010 dari

sebelumnya Rp 175,061 triliun dalam APBN 2010. Untuk memenuhi penambahan biaya

tersebut, pemerintah diantaranya akan meningkatkan penerbitan SBN sebesar Rp 1,849

triliun.

Yang Mendistorsi

Tidak bisa dipungkiri, penerbitan sukuk sebagai salah satu bentuk SBN dinilai efektif

untuk membantu mengurangi defisit APBN. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang

perlu diwaspadai dalam implementasinya yang berpotensi mendistorsi.

Pertama, sukuk negara seyogyanya menjadi instrumen transisi yang ke depan akan

menjadikan Indonesia lebih mandiri dan bebas utang. Sejumlah studi empirik menunjukkan

bahwa utang berbunga telah menyandera APBN Indonesia. Kelak diharapkan Indonesia

mampu melahirkan kebijakan zero deficit. Dalam konteks inilah, sukuk dapat menjadi

jembatannya.

Kedua, meski sukuk secara substansi tampak mirip dengan surat utang, namun

sesungguhnya sukuk adalah surat berharga investasi. Pemahaman pasar yang keliru telah

menempatkan sukuk bersanding dengan SUN. Ditambah lagi pemerintah yang

mengamininya dengan memasukkan instrumen ini pada kelompok sumber pembiayaan

utang. Padahal, pada sukuk, investor berserikat dalam laba dan rugi dari aset. Sedangkan

pada SUN, yang ada adalah kewajiban utang atas pihak yang menerima utang tanpa ada

kaitannya dengan aset tertentu ataupun pemanfaatannya.

17

Ketiga, aplikasi kebanyakan sukuk negara di Indonesia cenderung diarahkan untuk

menghasilkan uang dan bukan barang. Padahal, agar memberi manfaat yang lebih besar

bagi sektor riil, maka dibutuhkan pemanfaatan yang kongkret berupa pembangunan fisik.

Keempat, amanat UU memberi ruang toleransi yang besar terhadap pemanfaatan

sukuk untuk menambal defisit anggaran. Padahal, esensi dari sukuk bukan untuk

menambal keuangan negara, melainkan untuk membiayai proyek pembangunan dimana

pembangunan infrastruktur adalah salah satunya.

Kelima, transmisi sukuk negara terhadap sektor riil selama ini belum terlihat

keberadaannya. Underlying asset yang harusnya dapat berproduksi menghasilan income bagi

pemerintah, masih belum terealisasi. Sejatinya, underlying asset harus diberdayakan dan

bukan sekedar menjadi agunan yang tak bermakna.

2.3 Rentannya Gadai Emas Bank Syariah10

Memasuki awal 2012, banyak ahli ekonomi dunia memprediksi harga emas akan kembali meningkat.

Harga emas yang selama 10 tahun berturut-turut mengalami kenaikan, diyakini akan melanjutkan

tren bullish. Sejumlah bank sentral di dunia, termasuk pula miliarder George Soros, beberapa kali

diberitakan memborong emas dalam jumlah besar. Tak pelak lagi, emas kini menjadi primadona.

Termasuk pula pada industri perbankan syariah di Indonesia.

Sejak satu dekade terakhir, harga emas cenderung menunjukkan tren peningkatan.

Hal ini mendorong minat investor untuk menanamkan dana dalam bentuk emas dan gadai

emas. Gaung emas juga merambah industri perbankan syariah. Kegiatan qardh dan rahn

menjadi motor penggeraknya.

Secara teknis, proses gadai emas di bank syariah dimulai ketika nasabah datang ke

bank syariah untuk menggadaikan emas. Dengan asumsi emas yang akan digadaikan

tersebut bernilai (X), bank syariah akan melakukan penilaian (p) atau dikenal dengan istilah

loan to value ratio (LTV) sebelum memberikan qardh senilai (pX) di luar biaya lain-lain.

Berdampingan dengan akad gadai emas tersebut, nasabah juga melakukan akad sewa-

menyewa (ijarah) untuk membayar sewa layanan penyimpanan emas gadai yang disediakan

bank syariah.

