reviu rencana strategis kecamatan tanjungsari...
TRANSCRIPT
i
REVIU
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
TANJUNGSARI
TAHUN 2016 – 2021
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN TANJUNGSARI
TAHUN 2017
ii
DAFTAR ISI
Halaman
BAB I ……………………………………………………………………. 5
BAB II ………………………………………………………………….... 9
BAB III ………………………………………………………………….…. 28
BAB IV …………………….…………………………………………….…. 36
BAB V …………………………………………………………….………. 40
BAB VI ……………………………………………………………..…..….. 45
BAB VII ……………..……………………………………..……….………. 63
BAB VIII ………………………………………………………………..……. 64
iii
DAFTAR TABEL
Halaman
TABEL 2.1 ………………………………………………………….… 15
TABEL 2.2 …………………………………………….……………... 16
TABEL 2.3 …………………………………………….……………... 18
TABEL 2.4 ……………………………………….…………………... 20
TABEL 3.1 ………………………………………………………….... 30
TABEL 4.1 ………………………………………………………..….. 36
TABEL 4.2 ………………………………………………………….... 37
TABEL 4.3 ……………………………………………………………. 38
TABEL 4.4 …………………………………………………………….. 39
TABEL 5.1 …………………………………………………………….. 40
TABEL 5.2 ………………………………………………………….…. 42
TABEL 5.3 …………………………………………………………….. 43
TABEL 6.1 …………………………………………………………….. 48
TABEL 7.1 …………………………………………………………….. 63
iv
DAFTAR GAMBAR
Halaman
GAMBAR BAGAN STRUKTUR ORGANISASI .,…… ……………………. 14
1
2
3
4
5
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 132/KPTS/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TANJUNGSARI TAHUN 2016-2021
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perencanaan pembangunan dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena di dalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan sasaran yang terjabarkan melalui program dan kegiatan. Sehingga dengan segala hal tersebut diharapkan perencanaan pembangunan yang baik akan diikuti pula dengan baiknya kualitas pelaksanaan pembangunan yang pada akhirnya akan memberi manfaat serta dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta dijabarkan lebih jauh dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
Dalam regulasi yang mengatur tentang perencanaan pembangunan tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Kemudian pelaksanaan pembangunan
daerah disusun dalam suatu perencanaan pembangunan daerah yakni suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai subsistem perencanaan pembangunan nasional mengandung konsekuensi bahwa seluruh target dan sasaran pencapaiannya harus mendukung sasaran dan target pembangunan nasional serta sinergisitas yang harmonis dalam semua strategi kebijakannya.
Tahapan-tahapan perencanaan pembangunan daerah seperti halnya dengan pembangunan nasional didesain dalam bingkai utama yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah berperiode dua puluh tahun dan dijabarkan lagi dengan perencanaan pembangunan berperiode lima tahun disebut Rencana Pembangunan
6
Jangka Menengah (RPJM) Daerah, yang merupakan penjabaran visi dan misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
RPJM Daerah ini selanjutnya menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yaitu suatu dokumen perencanaan berperiode lima tahun yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah yang memuat tujuan, indikator kinerja tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target kinerja sasaran, program, indikator kinerja program, kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target kinerja kegiatan dan pendanaan indikatif yang akan diupayakan untuk dicapai dengan beberapa strategi dan kebijakan.
Renstra Perangkat Daerah selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana program/kegiatan dan target tahunan guna mengetahui tingkat capaian setiap tahunnya. Penjabaran dalam Renstra Perangkat Daerah ini selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berperiode satu tahun yang merupakan embrio perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran operasional pelaksanaan urusan, program dan kegiatan yang termaktub dalam RPJM Daerah. Seluruh proses dan tahapan penyusunan semua dokumen perencanaan tersebut dibangun dengan berbagai macam pendekatan, baik berupa pendekatan politis, teknokratis, partisipatif maupun bottom up dan top down. Kaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan yang lainnya digambarkan dalam bagan berikut : Bagan 1. Kaitan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunannya adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
RPJP
NASIONAL
RPJM
NASIONAL
PEDOMAN
RKPDIJABARKAN
RPJP
DAERAH
RPJM
DAERAH
DIPERHATIKAN
PEDOMAN
RKP
DAERAH
DIJABARKANPEDOMAN
PENYUSUNAN
RAPBD
20 TAHUN5 TAHUN
PEDOMAN
RENSTRA
SKPD
5 TAHUN
RENJA
SKPDPEDOMAN
1 TAHUN
1 TAHUN
DIACU
RPJP
NASIONAL
RPJM
NASIONAL
PEDOMAN
RKPDIJABARKAN
RPJP
DAERAH
RPJM
DAERAH
DIPERHATIKAN
PEDOMAN
RKP
DAERAH
DIJABARKANPEDOMAN
PENYUSUNAN
RAPBD
20 TAHUN5 TAHUN
PEDOMAN
RENSTRA
SKPD
5 TAHUN
RENJA
SKPDPEDOMAN
1 TAHUN
1 TAHUN
DIACU
7
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, SusunanOrganisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Kecamatan.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tanjunsari Tahun 2016-2021 adalah: 1. Sebagai wujud komitmen dan dukungan Kecamatan Tanjungsari
terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJM Daerah.
2. Sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan dan pendanaan Kecamatan Tanjungsari periode lima tahun ke depan.
3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tanjungsari
4. Sebagai acuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Kecamatan Tanjungsari
Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tanjungsari Tahun 2016-2021 adalah: 1. Memberikan arah dan acuan bagi seluruh proses dan tahapan
pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Tanjungsari dalam upaya mencapai sasaran dan target kinerjanya.
2. Memberikan panduan koordinasi antar pelaku pembangunan melalui penyusunan rencana kerja dalam mengisi kerangka regulasi
dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif, sehingga terwujud sinkronisasi, sinergisitas dan harmonisasi dalam upaya mencapai sasaran dan target kinerjanya.
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TANJUNGSARI
8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tanjungsari
2.2. Sumber Daya Kecamatan Tanjungsari 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjungsari 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Kecamatan Tanjungsari
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN KECAMATAN TANJUNGSARI
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tanjungsari
3.2. Telaahan Visi dan Misi RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidul Strategis
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan
Tanjungsari BAB V.
5.1
ARAH DAN KEBIJAKAN Arah dan Kebijakan.
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN BAB BAB
VII. VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN TANJUNGSARI PENUTUP
9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TANJUNGSARI
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tanjungsari Kecamatan sebagai sebuah Perangkat Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan serta Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Kecamatan sebagai berikut :
2.1.1. Tugas Kecamatan Tanjungsari 1. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi : a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum; c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan; d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum; e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan; f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa; dan g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.
3. Sekretaris Camat mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat; b. pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan
teknis kecamatan; c. pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana
strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran kecamatan;
d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan kecamatan;
e. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan masyarakat; f. penyusunan penetapan kinerja kecamatan;
g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan; h. pelaksanaan analisis dan penyajian data kecamatan; i. penerapan dan pengembangan sistem informasi kecamatan; j. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak
pelaksanaan program dan kegiatan; k. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan; l. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan
kegiatan kecamatan; m. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
tahunan kecamatan; n. penyiapan bahan dan penatausahaan kecamatan; o. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; p. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat,
kearsipan, administrasi umum, perpustakaan,
10
kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
q. pelayanan administratif dan fungsional; dan r. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
Sekretariat. 4. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
b. menyusun bahan rancangan kebijakan umum kecamatan; c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan; d. melaksanakan analisis dan penyajian data kecamatan; e. mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi
kecamatan; f. menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja
dan kinerja tahunan Kecamatan, rencana kegiatan, dan anggaran kecamatan;
g. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
h. menyusun ketatalaksanaan program dan kegiatan; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi dampak pelaksanaan
program dan kegiatan kecamatan; j. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan kecamatan; k. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan
kegiatan kecamatan; l. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan
kecamatan; m. menyusun laporan akuntabilitas kinerja kecamatan; n. mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan
perbendaharaan kecamatan; o. menyusun laporan keuangan kecamatan; p. menyiapkan bahan perhitungan anggaran kecamatan; q. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma,
standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan dan keuangan kecamatan; dan
r. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
5. Subbagian Umum mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum; b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum; c. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan
perundang-undangan; d. melaksanakan pengendalian internal kecamatan;
e. menyusun rincian tugas kecamatan; f. mengelola surat-menyurat dan kearsipan; g. mengelola urusan rumah tangga; h. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan masyarakat; i. mengelola sarana dan prasarana perkantoran; j. mengelola perpustakaan; k. melaksanakan hubungan masyarakat; l. mengelola perjalanan dinas; m. menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi
pegawai; n. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian; o. melaksanakan pengembangan pegawai; p. menyelenggarakan analisis jabatan; q. mengelola tata usaha kepegawaian; r. menganalisis beban kerja;
11
s. menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai, serta pengawasan melekat;
t. melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan; u. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai; v. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma,
standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang administrasi umum; dan
w. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum.
6. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan; b. menyusun kebijakan teknis bidang tata pemerintahan; c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan bidang tata
pemerintahan; d. menyusun rencana operasional bidang tata pemerintahan; e. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja tata
pemerintahan; f. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian
kebijakan pemanfaatan tata ruang; g. menyelenggarakan koordinasi di bidang tata pemerintahan
dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
h. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
i. menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan; j. menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang
pemerintahan; k. menyelenggarakan tugas pembantuan di bidang pemerintahan; l. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa; m. melaksanakan pembinaan badan permusyawaratan desa; n. melaksanakan pembinaan kepala desa dan perangkat desa; o. melaksanakan pembinaan fasilitasi pengangkatan dan
pemilihan perangkat desa; p. melaksanakan pembinaan penyusunan peraturan desa; q. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas
pembantuan yang dilakukan oleh desa; r. melaksanakan pembinaan fasilitasi kerja sama dan
penyelesaian perselisihan antar desa; s. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan desa; t. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala
desa dan perangkat desa;
u. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang tata pemerintahan; dan
v. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan.
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan
Ketertiban Umum; b. menyusun kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan
ketertiban umum; c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang
ketenteraman dan ketertiban umum; d. menyusun rencana operasional di bidang ketenteraman dan
ketertiban umum;
12
e. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
f. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan dan pencegahan bencana;
g. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
h. menyelenggarakan pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa;
i. menyelenggarakan koordinasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lainnya di wilayah kerjanya;
j. menyelenggarakan pelayananan kepada masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
k. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, dan perlindungan masyarakat;
l. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
8. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa; b. menyusun kebijakan teknis di bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa; c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa; d. menyusun rencana operasional di bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa; e. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja
pemberdayaan masyarakat dan desa; f. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan
terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan; g. menyelenggarakan koordinasi di bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
h. menyelenggarakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kerjanya;
i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pertambangan dan energi,
pariwisata serta lingkungan hidup; j. melaksanakan pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat; k. melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan
potensi desa; l. melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa; m. melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa; n. melaksanakan pembinaan perencanaan dan evaluasi program
pembangunan desa; o. menyusun evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan
masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
p. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13
q. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial; b. menyusun kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial; c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang
kesejahteraan sosial; d. menyusun rencana operasional di bidang kesejahteraan sosial; e. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang
kesejahteraan sosial; f. menyelenggarakan koordinasi pembinaan pendidikan dan
kebudayaan; g. menyelenggarakan koordinasi pembinaan di bidang kesehatan; h. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian
keluarga berencana; i. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan
kesejahteraan sosial; j. menyelenggarakan koordinasi pembinaan keagamaan; k. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian
tenaga kerja dan transmigrasi; l. menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengendalian, dan
penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
m. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olahraga;
n. menyelenggarakan koordinasi pembinaan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
o. menyelenggarakan koordinasi di bidang kesejahteraan sosial dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
p. melaksanakan fasilitasi penanganan bencana; q. melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial ; r. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma,
standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesejahteraan sosial;
s. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial.
10. Seksi Pelayanan Umum Mempunyai Tugas; a. Menyusun rencana Seksi Pelayanan Umum; b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Umum; c. Menyusun rencana kerja dan perjanjian kinerja Seksi
Pelayanan Umum; d. Menyusun Rencana operasional bidang Pelayanan Umum e. Melaksanakan Pelayanan umum; f. Melaksanan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan; g. Melaksanan koordinasi di bidang Pelayanan dengan Instansi vertikal dan perangkat Daerah lain di wilayah kerja; h. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Pelayanan Umum; i. Menyusun dan menerapkan norma standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang Pelayanan Umum; dan j. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan Umum
2.1.2. Fungsi Kecamatan Tanjungsari
14
1. Penyiapan bahan dan penyusunan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat. 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum. 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan. 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum. 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan. 7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa. 8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.
9. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. 10. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa. 11. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. 12. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. 13. Peningkatan partisipasi masyarakat. 14. Pengawasan atas tanah-tanah Negara dan tanah aset Pemerintah
Daerah. 15. Peningkatan perekonomian masyarakat. 16. Peningkatan kesejahteraan sosial. 17. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat desa dan instansi
vertikal. 18. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 19. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional kecamatan. 20. Pengelolaan ketatausahaan kecamatan.
