bab ii tinjauan pustaka tinjauan umum penyelidikan dan ...repository.ump.ac.id/7632/3/suci pujiati...

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyelidikan dan Penyidikan

1. Pengertian Penyelidikan

Sebelum dijelaskan pengertian penyelidikan, lebih dulu akan

dipaparkan pengertian dari penyidik. Menurut pasal 1 huruf 4 KUHAP

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari

dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut

cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Di dalam ketentuan umum KUHAP menjelaskan Penyelidikan

adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara

yang diatur dalam undang-undang ini. Pengertian dalam Perkap

14/2012 tentang prosedur pnyidikan sama dengan pengertian dalam

KUHAP.

Kegiatan penyelidikan dilakukan untuk mencari dan

menemukan Tindak Pidana. Kegiatan penyelidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara

dalam melakukan penyidikan untuk:

Perlindungan Hukum Terhadap..., Suci Pujiati, Fakultas Hukum UMP, 2018

13

a. menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak

pidana atau bukan;

b. membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan

pelakunya; dan

c. dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Penyelidikan terdiri atas beberapa kegiatan diantaranya

dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Perkap 14/2012 meliputi:

a. pengolahan TKP

b. pengamatan (observasi)

c. wawancara (interview)

d. pembuntutan (surveillance)

e. penyamaran (under cover)

f. pelacakan (tracking)

g. penelitian dan analisis dokumen.

Sedangkan sasaran penyelidikan meliputi: orang, benda atau

barang, tempat, peristiwa/kejadian dan kegiatan.

Prosedur penyelidikan telah tercantum dan dijelaskan dalam

pasal 13 Perkap No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

Tindak Pidana sebagai berikut:

(1) Petugas penyelidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib

dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani

oleh atasan penyelidik selaku Penyidik.


14

(2) Petugas penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan

kepada pejabat pemberi perintah.

(3) Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjuti dengan

laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh

empat) jam.

Dari penjelasan di atas “penyeilidikan” merupakan tindakan

tahap pertama permulaan “penyidikan”. Penyelidikan bukan

merupakan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi

“penyidikan”. Penyelidikan merupakan salah satu metode/acara atau

sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu

penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan,

penyitaan, pemeriksaan surat pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan

penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi, sebelum dilaukan

tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat

penyidik, dengan maksud dan tujuan menngumpulkan “bukti

permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut

penyidikan.

Menurut Harahap, (2007: 102) dengan penegasan dan

pembedaan antara penyelidikan dan penyidikan menghasilkan:

a. Telah tercipta penahapan tindakan guna menghindarkan cara-cara

penegakkan hukum nyang tergesa-gesa seperti yang dijumpai pada

masa-masa yang lalu. Akibat dari penindakan yang tergesa-gesa


15

dapat menimbulkan sikap dan tingkah laku aparat penyidik

kepolisian yang tergelincir kearah mempermudah dan menganggap

sepele nasib seseorang yang diperiksa.

b. Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharap tumbuh sikap hati-

hati dan rasa tanggungjawab hukum yang lebih bersifat manusiawi

dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum. Menghindari cara-

cara penindakan yang menjurus kepada mengutamakan pemerasan

pengakuan daripada menemukan keterangan dan bukti-bukti.

Apalagi jika pengertian dan tujuan penahapan pelaksanaan fungsi

penyelidikan dan penyidikan dihubungkan dengan pasal 17,

semakin memperjelas pentingnya arti penyelidikan, sebelum

dilanjutkan dengan tindakan penyidikan, agar tidak terjadi tindakan

yang melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat dan

martabat manusia.

Sesuai dengan Pasal 4 KUHAP yang berwenang melaksanakan

fungsi penyelidikan adalah: “setiap pejabat polisi Negara Republik

Indonesia”. Tegasnya: penyelidik adalah setiap pejabat Polri, Jaksa

atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan.

Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan berungsi:

a. Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat

siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan.


16

b. Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak

hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih seperti yang

dialami pada masa HIR.

c. Juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi

pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun

terhadap orang yang diselidiki, tidak lagi berharap dengan berbagai

macam tangan aparat penegak hukum dalam penyelidikan.

Demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan

efisien.

2. Fungsi dan wewenang penyelidik

Fungsi dan wewenang penyelidik berdasar hukum ini diatur

dalam pasal 5 KUHAP berupa:

a. Menerima laporan atau pengaduan

b. Mencari keterangan dan barang bukti

c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai

d. Tindakan lain menurut hukum

Sedangkan kewenangan penyelidik berdasarkan perintah

penyidik atau lebih tepat merupakan tindakan “melaksanakan

perintah” penyidik:

a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan

penyitaan

b. Pemeriksaan dan penyitaan surat

c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang


17

d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

3. Penyidikan

Pengertian Penyidik terdapat dalam Pasal 1 KUHAP yang

menyebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi

wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

“Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dalam melakukan

tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Menurut Pasal 1 KUHAP “Penyidikan adalah serangkaian

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

Undang-undang ini untuk mecari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi

dan guna menemukan tersangkanya”.

Mengenai siapa saja yang berhak melaporkan suatu tindak

pidana, dijelaskan dalam bab XIV (penyidikan) sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 108 (Harahap, 2007: 118-119):

a. Setiap orang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi

korban peristiwa pidana, berhak untuk mengajukan laporan atau

pengaduan kepada penyelidik dan penyidik

b. Setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan

tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan atau terhadap


18

jiwa atau terhadap hak milik, “wajib” seketika itu juga melaporkan

hal tersebut kepada Penyelidik atau Penyidik

c. Pegawai Negeri dalam rangka menjalankan tugas yang mengetahui

terjadi peristiwa yang merupakan tindak pidana “wajib” segera

melaporkan hal itu kepada Penyelidik atau Penyidik.

Dari uraian di atas, Undang-undang telah membagi dua pelapor

yaitu sebagai berikut:

a. Orang yang diberi “hak” melapor atau mengadu

Orang tertentu, yakni orang yang mengalami, melihat,

menyaksikan atau orang yang menjadi korban tindak pidana yang

terjadi, “berhak” menyampaikan laporan kepada Penyelidik atau

Penyidik. Pada ketentuan ini, hak menyampaikan laporan atau

pengaduan, tidak diberi kepada kepada orang yang “mendengar”.

b. Kelompok pelapor atas dasar “kewajiban” hukum.

Ini adalah yang kedua. Sifat pelaporan merupakan

“kewajiban” bagi orang-orang tertentu, yaitu orang yang

mengetahui pemufakatan untuk melakukan tindak pidana terhadapa

ketentraman umum, atau terhadap jiwa atau hak milik (Harahab,

2007: 119).

Di atas telah dijelaskan mengenai siapa saja yang berhak untuk

melapor dan mengadu, selanjutnya akan dijelaskan mengenai siapa

saja yang berhak untuk melakukan penyidikan. Bertitik tolak dari


19

ketentuan Pasal 6 KUHAP, yang berhak diangkat sebagai Pejabat

Penyidik adalah:

1. Pejabat Penyidik Polri

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, salah

satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah

“Pejabat Polisi Negara”. Memang dari segi diferensiasi fungsional,

KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan

kepada instansi kepolisian. Hanya agar seorang pejabat kepolisian

dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuh “syarat

kepangkatan” sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat

(2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2) KUHAP,

kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan

dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum

(Kader, 2014).

Dalam melaksanakan proses penyidikan, Penyidik

mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya

tindak pidana.

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda

pengenal diri tersangka.


20

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan

penyitaan (Pasal 7 ayat (1) Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang

Manajemen Penyidikan).

Sedangkan Penyidik Pembantu mempunyai wewenang

yang sama dengan Penyidik kecuali wewenang penahanan yang

wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

KUHAP karena kewajibannya mempunyai wewenang yang diatur

dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP:

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf

a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang

adanya tindak pidana.

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda

pengenal diri tersangka.

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan

penyitaan.

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi.


21

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam

hubungannya dengan pemeriksa perkara.

i. Mengadakan penghentian penyidikan.

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

bertanggung jawab.

