bab ii tinjauan pustaka a. landasan teori 1. pengertian wajib belajar pendidikan...

5

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

a. Wajib Belajar (Wajar)

1) Wajib Belajar adalah kewajiban anak usia 7 – 12 tahun untuk memperoleh

pendidikan dasar (dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa) (Kamus

Besar Bahasa Indonesia, 2007 : 1226).

2) Wajib Belajar sekolah lanjutan tingkat pertama adalah kewajiban bagi

setiap warga Negara Indonesia yang telah menamatkan sekolah dasar atau

yang sederajat dengan batas usia 13 – 15 tahun untuk mengikuti

pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang sederajat sampai

tamat. (Dirjen Dikdasmen, 1992 : 28)

b. Pendidikan Dasar 9 tahun

Adalah pendidikan yang lamanya 9 tahun yang diselenggarakan selama 6

tahun di Sekolah Dasar (SD) dan 3 tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

(SLTP) atau saluran pendidikan yang sederajat. Dengan demikian pengertian

lengkap wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah kewajiban anak usia 7 – 15

tahun untuk memperoleh pendidikan dan menamatkan sekolah dasar atau

sederajat dan mengikuti sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat sampai

tamat.

Wajib belajar memberikan konotasi apabila tidak dilakukan akan

mendapat sanksi / hukuman. Sebaliknya, apabila dilakukan, akan mendapat

Kajian Tingkat Ekspektasi..., Yuli Dwi Pangesti Rahayu, FKIP, UMP, 2013

6

“pahala” dalam arti berupa bantuan, fasilitas dan kemudahan untuk melaksanakan

wajib belajar tersebut.

Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah suatu gerakan nasional yang

diselenggarakan di seluruh Indonesia bagi warga Negara Indonesia yang berusia 7

sampai dengan 15 tahun. Wajib Belajar 9 Tahun adalah program pemerintah yang

bersifat nasional. Wajib belajar bukan merupakan program baru yang ditetapkan

pemerintah. Hal ini karena muatan tentang wajib belajar 9 tahun tersebut selalu

ada pada berbagai perangkat hukum kita lebih dari 10 tahun yang lalu. Di dalam

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan

Nasional telah memuat berlakunya wajib belajar pada system pendidikan kita

yang pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan pemerintah (Sisdiana, 2011).

2. Sikap Terhadap Wajib Belajar 9 Tahun

Sikap adalah organisasi pendapat, keyakinan seseorang mengenai objek

atau situasi yang relative ajeg, yang disertai adanya perasaan tertentu dan

memberikan dasar kepada orang tua tersebut untuk membuat respons atau berlaku

dalam cara yang tertentu yang dipilihnya (Walgito, 2001: 109). Menurut (Secord

& Backman (1964) dalam Azwar, (1995: 5) sikap sebagai keteraturan tertentu

dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan

(konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya. Sedangkan

menurut Gerungan (2004:162) yaitu bahwa attitude dapat diterjemahkan dengan

kata sikap terhadap objek tertentu yang dapat merupakan sikap pandangan atau


7

sikap perasaan, tetapi sikap tersebut disertai oleh kecenderungan untuk bertindak

sesuai dengan sikap terhadap objek itu.

Pengertian lain tentang sikap menurut Azwar dalam Anonim (2012),

komponen-komponen sikap adalah :

a. Kognitif

Kognitif terbentuk dari pengetahuan dan informasi yang diterima yang

selanjutnya diproses menghasilkan suatu keputusan untuk bertindak.

b. Afektif

Menyangkut masalah emosional subyektif sosial terhadap suatu obyek, secara

umum komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap suatu

obyek.

c. Konatif

Menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada

dalam diri seseorang berkaitan dengan obyek sikap yang dihadapinya.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai sikap, maka dapat disimpulkan

bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian sikap yaitu :

a. Merupakan keadaan pada setiap manusia

b. Merupakan penggerak untuk bertindak dalam menggapai objek

c. Bersifat positif maupun negatif

d. Terbentuk melalui pengalaman

e. Sikap dapat bersifat umum atau spesifik


8

3. Tujuan pendidikan pada jenjang dan satuan pendidikan dasar

Pendidikan dasar bertujuan memberi bekal kemampuan dasar kepada

siswa untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat,

warga Negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan siswa untuk

mengikuti pendidikan menengah (pasal 3 peraturan pemerintah No. 28 tahun 1990

tentang Pendidikan Dasar).