2.1.3. Struktur Organisasi Kecamatan Tanjungsari
1. Organisasi kecamatan terdiri dari : a. Camat; b. Sekretariat yang membawahi:
1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 2) Subbagian Umum;
c. Seksi Tata Pemerintahan; d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; f. Seksi Kesejahteraan Sosial g. Seksi Pelayanan Umum.
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 2. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan :
CAMAT
SEKRETARIAT KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI
KESEJAHTERAAN
SOSIAL
SEKSI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA
SEKSI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
SEKSI TATA
PEMERINTAHAN
Subbagaian Umum Subbagian Perencanaan dan
Keuangan
SEKSI PELAYANAN
UMUM
15
2.2. Sumber Daya Kecamatan Tanjungsari Terdapat beberapa definisi tentang sumber daya, diantaranya menyebutkan bahwa sumber daya adalah faktor produksi yang terdiri atas tanah, tenaga kerja dan modal yang dipakai dalam suatu proses produksi, yang lain mendefinisikan sebagai bahan atau keadaan yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya. Dari hal tersebut maka sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Tanjungsari dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :
2.2.1. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia aparatur yang ada di Kecamatan Tanjungsari adalah sebagai berikut : a. Berdasarkan tempat kerja pegawai:
1) Di Kecamatan : 19 orang 2) THL : 3 orang
b. Berdasarkan golongan : a) Golongan I : 1 orang b) Golongan II : 5 orang c) Golongan III : 10 orang d) Golongan IV : 3 orang
c. Pegawai berdasarkan pendidikan : a) SD : - orang b) SLTP : 1 orang c) SLTA : 8 orang d) Sarjana muda/D3 : - orang e) Sarjana (S1/D4) : 10 orang f) Pascasarjana (S2) : 3 orang
d. Pegawai menurut eselon : a) Eselon III : 2 orang b) Eselon IV : 7 orang
Tabel 2.1.
Data Aparatur Kecamatan Tanjungsari per 31 Oktober 2017
NO. NAMA GOL. NIP JABATAN
1 RAKHMADIAN
WIJAYANTO,AP,M.Si IV/a 19760913 199412 1 001 CAMAT
2 EKA PRAYITNO,S.Sos,MM IV/a 19630203 198603 1 018 SEKRETARIS CAMAT
3 SLAMET, SE, MAP IV/a 19600603 198302 1 007 KASI TRAMTIBUM
4 BEKTI RAHMIYATI III/d 19591118 198003 2 003 KASI KESSOS
5 ADIB FATONI, S.IP III/d 19611217 198703 1 007 KASI PMD
6 ERWAN,S.STP III/d 19750715 199511 1 001 KASI TAPEM
7 TRIYANTA, S.Sos III/c 19600714 199102 1 009 KASI PELAYANAN UMUM
8 SUWANTO, STP III/d 19630309 198603 1 014 KASUBBAG UMUM
9 TUKIJA, SE III/b 19650715 199803 1 002 KASUBBAG RENKEU
10 TUGIRAN III/b 19610727 199302 1 001 Pengolah dan Penyaji data Seksi Tapem
11 SURADAL III/b 19620311 198903 1 009
Pengolah dan Penyaji data Seksi Pelayanan Umum
12 RADIYA, SE III/b 19600312 199103 1 008 Pengolah dan Penyaji data Seksi PMD
13 MARCUS UJI WIYANTO III/a 19711027 199803 1 006 Pengolah dan Penyaji data Seksi Tapem
14 SUJATMIKO, S.IP II/c 19680112 200801 1 015 Pengadministrasi Umum Subbag Umum
15 RAKIDIN II/c 19680606 200801 1 011 Pengolah dan Penyaji data Seksi PMD
16 MARJIYO II/c 19670101 198909 1 003 Pengolah dan Penyaji data Subbag Umum
16
17 JUMALI II/c 19761226 200901 1 005 Pengolah dan Penyaji data Seksi Kesos
18 RIANTO, S.IP II/b 19800711 200501 1 009 Pengolah dan Penyaji data Subbag Ren Keu
19 SUBARDI I/b 19710511 200801 1 015 Pramu Kantor Subbag Umum
20 SAPTI ERLINA,S.AKUN - - THL Analisis Ren Keu / TI
21 ENDRA WULAN PURNAMA - - THL Pengemudi
22 SUJARWANTO - - THL Penjaga Malam
Bila melihat dari gambaran kondisi aparatur yang ada di Kecamatan Tanjungsari apabila dilihat secara kuantitas, maka dari 7 unit kerja yang ada secara rata-rata telah didukung dengan personil sejumlah 3 (tiga) orang dan pada posisi unit pelayanan umum telah didukung oleh 2 (dua) personil dan ini secara kebutuhan minimal belum terpenuhi.
Namun demikian jika dilihat lebih dalam, maka terdapat kekurangan pegawai, sehingga dari hal tersebut secara kuantatif jumlah personil yang ada dan bertugas di kantor Kecamatan Tanjungsari mengalami kekurangan 4 (orang) personil untuk mencukupi kebutuhan aparatur secara minimal. Sedangkan apabila dilihat dari sisi kualitas, maka dari 22 (dua puluh dua) orang pegawai yang mempunyai kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 3 (tiga) orang, S1 sebanyak 10 (sepuluh) orang, SLTA sebanyak 8 (delapan) orang dan SLTP sebanyak 1 orang. Jika dihitung secara persentase ada 59% pegawai yang mempunyai pendidikan sarjana ke atas dan berpendidikan SLTA 36%, namun demikian memang harus diakui dan disadari bahwa kualifikasi berdasarkan pendidikan tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi kekurangan dan kelemahan dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi sebagai akibat dari perkembangan kebijakan, ketatalaksanaan dan perkembangan teknologi. Dan jawaban atas kekurangan tersebut salah satunya dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi.
2.2.2. Sumber Daya Keuangan dan Aset Kecamatan Tanjungsari Suatu organisasi tidak akan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa adanya anggaran yang mendukung kegiatan operasionalnya, sehingga anggaran atau pendanaan menjadi syarat mutlak terlaksananya program dan kegiatan guna mencapai sasaran dan target kinerja suatu organisasi. Anggaran untuk Kecamatan Tanjungsari diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu Belanja
Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Komponen Belanja Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal, sedangkan Komponen Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Aparatur. Dalam periode tahun 2015-2017 anggaran yang di alokasikan bagi Kecamatan Tanjungsari adalah seperti ditunjukkan dalam tabel berikut :
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Kecamatan Tanjungsari
Tahun 2012-2016
TH
BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG JUMLAH
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp)
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp)
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp)
17
2013 411.005.000,00 335.166.208,00 1.180.786.574,02 1.132.121.861,00
1.591.791.574,02 1.467.288.069,00
2014 442.239.000,00 393.508.625,00 1.260.887.338,00 1.257.942.053,
00 1.703.126.338,00 1.651.450.678,00
2025 435.500.000,00 408.474.541,00 1.306.885.662,00 1.336.727.401,
00 1.742.385.662,00 1.745.201.942,00
2016 399.143.900,00 386.339.849,00 1.267.607.618,17 1.253.786.235,
00 1.666.751.517,17 1.640.126.084,00
2017 446.797.000,00 374.351.125,00 1.200.206.671,89 1.183.616.901,
00 1.647.003.671,89 1557.968.026,89
Sumber : DPPA dan Laporan Keuangan Kecamatan Tanjungsari Tahun 2013-2017
Selain anggaran internal Kecamatan Tanjungsari yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Gunungkidul, pelaksanaan pembangunan di
wilayah di topang pula oleh anggaran sektoral dan kewilayahan, baik yang dilaksanakan oleh Satker Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten maupun Swakelola oleh Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan Masyarakat Peduli dengan pendampingan dari para fasilitator yang ditugaskan oleh pemerintah, dengan sumber dana dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. Selanjutnya hal lain yang sangat berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan Tanjungsari adalah kepemilikan dan pemanfaatan aset barang daerah, baik berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang tersedia, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja akan mengalami keterbatasan dan hambatan. Adapun aset yang dimiliki Kecamatan Tanjungsari sebagai pendukung kinerja adalah sebagai berikut :
18
Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjungsari
Tahun 2016-2021
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD
Target
Target Renstra PD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- Keterangan
(berdasarkan IKU) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 80 78 78 79 79 80 77,4 75,6 78,4 76,9 76,6 0,99 0,97 0,99 0,97 0,96
2 Indeks Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa
81 76 77 78 79 81 80 78 77 86,4 77 1,05 1,01 0,99 1,09 0,95
3 Persentase Penurunan Angka Kriminalitas 20 20 20 20 20 20 24 20 22 25 20 1,20 1,00 1,10 1,25 1,00
19
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjungsari Suatu organisasi dikatakan berhasil atau kurang berhasil dalam
mencapai sasaran dan target kinerjanya dapat diketahui dari evaluasi yang telah dilakukan. Dari data anggaran dan realisasinya, diketahui bahwa anggaran Kecamatan Tanjungsari dari Tahun 2011-2015 secara konsisten mengalami kenaikan kuantitas, namun demikian apabila diamati lebih jauh, terlihat bahwa Kecamatan Tanjungsari sebagai satuan kerja lebih banyak “hanya” melaksanakan program dan kegiatan yang masuk dalam standarisasi program kegiatan kecamatan atau dapat dikatakan hanya melaksanakan program dan kegiatan wajib (yang harus ada) di semua kecamatan dan program dan kegiatan yang bersifat perintah atau “belas kasih” dari perangkat daerah di tingkat kabupaten. Dengan kata lain belum diberikan ruang proporsional untuk mendapatkan anggaran program dan kegiatan yang bersifat spesifik sesuai potensi, masalah dan kebutuhannya.
Selanjutnya bila melihat pada uraian DPA/DPPA, dapat diketahui bahwa meskipun dalam Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri 59 Tahun 2007 seluruh program dan kegiatan telah ditentukan secara spesifik dengan tetap memberikan peluang penambahan, tetapi di salah satu DPA/DPPA kegiatan pada uraian keluaran dan hasil kegiatan, nampak ada penggabungan beberapa keluaran yang sebenarnya telah mempunyai program dan kegiatan sendiri. Hal ini menjadi kendala lain yang menyulitkan manakala evaluasi kegiatan dilaksanakan.
