RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Ilirehorat hscaBanen dan kmbinaan UsahaTahun 2013

Direktorat Jenderal PerkebunanKementerian Pertanian

ii

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar …………………………………………...... i

Daftar Isi …………………………………………...... ii

I. Pendahuluan …………………………………………...... 1

1.1. Latar Belakang ...........................................…………....... 1

1.2. Tujuan ………………………………………........... 2

II. Tugas Pokok dan Fungsi ………………………………………......... 3

2.1. Tugas dan Fungsi ………………………………………......... 3

2.2. Nilai-Nilai ………………………………………......... 3

2.3. Srtuktur Organisasi ………………………………………......... 4

III. Visi dan Misi ………………………………………........... 6

3.1. Visi …………………………………………....... 6

3.2. Misi …………………………………………....... 6

IV. Tujuan dan Sasaran …………………………………………...... 7

4.1. Tujuan …………………………………………....... 7

4.2. Sasaran …………………………………………........ 8

V. Permasalahan yang dihadapi ………………………………………...... 9

5.1. Penerapan Penanganan Pascapanen …………………………….. 10

5.2. Sertifikasi Perusahaan Perkebunan

Kelapa Sawit Berkelanjutan ……………………………………… 10

5.3. Penilaian Usaha Perkebunan …………………………………….. 11

5.4. Penanganan Kasus Gangguan

Usaha dan Konflik Perkebunan …..……………………………… 12

VI. Kebijakan dan Strategi

6.1. Kebijakan ………………………………………............. 12

6.2. Strategi ………………………………………............. 13

VII.Program dan Kegiatan ..…………………………………….............. 15

7.1. Program …………………………………………......... 15

7.2. Kegiatan ………………………………………….......... 15

7.3. Keluaran (Output) ………………………………………….......... 16

iii

VIII.Rencana Kerja Tahun 2013 …………………………………………......... 18

8.1. Pascapanen …………………………………………....... 18

8.2. Bimbingan Usaha dan

Perkebunan Berkelanjutan ………………………………………… 18

8.3. Gangguan Usaha dan

Konflik Perkebunan ………………………………………… 19

Lampiran Matrik Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .......................................... 20

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara

ekonomis, ekologis dan sosial budaya mempunyai peranan penting dalam

pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 18 tahun 2004

tentang Perkebunan, pembangunan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan

pendapatan masyarakat; meningkatkan penerimaan negara dan devisa negara;

menyediakan lapangan kerja; meningkatkan produktivitas; nilai tambah dan daya

saing; memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan

mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pembangunan perkebunan kedepan dihadapkan kepada berbagai

tantangan, seperti terjadinya berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan

yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar seperti adanya tekanan

era globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi,

terjadinya perubahan iklim secara global, semakin terbatasnya Sumber Daya Alam

(SDA), kecilnya kepemilikan dan status lahan milik petani/pekebun, teratasnya

akses petani/pekebun terhadap permodalan, terbatasnya sistem perbenihan

nasional, masih lemahnya kelembagaan petani/pekebun dan petugas penyuluh

dilapangan, serta kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait

pembangunan perkebunan. Tantangan-tantangan dimaksud juga memicu berbagai

gangguan usaha dan konflik perkebunan dilapangan yang memiliki karakter yang

multi dimensi yaitu ekonomi, politik, hukum, sosial, lingkungan dan juga

internasional dan penyelesaian kedepan menjadi sangat strategis dalam rangka

pemulihan kondisi sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini

Mengacu kepada rencana strategis Direktorat Jenderal Perkebunan 2010 –

2014, Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha dalam mendukung visi

Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu ” Profesional dalam memfasiltasi

peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan

berkelanjutan ” perlu menjabarkan program dan atau kegiatan prioritas terhadap

dukungan pascapanen dan pembinaan usaha dengan sasaran dan Indikator Kinerja

2

Utama yang diformulasikan dalam bentuk rencana kinerja setiap tahunnya.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pascpanen dan Pembinaan Usaha merupakan

penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis yang memuat target kinerja yang

hendak dicapai dalam satu tahun beserta indikator kinerjanya.