Pendidikan dasar yang diselenggarakan di sekolah dasar (SD) bertujuan

untuk memberikan bekal kemampuan dasar baca tulis hitung, pengetahuan dan

ketrampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat

pengembangan serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan di

SLTP. Pendidikan dasar yang diselenggarakan di Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama (SLTP), bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar yang

merupakan perluasan serta peningkatan pengetahuan da ketrampilan yang

diperoleh di Sekolah Dasar yang bermanfaat bagi siswa untuk mengembangkan

kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat dan warga Negara sesuai

dengan tingkat perkembangannya serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti

pendidikan menengah (Kurikulum Pendidikan Dasar dalam Soepono, 2002).

Mengacu kepada tujuan pendidikan pada jenjang dan satuan pendidikan

dasar bertujuan member bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk

mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga

Negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti

pendidikan menengah (Pasal 3 PP No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar).


9

Maka tujuan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun adalah :

menciptakan kondisi nasional dibidang pendidikan dan pengajaran, agar anak usia

7 tahun sampai dengan 12 tahun seluruhnya dapat masuk di Sekolah Dasar (SD)

atau yang sederajat, setelah tamat kemudian melanjutkan ke Sekolah Lanjutan

Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat. Diharapkan sekian tahun mendatang

bangsa Indonesia berpendidikan serendahnya SLTP (Engkoswara dalam Soepono,

2002).

4. Program pengajaran pendidikan dasar 9 Tahun

Kurikulum pendidikan dasar disusun untuk mencapai tujuan pendidikan

dasar merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan

belajar mengajar di SD dan SLTP. (pasal 39 ayat 2 dan 3 UU No. 2 tahun 1989,

dan Pasal 14 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1990).

Isi kurikulum pendidika dasar wajib memuat sekurang-kurangnya bahan

kajian dan pelajaran tentang Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama,

Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, membaca dan menulis,

Matematika (termasuk berhitung), Pengantar Sains dan Teknologi, Ilmu Bumi,

Sejarah Nasional dan Sejarah Umum, kerajinan tangan dan Kesenian, Pendidikan

Jasmani dan Kesehatan, Menggambar, serta Bahasa Inggris (Daryanto, 2002).


10

5. Pentingnya Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Sebagai salah satu Negara sedang berkembang Indonesia berusaha

meningkatkan pemerataan pendidikan. Kebijakan pembangunan pendidikan sejak

Pelita I sampai Pelita V diarahkan pada lebih terciptanya pemerataan dan keadilan

dalam pendidikan, khususnya pada tingkat pendidikan dasar. Wajib Belajar usia

SD yang dicanagkan pada awal Pelita IV merupakan puncak dari upaya mencapai

pemerataan dan keadilan pada tingkat pendidikan dasar semesta, yang akan

ditingkatkan dari 6 tahun (usia 7-12) menjadi 9 tahun (usia 7-15) tahun. Ada

beberapa alasan yang melatarbelakangi pendidikan dasar 9 tahun sebagai

pendidikan wajib bagi semua anak usia 7-15 tahun mulai tahun 1994

(Trisnaningsih, 2002).

Pertama, lebih dari 80% tenaga Indonesia hanya berpendidikan sekolah

dasar dan bahkan kurang, yaitu mereka yang putus SD dan buta aksara. Kondisi

ini jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara lain ASEAN, apabila

dengan negara-negara industri baru seperti Singapura, Taiwan, Korea Selatan, dan

Hongkong. Untuk menunjang perkembangan ekonomi, khususnya dalam sector

industri yang merupakan sector kedua terbesar menyerap tenaga kerja yang hanya

setingkat sekolah dasar saja tidak cukup. Untuk itu pemerintah berusaha

meningkatkan rata-rata tingkat pendidikan rakyat sampai dengan tingkat SLTP

atau sederajat.