Hampir semua Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia kini mempunyai layanan

gadai emas. Semenjak tren harga emas meningkat dan peminat gadai emas kian meluas,

pendapatan bank syariah dari aktifitas gadai emas semakin meningkat. Di antara sejumlah

model akad bank syariah, pertumbuhan akad qardh terbilang cukup tinggi. Sepanjang 2005-

2010, pertumbuhan rasio pembiayaan qardh terhadap total financing perbankan syariah

mencapai rata-rata 100%. Kenaikan berlanjut di tahun 2011 dan mulai terlihat gejala

penurunan di tahun 2012.

Persoalan mengemuka ketika harga emas mengalami fluktuasi. Maraknya emas

menjadi komoditas dan kuatnya keyakinan masyarakat bahwa emas akan mengalami

kenaikan harga secara permanen melampaui tingkat inflasi menimbulkan dugaan bahwa

emas tengah mengalami bubble. Dan pertanyaannya, bagaimana dampak volatilitas harga

emas terhadap bank syariah?

10 Artikel pribadi yang ditulis bersama Rifki Ismal, Peneliti Senior Bank Indonesia, yang dimuat di Harian

Bisnis Indonesia, 16 Juli 2012.

18

Imbas Volatilitas Emas Dunia

Rentannya bank syariah atas volatilitas harga emas didasari oleh tiga argumen.

Pertama, adanya fenomena transaksi gadai emas yang berubah wujud menjadi investasi

emas dengan aksi spekulasi emas melalui jalan berkebun emas oleh nasabah. Hal ini patut

dicermati karena aktifitas bisnis bank syariah dituntut untuk prudent, bermotif sosial dan

bebas dari aksi spekulasi. Kedua, ketika harga emas berfluktuasi, aktifitas gadai emas yang

berlebihan berpotensi mengganggu prudential banking operation. Hal ini kian pelik ketika

dana nasabah digunakan bank syariah untuk membiayai gadai emas. Ketiga, ketika harga

emas turun, nasabah gadai emas berpotensi menunda atau bahkan tidak menebus emasnya

kembali. Pada tataran inilah bank syariah rentan mengalami kerugian.

Selama 13 tahun terakhir, volatilitas harga emas pernah terjadi dalam jangka pendek.

Secara bulanan, penurunan harga emas tertinggi pernah terjadi sebesar 16,81% di bulan

September ke Oktober 2008 dan kenaikan emas tertinggi pernah mencapai 16,85% antara

bulan Agustus ke September 1999. Secara tahunan, penurunan harga emas tertinggi pernah

mencapai 41,5% di tahun 2008 ke 2009. Hal ini seluruhnya mengindikasikan bahwa pasar

investasi emas cukup beresiko tinggi, apalagi untuk aktifitas spekulasi emas.

Sebuah simulasi fluktuasi harga emas dengan tiga skenario penurunan harga emas

bulanan sebesar 10%, 25%, dan 50% menunjukkan adanya potensi dampak volatilitas

penurunan harga emas terhadap penurunan ketahanan individu maupun industri

perbankan syariah. Ketahanan bank syariah yang antara lain dicerminkan oleh capital to

adequacy ratio (CAR) dapat turun hingga di bawah 8% apabila harga emas turun hingga 50%.

Secara matematis, penurunan CAR terjadi karena turunnya harga emas (P) yang

melebihi batas harga gadai emas (pX). Selisih penurunan harga ini dikurangi pendapatan

sewa emas dapat menggerus keuntungan bank syariah dan akhirnya menurunkan porsi

modal dan CAR individu bank syariah. Meski masih bergantung pada jumlah BUS yang

memiliki fasilitas gadai emas, jumlah nasabah yang melakukan transaksi gadai emas,

variabel ijarah rate yang dikenakan BUS, dan nilai gadai yang ditetapkan BUS kepada

penggadai emas, situasi pada individu bank syariah ini pada gilirannya akan berimbas pada

industri perbankan syariah keseluruhan.