1.2. Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha setiap tahunnya perlu di tetapkan

sebagai acuan dalam penyusunan kegiatan yang menjadi fokus dalam mencapai

sasaran yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor : 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dan dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN & RB) Nomor

: 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

perkebunan telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Keputusan

Menteri Pertanian Nomor: 1185/Kpts/OT.140/3/2010 Tanggal 15 Maret 2010

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian

Pertanian Tahun 2010 – 2014.

Rencana Kinerja Tahunan bertujuan sebagai acuan bagia pelaksanaan

kegiatan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai tolok ukur

yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelengaraan

pemerintah untuk suatu periode tertentu.

3

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.

61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas pokok Direktorat Pascapanen dan

Pembinaan Usaha adalah : melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian

bimbingan tehnis dan evaluasi di bidang pascapenan dan pembinaan usaha

perkebunan.

Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pascapanen tanaman semusim,

rempah, penyegar, tahunan dan bimbingan usaha dan perkebunan

berkelanjutan serta gangguan usaha dan penangganan konflik;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah,

penyegar, tahunan dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta

gangguan usaha dan penangganan konflik;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pascapanen

tanaman semusim, rempah, penyegar, tahunan dan bimbingan usaha dan

perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha dan penangganan konflik;

d. Pemberiaan bimbingan usaha teknis dan evaluasi di bidang pascapanen

tanaman semusim, rempah, penyegar, tahunan dan bimbingan usaha dan

perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha dan penangganan konflik;

e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha.

2.1. Nilai-Nilai

Nilai-nilai yang dianut oleh Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

adalah :

a. Profesional (Profesionalism), dalam artian seluruh aparat yang terkait dapat

melaksanakan pelayanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya;

b. Terukur (Measurable), dalam artian dapat diukur dengan skala penilaian

tertentu yang disepakati dapat berupa pengukuran kuantitas ataupun kualitas;

4

c. Keterbukaan (Transfancy), dalam artian dapat dilaksanakan sesuai dengan

Standard Operational Procedure (SPO);

d. Dapat dipertanggungjawabkan (Accountable), dalam artian hasil atau layanan

yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.

2.1. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.

61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

membawahi 4 (empat) Unit Eselon III yaitu : (1) Sub Direktorat Pascapanen

Tanaman Rempah Penyegar dan Semusim, (2) Sub Direktorat Pascapanen

Tanaman Tahunan, (3) Sub Direktorat Bimbingan Usaha dan perkebunan

berkelanjutan dan (4) Sub Direktorat Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan.

Struktur organisasi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha sesuai dengan

Gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Direktort

Pascapanen dan Pembinaan Usaha berdasarkan pencermatan lingkungan strategis

dengan analisi SWOT mempunyai kekuatan berupa :

DIREKTORAT PASCAPANEN DAN

PEMBINAAN USAHA

SUBDIT

PASCAPANEN

TANAMAN

SEMUSI,

REMPAH DAN

PENYEGAR

SUBDIT

BIMBINGAN

USAHA DAN

PERKEBUNAN

BERKELANJUTAN

SUBDIT

GANGGUAN

USAHA DAN

PENANGANAN

KONFLIK

SUBDIT

PASCAPANEN

TANAMAN

TAHUNAN

SUBBAGIAN TATA USAHA

SEKSI TEKNOLOGI

SEKSI PENERAPAN

SEKSI TEKNOLOGI

SEKSI PENERAPAN

SEKSI BIMBINGAN

USAHA

SEKSI PERKEBUNAN

BERKELAN-JUTAN

SEKSI GANGGUAN

USAHA

SEKSI PENANGANAN

KONFLIK

KELOMPOK JABATAN

FUNGSONAL

5

(a) Tersedianya landasan hukum tentang penanganan pascapanen yaitu UU No 12

Tahun 1992 Tentang Sistim Budidaya Tanaman, UU No 18 Tahun 2004

Tentang Perkebunan, Kepres No 47 Tahun 1986 Tentang Peningkatan

Penanganan Pascapanen, Permentan No 44 Tahun 2009 Tentang Pedoman

Penanganan Pascapanen hasil pertanian asal tanaman yang baik, Permentan

No 61 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

(b) Tersedianya jumlah SDM yang mencukupi, yaitu jumlah SDM pada tahun 2011

sejumlah 70 orang dengan kualifikasi pendidikan S3 : sebanyak 1 orang, S2

: sebanyak 16 orang, S1 : sebanyak 22 orang, Sarjana Muda/Diploma :

sebanyak 2 orang), SLTA : sebanyak 27 orang, dan SD : sebanyak 2 orang.