Kedua, dari segi ekonomi pendidikan dasar sembilan tahun merupakan

jalan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang dapat memberikan

nilai tambah lagi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan merupakan investasi insani


11

(human investment). Oleh sebab itu pendidikan dasar perlu diberikan secara

merata dan adil baik di perkotaan maupun di pedesaan, sehingga pada gilirannya

dapat meningkatkan akses ekonomi yang merata dan adil pula bagi semua lapisan

masyarakat.

Ketiga, ada bukti – bukti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan

seseorang maka akan semakin besar peluangnya untuk lebih mampu berperan

serta dalam kehidupan masyarakat dan negara serta lebih memiliki kesadaran

sebagai warga negara beserta hak dan kewajibannya. Oleh sebab iti, untuk

meningkatkan peran serta dan kesadaran rakyat dalam kehidupan bernegara, rata –

rata tingkat pendidikan mereka perlu ditingkatkan menjadi 9 tahun.

Keempat, dari segi kepentingan peserta didik, peningkatan usia wajib

belajar dari 6 tahunmenjadi 9 tahun dimaksudkan untuk lebih meningkatkan

kemampuan dan ketrampilan mereka, sehingga pada gilirannya akan memperbesar

peluang mereka untuk meningkatkan martabat, kesejahteraan, dan makna

hidupnya.

Kelima, pengalaman pembangunan di negara – negara industry baru di

Asia (Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan) menunjukan bahwa

pertumbuhan ekonomi yang cepat akan berjalan seiring dengan meningkatnya

pendidikan di Negara tersebut yang ditandai dengan adanya suatu critical mass

yaitu jumlah penduduk yang memiiki tingkat pendidikan tertentu. Critical mass

ini pada prinsipnya merupakan semacam prasyarat dasar yang dapat sicatat

apabila APK (Angka Partisipasi Kasar) SD telah mencapai 100% . SLTP 80 %.

SLTA 60% dan Perguruan Tinggi (PT) sekitar 20%. Dengan adanya Critical mass


12

ini, maka produktifitas tenaga kerja akan meningkat dan dapat memberikan

dampak pada kesejahteraan penduduk, meningkatkan kemampuan komunikasi

penduduk sehingga berbagai kegiatan ekonomi dan non ekonomi dapat berjalan

lancer. Disamping itu “critical mass” juga berdampak terhadap peningkatan

konsumsi atas produk – produk yang mengandung teknologi yang pada sisi lain

juga akan berari pula tumbuhnya peluang kerja yang tersedia sebagai akibat

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan dengan demikian permintaan tenaga kerja

yang berkemampuan tinggi (bermutu) juga akan semakin meningkat pula.

Keenam, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dala menyongsong

abad 21 mendatang akan semakin besar. Terlebih – lebih dengan adanya jaman

ekonomi terbuka dan persaingan beba, yaitu dengan dimulainya pasar bebas

AFTA (ASEAN Free Trade Area) pada tahun 2003 dan dimulainya APEC (Asia

Pacific Economic Cooperation) pada tahun 2020, disamping telah

dilaksanakanya pengendalian perdagangan internasional dengan kehadiran

organisasi perdagangan dunia, yaitu World Trade Organization (WTO).

6. Sasaran Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Usaha

Mencapainnya.

Dengan jumlah peserta didik di SLTP sebanyak 6, 98 juta pada akhir pelita

V, berarti masih terdapat 6, 26 juta anak yang harus ditampung di SLTP.

Seandainya wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun kan diselesaikan

dalam tiga Repelita, berarti setiap Repelita daya tamping harus bertambah sekitar

2,09 juta.


13

Upaya mencapai sasaran ini tidak seluruhnya dibebankan SLTP di bawah

Departemem Pendidikan dan Kebudayaan, melainkan juga kepada MTS di bawah

Departemem Agama. Peranan pendidikan keagamaan memang besar dan tidak

boleh diabaikan dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun.

Mengingat perananannya yang signifikan ini, maka pendidikan keagamaan juga

memerlukan perhatian sungguh-sungguh dalam rangka wajib belajar pendidikan

dasar Sembilan tahun.

Disamping sarana, wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun juga

memerlukan guru, buku-buku pelajaran, media pendidikan, dan fasilitas lainnya

yang jumlahnya sangat besar (Trisnaningsih, 2002).