Rahn Emas

Turbulensi harga emas dunia patut diwaspadai bank syariah yang produk gadai

emasnya banyak diminati masyarakat. Emas saat ini tidak sepenuhnya mencerminkan

kinerja penawaran-permintaan alamiah. Emas kini menjadi komoditas yang sarat dengan

spekulasi. Penurunan harga emas seperti yang diilustrasikan sebelumnya, dapat

menurunkan CAR individu bank syariah dan industri perbankan syariah. Pada gilirannya,

hal ini akan berdampak terhadap penurunan rasio financing to deposit ratio yang menjadi

cermin fungsi intermediasi perbankan syariah.

Sejatinya untuk mengimplementasikan fungsi ekonomi syariah dan mengeminir

risiko, bank syariah hendaknya mempertimbangkan untuk memberlakukan kebijakan

switching gadai emas menjadi productive financing dengan rahn emas. Berdasarkan evaluasi

terhadap qardh gadai emas, meningkatnya kegiatan ini ternyata berpotensi menurunkan

financing non qardh to deposit ratio. Semakin besar porsi qardh, maka semakin berkurang porsi

dana untuk pembiayaan akad investasi di sektor riil. Ditambah lagi, dana qardh dari gadai

emas cenderung bukan merupakan dana produktif di sektor riil melainkan dana konsumtif.

Ke depan, aktifitas gadai emas diharapkan dapat ditujukan bagi kepentingan sosial

dan tidak menjadi aktifitas utama bank syariah. Aktifitas beberapa investor yang cenderung

19

memanfaatkan fluktuasi harga emas dengan menggunakan transaksi gadai emas di bank

syariah untuk melakukan spekulasi emas, tentunya tidak dapat diterima. Selain merugikan

nasabah dan bank syariah, perekonomian nasional juga dirugikan disamping tentunya tidak

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2.4 Investasi ala Ustadz YM dan Mendesaknya Literasi Keuangan11

Bisnis investasi dengan konsep patungan usaha ala Ustadz Yusuf Mansyur (YM)

menuai kontroversi. Meski saat ini gerakan tersebut dihentikan sementara sembari

memperbaiki legalitas, polemik yang muncul di masyarakat masih belum surut. Sejumlah

pihak meragukan kapabilitas bisnis investasi Ustadz YM. Tudingan bahwa bisnis ini bak

investasi bodong, money game atau multi level marketing (MLM) membuat Ustadz YM seolah

dipojokkan.

Jika disimak, isu penting yang harusnya dihadirkan adalah perihal mobilisasi dana

masyarakat, yaitu bagaimana memberi perlindungan kepada dana publik tersebut. Di

sinilah isu governance muncul, yaitu bagaimana mengelola benturan kepentingan antara

pengelola dana dengan masyarakat yang menyerahkan dananya. Prinsip yang lazim

digunakan adalah TARIF (Trasparency, Accountability, Responsibility, Integrity, dan Fairness).

Dengan tetap mengapresiasi itikat baik yang melatarbelakangi penggalangan dana

yang dilakukan Ustadz YM, tidak bisa dipungkiri, minimnya literasi keuangan bukan saja

menjadi kelemahan Ustadz YM, tetapi juga bagi kebanyakan masyarakat yang berpolemik

tanpa dasar sehingga isu yang mengemuka bak bola liar. Jelas, menyoal kasus ini, literasi

keuangan (financial literacy) yang digaungkan bersama dengan program inklusi keuangan

(financial inclusion) sudah mendesak untuk disosialisasikan secara masif.

Literasi Keuangan

Ilmu keuangan merupakan ilmu dinamis. Prakteknya menjadi keseharian bagi setiap

orang. Literasi keuangan menjadi keniscayaan bagi setiap orang untuk dapat membuat

keputusan keuangan serta mengoptimalkan instrumen dan produk keuangan yang tersedia.

Secara sederhana, literasi keuangan adalah pengetahuan mengenai konsep-konsep dasar

keuangan. Literasi keuangan mencakup beberapa aspek dalam keuangan, yaitu

pengetahuan dasar mengenai keuangan pribadi (basic personal finance), manajemen uang

(money management), manajemen kredit dan utang (credit and debt management), tabungan

dan investasi (saving and investment), serta manajemen risiko (risk management).