Proses penyidikan oleh Penyidik mempunyai tahapan-

tahapan yang harus dilaksanakan secara bertahap dan berurutan,

sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Perkap No. 14 Tahun 2012

tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana:

a. Penyelidikan

b. Pengiriman SPDP

c. Upaya paksa

d. Pemeriksaan

e. Gelar perkara

f. Penyelesaian berkas perkara

g. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum

h. Penyeraha tersangka dan barang bukti

i. Penghentian penyidikan

Upaya paksa sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 huruf

C meliputi: pemanggilan, penangkapan, penahanan,

penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.


22

Upaya paksa dalam KUHAP berkaitan erat dengan

tindakan penyidikan dan penuntutan oleh aparat Penyidik dan

Penutut Umum, sebagai berikut:

a. Penyidikan adaah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta

mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang

tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan

tersangkanya.

b. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan

tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga

merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan

penyidikan yang diperlukan.

c. Tindakan Penyidik dalam melakukan penyidikan harus

memperhatikan tata cara pemanggilan dan tata cara

pemeriksaan berdasarkan hukum yang berlaku karena

bersinggungan dengan hak asasi orang yang disidik itu.

Penyidikan tidak terpisah dari penyelidikan. Ruang

lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai

tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

penyedikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima

laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti


23

orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda

pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

bertanggungjawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1)

KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah

penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun menjamin hak-

hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus

didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Penyelidikan yang dilakukan penyelidik dalam hal ini

tetap harus menghormati asas praduga tak beralah (presumption of

Innocence) sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum butir

3c KUHAP. Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi

kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenangan-

kesewenangan kekuasaan para aparat penegak hukum. Selanjutnya

kesimpulan hasil penyelidikan ini disampaikan kepada Penyidik

Apabila didapati tertangkap tangan, tanpa harus menunggu

perintah penyidik, penyelidik dapat segera melakukan tindakan

yang diperlukan seperti penangkapan larangan meninggalkan

tempat, penggeledahan dan penyitaan. Selain itu penyelidik juga

dapat melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat serta

mengambil sidik jari dan memotret atau pengambilan gambar

orang atau kelompok yang tertangkap tangan tersebut. Selain itu

penyelidik juga dapat membawa dan menghadapkan orang atau

kelompok tersebut kepada penyidik. Dalam hal ini Pasal 105


24

KUHAP menyatakan bahwa dalam melaksanakan penyelidikan,

penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik

(Rakian, 2016:153-154).

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Mereka diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf

b, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai fungsi dan

wewenang sebagai penyidik Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang

berdasarkan Peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku

Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan

tindak pidana dalam lingkup Undang-undang yang menjadi dasar

hukumnya masing-masing (Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun

2012).

Keberadaan PPNS merupakan upaya pengoptimalan

penegakan hukum di bidang penyidikan sebagai pintu masuk

proses peradilan pidana dengan dasar pertimbangan bahwa PPNS

memiliki keunggulan secara teknis dan pengetahuan dalam

kualifikasi bidangnya masing-masing.

Andi Hamzah berpendapat bahwa Penyidik Polisi

memonopoli penyidikan pidana umum dalam KUHP sementara

PPNS hanya penyidik delik-delik yang tersebut dalam

perundangan pidana khusus atau perundang-undangan administrasi


25

yang bersanksi pidana (non penal code offences) (Hamzah, 1996:

1).

PPNS sejak menerima laporan atau pengaduan wajib

memberitahukan kepada Penyidik Polri dan dalam rangka

koordinasi dan pengawasan maka PPNS wajib melaporkan kepada

Penyidik Polri proses penyidikannya dan bukti-bukti yang

ditemukannya.

Berbagai Undang-undang yang memberikan kewenangan

penyidikan kepada PPNS antara lain Undang-undang Nomor 41

Tahun 2009 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 16 Tahun

2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sebagainya menempatkan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu lembaga yang

menjalankan fungsi penegakan hukum di berbagai sektor dalam

kerangka sistem peradilan pidana.

Menurut Yahya Harahap Kedudukan PPNS dalam

melaksanakan tugas penyidikan menurut ketentuan KUHAP dapat

diuraikan sebagai berikut:

a. PPNS kedudukannya berada di bawah koordinasi dan

pengawasan Penyidik Polri;


26

b. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Polri memberikan

petunjuk kepada PPNS tertentu dan memberikan bantuan

penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1));

c. PPNS tertentu harus melaporkan kepada Penyidik Polri tentang

adaya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari

penyidikan itu oleh PPNS ada ditemukan bukti yang kuat untuk

mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal

107 ayat (2));

d. Apabila PPNS telah selesai melakukan penyidikan, hasil

penyidikan tersebut harus diserahkan kepada Penuntut Umum

melalui Penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3));

e. Apabila PPNS menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan

kepada Penyidik Polri, penghentian penyidikan tersebut harus

dilaporkan kepada Penyidik Polri Dan Penuntut Umum ( Pasal

109 ayat (3)) (Harahap, 2009: 90);

Pasal 6 ayat (2) KUHAP memerintahkan bahwa syarat

kepangkatan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diatur oleh

Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan Pemerintah yang dimaksud

adalah PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana. Melaui PP No. 27 Tahun 1982

diatur perihal:

a. PPNS tersebut sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda

tingkat I (II/B) atau yang disamakan. PPNS diangkat oleh


27

Menteri Kehakiman atas usul dari departemen yang

membawahkan pegawai negeri tersebut.

b. Wewenang pengangkatan tersebut sudah dilimpahkan kepada

Sekretaris Jenderal Kementrian Kehakiman Nomor M.06-

06.UM.01.06 Tahun 1983 tentang pelimpahan Wewenang

Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Agar pada saat melaksanakan kewenangan melakukan

penyidikan antara Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

dan Polisi Republik Indonesia (Polri) tidak terjadi tumpang tindih

kewenangan, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) telah mengatur hubungan diantara masing-masing

institusi tersebut sebagai berikut:

a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibawah :

1) Koordinasi Penyidik Polisi Repulik Indonesia (Polri)

2) Di bawah pengawasan Penyidik Polisi Republik Indoneia

(Polri).

b. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Polri memberikan

petunjuk kepada penyidik PNS tertentu dan memberikan

bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1)

KUHAP).

c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu harus, melaporkan

kepada Penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang

sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh Penyidik Pegawai


28

Negeri Sipil ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan

tindak pidana kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2)

KUHAP).

d. Apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah selesai melakukan

penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada

pentuntut umum. Cara penyerahan hasil penyidikan tersebut

kepada penuntut umum dilakukan Penyidik Pegawai Negeri

Sipil melalui Penyidik POLRI (Pasal 107 ayat (3) KUHAP)

(Buana, 2016: 7).

Wilayah kerja atau wilayah hukum seorang Pejabat

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah sesuai dengan ketetapan di

dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI tentang

Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam Surat

Keputusan Pengangkatan (SKEP) tersebut diatur mengenai wilayah

kerja hukum PPNS yakni dapat bersifat Nasional, Propinsi,

maupun Kabupaten/Kotamadya.

B. Tinjaun Umum Tidak Pidana

1. Istilah Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar

feit”, di dalam kitab Undang-undang hukum pidana tidak terdapat

penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud. Biasanya tindak

pidana di samakan dengan delik yang berasal dari bahasa latin yakni

kata delictum.


29

Tentang istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti

“strafbaarfeit”. Dalam perundang-undangan kita dapat dijumpai

istilah-istilah yang maksudnya juga “strafbaarfeit” misalnya:

1. Peristiwa pidana (UUDS 1950 Pasal 14 ayat (1))

2. Perbuatan pidana (UU Darurat No.1 Tahun 1951, UU mengenai :

Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan,

Kekuasaan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat 3b).

3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (UU Daurat No. 2 Tahun

1951 tentang Perubahan Ordonantie Tijdelijke Byy Zondere

Strafbepelingen S. 1948 -17 dan UU RI (dahulu) No.8 Tahun 1948

Pasal 3.

4. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang

dapat dikenakan hukuman (UU darurat No. 1951 tentang

Penyelesaian Perselisihan Perbaruan, Pasal 19, 21, 22).

5. Tindak pidana (UU Darurat) No. 7 Tahun 1955 tentang Pemilihan

Umum, Pasal 129).

6. Tindak pidana (UU Darurat No. Tahun 1955 tentang Pengusutan,

Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Eknomi, Pasal 1 dan

sebagainya).