7. Faktor-faktor Pendukung Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun

Pelaksanaan wajib belajar Dikdas 9 tahun tidak mungkin dapat

terselenggara dengan baik, tanpa didukung oleh beberapa faktor yang dibutuhkan

untuk mengatasi masalah tersebut.

a. Sarana dan prasarana yang memadai antara lain tempat belajar, tenaga guru,

alat-alat dan buku pelajaran serta dana penunjang.

b. Kontinuitas koordinasi yang didasari dedikasi, loyalitas, kekeluargaan dan

pemahaman lintas sektoral yang menunjang keberhasilan pembangunan

nasional, maka peranan tim koordinasi yang wajar selalu memonitoring

perjalanan gerakan Wakar Dikdas ini.

c. Kesadaran masyarakat penyandang Wajar (Wajib Belajar) terhadap pentinggya

kualitas sumber daya manusia dalam kehidupan menghadapi tantangan jaman.


14

d. Tenaga pengajar (guru) bagi kejar Paket B selain diambil dari guru SLTP juga

guru SD Lulusan D2, D3 atau S1 jurusan pendidikan.

e. Waktu yang tepat bagi kegiatan kejar adalah sore hari sehingga bagi tenaga

guru yang mengajar di sekolah tidak terganggu sebagai tugas pokoknya.

f. Pemetaan persekolahan mutlak diperlukan karena salah satu alternative

pengelolaan Wajar Dikdas 9 tahun dipusatkan di kecamatan dengan

pertimbangan bahwa kecamatan terdiri dari atas sejumlah desa yang memiliki

banyak SD dan minimal ada satu SLTP dan SMP Terbuka atau Paket B.

Melalui pemerataan persekolahan diharapkan berapa SLTP untuk sejumlah

SD dan dimana letak antara SD dan SLTP maksimal 5 km, sehingga jangkauan

perjalanan siswa ke sekolah tidak menjadi masalah.

Kebetulan sarana pendidikan secara lengkap yang harus dipersiapkan

dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah antara lain :

a. Sarana Fisik : Bangunan Sekolah yang dilengkapi dengan :

Ruang kelas

Ruang laborat

Ruang UKS

Kamar kecil (WC)

Kantor serta alat tulis kantor

b. Sarana material : Perlengkapan belajar terdiri dari :

Meja, kursi murid/ guru

Papan tulis

Alat-alat laboratorium


15

Alat peraga mengajar

Alat-alat tulis, dll.

c. Sarana personal :

Tenaga Pendidik

Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3/

Komite Sekolah)

Pengawas, Pemilik Pendidikan.

d. Sarana Instruksional :

Kurikulim GBPP, jadwal pelajaran

Buku-buku pelajaran

Buku-buku bacaan

(Moelyodihardjo dalam Soepono, 2002).

8. Peraturan atau ketentuan yang mendukung

Untuk kelancaran program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun perlu

didukung dengan peraturan-peraturan dan ketentuan yang dapat menciptakan

situasi yang kondusif untuk meningkatkan gairah anak didik, orang tua murid dan

guru-guru serta mampu melaksanakan tingkat-tingkat pergeseran tanpa

menimbulkan gejolak terhadap anak didik.


16

9. Permasalahan-permasalahan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Permasalahan adalah hal-hal yang menjadikan masalah, yang

dimasalahkan, persoalan. Sedangkan arti masalah adalah sesuatu yang harus

dipecahkan, diselesaikan.

Masalah-masalah pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun yang

meski dihadapi dan harus diselesaikan, berkisar masalah pendidikan yang antara

lain kendala-kendala atau hambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor antara

lain : (Khamdan, 2012)

a. Faktor Sosial Budaya

Sebuah program yang berkaitan dengan kebijakan publik akan berjalan

dengan baik dan efektif diperlukan sosialisasi berupa pengertian yang baik dan

tepat kepada masyarakat tentang pentingnya program ini di jalankan, agar

mendapat dukungan sepenuhnya dari seluruh elemen masyarakat. Adapun faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan program wajar 9 tahun jika ditinjau dari

sudut sosial budaya adalah sebagai berikut :

1) Faktor orang tua.