Kecamatan Tanjungsari sebagai unsur perangkat daerah merupakan perangkat daerah yang spesifik dan berbeda dengan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan pendekatan sektoral maupun fungsi. Kecamatan mempunyai kekhususan karena meskipun tidak secara tegas dan jelas disebutkan sebagai perangkat daerah kewilayahan, akan tetapi secara kenyataan lapangan kecamatan juga mempunyai beban tanggungjawab terhadap pengembangan dan pembangunan wilayahnya, sehingga penyertaan target-target kewilayahan dalam rencana strategis dan rencana kerjanya merupakan suatu keniscayaan. Adapun hasil evaluasi pencapaian target kinerja sasaran renstra dan pencapaian kinerja anggaran dan kegiatan Kecamatan Tanjungsari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.4. sebagai berikut :
20
Tabel 2.4,
Anggaran dan Realisasi Kecamatan Tanjungsari
Tahun 2013-2017
Kode
Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
Rekening 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) (20)
23 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
23 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 600.000 660.000 699.000 660.000 660.000 600.000 660.000 699.000 660.000 660.000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
(165.000)
165.000
23 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sda dan listrik
10.920.000
9.480.000
15.540.000
16.200.000
16.200.000
7.357.138
7.719.781
13.998.420
11.859.999
11.859.999 1,48 0,67 0,81 0,90 0,73
(690.000) 2.965.000
23 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
1.000.000
1.550.000
2.550.000
2.700.000
2.700.000
984.300
1.114.200
1.390.800
694.000
694.000 1,02 0,98 0,72 0,55 0,26
(100.000)
173.500
kendaraan dinas/operasional
-
-
23 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
12.900.000
14.100.000
14.100.000
14.100.000
14.100.000
12.900.000
14.100.000
14.100.000
14.100.000
14.100.000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
(3.525.000) 3.525.000
23 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
3.500.000
4.300.000
5.300.000
3.800.000
3.800.000
3.500.000
4.300.000
5.300.000
3.800.000
3.800.000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
(1.200.000)
950.000
23 01 10 Penyediaan ATK 3.500.000
3.700.000
3.700.000
4.500.000
4.500.000
3.500.000
3.700.000
3.700.000
4.500.000
4.500.000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
(725.000) 1.125.000
23 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.000.000
5.000.000
5.500.000
6.160.000
6.160.000
4.000.000
4.995.000
5.490.000
6.160.000
6.160.000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
(960.000) 1.540.000
23 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik
1.000.000
1.500.000
3.000.000
1.200.000
1.200.000
1.000.000
1.500.000
3.000.000
1.200.000
1.200.000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
(450.000)
300.000
23 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11.335.000
10.000.000
10.000.000
28.000.000
28.000.000
11.035.000
10.000.000
9.000.000
27.950.000
27.950.000 1,03 0,97 1,00 0,90 1,00 2.000.000 6.987.500
23 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.920.000
2.100.000
2.100.000
1.560.000
1.560.000
1.920.000
2.100.000
2.100.000
1.560.000
1.560.000 1,00 1,00 1,00 1,00
(660.000)
390.000
23 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan perundangan
1.060.000
1.300.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.060.000
895.000
900.000
900.000
900.000 1,00 1,00 0,69 0,90 0,90
(400.000)
225.000
23 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
4.700.000
6.300.000
13.325.000
11.700.000
11.700.000
4.700.000
6.300.000
13.325.000
11.700.000
11.700.000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
(225.000) 2.925.000
23 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
6.000.000
6.560.000
13.220.000
10.000.000
10.000.000
6.000.000
6.560.000
13.220.000
10.000.000
10.000.000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
(780.000) 2.500.000
-
-
23 02 Program Peningkatan Sarpras Aparatur
-
-
21
23 02 03 Pembangunan gedung -
15.000.000
-
-
-
-
15.000.000
-
-
- 1,00
(7.500.000)
-
23 02 10 Pengadaan mebelair -
10.000.000
20.000.000
-
-
-
8.868.500
20.000.000
-
- 0,89 1,00
(5.000.000)
-
23 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
2.000.000
3.000.000
3.000.000
2.700.000
2.700.000
2.000.000
3.000.000
3.000.000
2.700.000
2.700.000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
(825.000)
675.000
23 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
30.500.000
13.000.000
13.000.000
19.840.000
19.840.000
29.636.153
12.971.000
13.000.000
19.840.000
19.840.000 1,03 0,97 1,00 1,00 1,00
(1.540.000) 4.960.000
23 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
16.500.000
24.000.000
23.000.000
24.000.000
24.000.000
16.470.720
23.281.827
22.778.405
23.997.526
23.997.526 1,00 1,00 0,97 0,99 1,00
(6.000.000) 5.999.382
-
-
23 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-
-
23 03 01 Pengadaan mesin absensi -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
11.620.000
-
-
16.000.000
16.000.000
11.595.100
-
-
15.972.000
15.972.000 1,00 1,00 1,00 4.000.000 3.993.000
23 03 06 Penatalaksanaan kepegawaian
-
-
-
2.147.500
2.147.500
-
-
-
2.147.500
2.147.500 1,00
536.875
536.875
-
-
09 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
-
-
Aparatur -
-
09 05 05 Penyusunan analisis beban kerja
-
2.375.000
-
-
-
-
2.375.000
-
-
- 1,00
(1.187.500)
-
-
-
09 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
-
-
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
-
09 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar
1.000.000
1.260.000
1.390.000
1.400.000
1.400.000
1.000.000
1.260.000
1.390.000
1.400.000
1.400.000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
(280.000)
350.000
Realisasi Kinerja SKPD -
-
09 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
500.000
490.000
500.000
500.000
500.000
240.000
490.000
500.000
500.000
500.000 2,08 0,48 1,00 1,00 1,00
(120.000)
125.000
09 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.735.000
2.000.000
2.000.000
1.960.000
1.960.000
1.735.000
2.000.000
2.000.000
1.960.000
1.960.000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
(510.000)
490.000
09 06 05 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ
2.000.000
4.245.000
4.570.000
1.445.000
1.445.000
2.000.000
4.245.000
4.570.000
1.445.000
1.445.000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
(1.761.250)
361.250
-
-
09 09 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
-
-
22
09 09 02 Penyusunan renstra SKPD -
3.080.000
-
-
-
-
3.080.000
-
-
- 1,00
(1.540.000)
-
09 09 03 Penyusunan renja SKPD -
1.790.000
3.020.000
4.970.000
4.970.000
-
1.790.000
2.970.000
4.970.000
4.970.000 1,00 0,98 1,00
347.500 1.242.500
09 09 17 Penyusunan IKM -
3.040.000
3.000.000
3.155.000
3.155.000
-
3.040.000
3.000.000
3.155.000
3.155.000 1,00 1,00 1,00
(731.250)
788.750
09 09 21 Fasilitasi pelayanan publik terpadu
-
-
4.850.000
2.720.000
2.720.000
-
-
4.850.000
2.720.000
2.720.000 1,00 1,00
680.000
680.000
09 09 22 Pengendalian internal SKPD -
-
3.800.000
2.402.500
2.402.500
-
-
3.800.000
2.402.500
2.402.500 1,00 1,00
600.625
600.625
-
-
09 32 Program Penataan Kelembagaan dan
-
-
Ketatalaksanaan -
-
09 32 02 Pembinaan pelayanan publik terpadu
35.480.000
3.710.000
-
-
-
30.698.000
3.710.000
-
-
- 1,16 0,87 1,00
(1.855.000)
-
-
-
1 11 09 18 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan
-
-
Jender dalam Pembangunan -
-
1 11 09 18 01 Pembinaan organisasi perempuan
-
3.500.000
3.500.000
3.400.000
3.400.000
-
3.500.000
3.500.000
3.400.000
3.400.000 1,00 1,00 1,00
(900.000)
850.000
1 11 09 18 04 Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan
-
3.035.000
-
3.265.000
3.265.000
-
3.035.000
-
3.265.000
3.265.000 1,00 1,00
(701.250)
816.250
dalam mengelola usaha -
-
-
-
Program Pengembangan Data/Informasi
-
-
Pendataan keluarga miskin dan pengangguran
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 13 09 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos
-
-
1 13 09 16 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3.755.000
3.785.000
4.100.000
2.000.000
2.000.000
3.755.000
3.785.000
4.100.000
2.000.000
2.000.000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
(1.392.500)
500.000
-
-
1 17 09 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
-
-
1 17 09 16 01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam
1.500.000
-
-
-
-
1.500.000
-
-
-
- 1,00
-
-
23
pengelolaan kekayaan budaya
-
-
-
-
1 17 09 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
-
-
1 17 09 17 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
-
2.100.000
15.790.000
11.250.000
11.250.000
-
2.100.000
15.790.000
11.250.000
11.250.000 1,00 1,00 1,00 1.762.500 2.812.500
-
-
-
-
1 18 09 16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
-
-
1 18 09 16 10 Pembentukan PASKIBRA 9.350.000
11.775.000
10.825.000
10.000.000
10.000.000
9.350.000
11.775.000
10.825.000
10.000.000
10.000.000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
(3.387.500) 2.500.000
-
-
1 19 09 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
-
-
Lingkungan -
-
1 19 09 15 03 Pelatihan pengendalian keamanan lingkungan
2.700.000
3.125.000
3.825.000
2.312.500
2.312.500
2.700.000
3.125.000
3.825.000
2.312.500
2.312.500 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
(984.375)
578.125
1 19 09 15 05 Pengendalian keamanan lingkungan
-
7.435.000
6.995.000
6.995.000
6.995.000
-
7.435.000
6.995.000
6.995.000
6.995.000 1,00 1,00 1,00
(1.968.750) 1.748.750
Pembentukan satuan keamanan lingkungan
4.500.000
4.500.000 1,00 1,00
-
-
-
-
1 19 09 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
-
-
1 19 09 17 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
2.400.000
2.675.000
3.000.000
2.725.000
2.725.000
2.400.000
2.675.000
3.000.000
2.725.000
2.725.000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
(656.250)
681.250
kehidupan beragama -
-
Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta
-
2.850.000
2.355.000
2.000.000
2.000.000
2.850.000
2.355.000
2.000.000
2.000.000 1,00 1,00 1,00
(925.000)
500.000
dalam upaya peningkatan wawasan bangsa
-
-
-
-
1 19 09 22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan
-
-
Bencana Alam -
-
1 19 09 22 01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi
-
-
3.475.000
2.285.000
2.285.000
-
-
3.475.000
2.285.000
2.285.000 1,00 1,00
571.250
571.250
24
potensi bencana alam -
-
1 19 09 22 05 Penanganan dan penanggulangan kekeringan
73.262.500
137.255.000
137.330.000
101.577.500
101.577.500
58.062.374
66.000.900
92.682.000
82.678.516
82.678.516 1,26 0,79 0,48 0,67 0,81 (43.233.125) 20.669.629
-
-
Program Peningkatan Pemberantasan PEKAT
-
-
Penyuluhan pencegahan peredaran miras dan
1.800.000
2.675.000
3.475.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
2.675.000
3.475.000
1.800.000
1.800.000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
(887.500)
450.000
Narkoba -
-
Penyuluhan pencegahan dan penertiban tindak
1.700.000
-
2.925.000
2.050.000
2.050.000
1.700.000
-
2.925.000
2.050.000
2.050.000 1,00 1,00 1,00 1,00
512.500
512.500
penyelundupan -
-
-
-
1 20 09 19 Program Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan
-
-
Keuangan Desa -
-
1 20 09 19 01 Evaluasi rancangan Perdes APBDesa
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 20 09 19 04 Fasilitasi penyusunan siklus tahunan desa
7.375.000
13.375.000
15.000.000
9.762.500
9.762.500
7.375.000
13.375.000
15.000.000
9.762.500
9.762.500 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
(4.246.875) 2.440.625
-
-
1 20 09 28 Progran Pengembangan Otonomi Daerah dan Desa
-
-
1 20 09 28 06 Penyusunan monografi daerah dan administrasi
-
3.550.000
-
2.000.000
2.000.000
-
3.550.000
-
2.000.000
2.000.000 1,00 #DIV/0! 1,00
(1.275.000)
500.000
perkotaan -
-
1 20 09 28 10 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
8.300.000
10.460.000
9.910.000
11.250.000
11.250.000
8.000.000
10.460.000
9.910.000
11.250.000
11.250.000 1,04 0,96 1,00 1,00 1,00
(2.417.500) 2.812.500
-
-
1 22 09 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
-
-
Pedesaan -
-
1 22 09 15 01 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
2.000.000
2.785.000
3.010.000
-
-
2.000.000
2.785.000
3.010.000
-
- 1,00 1,00 1,00 1,00
(1.392.500)
-
masyarakat pedesaan -
-
-
-
25
1 22 09 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
-
-
dalam Membangun Desa -
-
1 22 09 17 01 Pelaksanaan Musrenbang 4.760.000
6.010.000
6.560.000
4.950.000
4.950.000
4.760.000
6.010.000
6.560.000
4.950.000
4.950.000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
(1.767.500) 1.237.500
1 22 09 17 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3.075.000
3.110.000
3.200.000
2.410.000
2.410.000
3.075.000
3.110.000
3.200.000
2.410.000
2.410.000 1,00 1,00 1,00
(952.500)
602.500
1 22 09 17 05 Koordinasi dan Fasilitasi Gotong Royong
2.900.000
2.685.000
3.000.000
2.275.000
2.275.000
2.900.000
2.685.000
3.000.000
2.275.000
2.275.000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
(773.750)
568.750
1 22 09 17 06 Evaluasi pembangunan desa 4.775.000
5.285.000
5.250.000
4.000.000
4.000.000
4.775.000
5.285.000
5.250.000
4.000.000
4.000.000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
(1.642.500) 1.000.000
1 22 09 17 11 Fasilitasi penyusunan profil desa
2.700.000
2.910.000
3.310.000
34.360.000
34.360.000
2.700.000
2.910.000
3.310.000
33.660.000
33.660.000 1,00 0,98 7.135.000 8.415.000
-
-
1 22 09 20 Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
-
-
1 22 09 20 01 Pendampingan PPK 2.275.000
2.310.000
2.875.000
2.395.000
2.395.000
2.275.000
2.310.000
2.875.000
2.395.000
2.395.000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
(556.250)
598.750
1 22 09 20 03 Koordinasi dan evaluasi program penanggulangan
-
13.750.000
11.050.000
12.362.500
12.362.500
-
13.650.000
11.050.000
11.462.500
11.462.500 0,99 1,00 0,93
(3.784.375) 2.865.625
kemiskinan -
-
-
-
1 23 09 15 Program Pengembangan Data/Informasi Statistik
-
-
Daerah -
-
1 23 09 15 02 Pengolahan, updating dan analisa data statistik
5.000.000
11.025.000
9.315.000
13.255.000
13.255.000
5.000.000
11.025.000
9.315.000
13.255.000
13.255.000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
(2.198.750) 3.313.750
Daerah -
-
-
-
JUMLAH 307.897.500
411.005.000
442.239.000
435.500.000
435.500.000
282.558.785
335.166.208
393.508.625
408.474.541
408.474.541 1,09 0,92 0,82 0,89 0,94 (96.627.500) 102.118.635
26
Jika dilihat dari tabel 2.4. di atas pencapaian kinerja, ditinjau dari indikator kinerja utama, dari 3 indikator kinerja utama Kecamatan Tanjungsari capaian terbaik untuk indikator minerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat terjadi pada tahun 2011 dan 2013 dengan angka rasio 0,99, sedangkan capaian terbaik untuk indikator kinerja utama Indeks Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa terjadi pada tahun 2014 dengan angka rasio 1,09, adapun capaian terbaik untuk indikator kinerja utama Persentase Penurunan Angka Kriminalitas terjadi pada tahun 2014 dengan angka rasio 1,25. Selanjutnya jika dilihat dari tabel 2.5. di atas pencapaian anggaran dan realisasi anggaran, maka akan sulit untuk menyebutkan bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran bagus atau tidak bagus, disamping ukuran interpretasinya tidak ada juga karena dalam 5 (lima) tahun pelaksanaan program dan kegiatan terjadi beberapa kali perubahan kodifikasi dan nomenklatur program dan kegiatan, dan hal ini menyebabkan sulitnya melakukan penilaian pertumbuhan penganggaran.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tanjunsari
Tantangan bagi Seksi Tata Pemerintahan dalam mengembangkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintahan desa diantaranya adalah masih adanya celah ketidakjelasan dalam regulasi pengelolaan keuangan desa, belum adanya regulasi teknis operasional penyusunan dan pengelolaan APBDesa yang terbit dan diperbaharui setiap awal tahun perencanaan sebagaimana regulasi dalam penyusunan APBD, masih kurangnya kapasitas aparatur kecamatan dan desa dalam memahami sistem penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan keuangan desa, masih belum tertibnya pencatatan dan pengelolaan aset desa. Adapun peluang yang dimiliki yakni adanya pelimpahan kewenangan dalam pendampingan, monitoring dan evaluasi pengelolaan APBDesa, peningkatan kewenangan dan anggaran yang diterima pemerintah desa.