(c) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan yaitu

tersedianya perangkat teknologi komputer dan perlengkapannya, tersedianya

furniture yang mencukupi (meja, kursi, lemari, kardeks), tersedianya jaringan

komunikasi (telp dan internet) di setiap ruang esselon III, tersedianya data dan

informasi perkebunan (statistik, leaflet, booklet), tersedianya fasilitasi

penanganan pascapanen di daerah.

(d) Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman

teknis dan kebijakan, yaitu tersedianya Renstra Direktorat Jenderal

Perkebunan, Pedoman Pelaksanaan Anggaran, Pedoman Operasional

Kegiatan (POK), Pedoman Penanganan Pascapanen, Renstra Direktorat

Pascapanen dan Pembinaan Usaha.

(e) Tersediannya roadmap komoditas utama dan Renstra Pengembangan

Perkebunan, yaitu tersedianya Roadmap 14 Komoditi Perkebunan, Renstra

Pembangunan Perkebunan.

Tugas pokok dan fungsi yang menjadi amanah Direktorat Pascapanen dan

Pembinaan Usaha tersebut wajib dipertanggungjawabkan setiap tahun.

Berdasarkan hal tersebut, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Direktorat Pascapanen

dan Pembinaan Usaha tahun 2012 ini merencanakan kegiatan tahun 2012 sesuai

Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

yang disesuaikan dengan kegiatan yang didukung oleh alokasi dana DIPA tahun

2012.

6

BAB III

VISI DAN MISI

3.1. Visi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Visi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha sebagai bagian integral

dari Direktorat Jenderal Perkebunan harus selaras dengan visi Direktorat Jenderal

Perkebunan yaitu ”Profesional dalam memfasiltasi peningkatan produksi,

produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan” maka visi

Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi peningkatan peyediaan teknologi dan penerapan pascapanen

tanaman tahunan, rempah penyegar dan semusim;

2. Memfasilitasi peningktan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan

berkelanjutan;

3. Memfasilitasi peningkatan penanganan gangguan usaha dan konflik

perkebunan;

4. Memfasilitasi peningkatan penerapan pengolahan perkebunan berkelajutan;

5. Memfasilitasi peningkatan Revitalisasi Pengembangan Perkebunan;

6. Memberikan pelayanan permohonan rekomendasi teknis usaha perkebunan.

2.2. Misi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Mangacu pada pada salah satu Misi Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu

”Mengupayakan penanganan Pascapanen dan Pembinaan usaha”, maka misi

Direktorat Pascapanen dan pembinaan Usaha ditetapkan sebagai berikut :

1. Memfasilitasi peningkatan penyedian teknologi dan penerapan pascapanen

budidaya tanaman tahunan, rempah penyegar dan semusim;

2. Memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan

berkelanjutan;

3. Memfasilitasi peningkatan penanganan gangguan usaha dan konflik

perkebunan;

4. Memfasilitasi peningkatan penerapan pengelolaan perkebunan berkelanjutan;

5. Memfasilitasi peningkatan Revitalisasi Pengembangan Perkebunan;

6. Memberikan pelayanan permohonan rekomendasi teknis usaha perkebunan

(Rekomtek).

7

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dan tujuan

pembangunan pertanian, maka tujuan pembangunan perkebunan ditetapkan

sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing

perkebunan;

2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perkebunan;

3. Meningkatakan penerimaan dan devisa negara dan sub sektor perkebunan;

4. Mendukung penyediaan pangan di wilayah perkebunan;

5. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku

industri perkebunan.