Pendidikan orang tua akan sangat mempengaruhi pola untuk mendidik

anak. Sebab hal ini akan berubungan dengan persepsi orang tua terhadap sekolah

itu sendiri yang dihubungkan dengan pengalaman invidu dalam mengamati

sekolah dan kaitanya dengan kejadian sehari-hari di lingkunganya. Pada sebagian

masyarakat kecakapan baca tulis sebagaimana kecakapan lulusan SD pada

umumnya digunakan untuk mengubah standar hidup. Gambaran kehidupan

semacam ini dapat membentuk opini sebagian masyarakat untuk kurang


17

mengahargai sekolah dan lulusanya. Dalam kondisi seperti ini beberapa

kemungkinan bisa terjadi, seperti tidak menyekolahkan anaknya, memperhentikan

anaknya sebelum tamat, atau tidak mau tahu tentang bangunan atau keberadaan

sekolah dilingkunganya.

2) Faktor Tradisi Masyarakat.

Tradisi dan kebiasaan masyarakat seringkali menghalangi partisipasi anak

untuk ke sekolah. Dari beberapa daerah masih ada tradisi anak untuk ikut

bepergian jauh bersama orang tuanya, misalnya mengunjungi familinya, orang tua

tidak merasakan rugi miskipun mengajak anaknya untuk meninggalkan sekolah

dalam jangka waktu yang lama.

Tradisi yang lain adalah masih banyaknya orang di dalam kehidupan

bermasyarakat yang beranggapan mendidik anak perempuan kurang

menguntungkan, sehingga orang tua enggan untuk menyekolahkan anak

perempuan. Karena pada akhirnya perempuan akan menjadi Ibu rumah tangga

yang hanya mengurusi pekerjaan-pekerjaan yang dianggap tidak memerlukan

sekolah tinggi.

Tradisi lain di masyarakat adalah tentang menikahkan anak perempuan di

usia belia. Sebab jika mempunyai anak gadis yang dianggap cukup umur tetapi

belum menikah dianggap perempuan yang tidak laku, hal itu menjadi beban dan

aib dalam keluarga.

b. Faktor Agama

Pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru juga dapat mempengaruhi

keberhasilan terhadap program wajar 9 tahun padahal partisipasi masyarakat


18

sangat dibutuhkan untuk mensuksekan program ini. Khususnya pemeluk agama

Islam yang sebagian besar pemeluk di Indonesia.

Ada pemahaman yang salah yang berkembang dimasyarakat, yaitu

pendidikan Agama lebih penting dari pada pendidikan umum. Contoh kasuistis

yang terjadi di Malang Jawa Timur. Anak-anak tidak tamat SD karena

dikehendaki orang tuanya untuk belajar di pesantren. Setelah dikirim ke pesantren

anak tersebut tidak kerasan dan pulang kekampungnya, sementara sekolah tidak

menerima lagi, sekolah juga kurang lentur untuk memberi kemudahan sementara

orang tua kurang informasi yang cukup tentang sekolah .

c. Faktor Ekonomi

Kemiskinan biasanya akan mempengaruhi aspek-aspek lain termasuk

pendidikan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa angka kemiskinan masih

menduduki prosentasi tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),

jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di

bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2010 mencapai 31,02 juta

(13,33%), turun 1,51 juta dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret

2009 yang sebesar 32,53 juta (14,15%). Selama periode Maret 2009-Maret 2010,

penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,81 juta (dari 11,91 juta pada

Maret 2009 menjadi 11,10 juta pada Maret 2010), sementara di daerah perdesaan

berkurang 0,69 juta orang (dari 20,62 juta pada Maret 2009 menjadi 19,93 juta

pada Maret 2010) . Angka kemiskinan tersebut berbanding lurus dengan angka

usia putus sekolah (Khamdan, 2012).


19

d. Faktor Geografis

Letak daerah menentukan situasi kondisi masyarakat penghuninya, karena

hubungan manusia dengan kondisi alam lingkungan tidak dapat dipisahkan.

Mayarakat kota dengan tersedianya jalur perhubunganyang enak segala kebutuhan

dapat diupayakan dengan lancar termasuk kebutuhan pendidikan.

Sebaliknya masyarakat pelosok desa dan pegunungan, jarak jangkauan

tempat tinggal dengan sekolah, dan alat komunikasi serta transportasi kurang

mendukung sehingga informasi yang dapat membawa inovasi lamban termasuk

dalam pengetahuan dan teknologi.

e. Faktor Kesadaran Orang Tua

Kesadaran orang tua adalah faktor yang dominan bagi pendidikan anak

terutama untuk menyekolahkan, setelh lulus Sekolah Dasar ke jenjang SLTP.