Tantangan bagi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam mengembangkan pelayanan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat adalah masih minimnya kuantitas aparatur, masih minimnya sarana dan prasarana penanggulangan dan penanganan kebencanaan dan ketertiban yang dimiliki, masih minimnya anggaran yang dialokasikan sebagai akibat dari minimnya pagu anggaran kecamatan yang ditetapkan. Adapun
peluang yang dimiliki adalah adanya kerjasama yang padu antara aparat Kepolisian dan Linmas Desa serta kondisi wilayah yang memang relatif aman.
Tantangan bagi Seksi Kesejahteraan Sosial dalam mengembangkan pelayanan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat antara lain adalah masih belum sinkron dan terkininya data kemiskinan dan pengangguran, masih banyaknya warga masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih pada musim kemarau, mobil truk tanki yang digunkan untuk kegiatan droping air semakin tua, minimnya pelimpahan tugas ranah kebudayaan dari Pemerintah Daerah istimewa Yogyakarta. Adapun peluang yang dimiliki diantaranya telah terbentuknya TKPK Kecamatan dan TKPK Desa sebagai wadah koordinasi dan komunikasi dalam upaya pengurangan kemiskinan, pemberian pagu maksimal untuk
27
mendukung kegiatan droping air bersih dan terbentuknya Dewan Kebudayaan Kecamatan sebagai wadah pengembangan kebudayaan.
Tantangan bagi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain, proses musrenbang reguler berpotensi menjadi suatu tahapan perencanaan yang kurang populer bagi masyarakat (desa), dengan meningkatnya kapasitas keuangan desa maka penyusunan perencanaan (RKP Desa) yang baik menjadi suatu keharusan, sebagai salah satu pengampu data (profil kecamatan) ketidaksinkronan dan keusangan data menjadi hal yang mesti dibenahi. Adapun peluang yang dimiliki antara lain partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, telah adanya pedoman penyusunan RKP Desa dan dukungan APB Desa dalam proses up dating dan pengelolaan data.
Tantangan bagi Seksi Pelayanan Umum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Umum di Kecamatan Khusunya penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) diantaranya adalah masih minimnya kuantitas aparatur yang ditugaskan untuk mengawal unit pelayanan, masih belum operasionalnya regulasi yang memberikan wewenang dan ketugasan dalam hal pelayanan kecamatan, macam pelayanan yang selama ini diberikan ternyata secara regulasi telah mengalami perubahan sehingga tidak memiliki dasar hukum lagi. Adapun peluang yang dimiliki antara lain adanya proses penyusunan regulasi yang mengatur tentang urusan perangkat daerah, penyusunan standar pelayanan dan penyusunan SOP.
28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN TANJUNGSARI
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tanjungsari Permasalahan adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau harus dicarikan jalan keluarnya. Dari definisi tersebut maka permasalahan yang ada di Kecamatan Tanjungsari adalah sebagai berikut :
1. Sarana dan Prasarana a) Terbatasnya kemampuan APBD Kabupaten Gunungkidul dalam
membiayai seluruh program dan kegiatan yang dibutuhkan
b) Masih minimnya sarana dan prasarana operasional aparatur
2. Sumber Daya Manusia a) Sumber Daya Aparatur
Turunnya motivasi dan etos kerja, karena kecemburuan penghasilan, minimnya keteladanan dan mekanisme penjenjangan karier
Masih adanya sisa-sisa paradigma pangreh praja dan bukannya pamong praja
Masih adanya sisa-sisa paradigma bekerja hafalan, enaknya bagaimana, dan asal bapak senang
Sebagian pegawai masih gagap teknologi
Minimnya penyelenggaraan diklat aparatur
Masih kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi diantara pemerintahan desa dan lembaga-lembaga desa, dalam manajemen pemerintahan desa
Masih lemahnya manajemen pengelolaan keuangan desa
3. Regulasi dan Kelembagaan a) Masih adanya ketidakpaduserasian antara beberapa regulasi yang
mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah b) Beberapa regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah belum
seluruhnya dapat dijabarkan atau diturunkan dalam peraturan daerah
c) Pembagian kewenangan/tugas antar Perangkat Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa masih perlu diperbaiki
d) Struktur organisasi dan kelembagaan pemerintah daerah yang gemuk, mengakibatkan APBD banyak terpakai untuk pembiayaan aparatur dan anggaran operasional rutin
e) Kurangnya koordinasi lintas sektor f) Masih kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi diantara
pemerintahan desa dan lembaga-lembaga desa, dalam manajemen pemerintahan desa
g) Masih lemahnya manajemen pengelolaan keuangan desa
3.2. Telaahan Visi Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 adalah : ”Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera tahun 2021”
29
Daerah tujuan wisata terkemuka dimaknai sebagai sebuah kondisi Kabupaten Gunungkidul mampu menjadi salah satu tujuan wisata utama dalam skala regional dan nasional. Daerah tujuan wisata yang berbudaya dimaknai bahwa dalam pengembangan pariwisata juga mengoptimalkan dan mempertahankan budaya, adat istiadat serta nilai-nilai luhur budaya (keistimewaan). Berbudaya juga dimaknai sebagai kondisi dimana budaya lokal juga mampu menyerap dan menyaring budaya asing namun tetap mempertahankan identitas budaya lokal. Dengan terwujudnya Gunungkiudl sebagai daerah tujuan wisata terkemuka dan berbudaya, maka masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera akan tercapai. Masyarakat yang berdaya saing adalah kondisi masyarakat Gunungkidul dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik, mempunyai kemampuan dan ketrampilan memadai untuk bersaing dalam bebrbagai bidang dengan berlandaskan pada keunggulan komparatif dan kompetitif. Masyarakat yang maju adalah kondisi masyarakat Gunungkidul yang tumbuh dan berkembang secara ekonomi dan politik. Dinjau dari aspek ekonomi masyarakat yang maju diukur dari tingkat pendapatan yang lebih baik dan distribusi yang lebih merata. Proses produksi telah berkembang dengan keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian dan sektor jasa-jasa terutama pariwisata, didukung pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien dan berwawasan lingkungan. Dalam aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis, hak-hak politik masyarakat terjamin dan peran serta masyarakat dalam berbagai bidang tinggi. Masyarakat yang mandiri adalah kondisi masyarakat Gunungkidul yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki sendiri dengan baik, efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan pembangunan daerah. Masyarakat yang sejahtera adalah kondisi masyarakat Gunungkidul yang telah terpenuhi kebutuhan dasar hidup lahir dan batin, yang ditandai oleh kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, situasi keamanan yang kondusif, suasana kehidupan yang religius, rukun, saling menghormati dan menghargai, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan. Selanjutnya visi di atas dijabarkan dalam misi guna mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mencapai visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021, ditetapkan misi pembangunan sebagai berikut : 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional 4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan
perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah
30
5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif
6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan
Posisi kecamatan dalam kaitannya dengan visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 adalah sebagai unsur pendukung dan pelaksana sebagaimana perangkat daerah yang lain. Dalam hal ini kecamatan mengambil peran dari sisi upaya meningkatkan koordinasi pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena perangkat daerah tidak mempunyai visi dan misi sendiri akan tetapi sebagai eksekutor dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, maka diwajibkan adanya kesesuaian tujuan dan sasaran RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Tanjungsari, sebagai berikut :
Tabel 3.1. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
No Tujuan dan
Sasaran Daerah
Indikator Sasaran Daerah
Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Tanjungsari
Indikator Sasaran Kecamatan Tanjungsari
A. Tujuan : Tujuan :
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik
Indeks Reformasi Birokrasi
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan yang berkualitas
Indeks kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan
B. Sasaran : Sasaran :
1. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat
Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
(AKIP )
Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (PD)
Persentase kesesuaian program dalam 1. Renja Perngkat Daerah ( PD ) trhadap RKPD 2.Renstra Perangkat Daera (PD) terhadap RPJMD
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD Meningkat
Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan meningkat
Persentase desa yang menetapkan RKP Desa dan APB Desa tepat waktu
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah meningkat
Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah daerah
Akuntabilitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah (PD) meningkat
Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu ( Bulanan, Semesteran, Tahunan )
31
Dari tujuan dan sasaran Kecamatan Tanjungsari di atas, selanjutnya diidentifikasikan permasalahan yang masih berpotensi menjadi hambatan dan faktor pendorong dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sebagai berikut :
3.2.1. Lingkungan Internal Lingkungan internal pada bahasan ini mencakup Kecamatan Tanjungsari sebagai satuan kerja dan Kecamatan Tanjungsari sebagai suatu wilayah. Identifikasi lingkungan internal ini bertujuan untuk menemukenali potensi dan kekurangan yang dimiliki, selengkapnya sebagai berikut : a. Kekuatan, yakni segala sesuatu/kondisi yang dimiliki, baik
berupa sarana dan prasarana ataupun potensi internal yang dapat dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tuposi dalam rangka mencapai sasaran dan target kinerja. Untuk Kecamatan Tanjungsari meliputi : 1) Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
tentang Kecamatan, yang memberikan kepastian hukum terhadap eksistensi kecamatan.
2) Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan
3) Struktur organisasi dan formasi jabatan pada Kecamatan Panggang telah diisi sehingga dapat mendukung pelaksanaan tupoksi organisasi
4) Telah disusunnya tatakala pelaksanaan program dan kegiatan
5) Ketersediaan sumber daya aparatur pengampu sektor kesehatan
6) Ketersediaan sumber daya aparatur pengampu sektor pendidikan
7) Ketersediaan sumber daya aparatur pengampu sektor yang lain
8) Kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah desa dan lembaga desa yang semakin baik
9) Tersedianya anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan
10) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tupoksi
11) Kuantitas anggaran pemerintahan desa, lembaga desa dan pembangunan desa yang semakin baik
12) Kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang semakin baik
13) Perilaku masyarakat yang ulet dan beretos kerja tinggi dengan semangat gotong royong yang tetap terpelihara
14) Adanya pendidikan keagamaan 15) Penghasil tanaman palawija yang berkualitas 16) Penghasil ternak yang berkualitas 17) Penghasil tanaman keras yang berkualitas 18) Penghasil tanaman perkebunan dengan komoditi utama
pisang dan mlinjo yang berpotensi untuk dikembangkan 19) Lahan pertanian yang luas sehingga sangat berpeluang untuk
optimalisasi pemanfaatannya 20) Wilayah yang kaya potensi pariwisata, baik wisata alam,
wisata sejarah dan budaya maupun wisata minat khusus 21) Ketersediaan potensi pengembangan energi alternatif
32
22) Ketersediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan 23) Akses telekomunikasi dan transportasi yang semakin baik
b. Kelemahan, yakni segala sesuatu/kondisi internal yang dapat menghambat pelaksanaan tupoksi dalam rangka mencapai sasaran dan target kinerja. Untuk Kecamatan Tanjungsari meliputi : 1) Pelimpahan kewenangan bagi kecamatan dan desa yang
belum memadai 2) Kuantitas aparatur kecamatan yang belum memadai 3) Masih adanya aparatur yang gagap teknologi 4) Model gedung/kantor kecamatan yang kurang representatif
untuk wilayah beriklim tropis 5) Anggaran yang ada masih sebatas untuk membiayai
program/kegiatan yang bersifat rutin dan belum memberikan ruang yang proporsional untuk pembiayaan program/kegiatan inovatif
6) Kesulitan dalam mengakses informasi kebijakan strategis dari pemerintah dan pemerintah provinsi
7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan belum memadai
8) Koordinasi lintas sektor, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan belum memadai
9) Pengelolaan data statistik wilayah yang belum memadai 10) Angkatan kerja masih di dominasi pendidikan menengah ke
bawah 11) Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan
belajar mengajar pada sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas
12) Penyediaan dan pemenuhan kebutuhan air bersih yang belum merata dan memadai
13) Masih luasnya lahan yang belum termanfaatkan 14) Pengolahan pertanian masih dengan cara-cara konvensional 15) Penjualan produk kehutanan dan perkebunan masih dalam
bentuk bahan baku sehingga ada nilai tambah 16) Minimnya pengetahuan dan pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna 17) Orbitasi wilayah yang jauh dari pusat kota Yogyakarta 18) Pendekatan pengarusutamaan disaster risk reduction belum
diterapkan secara konsisten.