6. Mendukung pengembangan bio-energi melalui peningkatan peran sub sektor

perkebunan sebagai penyedian bahan bakar nabati;

7. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) perkebunan;

8. Meningkatkan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan kerja;

9. Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut di atas, maka Direktorat

Pascapanen dan Pembinaan Usaha perlu melakukan hal – hal sebagai berikut:

1. Memfasilitasi peningkatan ketersedian dan penerapan teknologi pascapanen

budidaya tanaman tahunan, rempah penyegar dan semusim;

2. Memfasilitasi peningkatan, mutu, nilai tambah dan daya saing hasil perkebunan;

3. Memfasilitasi penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan;

4. Memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan serta

mendorong pengembangan wilayah berwawasan lingkungan;

5. Memfasilitasi peningkatan peran sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan

kerja;

6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan, kemandirian dan profesinaliisme pelaku

usaha perkebunan;

7. Memfasilitasi peningkatan dan penumbuhan kemitraan dan hubungan sinergi

antar pelaku usaha perkebunan;

8

8. Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas.

4.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan perkebunan telah ditetapkan kinerja utama berdasarkan Keputusan

Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 1185/Kpts/OT.140/3/2010 tanggal 15

Maret 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan

Kementerian Pertanian Tahun 2010 – 2014, Direktorat Pascapanen dan Pembinaan

Usaha melalui Program/Kegiatan Prioritas yaitu “Dukungan Pascapanen dan

Pembinaan Usaha Perkebunan”. ditetapkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

(IKU) Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha ditetapkan Indikator Kinerja

Utama (IKU) sesuai tugas dan fungsinya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

No Sasaran Indikator Kinerja Utama Tahun

2011 2012 2013 2014

1 Peningkatan Mutu

Produk Perkebunan

dan Usaha Perkebunan

Berkelanjutan

1. Jumlah Kelompok Tani

yang menerapkan

penaganan pasacapanen

sesuai GHP (Kelompok

Tani)

100 110 120 130

2. Jumlah Perusahaan

Perkebunan Kelapa Sawit

yang layak Mengajukan

permohonan Sertifikat

ISPO (Perusahaan )

75 150 250 350

3. Jumlah perusahaan

perkebunan yang ditangani

kasus gangguan usahanya

(Perusahaan)

38 40 42 44

9

BAB V

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

5.1. Penerapan Penanganan Pascapanen

a. Permasalahan penerapan penaganan pascapanen sesuai Good Handling

Practise (GHP) antara lain disebabkan : 1) Masih tingginya tingkat kehilangan

hasil panen, 2) Mutu hasil yang masih rendah, 3) Tingkat efisiensi dan

efektivitas yang masih rendah, 4) Nilai jual yang kurang kompetitif, 5) Belum

adanya jaminan pasar terhadap produk yang memiliki mutu yang baik, 6)

Lemahnya petani dalam mengakses informasi pasar sehingga kurang memiliki

posisi tawar yang baik, 7) Rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia

(SDM) dalam mengadopsi teknologi pascapanen, 8) Masih lemahnya fungsi

kelembagaan petani/kelompok tani.

b. Kegiatan Fermentasi biji kakao belum berjalan seperti yang diharapkan karena

terkendala dengan perbedaan harga biji kakao fermentasi dan non fermentasi

tidak signifikan. Dengan demikian diperlukan monitoring dan evaluasi untuk

kegiatan fermentasi biji kakao pada tahun berikutnya.

c. Penaganan pascapanen pala masih dilakukan secara tradisionil dengan hasil

biji pala dan fulli kurang baik sehingga mudah tercemar hama seperti alfatoxin

sebagai penyebab ditolaknya pala Indonesia masuk dipasar eropah. Dengan

demikian penaganan pascapanen pla memerlukan alat dan pelatihan teknis dan

kelembagaan.

5.2. Sertifikasi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan

Serifikasi perusahaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang lebih dikenal

dengan Indonesian Susitanable Palm Oil (ISPO) sesuai Peraturan Menteri

Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa

Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) masih terkendala karena belum semua

perusahaan kelapa sawit dilakukan penilaian uasaha perkebunanannya sesuai

Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang

Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan yang menjadi syarat dalam pengajuan

sertifikasi ISPO.

