implementasi holding company pada pt. perkebunan …

IMPLEMENTASI HOLDING COMPANY PADA PT. PERKEBUNAN

NUSANTARA III MEDAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera

Utara

Oleh:

IVO ERISKA GINTING

120200373

Departemen Hukum Perdata

Program Kekhususan Perdata BW

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

Universitas Sumatera Utara

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya

penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik yang berjudul

Implementasi Holding Company Pada PT.Perkebunan Nusantara III Medan.

Penulisan Skripsi ini ditunjukan untuk memberikan informasi kepada para

pembaca mengenai penerapan Holding Company di perusahaan perusahaan yang

berstatus BUMN Khususnya PT. Perkebunan Nusantara III Medan, juga dalam

rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di

Universitas Sumatera Utara.

Pada penyajiannya, penulis menyadari terdapat berbagai kekurangan dan

kesalahan, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan ilmiah yang dimiliki

oleh penulis, oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang

membangun untuk kesempurnaan dari karya ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan

bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua

pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam

menyelesaikan Skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih

sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Papa dan Mama yang sangat

berjasa dan berperan luar biasa serta menjadi penyemangat terpenting dalam

kehidupan penulis sehingga penulis dapat tumbuh sampai pada saat ini dan

mampu menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera

Utara.


Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum, Rektor Universitas Sumatera Utara.

2. Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara.

3. Ibu Dr. Rosnidar Sembiring., SH., M.Hum, selaku Ketua Departemen

Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan juga Dosen

Pembimbing I yang banyak membantu memberikan saran, masukan serta

arahan dalam penyelesaian Skripsi ini.

4. Bapak M. Husni, SH., M.Hum selaku Pembimbing II, yang telah banyak

memberikan saran, masukan, arahan yang berkaitan dalam penyelesain

penulisan Skripsi ini.

5. Seluruh Guru Besar Universitas Sumatera Utara dan seluruh Staff Pengajar

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ilmunya

dan mendidik penulis dalam proses perkuliahan.

6. Pegawai Fakultas Hukum departemen Hukum Perdata Program Kekhususan

Perdata Fakultas Hukum USU yang telah membantu dan memberi

kemudahan administrasi kepada penulis selama mengikuti Perkuliahan.

Medan, Oktober 2019

Penulis

Ivo Eriska Ginting

120200373



NUSANTARA III MEDAN

ABSTRAK

Holding company adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki

saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/ atau mengatur satu atau lebih

perusahaan lain tersebut. Biasanya, suatu perusahaan holding memiliki banyak

perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang berbeda-beda.

Melalui holding company dianggap lebih memberikan manfaat ekonomi

dibandingkan dengan perusahaan tunggal. Holding company yang bertujuan untuk

mengoptimalkan kinerja perusahaan secara keseluruhan, termasuk anak

perusahaan dan juga afiliasi-afiliasinya tidak serta merta mengartikan bahwa

pembentukan holding company tidak akan terjadi masalah di dalamnya

Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan hukum

holding company dalam perseroan terbatas sebagai badan usaha miliki negara,

bagaimana pembentukan holding company dalam perseroan terbatas di indonesia,

bagaimana implementasi holding company pada PT. Perkebunan Nusantara III di

Medan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang

menggunakan data sekunder yang didukung dengan wawancara.

Pada dasarnya belum ada ketentuan hukum tentang holding company di

Indonesia, namun untuk dapat mencari dasar hukumnya dapat ditemukan

dibeberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang

Pajak serta Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ada

beberapa pasal yang membahas mengenai holding company. Holding company

dalam perseroan terbatas di Indonesia dapat terbentuk melalui pendirian suatu

perseroan oleh perseroan lain, melalui pembentukan perusahaan grup

pengambilalihan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-undang No.

40 Tahun 2007, serta Pembentukan perusahaan grup melalui pemisahan. Bentuk

holding company yang dijalankan oleh PTPN III Medan adalah operating holding

company. Holding company di PTPN III Medan terbentuk melalui adanya

prosedur terprogram, Holding company pada PT. Perkebunan Nusantara juga

dilakukan melalui pengambilalihan.

Kata Kunci: Holding Company, Perusahaan, PT.Perkebunan Nusantara


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..................................................................................... ......... 1

B. Rumusan Masalah .......................................................................................... 9

C. Tujuan Penelitian............................................................................................ 9

D. Manfaat Penelitian....................................................................................... 10

E. Keaslian Penelitian ...................................................................................... 10

F. Metode Penelitian ......................................................................................... 13

1. Jenis Penelitian ....................................................................................... 13

2. Sifat Penelitian ......................................................................................... 14

3. Sumber Data ............................................................................................ 14

4. Teknik Pengumpulan Data ...................................................................... 16

5. Analisis Data .......................................................................................... 16

G. Sistematika Penulisan ................................................................................... 16

BAB II PENGATURAN HUKUM HOLDING COMPANY DALAM

PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN USAHA MILIK

NEGARA

A. Pengaturan Hukum Badan Usaha Milik Negara ...................................... 19

1. Pengertian dan Pengaturan Hukum Badan Usaha Milik Negara ......... 19

2. Tujuan dan Bentuk Badan Usaha Milik Negara .................................. 24


3. Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara ........................................... 27

B. Pengaturan Hukum Perseroan Terbatas Menurut Hukum di Indonesia ...... 33

C. Pengaturan Holding Company di Indonesia ................................................ 48

1. Pengertian dan Jenis-Jenis Holding Company ........................................ 48

2. Tujuan dan Manfaat Holding Company .................................................. 52

3. Pengaturan Hukum Holding Company di Indonesia.............................56

BAB III PEMBENTUKAN HOLDING COMPANY DALAM PERSEROAN

TERBATAS DI INDONESIA

A. Pembentukan Holding Company di Indonesia ............................................59

B. Pembentukan Holding Company Berdasarkan Undang-Undang Perseroan

Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 .................................................................. 63

C. Hubungan Hukum Antara Holding Company Dengan Anak Perusahaan ... 66

D. Penggunaan Teori Piercing The Corporate Veil Terhadap Holding Company

Dalam Kaitannya Dengan Anak Perusahaan di Indonesia .......................... 73

BAB IV IMPLEMENTASI HOLDING COMPANY PADA PT. PERKEBUNAN

NUSANTARA III MEDAN

A. Sejarah Pendirian PT. Perkebunan Nusantara III Medan ...................... .....81

B. Tujuan dan Kegiatan Usaha pada PT. Perkebunan Nusantara III ...............84

C. Fungsi Pengawasan PT. Perkebunan Nusantara III Medan .........................86

D. Implementasi Holding Company Pada PT. Perkebunan Nusantara III

Medan ..........................................................................................................87


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan ................................................................................................. 93

B. Saran ............................................................................................................ 95

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................... 96


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan pembangunan.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terus menuju ke arah

perbaikan disegala bidang kehidupan masyarakat yang bersandar pada

seperangkat nilai-nilai yang dianutnya, yang menuntut para pengusaha untuk

mencapai keadaan dan tingkat kehidupan yang didambakan.1

Pembangunan hendaknya diarahkan ke pengembangan potensi, inisiatif,

daya kreasi dan kepribadian setiap warga negara masyarakat. Proses

pembangunan ini pada hakekatnya merupakan proses transformasi sosial, untuk

itu perlu dipelihara “perimbangan segitiga” antara perubahan, ketertiban dan

keadilan, dengan cara tertentu yang akan memperkukuh kebebasan manusia dalam

masyarakat.2

Tingkat kemakmuran suatu negara dapat diukur dalam bidang

perekonomiannya, sebab manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak dapat

dipisahkan dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini merupakan kegiatan

yang melibatkan lebih dari satu individu maupun satu organ maka dari itu

pembentuk berjalannya kegiatan ekonomi adalah organ yang dapat berupa

individu maupun korporasi dalam jumlah lebih dari satu yang saling

1Luqman Rahmadi, Analisis Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Sebagai

Badan Hukum Melalui Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH), Tesis, Magister Kenotariatan,

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2009, hlm. 2 2 Ibid.,


2

membutuhkan dan saling melengkapi dalam proses kegiatan ekonomi. Para pelaku

ekonomi saling berinteraksi hingga terjadinya transaksi ekonomi.3

Pelaksanaan pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk meningkatkan

pendapatan nasional, juga ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan kesempatan

kerja dan pengurangan angka pengangguran. Atas dasar hal tersebut, seluruh

potensi dalam negeri dan kemampuan modal yang dimiliki haruslah dimanfaatkan

sedemikian rupa secara maksimal dengan disertai langkah-langkah bijaksana dari

pemerintahan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Salah satu unsur yang mempunyai peranan penting dalam upaya

mengarahkan pembentukan kegiatan pembangunan adalah melalui kesempatan

usaha yang berbentuk badan usaha. Di Indonesia, ada beberapa bentuk badan

usaha yang dikenal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satunya adalah Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas atau disingkat menjadi PT di Indonesia diatur dalam

Undang-Undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), Pasal 1 ayat (1) menyebutkan:

“Perseroan Terbatas atau yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan

hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang

ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”

Perseroan tentu memiliki peran yang sangat penting di Indonesia, yaitu

sebagai pendukung pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan

berdasarkan demokrasi ekonomi yang bertujuan menjaga keseimbangan,

3Sri Rejeki Hartono, Pengembangan Berbagai Bentuk Korporasi Sebagai Pelaku

Ekonomi di Indonesia, Paper Presented at Makalah Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum

Nasional VIII, Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm. 5


3

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat. Peningkatan pembangunan nasional dan perkembangan kegiatan

ekonomi menyebabkan berkembangnya dunia usaha dan perusahaan. Semakin

banyak usaha yang dibangun menjadi sebuah perusahaan, maka perekonomian

negara semakin maju.4

Suatu perusahaan dapat berbentuk perusahaan Badan Usaha Milik Swasta

maupun Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang

Badan Usaha Milik Negara diartikan sebagai:

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN,

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki

oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari

kekayaan negara yang dipisahkan.”

BUMN dalam perkembangannya mengalami perubahan-perubahan antara

lain adalah adanya BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (PERUM) maupun

Perusahaan Perseroan (PERSERO). Perum adalah BUMN yang bertujuan untuk

kemanfaatan umun berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi

dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolahan perusahaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Persero adalah BUMN yang berbentuk

Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki oleh negara sedikitnya 51% (lima

puluh satu persen) tujuan utamanya mengejar keuntungan.

4Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya

Bakti, 2010, hlm.13


4

Perusahaan atau persero sebagai Badan Usaha Milik Negara pada saat ini,

bentuk-bentuknya semakin beragam. Salah satu yang tengah marak adalah

perusahaan yang berbentuk sebagai perusahaan group. Perusahaan group ini

dikenal juga dengan istilah holding company. Perusahaan group ini terdiri dari

induk perusahaan dan anak perusahaan. Kemunculan perusahaan group ini

ditandai oleh perubahan struktur organisasi perusahaan tunggal dengan model

bisnis yang sederhana menjadi perusahaan group dengan model bisnis yang lebih

kompleks.5

Perusahaan holding company, biasanya terbentuk, karena adanya proses

konglomerasi, yang dalam istilah ekonomi berarti proses pemusatan beberapa

perusahaan anak untuk kemudian bergabung dalam perusahaan induk. Dengan

adanya perkembangan grup-grup usaha konglomerat di Indonesia sejak dasawarsa

tujuh puluhan, maka pengendalian usaha lewat holding company sudah

merupakan suatu trend dan kebutuhan bisnis yang tidak dapat dan tidak perlu

dihindari.6

Holding company ini berasal dari terminology hukum Amerika. Ada

banyak batasan yang diberikan oleh para sarjana tentang istilah ini. M. Manullang,

misalnya mengartikan holding company adalah suatu badan usaha yang berbentuk

corporation yang memiliki sebagian dari saham-saham beberapa badan usaha.7

5Sulistiowati, Aspek Hukum dan Realita Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia,

Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 31 6Jhon F. Sipayung, dkk, Tinjauan Yuridis Holdingisasi BUMN Dalam Rangka

Peningkatan Kinerja Menurut Perspektif Hukum Perusahaan, Transparency, Jurnal Hukum

Ekonomi, Nomor 1, Volume 1, 2013, hlm.1 7Ibid.,


5

Holding company sering juga disebut dengan holding company, parent

company, atau controlling company. Pada intinya, holding company adalah suatu

perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih

perusahaan lain dan/ atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut.

Biasanya, suatu perusahaan holding memiliki banyak perusahaan yang bergerak

dalam bidang-bidang bisnis yang berbeda-beda.8 Melalui holding company

dianggap lebih memberikan manfaat ekonomi dibandingkan dengan perusahaan

tunggal.9

Pembentukan atau pertumbuhan perusahaan grup (Holding Company) ini

tidak dapat dilepaskan dari realitas bisnis yang terjadi, ketika pengelolahan usaha

Melalui pengelompokan BUMN kedalam Holding dimungkinkan terjadinya

peningkatan penciptaan nilai pasar perusahaan (market value creation) yakni

usaha untuk melipat gandakan nilai perusahaan yang ada saat ini. Disamping itu

melalui Holding diharapkan pula akan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif

karena akan memberikan fokus dan skala usaha yang lebih ekonomis, maupun

penggunaan asset dan sumber dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaan

asset atau dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau beban

tetap (corporate leverage) sehingga dapat menciptakan sinergi yang optimal.

Beberapa BUMN yang sudah berbentuk Holding adalah seperti BUMN semen,

BUMN pupuk, dan BUMN perkebunan. Kementerian BUMN akan

merealisasikan pembentukan induk usaha (Holding) pada beberapa sektor sebagai

8 Ibid.,

9 Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Jakarta: Citra

Aditya Bakti, 2002, hlm.84


6

bagian dari peta jalan BUMN tahun 2015-2019. Sektor holding tersebut yaitu

logistik dan perdagangan, farmasi, perkapalan, konstruksi dan infrastruktur,

tambang dan pertanahan.10

UUPT pada dasarnya dapat dijadikan rujukan yuridis tentang pembentukan

holding company, yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) yang dalam ketentuannya

memberikan hak konstitusional bagi orang perseorangan ataupun badan hukum

untuk mendirikan sebuah perusahaan baru dengan syarat didirikan oleh dua orang.

Perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas menganut prinsip kemandirian, artinya direksi dalam suatu

perseroan melaksanakan usaha tidak dapat dipengaruhi atau diintervasi pihak luar

selain karena stakeholdersnya11

, dan pemegang saham hanyalah memberikan

modalnya kepada perseroan berdasarkan Prinsip Kepercayaan (Fiduciary Duty)

untuk dikelola direksi berdasarkan prinsip Bussiness The Judgement Rule12

.

Perusahaan group (Holding Company) terkadang tidak ada pemisahan yang jelas,

bagaimana perbedaan dan pemisahaan mengenai asset, pertanggungjawaban dan

eksistensi ekonomi antara perusahaan induk dengan perusahaan anak. Holding

company sendiri dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan

10

Nur Aini, “Daftar perusahaan yang akan masuk Holding BUMN”,

http://www.republik.co.id/berita/ekonomi/makro/16/01/14/o0xr5q382-daftar-perusahaan-yang-

akan-masuk-holding-bumn, diakses 06 Oktober 2019 11

Stakeholders adalah pemegang kepenting atau dengan kata lain, stakeholder adalah

setiap kelompok yang berada didalam maupun diluar perusahaan yang mempunya peran dalam

menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Helpris Estaswara, Stakeholder Relation, Jakarta:

Universitas Pancasila, 2010, hlm.2 12

Bussiness Judgement Rule adalah salah satu dari beberapa doktrin dalam hukum

perusahaan, yaitu bahwa dikreksi perseroan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul

dari suatau tindakan pengambilan putusan, apabila tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik

dan hati-hati. Dikutip dari Prasetio, Dilema BUMN, Benturan Penerapan Business Judgement Rule

(BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN, Cetakan ke-1, Jakarta: Rayyana Komunikasindo,

2014, hlm. 143


7

Terbatas tidak dijelaskan secara jelas seperti apa konsep holding company yang

dikehendaki.13

Holding company yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja

perusahaan secara keseluruhan, termasuk anak perusahaan dan juga afiliasi-

afiliasinya tidak serta merta mengartikan bahwa pembentukan holding company

tidak akan terjadi masalah di dalamnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh

Bismar Bhaktiar selaku direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan

Pertambangan (PUSHEP) bahwa adanya pembentukan holding company di

perusahaan tambang membuat suatu masalah sebab pembentukan holding

company di tambang tidak melalui kajian yang mendalam dari pemerintah.

Pembentukan holding tersebut terlalu buru-buru yang akhirnya mengakibatkan

menurunnya nilai aset pertambangan.14

Prakteknya, Holding company yang merupakan perusahaan induk jarang

sekali untuk bisa ditembus pertanggungjawabannya, karena dalam UUPT belum

diatur secara lebih spesifik, maka diperlukan untuk memahami dan mengkaji lebih

dalam lagi konstruksi apa yang digunakan untuk menjerat tindakan hukum anak

perusahaan yang tentunya berhubungan dengan holding company dalam

melakukan kejahatan atau pelanggaran di tatanan hukum perusahaan Indonesia.

adapun untuk melakukan pendekatan agar holding company dapat

bertanggungjawab adalah melirik sebuah teori piercing the corporate veil yang

13

Ratna Yuliani, Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan

Dalam Suatu Perusahaan Kelompok, Skripsi, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Surakarta, 2013, hlm.5 14 Gemal AN Panggabean, Pasca Holding, Bagaimana Nilai Aset Perusahaan

Tambang., https://www.google.com.sg/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20180214/44/738883/pasca-

holding-bagaimana-nilai-aset-perusahaan-tambang, diakses pada tanggal 24 Oktober 2019 Pukul

8.04 WIB.


https://www.google.com.sg/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20180214/44/738883/pasca-holding-bagaimana-nilai-aset-perusahaan-tambang

https://www.google.com.sg/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20180214/44/738883/pasca-holding-bagaimana-nilai-aset-perusahaan-tambang

8

semestinya didalam perusahaan haruslah dapat benar-benar diterapkan, agar

mendapatkan kebenaran materiil maupun formil mengenai suatu permasalahan

kejahatan atau pelanggaran suatu korporasi. Makna dalam piercing the corporate

veil memiliki arti penyingkapan tirai atau penerobosan terbatas perusahaan yang

hampir disemua sistem hukum modern mengadopsi teori ini, namun yang

membedakannya adalah pengakuan derajat dan variasi dari pengaplikasiannya.15

Berdasarkan ada tidaknya kegiatan usaha dari induk perusahaan, holding

company dapat dibedakan atas investment dan operating holding company. Pada

investment holding company, induk perusahaan hanya melakukan penyertaan

saham pada anak perusahaan, tanpa melakukan kegiatan pendukung maupun

kegiatan operasional, sehingga induk perusahaan memperoleh pendapat hanya

dari dividen16

yang diberikan oleh anak perusahaan. Pada operating holding

company, induk perusahaan menjalankan kegiatan usaha maupun mengendalikan

anak perusahaan. Kegiatan usaha induk perusahaan biasanya akan menentukan

jenis izin usaha yang harus dipenuhi oleh induk perusahaan tersebut.17

Seperti yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, salah satu Perseroan

Terbatas yang telah melakukan Holding company adalah PT. Perkebunan

Nusantara, Pada bulan Oktober 2014 PT. Perkebunan Nusantara (PTPN III) resmi

menjadi holding company bagi perusahaan-perusahaan perkebunan di Indonesia

15

Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law, Bandung: Citra

Aditya Bakti, 2014, hlm.1 16

Dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para

pemegang saham sesuai dengan jumlah kepemilikan saham dalam perusahaan tersebut.

https://wartaekonomi.co.id/berita223516/apa-itu-dividen.html. diakses pada tanggal 02 Oktober

2019 Pukul 19.29 17

Sulistiowati, Tanggungjawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia, Jakarta:

Erlangga, 2013, hlm. 23


https://wartaekonomi.co.id/berita223516/apa-itu-dividen.html

9

dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentang

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal

Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III. PT.