3.2.2. Lingkungan Eksternal Lingkungan eksternal pada bahasan ini adalah ruang yang berada di
luar Kecamatan Tanjungsari sebagai satuan kerja maupun Kecamatan Tanjungsari sebagai wilayah dan berpengaruh terhadap kinerja dan perkembangan wilayahnya. Identifikasi lingkungan eksternal ini dimaksudkan untuk mengetahui peluang dan tantangan yang mungkin dimiliki dan dihadapi, selengkapnya sebagai berikut : a. Peluang, yakni segala sesuatu/kondisi eksternal yang dapat
dioptimalkan guna mendorong tupoksi dalam upaya pencapaian sasaran dan target kinerja. Untuk Kecamatan Tanjungsari meliputi : 1) Regulasi yang memungkinkan kecamatan dan desa diberikan
kewenangan yang lebih luas 2) Komitmen pimpinan daerah untuk memberikan pelimpahan
kewenangan yang lebih luas kepada kecamatan dan desa 3) Komunikasi dan koordinasi yang harmonis antara eksekutif
dan legislative
33
4) Pelaksanaan program sektoral dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi di wilayah kecamatan
5) Meningkatnya kepedulian dunia usaha dalam pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan
6) Keberadaaan perguruan tinggi sebagai narasumber perumusan kebijakan sekaligus sebagai mitra dalam pelaksanaannya
7) Keberadaan NGO sebagai mitra dalam pembangunan 8) Peningkatan kerjasama antar wilayah/daerah dalam
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya 9) Meningkatnya akses informasi, diikuti meningkatnya
kepedulian lembaga donor dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bersih
10) Optimalisasi program Java Promo untuk mendukung pariwisata
11) Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan sektor kelautan dan perikanan
12) Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan b. Ancaman, yakni segala sesuatu/kondisi eksternal yang dapat
menghambat pelaksanaan tupoksi dalam upaya pencapaian sasaran dan target kinerja. Untuk Kecamatan Tanjungsari meliputi : 1) Adanya ketidaksesuaian antar regulasi yang mengatur
penyelenggaraan pemerintahan daerah 2) Regulasi yang mengatur hubungan antara pemerintah dan
pemda serta tata kelola pemda semakin rigit dan beragam, sehingga otda seakan hanya semu
3) Regulasi yang mengatur tentang kepegawaian dan penghasilan aparatur dapat memicu kecemburuan di antara aparatur pemrintah
4) Ketergantungan pendapatan daerah dari DAU dan DAK 5) Penyalagunaan teknologi informasi 6) Pergantian musim yang semakin sukar diprediksi 7) Kemungkinan terjadinya bencana alam
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Apabila dilihat dari sisi rencana pengembangan sistem perkotaan dalam sistem pelayanan wilayah, maka Kecamatan Tanjungsari akan dikembangkan menjadi Kota Hirarki III sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dengan fungsi diarahkan sebagai kawasan produksi yang terdiri dari beberapa Pusal Pelayanan Lingkungan (PPL) dan
melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Kondisi geografis Kecamatan Tanjungsari sebagaimana kebanyakan wilayah di selatan, sebagian besar merupakan kawasan karst yang dilindungi. Sedangkan letaknya yang berada pada sisi selatan Kabupaten Gunungkidul yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia menjadikan Kecamatan Tanjungsari menduduki peran strategis bagi pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Gunungkidul.
Dengan adanya kebijakan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), pengembangan Kecamatan Tanjungsari akan sangat baik dan berpeluang berkembang jika penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah disusun dengan poros JJLS guna mengoptimumkan potensi wilayah terutama yang berkenaan dengan
34
pariwisata, dengan harapan akan membuka akses perekonomian masyarakat.
Semua kebijakan pengembangan dan pembangunan wilayah yang baik, salah satu syaratnya adalah harus memperhatikan kelestarian lingkungan atau alam. Hutan tropis merupakan penyedia oksigen dunia, hutan tempat menyimpan cadangan air akan tetapi hutan bagi warga masyarakat Kecamatan Tanjungsari juga merupakan sumber penghasilan kedua setelah pertanian, hal ini menjadi peluang sekaligus ancaman apabila penebangan kayu tidak dilakukan secara tebang pilih dan tidak diimbangi dengan penanaman kembali. Satu hal lagi yang seringkali datang secara bersamaan dengan majunya industri pariwisata adalah potensi kerusakan lingkungan dan sampah, sehingga ke depan ancaman ini dapat ditanggulangi sejak dari awal proses
pengembangan wilayah.
Selanjutnya sebagai wilayah yang mempunyai tingkat resiko tinggi terhadap ancaman bencana gempa bumi, maka pengembangan dan pembangunan wilayah juga harus mengendepankan pengarusutamaan disaster risk reduction, baik dalam tata kelola permukiman, standarisasi konstruksi bangunan yang tahan gempa serta penyusunan SOP evakuasi bencana.
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/wilayah/masyarakat) di masa mendatang. Mengacu pada RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 isu strategis ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut : 1. Memiliki pengaruh yang besar dan signifikan terhadap pencapaian
sasaran perangkat daerah 2. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah yang
kewenangannya diamanatkan ke pemerintah kecamatan 3. Luas dampak yang ditimbulkan terhadap wilayah dan masyarakat 4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan 5. Kemungkinan atau kemudahan untuk dikelola 6. Prioritas komitmen politik yang perlu diwujudkan
Berdasarkan uraian dan kriteria tersebut di atas, maka secara umum isu-isu strategis Kecamatan Tanjungsari adalah sebagai berikut : 1. Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur
sipil negara demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik Birokrasi merupakan faktor penting yang menentukan jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan keberhasilan pembangunan. Dengan demikian reformasi birokrasi harus senantiasa didorong terus menerus menuju ke arah yang lebih baik lagi. Kecamatan Tanjungsari sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tentu saja mengalami kendala yang sama dalam upaya reformasi birokrasi dengan Pemerintah Kabupaten secara umum, yakni masih terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur sipil negara, belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur, belum seluruh perangkat daerah menyusun standar pelayanan, belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan yang terutama masih perlunya penataan kewenangan dan regulasi yang berhubungan dengan pelayanan publik.
35
2. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Perencanaan sebagai proses awal suatu manajemen masih perlu diupayakan perbaikan, harmonisasi dan sinkronisasinya sehingga tidak ada lagi anggaran ganda dan tumpang tindih kewenangan serta semakin proporsionalnya pagu anggaran.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik Pelayanan dalam arti luas bagi Kecamatan Tanjungsari adalah seluruh tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh regulasi, sehingga peningkatan kualitas peningkatan pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai upaya tanpa henti menuju terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang semakin baik.
4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan menjadi satu hal yang wajib dilakukan, dan dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban. Kepatuhan pada tata kala pelaksanaan kegiatan/anggaran perlu terus diupayakan, efisiensi belanja tanpa mereduksi kualitas keluaran, taat mekanisme dan prosedur penatausahaan keuangan serta ketepatan dan akuntabilitas pertanggungjawaban/pelaporan keuangan dalam periode yang telah ditetapkan. Sehingga seluruh program dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dengan clean and clear.
5. Penyelenggaraan pemerintahan desa Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini, menjadikan peran Desa semakin strategis, bahkan Desa menjadi semacam daerah otonom pada tingkatan yang terbawah, mengingat kewenangan yang dilekatkan padanya serta pemberian pagu anggaran yang semakin besar. Namun demikian hal ini juga harus diimbangi dengan kinerja dan tanggung jawab yang besar pula, sehingga tata kelola dan tata aturan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu selalu dikawal oleh supra desa sesuai kewenangannya, terutama dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa.
36
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Visi dan misi Perangkat Daerah adalah sama dan sebangun dengan
visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati dan dilaknakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangannya. Dengan demikian sinkronisasi antara RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Rencana Strategis Kecamatan Tanjungsari Tahun 2016-2021 dimulai dari tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tanjungsari
1. Tujuan Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Dari definisi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Tanjungsari dalam upaya mendukung terwujudnya misi daerah adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1. Sinkronisasi Tujuan Daerah dan Tujuan Kecamatan Tanjungsari
No Daerah/Kabupaten Kecamatan Tanjungsari
Tujuan Sasaran Tujuan Sasaran
1. Mewujudkan
tata kelola
pemerintahan
yang baik untuk
meningkatkan
pelayanan
publik
Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
Daerah Meningkat
Terwujudnya
penyelenggaraan
pelayanan
pemerintah kecamatan yang
berkualitas
Indeks kualitas
penyelenggaraan
pelayanan
Pemerintahan Kecamatan
meningkat
Keseuaian
Program dalam
Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
(PD)
Kepuasan
Masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan Perangkat Daerah
meningkat
Akuntabilitas
Pengelolaan
Keuangan
Perangkat Daerah ( PD) meningkat
2. Sasaran
Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu serta sesuai dengan sasaran daerah yang menjadi acuannya. Bagi Kecamatan Tanjungsari, maka sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
37
Tabel 4.2. Tujuan, Indikator, dan target kinerja Tujuan Kecamatan Tanjungsari
Tahun 2016 - 2021 No Tujuan dan
Sasaran Daerah
Indikator
Tujuan dan Sasaran
Daerah
Tujuan dan
Sasaran Kecamatan
Tanjungsari
Indikator Tujuan
dan Sasaran Kecamatan
Tanjungsari
A. Tujuan : Tujuan :
Mewujudkan
tata kelola
pemerintahan
yang baik untuk
meningkatkan
pelayanan
publik
Indeks
Reformasi
Birokrasi
Terwujudnya
penyelenggaraan
pelayanan
pemerintah kecamatan yang
berkualitas
Indeks kualitas
penyelenggaraan
pelayanan
pemerintah kecamatan
B. Sasaran : Sasaran :
1. Akuntabilitas
kinerja pemerintah
daerah
meningkat
Nilai
akuntabilitas kinerja
instansi
pemerintah
(AKIP)
Kesesuaian
program dalam dokumen
perencanaan
perangkat daerah
(PD)
Persentase
kesesuaian program dalam
1. Renja Perangkat
Daerah
(PD)terhadap RKPD
2. Renstra
Perangkat Daerah (PD) terhadap
RPJMD
Kepuasan
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan pelayanan PD
meningkat
Nilai IKM
Perangkat Daerah
(PD)
Kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan
Kecamatan
meningkat
Persentase desa
yang menetapkan
RKP Desa dan APB
Desa tepat waktu
2. Akuntabilitas
pengelolaan keuangan
Daerah
meningkat
Opini BPK
terhadap laporan
keuangan
Pemerintah
daerah
Akuntabilitas
pengelolaan keuangan
Perangkat
Daerah (PD)
meningkat
Persentase laporan
keuangan disusun tepat waktu
(Bulanan,
Semesteran,
Tahunan)
Setelah ditetapkannya sasaran dan indikator sasaran Kecamatan Tanjungsari, maka tahapan selanjutnya adalah penetapan target kinerja sasaran selama 5 (lima) tahun, yang nantinya akan menjadi dasar pedoman penetapan rencana kerja perangkat daerah.
38
Tabel 4.3. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tanjungsari
No Tujuan Sasaran
Indikator
Kinerja Tujuan/
Sasaran
Target Kinerja Sasaran pada
Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
A Tujuan
Terwujudnya
penyelenggar
aan
pelayanan pemerintah
kecamatan
yang
berkualitas
Indeks
kualitas
penyelengga
raan pelayanan
pemerintah
kecamatan
91,65 95,70 95,80 95,90 96
1 Kesesuaia
n program dalam
dokumen
perencana
an
perangkat
daerah
(PD)
Persentase
kesesuaian program
dalam
1.Renja PD
terhadap
RKPD
2. Renstra
PD
terhadap
RPJMD
100 100 100 100 100
2 Kepuasan
masyarakat
terhadap
penyeleng
garaan
pelayanan PD
meningkat
Nilai IKM
Perangkat
Daerah (PD)
78,25 78,5 79 79,5 80
3 Kualitas penyelengg
araan
pemerintah
an
Kecamatan
meningkat
Persentase desa yang
menetapkan
RKP Desa
dan APB
Desa tepat
waktu
100 80 80 100 100
4 Akuntabili
tas pengelolaa
n
keuangan
perangkat
daerah
(PD) meningkat
Persentase
laporan keuangan
disusun
tepat waktu
(Bulanan,
Semesteran,
Tahunan)
100 100 100 100 100
39
Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanjungsari
N
o
Sasaran dan
Indikator Kinerja
Sasaran
Targ
et 201
6
Target Kinerja Sasaran
Pada Tahun
Unit
Kerja Penangg
ung
Jawab
Rumus/
Formula
2017
2018
2019
2020
2021
1
.
