implementasi. uu 52 pptx
TRANSCRIPT
DASAR HUKUM
1. Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
2. Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah no 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan, pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan sistem Informasi Keluarga
4. PerPres 3 dan 4 tahun 2013
PRINSIP
Kependudukan sbg titik sentral kegiatan pembangunan;
Pengintegrasian kebijakan kependudukan kedalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup;
Pertisipasi semua pihak dan gotong royong;
Perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sbg unit terkecil dlm masyarakat;
Kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat;
Perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal;
Keadilan dan kesetaraan gender.
PASAL 3
TUJUAN
Perkembangan kependudukan :mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran pddk dengan lingkungan hidup.
Pembangunan Keluarga :
meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yg lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
PASAL 4
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
Pasal 11
Pemerintah bertanggung jawab dalam Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluraga
Pasal 12 PP
• Menetapkan kebijakan nasional;• Menetapkan pedoman (NSPK);• Memberikan pembinaan, bimbingan, supervisi dan
fasilitasi;• Sosialisasi, advokasi dan koordinasi.
PP (1)Pemerintah menetapkan program dan kegiatan
penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sebagai berikut: a.perencanaan kependudukan;b.penyediaan parameter kependudukan;c.analisis dampak kependudukan;d.kerjasama pendidikan kependudukan; dan e.penanganan isu-isu kependudukan di daerah
provinsi, kabupaten dan kota. (2)Pemerintah memberikan pembinaan dan
pemenuhan pelayanan penduduk melalui advokasi, KIE, serta penyediaan prasarana.
PEMBANGUNAN KELUARGA
Pasal 47 Pemerintah dan Pemerintah Daerah
menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
Kebijakan dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.
Pemerintah menetapkan kebijakan nasional pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diarahkan untuk:a. Melembagakan dan membudayakan NKKBS;b. Memberdayakan fungsi keluarga;c. Memandirikan keluarga;d. Memberdayakan kearifan lokal;e. Meningkatkan kualitas seluruh siklus hidup;f. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; dang. Memberdayakan peran serta masyarakat.
PP
(1) Kebijakan nasional pembangunan keluarga dimaksudkan untuk memberdayakan keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.
(2) Fungsi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. fungsi keagamaan;b. fungsi sosial budaya;c. fungsi cinta kasih;d. fungsi perlindungan;e. fungsi reproduksi;f. fungsi sosialisasi dan pendidikan;g. fungsi ekonomi; danh. fungsi pembinaan lingkungan.
RPP
KELUARGA BERENCANA
Kebijakan KB dilakukan melalui upaya :peningkatan keterpaduan dan peranserta masyarakat;pembinaan keluarga; dan pengaturan kehamilan (agama, sosial ekonomi dan budaya serta tata nilai masyarakat).
KIE
diatur dlm PP
Pasal 22
pembangunan keluarga melalui pembinaan dan kesejahteraan keluarga
dilaksanakan dgn cara :
a. peningkatan kualitas anak dgn pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak;
b. peningkatan kualitas remaja dgn pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dgn pemberian kesempatan untuk berperan dlm kehidupan keluarga;
d. Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga.
pembangunan keluarga melalui pembinaan dan kesejahteraan
keluargaPasal 48
d. Pemberdayaan keluarga rentan dgn memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dgn keluarga lain.
e. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga.f. Pengembangan cara inovatif untuk memberikan
bantuan yg lebih efektif bagi keluarga miskin.g. Penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan
terutama bagi perempuan yg berperan sbg KK
diatur dgn Permen terkait sesuai kewenangan
Diusulkan dalam PP oleh Kemendagri
(2) Penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:a. mengatur kehamilan yang diinginkan;b. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu,
bayi, dan anak;c. meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan,
konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
d. meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana; dan
e. mempromosikan ASI eksklusif.
(3) Penyelenggaraan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
(4)Promosi, perlindungan, dan bantuan sebagaimana dimksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyuluhan, advokasi, penggerakan, konseling, pendampingan dan pemberdayaan keluarga berencana oleh tenaga kesehatan dan/atau tenaga terlatih.
KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA
Peningkatan Keterpaduan dan Peran Serta Masyarakat
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dengan cara:a. Membantu penyuluhan keluarga
berencana; danb. Membantu penyelenggaraan keluarga
berencana secara sukarela sebagai kader.
Pembinaan Keluarga
KIE termasuk penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan dengan cara:
a. Pembinaan keluarga balita dan anak;
b. Pembinaan ketahanan keluarga remaja dan Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja/Mahasiswa;
c. Pembinaan ketahanan keluarga lansia; dan
d. Pemberdayaan ekonomi keluarga.