10

5.3. Penilaian Usaha Perkebunan

Pelaksanaan penilaian usaha perkebunan Sesuai Peraturan Menteri Pertanian

Nomor : 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha

Perkebunan belum seluruhnya dapat dilakukan pada tahun 2012, karena : 1) Masih

terdpat kabupaten yang belum melaksanakaannya karena belum tersedianya

pendanaan, 2) Masih terdapat kabupaten yang belum memiliki petugas penilai

bersertifikat sehingga tidak proporsional dengan jumlah perusahaan/kebun yang

harus dinilai, dan 3) Pelaksanaan penilaian usaha belum dilakukan serempak

secara nasional sehingga kesulitan penghimpunan data informasi yang akurat.

5.4. Penanganan kasus Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan

Eskalasi kasus sengketa lahan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat

disekitar perkebunan cenderung terus meningkat, baik akibat adanya saling kalim

kepemilikan lahan, maupun karena perambahan dan penyerobotan lahan oleh

perusahaan. Sementara dalam upaya penyelesaiannya sering terjadi konflik yang

berkepanjangan, dan tidak jarang diikuti aksi unjuk rasa yang diikuti dengan

pendudukan dan pengerusakan lahan dan asset perusahaan, serta tindakan anarkis

lainnya.

Dari tahun ke tahun jenis kasus sengketa penyebab gangguan usaha dan konflik

perkebunan yang terjadi banyak terjadi dapat dibagai dalam 2 (dua) kelompokkan

yaitu : 1) Lahan dan 2) Non lahan.

1. Lahan :

a. Penggunaan tanah adat/ulayat tanpa persetujuan pemuka adat/

masyarakat.

b. Belum selesainya penetapan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di

Provinsi/Kabupaten.

c. Okupasi / penyerobotan lahan oleh Masyarakat.

d. Tumpang tindih lahan antara perkebunan dengan kawasan hutan.

e. Tumpang tindih lahan perkebunan dengan kawasan pertambangan.

f. Terjadinya tumpang tindih lahan karena izin baru.

g. Proses penerbitan HGU tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.

h. Tuntutan masyarakat terhadap tanah yang sedang dalam proses HGU

11

i. Belum dilakukannya ganti rugi lahan dan atau ganti rugi tanam tumbuh

tetapi perusahaan sudah operasional.

j. Tanah masyarakat yang diambil alih perusahaan.

k. Kebun plasma yang menjadi agunan kredit diperjualbelikan oleh petani

tanpa sepengetahuan perusahaan/bank.

l. Tuntutan masyarakat terhadap kebun plasma yang telah dijanjikan tidak

dipenuhi perusahaan.

m. Masyarakat menuntut pengembalian tanah yang sudah dilakukan ganti rugi

perusahaan.

n. Izin Lokasi sudah berakhir dan tidak dilakukan pembaharuan/

perpanjangan.

o. Terhadap HGU yang diperpanjang, masyarakat menuntut pengembalian

kembali lahannya.

p. Masyarakat menuntut lahan perusahaan untuk dimiliki/dikuasai.

q. Luas lahan plasma tidak sesuai dengan penetapan jumlah calon petani

peserta oleh Bupati.

r. Tuntutan masyarakat atas pembangunan kebun plasma minimal 20 % dari

areal yang diusahakan oleh perusahaan (Permentan No. 26 Th.2007).

s. Lahan yang ditelantarkan oleh perusahaan.

t. Pembangunan kebun melebihi areal yang diizinkan.

2. Non Lahan :

a. Petani tidak mampu dan atau tidak ada keinginan membayar / melunasi

kredit

b. Penetapan harga TBS Kelapa Sawit tidak sesuai keinginan petani

c. Masyarakat menolak pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit karena

dipengaruhi oleh LSM dan pihak ketiga lainnya (oknum)

d. Pengerusakan tanaman dan aset perkebunan

e. Penjarahan dan pencurian produksi

f. Petani Ingin ikut serta sebagai peserta plasma

g. Keterlambatan konversi kebun petani plasma

h. Banyak LSM dan pihak ketiga Lainnya (oknum) yang memanfaatkan kasus

gangguan usaha dan konflik perkebunan

12

BAB VI

KEBIJJAKAN DAN STRATEGI

6.1. Kebijakan

Direktorat Jenderal Perkebunan merumuskan kebijakan yang akan menjadi

kebijakan umum dan kebijakan teknis pembangunan perkebunan tahun 2011-2014.