7. Tindak pidana (penetapan presiden No. 4 Tahun 1964 tentang

Kewajiban Kerja Bakti Dalam Rangka Pemasyarakatannya Bagi

Terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan

kejahatan, Pasal 1) (Sudarto, 1991: 23).


30

Keberagaman pendapat di antara para sarjana hukum mengenai

definisi strafbaarfeit telah melahirkan beberapa rumusan atau

terjemahan, yaitu (Prasetyo, 2016:48-49):

1. Perbuatan pidana

Mulyatno, menerjemahkan istilah strafbaarfeit dengan

perbuatan pidana. Menurut pendapatnya istilah “perbuatan pidana”

menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang

menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana

pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

2. Peristiwa pidana

Istilah ini pertama kali ditemukan oleh Wirjono

Prodjodikoro, dalam perundang-undangan formal indonesia, istilah

“peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD

sementara 1950.

3. Tindak pidana

Istilah tindak pidana pertama kali diperkenalkan oleh pihak

pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini bayak digunakan

dalam Undang-undangtindak pidana khusus, misalnya: tindak

pidana narkotika, dan Undang-undang mengenai pornografi yang

mengatur secara khusus tindak pidana pornografi.

Menurut Simons tindak piadana adalah tindakan yang

melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun


31

dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawakan

atas tindakannya dan yang oleh undang undang telah dinyatakan

sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (Togat, 2008: 95).

Prasetyo, (2016: 50) menyimpulkan bahwa yang disebut

dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum

dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian prbuatan

disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang

sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif

(tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Pengertian tindak pidana menurut Pasal 1 angka 7 Perkap No.

14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah

suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran

yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa

pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan

manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut

dilarangatau diperintahkan Undang-undang hukum pidana yang diberi

sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan

sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan

tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi.

2. Unsur Tindak Pidana

Menurut Simos untuk adanya suatu tindak pidana harus

dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :


32

a. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif(berbuat)

maupun perbuatan negatif (tidak berbuat).

b. Diancam deengan pidana.

c. Melawan hokum.

d. Dilakukan dengan kesalahan.

e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Sedangkan menurut Moeljatno, (1993: 63) unsur unsur tindak

pidana menurut sistem hukum Indonesia yang menganut system civil

law adalah:

a. Kelakuan dan akibat

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

c. Keadaan tambahan yang memberatkan

d. Unsur melawan hukum yang obyekktif

e. Unsur melawan hukum yang subyektif

Unsur-unsur pidana dalam sistem hukum common law, setiap

orang yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang pidanan

harus memenuhi unsur-unsur :

a. Berdasarkan actus-reus, yaitu pihak yang tertuduh telah melakukan

suatu perbuatan yang telah dituduhkan.

b. Berdasarkan mens-rea, yaitu tertuduh yang telah melakukan

pelanggaran terhadap Undang-undang dengan disertai niat jahat

(Atmasasmita, 2000: 72).


33

Untuk memudahkan pemahaman dapat disusun bagan tentang

tindak pidana sebagai berikut:

Bagan 1: Bagan Tindak Pidana

Sumber: Prasetyo dalam Buku Hukum Pidana Edisi Revisi, 2016

3. Klasifikasi Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia yang menganut system civil

law, klasifikasi tindak pidana dapat dibedakan adas dasar-dasar

tertentu, yang salah satunya adalah sebagai berikut :

a. Membedakan antara kejahatan dan pelanggaran

Dalam WvS Belanda terdapat pembagian tindak pidana

antara kejahata yang biasa disebut rechtdelicten dan pelanggaran

yang disebut dengan wetsdelicten.

Perbuatan

dilakukan

manusia

Bersifat melawan

hukum

Dengan

kesalahan

Dirumuskan

dalam Undag-

undang

Tanpa alasan

pembenar

Tanpa alasan

pembenar

PIDANA


34

Dasar penmbedaan antara kejahatan dan pelanggaran

adalah sebagai berikut. Pelanggaran lebih ringan daripada

kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada

pelanggaran bukanlah pidana penjara, tetapi pidana kurungan atau

denda sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman

pidana penjara (Prasetyo. 2016: 58).

b. Delik formal dan delik materil

Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan

dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik

beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan

apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan

aksidentalia (hal yang kebetulan).

Sebaliknya dalam delik materil titik beratnya pada akibat

yang diarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah

terjadi, bagaimana cara melakukannya perbuatan itu tidak menjadi

masalah.

c. Delik dolus dan delik culpa

1) Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaaan,

rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang

tegas. Dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata

lain yang senada.


35

2) Delik culpa didalam rumusanya memuat unsur kealpaan,

dengan kata karena kealpaannya, misalnya dalam Pasal 359,

360, 195.

3) Delik commisionis dan delik omissionis

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu

yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (to

commit = melakukan; to omit=meniadakan). Delik commisionis

tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil,

menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya.

Delik ommisionis dapat kita jumpai pada Pasal 522

(tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal

164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat).

d. Delik aduan dan delik biasa (bukan aduan)

Delik aduan (klachdelict) adalah tindak pidana yang

penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan,

penghinaan, perzinahan, pemerasan. Jumlah delik aduan ini tidak

banyak terdapat di dalam KUHP. Siapa yang dianggap

berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang

ada.

Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolut,

yang penuntutanyya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik

aduan relatif di sini karena adanya hubungan istimewa antara


36

pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal

367 ayat 2 dan 3) (Prasetyo, 2016: 60-61).

Dalam hukum pidana Inggris, setelah dikeluarkannya The

criminal law act 1967, pengkalisifikasian tindak pidana adalah

sebagai berikut :

a. Arrestable offences terdiri atas tindak pidana yang pidananya

ditetapkan dalam Undang-undang atau pelakunya dapat

dipenjara 5 tahun yang sesuai dengan yang tercantum dalam

Pasal 2 ayat (1). Dalam Pasal 12 ayat 3 suatu tindak pidana

dapat ditetapkan oleh Undang-undangsebagai arrestable

offences walaupun ancaman pidananya kurang dari 5 tahun

b. Non arrestable offences dalam kategori ini, yaitu semua jenis

pidana lain yang tidak termasuk pada tindak pidana dalam

tindak pidanan yang didasarkan pada ancamannya (Saebani,

2016: 235).

4. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam sistem common law, misalnya di Inggris, harus

memenuhi syarat bahwa pada prinsipnya setiap orang yang

melakukan kejahatan bertanggung jawab atas perbuatannya kecuali

ada sebab-sebab yang menimbulkan dalam meniadakan

penghapusan pertanggungjawaban tersebut atau disebut dengan

istilah exemptions from liability. Pertanggungjawaban pidana


37

menurut hukum pidana di Inggris harus berdasarkan kesalahan,

yaitu: (Saebani, 2016:240-245)

a. Intent (kesenjangan)

b. Reckleness(kesembronoan)

c. Negligence(kealpaan)

Dalam sistem hukum Inggris, seseorang tidak

dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana jika ia masuk

dalam kategorin sebagai berikut:

a. Memperoleh tekanan, baik fisik maupun psikologi sedemikian

rupa sehingga mengurangi pengendalian dirinya atau

membatasi kebebasan pribadi

b. Termasuk golongan orang yang tunduk pada peraturan khusus,

seperti diplomat asing atau anak yang di bawah umur.

Sedangkan berdasarkan hukum pidana sistem civil law

seperti Belanda, pertanggungjawaban pidana harus memenuhi

empat persyaratan berikut :

a. Tindakan (commission)

b. Rumusan delik dalam Undang-undang

c. Tindakan yang bersifat melawan hukum(unlawful)

d. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia,

pertanggungjawaban pidanan hanya dapat terjadi jika sebelumnya

seseorang telah melakukan tindak pidana dan aturannya hampir


38

sama dengan pertanggungjawaban dalam sistem hukum pidana

Belanda. Menurut Moeljatno, (2009: 155) bahwa orang tidak

mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) jika tidak

melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian,

pertanggungjawaban pidana pertama-tama bergantung pada

dilakukannya tindak pidana. Kesalahan dijadikan faktor penentu

pertanggungjawaban pidana.