Perkebunan Nusantara III berstatus sebagai induk perusahaan atas PTPN I, PTPN

II, PTPN IV s.d PTPN XIV (sebagai anak perusahaan). Prakteknya dalam

pembentukan holding company perkebunan timbul hal-hal yang menarik seputar

permasalahan hukum terkait dengan pendirian holding tersebut. Bagaimana

implementasi holding company yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara III

di Medan. Apakah pendirian holding company perkebunan sudah sesuai dengan

tujuan yang dikehendaki oleh Pemerintah Indonesia dan bagaimana implementasi

holding company yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara III di Medan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan perumusan

masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Holding Company Dalam Perseroan

Terbatas Sebagai Badan Usaha Miliki Negara?

2. Bagaimana Pembentukan Holding Company Dalam Perseroan Terbatas di

Indonesia?

3. Bagaimana Implementasi Holding Company Pada PT. Perkebunan

Nusantara III Di Medan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang tersebut diatas, maka tujuan yang

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :


10

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum holding company dalam perseroan

terbatas sebagai badan usaha miliki negara.

2. Untuk mengetahui pembentukan holding company dalam perseroan

terbatas di Indonesia.

3. Untuk mengetahui implementasi holding company pada PT. Perkebunan

Nusantara III Di Medan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis

maupun secara praktis dibidang Hukum Perdata yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan akan memberi sumbangan

pengetahuan dalam hukum perusahaan. Dan disisi lain, hasil penulisan ini juga

diharapkan dapat menyumbangkan pemahaman baru bagi para pelaku-pelaku

usaha.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat menjadi refrensi terhadap

penelitian selanjutnya dalam menyusun karya tulis ilmiah yang lebih

mendalam sehubugan dengan bidang keperdataan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan di Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara dan Fakultas Hukum yang ada di Indonesia baik

secara fisik maupun online tidak ditemukan judul yang sama mengenai Analisis

Yuridis Terhadap Implementasi Holding Company pada PT. Perkebunan


11

Nusantara III Medan, namun ada beberapa penelitian yang membahas holding

company, antara lain:

1. Ratna Yulianti, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

(2013).

Judul: Tanggung Jawab Induk Perusahaan Dengan Anak

Perusahaan Dalam Suatu Perusahaan Kelompok.

Permasalahan: a) Bagaimana hubungan hukum antara induk perusahaan

dengan anak perusahaan dalam perusahaan kelompok?

b) Bagaimana kewenangan anak perusahaan dalam

melakukan perikatan?

c) Bagaimana tanggungjawab induk perusahaan terhadap

perikatan anak perusahaan?

Kesimpulan: Tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak

perusahaan dalam suatu perusahaan kelompok adalah

hubungan hukum yang terjadi antara induk perusahaan

dengan anak perusahaan setelah terjadiya merger

merupakan induk perusahaan sebagai pemegang saham

mayoritas dari anak perusahaannya sehingga dengan

demikian induk perusahaan dapat mengontrol jalannya

perusahaan dengan kepemilikan mayoritas saham. Antara

aak perusahaan dengan induk perusahaan masing-masing

kedudukannya berdiri sendiri. Induk perusahaan dan anak

perusahaan mempunyai anggara dasar sendiri-sendiri yang


12

merupakan hukum positif bagi perseroan terbatas itu yang

apabila dilanggar akan mengakibatkan transaksi yang

dibuat menjadi batal.

2. Dea Claudia, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2012)

Judul : Aspek Hukum Holding Company Dalam Perusahaan

Dengan Status Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus

Terhadap Pemisahan Usaha PT. Pupuk Sriwijaya Dalam

Kaitannya Dengan Status Holding Company BUMN di

Bidang Pupuk)

Permasalahan : a) Bagaimana pembentukan perusahaan dengan status

Badan Usaha Milik Negara?

b) Bagaimana pengaturan holding company dalam aturan

hukum yang berlaku di Indonesia?

c) Bagaimana status PT. PUSRI sebagai investment

Holding Company diperbolehkan berdasarkan hukum

yang berlaku di Indonesia?

Kesimpulan : Belum terdapatnya instrument pengaturan yang jelas

megenai holding company di Indonesia, sehingga

terdapat bentuk-bentuk yang menyimpang dari

pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian untuk

mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan


13

suatu mekanisme hukum untuk mengatur mengenai

holding company secara jelas.

F. Metode Penelitian

Istilah “Metodologi” berasal dari kata “Metode” yan berarti “jalan ke”

namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-

kemungkinan sebagai berikut :18

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.

2. Suatu tehnik yang umum bagi ilmu pengetahuan.

3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Metode Penelitian adalah cara berfikir dan berbuat yaitu dipersiapkan

dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan

penelitian.19

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

pendekatan yang bersifat yuridis normatif yaitu mengkaji permasalahan-

permasalahan hukum yang terjadi kemudian mengolahnya berdasarkan peraturan-

peraturan, doktrin hukum ataupun data-data hukum yang ada.20

Penelitian ini juga

disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini

18

Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah

Sosial, Bandung : Alumni, 1982, hlm.5. 19

Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Sosial, Bandung : Alumni, 2005,

hlm.15. 20

Definisi Undang-Undang, http://artikata com/arti-3888081-undang-undang.html.

diakses tanggal 16 Desember 2016.


http://artikata/

14

dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-

bahan hukum lainnya.21

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif adalah penelitian yang

dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta, yaitu akan

dipaparkan tentang ketentuan holding company dan aplikasinya pada Perusahaan

yang berstatus Badan Usaha Milik Negara. Analitis adalah bersifat membentang

fakta-fakta dalam PT. Perkebunan Nusantara III Medan. Sehingga lebih mudah

untuk disimpulkan dalam usaha menganalisanya. Dengan kata lain penelitian

deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada

masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil

penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.22

3. Sumber Data

Dalam penelitian lazimnya jenis data dibedakan antara data primer dan

data sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian

kepustakaan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertamanya,

melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumen dalam bentuk bahan-

bahan hukum. Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini,

antara lain:23

21

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta : Sinar Grafika,1996,

hlm.13. 22

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung,

2009, hlm.29 23

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan

Singkat), Jakarta: Rajawali Pers,2001, hlm.13.


15

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan

mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian.24

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

1) Undang-undang nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Negara

2) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal

Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perkebunan Nusantara

III.

4) Anggaran Dasar PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) sesuai dengan

Akta Nomor 3 yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan

HAM No.AHU-0002765.AH.01.02 Tahun 2016

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer, seperti : wawancara, hasil-hasil penelitian dan

karya ilmiah dari kalangan hukum, yang terkait dengan masalah penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang

24

Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta:

Ghalia Indonesia,1990, hlm. 53


16

digunakan dalam penelitian ini antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus

Hukum, Ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian kepustakaan (Library Research), studi kepustakaan ini dilakukan untuk

mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas, dan hasil-

hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Selain

itu penelitian ini didukung oleh data primer yang diperoleh dari penelitian

lapangan (field research), dalam hal ini penelitian di Kantor PT. Perkebunana

Nusantara III Medan.

5. Analisis Data

Analisis data sangat diperlukan dalam suatu penelitian, hal ini berguna

untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data

dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dikarenakan penelitian ini

merupakan analisis data dari hasil penelitian dengan menggunakan norma hukum,

asas hukum dan pengertian hukum, sehingga dapat diperoleh kesimpulan jawaban

yang jelas dan benar.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima ) bab, yang tiap bab dibagi

pula atas beberapa sub bab yang disesuaikan dengan isi dan maksud dari

penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini secara singkat

adalah:


17

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, permasalahan yang akan diangkat,

tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, metode serta

sistematika penulisan.

BAB II PENGATURAN HUKUM HOLDING COMPANY DALAM

PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN USAHA

MILIK NEGARA

Bab ini berisikan mengenai pengaturan hukum BUMN, tujuan dan

bentuk BUMN, serta retrukturisasi BUMN. Mengenai aturan

hukum Perseroan Terbatas menurut hukum di Indonesia serta

membahas pengaturan, pengertian, tujuan dan maanfaat dari

holding company di Indonesia.

BAB III PEMBENTUKAN HOLDING COMPANY DALAM

PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA

Bab ini berisikan mengenai tinjauan pembentukan holding

company di Indonesia yang berdasarkan UUPT, membahas

mengenai hubungan hukum antara holding company dan anak

perusahaan serta mengenai penggunaan teori the piercing

corporate veil terhadap holding company dalam kaitannya dengan

anak perusahaan di Indonesia.

BAB IV IMPLEMENTASI HOLDING COMPANY PADA PT.

PERKEBUNAN NUSANTARA III MEDAN


18

Bab ini berisikan tentan sejarah pendirian PT. Perkebunan

Nusantara III Medan, penerapan holding company di PT.

Perkebunan Nusantara III Medan dan kendala apa saja yang terjadi

dalam menerapkan holding company di PT. Perkebunan Nusantara

III Medan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dari isi skripsi ini. Pada bagian ini,

dikemukakan kesimpulan dan saran yang didapat sewaktu

mengerjakan skripsi dari awal hingga akhir.


19

BAB II

PENGATURAN HUKUM HOLDING COMPANY DALAM PERSEROAN

TERBATAS SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA

A. Pengaturan Hukum Badan Usaha Milik Negara

1. Pengertian dan Pengaturan Hukum Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan

ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional, bersama-sama dengan

pelaku ekonomi lain seperti swasta (besar-kecil, domestik-asing) dan koperasi.

BUMN memberikan kontribusi positif untuk perekonomian Indonesia. Pada

sistem ekonomi kerakyatan, BUMN merupakan pengejawantahan dari bentuk

bangun demokrasi ekonomi yang akan terus dikembangkan secara bertahap dan

berkelanjutan.25

Adapun sejarah keberadaan BUMN sudah dimulai sejak Indonesia

merdeka, pada saat itu fungsi dan peranan perusahaan negara sudah menjadi

perdebatan dikalangan founding fathers, terutama pada kata dikuasai oleh negara.

Bung Karno menafsirkan bahwa, karena kondisi perekonomian masih lemah

pasca kemerdekaan, maka negara harus menguasai sebagian besar bidang usaha

yang dapat menstimulasi kegiatan ekonomi. Sedangkan, Bung Hatta menentukan

pendapat ini dan memandang bahwa Negara hanya cukup menguasai perusahaan

yang benar-benar menguasai kebutuhan pokok masyarakat seperti listrik dan

transportasi. Pandangan Hatta ini kemudian lebih sesuai dengan paham ekonomi

25

BPHN, Policy Brief Analisis dan Evaluasi Hukum Pokja Peningkatan Badan Usaha

Milik Negara Sebagai Agen Pembangunan di Bidang Pangan, Infrastuktur dan Perumahan,

https://www.bphn.go.id/data/documents/policy_brief_bumn.pdf, diakses pada tanggal 10 Oktober

2019 Pukul 7.30 WIB


https://www.bphn.go.id/data/documents/policy_brief_bumn.pdf

20

modern, dimana posisi Negara hanya cukup menyediakan infrastruktur yang

mendukung proses pembangunan.26

Dasar keberadaan BUMN adalah pasal 33 ayat 2 Undang Undang Dasar

Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi

Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara. Dalam

melaksanakan tugas konstitusional tersebut, Negara melakukan penguasaan atas

seluruh kekuatan ekonomi melalui regulasi sektoral yang merupakan kewenangan

Menteri teknis dan kepemilikan Negara pada unit-unit usaha milik Negara yang

menjadi kewenangan menteri BUMN. Sebagai turunan dari UUD 1945 tersebut,

kebijakan pembinaan BUMN dituangkan dalam Undang-undang nomor 19 Tahun

2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).27

Ketika dikeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara (UU BUMN), terjadi perkembangan baru dalam pengaturan

BUMN. Undang-undang ini mencabut beberapa undang-undang yang sebelumnya

menjadi dasar bagi eksistensi dan kegiatan BUMN, yakni Indonesiche

Bedrijvenwet (Staatsblaad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah diubah

dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955, Undang-

Undang Nomor 19 PRP Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, dan Undang-

26

Roziq M. Kaelani, Landasan Hukum dan Sejarah BUMN di Indonesia ,bulletin

KAHMI FE Universitas Brawijaya, Edisi 1 Tahun I/2007, dalam

http://ketawanggede.tripod.com/edisi1.pdf.atau.dalamhttp://www.blogster.com/ketawanggede/land

asan-hukum-dan-sejarah diakses pada tanggal 14 Oktober 2019 Pukul. 8.20 WIB 27

Ibid.,


http://ketawanggede.tripod.com/edisi1.pdf.atau.dalamhttp:/www.blogster.com/ketawanggede/landasan-hukum-dan-sejarah

http://ketawanggede.tripod.com/edisi1.pdf.atau.dalamhttp:/www.blogster.com/ketawanggede/landasan-hukum-dan-sejarah

21

Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara.28

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha

Milik Negara disebutkan pengertian BUMN dalam Pasal 1 angka 1, Badan Usaha

Milik Negara atau yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan

secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Berdasarkan pengertian BUMN diatas, didapati unsur-unsur dari BUMN

itu sendiri yaitu:

a) Badan usaha;

b) Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara;

c) Melalui penyertaan langsung; dan

d) Berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Berdasarkan pengertian tersebut, berikut penjelasan terkait unsur-unsur dari

BUMN, yaitu:29

a) Badan Usaha

Menurut pemerintah Belanda ketika membacakan Memorie van Toelichting

(penjelasan) Rencana Perubahan Undang-Undang Wetboek van Koophandel di

muka parlemen, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara

terus menerus, dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu, dan untuk

mencari laba bagi dirinya sendiri.

28 Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang, Yogyakarta: FHUII Press, 2013,

hlm. 159. 29

Ibid., hlm.160-163


22

Menurut Molengraaf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang

dilakukan terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan,

dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian

perdagangan. Polak berpendapat bahwa, baru ada perusahaan jika diperlukan

adanya perhitungan laba-rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu dicatat

dalam pembukuan.

Jika makna perusahaan tersebut mengacu kepada kegiatan yang tujuan

akhirnya mencari keuntungan, badan usaha adalah wadah atau organisasi bisnis

untuk mengelola atau melaksanakan kegiatan yang bermaksud mencari

keuntungan tersebut. Jadi, BUMN adalah organisasi bisnis yang bertujuan

mengelola bisnis.

b) Seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara

Seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara Sebuah badan usaha

dapat dikategorikan sebuah BUMN jika modal badan usaha seluruhnya (100%)

dimiliki oleh Negara atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara. Jika

modal tersebut tidak seluruhnya dikuasi oleh Negara, maka agar tetap

dikategorikan sebagai BUMN, negara minimum harus menguasai 51% modal

tersebut. Jika penyertaan modal Negara Republik Indonesia di suatu badan usaha

kurang dari 51%, tidak dapat disebut sebagai sebuah BUMN.

c) Penyertaan secara langsung

Mengingat disini ada penyertaan langsung, maka Negara terlibat dalam

menanggung risiko untung dan ruginya perusahaan. Menurut penjelasan Pasal

ayat (3), pemisahaan kekayaan Negara untuk dijadikan penyertaan modal Negara


23

ke BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung Negara ke

BUMN, sehingga setiap penyertaan tersebut harus ditetapkan dengan peraturan

pemerintah (PP). Misalnya PT Garuda Indonesia (Tbk) adalah BUMN karena

sebagian modal perseroan tersebut berasal dari modal penyertaan langsung di

Negara Republik Indonesia, tetapi PT. Garuda Maintenance Facilities Aero Asia

tidak dapat dikategorikan sebagai BUMN, karena modal penyertaannya berasal

dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Perseroan tersebut adalah anak

perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

d) Modal Penyertaan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Kekayaan yang dipisahkan di sini adalah pemisahan kekayaan Negara dari

Anggaran Pendapatan dari Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan

modal Negara pada BUMN untuk dijadikan modal BUMN. Setelah pembinaan

dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada system APBN, namun pembinaan

dan pengelolaannya pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Dengan

pemisahan ini, maka begitu negara melakukan penyertaan di perusahaan tersebut,

menjadi kekayaaan badan usaha.

Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada

BUMN menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf b UUBUMN, bersumber dari:

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2) Termasuk dalam APBN yang meliputi proyek-proyek APBN yang

dikelola oleh BUMN dan/atau piutang negara pada BUMN yang

dijadikan sebagi penyertaan modal,


24

3) Kapitalisasi cadangan, adalah penambahan modal yang disetor yang

berasal dari cadangan,

4) Sumber lainnya, antara lain keuntungan revaluasi aset.

2. Tujuan dan Bentuk Badan Usaha Milik Negara

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang BUMN menyatakan secara tegas, bahwa

tujuan dan maksud diadakannya Badan Usaha Milik Negara, adalah:

a) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada

umumnya dan penerimaan negara pada khususnya,

b) mengejar keuntungan;

c) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang

dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat

hidup orang banyak;

d) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan

oleh sektor swasta dan koperasi;

e) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha

golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa segala kegiatan

Badan Usaha Milik Negara haruslah sesuai dengan maksud dan tujuannya serta

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan

atau kesusilaan.

