1

NASKAH AKADEMIK

IJIN USAHA PERKEBUNAN

KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2013

LAPORAN AKHIR

2

PASAL 53 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN

2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

“…… MASYARAKAT BERHAK MEMBERIKAN MASUKAN SECARA LISAN DAN

TERTULIS DALAM RANGKA PENYIAPAN ATAU PEMBAHASAN RANCANGAN

UNDANG-UNDANG ATAU RANCANGAN PERATURAN DAERAH”.

MEMBERIKAN LANDASAN ILMIAH BAGI PENYUSUNAN RANCANGAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, YANG MEMBERIKAN ARAH,

DAN MENETAPKAN RUANG LINGKUP BAGI PENYUSUNAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN

PENYELENGGARAAN IJIN USAHA PERKEBUNAN

DI KABUPATEN BANDUNG

4

A. PENDEKATAN YURIDIS NORMATIF, DILAKUKAN DENGAN CARA

MENGKAJI KAIDAH-KAIDAH HUKUM YANG BERLAKU, KHUSUSNYA

KETENTUAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18

TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN, SERTA PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN

PERANCANGAN PERATURAN DAERAH.

B. PENDEKATAN PARTISIPATIF, DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN

PENJARINGAN ASPIRASI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TERUTAMA

YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN OBJEK PENYELENGGARAAN

USAHA PERKEBUNAN.

C. PENDEKATAN KOMPARATIF, DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN STUDI

PERBANDINGAN ANTARA KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM DAN

PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA LAIN YANG MENGATUR

TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN.

5

A. KAJIAN KEPUSTAKAAN,

(LIBRARY RESEARCH).

B. KAJIAN PARTISIPATIF.

C. PENELITIAN LAPANGAN (FIELD

RESEARCH).

D. PENGAMATAN

NEED ASSESSMENTKONDISI EKSISTING

PEMAPARAN FAKTA :- Fakta Empiris- Fakta Hukum- Fakta Sosial

ExpertMeeting FGD

FGD

ISU STRATEGIS

SOLUSI STRATEGIS

MATERI MUATAN

PRINSIP PENORMAAN

NASKAH AKADEMIK

PENELITIAN :- Desk Study- Field Study- Benchmark Study

IDENTIFIKASI MASALAH

ExpertMeeting

6

A. PASAL 7 UU NO. 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

B. UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN.

C. PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR 26/PERMENTAN/OT.140/2/2007 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN

USAHA PERKEBUNAN.

CITA HUKUM YANG MENDASARI ATURAN HUKUM PENGATURAN IJIN USAHA

PERKEBUNAN DITURUNKAN DARI SILA KELIMA PANCASILA YAKNI KEADILAN

SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA, DENGAN ASAS DEMOKRASI

EKONOMI, KEADILAN, KESEIMBANGAN, KEMANFAATAN UMUM,

KETERPADUAN, KEBERLANJUTAN SERTA TRANSPARANSI DAN

AKUNTABILITAS.

MEMPERHATIKAN KENYATAAN DAN KONDISI PENYELENGGARAAN USAHA

PERKEBUNAN YANG TELAH BERJALAN SELAMA INI, KAITANNYA DENGAN

KEBUTUHAN DAN ATAU KEPENTINGAN MASYARAKAT SERTA KONDISI

SEKARANG INI, SERTA HARUS DAPAT MEMBERIKAN JAMINAN BAHWA

PENGATURAN IJIN USAHA PERKEBUNAN YANG DILAKUKAN ADALAH DALAM

RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI WILAYAH

KABUPATEN BANDUNG KHUSUSNYA

7

A. MASALAH REGULASI DAN HUKUM : mengacu pada Undang-Undang

No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian

Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha

Perkebunan.

B. MASALAH TUMPANG TINDIH KAWASAN : tumpang tindih kawasan ini

sering terjadi antara kawasan usaha perkebunan dan kawasan usaha

pertambangan/Kehutanan.

C. MASALAH IU (IJIN USAHA) PERKEBUNAN : moratorium pelepasan

kawasan hutan telah digelontorkan sejak 26 September 2001 melalui

Surat Menteri Kehutanan Nomor 1712/Menhut-VII/2001. Kemudian

dipertegas kembali melalui surat Menteri Kehutanan Nomor S.51/Menhut-

VII/2005 tanggal 11 Februari 2005, agar gubernur/bupati tidak

menerbitkan IU Perkebunan yang lokasinya berada di kawasan hutan.

Selain itu pemegang IU Perkebunan yang berlokasi di kawasan hutan

diminta agar menghentikan pembukaan kawasan hutan sebelum ada izin

pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.

8

A.KONSIDERAN : PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN YANG MENJADI

ALASAN POKOK PERLUNYA PENGATURAN PERATURAN DAERAH

TENTANG KEBIJAKAN IJIN USAHA PERKEBUNAN.