Moeljatno mengemukakan pandangan bahwa dalam hukum

pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualisme, pada pokoknya

ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban

pidana. Roeslan Saleh mengatakan bahwa orang yang mampu

bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat, di antaranya:

a. Menyadari makna yang senyatanya dari perbuatannya.

b. Menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dipandang patut

dalam pergaulan di masyarakat.

c. Mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan

perbuatan.

Dalam sistem hukum civil law, pertanggungjawaban pidana

diatur jelas dan terdapat dalam setiap KUHP dari tiap-tiap negara

yang menganut sistem civil law tersebut (Moeljatno, 2009:159).

C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Perlindungan Hukum Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia


39

Unsur pokok Negara hukum adalah pengakuan dan

perlindungan terhadap “fundamental rights” (hak-hak dasar/asasi).

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI No. 39

Tahun 1999 “setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup,

dan mneningkatkan taraf hidupnya”.

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia, hak yang harus dilindungi pemerintah terkait

perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia atau tersangka yang

menjalani proses pemeriksaan perkara pidana, antara lain :

a. Hak Pelindungan

Berhak atas perlindungan pribadi, keluarga kehormatan,

martabat dan hak miliknya (Pasal 29 ayat (1) UU No.39 Tahun

1999) “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,

keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milknya.

b. Hak Rasa Aman

Berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan

terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat

sesuatu (Pasal 30 UU No.39 Tahun 1999) “setiap orang berhak atas

rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat ssesuatu.”

c. Hak Bebas dari Penyiksaan

Berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau

perlakuan yang kejam, tidak manusawi, merendahkan derajat dan


40

martabat kemanusiaannya (Pasal 33 ayat (1) UU No.39 Tahun

1999) “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan,

penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi,

merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.”

d. Hak tidak diperlakukan sewenang-wenang

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dikucilkan,

diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang (Pasal 34 UU

No.39 Tahun 1999).“setiap orang tidak boleh diangkap, ditahan,

disiksa, dikucikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-

wenang.

e. Hak tidak disiksa

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan

sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang

hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk

memproleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari

orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang

telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau

orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap

bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut

ditimbulkan oleh, atas hasutan darim dengan persetujuan, atau

sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik (Pasal 1 butir 4

UU No.39 Tahun 1999).


41

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang diakukan

secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga bertujuan

mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan

kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada (UU No. 39

Tahun 1999 tentang Hak-Hak Manusia).

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan

terhadap kaum pria maupun wanita. Indonsia sebagai Negara hukum

berdasarkan Pancasia haruslah memerikan perlindungan hukum

terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum

tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi

manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk

sosial dalam wadah Negara kesatuan yang menjunjung tinggi

semangat kekeuargaan demi mencapai keesejahteraan bersama

(Subekti Dan Tjitro Sudibyo, 1996:4).

2. Pengertian Perlindungan Hukum Tersangka

Negara menjamin pemenuhan hak-hak tersangka dalam setiap

tahap proses hukum yang adil (due proces of law). Negara melalui

kepolisian yang seharusnya memberi perlindungan kepada tersangka

telah gagal menjalankan misinya. Kekerasan terus terjadi dalam

penyidikan dan polisi merasa tidak perlu menegakkan hak-hak

tersangka yang sebenarnya dijamin oleh Undang-undang, karena upaya

untuk menghentikan kekerasan melalui proses peradilan tidak diatur

dalam perundang-undangan Pra peradilan sebagai salah satu cara untuk


42

menghentikan proses penyidikan (Pasal 77 KUHAP) hanya

diperuntukkan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan,

penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan. Tak ada satu

Pasalpun yang memberi hak kepada tersangka untuk mempersoalkan

perlakuan tersebut ke Peradilan, atau setidaknya ke Polisi itu sendiri

(Dinigrat, 2017:32).

Terkait dengan masalah perlindungan hukum terhadap hak

tersangka, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum

terhadap hak tersangka adalah tempat berlindung bagi seseorang atau

beberapa orang dalam memperoleh hak-haknya sebagai tersangka

melalui ketentuan-ketentuan, kaidah-kaidah maupun peraturan-

peraturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat yang diakui dan

diikuti oleh anggota masyarat itu sendiri (Bawono, 2011: 556).

3. Perlindungan hukum terhadap tersangka di beberapa Negara

Hukum acara pidana yang berlaku di setiap Negara bisa di

pastikan mempunyai aturan yang berbeda satu sama lain. Namun

terhadap banyaknya peraturan hukum acara pidana secara positif

berlaku di Negara-negara di dunia, dapat diketahui adanya suatu

standar perlindungan HAM yang berlaku universal. Dalam hal

perlindungan HAM terhadap tersangka beberapa Negara dibawah ini

juga mempunyai peraturan yang berlaku, diantaranya (Kaligis, 2006:

200):


43

a. Kerajaan Saudi Arabia

Beberapa hal yang berkaitan dengan perlindungan HAM

terhadap tersangka yang berlaku di Saudi Arabia, antara lain:

1) Tersangka berhak menggunakan penerjemah dalam setiap

Tanya jawab yang dibutuhkan.

2) BAP dilakukan secara tertulis, tanpa kesalahan, tanpa

tambahan dan tanpa ruang dan ditandatangani oleh pihak

Penyidik dan tersangka.

3) Penyidikan berlangsung tertutup, BAP bersifat rahasia.

4) Tersangka berhak didampingi oleh penasihat hukum dalam

setiap BAP. Penasihat hukum dibolehkan untuk memperoleh

memorandum yang berisi komentarnya mengenai BAP dan

oleh Penyidik memorandum tersebut harus dimasukkan dan

disatukan dalam berkas perkara.

5) Dalam setiap penangkapan harus disertai surat perintah yang

dikeluarkan oleh Penyidik.

6) Tersangka tidak boleh diperlakukan secara kejam, baik fisik

maupun mental.

7) Apabila seorang tersangka ditangkap, dalam waktu 3 (tiga) hari

petugas investigasi harus melaporkan kepada petugas examiner

untuk memperoleh perintah penahanan resmi. Lamanya

penahanan tersebut adalah 21 (dua puluh satu) hari.


44

8) Petugas examiner dapat melepaskan tahanan, baik dengan

jaminan atau tanpa jaminan.

9) Tersangka berhak untuk menggugat perintah penahanannya

atau perintah perpanjangan penahanan.

10) Tersangka yang ditahan dan memperoleh perlakuan keberatan

terhadap LP atau Petugas Lapangan.

11) Tersangka harus diberitahu mengenai tuntutan terhadapnya

sebelum sebelum ia diinterogasi.

12) Seseorang yang ditangkap harus segera diperiksa sebelum

ditahan. Pemeriksaan harus berlangsung di kantor Penyidik

dan oleh Penyidik itu sendiri.

b. Republik Rakyat Cina

Pada hukum acara yang baru, tersangka diberitahukan

haknya untuk menunjuk penasihak hukum sejak berkas perkaranya

dilimpahkan oleh polisi kepada penuntut umum. Apabila tersangka

mempunyai penasihat hukum sendiri, sejak awal disidik atau

ditahan polisi, tersangka berhak didamingi oleh penasihat

hukumnya.

Didalam hukum acara yang baru juga dimasukkan

ketentuan bahwa tidak seorangpun dapat dipersalahkan atas suatu

kejahatan, kecuali melalui suatu putusan pengadilan.

c. Amerika Serikat


45

Jika membahas perlindungan terhadap tersangka, tidak akan

lepas dari bayang-bayang Miranda rule. Miranda rule adalah suatu

aturan yang mengatur tentang hak-hak seseorang yang dituduh atau

disangka melakukan tindak pidana/criminal, sebelum diperiksa oleh

Penyidik/Instansi yang berwenang (Lubis, 2008: 15).

Prinsip-prinsip Miranda Rule dikembangkan melalui praktek

putusan-putusan peradilan di Amerika Serikat, yang kemudian menjadi

hak-hak konstitusional setiap warga negara. Prinsip tersebut berkaitan

dengan pemberian peringatan terhadap tersangka akan hak-haknya,

hak-hak tersangka selama dia dalam tahanan, hak untuk mendapatkan

pengacara serta hak untuk diam.