(1) Penyelenggaraan keluarga berencana dilaksanakan dengan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui:
a. pendewasaan usia perkawinan; b. pengaturan kehamilan; c. pembinaan keluarga; dan d. peningkatan kesejahteraan keluarga (2) Usia ideal melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah usia yang ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor: a. risiko akibat melahirkan; b. kemampuan tentang perawatan kehamilan, pasca persalinan dan
masa di luar kehamilan danpersalinan; c. derajat kesehatan reproduksi sehat; d. kematangan mental, sosial, ekonomi dalam keluarga
Pengaturan Kehamilan
DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN
Pasal 50
Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi kependudukan dan keluarga scr berkelanjutan serta wajib mendukung terkumpulnya data dan informasi yg diperlukan.
Pemerintah Daerah wajib melaporkan data dan informasi kependudukan dan keluarga kepada Pemerintah.
Pemerintah wajib menyebarluaskan kembali data dan informasi yg terkumpul pada tingkat nasional untuk dipisah-pisahkan dan dianalisis untuk keperluan perbandingan pengelolaan kependudukan antardaerah dalam bentuk laporan neraca kependudukan dan pembangunan.
diatur dengan PP.
Komunikasi, Informasi, dan EdukasiPenyelenggaraan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan melalui upaya:
a. advokasi;b. penggerakan; c. konseling;d. pendampingan; dan e. pemberdayaan keluarga
Mekanisme operasional yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penguatan koordinasi;b. pemanfaatan data kependudukan dan keluarga;c. pembagian peran antar unsur terkait;d. pelayanan terintegrasi dengan pembangunan di daerah; dane. pengendalian dan pemantauan.
PENYELENGGARAANSISTEM INFORMASI KELUARGABERDASARKAN PP 87 TAHUN
2014
BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN HUMASBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL
PENGERTIAN SIGA
Sistem Informasi Keluarga adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan keluarga.
TUJUAN SIGA
Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 bertujuan menyediakan Data dan Informasi Keluarga melalui pendataan keluarga, untuk dapat digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, Keluarga Berencana, dan pembangunan lain.
DATA KELUARGA
Data keluarga terdiri atas:
a. Data rutin;
Data rutin yang dikumpulkan secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
b. Data nonrutin.
Data nonrutin yang dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan keluarga yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Data nonrutin terdiri atas:
a. data khusus; dan
b. data luar biasa.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan standar data rutin dan data nonrutin diatur dengan Peraturan Kepala Badan.
INDIKATOR DEMOGRAFI DAN DATA ANGGOTA KELUARGA
1. Data Rumah Tangga2. Kepala Keluarga mnt status
perkawinan3. Data anggota keluarga mnt jenis
kelamian4. Data Kelompok Umur5. Nama anggota keluarga6. Alamat tempat tinggal7. Hubungan dengan kepala keluarga,8. jenis kelamin, tanggal/bulan/tahun
kelahiran.
INDIKATOR KELUARGA BERENCANA
1.Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
2.Jumlah PUS yang sedang mjd peserta KB
3.Jumlah PUS yg tidak mjd peserta KB
Indikator Keluarga Sejahtera
1. Melaksanakan Ibadah agama dan kepercayaan masing-masing2. Makan dua kali sehari atau lebih3. Membeli pakaian baru minimal 1x setahun4. Rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik 5. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan 6. Semua anak umur 7-18 th dalam keluarga bersekolah7. PUS ingin ber KB ke sarana pelayanan kontrasepsi 8. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun
barang9. Makan bersama paling kurang sekali seminggu untuk berkomunikasi10.Mengikuti kegiatan kemasyarakatan11.Memperoleh informasi dari surat kabar, radio, TV, majalah12.Aktif sebagai pengurus Orgnisasi kemasyarakat
ARAH KEBIJAKAN UMUM 2015- 2019
A. Kebijakan nasional Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga diarahkan untuk:
1. menjamin tercapainya kondisi bonus demografi;
2. meningkatkan kualitas penduduk untuk memanfaatkan bonus demografi;
3. memberdayakan penerapan fungsi-fungsi keluarga; dan
4. memperkuat semangat gotong royong berbasis keluarga.
ARAH KEBIJAKAN UMUMBerdasarkan undang-undang 52
B. Penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk dilakukan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui:1. PENGENDALIAN KELAHIRAN; 2. penurunan angka kematian;
dan 3. pengarahan mobilitas
penduduk.
C. Pemerintah menetapkan kebijakan nasional pembangunan keluarga diarahkan untuk:1. Melembagakan dan membudayakan NKKBS;2. Memberdayakan fungsi keluarga;3. Memandirikan keluarga;4. Memberdayakan kearifan lokal;5. Meningkatkan kualitas seluruh siklus hidup;6. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
dan7. Memberdayakan peran serta masyarakat.
Kebijakan nasional pembangunan keluarga dilakukan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dimaksudkan untuk memberdayakan keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.
1. fungsi keagamaan;2. fungsi sosial budaya;3. fungsi cinta kasih;4. fungsi perlindungan;5. fungsi reproduksi;6. fungsi sosialisasi dan pendidikan;7. fungsi ekonomi; dan8. fungsi pembinaan lingkungan.