B.KETENTUAN UMUM : KETENTUAN UMUM DAN DEFINISI

DIDASARKAN PADA PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN

YANG TERKAIT DAN DIJADIKAN ACUAN, TERUTAMA UNDANG-

UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN DAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM

BUDIDAYA TANAMAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1992 NOMOR 46, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 3478).

C.ASAS DAN TUJUAN :

•ASAS KEADILAN DAN KERAKYATAN

•ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

•ASAS KEPROFESIONALAN

9

A.KONSIDERAN : PERDA MERUPAKAN IMPLEMENTASI DARI PERUNDANGAN

DAN PERATURAN YANG DIPAYUNGI OLEH UUD 1945, SERTA PERUNDANGAN

LAINNYA YANG CAKUPANNYA LEBIH UMUM DAN LUAS.

B. PENGATURAN PENYELENGGARAAN IJIN USAHA : SESUAI DENGAN

YANG DIPERSYARATKAN DI DALAM KONSIDERAN, BAHWA ADA TIGA FUNGSI

PERKEBUNAN, YAKNI :

• EKONOMI, YAITU PENINGKATAN KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN

RAKYAT SERTA PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI WILAYAH DAN

NASIONAL,

• EKOLOGI, YAITU PENINGKATAN KONSERVASI TANAH DAN AIR, PENYERAP

KARBON, PENYEDIA OKSIGEN, DAN PENYANGGA KAWASAN LINDUNG,

• SOSIAL BUDAYA, YAITU SEBAGAI PEREKAT DAN PEMERSATU BANGSA.

C. RUANG LINGKUP PENGATURAN : PERENCANAAN, PENGGUNAAN

TANAH, PEMBERDAYAAN DAN PENGELOLAAN USAHA, PENGOLAHAN DAN

PEMASARAN HASIL, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,

PWNGWMBANGAN SDM, PEMBIAYAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

D. JENIS DAN PERIJINAN USAHA PERKEBUNAN : USAHA PERKEBUNAN

TERDIRI ATAS BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN DAN/ATAU USAHA

INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN.

10

E. PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP : SETIAP PELAKU

USAHA PERKEBUNAN WAJIB MEMELIHARA KELESTARIAN FUNGSI

LINGKUNGAN HIDUP DAN MENCEGAH KERUSAKANNYA.

F. PENYIDIKAN : PENENTUAN PERATURAN MENGENAI TATACARA PENYIDIKAN

JIKA TERJADI PELANGGARAN YANG MENGARAH PADA TINDAK PIDANA

YANG BERINDIKASI MERUGIKAN KEUANGAN DAERAH.

G. KETENTUAN PIDANA : PENGATURAN MENGENAI ANCAMAN PIDANA

KEPADA PELAKU USAHA PERKEBUNAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN,

BAIK DIKARENAKAN TIDAK MEMILIKI IJIN USAHA PERKEBUNAN, MAUPUN

KARENA MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN DAN

ATAU KEBAKARAN, BAIK DISENGAJA MAUPUN KARENA KELALAIANNYA.

H. KETENTUAN PERALIHAN : KETENTUAN PERALIHAN DIPERLUKAN APABILA

MATERI HUKUM DALAM PERUNDANG-UNDANGAN SUDAH PERNAH DIATUR.

KETENTUAN PERALIHAN HARUS MEMUAT PEMIKIRAN TENTANG

PENYELESAIAN MASALAH/KEADAAN ATAU PERISTIWA YANG SUDAH ADA

PADA SAAT MULAI BERLAKUNYA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

YANG BARU.

I. KETENTUAN PENUTUP : KETENTUAN YANG BERKENAAN DENGAN

PERNYATAAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ATAU MULAI

PELAKSANAAN SUATU KETENTUAN UNDANG-UNDANG.

J. PENUTUP : PENUTUP MERUPAKAN BAGIAN AKHIR PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN.

11

BAB I : KETENTUAN UMUM.

BAB II : ASAS DAN TUJUAN

BAB III : JENIS, LUAS MAKSIMUM DAN POLA PENGEMBANGAN USAHA

BAB IV : SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN PERIJINAN

BAB V : SURVEY LAPANGAN

BAB VI : KEMITRAAN

BAB VII : PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN DAN PERUBAHAN

KAPASITAS PENGOLAHAN SERTA DIVERSIFIKASI USAHA

BAB VIII : IJIN PEMBUKAAN LAHAN (LAND CLEARING)

BAB IX : MASA BERLAKU IJIN

BAB X : KEWAJIBAN PEMILIK IJIN

BAB XI : SANKSI-SANKSI

BAB XIII : KETENTUAN PIDANA

BAB XIV : KETENTUAN PERALIHAN

BAB XV : KETENTUAN PENUTUP

12