Berdasarkan putusan atas kasus Miranda vs Arisona, yang

kemudian dikembangkan melalui berbagai putusan pengadilan, maka

teori Miranda Rules berisi empat hal di bawah ini (Pattipeiluhu, 2015:

18-19):

1. Peringatan Miranda

Seperti diketahui bahwa keputusan Mahkamah Agung

dalam kasus Miranda adalah puncak dari serangkaian keputusan

hukum yang telah secara bertahap memajukan hak-hak terdakwa

yang melakukan kejahatan.

Mahkamah menyatakan bahwa meskipun setiap interogasi

oleh polisi di mana saja menghasilkan beberapa tekanan dan

kecemasan, apa yang ada di wajah polisi hanyalah kata-kata


46

permintaan yang mengambil corak dari petugas berseragam,

lencana, pistol dan sikap.

2. Interogasi dalam tahanan.

Aturan Miranda menyatakan bahwa hak istimewa terhadap

memberatkan diri dimulai dengan interogasi tahanan. Peringatan

Miranda harus diberikan pada saat itu; sebaliknya, pernyataan yang

memberatkan didapati setelah tidak dapat digunakan terhadap

tersangka di pengadilan. Miranda mendefinisikan “interogasi

tahanan” sebagai “interogasi yang diprakarsai oleh aparat penegak

hukum setelah seseorang telah ditahan atau dirampaskebebasannya

bertindak dalam cara yang signifikan (initiated by law enforcement

officers after a person has been taken into custody or otherwise

deprived of his freedom of action in any significant way).

Terlepas dari bagaimana mereka menangani aspek-aspek

lain dari uji tahanan, pengadilan mempertimbangkan totalitas

keadaan dalam membuat penentuan tahanan. Situasi seperti itu

dapat mencakup kombinasi dari berikut :

a. lokasi pertemuan dan apakah lokasi tersebut asing bagi

tersangka, atau setidaknya netral atau publik;

b. jumlah para petugas yang menanyai tersangka;

c. tingkat pengekangan fisik yang digunakan untuk menahan

tersangka;

d. durasi dan sifat interogasi;


47

e. bahasa yang digunakan untuk memanggil tersangka;

f. sejauh mana tersangka dihadapkan dengan bukti kesalahan; dan

g. apakah tersangka memulai kontak

dengan polisi.6

Kondisi-kondisi tersebut merupakan hak tersangka yang

harus ditaati oleh para petugas dan polisi.

3. Hak mendapatkan pengacara

Terhadap peringatan yang telah diberikan, terdakwa dapat

secara tegas melepaskan hak-haknya. Ketika terdakwa meminta

kehadiran seorang pengacara, maka pertanyaan harus berhenti

sampai seseorang dihadirkan atau sampai terdakwa sendiri

memulai percakapan tersebut. Pihak berwenang tidak boleh

menghindari tuntutan Miranda dengan menyadap sebuah

pengakuan yang tidak dapat dibenarkan, memberikan peringatan-

peringatan Miranda, dan kemudian memunculkan pengakuan yang

sama. Atau mungkin pemerintah terus-menerus kembali

kepertanyaan setelah interogasi telah dihentikan melalui tuntutan

keistimewaan terdakwa, kecuali kehadiran atas permintaan dewan

penasehat hukum, atas undangan terdakwa,

atau setelah istirahat dalam tahanan-interogasi terkait, minimal

dalam 14 hari.7 Jika tersangka atau terdakwa melepaskan hak-

haknya, maka itu menjadi pilihannya sekaligus konsekwensi


48

yang harus ditanggungnya kelak nanti dalam proses peradilan

selanjutnya.

4. Hak Diam

Pengadilan telah mengakui pengecualian atas aturan-aturan

tersebut.

Jenis-jenis Miranda rule ada 3, yaitu:

a. Miranda rule, adalah suatu aturan yang mengatur hak-hak

seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak

pidana, sebelum proses penyidikan.

b. Miranda rights, ditekankan pada hak untuk diam atau menolak

untuk menjawab pertanyaan polisi atau yang menangkap

sebelum diperiksa oleh penyidik, hak untuk mendapatkan

penasihat hukum jika tersangka tidak mampu menyediakan

penasihat hukum sendiri

c. Miranda warning adalah peringatan yang harus diberitakan

oleh penyidik kepada tersangka (Sitorus, 2016: 8-9).

Miranda rule menjadi penting karena hal-hal yang menjadi

dasar pengaturannya juga terdapat dalam hukum positif Indonesia

di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP).

Sebagaimana Kafrawi, (2016: 59) menyatakan: Miranda principle

adopted in several chapters in the Book of the Law of Criminal

Law Indonesia. Therefore, the protection of the rights of the

suspect (Miranda Rule) is the imperative nature/necessity to be


49

implemented, so that if it is ignored result for any reason can result

in the cancellation of the enforcement of criminal law itself.

Besides violation of the Miranda Rule is a violation of Human

Rights (HAM) due to the universal declaration of human rights

which confirms the presence of the Legal Counsel assisting the

suspect /defendant is the value inherent in human beings, thus

ignoring it is contrary to human rights values.

D. Tinjauan Umum Tersangka

1. Pengertian Tersangka

Menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP: tersangka adalah

seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan

bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Selanjutnya, definisi tersangka dengan rumusan yang sama

diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala

Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang

Manajeman Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 tahun 2012).

Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 sebagai berikut:

“bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu)

alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang

telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan

penangkapan.”

Ketentuan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

menjamin hak tersangka untuk tidak menerima perlakuan secara


50

diskriminasi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa serta hak

persamaan di depan hukum serta adanya pengaturan mengenai sebuah

lembaga independen yang bernama komisi nasional hak asai manusia

yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan,

pemantauan, dan mediasi hak asasi mnusia. Dari uraian tersebut di

atas, nampak jelas bahwa apa yang tersurat dalam Undag-undang,

peraturan-peraturan maupun yang tersirat dari pendapat para sarjana,

hak-hak asasi manusia dalam sistem hukum kita dikenal dan dijamin

mengenai perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa/tersangka

(Arnita, 2013: 46).

2. Waktu Seseorang Menjadi Tersangka

Pengaturan tentang waktu kapan ditetapkannya seorang

menjadi tersangka di atur dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2)

Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan

Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

(1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik

kepada seorang setelah hasil penyidik kepada seseorang seteah

hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan

yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.

(2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu

paling sedikit 2(dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.


51

3. Gugurnya Status Tersangka

Seorang tersangka statusnya dapat hilang sebagai tersangka

tergantung berapa lama seseorang tersebut menjalani masa penyidikan,

karena selama masih dalam penyidikan maka selama itu juga di

sandang status tersangka. Jika proses penyidikan selesai dan

dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan maka statusnya

berubah menjadi terdakwa.

Pasal 109 ayat (2) KUHAP berbunyi “dalam hal penyidik

menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau

peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau

penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan

hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”. Berdasar

bunyi ayat tersebut seorang tersangka tidak lagi menyandang status

tersangka jika perkaranya dihentikan penyidikannya.

Penghentian penyidikan dilakukan karena tidak memenuhi hal-

hal yang telah ditentukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76

ayat (1) Perkapolri 14/2012: “penghentian penyidikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, dilakukan apabila :

a. Tidak terdapat cukup bukti

b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana

c. Demi hukum, karena:

1) Tersangka meninggal dunia

2) Perkara telah kadaluarsa


52

3) Pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan

4) Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang

mempunyai kekuatan hukum tetap (nebis in idem).

Selain hal tersebut diatas, status tersangka dapat digugurkan

dalam praperadilan. Ketentuan ini ada dengan dikeluarkannya putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 permohonan

praperadilan atas penetapan tersangka memiliki landasan hukum untuk

diajukan ke pengadilan namun terdapat karakteristik khusus. Putusan

ini membuat praperadilan mampu menggugurkan status tersangka

seseorang (Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Praperadilan pasca 4

putusan MK. Tersedia di

https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6artik

el/artikel-hakim-agung/1449-praperadilan-pasca-4-putusan-ma-dr-

rikiperdana raya-waruwu-s-h-m-h. Diakses pada 19/11/2017).