Literasi keuangan dibutuhkan agar setiap orang memiliki pengetahuan untuk

mengelola sumber daya keuangan secara efektif demi kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan

individu dan produk keuangan yang semakin kompleks menuntut masyarakat untuk

memiliki literasi yang memadai. Minimnya literasi keuangan dapat mengakibatkan

rendahnya akses terhadap lembaga keuangan. Minimnya literasi keuangan juga dapat

mengakibatkan masyarakat mengalami kerugian keuangan karena tidak memahami resiko

yang membayang dari produk atau instrumen keuangan yang dipilih. Ditambah lagi jika

pada saat yang sama terjadi penurunan kondisi perekonomian. Perilaku masyarakat yang

konsumtif juga menambah daya boros dari sistem ekonomi dan keuangan yang ada saat ini.

Hadirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menaungi kegiatan investasi di

Indonesia juga menjadi peta baru bagi masyarakat awam. Literasi keuangan terhadap

11 Artikel pribadi yang dimuat di Harian Bisnis Indonesia, 25 Juli 2013.

20

produk dan regulasi di sektor keuangan tak semuanya dapat dipahami. Sosialisasi yang

dilakukan OJK nyatanya masih belum cukup untuk mengedukasi masyarakat luas. Hal ini

tercermin pula dengan Ustadz YM yang tidak mengetahui bahwa setiap penarikan dana

masyarakat dengan memberikan imbal hasil adalah bentuk investasi. Sesuai aturan,

investasi yang beranggotakan 50 orang ke atas wajib meminta izin OJK. Bila OJK belum

mengeluarkan izin, maka sudah dapat dipastikan kegiatan investasi tersebut dilarang.

Edukasi Keuangan

Edukasi keuangan (financial education) menjadi tantangan terbesar untuk

meningkatkan literasi masyarakat dalam rangka inklusi keuangan. Edukasi adalah proses

panjang yang mendorong setiap orang untuk memiliki rencana keuangan di masa depan

demi mendapatkan kesejahteraan yang ingin dicapai. Era konsumsi dewasa ini cenderung

membuat masyarakat menjadi kian tidak rasional dalam memenuhi keinginannya yang

bukan menjadi kebutuhan.

Melalui edukasi keuangan, diharapkan dapat terbangun perilaku keuangan (financial

behaviour). Perilaku keuangan berhubungan dengan bagaimana seseorang memperlakukan,

mengelola, menggunakan, dan memaknai sumber daya keuangan yang ada padanya.

Individu yang memiliki perilaku keuangan akan cenderung untuk memanfaatkan uang atau

aset secara efektif, mulai dari membuat anggaran, menghemat uang, mengendalikan

belanja, berinvestasi, serta membayar kewajiban tepat waktu untuk semua tingkat

penghasilan.

Lebih jauh, edukasi keuangan akan menghasilkan outcome berupa literasi keuangan

yang baik. Tepat kiranya bila OJK memutuskan untuk menjatuhkan sanksi berupa edukasi

aturan pengelolaan dana kepada Ustadz YM atas kegiatan pengelolaan dananya, termasuk

menjanjikan pendampingan dalam hal mengurus legalitas.

Tidak bisa dipungkiri, literasi keuangan adalah hal mendesak dalam melindungi dana

masyarakat. Sistem keuangan yang rentan akan munculnya mobilisasi dana manipulatif

atau spekulatif yang beresiko tinggi menuntut masyarakat untuk paham akan karakter

produk keuangan yang ditawarkan. Beragam jenis produk di pasar keuangan yang sarat

moral hazard serta kerap menghadirkan asymmetric information menuntut literasi keuangan

bagi masyarakat. Yang terpenting, urgensi literasi keuangan adalah sebagai pengetahuan

bagi masyarakat dalam hal menyiasati keterbatasan sumber daya yang dimilikinya untuk

dialokasikan pada berbagai kebutuhan secara efektif untuk memperoleh kesejahteraan yang

diharapkan.

==============================