Menurut Jhon Sipayung, jika ditelaah lebih lanjut mengenai tujuan

diadakannya BUMN berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUBUMN tersebut, maka

adapun yang menjadi tujuan diadakannya BUMN, yaitu:30

a) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada

umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya. BUMN diharapkan

dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus

30

Jhon F. Sipayung, dkk, Tinjauan Yuridis Holdingisasi BUMN Dalam Rangka

Peningkatan Kinerja Menurut Perspektif Hukum Perusahaan, Transparency, Jurnal Hukum

Ekonomi, Nomor 1, Volume 1, 2013, hlm.3-4


25

memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi

nasional dan membantu penerimaan keuangan Negara.

b) Mengejar keuntungan. Meskipun maksud dan tujuan persero adalah untuk

mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk melakukan

pelayanan umum, Persero dapat diberikan tugas khusus dengan

memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Dengan demikian,

penugasan pemerintah harus disertai dengan pembiayaannya (kompensasi)

berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial, sedangkan untuk perum

yang tujuannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum,

dalam pelaksanaanya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan

perusahaaan yang sehat.

c) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa

yang bermutu tinggi serta memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang

banyak. Dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap hasil usaha dari

BUMN, baik barang dan jasa, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

d) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan

oleh sektor swasta dan koperasi. Kegiatan perintisan merupakan suatu

kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh

masyarakat, namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta

dan koperasi karena sacara komersial tidak menguntungkan. Dalam hal

adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula

menugasi suatu BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan

umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha

golongan ekonomi lemah.

e) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha

golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Badan Usaha Milik Negara juga mempunyai berbagai macam bentuk.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN,

berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, BUMN diklasifikasikan

dalam tiga badan usaha, yakni:31

a) Perusahaan Jawatan, yaitu salah satu bentuk Badan Usaha Milik

Negara yang modalnya sendiri didapat dari dana milik negara yang

dikelola oleh pemerintah melalui departemen terkait. perusahaan

jawatan ini memiliki tujuan yang lebih berorientasi pada kepentingan

31

Aminuddin Ilmar, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, Jakarta:

Kharisma Putra Utama, 2012, hlm. 78


26

dan pelayanan umum dan bukannya berorientasi keuntungan atau

komersial saja.

b) Perusahaan Umum (Perum); dan

c) Perusahaan Perseroan (Persero).

Kemudian berdasarkan UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, Badan

Usaha Milik Negara hanya dikelompokkan menjadi 2 (dua) badan usaha

perusahaan, yakni:

a) Perusahaan Perseroan; dan

b) Perusahaan Umum.

Perusahaan Perseroan mengenai pengertian perusahaan persero dapat

ditemukan di Pasal 1 angka 2 UUBUMN bahwa perusahaan persero yang

selanjutnya disebut persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas

yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sedikit 51% (lima

puluh satu persen) sahamnya dimiliki negara Republik Indonesia yang tujuannya

mengejar keuntungan.

Perusahaan Umum, diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU BUMN yang

menyebutkan bahwa perusahaan Umum atau yang disebut Perum adalah BUMN

yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang

bertujuan untuk memanfaatkan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa

yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip

pengelolaan perusahaan.


27

3. Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara

Suatu perusahaan perlu untuk mengevaluasi kinerjanya serta melakukan

serangkaian perbaikan, agar tetap tumbuh dan dapat bersaing. Perbaikan ini akan

dilakasanakan secara terus menerus, sehingga kinerja perusahaan makin baik dan

dapat terus unggul dalam persaingan, atau minimal tetap dapat bertahan. Pasal 1

angka 11 Undang-Undang BUMN, menyebutkan bahwa restrukturisasi adalah

upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah

satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna

memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.

Pasal 72 ayat (1) UUBUMN juga menyatakan bahwa Restrukturisasi

dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi

secara efisien, transparan, dan profesional. Adapun tujuan Retrukturisasi diatur

dalam Pasal 72 ayat (2) yaitu untuk:

a) Meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan

b) Memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara

c) Menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada

konsumen

d) Memudahkan pelaksanaan privatisasi.

Restrukturisasi juga tetap harus memperhatikan asas biaya dan manfaat

yang diperoleh sebagaimana yang dimaksud Pasal 72 ayat (3) UU BUMN.

Restrukturisasi yang diatur dalam UUBUMN tepatnya dalam Pasal 73, meliputi:

a. Restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan dengan

kebijakan sektor dan /atau peraturan perundang-undangan.


28

b. Restrukturisasi perusahaan/korporasi yang meliputi:

1) Peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor

yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli

alamiah.

2) Penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku regulator dan

BUMN selaku badan usaha, termasuk didalamnya penerapan prinsip-

prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam

rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

3) Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan,

organisasi/manajemen, operasional, sistem, dan prosedur.

Dalam rangka restrukturisasi, ada dua cara yang dominan dilakukan oleh

Kementerian BUMN yaitu Privatisasi dan Rightsizing.

a) Privatisasi

Pengertian dan maksud privatisasi terdapat dalam Pasal 1 angka 12

UUBUMN, adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya

kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan,

memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan

saham oleh masyarakat.

Dengan dilakukannya privatisasi diharapkan akan terjadi perubahan atas

budaya perusahaan sebagai akibat dari masuknya pemegang saham baru, baik

melalui penawaran umum ataupun melalui persyaratan langsung. Perusahaan akan

dihadapkan pada kewajiban pemenuhan persyaratan keterbukaan yang merupakan

persyaratan utama dari suatu proses go public, atau adanya sasaran-sasaran


29

perusahaan yang harus dicapai sebagai akibat masuknya perusahaan pemegang

saham baru. Budaya perusahaan yang berubah tersebut akan dapat mempertinggi

daya saing perusahaan dalam berkompetisi dengan pesaing-pesaing, baik nasional,

regional, bahkan global sehingga pada akhirnya akan dapat memberikan

kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional dalam bentuk barang

dan jasa yang semakin berkualitas dan terjangkau harganya, serta penerimaan

negara dalam bentuk pajak yang akan semakin besar pula.32

Dengan demikian, maksud dan tujuan privatisasi pada dasarnya adalah

untuk meningkatkan peran persero dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

umum dengan memperluas kepemilikan masyarakat atas persero, serta untuk

menunjang stabilitas perekonomian nasional.33

Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi

kriteria sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 75 UU BUMN, yaitu:

1) Industri/sektor usahanya kompetitif34

.

2) Industri/sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.

b) Rightsizing

Pokok tujuan utama kegiatan restrukturisasi adalah regrouping/konsolidasi

BUMN secara sektoral untuk memetakan kembali jumlah masing-masing

BUMN/Sektoral tersebut, untuk mendapatkan jumlah dan skala yang lebih ideal

(rightsizing) sampai dengan akhir 2009 memang belum dapat dilaksanakan

sepenuhnya. Langkah rightsizing yang ingin dilakukan pemerintah pada dasarnya

32

Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara Nomor 19 Tahun

2003 33

Ibid., 34

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan Kompetitif sebagai berhubungan

dengan kompetisi atau persaingan kompetisi


30

adalah untuk menyederhanakan jumlah dari BUMN yang ada sehingga akan

menjadi lebih teratur. Pada dasarnya, pelaksanaan rightsizing melalui cara-cara

berikut:35

1) Merger/Penggabungan

Penggabungan ini diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas

Nomor 40 Tahun 2007, pada Pasal 1 angka 9, yaitu:

“penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu

perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain

yang telah ada yang mengakibatkan aktiva36

dan pasiva37

dari perseroan

yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang

menerima penggabungan dan selanjutnya badan hukum perseroan yang

menggabungkan diri berakhir karena hukum.”

Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa:38

a. Penggabungan merupakan merger dari dua perseroan atau lebih ke

dalam satu perseroan.

b. Perseroan yang menggabungkan diri menjadi berakhir dan bubar

karena hukum.

Akibat hukum terhadap perseroan yang menggabungkan diri maka

perseroan tersebut lenyap dan berakhir statusnya sebagai badan hukum sejak

tanggal penggabungan mulai berlaku.39

35

Kementerian BUMN, Master Plan Kementerian BUMN Periode 2010-2014, hlm.

51 36

Aktiva adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, yang dimaksud

dengan kekayaan ini adalah sumber daya yang dapat berupa benda atau hak yang dikuasai oleh

perusahaan sebagai peristiwa masa lalu dan darinya manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan

akan diraih oleh Perusahaan. Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, Manajemen Keuangan,

Yogyakarta: UPP MPP YKPN, 2004, hlm.24 37

Pasiva adalah suatu pengorbanan ekonomi yang dilakukan oleh suatu entitas bisnis

atau perusahaan karena adanya suatu aktivitas usaha. Kriswangsa Bagus, Definisi Pasiva,

Finansialku, https://www.finansialku.com/definisi-pasiva-adalah/amp, diakses pada tanggal 15

Oktober 2019 Pukul 8. 56 WIB 38

M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan

ke-5, 2015, hlm. 483


https://www.finansialku.com/definisi-pasiva-adalah/amp

31

2) Holding Company

Menurut Ningrum Natasya, yang dimaksud dengan perusahaan holding

adalah perusahaan kelompok sebagai satuan ekonomi dimana badan-badan

hukum/perseroan secara organisasi terikat sedemikian rupa dibawah satu

pimpinan netral. Di dalam pengertian tersebut diatas pada prinsipnya memiliki

poin yang sama dalam aspek ekonomi, dimana adanya perusahaan sentral yang

memimpin anak-anak perusahaan.40

Pembentukan holding menjadi pilihan rasional untuk BUMN yang

berada dalam sektor yang sama namun memiliki produk maupun sasaran pasar

yang berbeda, tingkat kompetisi yang tinggi, prospek bisnis yang cerah dan

kepemilikan Pemerintah yang masih dominan. Beberapa kriteria utama BUMN-

BUMN yang akan di holding adalah sebagai berikut:41

1. Sektor usaha yang sama

2. Jenis usaha dan segmen pasar berlainan

3. Kompetisi tinggi

4. Masih ada prospek/bisnis prospektif

5. Pemerintah merupakan pemilik mayoritas.

39

Ibid., hlm.485 40

Ningrum N. Sirait, Modul Hukum Perusahaan, Medan: Program Studi Magister

Ilmu Hukum USU, 2006, hlm. 68 41

Kementerian BUMN, Op.Cit., hlm.53


32

3) Stand Alone

Kebijakan stand alone, BUMN tetap seperti sedia kala diterapkan untuk

mempertahankan keberadaan BUMN-BUMN tertentu utamanya yang memiliki

salah satu kriteria sebagai berikut:42

1. Market share cukup signifikan

2. Single player atau masuk sebagai pemain utama

3. Belum memiliki potensi untuk di merger ataupun di holding

4. Keberadaannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan

umunya captive market.

4) Divestasi

Divestasi merupakan kebijakan yang diutamakan bagi investor dalam

negeri atau melalui proses akuisisi43

dan atau merger oleh BUMN lain dengan

kriteria tambahan, yaitu:44

1. Berbentuk persero

2. Berada pada sektor usaha atau industri yang kompetetif atau unsur

teknologinya cepat berubah

3. Bidang usahanya menurut undang-undang tidak secara khusus dikelola

oleh BUMN

4. Tidak bergerak di sektor pertahanan dan keamanan

42

Ibid., 43

Akuisisi merupakan salah satu jenis merger dimana salah satu perusahaan

mengambil alih kepemilikan perusahaan lain sehingga meskipun nama target perusahaan tetap ada

tetapi kepemilikannya telah beralih kepada perusahaan yang mengakuisisi. Josua Tariga, dkk,

Merger dan Akuisis: Dari Perspektif Strategis dan Kondisi Indonesia (Pendekatan Konsep dan

Studi Kasus), Yogyakarta: Ekuilibria, 2016, hlm.7 44

Ibid., hlm. 54


33

5. Tidak mengelola sumber daya alam yang menurut peraturan

perundang-undangan tidak boleh di privatisasi

6. Tidak bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas

khusus untuk melaksanakan kegiataan tertentu yang berkaitan dengan

kepentingan masyarakat.

7. Memenuhi ketentuan dan peraturan pasar modal apabila privatisasi

dilakukan melalui pasar modal.

5) Likuidasi. Kebijakan likuidasi dilakukan untuk BUMN-BUMN yang

tidak memiliki kewajiban Public Service Obligation (PSO)45

, berada

dalam sektor yang kompetitif, skala usaha kecil, mengalami kerugian

selama beberapa tahun dan mempunyai ekuitas yang negatif.46

B. Pengaturan Hukum Perseroan Terbatas Menurut Hukum di Indonesia

Pengaturan hukum perusahaan dalam KUHPerdata sebagian besar terletak

pada BUKU III tentang perikatan. Masuknya hukum perusahaan kedalam hukum

perikatan, karena hukum perusahaan juga mengatur perikatan-perikatan yang

timbul dari lapangan harta kekayaan yang bersumber dari perjanjian, misalnya

jual beli, asuransi, pengangkutan, makelar, komisioner, wesel, check, firma (fa),

Persekutuan Komanditer (CV), PT, dan sebagainya.47

Adapun aturan yang paling

45

PSO adalah bantuan uang pemerintah terhadap margin antara harga pokok dengan

harga jual. Contohnya biaya operasional harga pokok kereta api itu besar, tidak cukup dengan

pemasukan tiket ekonomi yang murah, maka diberikanlah dana bantuan pemerintah untuk

menutupi margin itu, yaitu PSO. https://www.google.com/amp/s/austengineer.worpress.com/,

diakses pada tanggal 15 Oktober Pukul 9.02 WIB 46

Kementerian BUMN, Op.Cit., hlm. 54 47

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek

Hukum Dalam Ekonomi) Bagian I, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, hlm. 5


https://www.google.com/amp/s/austengineer.worpress.com/

34

mendasar bagi ketentuan Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 angka 1 UUPT

dengan tegas menyatakan bahwa perseroan adalah badan hukum yang didirikan

berdasarkan perjanjian. Ketentuan ini mengakibatkan bahwa pendirian perseroan

harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata.

Berdasarkan KUHD terdapat beberapa jenis perseroan yang ada, yaitu

Firma (Fa), diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD, persekutuan

komanditer (CV) diatur dalam Pasal 19 sampai dengan 21 KUHD. Sementara itu

Pengaturan PT yang pada awalnya terdapat dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal

56 KUHD telah dihapus karena dalam perkembangannya ketentuan-ketentuan

dalam KUHD tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan

kebutuhan masyarakat sebagai akibat dari pertumbuhan keadaan ekonomi serta

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang begitu pesat, terutama

dalam era globalisasi seperti saat ini.48

Pada hakikatnya suatu Perseroan Terbatas memiliki dua sisi, yaitu pertama

sebagai suatu badan hukum dan kedua pada sisi yang lain adalah wadah atau

tempat diwujudkannya kerjasama antara para pemegang saham atau pemilik

modal.49

Didalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas (UUPT) tersebut diatas menunjukkan rumusan bahwa

perseroan terbatas merupakan suatu “artificial person”, yaitu suatu badan hukum

yang dengan sengaja diciptakan. Dengan demikian, PT adalah suatu subjek

48

Handri Raharjo, Hukum Perusahaan, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hlm.36 49

Chatamarrasjid Ais, Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)

KapitaSelekta Hukum Perusahaan, Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti, 2000, hlm. 23


35

hukum yang mandiri, yang mempunyai hak dan kewajiban, yang pada dasarnya

tidak berbeda dengan hak dan kewajiban subjek hukum manusia.50

Perbedaan antara manusia dan badan hukum adalah bahwa manusia dapat

melakukan apa saja yang tidak dilarang oleh hukum, sedangkan badan hukum

hanya dapat melakukan apa yang secara eksplisit atau implisit diizinkan oleh

hukum dan atau anggaran dasarnya. Dengan demikian maksud dan tujuan

Perseroan Terbatas mempunyai dua segi, di satu pihak merupakan sumber

kewenangan bertindak bagi perseroan, dan di lain pihak menjadi pembatasan dari

ruang lingkup kewenangan bertindak perseroan terbatas yang bersangkutan.51

Suatu PT sebagai badan hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut

yaitu:52

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah

Bahwa perseroan mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari harta para

pemegang sahamnya. Didapat dari pemasukan para pemegang saham yang berupa

modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor

2. Mempunyai tujuan tertentu

Yaitu tujuan tertentu dari suatu perseroan dapat diketahui dalam Anggaran

Dasarnya sebagaimana dalam Pasal 15 angka 1 Undang-Undang tentang

Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa anggaran dasar memuat sekurang-

kurangnya:

50

Ibid., hlm. 25 51

Ibid., hlm.28 52

Freddy Haris dan Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban

Pemberitahuan oleh Direksi, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 14-15


36

a) Nama dan tempat kedudukan perseroan

b) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan

c) Jangka waktu berdirinya perseroan

d) Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor

e) Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk

tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, nilai nominal

setiap saham.

f) Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan Dewan Komisaris

g) Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS

h) Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan

Dewan Komisaris.

i) Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

3. Mempunyai kepentingan sendiri

Yaitu hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa hukum yang dialami

yang merupakan kepentingan yang dilindungi hukum dan dapat menuntut serta

mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga

4. Ada organisasi yang teratur

Yaitu badan hukum mempunyai organisasi yang teratur, demikian pula

dengan perseroan mempunyai anggaran dasar yang terdapat dalam akta

pendiriannya yang menandakannya adanya organisasi yang teratur.

Menurut Pasal 7 ayat (4) UUPT, menyatakan bahwa PT memperoleh

status sebagai badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri

mengenai pengesahan badan hukum perseroan (Kemenkumham dalam UUPT).


37

Sebelum pengesahan maka suatu PT bukanlah subjek hukum, karena itu PT tidak

dapat melakukan perbuatan hukum atau tidak dapat mengikatkan diri sebagai

suatu pihak dalam perjanjian. Tetapi setelah PT mendapat pengesahan dari

Menteri Hukum dan HAM maka saat itu pula PT ada secara hukum sebagai suatu

subjek hukum yang berbentuk badan hukum. Barulah PT itu dapat melakukan

perbuatan hukum.

Suatu PT berdiri atau ada semata-mata karena perjanjian oleh dua orang

atau lebih dengan akta resmi atau akta notaris. Demikian ditentukan dalam Pasal 7

ayat (1) UUPT, yang menyatakan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau

lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan pasal

tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk mendirikan suatu PT haruslah dipenuhi

unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya dua orang atau lebih untuk mendirikan perseroan

2. Ada pernyataan kehendak dari pendiri untuk persetujuan mendirikan

perseroan dengan mewajibkan setiap pendiri mengambil bagian saham

pada saat perseroan didirikan.