E. Tinjauan Penangkapan Dan Tertangkap Tangan

1. Tinjauan Penangkapan

Penjelasan mengenai penangkapan terdapat dalam Pasal 1

angka 20 KUHAP yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan

sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat

cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau

peradilan dalam hal serta menurut cara dan diatur dalam Undang-

undang ini.


https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6artikel/artikel-hakim-agung/1449-praperadilan-pasca-4-putusan-ma-dr-rikiperdana%20raya-waruwu-s-h-m-h



53

KUHAP telah menentukan cara-cara dalam melakukan

penangkapan. Pihak yang berwenang untuk melakukan penangkapan

tercantum dalam Pasal 16 KUHAP yaitu :

a. Penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan

penangkapan untuk kepentingan penyidikan

b. Penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan

penangkapan untuk kepentingan penyidikan.

Dalam melakukan penangkapan penyidik harus mempunyai

alasan yang kuat diantaranya:

a. Seseorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana.

b. Atas dugaan yang kuat tadi, harus berdasarkan bukti permulaan

yang cukup (Pasal 17 KUHAP).

Pengertian bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan

Pasal 17 KUHAP adalah bukti permulaan untuk menduga adanya

tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal 17 KUHAP

ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan

dengan sewenang-wenang, tetapi di tujukan kepada mereka yang

betul-betul melakukan tindak pidana (Magakansa, 2016:103).

Definisi bukti permulaan yang cukup tesebut sesungguhnya

masih belum jelas, karena Pasal 1 butir 14 KUHAP sendiri tidak

menerangkan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup.

Oleh karena itu dalam praktik masalah ini sangat tergantung penilaian

obyektif penyelidik dan penyidik. Namun sebagai pedoman dalam


54

praktek menurut rapat kerja mahkamah agung kehakiman kejaksaan

polisi (MAKEHJAPOL-I) tanggal 21 maret 1984, menyimpulkan

bahwa bukti permulaan yang cukup seyogyanya minimal laporan polisi

di tambah satu alat bukti (Prints, 1989:43).

Sementara Dalam Pasal 184 KUHAP dijelaskan bahwa

terdapat 4 alat bukti yang dianggap sah yaitu:

a. Keterangan saksi

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim

harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain

- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain

- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk

memberikan keterangan yang tertentu

- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada

umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu

dipercaya.

b. Keterangan ahli

Definisi keterangan menurut KUHAP adalah keteranagan

yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus

tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara

pidana guna kepentingan pemeriksaan.

c. Surat


55

Surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan

sumpah, adalah:

- Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh

pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya,

yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di

dengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan

alasan yang jelas dan tegas keterangannya itu.

- Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perUndag-

undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal

yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung

jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal

atau suatu kejadian.

- Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat

berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu

keadaan yang diminta secara resmi dan padanya.

- Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya

dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Berdasarkan Undang-undang informasi dan transaksi

elektronik, informasi elektronik atau dokumen eektronik dan atau

dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat

bukti hukum yang sah.

d. Petunjuk.


56

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang

karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain

maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah

terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e. Keterangan terdakwa

Keterangan ahli hanya dapat digunakan terhadap dirinya

sendiri dan tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan

harus di sertai dengan alat bukti lain.

Rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP telah

menyebutkan bahwa penyelidik karena kewajibannya mempunyai

wewenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

bertanggung jawab. Dalam penjelasannya mengenai ketentuan

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP secara singkat

pembentuk undang-undang hanya menjelaskan bahwa, yang

dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyelidikan

untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,

b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan

dilakukannya tindakan jabatan,

c. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam

lingkungan jabatannya,


57

d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa,

dan

e. menghormati hak asasi manusia

Yang dimaksud dengan perkataan mengadakan “tindakan lain

untuk kepentingan penyelidikan” sebenarnya adalah mengambil atau

melakukan tindakan-tindakan yang lain selain dari tindakan-tindakan

yang oleh undang-undang telah disebutkan secara limitatif sebagai

tindakan-tindakan yang dapat dibenarkan untuk diambil oleh seorang

penyelidik, tetapi yang oleh penyelidik yang bersangkutan telah

dipandang sebagai tindakan-tindakan yang perlu diambil atau

dilakukan untuk mencapai tujuan tugas-tugas penyelidikannya.

M. Yahya Harahap menulis bahwa bagi yang suka

memperhatikan pengertian bukti permulaan yang cukup menurut

pengertian teori dan praktik hukum dapat dikatakan masih merupakan

suatu pengertian yang kabur. Namun sekedar pegangan dapat

dikatakan bahwa tindakan penangkapan baru dapat dilakukan oleh

penyidik apabila seseorang itu diduga keras melakukan tindak pidana

dan dugaan itu didukung oleh permulaan bukti yang cukup. Mengenai

apa yang dimaksud dengan permulaan bukti yang cukup nampaknya

pembuat Undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian

penyidik. Akan tetapi penyerahan penilaian maksud bukti permulaan

cukup ini kepada penyidik sedikit banyak pasti akan membawa

kurangpastian dalam praktik hukum serta sekaligus membawa


58

kesulitan tentang penilaian apakah sesuatu telah dapat dikatakan

memadai sebagai bukti permulaan yang cukup (Harahab, 1985: 162-

163).

Syarat lain untuk melakukan penangkapan harus didasarkan

untuk kepentingan penyelidikan ataupun untuk kepentingan

penyidikan. Oleh karena penangkapan juga dimaksudkan untuk

kepentingan penyelidikan maka mesti tetap diingat alasan terdahulu

yakni harus ada dugaan keras terhadap tersangka sebagai pelaku

tindak pidananya serta harus didahului adanya bukti permulaan yang

cukup. Juga penutup untuk diingat supaya alasan untuk kepentingan

penyelidikan dan kepentingan penyidikan jangan begitu gampang

diselewengkan untuk maksud lain di luar kepentingan penyelidikan

dan penyidikan.

Secara tegas ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP mengatakan

bahwa penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat

dilakukan untuk paling lama satu hari. Karena penangkapan terhadap

seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana hanya boleh

dilakukan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan. Apabila

kepentingan penyelidikan dan penyidikan tidak memerlukan lagi

orang itu untuk diselidik atau disidik lebih lanjut, harus segera

dibebaskan dengan tidak perlu menunggu habisnya waktu

penangkapan yang diizinkan oleh undang-undang.


59

2. Pengertian Tertangkap Tangan

Mengetahui suatu peristiwa yang dapat diduga sebagai tindak

pidana, dapat dilakukan melalui (Ramelan, 2006: 42):

a. Adanya laporan atau pengaduan

Terdapat perbedaan pengertian laporan dan pengaduan

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai

hukum publik dianut suatu asas umum bahwa: Hak untuk

melakukan penuntutan suatu tindak pidana diletakkan pada

penuntut umum, sedangkan permintaan dari orang yang menjadi

korban ataupun orang lain yang mengetahui terjadinya tindak

pidana untuk melakukan penuntutan, tidak memiliki pengaruh atau

keharusan bagi penuntut umum untuk menindak lanjuti.

Hal tersebut disebabkan oleh karena KUHP dimaksudkan

untuk melindungi kepentingan umum, kepentingan oran banyak,

dan tidak ditujukan untuk khusus melindungi kepentingan

perorangan. Permintaan setiap orang yang mengetahui terjadinya

tindak pidana, untuk melakukan penuntutan atas peristiwa yang

diduga sebagai tindak pidana tersebut berbentuk laporan.

Pengaturan di dalam KUHAP juga dijumpai adanya

penyimpangan atas asas umum tersebut, yaitu ada beberapa jenis

tindak pidana (delik) yang hanya dapat dituntut atas permintaan

pernderita atau korban, artinya penuntut umum tidak akan

melakukan penuntutan apabila tidak ada permintaan atas


60

pengaduan dari pihak yang menjadi korban. Hak korban disebut

dengan hak penuntutan. Hak ini dilakukan dan hanya dalam delik

atau tindak pidana yang disebut dengan delik aduan.

b. Informasi yang diperoleh aparat penegak hukum baik melalui

sumber tertutup (melalui kegiatan intelijen) maupun sumber

terbuka (pemberitaan pers, publikasi-publikasi tertentu

dansebagainya)

Informasi yang diperoleh secara tertutup dilakukan melalui

kegiatan intelijen. Sedangkan informasi terbuka biasanya diperoleh

dari pemberitaan pers ataupun surat kaleng maupun laporan dengan

identitas yang jelas.

c. Kedapatan tertangkap tangan

Tertangkap tangan atau haterdaad (ontdekking op

haterdaad) menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah:

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu

sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah

beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian

diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya,

atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang

diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana

itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut

melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.