Sasaran
Kualitas
penyelenggaraan
pemerintaha
n Kecamatan
meningkat
Indikator
Kinerja
Sasaran
Persentase
desa yang menetapkan
RKP Desa
dan APB
Desa tepat
waktu
100 100 100 100 100 100 Seksi
Tapem
∑ desa yang
telah
Menetapkan
_____________
∑ seluruh
desa
Keterangan :
batas waktu
sesuai
regulasi
40
BAB V ARAH DAN KEBIJAKAN
Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Proses perumusan strategi pembangunan 5 (lima) tahun mendatang dilakukan dengan melihat kembali tujuan dan sasaran perangkat daerah serta faktor internal dan eksternal yang dipandang berpengaruh dan mempunyai nilai strategis terhadap proses pembangunan, sebagai berikut :
Tabel 5.1 Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman
KEKUATAN KELEMAHAN
1. Ditetapkannya Perda Kabupaten Gunungkidul 1.
Kuantitas aparatur kecamatan belum memadai
Nomor 14 Tahun 2008tentang
Pembentukan, 2.
Anggaran yang ada masih
sebatas untuk
Susunan, Organisasi dan Tugas
Kecamatan
Membiayai program/kegiatan
yang bersifat rutin
2.
Struktur organisasi dan formasi
jabatan pada
dan belum memberikan ruang
yang proporsional
Kecamatan Tanjungsari telah
diisi sehingga dapat
untuk pembiayaan
program/kegiatan inovatif
Mendukung tupoksi 3. Masih kurangnya pengetahuan pengelola
3.
Telah disusunnya tatakala
pelaksanaan program
keuangan terhadap sistem
akuntasi pemerintah
dan kegiatan daerah
4.
Kualitas dan kuantitas aparatur
pemerintah 4.
Masih kurangnya fasilitas
petugas pengurus
Desa dan lembaga desa
semakin baik Barang/aset
5.
Tersedianya anggaran untuk
mendukung 5.
Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program
Program dan kegiatan Dan kegiatan belum memadai
6.
Tersedianya sarpras pendukung
pelaksanaan 6.
Koordinasi lintas sektor, teruta
dalam
tupoksi
perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan
7. Kuantitas anggaran pemerintahan desa yang Belum memadai
Semakin baik
PELUANG ANCAMAN
1.
Regulasi yang memungkinkan
kecamatan dan 1.
Adanya ketidaksesuaian antar
regulasi yang
desa diberikan kewenangan yang lebih luas
rmengatur penyelenggaraan pemerintahan derah
2.
Komitmen pimpinan daerah
untuk memberikan 2.
Regulasi yang mengatur
hubungan antara
Pelimpahan wewenang lebih
luas kepada
pemerintah dan pemda semakin
rigit beragam
Kecamatan dan desa 3.
Regulasi yang mengatur
tentangkepegawaian dan
3.
Komunikasi dan koordinasi
yang harmonis
Penghasilan aparatur dapat
berpotensi memicu
41
Antara eksekutif dan legislatif kecemburuan
4.
Pelaksanaan program sektoral
dari pemerintah 4.
Masih kurangnya akurasi
proyeksi pendapatan
Pusat dan pemerintah provinsi
desa yang bersumber dari supra
desa
5.
Belum adanya regulasi
operasional teknis dari
Supra desa tentangpetunjuk
teknis penyusunan
program, kegiatan dan anggaran setiap tahun
Anggaran baru
42
Tabel 5.2
Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran Kecamatan Tanjungsari
Tabel 4.6.
Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran
Kecamatan Tanjungsari
KEKUATAN KELEMAHAN
1. Ditetapkannya Perda Kabupaten 1. Kuantitas aparatur kecamatan belum
Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 memadai
tentang Pembentukan, Susunan 2. Anggaran yang ada masih sebatas
Organisasi, Kedudukan dan Tugas untuk membiayai program/kegiatan
Kecamatan yang bersifat rutin dan belum
2. Struktur organisasi dan formasi memberikan ruang yang proporsional
jabatan pada Kecamatan Tanjungsari untuk pembiayaan program/kegiatan
telah diisi sehingga dapat inovatif
mendukung pelaksanaan tupoksi 3. Masih kurangnya pengetahuan
3. Telah disusunnya tatakala pengelola keuangan terhadap sistem
pelaksanaan program dan kegiatan akuntansi pemerintah daerah
4. Kualitas dan kuantitas aparatur 4. Masih kurangnya fasil itas petugas
pemerintah desa dan lembaga desa pengurus barang/aset
semakin baik 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
5. Tersedianya anggaran untuk program dan kegiatan belum
mendukung program dan kegiatan memadai
6. Tersedianya sarpras pendukung 6. Koordinasi l intas sektor, terutama
pelaksanaan tupoksi dalam perencanaan dan pelaksanaan
7. Kuantitas anggaran pemerintahan pembangunan belum memadai
desa yang semakin baik
PELUANG STRATEGI (S-O) STRATEGI (W-O)
1. Regulasi yang memungkinkan 1. Peningkatan kepaduserasian antara 1. Peningkatan pemanfaatan dokumen
kecamatan dan desa diberikan 4 (empat) unsur (perencanaan, evaluasi sebagai bahan masukan proses
kewenangan yang lebih luas program/kegiatan, stakeholder dan penyusunan perencanaan dan kebijakan
2. Komitmen pimpinan daerah untuk anggaran) sistem perencanaan 2. Peningkatan kapasitas aparatur
memberikan pelimpahan wewenang pembangunan
yang lebih luas kepada kecamatan 2. Peningkatan pemberian kewenangan
dan desa dan anggaran kepada desa
3. Komunikasi dan koordinasi yang
harmonis antara ekesekutif dan
legislatif
4. Pelaksanaan program sektoran dari
pemerintah pusat dan pemerintah
provinsi di wilayah kecamatan
ANCAMAN STRATEGI (S-T) STRATEGI (W-T)
1. Adanya ketidaksesuaian antar 1. Penerapan reward and punishment 1. Peningkatan kualitas pengelolaan
regulasi yang mengatur untuk memacu kinerja aparatur keuangan
penyelenggaraan pemerintahan 2. Peningkatan pendampingan 2. Peningkatan kualitas pengelolaan aset
daerah penyelenggaraan pemerintahan dan
2. Regulasi yang mengatur hubungan pengelolaan keuangan desa
antara pemerintah dan pemda
serta tata kelola pemda semakin
rigit dan beragam
3. Regulasi yang mengatur tentang
kepegawaian dan penghasilan
aparatur dapar memicu kecemburuan
4. Masih kurangnya akurasi proyeksi
pendapatan desa yang bersumber dari
pihak supra desa
5. Belum adanya petunjuk operasional
teknis dari supra desa tentang
petunjuk teknis penyusunan program,
kegiatan dan anggaran setiap tahun
anggaran baru
FAKTOR EKSTERNAL
FAKTOR INTERNAL
43
Dari hasil analisis di atas diperoleh beberapa strategi yang akan selanjutnya akan dijabarkan lagi dalam beberapa kebijakan, sebagai berikut :
Tabel 5.3.
Penentuan Strategi No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Strategi
1. Kesesuaian Program dalam
dokumen
perencanaan
perangkat
Daerah ( PD )
Presentase kesesuaian Program dalam Renja
Perangkat Daerah (PD)
terhadap RKPD, Renstra
PD terhadap RPJMD
1. Peningkatan kepaduserasian
antara 4 (empat)
unsur
(perencanaan,
program/kegiatan, stakeholder dan
anggaran) sistem
perencanaan
pembangunan
2. Peningkatan
pemanfaatan
dokumen evaluasi sebagai bahan
masukan proses
penyusunan
perencanaan dan
kebijakan
2. Kepuasan masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan
Perangkat
Daerah meningkat
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat
Daerah (PD )
1. Peningkatan kapasitas
aparatur
2. Penerapan reward and punishment
untuk memacu
kinerja aparatur
3. Kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan
Kecamatan
meningkat
Persentase desa yang
menetapkan RKP Desa dan
APB Desa tepat waktu
1. Peningkatan
pemberian
kewenangan dan
anggaran kepada
desa
2. Peningkatan pendampingan
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pengelolaan
keuangan desa
4. Akuntabilitas
pengelolaan keuangan
Perangkat
Daerah (PD)
meningkat
Persentase laporan
keuangan disusun tepat waktu ( Bulanan,
Semesteran, Tahunan )
1. Peningkatan
kualitas pengelolaan
keuangan
2. Peningkatan
kualitas
pengelolaan aset
Adapun kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan
tindakan untuk melaksanakan strategi yang ditetapkan, dengan maksud
agar lebih terarah dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran
44
Tabel 5.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah
Kecamatan yang berkualitas
Keseuaian Program dalam Dokumen Perencanaan Perangkat
Daera (PD)
1. Peningkatan kepaduserasian antara 4 (empat) unsur (perencanaan,
program/kegiatan, stakeholder dan anggaran) sistem perencanaan pembangunan
1. Meningkatkan kuantitas
dan kualitas integrasi seluruh perencanaan pembangunan
2. Meningkatkan koordinasi
dan konsultasi dengan supra kecamatan pra proses perencanaan sampai dengan dokumen perencanaan pembangunan ditetapkan
3. Meningkatkan intensitas
pendampingan pelaksanaan musrenbang
desa dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa
2. Peningkatan pemanfaatan dokumen evaluasi sebagai bahan masukan proses penyusunan perencanaan dan kebijakan
1. Meningkatkan kualitas dokumen evaluasi perencanaan pembangunan, kinerja organisasi dan kinerja anggaran
Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah ( PD ) meningkat
1. Peningkatan kapasitas aparatur
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas diklat/bimbingan teknisbagi aparatur
2. Penerapan reward
and punishment untuk memacu kinerja aparatur
1. Mengembangkan sistem yang dapat memberikan stimulan peningkatan kinerja dan kedisiplinan aparatur
Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan meningkat
1. Peningkatan pemberian kewenangan dan anggaran kepada desa
1. Memberikan ruang kewenangan yang lebih luas kepada desa
2. Meningkatkan kuantitas dana transfer kepada desa
2. Peningkatan pendampingan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan
keuangan desa
1. Meningkatkan intensitas pendampingan penyusunan siklus tahunan desa dan regulasi lain yang dibutuhkan desa
2. Meningkatkan intensitas pendampingan pengelolaan
APBDesa 3. Meningkatkan intensitas
supervisi terhadap unit pelayanan desa
Akuntabilitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah (PD) meningkat
1. Peningkatan kualitaspengelola an keuangan
1. Meningkatkan kualitas
penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah
2. Peningkatan kualitas pengelolaan aset
1. Meningkatkan kualitas
pelaporan, pemanfaatan dan pemeliharaan aset perangkat daerah
45
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan, dan dibedakan menjadi 3 (tiga klasifikasi) yakni : a. Program SKPD, merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas
dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh satu SKPD b. Program Lintas SKPD, merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan
tugas dan fungsi dan dilaksanakan secara simultan dengan program SKPD lain
c. Program Kewilayahan SKPD, merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dan akan dilaksanakan secara simultan dengan program SKPD lain untuk mencapai keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan pada satu atau beberapa wilayah atau kawasan.