Kebijakan umum pembangunan perkebunan adalah : “ mensinergikan seluruh

sumber daya perkebunan dalam rangka peningkatan daya saing usaha

perkebunan, nilai tambah, produktifitas dan mutu produk perkebunan melalui

partisipasi aktif masyarakat perkebunan, dan penerapan organisasi modern

yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung

dengan tata kelola pemerintahan yang baik ”.

Adapun kebijakan teknis pembangunan perkebunan yang merupakan

penjabaran dari kebijakan umum pembangunan perkebunan yaitu : “ meningkatkan

produksi, produktifitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui

pengembangan komoditas, SDM, kelembagaan, dan kemitraan usaha,

investasi usaha perkebunan sesuai kaidah pengelolaan sumber daya alam

dan lingkungan hidup dengan dukungan pengembangan sistem informasi

manajemen perkebunan ”.

Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha dibagi berdasarkan 2 (dua)

ruang lingkup kegiatan yang berbeda yaitu kegiatan pascapanen dan kegiatan

pembinaan usaha, maka kebijakan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan usaha

terdir dari : (1) Kebijakan penanganan pascapanen dan (2) Kebijakan

pembinaan usaha.

a. Arah Kebijakan Penanganan Pascapanen

Meningkatkan mutu berbasis kegiatan pascapanen melalui perbaikan sistem

penanganan pascapanen dengan penerapan teknologi tepat guna dan fasilitasi

alat pascapanen di pedesaan

b. Arah Kebijakan Pembinaan Usaha Perkebunan

Meningkatkan investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan pengembangan

kelembagaan dan kemitraan di bidang usaha perkebunan yang berkelanjutan

13

melalui Rekomendasi Teknis (Rekomtek), penilaian usaha perkebunan,

sosialisasi, penerapan, pembinaan pembangunan perkebunan berkelanjutan,

pengelolaan SDA dan lingkungan hidup serta penanganan gangguan usaha

dan konflik perkebunan.

6.2. Strategi

Strategi umum pembangunan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan

Usaha tahun 2011-2014 merupakan bagian dari strategi khusus pembangunan

perkebunan yang meliputi :

(1) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan

berkelanjutan;

(2) Pengembangan komoditas;

(3) Peningkatan dukungan terhadap system ketahanan pangan;

(4) Investasi usaha perkebunan;

(5) Pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan;

(6) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);

(7) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha;

(8) Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.

Dari delapan strategi umum Direktorat Jenderal Perkebunan, strategi yang

sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pascapanen dan

Pembinaan Usaha adalah :

(1). Peningkatan produksi, produktifitas, dan mutu tanaman perkebunan

berkelanjutan,

(2). Investasi usaha perkebunan,

(3). Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha, dan

(4). Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.

Mengingat ruang lingkup kegiatan pascapanen dan ruang lingkup kegiatan

pembinaan usaha berbeda maka penetapan strategi Direktorat Pascapanen dan

Pembinaan Usaha dibagi dua yaitu : (1) Strategi penanganan pascapanen dan (2)

Strategi pembinaan usaha.

Selain mengacu kepada Strategi Direktorat Jenderal Perkebunan,

penetapan strategi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha juga

14

mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi

kinerja organisasi lingkup Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha. Untuk

menetapkan strategi tersebut diperlukan pencermatan lingkungan strategis baik

internal maupun eksternal. Pencermatan lingkungan strategis dilaksanakan dengan

analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Theart).

Pencermatan faktor lingkungan dibagi 2 (dua), yaitu :

1) Pencermatan Lingkungan Internal (PLI) dilakukan untuk mendapatkan informasi

mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi. Kekuatan adalah kondisi

internal, sumberdaya organisasi, yang dapat digunakan untuk memanfaatkan

peluang dan menghadapi ancaman.Kelemahan adalah kondisi internal

organisasi yang dapat mempersulit organisasi memanfaatkan peluang dan

menghadapi ancaman, dan

2) Pencermatan Lingkungan Ekternal (PLE) adalah untuk memperoleh informasi

mengenai peluang dan ancaman. Peluang adalah kondisi yang dapat

dimanfaatkan untuk mencapai tujuan strategis organisasi dengan kekuatan

yang dimiliki. Sedangkan ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat

mempersulit tercapainya tujuan strategis organisasi.