Ketentuan mengenai dua orang pendiri atau lebih ini tidak berlaku lagi

terhadap :

1. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara,

2. Persero yang mengolah bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan,

lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga lain

sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.


38

Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) ini juga menegaskan bahwa akta notaris

merupakan syarat mutlak untuk adanya suatu PT. Tanpa adanya akta otentik ini

akan meniadakan eksistensi PT, sebab akta pendirian inilah nantinya yang harus

disahkan oleh Kementerian hukum dan ham.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mendirikan suatu PT adalah

sebagai berikut :

1. Syarat subjek sebagai pendiri PT

Secara sederhana, orang yang bermaksud mendirikan PT disebut sebagai

calon pendiri, kemudian mulai disebut sebagai pendiri apabila hadir pada saat akta

pendirian PT ditandatangani di hadapan notaris. Jadi, pendiri adalah pihak yang

menandatangani akta pendirian. Kemudian status pendiri PT berubah menjadi

pemegang saham pada saat PT telah berbadan hukum, yakni setelah akta

pendirian PT mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM. Setelah PT

disahkan lalu pemegang saham menjadi kurang dari dua orang maka dalam waktu

paling lambat enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang

bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.53

2. Syarat permodalan PT

Perseroan terbatas merupakan persekutuan modal, maka tujuan perseroan

adalah mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Untuk mencapai tujuan

itu, perseroan harus melakukan kegiatan usaha. Adapun modal dalam melakukan

kegiatan usaha Perseroan Terbatas terbagi dalam saham.54

53

Hardijan Rusli, Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya , Jakarta: Pustaka Sinar

Harapan, 1996, hlm. 51. 54

Ridwan Khairandy, Hukum Perseroan Terbatas, Yogyakarta: FH UII Press, 2014,

hlm.59


39

UUPT mengatur struktur permodalan terbagi menjadi 3 (tiga) macam,

yaitu :

a. Modal dasar (authorized capital/statute capital)

Yaitu jumlah modal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT jumlah

modal ini harus habis terbagi dalam nominal saham yang dikeluarkan oleh

perseroan.

b. Modal ditempatkan (subscribed capital/issued capital)

Yaitu jumlah modal (saham) yang telah diambil baik oleh pendiri maupun

orang lain. Dan karenanya telah terjual. Tetapi harga saham tersebut belum

dibayar secara penuh. Oleh karenanya, yang telah mengambil saham ini wajib

untuk menyetor ke perseroan sejumlah harga saham yang diambilnya tersebut.

c. Modal disetor (Paid in Capital)

Yaitu adalah modal yang telah diambil (baik oleh pendiri maupun orang

lain) dan harga saham tersebut telah disetorkan ke kas perseroan.

Pasal 31 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa modal perseroan terdiri

seluruh nilai nominal saham. Modal dasar merupakan keseluruhan nilai nominal

saham yang ada dalam perseroan. Pasal 32 ayat (2) menyebutkan bahwa modal

dasar perseroan terbatas paling sedikit sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta

rupiah). Namun, telah terbit aturan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016

tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, dalam Pasal 1 ayat (3)

dikatakan bahwa besaran modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan

Terbatas.


40

3. Syarat dokumen-dokumen yang diperlukan

Perlu digaris bawahi bahwa pendirian PT dilakukan dihadapan notaris

(akta notaris) dengan prosedur pembuatan akta pendirian. Akta notaris memuat

sekurang-kurangnya sebagai berikut:

a. Nama dan tempat kedudukan perseroan

b. jangka waktu berdirinya perseroan

c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan

d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor

e. Alamat lengkap

4. Ketentuan lainnya

Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah mengenai perjanjian-

perjanjian, prapendirian. Perjanjian ini dibuat oleh seluruh pendiri mengenai hal-

hal, seperti suatu perbuatan hukum pendiri yang boleh atau tidak boleh dilakukan,

yang pada nantinya setelah PT berdiri akan diakui sebagai perbuatan hukum PT

atau pengeluaran PT yang dapat diakui nantinya sebagai bagian dari setoran

modal saham dari pendiri ke PT.

Layaknya tubuh manusia yang dilengkapi organ-organ dengan fungsi

fisiologisnya masing-masing untuk membantu bertahan hidup, perseroan juga

memerlukan organ untuk menggerakkan „roda‟ perseroan sehari-hari. Organ-

organ inilah yang kemudian akan saling berkoordinasi untuk membuat perseroan

tetap berjalan dan survive. Dan organ-organ tersebut merupakan pengurus dalam


41

PT. Organ-organ tersebut, seperti tercantum dalam UUPT Pasal 1 angka 2

dikatakan bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham,

Direksi, dan Dewan Komisaris.55

a) Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ perusahaan yang

kedudukannya adalah sebagai organ yang memegang kekusaan tertinggi dalam

perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 UUPT yang

mengatakan bahwa :

“Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah

Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada

Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam

Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”.

Bunyi kalimat “memegang segala wewenang yang tidak diserahkan

kepada Direksi atau Komisaris”, maka apa yang dimaksud di dalam Pasal 1 angka

4 UUPT tersebut di atas sebenarnya kekuasaan RUPS adalah tidak mutlak.

Artinya, kekuasaan tertinggi yang diberikan oleh Undang-Undang kepada RUPS

tidak berarti bahwa RUPS dapat melakukan lingkup tugas dan wewenang yang

telah diberikan undang-undang dan anggaran dasar kepada direksi dan komisaris.

Kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh RUPS hanya mengenai wewenang yang

tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. Dengan demikian, dapat pula

dimaknai bahwa direksi atau komisaris mempunyai wewenang yang tidak dapat

dipengaruhi oleh RUPS. Tugas, kewajiban, dan wewenang dari setiap organ,

55

Orinton Purba, Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan

Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2011, hlm. 26


42

termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (otonom) di dalam Undang-Undang

Nomor 40 tahun 2007.56

Beberapa hal yang menjadi wewenang dari RUPS yang ditetapkan dalam

UUPT antara lain :

a. Penetapan perubahan anggaran dasar (terdapat dalam Pasal 19 UUPT)

b. Penetapan pengurangan modal (terdapat dalam Pasal Pasal 44 UUPT)

c. Pemeriksaan, persetujuan dan pengesahan laporan tahunan (terdapat dalam

Pasal 69 UUPT)

d. Penetapan penggunaan laba (terdapat dalam Pasal 71 UUPT)

e. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris (terdapat dalam

Pasal 94, 105, 111 UUPT).

f. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

(terdapat dalam Pasal 127 UUPT).

g. Penetapan pembubaran perseroan ( terdapat dalam Pasal 142 UUPT).

b) Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab

penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan

maksud dan tujuan perseroan. Mewakili perseroan, didalam maupun diluar

pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.57

Kedudukan direksi

didalam PT terlihat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang PT yang menentukan

bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab

56

Agus Budiarto, Kedudukan Dewan dan Tanggung Jawab Perseroan Terbatas,

Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm.57 57

Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, Hukum Perusahaan dan Kepailitan, Jakarta:

Erlangga, 2016, hlm.97


43

penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan

maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik didalam maupun di

luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 97 ayat (1) yang

menentukan bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan. Ayat

(2) Pasal 97 tersebut menegaskan bahwa pengurusan wajib dilaksanakan oleh

setiap anggota direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Tugas dan

tanggung jawab tersebut dikenal dengan Prinsip fiduciary duties, yaitu seorang

direktur memiliki hubungan kepercayaan dengan persero, dimana direktur telah

mengikatkan diri dengan/atau kepada persero untuk bertindak dengan iktikad baik

demi kemanfaatan atau keuntungan persero.58

Adapun kewenangan, tugas dan kewajiban direksi adalah:59

a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah

rapat direksi.

b. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan perseroan dan

dokumen perseroan lainnya.

c. Meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan dan

menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari

50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih,

baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Pasal 103 UUPT juga menegaskan bahwa direksi dapat memberi kuasa

tertulis kepada satu orang karyawan perseroan atau lebih ataupun kepada orang

lain, untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu

sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

58

Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, Organ Perseroan Terbatas, Jakarta:

Sinar Grafika, 2009, hlm.39 59

Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, Op.Cit., hlm.89-99


44

c) Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan

pengawasan umum atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi

nasihat kepada Direksi. Ketentuan yang berkaitan dengan Dewan Komisaris diatur

dalam Pasal 1 ayat (6), Pasal 108 sampai dengan Pasal 121 UUPT.

Dewan komisaris terdiri atas satu orang anggota atau lebih. Dewan

komisaris yang terdiri atas lebih dari satu orang anggota merupakan majelis dan

setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri tetapi

berdasarkan keputusan dewan komisaris. Hal ini berbeda dengan setiap anggota

direksi dimungkinkan untuk bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas

direksi.60

Menurut Pasal 116 UUPT, kewajiban dewan Komisaris dirumuskan

sebagai berikut:

1. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya.

2. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau

keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.

3. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukannya

selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Tidak hanya direksi saja yang dapat menerapkan prinsip fiduciary duties,

tetapi komisaris pun juga mempunyai prinsip tersebut, Fiduciary duties adalah

suatu kewajiban yang ditetapkan undang-undang bagi seseorang yang

memanfaatkan seorang lain, dimana kepentingan pribadi seseoang yang diurus

oleh pribadi lainnya, yang sifatnya hanya hubungan atasan-bawahan sesaat. Orang

yang mempunyai kewajiban ini harus melaksanakannya berdasarkan suatu standar

60

Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas (UU nomor 40 Tahun 2007), Bandung:

PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 130


45

dari kewajiban (standard of duty) yang paling tinggi sesuai dengan yang

ditentukan oleh hukum. Sedangkan fiduciary ini adalah seseorang yang

memegang peran sebagai suatu wakil (trustee) atau suatu peran yang disamakan

dengan sesuatu yang berperan sebagai wakil, dalam hal ini peran tersebut

didasarkan kepercayaan dan kerahasiaan (trust and confidence) yang dalam peran

ini meliputi, ketelitian (scrupulous), itikad baik (good faith), dan keterusterangan

(candor).61

Fiduciary ini termasuk hubungan seperti, pengurus atau pengelola,

pengawas, wakil atau wali, dan pelindung (guardian). Termasuk juga di dalamnya

seoranglawyeryang mempunyai hubungan fiduciary dengan client-nya.

Pengelolaan perseroan atau perusahaan, para anggota direksi dan komisaris

sebagai salah satu organ vital dalam perusahaan tersebut merupakan pemegang

amanah (fiduciary) yang harus berperilaku sebagaimana layaknya pemegang

kepercayaan.62

PT dapat menjadi bubar karena alasan tertentu. Pembubaran perseroan

sejatinya merupakan tindakan penghapusan entitas hukum tersebut sebagai subjek

hukum.63

Menurut Pasal 142 UUPT, pembubaran perseroan bisa terjadi karena hal

berikut:64

61 Palayukan,dkk, Analisis Terhadap Larangan Praktik Insider Trading Di Pasar

Modal, USU LawJournal,Volume 2,Nomor 2, hlm.92-111 62

Putri Sari Harahap dan Tumanggor, Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil:

Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas, Jurnal Nuansa Kenotariatan, Volume 1,

Nomor 1, hlm.49 63

Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, Bandung:

CV. Nuansa Aulia, 2002, hlm. 79 64

Zaeni Asyahadie dan Budi Sutrisno, Op.Cit., hlm.111-113


46

1. Berdasarkan keputusan RUPS

Direksi dapat mengajukan usul pembubaran perseroan keada RUPS.

Keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan sah apabila diambil sesuai

dengan ketentuan Pasal 87 UUPT yaitu berdasarkan musyawarah untuk mufakat,

dan Pasal 89 UUPT yaitu dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan,

kepailitan, dan pembubaran perseroan, keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh

pemegang saham yang mewakili paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit

¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

2. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar

telah berakhir

Dalam hal perseroan bubar karena jangka waktu berdirinya berakhir

sebagaimana ditetapkan dalam anggaran asar, maka Menteri Hukum dan Ham atas

permohonan direksi dapat memperpanjang jangka waktu tersebut. Permohonan

untuk memperpanjang jangka waktu tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan

keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling

sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

yang sah dan disetujui oleh paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah

suara tersebut

3. Berdasarkan penetapan pengadilan

Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas:

a. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan yang kuat perseroan melanggar

kepentingan umum.


47

b. Permohonan satu orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling

sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

c. Permohonan kreditor berdasarkan alasan:

1) Perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit.

Atau

2) Harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh

utangnya setelah pernyataan pailit dicabut

4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup

untuk membayar biaya kepailitan

5. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam

keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

6. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan

melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Yang dimaksud dengan “dicabutnya izin usaha perseroan

sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi” adalah ketentuan

yang tidak memungkinkan perseroan untuk berusaha dalam bidang lain

setelah izin usahanya dicabut. Misalnya, izin usaha perbankan dan izin

usaha perasuransian.


48

C. Pengaturan Holding Company di Indonesia

1. Pengertian dan Jenis-Jenis Holding Company

Beberapa sarjana memberikan pengertian mengenai holding company ini

diantaranya adalah:

a) Komaruddin

Holding company yaitu suatu badan usaha yang didirikan dengan tujuan

untuk menguasai sebagian besar saham dari badan usaha yang akan

dipengaruhinya.65

b) Ray August

Holding company adalah perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaan

atau beberapa induk perusahaan yang bertugas mengawasi,

mengkordinasikan dan mengendalikan kegiatan usaha anak-anak

perusahaannya.66

c) Munir Fuady

Munir fuady mengistilah holding company dengan istilah perusahaan

holding yaitu suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham

dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih

perusahaan lain tersebut. Biasanya (walaupun tidak selamanya) suatu

perusahaan holding memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam

bidang-bidang bisnis yang sangat berbeda-beda.67

65

Julian Br. Hutasoit, Analisis Yuridis Atas Pembentukan Holding Company BUMN,

Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum USU, Medan, 2017, hlm.30 66

Ibid., 67

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era global,

Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.83


49

d) Raaijmakers

Raaijmakers mengunakan istilah holding company dengan perusahaan

grup bahwa perusahaan grup dikonstruksikan oleh keterkaitan antara induk

dan anak perusahaan yang berbadan hukum mandiri. Induk perusahaan

bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan dan

mengordinasikan anak-anak perusahaan dalam suatu kesatuan manajemen

bagi terciptanya tujuan kolektif perusahaan grup sebagai kesatuan

ekonomi.68

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Suatu

perusahaan dikatakan menjadi perusahaan grup yakni bila telah memegang

kendali atas perusahaan lainnya apabila perusahaan tersebut memiliki lebih dari

setengah dari keseluruhan nilai nominal saham yang dikeluarkan oleh suatu

perusahaan lainnya, atau apabila perusahaan memiliki kewenangan untuk

menentukan komposisi direksi suatu perusahaan. Perusahaan grup merupakan

gabungan atau susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri,

yang terkait satu sama lain begitu erat, sehingga membentuk suatu kesatuan

ekonomi yang tunduk kepada suatu pimpinan sentral dari suatu perusahaan induk

sebagai pimpinan sentral.69

68

Nita Aryani, Tanggung jawab hukum dalam kontruksi perusahaan induk (Holding

company) dan anak perusahaan dalam perusahaan grup,

http://lawandbeuty.blogspot.com/2013/07/tanggung-jawab-hukum-dalam-kontruksi.html , diakses

06 Oktober 2019 Pukul 7.08 WIB. 69

Julian Br. Hutasoit, Analisis Yuridis Atas Pembentukan Holding Company BUMN,

Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum USU, Medan, 2017, hlm.34


50

Dalam pembentukan holding company terdapat beberapa ciri-ciri holding

company diantaranya adalah:70

1) Terdiri dari dua orang atau lebih

2) Adanya melakukan kerjasama.

3) Adanya komunikasi antara satu anggota dengan yang lain.

4) Adanya tujuan yang hendak dicapai.

5) Memiliki induk perusahaan yaitu holding company itu sendiri

6) Memiliki anak perusahaan yaitu badan-badan usaha yang dikuasainya

7) Menyerahkan pengelolahan bisnis yang dimilikinya pada manajemen yang

terpisah

8) Menguasai mayoritas saham dari masing-masing saham di anak

perusahaan holding serta mengendalikan semua jalannya proses usaha

pada setiap badan usaha yang telah dikuasai sahamnya.

9) Setiap anak perusahaan holding memiliki line bisnis yang berbedabeda.

Yang dimana hubungan anatara induk perusahaan dengan anak perusahaan

disebut hubungan affiliasi.

10) Membeli dan menguasai sebagian besar saham dari beberapa badan usaha

lain.

11) Sumber pendapatan utama bagi Holding company (Perusahaan induk)

adalah pendapatan deviden yang diperoleh dari saham-saham yang

dimilikinya.

12) Kekayaan holding company diperoleh dari saham-saham masing-masing

badan usaha yang dikuasainya.

Holding company dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu Investment

Holding Company dan Operating Holding Company, dimana keduanya ditinjau

dari kegiatan usaha perusahaan induk yaitu:71

1) Investment Holding Company72

Pada Investment Holding Company, induk perusahaan hanya melakukan

penyetaraan saham pada anak perusahaan, tanpa melakukan kegiatan pendukung

ataupun kegiatan operasional. Induk perusahaan memperoleh pendapatan hanya

dari deviden yang diberikan oleh anak perusahaan. Dalam Keputusan Ketua

70

Ibid., hlm.35-36 71

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Peraturan Bapepam-LK

Tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha Di Pasar Modal, Peraturan

Bapepam- LK Nomor VIII.C.3. 72

Ibid.,


51

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Tentang Pedoman

Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha Di Pasar Modal memberikan

defenisi mengenai Investment Holding Company yaitu Pasal 1 huruf a butir ke 24:

“Perusahaan induk (Holding Company) atau Perusahaan Investasi

(Investment Company) adalah suatu perusahaan yang sebagian besar

pendapatannya hanya berasal dari pernyetaraan pada

perusahaanperusahaan lain.”