Biasanya bagi masyarakat desa yang mayoritas petani, mereka dapat mengolah

lahannya dengan baik tanpa membutuhkan atau melalui pendidikan yang tinggi.

Ijasah dianggap penting dan bukan kebutuhan hidup untuk masa depan anaknya.

f. Faktor Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik adalah faktor yang vital dalam penyelenggaraan wajib

belajar. Kendala wajib belajar dari tenaga pendidik biasanya ditentukan oleh

kesejahteraan. Pekerjaan mengajar adalah tugas profesional, tidak sembarang

orang dapat melakukan dan tidak tentu ada pada setiap desa atau kelompok

masyarakat, karena untuk dapat menjadi seseorang guru diperlukan syarat-syarat

tertentu.


20

Masalah kesejahteraan guru banyak dikeluhkan sebab perbedaan tunjangan

sangat meencolok antara guru dengan dosen (Engkoswara dalam Soepono, 2002).

Hal ini merupakan kendala dalam semangat pengabdian sebagai guru dan

masyarakat untuk melakukan kegiatan tambahan yang imbalannya kurang

memadai.

B. Penelitian yang Relevan

Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan

No. Peneliti dan

Judul

Tujuan

Penelitian

Metodologi

Penelitian Hasil Penelitian

1. Daryanto

(2002)

Judul:

Hubungan

Intensitas

Bimbingan

Keluarga

dengan

Motivasi

Belajar Siswa

Kelas VI SD

Dalam

Menyelesaikan

Wajib Belajar

Pendidikan

Dasar 9 Tahun

di Desa

Kutabawa

Kecamatan

Karangreja

Tahun

Pelajaran

2000/2001.

Untuk

mengungkap

hubungan

antara

intensitas

bimbingan

keluarga

dengan

motivasi

belajar siswa

kelas VI SD

dalam

menyelesaikan

pendidikan

dasar 9 tahun

di Desa

Kutabawa

Kecamatan

Karangreja.

Menggunakan

deskriptif

korelasoi

dengan

angket

tertutup.

Hasil pengolahan data pada

pembahasan yang telah

dilaksanakan dapat disimpulkan

bahwa terdapat hubungan yang

kuat positif dan signifikan

antara variabel intensitas

bimbingan keluarga dengan

motivasi belajar siswa kelas VI

SD dalam menyelesaikan

pendidikan dasar 9 tahun, pada

taraf signifikan 1%. Koefisien

korelasoi hasil analisis product

moment lebih besar dari r tabel

yaitu 0,822>0,254.

2. Mundyawati,

Wiwin (2006)

Judul:

Perbedaan

Sikap

Terhadap

Untuk

mengetahui

perbedaan

sikap antara

keluarga

nelayan dan

Menggunkan

analisis

deskriptif dan

korelasoi

dengan

dokentasi dan

Terdapat perbedaan sikap

antara keluarga nelayan dengan

petani. Hal ini dapat dilihat dari

hasil uji t diperoleh t hitung

lebih besar dari pada t tabel


21

No. Peneliti dan

Judul

Tujuan

Penelitian

Metodologi


Wajib Belajar

Antara

Keluarga

Nelayan dan

Petani di Desa

Suradadi

Kecamatan

Suradadi

Kabupaten

Tegal.

keluarga

petani

terhadap wajib

belajar 9 tahun

bagi anak-

anak yang

akan menjadi

penerus

bangsa serta

untuk

mengetahui

tanggapan

keluarga

nelayan dan

petani dengan

diwajibkan

usia 7-15

tahun

menuntaskan

wajib belajar.

angket. dengan taraf signifikan =

0,05.

Keluarga petani lebih setuju

dibandingkan nelayan karena

keuarga petani memiliki sikap

kognitif dan afektif lebih tinggi

daripada nelayan.

3. Sakim (2002)

Judul:

Tanggapan

Warga

Masyarakat

Tentang Wajib

Belajar 9

Tahun di Desa

Dawuhan

Kecamatan

Wanayasa

Kabupaten

Banjarnegara.