61

Menurut Simorangkir, (1983:76) tertangkap tangan sama

dengan “heterdaad” yaitu kedapatan tengah berbuat tertangkap

basah; pada waktu kejahatan tengah dilakukan atau tidak lama sesudah

ia diketahui orang.

Menurut Bonn (124) penyidikann delik tertangkap tangan

berasal dari Perancis, dimana sejak zaman Romawi telah dikenal delik

tertangkap tangan yaitu delik yang tertangkap sedang atau segera

setelah berangsung yang mempunyai akibat-akibat hukum yang

berbeda dengan delik lain.

Pasal 19 ayat (1) KUHAP: rumusan mengenai tangkap tangan

adalah:

a. Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindakan

pidana, atau

b. Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan,

atau

c. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang

yang melakukannya, atau

d. Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga

keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang

menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya, atau

e. Turut melakukan atau membantu melakukna tindak pidana.

Dalam KUHAP banyak istilah yang bersifat abstrak dan tidak

diberikan arti yang jelas dan khusus, seperti pada huruf ‘b” istilah


62

“dengan segera” tidak diberikan spesifikasi batas waktunya sehingga

menimbulan keleluasan kepada pihak yang berwenang untuk

melakukan penangkapan.

Pendapat Soesilo, (7) mengenai contoh “dengan segera”

sebagai berikut: Apabila seorang Bhayangkara mendengar suara orang

berterika minta tolong. Saai itu terlihat olehnya terdapat seseorang

yang berlari keluar rumah dengan tangan berlumuran darah kemudian

ia di tangkap dan diperiksa. Sesudah orang itu di tangkap dan diperiksa

ternyata diketahui bahwa seseorang tersebut baru saja menganiaya

seseorang. Tindak pidana penganiayaan tersebut kedapatan segera

sesudah dilakukan (tertangkap tangan).

Selanjutnya tentang pengertian atau sesaat kemudian pada

orang tersebut ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan

untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah

pelakunya. Yang menimbulkan permasalahan dalam rumusan ini, tidak

dikaitkan penemuan benda yang ada pada orang itu dengan ketentuan

jangka waktu. Artinya tidak dihubungkan dengan kata-kata segera

sesudah dilakukan. Dengan demikian, merupakan pembuat Undang-

undang tidak menggantungkan ketentuan rumusan ini dengan faktor

waktu. Atau faktor waktu tidak diterima dalam ketentuan ini. Faktor

yang menentukan adalah dijumpainya benda yang diduga keras telah

dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan sekaligus benda

yang diketemukan pada orang tadi memberi petunjuk bahwa orang


63

itulah pelaku atau orang yang turut melakukan ataupun orang yang

membantu melakukan peristiwa tindak pidana. Maka dalam hal yang

demikian, masih dapat dikategorikan dalam pengertian tertangkap

tangan.

Pada kejadian tertangkap tangan, setiap orang berhak

menangkapnya. Tidak terkecuali siapapun berhak untuk menangkap

orang yang sedang tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Akan

tetapi harus diperhatikan kata “hak” yang terdapat dalam ketentuan ini.

Bukan kewajiban melainkan hak. Berarti orang yang melihat atau

menyaksikan boleh mempergunakan haknya untuk menangkap. Bagi

setiap orang atau pejabat yang mempunyai wewenang dalam tugas

ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap

tersangka yang sedang tertangkap tangan. Jadi kalau pada kelompok

orang-orang pada umumnya tindakan penangkapan dalam peristiwa

pidana bersumber dari hak yang diberikan hukum kepada mereka. Lain

halnya pada kelompok kedua ini, yaitu orang-orang

- yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban,

- yang mempunyai wewenang dalam tugas ketentraman, kelompok ini

wajib menangkap tersangka.

Bagi kelompok ini oleh hukum dibebankan kepada mereka

kewajiban untuk menangkap pelaku tindak pidana dalam keadaan

tertangkap tangan. Atau terhadap kelompok orang yang mempunyai

wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum


64

dengan sendirinya timbul kewajiban hukum untuk menangkap pelaku

tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan. Bagi setiap orang

yang bertindak melakukan penangkapan atas pelaku tindak pidana

dalam keadaan tertangkap tangan segera menyerahkan tersangka

kepada penyelidik atau penyidik (Wattie, 2015: 18-19).

3. Larangan Penangkapan Atas Pelanggaran

Menurut pasal 19 ayat (2), tidak diperbolehkan melakukan

penangkapan terhadap tindak pidana pelanggaran. Prinsip hukum telah

menggariskan, diarang menangkap pelaku tindak pidana pelanggaran.

Tentu terhadap rinsip hukum ini ada pengecualian, sebagaimana

dijelaskan sendiri oleh Pasal 19 ayat (2) yakni dalam hal: apabila

tersangka pelaku tindak pidana pelanggaran sudah dua kali dipanggil

berturut-turut secara resmi namun tidak memenuhi panggilan tanpa

alasan yang sah. Dalam kasus ini tersangka dapat ditangkap atau dapat

dibawa ke kantor polisi dengan paksa, untuk dilakukan

pemeriksaan(Harahab, 2007: 161).

F. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia

Sebagai negara hukum indonesia tentu menjunjung tinggi hukum

dan juga penegak hukum. Penegak hukum yang menjadi sorotan

masyarakat adalah Polisi. UU telah mengatur pengertian kepolisian

sebagai segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga

polisi sesuai dengan dengan peraturan perUndag-undangan (Pasal 1 ayat

(1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia


65

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan

perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam

kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi

mengatakan bahwa “kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan

negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat

(Sadjijono, 2010: 1).

1. Struktur Organisasi Kepolisian Republik Indonesia

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat

sampai ke kewilayahan, dengan susunan: Organisasi Polri tingkat

pusat disebut markas besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

(Mabes Polri); sedangkan organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat

Provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di

tingkat kabupaten kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sektor (Polsek) diwilayah kecamatan (polri.go.id.

https://www.polri.go.id/tentang-struktur.php. Diakses pada

05/11/2017).

a. Tingkat Mabes

Unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah Pimpinan

Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Presiden. Kapolri berpangkat Jenderal Polis


https://www.polri.go.id/tentang-struktur.php

66

b. Tingkat Polda

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda)

merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di

sssubawah KaPolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri

pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung

jawab kepada KaPolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda

(Wakapolda).

Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Resor (Polres). Ada tiga tipe Polda, yakni Tipe A-K, Tipe A dan

Tipe B. Polda Tipe A-K saat ini hanya terdapat 1 Polda, yaitu

Polda Metro Jaya. Polda Tipe A-K dan Tipe A dipimpin seorang

perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen),

sedangkan Tipe B dipimpin perwira tinggi berpangkat Brigadir

Jenderal Polisi (Brigjen).

c. Tingkat Polres

Polres membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sektor. Untuk kota - kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor

Kota Besar. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap,

layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi

(Kombes) (untuk Polrestabes) atau Ajun Komisaris Besar Polisi

(AKBP) (untuk Polres)


67

d. Tingkat Polsek

Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Ajun

Komisaris Besar Polisi (AKBP) (khusus untuk Polda Metro Jaya)

atau Komisaris Polisi (Kompol) (untuk tipe urban), sedangkan di

Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira

berpangkat Ajun Komisaris Polisi(AKP) (tipe rural). Di sejumlah

daerah di Papua sebuah Polsek dapat dipimpin oleh Inspektur

Polisi Dua (Irda).

2. Fungsi Kepolisian

Menurut Pasal 2 UU POLRI menyebutan bahwa Fungsi

kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian sebagai fungsi dan sebagai lembaga/organ.

Kepolisian sebagai fungsi, menunjuk pada tugas dan wewenang yang

diberikan oleh Undag-undang, yaitu fungsi preventif dan fungsi

represif. Fungsi preventif yaitu berupa tindakan-tindakan kepolisian

yang dilakukan dengan maksud untuk mencegah agar tidak terjadi

suatu kejahatan. Dan fungsi represif yaitu tindakan-tindakan seperti

mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh (Bawean, 1991:

1987).


68

Kepolisian sebagai lembaga/organ yakni sebagai suatu lembaga

pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan

yang oleh udang-undang diberi tugas dan wewenang serta tanggung

jawab untuk menyelenggarakan kepolisian (Rahardi, 2014: 2-3).