Dalam hal ini program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tanjungsari merupakan program prioritas dari RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program selanjutnya dijabarkan dalam rencana kegiatan. Selanjutnya yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Seluruh indikator kinerja akan menjadi dasar pengukuran dalam pelaksanaan evaluasi kinerja satuan kerja. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan satuan kerja. Adapun untuk Kecamatan Tanjungsari kelompok sasaran ini meliputi aparatur kecamatan, aparatur desa, lembaga desa, aparatur dinas/instansi yang ada di Kecamatan Tanjungsari dan masyarakat. Seluruh program dan kegiatan tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya masukan yang mendukung penyelenggaraannya. Salah satu masukan yang sangat vital adalah adanya dukungan dana operasional terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian pendanaan indikatif mesti dicantumkan manakala menyusun perencanaan program dan kegiatan. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 050/795/SJ tanggal 4 Mei 2016 tentang Penyusunan RPJM D dan RKPD Tahun 2017, diamanatkan bahwa dalam RPJMD Tahun 2016-2021 perlu menampilkan program tahun 2016. Hal ini untuk mewadahi program tahun 2016 yang tidak masuk dalam RPJMD Tahun 2010-2015 dan di sisi lain juga tidak masuk dalam tahapan RPJMD Tahun 2016-2021 karena tahun pertama RPJMD Tahun 2016-2021 adalah tahun 2017. Sebangun dengan hal tersebut maka dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga perlu menampilkan program dan kegiatan tahun 2016 disertai dengan
46
pagu anggarannya sebagimana termaktub dalam APBD Tahun 2017 (murni), sebagai berikut :
1 3 4
01 87.236.500
01.02 14.400.000
01.04 2.550.000
01.07 4.600.000
01.08 4.446.500
01.09 5.100.000
01.10 2.600.000
01.11 16.480.000
01.12 4.500.000
01.13 960.000
01.15 13.420.000
01.16 10.980.000
01.17 7.200.000
02 62.776.000
02.08 13.500.000
02.09 3.280.000
02.10 22.996.000
02.11 23.000.000
03. 2.500.000
03.02 2.500.000
05 24.920.000
05.01 1.500.000
05.02 600.000
05.03 2.000.000
05.04 20.820.000
06 10.500.000
06.01 2.000.000
06.02 3.000.000
06.04 2.500.000
06.07 3.000.000
07 8.892.500
07.01 4.892.500
07.02 4.000.000
36 37.050.000
36.01 22.900.000
36.02 2.500.000
36.03 1.400.000
36.04 4.500.000
36.05 4.000.000
36.06 1.750.000
18 176.940.000
18.01 9.615.000
18.02 54.000.000
18.03 85.000.000
18.04 11.575.000
18.05 5.750.000
18.06 3.000.000
18.07 5.500.000
18.08 2.500.000
24 29.337.500
24.01 5.000.000
24.02 3.500.000
24.03 3.500.000
24.04 14.837.500
24.05 2.500.000
18 29.587.500
18.01 6.500.000
18.02 8.187.500
18.03 3.000.000
18.04 3.000.000
18.06 4.400.000
18.07 2.000.000
18.09 2.500.000
JUMLAH 469.740.000
Ket
Tabel 5.1.
Program, Kegiatan dan Anggaran Kecamatan Tanjungsari Tahun 2016
Anggaran (Rp)
Pembinaan dan koordinasi evaluasi pembangunan desa
Pembinaan dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan pelestarian aset-aset program
pemberdayaan masyarakat
Koordinasi dan pendampingan penyusunan profil desa dan profil kecamatan
Koordinasi dan pendampingan ekspose/pameran kerajinan dan industri rumah tangga lainnya
Pembinaan, koordinasi dan pendampingan kelompok pertanian, dan perkebunan, peternakan dan
perikanan darat
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pembinaan, koordinasi dan monitoring peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Koordinasi, mitigasi, pencegahan bencana dan penanganan korban bencana alam
Penyelenggaraan peningkatan kinerja Paskibra Kecamatan
Pembinaan dan koordinasi pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
Program peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa
Pembinaan dan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan desa dan kecamatan
Koordinasi dan pembinaan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan kepada TYME
Koordinasi dan pembinaan organisasi perempuan
Koordinasi dan pembinaan olah raga, pemuda dan karang taruna
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program Peningkatan Ketentraman, ketertiban, dan Kenyamanan Lingkungan
Pembinaan dan koordinasi keamanan ketertiban masyarakat, dan patroli terpadu Muspika
Koordinasi pemanfaatan tata ruang wilayah
Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan
Koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Koordinasi dan pendampingan upaya kesehatan masyarakat, perorangan, dan Keluarga Berencana
Penanganan dan penanggulangan kekeringan
Koordinasi dan pembinaan pengembangan dan pelestarian budaya lokal
Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Desa
Pembinaan dan koordinasi penyusunan siklus tahunan desa, produk hukum desa, dan Pembinaan dan koordinasi pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta penguatan kapasitas
Kepala Desa dan Perangkat DesaKoordinasi dan pendampingan penataan administrasi pertanahan dan tanah kas desa
Koordinasi dan pendampingan kerjasama antar desa
Koordinasi dan pendampingan penyusunan monografi desa dan kecamatan
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD
Pengendalian internal SKPD
Penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan (Paten)
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis SKPD
Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Program peningkatan disiplin aparatur
Penatalaksanaan kepegawaian SKPD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan mebelair
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
KODE
2
Program pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Urusan/Program/Kegiatan
47
Adapun program, kegiatan dan pendanaan indikatif Kecamatan Tanjungsari untuk Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :
48
Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan pendanaan Indikatif Kecamatan Tanjungsari
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2017 – 2021
Tujuan Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Data
Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Indikator Kinerja Program pada Tahun Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja Unit Kerja PD
Sasaran (outcome) dan Awal
Target Rp. Target
Rp. Targ
et Rp.
Target
Rp. Targ
et Rp.
pada Akhir Periode Penanggung
Kegiatan Perencanaa
n Renstra PD jawab
(output) Target Rp. (000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Penyelenggaraan Kecamatan yang berkualitas
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD
Nilai IKM PD
7 01 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Belanja Pakai Habis
2017 : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
100 100 122.00
3.000
122.003.
000
Subbag Umum
Kecamatan Tanjungsari
2018 - 2021 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
100
146.703.
000
100 127.500.00
0
100 167.020.
000
100 149.520.00
0
100
590.743.
000
Subbag Umum
Kecamatan Tanjungsari
kegiatan :
7,01 01 17 01 01
Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran
Prosentase pembayaran penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
100 100 84.153.000
100
120.853.000
100 101.650.000
100 141.170.000
100 123.670.000
100
487.343.
000
Subbag Umum
Kecamatan Tanjungsari
49
Jumlah kebutuhan penyediaan jasa listrik, air dan telephon yang terbayarkan
100 12 13.800.000
12 13.800.000
12 14.190.000
12 14.190.000
12 14.190.000
70.170.000
% bulan bulan
bulan
bulan
bulan
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
100 8 2.550.000
8 2.550.000
8 2.550.000
8 2.550.000
8 2.550.000 40
12.750.000
% unit unit
unit unit unit unit
Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi pemeliharaannya
100 16 6.600.000
16 6.600.000
16 7.600.000
16 7.600.000
16 7.600.000 80
36.000.000
% unit unit
unit unit unit unit
Jumlah dan jenis alat tulis kantor ATK yang tersedia
100 4 6.000.000
4 6.000.000
4 7.000.000
4 7.000.000
4 7.000.000 20
33.000.000
% paket paket
paket
paket
paket
paket
Jumlah barang cetakan dan fotocopy
100 4 7.700.000
4 7.700.000
4 5.500.000
4 5.500.000
4 5.500.000 20
31.900.000
% paket paket
paket
paket
paket
paket
Tersedianya komponen kelistrikan
100 4 2.793.000
4 2.793.000
4 3.000.000
4 3.000.000
4 3.000.000 20
14.586.000
% paket paket
paket
paket
paket
paket
Jumlah pemeliharaan peralatan kantor
100
2
9.000.000 2
9.000.000 2
4.500.000 2
5.000.000 2
5.500.000 10
33.000.000
% unit
unit unit unit unit
unit
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
100
4
4.500.000 4
4.500.000 4
5.100.000 4
5.100.000 4
5.100.000 20
24.300.000
50
% paket
paket
paket
paket
paket
paket
Jumlah ketersediaan surat kabar berlangganan
100 12 960.000
12 960.000
12 960.000
12 960.000
12 960.000
60 4.800.000
% bulan
bulan
bulan
bulan
bulan
bulan
Jumlah hari tugas penjagaan kantor oleh petugas jaga malam
100 365 18.250.000
365
18.250.000
365 18.250.000
365 18.250.000
365 18.250.000
1.825
91.250.000
% hari hari hari hari hari
Jumlah hari petugas Tenaga T.I
100 264 12.000.000
264
18.480.000
264 18.480.000
264 18.480.000
264 18.480.000
1320
85.920.000
% hari hari
Jumlah hari Petugas Tenaga Sopir / Driver / Tenaga Admin
100 264 264
14.520.000
264 14.520.000
264 14.520.000
264 14.520.000
1320
58.080.000
%
hari har
i
Jumlah hari Petugas administrasi
100
250 14.520.000
250 14.520.000
500
29.040.0
00
%
hari hari hari har
i
Jumlah Pengadaan Almari
100 1 4.000.000
1 4.000.000
1 2 8.000.000
0 -
5
#VALUE!
%
unit unit
unit unit unit
Jumlah Pengadaan Printer
100
1 2.500.000
1
2.500.000
%
unit unit
Jumlah Pengadaan Laptop
100
1
6.800.000 2
11.700.000
2
14.000.000
1 6.500.000 6
39.000.000
51
% unit
umit
unit
unit
Subbag Umum
Kantor Kecamatan Tanjungsari
Jumlah pengadaan
proyektor 1
1.500.000
7 01 17 01 01 02 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi
Prosentase pembayaran rapat, konsultasi dan koordinasi
37.850.000
25.850.000
25.850.000
25.850.000
25.850.000
141.250.000
Jumlah makanan dan minuman untuk rapat dan tamu
100
1.080
12.000.000
14.850.000
1.080
14.850.000
1.080
14.850.000
1.080
14.850.000
4.320
71.400.000
% os os os os os os
Frekuensi rapat, konsultasi dan koordinasi
100 219 25.850.000
219
11.000.000
219 11.000.000
219 11.000.000
219 11.000.000
1.095
69.850.000
% op op op op op op
7 01 17 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
2017: Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
100 100 50.010.000
50.010.000
Subbag Umum
Kantor Kecamatan Tanjungsari
% %
2018-2021 : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
100 100
56.369.500
100 59.000.000
100 64.500.000
100 75.000.000
100
254.869.500
Subbag Umum
Kegiatan :
52
7 01 17 02 02 Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran
Prosentase terpeliharanya rumah dinas, gedung kantor, kendaraan dinas dan halaman kantor
100 100 50.010.000
100
56.369.500
100
59.000.000
100
64.500.000
100
75.000.000
100
304.879.
500
Subbag Umum
Kantor Kecamatan Tanjungsari
Jumlah bulan pemeliharaan rumah dinas
100 90 8.290.000
90 7.000.000
90 7.000.000
90 7.000.000
90 9.500.000
450
38.790.0
00
% m2 m2 m2 m2 m2 m2
Jumlah pemeliharaan gedung/kantor
100 5 17.720.000
5 19.769.500
5 22.400.000
5 25.900.000
5 28.000.000
25
% unit unit
unit unit unit unit
Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas
100 12 24.000.000
12 25.000.000
12 25.000.000
12 26.000.000
12 26.000.000
60
126.000.
000
% bulan bulan
bulan
bulan
bulan
bulan
Jumlah pemeliharaan halaman kantor
100 500 7.390.000
500
4.600.000
500 4.600.000
500 5.600.000
500 11.500.000
2.500
% m2 m2 m2 m2 m2 m2
7 01 17 03 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
2017 : Persentase Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan kepegawaian Prangkat Daerah ( PD )
100 100 2.500.000
100
2.500.000
Subbag Umum
Kantor Kecamatan Tanjungsari
% % %
53
2018 - 2021: Persentase Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan kepegawaian Prangkat Daerah ( PD )
100 100
2.500.00
0
100 4.000.000
100 6.000.00
0
100 6.000.