FUNGSI KELUARGA
D. Penyelenggaraan keluarga berencana dilaksanakan dengan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui: pendewasaan usia perkawinan; pengaturan kehamilan; pembinaan keluarga; dan peningkatan kesejah-teraan
keluarga.
STRATEGI 2015- 2019
KELEMBAGAAN
Pasal 54 Dalam rangka pengendalian penduduk dan
penyelenggaraan keluarga berencana di daerah, pemerintah daerah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) di tingkat provinsi dan kab/kota.
BKKBD dlm melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki hubungan fungsional dengan BKKBN.
Pasal 55
BKKBN berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.
BKKBD berkedudukan di ibu kota Provinsi dan Kab/Kota.
1.Penguatan Kelembagaan KB di kabupaten dan kota
2 . Penguatan program dan kegiatan Kependudukan dan KB , dukungan formal BAPPEDA selaku instansi penentu anggaran berperan dalam penentuan anggaran program KB,
3.Penguatan dukungan Penyediaan biaya/ anggaran program KB yang yang diusulkan oleh SKPD KB kabupaten / kota : kegiatan operasional di lini lapangan
(kelurahan dan kecamatan ) dukungan dari penentu kebijakan
anggaran
UNDANG-UNDANG DESA
(1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.(2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.(3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
(4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkanpenilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:a. PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES TERHADAP PELAYANAN DASAR;b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dane. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.
Pasal 80. uu desa 2013
4. Penguatan SDM pengelola dan pelaksana Tenaga lapangan KB atau PLKB / Penyululuh KB yang terlatih
5. Penyediaan Sarana , pra sarana dan infra struktur penunjang lainnya untuk menjalankan mekanisme operasional kegiatan lapangan
POKOK PROGRAM DAN KEGIATAN2015- 2019
KELEMBAGAAN
Pasal 56 TUGAS DAN FUNGSI BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian
penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana.
Dalam melaksanakan tugas, BKKBN mempunyai fungsi :
perumusan kebijakan nasional;penetapan NSPK;pelaksanaan advokasi dan koordinasi;penyelenggaraan KIE;penyelenggaraan monev;pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi.
Ketentuan tugas, fungsi dan susunan organisasi BKKBN, diatur dengan PERPRES
A. Pemerintah menetapkan program dan kegiatan penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk sebagai berikut:
1) perencanaan kependudukan;2) penyediaan parameter kependudukan;3) analisis dampak kependudukan;4) kerjasama pendidikan kependudukan; dan 5) penanganan isu-isu kependudukan di
daerah provinsi, kabupaten dan kota
B. KIE termasuk penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana dilakukan dengan cara:
1. Pembinaan keluarga balita dan anak;2. Pembinaan ketahanan keluarga
remaja dan Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja/Mahasiswa ;
3. Pembinaan ketahanan keluarga lansia; dan
4. Pemberdayaan ekonomi keluarga;
C. Dalam rangka mendukung kebijakan penyelenggaraan keluarga berencana dilakukan melalui upaya:
1.Advokasi;2.Penggerakan; 3.Komunikasi, Informasi, dan Edukasi;4.Konseling;5.Pendampingan; dan 6.Pemberdayaan keluarga.
Pelaksanaan Advokasi ditujukan untuk mendukung :
kebijakan penyelenggaraan keluarga berencana sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sasaran advokasi adalah pemangku atau pengambil kebijakan nasional dan daerah.
Pelaksanaan Penggerakan adalah dalam rangka pembimbingan, pembinaan, dan pengarahan,
menggerakan pihak lain untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana.
D. Mekanisme operasional meliputi:1. penguatan koordinasi;2. pemanfaatan data
kependudukan dan keluarga;3. pembagian peran antar unsur
terkait;4. pelayanan terintegrasi dengan
pembangunan di daerah; dan5. pengendalian dan pemantauan.
Data dan Informasi keluarga yang dikelola dalam Sistem Informasi Keluarga.
Bertujuan menyediakan data dan informasi tentang kependudukan dan keluarga melalui pendataan keluarga, sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan pengendalian penduduk, pembangunan keluarga, Keluarga Berencana, dan pembangunan lain.
merupakan tata cara pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga.
E. SISTEM INFORMASI KELUARGA
Data rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dikumpulkan secara teratur oleh Pembantu pembina Keluarga Berencana Desa, Penyuluh Keluarga Berencana dan atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana serta penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana, instansi Pemerintah Daerah, dan instansi Pemerintah melalui pencatatan dan pelaporan atau cara lain.
Data nonrutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan keluarga yang ditetapkan oleh Pemerintah terdiri atas:o data khusus; meliputi data sasaran khusus, faktor risiko,
lingkungan, dan lainnya yang mendukung program perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga serta keluarga berencana.
o Data luar biasa meliputi data yang dikumpulkan dalam kejadian luar biasa, wabah, bencana, dan kedaruratan program perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga serta keluarga berencana .
Data Keluarga
E. Penyelenggaraan monev;
F. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi.
TERIMA KASIH