2) Operating Holding Company73

Pada Operating Holding Company, induk perusahaan menjalankan

kegiatan usaha dan mengendalikan anak perusahaan. Kegiatan usaha induk

perusahaan biasanya akan menentukan jenis izin usaha yang harus dipenuhi oleh

induk perusahaan tersebut. Dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan Tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian

Laporan Penilaian Usaha Di Pasar Modal memberikan defenisi mengenai

Operating Holding Company yaitu: Pasal 1 huruf a butir ke 25:

“Perusahaan induk operasional (Operating Holding Company) adalah

suatu perusahaan yang pendapatannya berasal dari pernyataan pada

perusahaan lain dan kegiatan usaha lainnya.”

73

Ibid.,


52

2. Tujuan dan Manfaat Holding Company

Adapun tujuan pendirian holding company pada umumnya untuk membuat

suatu kelompok usaha yang kuat dengan satu induk pemilik saham mayoritas

sehingga kegiatan dari anak perusahaan lebih terkontrol dan terarah. Adapun yang

menjadi tujuan dari pembentukan holding company yang juga merupakan menjadi

keuntungan suatu kelompok usaha, yaitu:74

1. Kemandirian Resiko, oleh karena masing-masing anak perusahaan

merupakan badan hukum berdiri sendiri yang secara sah terpisah satu

sama lain, maka pada prinsipnya setiap kewajiban, resiko, dan klaim dari

pihak ketiga terhadap suatu anak perusahaan tidak dapat dibebankan

kepada anak perusahaan yang lain, walaupun masing-masing anak

perusahaan tersebut masih dalam suatu grup usaha, atau dimiliki oleh

pihak yang sama. Akan tetapi, prinsip kemandirian anak perusahaan ini

dalam beberapa hal dapat diterobos.

2. Hak pengawasan yang lebih besar. Untuk beberapa kasus, perusahaan

holding dapat melakukan kontrol yang lebih besar terhadap anak

perusahaan, sekalipun misalnya memiliki saham di anak perusahaan

kurang dari 50%. Hal ini dapat terjadi karena eksistensi perusahaan

holding dalam anak perusahaan sangat diharapkan oleh anak perusahaan.

Bisa jadi disebabkan karena perusahaan holding dan atau pemiliknya

sudah sangat terkenal, jika pemegang saham lain selain perusahaan

74

Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, hlm.91-94


53

holding tersebut banyak dan terpisah-pisah dan jika perusahaan holding

diberikan hak veto.

3. Pengontrolan yang lebih mudah dan efektif. Perusahaan holding dapat

mengontrol seluruh anak perusahaan dalam suatu grup usaha, sehingga

kaitannya lebih mudah diawasi.

4. Operasional yang lebih efisien, dapat terjadi bahwa atas prakarsa dari

perusahaan holding, masing-masing anak perusahaan dapat saling bekerja

sama, saling membantu satu sama lain. Disamping itu kegiatan masing-

masing anak perusahaan tidak overlapping, sehingga dapat meningkatkan

efisiensi perusahaan.

5. Kemudahan sumber modal, karena masing-masing anak perusahaan lebih

besar dan lebih bonafid dalam suatu kesatuan dibandingkan jika masing-

masing lepas satu sama lain, maka kemungkinan mendapatkan dana oleh

anak perusahaan dari pihak ketiga relatif lebih besar. Disamping itu,

perusahaan holding maupun anak perusahaan lainnya dalam grup yang

bersangkutan dapat memberikan berbagai jaminan hutang terhadap

hutangnya anak perusahaan yang lain dalam grup yang bersangkutan.

6. Keakuratan keputusan yang diambil, Karena keputusan diambil secara

sentral oleh perusahaan holding, maka tingkat akurasi keputusan yang

diambil dapat lebih terjamin dan lebih prospektif. Hal ini disebabkan,

disamping karena staf manajemen perusahaan holding kemungkinan lebih

bermutu dari perusahaan anak, tetapi juga staf manajemen perusahaan

holding mempunyai kesempatan untuk mengetahui persoalan bisnis lebih


54

banyak, karena dapat memperbandingkan dengan anak perusahaan lain

dalam grup yang sama, bahkan mungkin belajar dari pengalaman anak

perusahaan lain tersebut. Walaupun begitu, manfaat seperti ini tidak

dipunyai perusahaan dalam grup konglomerat investasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa holding company yang

fungsinya menjadi perusahaan induk yang mempunyai peranan dalam

perencanaan, pengkoordinasian, pengkonsolidasikan, pengembangan dan juga

pengendalian bertujuan untuk pengoptimalan kinerja perusahaan secara

menyeluruh, termasuk anak perusahaan dan juga afiliasi-afiliasinya.

Adanya perusahaan grup juga memudahkan perusahaan yang bersangkutan

untuk mengatasi berbagai permasalahan menyangkut operasional perusahaan yang

berada pada wilayah yurisdiksi berbeda.75

Selain itu, struktur perusahaan grup

juga berfungsi sebagai wahana yang digunakan untuk melindungi kepentingan

bisnis anggota perusahaan grup dari berbagai hambatan regulasi yang ada.

Sedangkan kerugian dari eksistensi holding company antara lain adalah:76

1. Pajak ganda. Dengan adanya perusahaan holding, maka terjadilah

pembayaran pajak berganda. Hal ini disebabkan karena adanya

kemungkinan pemungutan pajak ketika deviden diberikan kepada

perusahaan holding sebagai pemegang saham. Kecuali perusahaan holding

merupakan perusahaaan modal ventura, yang memegang saham sebagai

penanaman modal pada investee company. Dalam hal ini undang-undang

pajak yang sekarang tidak memberikan pajak ganda.

75

Sulistiowati, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia,

hlm.64 76

Munir Fuady, Op.Cit., hlm. 93-94


55

2. Lebih birokratis. Karena harus diputuskan oleh manajemen perusahaan

holding maka mata rantai pengambilan keputusan akan menjadi lebih

panjang dan lamban. Kecuali pasca perusahaan holding investasi yang

memang tidak ikut terlibat dalam manajemen perusahaan holding.

3. Management one man show. Keberadaan perusahaan holding dapat lebih

memberikan kemungkinan akan adanya management one man show oleh

perusahaan holding. Ini akan berbahaya, terlebih lagi terhadap kelompok

usaha yang horizontal atau model kombinasi, dimana kegiatan bisnisnya

sangat beraneka ragam. Sehingga, masing-masing bidang bisnis tersebut

membutuhkan skill dan pengambilan keputusan sendiri yang berbeda-beda

satu sama lain.

4. Conglomerate game. Terdapat kecenderungan terjadinya conglomerate

game yang dalam hal ini berkonotasi negatif, seperti manipulasi pelaporan

income perusahaan, transfer pricing, atau membesar-besarkan informasi

tertentu.

5. Penutupan usaha. Terdapat kecenderungan yang lebih besar untuk

menutup usaha dari satu atau lebih anak perusahaan jika usaha tersebut

mengalami kerugian usaha.

6. Risiko usaha. Membesarnya risiko kerugian seiring dengan membesarnya

keuntungan perusahaan.


56

3. Pengaturan Holding Company di Indonesia

Sehubungan dengan belum lengkapnya ketentuan hukum tentang holding

company di Indonesia, maka untuk dapat mencari dasar hukumnya dapat

ditemukan dibeberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-undang ini mengartikan mengenai pengertian afiliasi, yaitu pada

Pasal 1 butir 1 dimana salah satu hubungan yang dianggap sebagai afiliasi adalah

hubungan antara dua perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi

atau dewan komisaris yang sama, hubungan antara perusahaan dari pihak, baik

langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, serta hubungan antara

perusahaan dan pemegang saham utama. Afiliasi dalam undang-undang ini dapat

dimaknai sebagai pengertian atau kata lain dari Holding Company.

b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-undang ini melihat hubungan antara holding company dengan

subsidiary sebagai hubungan yang istimewa, yaitu hubungan kepemilikan antara

satu perusahaan dengan perusahaan lain dimana hubungan ini terjadi karena

adanya keterkaitan, pertalian atau ketergantungan satu pihak dengan pihak yang

lain yang tidak terdapat pada hubungan biasa, faktor kepemilikan atau

penyetaraan, adanya hubungan darah atau karena perkawinan merupakan faktor

penyebab utama timbulnya hubungan istimewa. Hubungan istimewa ini diatur

dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak

Penghasilan, yaitu:


57

“Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan

ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada

apabila:

a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak

langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak

lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah

25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau

hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;

b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib

Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun

tidak langsung;

c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam

garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Adapun bunyi Pasal 18 ayat (3c) adalah:

“Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit

company atau special purpose company) yang didirikan atau bertempat

kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (tax haven

country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang

didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha

tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan

saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia

atau bentuk usaha tetap di Indonesia.”

c. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007

Pada UUPT ada beberapa pasal yang membahas mengenai holding

company, walaupun dalam pasal tersebut tidak secara langsung menyebutkan

mengenai induk dan anak perusahaan yakni seperti pada Pasal 7 ayat (1)

menyatakan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta

notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam Pasal 7 ayat 1 telah

memberikan legitimasi kepada perseroan untuk memiliki saham pada perseroan

lain. Dalam Pasal 7 ayat 1 ini juga telah mengizinkan kepada seseorang untuk

mendirikan suatu perseroan. Memori penjelasan Pasal 7 ayat 1 menjabarkan

bahwa yang dimaksud dengan “Orang” adalah orang perorangan, baik warga


58

negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia atau

asing. Memori penjelasan pasal ini memang tidak ditujukan secara khusus sebagai

bentuk pengaturan perusahaan grup.

Namun, perbuatan hukum suatu badan hukum untuk mendirikan perseroan

lain berimplikasi kepada timbulnya keterkaitan antara dua perseroan melalui

kepemilikan saham. Perusahaan memiliki berbagai macam cara untuk

menciptakan keterkaitan di antara anggota perusahaan grup, baik melalui kontrak,

kepemilikan saham, ataupun kendali dalam penempatan direksi. Pasal 84

menyatakan bahwa ayat (2) mengatakan bahwa Hak suara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

1. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;

2. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara

langsung atau tidak langsung; atau

3. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara

langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.

Berdasarkan peraturan-peraturan diatas dapat dilihat bahwa Undang-

Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 sebenarnya mengakui

keberadaan induk dan anak perusahaan hanya saja dalam undang-undang tersebut

tidak ada pengaturan secara khusus dan baku mengenai holding company yakni

bagaimana pembentukannya, bagaimana keterkaitannya dan siapa yang dikatakan

induk dan anak perusahaan tidak jelas diatur dalam Undang-undang Perseroan

Terbatas.


59

BAB III

PEMBENTUKAN HOLDING COMPANY DALAM PERSEROAN

TERBATAS DI INDONESIA

A. Pembentukan Holding Company Di Indonesia

Merujuk praktek yang dijalankan dibanyak negara, terdapat beberapa

pilihan metode atau cara restrukturisasi, seperti pembentukan Holding Company,

penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan (merger dan akuisisi), penjualan

saham kepada publik (IPO)77

, penjualan kepada mitra strategis (Strategic Sale),

penjualan kepada manajemen pengelola (MBO), Kontrak Manajemen, serta

aliansi strategis lainnya.78

Ide awal dari pembentukan holding company sebagai pilihan untuk

restrukturisasi BUMN adalah untuk optimalisasi manajemen. Jika beberapa

BUMN disektor yang sama di‐holding‐kan maka akan ada share support di dalam

holding tersebut, misalkan human capital, distribution, information

communication and technology) dan sebagainya. Selain itu pembentukan holding

company BUMN akan meningkatkan fleksibilitas perusahaan, yang pada

gilirannya anak perusahaan akan bergerak sebagai pure corporate. Bentuknya

dapat berupa: financial (investment) holding company, atau operational holding

company, yang tergantung dari perbedaan karakteristik anak perusahaan.

77 IPO atau Initial Public Offerings adalah penawaran atau penjualan saham suatu

perusahaan untuk pertama kalinya kepada masyarakat atau publik di pasar modal atau bursa. Sri

Remuningsih, Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Initial Return Setelah Initial Public Offerings

(IPO) Pada Perusahaan Publik di Indonesia, Jurnal Universitas Paramadina, Volume 11, Nomor

3, Desember, 2014, hlm.2 78

Toto Pranoto dan Willem A. Makaliwe, Restrukturisasi BUMN Menjadi Holding

Company, Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.2


60

Pembentukan holding company ini berbeda dengan perusahaan induk yang sudah

berdiri dan membentuk anak‐anak perusahaan untuk menunjang aktivitasnya.79

Perusahaan dikatakan menjadi pemegang kendali atas perusahaan lainnya

apabila perusahaan tersebut dimiliki lebih dari setengah dari keseluruhan nilai

nominal saham yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan lainnya, dapat juga

apabila perusahaan memiliki kewenangan untuk menentukan komposisi Direksi

suatau perusahaan lainnya.80

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa holding

company adalah suatu perusahaan yang mengendalikan atau menentukan organ

kepentingan dan memegang lebih dari setengah dari total jumlah saham yang

dikeluarkan oleh perusahaan lain. Oleh karena itu holding company dapat

diartikan sebagai induk perusahaan (Parent Company) atau controlling company

disebabkan perusahaan tersebut memiliki kepentingan terhadap anak-anak

perusahaan.81

Sedangkan definisi anak perusahaan dapat dilihat dalam Keputusan

Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good

Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 huruf e anak

perusahaan diartikan sebagai:82

Anak Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang dikendalikan oleh

BUMN secara langsung atau tidak langsung melalui anak perusahaan

dengan memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) saham dengan hak

79

Ibid., 80

Dea Claudia “Aspek Hukum Holding Company dalam Perusahaan dengan Status

Badan Usaha Milik Negara”. Skripsi, Universitas Indonesia, , Depok, 2012, Sebuah kutipan dari

Company Law (London: Blackstone Press limited, 1989 hlm. 28 81

Munir Fuady, Op.Cit,hlm. 83 82

Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek

Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 huruf e,


61

suara, atau memiliki 50% (lima puluh persen) saham dengan hak suara

atau kurang dari 50% (lima puluh satu persen) saham dengan hak suara

memenuhin ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki lebih dari 50 % (lima puluh persen) hak suara berdasarkan

perjanjian dengan pemegang saham pemilik modal lain.

2. Memiliki hak untuk menentukan kebijakan dibidang keuangan dan

operasional perusahaan berdasarkan Anggaran Dasar atau perjanjian;

3. Mempunyai kemampuan untuk mengangkat atau memberhentikan

mayoritas anggota Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas, dan atau;

4. Mempunyai kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam

rapat Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas perusahaan.

Salah satu contoh perusahaan Holding Company di Indonesia atau yang

dikenal juga dengan perusahaan grup adalah Sinar Mas Group, Salim Group,

Bakrie Group, Lippo Group, dan lain sebagainya.

Ada dua alasan utama pembentukan atau pengembangan perusahaan

grup:83

1. Upaya mengakomodasi peraturan perundangan-perundangan.

Peraturan perundang-undangan, yang berimplikasi kepada terbentuknya

perusahaan grup biasanya melibatkan kepentingan ekonomi pengelolaan kekayaan

negara/daerah dari badan usaha milik negara atau daerah

2. Strategi perusahaan untuk memperoleh manfaat ekonomi konstruksi

perusahaan grup

Alasan kedua yang mendorong pembentukan atau pengembangan

perusahaan grup adalah bagian strategi perusahaan untuk memperoleh manfaat

ekonomi atas pembentukan atau pengembangan perusahaan grup. Pembentukan

atau pengembangan konstruksi perusahaan grup merupakan artikulasi strategi

perusahaan melalui ekspansi usaha bagi tercapainya penguasaan ekonomi dalam

83

Sulistiowati, Op.Cit, hlm.67-69


62

skala yang lebih besar atau menjamin ketersediaan penyediaan bahan yang lebih

kontinu.

Ada tiga proses dalam pembentukan perusahaan holding di Indonesia

yaitu: 84

1. Prosedur residu, yaitu perusahaan akan dipecah-pecah sesuai dengan

masing-masing sektor usaha. Perusahaan yang dipecah-pecah tersebut telah

menjadi perusahaan yang mandiri sementara sisanya (residu) dari

perusahaan asal dikonversi menjadi perusahaan holding yang juga

memegang saham pada perusahaan pecahan tersebut dan perusahaan-

perusahaan lainnya jika ada.

2. Prosedur penuh, yang biasanya dilakukan jika sebelumnya tidak terlalu

banyak terjadi pemecahan atau pemandirian perusahaan, tetapi masing-

masing perusahaan dengan kepemilikan yang sama atau bersama hubungan

saling terpencar-pencar, tanpa terkonsentrasi dalam suatu perusahaan induk.

Dalam hal ini, yang menjadi perusahaan induk bukan sisa dari perusahaan

asal seperti pada prosedur residu, tetapi perusahaan penuh dan mandiri.

3. Prosedur terpogram, yang dilakukan jika sejak semula pemilik telah

menyadari pentingnya perusahaan holding sehingga sejak awal sudah

terpikir untuk membentuk suatu perusahaan holding. Karena itu perusahaan

yang pertama kali didirikan dalam grupnya adalah perusahaan

holding/induk. Kemudian untuk setiap bisnis yang dilakukan, akan dibentuk

atau mengakuisisi perusahaan lain, dimana perusahaan induk sebagai

84

Neni Sri Imaniyati, Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi,

Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, hlm. 195


63

pemegang saham biasanya bersama-sama dengan pihak lain sebagai partner

bisnis. Demikianlah, maka jumlah perusahaan-perusahaan baru sebagai anak

perusahaan dapat terus berkembang jumlahnya seirama dengan

perkembangan bisnis dari grup usaha yang bersangkutan.

B. Pembentukan Holding Company Berdasarkan Undang-Undang Perseroan

Terbatas Nomor 40 Tahun 2007

Holding Company di Indonesia pada dasarnya terbentuk akibat adanya

kepemilikan saham perseroan atas perseroan lainnya yang menyebabkan

holding company memiliki hak untuk menerima dividen atau pembagian

keuntungan sejumlah beserta saham yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan

apa yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UUPT yaitu:

“Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyelisihan untuk cadangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada

pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.”

Ketentuan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas yang memberikan legitimasi bagi pendirian/pembentukan perusahaan

grup, terdapat pada pasal-pasal berikut.

1. Pendirian suatu perseroan oleh perseroan lain.

Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua)

orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Terdapat dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) yang dimaksud dengan “orang”

adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia maupun asing, atau


64

badan hukum Indonesia atau asing. Memori penjelasan pasal ini memberi

legitimasi bagi suatu badan hukum perseroan untuk mendirikan perseroan lain.