000
100
18.500.0
00
Kegiatan :
7 01 17 03 01 Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian PD
Frekuensi aparatur yang terfasilitasi administrasi kepgawaianya
2.500.000
2.500.000
4.000.000
6.000.000
6.000.000
21.000.000
Subbag Umum
Kantor Kecamatan Tanjungsari
Frekuensi terfasilitasinya administrasi kepegawaian aparatur kecamatan
100 12 2.500.000
12 2.500.000
12 4.000.000
12 6.000.000
12 6.000.000
60 21.000.000
% bulan
bulan
bulan
bulan
bulan
bulan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat
Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat
Persentase laporan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
7 01 17 04 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
2017 : Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu dan akuntabel
100 100 31.600
.000
100
100 100 100 100
31.600.0
00
Subbag PK Kantor Kecamatan Tanjungsari
% % % % % % %
54
2018 - 2021 : Presentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu (Bulanan,Semesteran, Tahunan)
100 100
31.625.000
100 16.500.000
100 17.000.000
100 17.500.000
100
82.625.0
00
Kegiatan :
7 01 17 04 01 Penyusunan laporan keuangan perangkat daerah
Persentase tersusunya laporan keuangan
31.600.000
31.625.000
16.500.000
17.000.000
17.500.000
114.225.000
Subbag PK Kantor Kecamatan Tanjungsari
Dokumen laporan keuangan semesteran
100 1 1.000.000
1 1.025.000
1 1.025.000
1 1.025.000
1 1.025.000
5 5.100.000
% dok dok
dok dok dok dok
Dokumen laporan keuangan akhir tahun dan CALK
100 1 2.262.000
1 2.262.000
1 2.262.000
1 2.262.000
1 2.262.000
5 11.310.000
% dok dok
dok dok dok dok
Dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ
100 12 28.338.000
12 28.338.000
12 13.213.000
12 13.713.000
12 14.213.000
60 97.815.000
% dok dok
dok dok dok dok
Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan PD terhadap program
7 01 17 05 01 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
2017 : Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD
100 100 14.850
.000
14.850.0
00
Subbag PK Kantor Kecamatan Tanjungsari
55
dalam dokumen perencanaan daerah
% %
7 01 17 05 01 02 2018 - 2021 : Persentase kesesuaian dokumen Renja PD, terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD
100
13.500.000
100 4.500.000
100 5.000.000
100 5.500.000
100
28.500.000
Kegiatan :
Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Persentase tersusunya LKJiP, Renstra, Renja, DPA dan perubahannya
14.850.000
13.500.000
4.500.000
5.000.000
5.500.000
43.350.0
00
Subbag PK Kantor Kecamatan Tanjungsari
Dokumen LKjIP 100 1 2.055.000
1 2.055.000
1 2.000.000
1 2.500.000
1 2.500.000
5
11.110.0
00
% dok
dok dok dok dok
dok
Dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran (Renja, Renja P, DPA, DPPA)
100
4
2.500.000 4
2.500.000 4
2.500.000 4
2.500.000 4
3.000.000
20
13.000.0
00
% dok
dok dok dok dok
dok
Review dokumen Renstra PD
100 1
10.295.000 1
8.945.00
0
2
19.240.0
00
% dok
dok
dok
56
7 01 17 06 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2017 : Nilai IKM PD
77 78,25 3.000.000
80 3.000.000
Subbag Umum
Kantor Kecamatan Tanjungsari
2018-2021 : Nilai IKM PD
77 78,5
3.000.000
79 3.500.000
79,5 4.000.000
80 4.000.000
80 14.500.000
Subbag Umum
Kantor Kecamatan Tanjungsari
Kegiatan :
7 01 17 06 01 Penyelenggaraan pelayanan publik
Persentase penyusunan dokumen IKM
3.000.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.000.000
17.500.000
Subbag Umum
Kantor Kecamatan Tanjungsari
Dokumen pengukuran IKM
77 2
3.000.000 2
3.000.000 2
3.500.000 2
4.000.000 2
4.000.000 10
17.500.000
Subbag Umum
% dok
dok dok dok dok
dok
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Meningkat
Persentase Desa yang menetapkan Pertanggungjawaban APBDesa, RKPDesa dan APBDesa tepat waktu
7 01 17 15 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
2017 : Presentase desa yang menetapkan APB Desa dengan tepat waktu dan benar
100 100 246.14
7.500
246.147.
500
Seksi Tapem Seksi PMD Seksi Kessos Seksi Trantib Seksi Pelayanan
Kecamatan Tanjungsari
%
2018-2021 : Presentase desa yang menetapkan APB Desa dengan tepat waktu dan benar
100 287.546.500
305.049.000
318.049.000
334.049.000
#############
Seksi Tapem Seksi PMD Seksi Kessos Seksi Trantib Seksi Pelayanan
Kecamatan Tanjungsari
57
Kegiatan :
#############
7 01 17 15 01 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Presentase Desa yang menyusun APBDes dengan benar dan tepat waktu
47.410.000
100
54.385.000
100 52.750.000
100 56.750.000
100 68.250.000
100
279.545.000
Seksi Tapem Kecamatan Tanjungsari
% % % % %
- Jumlah desa yang dapat menyusun siklus tahunan desa dengan baik dan tepat waktu
100 5 13.000.000
5 15.000.000
5 15.000.000
5 16.000.000
5 17.000.000
25
76.000.000
% desa
desa desa desa desa
desa
- Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan APBdesa sesuai tatakala
100 5 9.900.000
5 11.000.000
5 11.000.000
5 12.000.000
5 13.000.000
25
56.900.000
% desa
desa desa desa desa
desa
- Jumlah desa yang menyelenggarakan pengisian perangkat desa dengan baik
100 5 7.050.000
5 7.050.000
5 7.500.000
5 7.500.000
5 8.000.000
25
37.100.000
% desa
desa desa desa desa
desa
58
- Jumlah perangkat/lembaga desa yang meningkat pengetahuan dan pemahamannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
10.625.000
80 11.000.000
80 11.000.000
80 12.000.000
80 13.000.000
320
57.625.000
orang
orang
orang
orang
orang
Inventarisasi dan pendataan tanah kas desa dan koordinasi
100 5 1.085.000
5 1.085.000
5 1.500.000
5 1.500.000
5 2.000.000
25
7.170.000
% desa
desa desa desa desa
desa
Jumlah kesepakatan koordinasi tata ruang dan kerjasama antar desa
100 5 1.750.000
5 1.750.000
5 1.750.000
5 1.750.000
5 1.750.000
25
8.750.000
% desa desa
desa desa desa
- Jumlah desa yang dapat menyusun monografi desa dengan baik dan tepat waktu
100 5 4.000.000
5 5.000.000
5 5.000.000
5 6.000.000
5 6.000.000
25
26.000.000
% desa
desa desa desa desa
desa
- Jumlah desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa dengan baik
100 1 2.500.000,00
3 7.500.000,0
0
4
10.000.000
%
desa desa
desa
7 01 17 15 02 Pembinaan sosial dan kemasyarakatan
Persentase penanggulangan kemiskinan
98.914.000
98.914.000
100.299.000
102.799.000
103.799.000
504.725.000
Seksi Kessos Kecamatan Tanjungsari
59
- Jumlah kesepakatan penanggulangan kemiskinan
100 4 7.665.000
4 7.665.000
4 8.000.000
4 9.000.000
4 9.000.000
20
41.330.000
% kspktn
kspktn
kspktn
kspktn
kspktn
kspktn
- Jumlah layanan droping air bersih yang diterima masyarakat
80 295 81.299.000
295
81.299.000
295 81.299.000
295 81.299.000
295 81.299.000
1.475
406.495.000
% kali kali kali kali kali kali
SID ( sistem Informasi Desa )
100 6 1.950.000
6 1.950.000
6 2.000.000
6 2.500.000
6 2.500.000
30
10.900.000
%
dok
dok
dok
dok
dok
dok
- Pelaksanaan safari taraweh ramadhan tingkat kecamatan dan dialog umat beragama
100 6 5.500.000
6 5.500.000
6 6.000.000
6 7.000.000
6 8.000.000
30
32.000.000
% kali kali kali kali kali kali
Dokumen hasil monev bidang kesejahteraan sosial
100 1 2.500.000
1 2.500.000
1 3.000.000
1 3.000.000
1 3.000.000
5
14.000.000
% dok
dok dok dok dok
dok
7 1 17 15 03 Pembinaan perempuan, budaya, pemuda dan olah raga
Persentase fasilitasi PKK, Hari Jadi, dan porkab
22.275.000
22.275.000
24.500.000
26.000.000
26.000.000
121.050.000
Seksi Kessos Kecamatan Tanjungsari
- Jumlah pelaksanaan rakor TK PKK
100 12 3.000.000
12 3.000.000
12 4.000.000
12 5.000.000
12 5.000.000
60
20.000.000
% kali kali kali kali kali kali
- Frekuensi pengiriman kelompok seni budaya
60 200 12.575.000
200
12.575.000
200 13.000.000
200 13.500.000
200 13.500.000
1.000
65.150.000
60
dalam event seni budaya
% orang
orang
orang
orang
orang
orang
- Jumlah cabang olah raga yang diikuti
100 5
6.700.000 5
6.700.000 5
7.500.000 5
7.500.000 5
7.500.000
25
35.900.000
% cabang
caban
g caba
ng caba
ng caba
ng
caban
g
7 1 17 15 04 Pembinaan ketentraman, ketertiban dan pencagahan bencana
Persentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
13.300.000
14.500.000
16.500.000
17.500.000
18.000.000
79.800.000
Seksi Tramtib
Kecamatan Tanjungsari
- Jumlah pelaksanaan patroli terpadu
100 4 3.800.000
4 5.000.000
4 6.000.000
4 6.000.000
4 6.000.000
20
26.800.000
% kali kali kali kali kali
kspktn
- Jumlah anggota Linmas yang diharapkan meningkat pengetahuannya
100 40 3.500.000
40 3.500.000
40 3.500.000
40 4.000.000
40 4.000.000
200
18.500.000
% orang
orang
orang
orang
orang
orang
- Jumlah satgas siaga bencana yang meningkat kemampuannya
100 30 3.500.000
30 3.500.000
30 3.500.000
30 4.000.000
30 4.000.000
150
18.500.000
% orang
orang
orang
orang
orang
orang
- Jumlah aparatur yang disiapkan dalam penanganan PEKAT
100 25 2.500.000
25 2.500.000
25 3.500.000
25 3.500.000
25 4.000.000
125
16.000.000
% orang
orang
orang
orang
orang
orang
61
7 01 17 15 01 05 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) Kecamatan
jumlah anggota Paskibra Kecamatan yang dibentuk dan dilatih
14.837.500
23.482.500
30.000.000
30.000.000
30.000.000
128.320.000
Seksi Tramtib
Kecamatan Tanjungsari
Persentase terbentuknya Paskibraka Kecamatan
100 75 14.837.500
75 23.482.500
75 30.000.000
75 30.000.000
75 30.000.000
375
128.320.000
% orang
orang
orang
orang
orang
orang
7 01 17 15 01 05 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Prosentase pelaksanaan Musrenbang, Lomba Desa, BBGRM, Profil Desa
22.900.000
23.500.000
25.500.000
26.000.000
28.000.000
125.900.000
Seksi PMD Kecamatan Tanjungsari
- Dokumen usulan hasil musrenbang
100 6
6.100.000 6
6.700.000 6
6.500.000 6
6.500.000 6
7.000.000
30
32.800.000
% dok
dok dok dok dok
dok
- Jumlah desa yang dievaluasi
100 5
9.302.500 5
9.302.500 5
9.500.000 5
9.500.000 5
10.000.000
25
47.605.000
% desa
desa desa desa desa
desa
Frekuensi rakor pelestarian aset Budaya 100 5/35
4.062.500
5/35
4.062.500 5/35
4.500.000 5/35
4.500.000 5/35
5.000.000
######
22.125.000
% x/org
x/org
x/org
x/org
x/org
- Dokumen profil desa dan profil kecamatan
100 5
3.435.000 5
3.435.000 5
5.000.000 5
5.500.000 5
6.000.000
25
23.370.000
% dok
dok dok dok dok
dok
62
7 01 17 15 06 Pembinaan perekonomian masyarakat desa
Persentase pelaksanaan koordinasi dan pembinasi
19.174.000
35.160.000
39.500.000
42.000.000
43.000.000
178.834.000
Seksi PMD Kecamatan Tanjungsari
Frekuensi rakor bidang ekonomi masyarakat
100 5/20 5/20
5/20 3.000.000
5/20 3.500.000
5/20 4.000.000
25/10
0
10.500.000
% x/org x/org
x/org
x/org
x/org
orang
- Dokumen hasil monev bidang pemberdayaan masyarakat
100 1 4.500.000
1 4.500.000
1 4.500.000
1 4.500.000
1 5.000.000
5
23.000.000
% dok dok
dok dok dok dok
7 01 17 15 08 Pelayanan Terpadu Kecamatan
Jumlah Jenis Pelayanan dan Kesepakatan
16 7.337.000
15.330.000
16.000.000
17.000.000
17.000.000
72.667.000
Seksi Pelayanan
Kecamatan Tanjungsari
Persentase pelaksanaan pelayanan umum kecamatan
100 100 7.337.000
100
15.330.000
100 16.000.000
100 17.000.000
100 17.000.000
100
72.667.000
%
%
%
%
%
%
%
JUMLAH
470.110.500
541.244.000
520.049.000
581.569.000
591.569.000
#############
63
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
KECAMATAN TANJUNGSARI Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa seluruh rencana strategis yang dibuat oleh Kecamatan Tanjungsari harus mengacu kepada dokumen dimaksud, sebagai wujud nyata komitmen dan dukungan terhadap upaya pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan daerah yang termaktub di dalamnya. Secara lebih konkret komitmen dan dukungan Kecamatan Tanjungsari dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran harus tertuang dalam indikator kinerja yang terukur sehingga dapat dimonitor dan dievaluasi tingkat pencapaian target dan keberhasilannya. Di bawah ini disajikan mengenai indikator kinerja Kecamatan Tanjungsari yang mengacu tujuan dan sasaran RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 sebagai berikut :
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Kecamatan Tanjungsari yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator Sasaran
Kondisi Kinerja
awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja akhir
periode RPJMD Tahun 0 Tahun
1 Tahun
2 Tahun
3 Tahun
4 Tahun
5
1 Persentase kesesuaian program dalam dokumen PD terhadap program dalam dokumen perencanaan daerah
100 100 100 100 100 100 100
2 Nilai IKM PD 76,12 78,25 79 79,5 80 80 80
3 Persentase desa yang menetapkan Pertanggung jawaban APB Desa, RKP Desa dan APB Desa tepat waktu
100 100 100 100 100 100 100
4 Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu
100 100 100 100 100 100 100
64
BAB VIII PENUTUP