3. Tugas Kepolisian

Tugas kepolisian diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002

Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Terdiri dari tugas pokok

Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. Menegakkan hukum; dan

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli

terhadapkegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,

ketertiban, dankelancaran lalu lintas di jalan;

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,

kesadaranhukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat

terhadap hukum danperaturan perUndag-undangan;

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;


69

f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis

terhadap kepolisiankhusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan

bentuk-bentuk pengamananswakarsa;

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak

pidana sesuaidengan hukum acara pidana dan peraturan perUndag-

undangan lainnya;

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,

laboratoriumforensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan

tugas kepolisian;

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan

lingkunganhidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana

termasuk memberikanbantuan dan pertolongan dengan menjunjung

tinggi hak asasi manusia;

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum

ditanganioleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan

kepentingannyadalam lingkup tugas kepolisian; serta

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perUndag-

undangan.(Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia).

4. Wewenang Kepolisian


70

Dalam melaksanakan tugas kepolisian, polisi diberikan

wewenang yang sangat luas cakupannya. Di dalam proses pidana

Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan

penyitaan;

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat

kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam

rangka penyidikan;

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta

memeriksa tanda pengenal diri;

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara;

h. Mengadakan penghentian penyidikan;

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi

yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan

mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang

yang disangka melakukan tindak pidana;


71

k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik

pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik

pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung

jawab (Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002).

Sebagaimana tercantum dalam ayat (1) huruf L ada kaliamat

“tindakan lain” yang dalam Undang-Undang Kepolisian Republik

Indonesia diartikan sebagai tindakan penyelidikan dan penyidikan.

Kegiatan penyidikan dan penyelidikan yang diatur dalam Pasal 16 ayat

(2) hanya dapa dilakukan jika memenuhi syarat:

a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan

tersebut dilakukan;

c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan

jabatannya;

d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan

e. Menghormati hak asasi manusia.

Polri tidak dibenarkan melakukan tindakan penembakan

maupun kekerasan yang dapat mengakibatkan tersangka kehilangan

nyawa maupun luka-luka tanpa ada alasan yang jelas dan memenuhi

syarat yang telah ditentukan, karena dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan


72

norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak

asasi manusia.selain itu Polri dituntut untuk melakukan tindakan

pencegahan terlebih dahulu sebelum tindakan lainnya, hal ini sesuai

dengan bunyi Pasal 19 UU Polri.

5. Diskresi Kepolisian

Perlu diketahi bahwa Polri mempunyai hak khusus, disebut

diskresi sebagaiamana terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 2/2002

tentang Kepolisian Negeri Republik Indonesia yang berbunyi “untuk

kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut

penilaiannya sendiri.” Hak ini memberikan kebebasan kepada polri

untuk menentukan penilaian secara subyektif terhdap peristiwa pidana

yang dihadapinya. Namun diayat (2) dijelaskan, diskresi hanya dapat

dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

Diskresi kepolisian belum dirumuskan dan dijabarkan secara

rinci tentang bentuk dan jenis-jenis tindakan apa saja yang termasuk

dalam diskresi, yang ada hanya berupa batasan atau ukuran yang

dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan menerapkan diskresi

kepolisian, batasan dalam menerapkan diskresi dijelaskan dalam Pasal

16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 disebutkan bahwa


73

tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan 5

(lima) persyaratan sebagai berikut :

a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan

dilakukannya tindakan jabatan;

c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam

lingkungan jabatannya;

d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;

e. Menghormati hak asasi manusia.

Discretion dalam black’s law dictionary mengandung arti : a

public official’s powel of right to act in certain circumtances

according to personal judgment and conscience,’ sehingga diskresi

merupakan keputusan pejabat publik untuk bertindak berdasarkan

kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan hati nurani. Menurut soerjono soekamto, penegakkan

hukum adalah suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan

diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat

diatur oleh kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Meskipun demikian, menurut Soerjono Soekanto, diskresi diperlukan

dengan pertimbangan:

1. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian

lengkap sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;


74

2. Adanya kelambatan untuk menyesuaikan peraturan perundang-

undangan dengan perkembangan dalam kehidupan masyarakat

sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;

3. Kurangnya biaya untuk menetapkan peraturan perundang-

undangan sebagaimana dikehendaki oleh pembuat undang-undang’

4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan

secara khusus (Fatoni, 2015: 127-128).

Diskresi yang dilakukan oleh kepolisian, dipermasalahakan

oleh berbagai pihak karena justru dianggap sebagai penghambat dalam

penegakkan hukum. Oleh karena itu, dalam menerapkan diskresi perlu

diperhatikan:

a. Diskresi harus senantiasa dikembalikan pada fungsi kepolisian

dalam menghadapi kejadian nyata, dimana harus memilih antara

fungsinya sebagai law enforcement officer atau sebagai peace

officer;

b. Kepolisian harus mempertimbangkan, apakah kejadian yang

dihadapi mengganggu ketertiban umum dan ketentraman pribadi

secara proporsional atau tidak;

c. Perlu dipertimbangkan tanggapan masyarakat terhadap fungsi

kepolisian, apakah ada citra yang baik atau buruk.

Diksresi dapat dianggap sebagai langkah maju dalam proses

penyidikan dan selaras dengan due proses model guna mencari


75

kebenaran yang nyata sebab mendasrkan pada fakta dilapangan,

terlebih dalam kasus ringan.

Konsep due proces model sangat menjunjung supremasi hukum

diman penegakkan hukum harus memenuhi syarat konstitusional

(relevansinya dengan kasus ringan) , diantaranya warganegara berhak

atas pemeriksaan cepat, perlindungan yang sama di muka hukum dan

perlakuan yang sama dalam hukum serta hak mendapat bantuan

penasihat hukum.

Due proces model menekankan pada temuan-temuan fakta dari

suatu kasus yang diperoleh melalui prosedur formal ketat yang

ditetapkan oleh undang-undang dimana setiap prosedur penting dan

tidak boleh diabaikan mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan

dan peradilan serta adanya reaksi dari setiap pemeriksaan sehingga

tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah akan memperoleh kebebasan

dari tuduhan melakukan kejahatan (presumtion of innocence sebagai

tulamg punggung model ini. Adapun nilai-nilai yang melandasi due

proces model:

a. Mengutamakan formal-adjucative dan adversary fact-finding.

b. Menekankan pada pencegahan da penghapusan sejauh mungkin

kesalahan mekanisme administrasi peradilan.

c. Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah

penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan


76

cenderung disalahgunakan atau memilih potensi untuk

menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari negara.

d. Memegang teguh doktrin legal audit yaitu:

- Seorang diangap bersalah apabila penetapan kesalahannya

dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang

memiliki kewenangan untuk tugas itu.

- Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan

akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan

undang-undang kepada yang bersangkutan tidak efektif.

Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh

pengadilan yang tidak memihak.

e. Gagasan persamaan dimuka hukum lebih diutamakan.

f. Lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana

(Poerba, 2011: 120).

Praktik penegakkan hukum yang dilakukan oleh kepolisian

mengandung 2 pilihan, yaitu (Poerba, 2011: 137):

a. Penegakkan hukum sebagaimana disyaratkan dalam oleh UU pada

umumnya dimana ada upaya paksa yang dilakukan oleh polisi

untuk menegakkan hukum sesuai hukum acara yang diatur dalam

UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana

b. Tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan yang ditekankan

pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan

perlindungan hukum kepada anggota masyarakat (dikenal dengan


77

diskresi) yaitu diatur dalam UU No. 8 Tahun tentang hukum acara

pidana.

Pelaksanaan diskresi akan menimbulkan masalah jika:

a. Melampaui batas wewenang

b. Tidak mengindahkan batas-batas yang telah disepakati oleh

Undang-undang

c. Merugikan orang lain atau pihak-pihak

d. Tidak sesuai dengan kebijakan sosial, kriminal dan atau pimpinan

e. Diskriminatif, kasar dan sewenang-wenang serta dilakukan dengan

maksud untuk kepentingan diri atau kelompoknya

f. Tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban itu.


bab ii tinjauan pustaka tinjauan umum penyelidikan dan ...repository.ump.ac.id/7632/3/suci pujiati...

Documents