Pendirian suatu perseroan oleh perseroan menimbulkan keterkaitan antara induk

dan anak perusahaan yang selanjutnya membentuk suatu perusahaan grup.85

2. Pembentukan perusahaan grup melalui pengambilalihan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-undang No. 40 Tahun

2007, perusahaan grup dapat dibentuk melalui pengambilalihan kepemilikan

saham anak perusahaan oleh induk perusahaan dengan implikasi yuridis berupa

beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Pengendalian suatu perseroan

oleh perseroan lain melalui pengambilalihan saham merupakan bentuk

intercorporate control yang menjadi suatu konstitutif dari pembentukan

perusahaan grup.86

Pengambilalihan atau yang biasa disebut dengan akuisisi menurut pasal

125 ayat 3 UUPT 40 Tahun 2007 akan mengakibatkan secara hukum adanya

peralihan pengendalian oleh pihak yang mengambil alih perseroan, atau pihak

yang mengakuisisi, dan perseroan yang di ambil alih sahamnya tidak menjadi

bubar dan tetap eksis seperti sediakala.87

3. Pembentukan perusahaan grup melalui pemisahan.

Diatur pada pasal 1 Angka (12) UUPT, Pasal tersebut tidak secara eksplisit

menyatakan bahwa pemisahan perseroan berimplikasi kepada pembentukan

perusahaan grup ataupun timbulnya pengendalian satu perseroan terhadap

85

Sulistiowati, Aspek Hukum dan Realita Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia., hlm.

111. 86

Ibid.,. hal. 111 87

Munir Fuady, Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan Lbo, Bandung: Citra Aditya

Bakti, 2001, hlm. 5.


65

perseroan lain, tetapi materi pasal ini memberikan legitimasi bagi pembentukan

perusahaan grup yang dihasilkan dari pemisahan satu perseroan menjadi dua atau

lebih perseroan. Syarat terbentuknya perusahaan grup dari pemisahan adalah satu

perseroan bertindak sebagai induk perusahaan yang mengendalikan satu atau lebih

perseroan lain dari pemisahan yuridis.88

UUPT mengenal dua jenis pemisahan yaitu:89

a) Pemisahan murni, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2)

mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan terbatas beralih karena

hukum kepada dua perseroan atau lebih yang menerima peralihan dan

perseroan yang melakukan pemisahan berakhir karena hukum.

b) Pemisahan tidak murni, yang dimaksud dengan pemisahan tidak murni

jika dilihat dalam Pasal 135 ayat (1) huruf b dan ayat (3) yaitu pemisahan

tidak murni mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih

karena hukum kepada satu perseroan lain atau lebih yang menerima

peralihan, dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada.

R. Murjiyanto menjelaskan bahwa perusahaan holding atau induk adalah

suatu perusahaan yang sudah besar dan berkembang, kemudian membentuk

beberapa perusahaan sebagai anak perusahaan, maka perusahaan besar itulah yang

menjadi perusahaan induk.90

88

Sulistiowati, Op.Cit., hlm. 112 89

M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Op.Cit., hlm. 521 90

R. Murjiyanto, Pengantar Hukum Dagang: Aspek-aspek Hukum Perusahaan dan

Larangan Praktek Monopoli, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm.66.


66

C. Hubungan Hukum Antara Holding Company Dengan Anak

Perusahaan

Sebagaimana diketahui bahwa dalam holding company terdapat induk

perusahaan dan anak perusahaan, hubungan hukum yang timbul antara induk

perusahaan dengan anak perusahaan merupakan hubungan antara pemegang

saham.91

Keberadaan perusahaan grup merupakan representasi keterkaitan antara

kesatuan ekonomi serta jumlah jamak secara yuridis. Pengendalian induk terhadap

anak perusahaan mengacu kepada aktualisasi kewenangan induk perusahaan

melalui kebijakan atau intruksi untuk mengarahkan kegiatan usaha anak

perusahaan dalam mendukung kepentingan ekonomi perusahaan grup sebagai

kesatuan ekonomi.92

Keterkaitan antara induk perusahaan terhadap anak perusahaan dalam

konstruksi holding company disebabkan oleh adanya hal-hal berikut, antara lain:93

1) Kepemilikan induk perusahaan atas saham anak perusahaan. Kepemilikan

induk atas saham anak perusahaan dalam jumlah signifikan memberikan

kewenangan kepada induk perusahaan untuk bertindak sebagai pemimpin

sentral yang mengendalikan anak-anak perusahaan sebagai kesatuan

manajemen. Salah satu fungsi kepemilikan saham induk perusahaan pada

anak perusahaan adalah zeggenschapsfunctie. Zeggenschapsfunctie

kepemilikan saham pada anak perusahaan memberikan hak suara kepada

induk perusahaan untuk mengendalikan anak perusahaan melalui berbagai

91

Sulistiowati, Op.Cit., hlm.96 92

Emmy Panggaribuan, Perusahaan Kelompok, Yogyakarta: Seri Hukum Dagang,

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1994, hlm.2 93

Sulistiowati, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia,

Op.Cit., hlm.96-97


67

mekanisme pengendalian yang ada. Seperti RUPS untuk mendukung

beleggings function dari konstruksi perusahaan kelompok sebagai

kesatuan ekonomi.

2) Rapat Umum Pemegang Saham

Induk perusahaan tentu memiliki kewenangan untuk mengendalikan anak

peusahaan melalui mekanisme RUPS anak perusahaan. Dalam RUPS anak

perusahaan, induk perusahaan dapat menetapkan hal-hal stratejik yang dapat

mendukung pencapaian tujuan perusahaan kelompok sebagai kesatuan ekonomi,

antara lain melalui penetapan sasaran jangka panjang perusahaan dalam bentuk

business plan selama lima tahun yang dikenal dengan rencana stratejik. Dalam

rencana stratejik ini, direksi induk perusahaan menetapkan kebijakan dasar

perusahaan yang terdiri dari visi, misi, budaya serta sasaran strategi perusahaa.

Kebijakan dasar induk perusahaan ini diikuti oleh semua anak perusahaan dalam

menyusun perencanaan jangka masing-masing.

3) Penempatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan.

Melalui kepemilikan hak atas saham anak perusahaan, induk perusahaan

memiliki kewenangan untuk menempatkan anggota direksi dan/atau dewan

komisaris induk perusahaan untuk merangkap menjadi direksi dan/atau dewan

komisaris induk perusahaan untuk merangkap menjadi direksi atau dewan

komisaris anak perusahaan. Penempatan orang-orang induk perusahaan pada

anak-anak perusahaan merupakan bentuk pengendalian secara tidak langsung

terhadap kegiatan operasional anak perusahaan. Dengan fungsi pengendalian


68

tersebut, induk perusahaan dapat memgetahui perkembangan kegiatan usaha

masing-masing anak perusahaan.

4) Keterkaitan melalui Perjanjian Hak Bersama

Hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan juga dapat

terjadi karena adanya perjanjian hak bersuara yang dilakukan antara pemegang

direksi dan dewan komisaris ditentukan oleh salah satu pemegang saham pendiri.

Perjanjian semacam ini terjadi karena perusahaan kelompok yang merupakan

badan usaha milik negara yang sering disebut dengan saham merah putih dan

biasanya disebut dengan saham seri A.

5) Keterkaitan melalui Kontrak

Suatu perseroan dapat membuat suatu perjanjian pengelolaan perusahaan

dengan menyerahkan kendali atas manajemen kepada perseroan.

Anak perusahaan juga pada umumnya juga berbentuk Perseroan Terbatas,

yang tentu mempunyai kedudukan yang mandiri. Sebagai badan hukum, maka

anak perusahaan merupakan penyandang hak dan kewajiban sendiri dan juga

mempunyai kekayaan sendiri, yang terpisah secara yuridis dengan harta

pemegang sahamnya.94

Terhadap induk dan anak perusahaan yang berbadan hukum mandiri,

berlaku prinsip hukum yang menjadi pondasi dasar perseroan terbatas yang

meliputi pengesahan badan hukum, status badan hukum perseroan sebagai subjek

hukum mandiri atau separate legal entity dan limited liability. Kemandirian

yuridis anak perusahaan tidaklah menghalangi kewenangan induk perusahaan

94

Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, hlm. 133


69

untuk mengendalikan anak perusahaan. Sebaliknya, pengendalian induk

perusahaan tidak menghapuskan kemandirian yuridis status badan hukum anak

perusahaan. Berdasarkan prinsip kemandirian badan hukum tersebut, maka pada

prinsipnya secara hukum, maka perusahaan holding dalam kedudukannya sebagai

induk perusahaan tidak punya kewenangan hukum untuk mencapuri manajemen

dan policy anak perusahaan.95

Prinsip hukum limited liability merupakan prinsip hukum mengenai

alokasi resiko dan biaya perseroan yang didisain dan diciptakan pada kasus

perseroan tunggal, dan tidak ada pemisahan grup, dimana penerapan prinsip

hukum limited liability merupakan respons terhadap aspek ekonomi perseroan

tunggal yang tidak diarahkan kepada perusahaan grup. Limited liability menjadi

semacam garis pemisahan antara badan hukum dan pemegang saham.

Pertimbangan terhadap perlindungan kepada pemegang saham perseorangan dari

tanggung jawab, biaya, dan risiko diluar investasinya, berimplikasi kepada

penerapan prinsip limited liability, berupa larangan kepada suatu perseroan untuk

memiliki saham perusahaan lain.

Prinsip limited liability atau prinsip keterbatasan tanggung jawab kepada

induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan sesuai mengacu pada

ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas dimana dinyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak

bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya,

95 Sulistiowati , Op.Cit, hlm. 98


70

namun Induk perusahaan akan bertanggungjawab terhadap permasalahan hukum

anak perusahaan dalam hal-hal:96

1) Induk perusahan turut menandatangani perjanjian yang dilakukan anak

perusahaan dengan pihak ketiga anak perusahaan

2) Induk Perusahaan bertindak sebagai corporate guarantee atas perjanjian

anak perusahaan dengan kreditor

3) Induk perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum yang

mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga dari anak perusahaan.

Pada prinsipnya induk perusahaan dapat dikenakan tanggung jawab hukum

sebagai akibat dominasi induk perusahaan terhadap pengurusan anak perusahaan

yang menjalankan instruksi induk perusahaan, namun hukum perseroan masih

mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum induk dan anak

perusahaan sebagai subjek hukum mandiri. Hukum perseroan memberikan

perlindungan kepada induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan

dengan berlakunya prinsip limited liability atas ketidakmampuan anak perusahaan

menyelesaikan seluruh tanggung jawab hukum pada pihak ketiga.97

Keterkaitan induk perusahaan dan anak perusahaan dalam konstruksi

perusahaan grup menyebabkan induk perusahaan memiliki peran ganda sebagai

pemegang saham anak perusahaan sekaligus pimpinan sentral perusahaan grup.

Kedudukan induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan

menyebabkan induk perusahaan tidak hanya bertanggungjawab sebesar nilai

96

http://lawandbeauty.blogspot.co.id/2013/07/tanggung-jawab-hukum-dalam-

kontruksi.htmldiakses pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul 21.45 WIB 97

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/67472/Chapter%20III-

V.pdf?sequence=2&isAllowed=y, diakses pada tanggal 12 Oktober 2019 Pukul 22.04 WIB


http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/67472/Chapter%20III-V.pdf?sequence=2&isAllowed=y


71

saham mengingat peran ganda perusahaan induk. Tanggung jawab ini diarahkan

kepada perluasan tanggung jawab hukum induk perusahaan sebagai pemegang

saham sekaligus sebagai pimpinan sentral perusahaan grup dengan menerapkan

prinsip Piercing the corporate veil dan prinsip keseimbangan yang berkeadilan

antara hak dan kewajiban induk perusahaan sehingga induk perusahaan memiliki

kewajiban untuk bertanggungjawab atas segala akibat hukum yang muncul dari

hubungan tersebut.98

Berdasarkan prinsip kemandirian perusahaan anak sebagai badan hukum,

maka Holding Company tidak mempunyai kewenangan hukum untuk mencampuri

manajemen dan kebijakan perusahaan anak. Adapun keterlibatan holding

company terhadap bisnis perusahaan anaknya hanya dimungkinkan dalam hal-hal

sebagai berikut:99

a) Melalui direktur dan komisaris yang diangkat oleh holding company

sebagai pemegang saham, sejauh tidak bertentangan dengan anggaran

dasar holding company.

b) Melalui hubungan yang kontraktual, juga sejauh tidak bertentangan

dengan anggaran dasar perusahaan.

Adapun sebagai pemegang saham holding company juga mendapatkan

hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UUPT yaitu:

“Saham memberikan hak kepada pemiliknya usaha :

a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;

b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;

98

Ibid., 99

Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, hlm.133


72

c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.”

Dapat disimpulkan bahwa sebagai pemegang saham mayoritas atas sebuah

perusahaan maka holding company memiliki kekuatan mayoritas suara dalam

RUPS. Pada dasarnya perseroan dalam bentuk holding company dilihat sebagai

entitas hukum yang terpisah sehingga kewajiban dari perusahaan induk dapat juga

dilihar sebagai kewajiban pemegang saham pada umumnya yaitu memberikan

modal kepada perseroan yang bersifat grup (group of company), dimana

perusahaan anak (subsidiary):100

a) Dimodali oleh holding, sehingga subsidiary tersebut benar-benar

dibawah permodalan holding atau under capitalize, dan

b) Dalam keadaan under capitalize tersebut, subsidiary berada dalam

keadaan tidak independen eksistensi ekonomi dan perusahaannya.

c) Subsidiary itu semata-mata berperan dan berfungsi sebagai wakil

melakukan bisnis holding.

Maka perseroan holding atau perusahaan induk bertanggungjawab

terhadap hutang perseroan anak (subsidiary). Dengan demikian dapat dilihat

tanggung jawab hukum perusahaan induk terhadap anak perusahaan jika dilihat

dari ciri atau unsur dari suatu holding company, dapat dikaitkan bahwa masalah

hukum mengenai perusahaan grup atau concern bersumber pada yang dua yaitu

masalah kesatuan ekonomi dan kebinekaan yuridis yang ada.101

Jika dilihat dari segi kesatuan ekonomi, maka perusahaan yang akan di

holding bukan merupakan suatu permasalahan yang mewarnai hubungan anak dan

100

M.Yahya Harahap, Op.Cit., hlm.82 101

Jhon Sipayung, Op.Cit., hlm. 6


73

induk perusahaannya karena memang dapat dikatakan anak perusahaan tersebut

yang sudah di holding merupakan perpanjangan tangan dari induk perusahaan.102

D. Penggunaan Teori Piercing The Corporate Veil Terhadap Holding

Company Dalam Kaitannya Dengan Anak Perusahaan di Indonesia

Hubungan hukum yang terjadi di antara perusahaan induk dan perusahaan

anaknya pada dasarnya merupakan hubungan antara pemegang saham

(perusahaan induk) dengan perusahaan anak. Hubungan hukum tersebut diatur

secara tegas di dalam Anggaran Dasar perusahaan anak dengan memperhatikan

ketentuan yang berlaku. Hubungan antara perusahaan induk dengan perusahaan

anak tersebut pada dasarnya juga termasukhubungan kerja, yakni hubungan antara

pengusaha/orang perorangan yang mempunyai badan usaha dan pekerja yang

didasarkan pada perjanjian kerja.103

Hubungan kerja pada dasarnya merupakan perikatan yang terjadi antara

pemberi kerja dan penerima kerja berdasarkan suatu perjanjian. Hubungan kerja

dalam hal ini dapat berupa menjalankan perusahaan atau menjalankan pekerjaan.

Selain hubungan kerja, hubungan antara perusahaan induk dengan perusahaan

anak juga dapat dikategorikan sebagai hubungan lain dalam lingkup kerja badan

usaha. Pada dasarnya, orang-orang berdasarkan hubungan lain merupakan orang-

orang yang memiliki hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi, di

102

Ibid., 103

Alvi Syahrin, Ketentuan Pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH,

Jakarta: PT Sofmedia, 2011, hlm. 80-81


74

mana mereka merupakan orang yang mewakili korporasi untuk melakukan

perbuatan hukum untuk dan atas nama korporasi berdasarkan:104

1) Pemberian kuasa;

2) Berdasarkan perjanjian dengan pemberian kuasa (pemberian kuasa

bukan diberikan dengan surat kuasa tersendiri, tetapi dicantumkan

dalam perjanjian itu sehingga merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari perjanjian tersebut);

3) Berdasarkan pendelegasian wewenang.

Doktrin piercing the corporate veil pada dasarnya merupakan suatu

doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung

jawab ke pundak orang atau perusahaan lain, atas perbuatan hukum yang

dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat kepada

fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku

tersebut. 105

Dalam hal seperti ini pengadilan akan mengabaikan status badan hukum

dari perusahaan tersebut dan membebankan tanggung jawab kepada pihak

“organizers” dan “managers” dari perseroan tersebut dengan mengabaikan prinsip

tanggung jawab terbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya

dinikmati oleh mereka. Dalam melakukan hal tersebut, biasanya dikatakan bahwa

pengadilan telah mengoyak /menyingkapi tirai/kerudung perusahaan (to pierce the

104

Ibid., hlm.153 105

Munir Fuady, Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya

Dalam Hukum Indonesia, Op.Cit.,,hlm.8


75

corporate veil). Doktrin ini biasanya muncul dan diterapkan apabila ada kerugian

atau tuntutan hukum dari pihak ketiga terhadap perseroan tersebut.106

Pasal 3 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa pemegang saham perseroan

tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama

perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham

yang dimiliki. Namun, dalam Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak

terpenuhi.

2. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak

langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk

kepentingan pribadi.

3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan

hukum yang dilakukan oleh Perseroan.

4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak

langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan,

yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk

melunasi utang perseroan.

Antara perseroan dan pemegang saham ada satu tabir pemisahan sesuai

apa yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT. Menurut Ridwan Khairandy,

ada tiga tujuan adanya tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham, yaitu:107

106

Ibid., 107

Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan

dan Yurisprudensi, Yogyakarta: Penerbit Kreasi Total Media, 2008, hlm. 262


76

1. Tanggung jawab terbatas bertujuan untuk melindungi pemegang saham

dari kerugian yang lebih besar di luar apa yang telah mereka

investasikan.

2. Pemegang saham mampu mengalihkan risiki kegagalan bisnis yang

potensial kepada kreditor perusahaan.

3. Untuk mendorong investasi dan memfasilitasi akumulasi modal

perusahaan.