Karena kondisi dan situasi penanganan pasaca panen dan pembinaan

usaha berbeda terutama pengaruh faktor eksternal maka pencermatan faktor

lingkungan dibagi dua yaitu : (1) pencermatan factor lingkungan pasca panen dan

(2) pencermatan faktor lingkungan pembinaan usaha.

15

BAB VII

PROGRAM DAN KEGIATAN

7.1. Program

Hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat edaran bersama

Menteri Keuangan Nomor SE-18448/MK/2009 dan Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 0142/M.PPN./06/2009 tanggal 19 Juni

2009, yang mengamanatkan setiap unit Eselon I mempunyai satu program yang

mencerminkan nama Eselon I yang bersangkutan dan setiap unit Eselon II hanya

mempunyai dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan 1 (satu) kegiatan. Dengan

demikian indikator kinerja unit Eselon I adalah outcome dan indikator unit Eselon II

adalah output. Berdasarkan restrukturisasi resebut ditetapkan bahwa program

pembangunan perkebunan tahun 2010 – 2014 adalah: “Peningkatan produksi,

produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”.

7.2. Kegiatan

Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pascapanen dan

Pembinaan Usaha yang merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi adalah

“Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha” yang

dimaksudkan untuk melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis

dan evaluasi dibidang pascapanen dan pembinaan usaha yaitu penanganan

pascapanen tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan,

bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta gangguan usaha dan

penangaanan konflik.

a. Fokus Kegiatan yang terkait dengan Direktorat Pascapanen dan

Pembinaan Usaha Tahun 2011-2012

Berdasarkan skala prioritas, agar sumber daya yang ada dapat

dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk memecahkan permasalahan-

permasalahan yang ada secara komprehensif, maka Direktorat Jenderal

Perkebunan menetapkan 7 (tujuh) fokus kegiatan pembangunan perkebunan

sebagai berikut :

(1) Revitalisasi perkebunan

16

(2) Swasembada gula nasional

(3) Penyedian bahan tanaman sumber bakar nabati (bio-energi)

(4) Gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional

(5) Pengembangan komoditas ekspor

(6) Pengembangan komoditas pemenuhan kebutuhan dalam negeri

(7) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan

Fokus kegiatan yang terkait dengan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan

Usaha yaitu pada nomor (3) Penyedian bahan tanaman sumber bakar nabati

(bio-energi) dan nomor (7) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan

berkelanjutan.

Fokus kegiatan Penyediaan bahan tanaman sumber bakar nabati adalah

mengintegrasikan kegiatan pengembangan dan kegiatan pascpanen tanaman

sumber bakar nabati (bio-energi/biofuel).

Fokus kegiatan dukungan pengembangan tanaman perkebunan

berkelanjutan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan produksi,

produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan penanganan

pascapanen dan pembinaan usaha, penanganan gangguan usaha dan konflik

perkebunan (GUKP).

7.3. Keluaran (Output)

Sesuai dengan restrukturisasi program dan kegiatan, indicator kinerja yang

harus dipertanggungjawabkan unit eselon II adalah output kegiatan. Output dan

komponen kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan dukungan

pascapanen dan pembinaan usaha adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan, komponen

dari Output ini terdiri dari :

a. Fasilitasi penanganan pascapanen tanaman semusim,

b. Fasilitasi penanganan pascapanen tanaman rempah dan penyegar,

c. Fasilitasi penanganan pascapanen tanaman tahunan, dan

d. Pembinaan dan pengawalan biofuel.

17

2. Terfasilitasinya Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan, Komponen

dari output ini terdiri dari :

a. Terlaksananya pembinaan usaha perkebunan dan terfasilitasinya penilaian

usaha perkebunan,

b. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi dan bimbingan teknis dan

penilaian PIR-BUN dan PIR-TRANS/KKPA,

c. Terlaksanya kegiatan pembangunan perkebunan berkelanjutan untuk

kelapa sawit (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO),

d. Terlaksanya kegiatan pembangunan perkebunan berkelanjutan untuk

Kakao (Indonesian Sustainable Cacao /ISCacao), dan

e. Terlaksananya pemberian rekomendasi teknis perkebunan.