Untuk

mengetahui

tanggapan

warga

masyarakat

tentang wajib

belajar 9 tahun

di Desa

Dawuhan

Kecamatan

Wanayasa

Kabupaten

Banjarnegara.

Menggunakan

analisis

deskriptif

kualitatif

dengan

scroring.

Menggunakan

metode

survey

dengan

dokumentasi

dan angket

tertutup.

Walaupun angka angka

partisipasi murni (APM)

masyarakat masih rendah

(36%) namun tanggapan warga

masyarakat terhadap program

wajib belajar 9 tahun cukup

baik (72,4%). Rendahnya APM

ke SLTP disebabkan oleh

lemahnya taraf ekonomi warga

masyarakat dan kurangnya

informasi warga tentang wajib

belajar 9 tahun yang mereka

terima. Disamping itu kondisi

sosial budaya masyarakat tani

belum kondusif untuk

pengembangan dan

keberhasilan pendidikan.

4. Soepono, Sito

(2002)

Judul:

Hambatan

Pelaksanaan

Ingin

mengetahui

hambatan

yang

menonjol

Menggunakan

deskriptif

kuantitatif

dengan

dolumentasi

Hambatan wajib belajar sebatas

jenjang tingkat SLTP.

Hambatan wajib belajar tingkat

SLTP disebabkan oleh

beberapa faktor dalam


22

No. Peneliti dan

Judul

Tujuan

Penelitian

Metodologi


Wajib Belajar

Pendidikan

Dasar 9 Tahun

di Dusun

Gebang Desa

Kebondalem

Kecamatan

Bawang

Kabupaten

Banjranegara.

pelaksanaan

wajib belajar 9

tahun di

Dusun

Gebang Desa

Kebondalem

Kecamatan

Bawang

Kabupaten

Banjarnegara.

dan angket. penyajian tabel.

- F

aktor pendidikan orang tua,

dimana orang tua tidak

sekolah sehingga anaknya

hanya berpendidikan SD.

- F

aktor lingkungan sarana

perhubungan yang sulit ke

SLTP.

- F

aktor lingkungan masyarakat

yang kurang mendukung.

- F

aktor ekonomi hampir seluruh

orang tua Dusun Gebang

golongan ekonomi lemah

dengan mata pencaharian

petani singkong.

5. Tristaningsih,

Indrianti(2002)

Judul:

Pelaksanaan

SLTP Terbuka

Wanadadi

Dalam Upaya

Penuntasan

Program

Wajib Belajar

9 Tahun di

Kecamatan

Wanadadi

Kabupaten

Banjarnegara.

Untuk

memperoleh

informasi

tentang

pelaksanan

SLTP terbuka

di Kecamatan

Wanadadi

Kabupaten

Banjarnegara.

Untuk

mengetahui

uapaya SLTP

terbuka dalam

menuntaskan

program wajib

belajar 9

tahun.

Menggunakan

deskriptif

korelasoi

dengan

angket

tertutup.

- P

elaksanan SLTP terbuka

sangan cocok dan member

sumbangan yang besar dalam

rangka penuntasan wajib

belajar, terbukti dari jumlah

siswa yang masuk ke SLTP

berkurang jumlahnya.

- U

ntuk dapat menuntaskan

program wajib belajar 9 tahun

banyak upaya yang dilakukan

untuk SLTP terbuka anatara

lain malalui penambahan jam

tatap muka dan

pemasyarakatan SLTP

terbuka menjelang tahun

ajaran baru.


23

C. Kerangka Pikir

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat ekspektasi tahun

belajar adalah :

Gambar 2.1. Diagram Alur Kerangka Pikir.

D. Hipotesis

Tingkat ekspektasi wajib belajar masyarakat Desa Mulyasari Kecamatan

Majenang Kabupaten Cilacap masih rendah.

2. Faktor Agama 3. Faktor

Ekonomi.

4. Faktor

Geografis 5. Faktor Kesadaran

Orang Tua

1.Faktor

Sosial

Budaya

Permasalahan Pendidikan 6. Faktor Tenaga Pendidik

Ekspektasi Tahun Belajar Rendah

Wajib Belajar 9 Tahun

Ekspektasi Tahun Belajar

Meningkat


bab ii tinjauan pustaka a. landasan teori 1. pengertian wajib belajar pendidikan...

Documents