Kemudian, ada dua keuntungan terhadap prinsip pertanggung jawaban

terbatas, yaitu tanggung jawab terbatas dapat mendorong terciptanya efesiensi

ekonomi dan tanggung jawab terbatas memberikan akses bagi setiap orang untuk

meminimalisasi risiko dalam kegiatan usahanya, sehingga orang tersebut dapat

menghasilkan keuntungan yang diharapkan.108

Dilihat dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT dan doctrine of separate

legal personality of a company, yaitu antara perseroan dan pemegang saham ada

satu tabir pemisahan dapat dipahami bahwa tanggung jawab terbatas tersebut

merupakan penentuan pembatasan tanggung jawab pribadi pemegang saham atas

kewajiban perusahaan. Artinya, pada saat perseroan tidak mampu untuk

memenuhi kewajibannya, maka pemegang saham hanya bertanggung jawab

sebesar jumlah modal yang disertakannya dalam perseroan.109

Doktrin piercing the corporate veil dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3

ayat (2) UUPT. Doktrin piercing the corporate veil ini pada dasarnya bertujuan

untuk menghindari terjadinya ketidakadilan terutama bagi pihak luar perseroan

108

Ibid., hlm.263 109

Bismar Nasution, Bahan Kuliah Hukum Perusahaan (Bahan Ajar), Program Studi

Ilmu Hukum Fakultas Hukum USU, Medan, hlm.2


77

dari tindakan sewenang-wenang atau tindakan tidak layak yang dilakukan atas

nama perseroan, baik yang terbit dari suatu transaksi dengan pihak ketiga maupun

yang timbul dari perbuatan menyesatkan atau perbuatan melawan hukum.110

Dengan demikian, di satu sisi UUPT mengakomodasi doctrine of separate

legal personality of a company dan disisi lain UUPT tersebut juga

mengakomodasi doktrin piercing the corporate veil. Artinya, dalam hal-hal

tertentu tanggung jawab pemegang saham itu tidak berlaku, sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT.

Penerapan prinsip piercing the corporate veil dapat dilakukan dalam

kasus-kasus seperti penipuan, modal yang tidak mencukupi, kegagalan untuk

memenuhi formalitas pendirian perusahaan, dan menyalahgunakan kewenangan

dalam perusahaan sebagai akibat adanya dominasi satu atau lebih pemegang

saham. Prinsip piercing the corporate veil juga dapat dikenakan untuk kasus

penghindaran kewajiban hukum, melanggar fiduciary duty dan agency, deviden

yang tidak dibayarkan atau pembayaran deviden yang berlebihan kepada

pemegang saham, dan pemegang saham mayoritas menggunakan jaminan

perorangan atas diri mereka pribadi untuk menanggung kewajiban perusahaan.111

Prinsip piercing the corporate veil juga dapat diterapkan dalam hal

terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh

anak perusahaan. Perusahaan induk dapat dikenakan pertanggungjawaban atas

tindakan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh

perusahaan anaknya dengan menerapkan doktrin piercing the corporate veil.

110 Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Bandung:

Penerbit PT. Alumni, 2004 ,hlm. 154 111

Bismar Nasution, Op.Cit., hlm.3


78

Apabila kemudian dapat dibuktikan keterkaitannya bahwa perusahaan induk

memegang kontrol pengendalian pada tindakan operasional perusahaan anak dan

terbukti bahwa kontrol pengendalian tersebut digunakan oleh perusahaan induk

untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam lingkup penerapan

doktrin piercing the corporate veil, seperti memanfaatkan perusahaan anak

dengan itikad buruk untuk kepentingan pribadi perusahaan induk atau perusahaan

induk turut melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

perusahaan anak, serta secara melawan hukum menggunakan kekayaan

perusahaan anak, yang mengakibatkan kekayaan perusahaan anak menjadi tidak

cukup untuk melunasi utang perusahaan anak, maka perusahaan induk dapat

dikenakan pertanggungjawaban atas tindakan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan anak.112

Perusahaan anak yakni ada atau tidaknya fakta pengendalian oleh

perusahaan induk. Fakta pengendalian tersebut menjadi penting dikarenakan fakta

tersebut berkaitan dengan pembebanan tanggung jawab hukum perusahaan induk

terhadap implikasi perbuatan hukum perusahaan anak yang kehilangan

kemandirian yuridis karena menjalankan instruksi/kebijakan perusahaan induk

kepada pihak ketiga dari perusahaan anak (pemegang saham minoritas, kreditor,

ataupun karyawan). Dengan demikian, adanya fakta bahwa perusahaan induk

mengendalikan perusahaan anak dapat dijadikan dasar bagi pemberlakuan doktrin

112

Miranda Chairunnisa, Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Terhadap

Perusahaan Anak Dalam Hal Terjadinya Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup,

Usu Law Journal, Volume II, Nomor 2, November, 2013, hlm.32


79

piercing the corporate veil agar perusahaan induk dapat bertanggung jawab

terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan anak.113

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemegang saham

bertanggung jawab terbatas saham yang disetornya sesuai dengan doctrine of

separate legal personality of a company. Namun, pemegang saham berdasarkan

doktrin piercing the corporate veil dapat dipertanggung jawabkan sampai kepada

harta pribadi. Begitu pula, perusahaan induk dapat dipertanggungjawabkan

bersama-sama dengan anak perusahaan.

Adapun keadaan Holding Company harus bertanggung Jawab terhadap

Tindakan Hukum Anak Perusahannya yakni dalam hal :

1. Holding harus bertanggung jawab terhadap tindakan anak hukum

perusahannya dalam Kontraktual yang bersifat pelengkap.

2. Dalam hal Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

pelengkap secara sukarela.

3. Permodalan Rendah (Undercapitalization),

4. Dalam hal atas dasar penyalahgunaan aturan.

Bentuk Tanggung Jawab Holding Company Terhadap tindakan hukum

Anak Perusahaan setelah diterapkan Piercing The corporate veil adalah Ganti

rugi. Ganti rugi yang dibebankan kepada holding company setelah diterapkannya

Piercing the corporate viel terhadap tindakan hukum anak perusahaan ditentukan

dari segi prinsip tanggung jawab hukum, dimana berdasarkan tanggung jawab

berdasarkan kesalahan, atau berdasarkan tanggung jawab mutlak. Ganti rugi yang

113

Sulistiowati, Op.Cit., hlm.119


80

dilakukan Holding terhadap tindakan hukum anak perusahaan dapat terpenuhi

setelah melalui prinsip tanggung jawab di atas, maka dapat disimpulkan

bahwasanya, ganti ruginya merupakan ganti rugi penghukuman. Ganti rugi

penghukuman merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari

jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut

dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku dalam hal ini adalah holding yang

melakukan realitas bisnis terhadap tindakan anak hukum perusahaan.114

114

Muhammad Syafi‟i, Piercing The Corporate Veil Terhdap Holding Company

Dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan, Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hlm.10


81

BAB IV


NUSANTARA III MEDAN

A. Sejarah Pendirian PT. Perkebunan Nusantara III Medan

Adapun Sejarah Perseroan (PT. Perkebunan Nusantara III Medan) diawali

dengan proses pengambilalihan perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda

oleh Pemerintah RI yang dikenal sebagai proses nasionalisasi perusahaan

perkebunan asing menjadi Perseroan Perkebunan Negara (PPN). Kemudian pada

tahun 1968 Perseroan Perkebunan Negara (PPN) direstrukturisasi menjadi

beberapa kesatuan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP), tahun 1974

Bentuk badan hukumnya diubah menjadi PT Perkebunan (Persero). Guna

meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan usaha perusahaan BUMN.

Pemerintah merestrukturisasi BUMN subsektor perkebunan dengan melakukan

penggabungan usaha berdasarkan wilayah eksploitasi dan perampingan struktur

organisasi. Diawali dengan langkah penggabungan manajemen, maka tahun 1994,

3 (tiga) BUMN Perkebunan yang terdiri dari PT Perkebunan III (Persero), PT

Perkebunan IV (Persero) dan PT Perkebunan V (Persero) pengelolaannya ke

dalam satu manajemen.115

Pada tahun 1996, melalui Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1996 tanggal

14 Pebruari 1996, ketiga perseroan tersebut digabung dan diberi nama PT

Perkebunan Nusantara III (Persero) yang berkedudukan di Medan, Sumatera

Utara. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) didirikan dengan Akte Notaris

115

http://www.ptpn3.co.id/sejarah.php?h=tentang-kami, diakses pada tanggal 11

Oktober 2019 Pukul 20.18 WIB


http://www.ptpn3.co.id/sejarah.php?h=tentang-kami

82

Harun Kamil, SH, No . 36 tanggal 11 Maret 1996 dan telah disahkan Menteri

Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-

8331.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 yang dimuat di dalam Berita

Negara Republik Indonesia No. 81 Tahun 1996 Tambahan Berita Negara No.

8674 Tahun 1996.116

Dapat dilihat sebenarnya awal mula penggabungan PT.Perkebunan

Nusantara ini telah terlihat sejak tahun 1996. Kemudian pada tahun 2014 setelah

keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 yang berlaku sejak

tanggal 17 September 2014, tentang penambahan Penyertaan Modal Negara

Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.

Perkebunan Nusantara III maka PT. Perkebunan Nusantara III menjadi induk

(holding) bagi PT. Perkebunan Nusantara I, II, sampai dengan XIV.117

Peluncuran holding company BUMN Perkebunan pertama kali dilakukan

di surabaya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan,

meresmikan pembentukkan holding BUMN Perkebunan dan BUMN Kehutanan,

pada Kamis tanggal dua Oktober tahun 2014. Peresmian ini dilakukan di halaman

kantor PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI di Jalan Merak, Surabaya usai

Rapim BUMN.

Keputusan holding BUMN Perkebunan sesuai dengan surat Menteri

Keuangan (KMK), yakni KMK RI No 468/KMK.06/2014 tentang Penetapan Nilai

Tambah Penyertaan Modal Negara ke dalam modal PTPN III, tanggal 1 Oktober.

116

Ibid., 117

Ibid.,


83

Tahap awal, holding BUMN kebun tetap memakai nama PT Perkebunan

Nusantara III (Persero). Begitu juga nama Perum Perhutani akan menjadi induk

dari beberapa PT Inhutani. PTPN III akan membawahi tiga belas PTPN pasca

diluncurkan sebagai holding company. Perubahan nama layaknya Semen

Indonesia dan Pupuk Indonesia akan dilakukan menyusul pasca peresmian.

Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan No.468/KMK.06/2014

Tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara kedalam Modal

PTPN III Pada 1 Oktober 2014, modal awal yang disetor pemerintah untuk

PT.Perkebunan Nusantara III sebagai holding sebesar Rp. 10 Triliun.

Adapun berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana ternyata dalam akta

notaris nomor 3 pada tanggal 03 Februari 2016 adanya perubahan mengenai

tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang semulanya berbunyi :118

“Maksud dan tujuan perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang agro

bisnis dan agro industri, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya

perseroan untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi

dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan

guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip

perseroan terbatas”

Tujuan dan kegiatan usaha PT. Perkebunan Nusantara III Medan tersebut berubah

menjadi:

“Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha baik secara

langsung maupun tidak langsung melalui perseroan maupun anak

perusahaan di bidang agro bisnis dan agro industri, serta optimalisasi

pemanfaataan sumber daya perseroan untuk menghasilkan barang dan atau

jasa yang berumutu tinggi dan berdaya saing kuat agar mendapatkan atau

mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan

menerapkan prinsip-prinsip perseoan terbatas.”

118

Berdasarkan Akta Nomor 03 Tentang Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha

Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.

PERKEBUNAN NUSANTARA III, yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Fawzi.


84

Adapun dengan diubahnya tujuan dan kegiatan usaha pada PT.PN III

maka menandakan bahwa telah terbentuknya holding pada PT. Perkebunan

Nusantara III Medan.

B. Tujuan dan Kegiatan Usaha pada PT. Perkebunan Nusantara III

Berdasarkan Anggaran Dasar yang terdapat pada Akta Notaris Nomor 3,

tanggal Tiga Februari 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan,

yang menjadi maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT. PN III terdapat dalam

Pasal 3, yaitu :

(1) Maksud dan tujuan perseroan ini adalah melakukan usaha baik secara

langsung maupun tidak langsung melalui Perseroan maupun anak

perusahaan di bidang agro bisnis dan agro industri, serta optimalisasi

pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan atau

jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat agar

mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan

dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat

melaksanakan usaha utama sebagai berikut:

a) Pengusahaan budidaya tanaman meliputi pembukaan dan pengolahan

lahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan, serta pemungutan

hasil tanaman dan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang

berhubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut.

b) Produksi meliputi penerimaan dan pengolahan hasil tanaman sendiri

maupun dari pihak lain menjadi barang setengah jadi dan/atau barang

jadi serta produk turunannya.

c) Perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai

macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan lainnya

yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, baik hasil

produksi sendiri maupun hasil produksi pihak lain.

d) Pengembangan usaha bidang Perkebunan, Agro Wisata, Agro Bisnis,

Agro Industri dan Agro Forestry.

(3) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2,

Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk :

a) Trading House, Real Estate, pergudangan, pariwisata, resort, olah raga

dan rekreasi, rest area, rumah sakit, jasa pelayanan kesehatan lainnya,

pendidikan, penelitian, prasarana telekomunikasi dan sumber daya


85

energi (termasuk namun tidak terbatas (biofuel, green diesel ethanol),

jasa penyewaan dan pengusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki

perusahaan, jalan bebas hambatan (tol), pusat perbelanjaan/mall,

perpupukan (industri dan perdagangan) jasa konsultasi bidang agro

bisnis dan agro industri dan atau pengolahan hasil perkebunan,

penyediaan air, pengelolaan limbah, penyediaan tenagan listrik dan

pembangkit tenaga listrik termasuk namun tidak terbatas pada yang

bersumber dari ethanol, biomasa dan biogas, jasa pembangunan kebun,

pertanian, perternakan, perkayuan, perkantoran, perikanan,

transportasi, kebandarudaraan, pertambangan, pelabuhan, alat mesin

pertanian, pakan ternak, penggemukan sapi, pembiakan sapi,

ketahanan pangan, karung goni, karung plastik, alkohol spiritus,

particle board, ragi, asam asetat, bumbu masak, kosmetik, bahan

bangunan, industri bio ethanol, jasa laboratorium, penyediaan air,

pengelolaab limbah, pelatihan, particle board, oleochemical, jasa

perbengkelan, rekayasa, pengadaan, dan konstruksi, industri

pengecoran logam, manufaktur, dan perkeretapian.

b) Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Meliputi:

1. Perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah serta penggunaaan

tanah untuk keperluan pengelolaan kawasan ekonomi khusus dan

melakukan penataan serta pembagian lebih lanjut dalam satuan-

satuan lingkungan tertentu dan melakukan pengembangan jasa-jasa

prasarana dan fasilitas fasilitas kawasan ekonomi khusus lainnya.

2. Penyerahaan dan penyewaan bagian-bagian tanah kepada pihak

ketiga untuk pemnbangunan sarana usaha berikut segala fasilitas

pendukungnya menurut persyaratan yang ditentukan oleh

Perseroan selaku pemegang hak, yang meliputi segi-segi

peruntukan, penggunaan, jangka wkatu berikut keuangannya,

dengan ketentuan pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga

dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

3. Pembangunan, pembelian, penjualanan, dan pengelolaan properti

termasuk hotel, apartemen, kondominium, perumahan dan

agrowisata serta fasilitas penunjang lainnya.

c) Pengelolaan Kawasan Industri (Industrial complex), meliputi:

1. Perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah serta penggunaan

tanah untuk keperluan pengelolaan atau pengembangan kawasan

Industri, agro isndustrial complex, dan penataan serta pembagian

lebih lanjut dalam satuan-satuan lingkungan tertentu dan

pengembangan jasa-jasa prasarana dan fasilitas-fasilitas kawasan

industri (industrial complex) lainnya.

2. Penyerahan dan penyewaan bagian-bagian tanah kepada pihak

ketiga untuk pembangunan sarana usaha berikut segala fasilitas

pendukungnya menurut persyaratan yang ditentukan oleh

perseroan selaku pemegang hak, yang meliputi segi-segi

peruntukan, penggunaan, jangka waktu berikut keuangannya,


86

dengan ketentuan pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga

dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

3. Pembangunan, pembelian, penjualan, dan pengelolaan properti

termasuk hotel, apartemen, kondominium, perumahan dan

agrowisata serta fasilitas penunjang lainnya.

4. Kegiatan usaha ketenagalistrikan, meliputi kegiatan pembangkitan,

transmisi dan pendistribusian energi listrik kepada konsumen akhir,

pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi

listrik, pengoperasian sistem transmisi hingga sistem distribusi ke

konsumen akhir, dan kegiatan penjualan ke konsumen.

5. Kegiatan usaha lainnya meliputi penjualan gas, air, telekomunikasi,

pengelolaan limbah dan kereta api.

C. Fungsi Pengawasan PT. Perkebunan Nusantara III Medan

Adapun yang melakukan fungsi pengawasan pada PT. Perkebunan

Nusantara III Medan dilakukan oleh Dewan Komisaris, sebagaimana tercantum

dalam Akta Notaris Nomor 3, tanggal Tiga Februari 2016 yang dibuat di hadapan

Notaris Nanda Fauz Iwan, pada Pasal 15:

1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan

pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai

Perseroan maupun usaha perseroan yang dilakukan direksi serta

memberikan nasihat kepada direksi termasuk pengawasan terhadap

pelaksanaan rencana jangka panjang perseroan, rencana kerja dan

anggaran perseroanserta ketentuan anggaran dasar dan keputusan rapat

umum pemegang saham, serta peraturan perundang-undangan yang

berlaku, untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan

tujuan perseroan.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka:

a) Dewan komisaris berwenang untuk:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen

lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain lain

surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan.

2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan

oleh Perseroan.

3. Meminta penjelasna dari Direksi dan/atau pejabat lainnya

mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan

Perseroan

4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan

dijalankan oleh Direksi


87

5. Meminta direksi dan atau pejabat lainnya dibawah direksi

dengan sepengetahuan direksi untuk menghadiri rapat Dewan

Komisaris

6. Mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Komisaris,

jika dianggap perlu

7. Memberhentikan sementara anggota direksi sesuai dengan

ketentuan anggaran dasar ini.

8. Membentuk komite lain selain komite audit (komite audit wajib

dibentuk), jika dianggap perlu dengan memperhatikan

kemampuan perusahaan dan kebijakan yang ditetapkan oleh

Rapat Umum Pemegang Saham.

9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka

waktu tertentu atas beban perseroan, jika dianggap perlu.

10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan

tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan

anggaran dasar ini.

11. Menghadiri rapat direksi dan memberikan pandangan

pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.