3. Terfasilitasinya pencegahan dan penanganan Gangguan Usaha Perkebunan,

komponen dari output ini terdiri dari :

a. Terlaksananya inventarisasi dan identifikasi serta fasilitasi penangan

gangguan usaha dan konflik perkebunan,

b. Terlaksananya fasilitasi penyelesaian masalah/kasus PIR-BUN dan PIR-

TRANS/KKPA.

18

BAB VIII

RENCANA KERJA TAHUN 2013

8.1. Pascapanen

Anggaran kegiatan penanganan pascapanen komoditas perkebunan untuk

tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 16.130.829.000 yang yang dibagi menjadi 3

kegiatan, yaitu :

No Kegiatan Utama Provinsi/

Kabupaten Anggaran

(Rp.)

1 Penanganan Pascapanen Tanaman Semusim

6 Provinsi/ 10 Kabupaten

1.734.040.000

2 Penanganan Pascapanen Tanaman Rempah dan Penyegar

12 Prov/ 16 Kabupaten

6.277.586.000

3 Penanganan Pascapanen Tanaman Tahunan

9 Provinsi/ 22 Kabupaten

8.119.203.000

TOTAL 16.130.829.000

8.2. Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan

Anggaran kegiatan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan untuk

tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 7.555.842.000 yang yang dibagi menjadi 4

kegiatan, yaitu :

No Kegiatan Utama Provinsi Anggaran

(Rp.)

1 Pembinaan Usaha Perkebunan 31 Provinsi

3.033.444.000

2 Penilaian Usaha Perkebunan 17 Provinsi

808.450.000

3

Monitoring dan Evaluasi Penerapan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO)

21 Provinsi

2.883.473.000

4 Sosialisasi Pedoman ISPO pada Perkebunan Kelapa Sawit Pola Plasma dan Swadaya

21 Provinsi 830.475.000

TOTAL 7.555.842.000

19

8.3. Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan

Anggaran kegiatan gangguan Usaha dan konflik perkebunan untuk tahun

anggaran 2013 sebesar Rp. 4.622.963.000 yang yang dibagi menjadi 5

kegiatan,yaitu :

No Kegiatan Utama Provinsi Anggaran

(Rp.)

1 Fasilitasi, Inventarisasi, dan Identifikasi serta Penanganan Kasus Gangguan Usaha Perkebunan

24 Provinsi

1.152.300.000

2 Fasilitasi, Inventarisasi, dan Identifikasi serta Penanganan Kasus Konflik Usaha Perkebunan

22 Provinsi

1.083.000.000

3 Pertemuan Koordinasi Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan

22 Provinsi

998.213.000

4 Pemantauan, Pengawasan, dan Fasilitasi Penyelesaian masalah PIR-TRANS/KKPA

15 Provinsi 641.300.000

5 Pemantauan, Pengawasan, dan Fasilitasi Penyelesaian masalah PIR-BUN

19 Provinsi 748.150.000

TOTAL 4.622.963.000

20

Matrik Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Tahun 2013

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan melalui dukungan pascapanen dan pembinaan usaha perkebunan

Terlaksananya Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan

120 Kelompok

- Jumlah kelompok tani menerapkan penanganan pascapanen sesuai GHP tanaman tanaman semusim

19 Kelompok

- Jumlah kelompok tani menerapkan penanganan pascapanen sesuai GHP tanaman rempah dan penyegar

45 Kelompok

- Jumlah kelompok tani menerapkan penanganan pascapanen sesuai GHP tanaman tahunan

56 Kelompok

Terfasilitasinya Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan

- Jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang layak mengajukan permohonan sertifikat ISPO.

250 Perusahaan

Terfasilitasinya pencegahan dan penanganan Gangguan Usaha Perkebunan

- Jumlah perusahaan perkebunan yang ditangani kasus gangguan usahanya.

42 Perusahaan