12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,

anggaran dasar, dan atau keputusan Rapat Umum Pemegang

Saham.

D. Implementasi Holding Company Pada PT. Perkebunan Nusantara III

Medan

Kehadiran holding company dalam dunia bisnis merupakan suatu yang

Lumrah, mengingat banyak perusahaan yang telah melakukan kegiatan bisnis

yang sudah sedemikian besar dengan berbagai garapan kegiatan, sehingga

perusahaan itu perlu dipecah-pecah menurut penggolongan bisnisnya. Namun

dalam pelaksanaan bisnis yang dipecah-pecah tersebut, masing-masing akan

menjadi perseroan terbatas yang mandiri masih dalam kepemilikan yang sama

dengan pengontrolan yang masih tersentralisasi dalam batas-batas tertentu, artinya


88

walaupun perusahaan tersebut telah dipecah-pecah dan menjadi perseroan terbatas

sendiri, tidak otomatis terpisah mutlak dari perusahaan holding119

.

Dengan demikian pemerintah selaku pemegang saham masih tetap

memantau pergerakan BUMN melalui mekanisme RUPS sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, kepemilikan saham pemerintah dalam

induk perusahaan holding tersebut dapat dijadikan sarana kontrol atas anak-anak

perusahaan yang berjalan sesuai mekanisme holding company.120

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2014 Tanggal 17

September 2014, Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik

Indonesia kedalam modal PT. Perkebunan Nusantara III (Perseo) ditetapkan

bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal

kedalam modal saham PT. Perkebunan Nusantara III sebesar 90% yang berasal

dari pengalihan saham milik Negara Republik Indonesia pada PT.Perkebunan

Nusantara III lainnya.

Nilai penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam

modal saham PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp.

10.190.379.000.000 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia No.468/KMK.06/2014 tanggal 1 Oktober 2014, kemudian dilakukan

lagi penambahan Penyertaan Modal Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2015 Tentang Penambahan

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham

Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara. Bahwa Nilai

119

Christian Orchard, Nasionalisme Di Perusahaan Nasionalisasi Menuju

Profesionalisme Perusahaan BUMN Perkebunan, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017., hlm.194 120

Ibid.,


89

Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam saham Perusahaan Perseroan

(Persero) PT. Perkebunan Nusantara III adalah Rp. 3. 150.000.000.000,00 (Tiga

Triliun seratus lima puluh miliar rupiah).

PT. Perkebunan Nusantara III Medan, sebagai Perseroan Terbatas yang

berstatus Badan Usaha Milik Negara tentu tunduk pada aturan UU Nomor 40

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan tunduk pula pada aturan yang

terdapat dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. Sebagaimana telah

dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa holding company belum ada aturan yang

mengaturnya secara khusus, namun dapat dipastikan bahwa holding company

merupakan salah satu restrukturisasi BUMN dengan langkah rightsizing.

Salah satu rightsizing yang sedang dilaksanakan pemerintah yaitu holding

company. Tujuan utama dari diadakannya holding company ini ialah untuk

membuat suatu kelompok usaha yang kuat dengan satu induk pemilik saham

mayoritas sehingga kegiatan dari anak perusahaan lebih terkontrol dan terarah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Christian Orchard Perangin-

angin SH., MKn, mengatakan bahwa PT.Perkebunan Nusantara III Sebagai

holding mengawasi dan mengontrol kegiatan usaha anak perusahaan.121

Juga

berdasarkan anggaran dasar mengenai tugas Dewan Komisaris sebagai Pengawas,

maka, dapat dikatakan bahwa bentuk holding company yang dijalankan oleh

PTPN III Medan adalah operating holding company, dimana induk perusahaan

yaitu PTPN III Medan tidak hanya menjalankan kegiatan usaha tetapi juga

mengendalikan dan mengawasi anak perusahaan.

121

Wawancara terhadap Kasubbag Umum Bagian Umum PTPN III, Bapak Christian

Orchard Perangin-angin, pada hari Rabu Tanggal 09 Oktober 2019 di kantor PT.Perkebunan

Nusantara III Medan


90

Jika ditelaah dari proses terbentuknya holding, berdasarkan sejarah yang

telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya, bahwa awal mula adanya holding di

PT.Perkebunan Nusantara III Medan ini bermula pada tahun 1996, pada waktu itu

tiga persero digabungkan, berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan proses

terbentuknya holding company pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan adalah

adanya prosedur terprogram, dimana pemerintah dalam hal ini BUMN telah

menyadari pentingnya perusahaan holding, sehingga sejak awal sudah terpikir

untuk membentuk suatu perusahaan holding.

Dikaitkan terhadap cara pembentukan holding company dalam PT.

Perusahaan Perkebunan, maka holding company pada PT. Perkebunan Nusantara

dilakukan melalui pengambilalihan, hal ini dibenarkan dalam UUPT Pasal 1

angka 11 yang secara ekplisit mengatakan bahwa perusahaan group dapat

dibentuk melalui pengambil alihan kepemilikan saham anak perusahaan oleh

induk perusahaan dengan implikasi yuridis berupa beralihnya pengendalian atas

perseroan tersebut.

Pengambilalihan ini dapat dikatakan sebagai akuisisi yang mana diatur

dalam Pasal 125 ayat 3 UUPT bahwa :

“Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah

pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian

perseroan tersebut.”

Menurut Munir Fuady, pengambil alihan akan mengakibatkan secara

hukum adanya peralihan pengendalian oleh pihak yang mengambil alih perseroan,


91

atau pihak yang mengakuisisi, dan perseroan yang diambil sahamnya tidak

menjadi bubar dan tetap eksis seperti sediakala.122

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan

hasil wawancara dan hasil pengamatan terhadap sejarah PT. Perkebunan

Nusantara penerapan holding company pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan

telah berdasarkan atau dibolehkan oleh Undang-Undang Badan Usaha Milik

Negara dan Undang-Undang perseroan Terbatas yang terbentuk melalui prosedur

terprogram melalui proses pengambilalihan dan diterapkan dalam bentuk

operating holding company.

Adapun tujuan dari diadakannya holding company di BUMN perkebunan

ditujukan untuk peningkatan daya saing BUMN, penciptaan nilai tambah, dan

peningkatan profesionalisme dalam mengelola perusahaan negara tersebut. Tujuan

pembentukan Holding BUMN Perkebunan bagi BUMN adalah konsolidasi

potensi untuk meningkatkan daya saing, memperkuat kemampuan pendanaan

serta efisiensi dan efektivitas usaha yang bermuara pada peningkatan kinerja

perusahaan serta kesejahteraan karyawan.123

Namun, berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak Christian Orchard

Perangin-angin SH.,MKN, bahwa tujuan dari holding BUMN PT. Perkebunan

Nusantara justru dianggap kurang efesien, sebab terjadi penumpukan tugas dan

tanggung jawab pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan, selain itu

pembentukan holding ini tidak membuat berubahnya entitas bisnis PT.

Perkebunan Nusantara III Medan. Untuk itu maka diperlukan suatu aturan hukum

122

Munir Fuady, Hukum Tentang Akuisisi Take Over dan Lbo, Op.Cit., hlm. 5 123

Christian Orchard Perangin-Angin, Op.Cit, hlm.199


92

yang benar-benar mengatur tentang holding company yang mengatur tentang

konsep holding company itu sendiri dan mengatur tentang tanggungjawab induk

perusahaan terhadap anak perusahaan.124

Pendapat tersebut juga sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap yang

mengatakan bahwa sangat disayangkan Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak

menjelaskan maupun mengatur ketentuan tentang perseroan grup atau holding

company. Padahal dalam praktek perlu diketahui apa yang dimaksud dengan

perseroan grup atau perseroan holding yang berhadapan dengan perseroan anak

ataupun subsidiary company.125

124

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kasubbag Umum Bagian Umum PTPN III,

Bapak Christian Orchard Perangin-Angin SH.,MKN di Kantor PTPN III Medan. 125

M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 49


93

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya belum ada ketentuan hukum tentang holding company di

Indonesia, namun untuk dapat mencari dasar hukumnya dapat ditemukan

dibeberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang mengartikan holding company

sebagai afiliasi, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan Undang-undang ini melihat hubungan antara holding company

dengan subsidiary sebagai hubungan yang istimewa, yaitu hubungan

kepemilikan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain dimana hubungan

ini terjadi karena adanya keterkaitan, Undang-Undang Perseroan Terbatas

Nomor 40 Tahun 2007 ada beberapa pasal yang membahas mengenai holding

company, walaupun dalam pasal tersebut tidak secara langsung menyebutkan

mengenai induk dan anak perusahaan yakni seperti pada Pasal 7 ayat (1)

menyatakan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan

akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

2. Holding company dalam perseroan terbatas di Indonesia dapat terbentuk

melalui pendirian suatu perseroan oleh perseroan lain. Pasal 7 Ayat (1)

menyatakan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan

akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Terdapat dalam penjelasan

Pasal 7 Ayat (1) yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan,

baik warga Negara Indonesia maupun asing, atau badan hukum Indonesia


94

atau asing. Pembentukan perusahaan grup melalui pengambilalihan,

berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-undang No. 40 Tahun 2007,

perusahaan grup dapat dibentuk melalui pengambilalihan kepemilikan saham

anak perusahaan oleh induk perusahaan dengan implikasi yuridis berupa

beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Pembentukan perusahaan

grup melalui pemisahan, Syarat terbentuknya perusahaan grup dari pemisahan

adalah satu perseroan bertindak sebagai induk perusahaan yang

mengendalikan satu atau lebih perseroan lain dari pemisahan yuridis

3. Bentuk holding company yang dijalankan oleh PTPN III Medan adalah

operating holding company, dimana induk perusahaan yaitu PTPN III Medan

tidak hanya menjalankan kegiatan usaha tetapi juga mengendalikan dan

mengawasi anak perusahaan. Holding company di PTPN III Medan terbentuk

melalui adanya prosedur terprogram, dimana pemerintah dalam hal ini

BUMN telah menyadari pentingnya perusahaan holding, sehingga sejak awal

sudah terpikir untuk membentuk suatu perusahaan holding. Holding company

pada PT. Perkebunan Nusantara dilakukan melalui pengambilalihan, hal ini

dibenarkan dalam UUPT Pasal 1 angka 11 yang secara ekplisit mengatakan

bahwa perusahaan group dapat dibentuk melalui pengambil alihan

kepemilikan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan dengan implikasi

yuridis berupa beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.


95

B. SARAN

1. Diharapkan agar pemerintah dapat membuat regulasi dan konstruksi

hukum dalam perusahaan grup atau holding company di Indonesia,

agar tidak menimbulkan penafsiran mengenai pengertian holding

company dan terdapat batasan-batasan ruang lingkup holding company

yang lebih jelas.

2. Diperlukan pula adanya Pembentukan Undang-Undang Holding

Company yang memfokuskan terhadap kedudukan perusahaan induk

dan perusahaan anak dalam kontruksi perusahaan grup.

3. Diharapkan kepada PTPN III Medan sebagai induk perusahaan agar

dalam mengawasi dan mengontrol anak perusahaan lebih fokus dan

hati-hati agar tidak terjadinya masalah yang akan mengakibatkan induk

perusahaan harus bertanggung jawab.


96

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ais, Chatamarrasjid, Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate

Veil) KapitaSelekta Hukum Perusahaan, Bandung : PT. Cipta Aditya

Bakti, 2000.

Asyhadie, Zaeni dan Budi Sutrisno, Hukum Perusahaan dan Kepailitan,

Jakarta: Erlangga, 2016.

Budiarto, Agus, Kedudukan Dewan dan Tanggung Jawab Perseroan Terbatas,

Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Estaswara, Helpris, Stakeholder Relation, Jakarta: Universitas Pancasila, 2010.

Fuady, Munir, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law, Bandung: Citra

Aditya Bakti, 2014.

--------------, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Jakarta:

Citra Aditya Bakti.

---------------, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era global,

Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Ginting, Jamin, Hukum Perseroan Terbatas (UU nomor 40 Tahun 2007),

Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Hanafi, Mamduh M. dan Abdul Halim, Manajemen Keuangan, Yogyakarta:

UPP MPP YKPN, 2003.

Harahap, M. Yahya, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika,

Cetakan ke-5, 2015.

Haris, Freddy dan Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban

Pemberitahuan oleh Direksi, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.


97

Ilmar, Aminuddin, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, Jakarta:

Kharisma Putra Utama, 2012.

Imaniyati, Neni Sri, Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan

Ekonomi, Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek

Hukum Dalam Ekonomi) Bagian I, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

Kartono, Kartini, Pengantar Metodelogi Riset Sosial, Bandung : Alumni,

2005.

Kementerian BUMN, Master Plan Kementerian BUMN Periode 2010-2014.

Khairandy, Ridwan, Hukum Perseroan Terbatas, Yogyakarta: FH UII Press,

2014.

-----------------------------, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-

Undangan dan Yurisprudensi, Yogyakarta: Penerbit Kreasi Total Media,

2008.

----------------------------, Pokok-Pokok Hukum Dagang, Yogyakarta: FHUII

Press, 2013.

Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra

Aditya Bakti, 2010.

Murjiyanto, R., Pengantar Hukum Dagang: Aspek-aspek Hukum Perusahaan

dan Larangan Praktek Monopoli, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Prasetio, Dilema BUMN, Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR)

dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN, Cetakan ke-1, Jakarta: Rayyana

Komunikasindo, 2014.


98

Purba, Orinton, Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi

Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum, Jakarta : Raih Asa

Sukses, 2011.

Raharjo, Handri, Hukum Perusahaan, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Rusli, Hardijan, Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya, Jakarta: Pustaka

Sinar Harapan, 1996.

Sembiring, Sentosa, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas,

Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2002.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu

Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Soemitro, Ronny Hanitjo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,

Jakarta: Ghalia Indonesia,1990.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta,

Bandung, 2009.

Sulistiowati, Aspek Hukum dan Realita Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia,


-------------, Tanggungjawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia,


Tarigan, dkk, Merger dan Akuisis: Dari Perspektif Strategis dan Kondisi

Indonesia (Pendekatan Konsep dan Studi Kasus), Yogyakarta: Ekuilibria,

2016.

Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta : Sinar

Grafika,1996.


99

B. JURNAL/SKRIPSI/TESIS

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Peraturan Bapepam-

LKTentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha Di

Pasar Modal, Peraturan Bapepam- LK Nomor VIII.C.3.

Chairunnisa, Miranda, Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Terhadap

Perusahaan Anak Dalam Hal Terjadinya Pencemaran Dan/Atau Kerusakan

Lingkungan Hidup, Usu Law Journal, Volume II, Nomor 2, November,

2013.

Dea Claudia Aspek Hukum Holding Company dalam Perusahaan dengan Status

Badan Usaha Milik Negara. Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2012.

Harahap, Putri Sari dan Tumanggor, Penerapan Asas Piercing The Corporate

Veil: Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas, Jurnal

Nuansa Kenotariatan, Volume 1, Nomor 1, 2018.

Hartono, Sri Rejeki, Pengembangan Berbagai Bentuk Korporasi Sebagai Pelaku

Ekonomi di Indonesia, Paper Presented at Makalah Seminar dan

Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 14-18 Juli

2003.

Hutasoit, Julian Br., Analisis Yuridis Atas Pembentukan Holding Company

BUMN, Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum USU, Medan, 2017.

Palayukan, dkk, Analisis Terhadap Larangan Praktik Insider Trading Di Pasar

Modal, USU LawJournal,Volume 2,Nomor 2.

Rahmadi, Luqman, Analisis Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Sebagai

Badan Hukum Melalui Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH), Tesis,

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2009.

Ratna Yuliani, Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan

Dalam Suatu Perusahaan Kelompok, Skripsi, Surakarta, Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.


100

Remuningsih, Sri Remuningsih, Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Initial

Return Setelah Initial Public Offerings (IPO) Pada Perusahaan Publik di

Indonesia, Jurnal Universitas Paramadina, Volume 11, Nomor 3,

Desember, 2014.

Sipayung, Jhon F., dkk, Tinjauan Yuridis Holdingisasi BUMN Dalam Rangka

Peningkatan Kinerja Menurut Perspektif Hukum Perusahaan,

Transparency, Jurnal Hukum Ekonomi, Nomor 1, Volume 1, 2013.

Syafi‟i, Muhammad, Piercing The Corporate Veil Terhdap Holding Company Dalam

Tindakan Hukum Anak Perusahaan, Magister Ilmu Hukum Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2016.

Roziq, M. Kaelani, Landasan Hukum dan Sejarah BUMN di Indonesia ,bulletin

KAHMI FE Universitas Brawijaya, Edisi 1 Tahun I, 2007.

C. INTERNET

Aini, Nur, Daftar perusahaan yang akan masuk Holding BUMN,

http://www.republik.co.id/berita/ekonomi/makro/16/01/14/o0xr5q382-

daftar-perusahaan-yang-akan-masuk-holding-bumn, diakses pada tanggal 06

Oktober 2019.

Aryani, Tanggung jawab hukum dalam kontruksi perusahaan induk (Holding

company) dan anak perusahaan dalam perusahaan grup,

http://lawandbeuty.blogspot.com/2013/07/tanggung-jawab-hukum-dalam-

kontruksi.html , diakses 06 Oktober 2019.

Bagus, Kriswangsa, Definisi Pasiva, Finansialku,

https://www.finansialku.com/definisi-pasiva-adalah/amp, diakses pada

tanggal 15 Oktober 2019.

http://artikata com/arti-3888081-undang-undang.html, Definisi Undang-Undang

diakses tanggal 16 Desember 2016.

http://lawandbeauty.blogspot.co.id/2013/07/tanggung-jawab-hukum-dalam-

kontruksi.htmldiakses pada tanggal 12 Oktober 2019.


https://www.finansialku.com/definisi-pasiva-adalah/amp

http://artikata/

101

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/67472/Chapter%20III-

V.pdf?sequence=2&isAllowed=y, diakses pada tanggal 12 Oktober 2019.

http://www.ptpn3.co.id/sejarah.php?h=tentang-kami, diakses pada tanggal 11

Oktober 2019.

https://wartaekonomi.co.id/berita223516/apa-itu-dividen.html. diakses pada

tanggal 02 Oktober 2019.

https://www.google.com/amp/s/austengineer.worpress.com/, diakses pada tanggal

15 Oktober.




http://www.ptpn3.co.id/sejarah.php?h=tentang-kami

https://wartaekonomi.co.id/berita223516/apa-itu-dividen.html

https://www.google.com/amp/s/austengineer.worpress.com/

implementasi holding company pada pt. perkebunan …

Documents