lakip - e-renggar.kemkes.go.idlakip kkp kelas iii pangkalpinang tahun 2019 ii kata pengantar

LAKIP KKP KELAS III PANGKALPINANG TAHUN 2019 i

LAKIP KKP KELAS III PANGKALPINANG

TAHUN 2019

DIREKTORAT JENDERAL P2P

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

LAKIP KKP KELAS III PANGKALPINANG TAHUN 2019 ii

KATA PENGANTAR

KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PANGKALPINANG

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha

Esa, karena hanya dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya

sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III

Pangkalpinang Tahun 2019 dapat tersusun berkat kerjasama

yang baik dari seluruh anggota Tim Penyusun LAKIP yang

terlibat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban KKP

Kelas III Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama 1

(satu) tahun yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian program

- program kegiatan tahun 2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini

merupakan evaluasi kinerja KKP Kelas III Pangkalpinang pada tahun 2019 yang dapat

dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya.

Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang penyelenggaraan

program di lingkungan KKP Kelas III Pangkalpinang. Kami menyadari bahwa Laporan

Akuntabilitas Kinerja ini belum sempurna, oleh karena itu, kami sangat mengharapkan

kritik dan saran dari pihak yang berkompeten guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun

berikutnya.

Pangkalpinang, Februari 2020

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas III Pangkalpinang

dr. Bangun Cahyo Utomo

NIP 198008252008121001

LAKIP KKP KELAS III PANGKALPINANG TAHUN 2019 iii

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ............................................................................................... i

KATA PENGANTAR ................................................................................................ ii

DAFTAR ISI ............................................................................................................. iii

RINGKASAN EKSECUTIF ...................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1

A. Latar Belakang ............................................................................................... 1

B. Maksud dan Tujuan ....................................................................................... 3

C. Tujuan Pokok dan Fungsi .............................................................................. 4

D. Struktur Organisasi ........................................................................................ 5

E. Permasalahan Organisasi ............................................................................. 8

F. Sistematika Penulisan .................................................................................... 8

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ......................................... 10

A. Perencanaan Kinerja ..................................................................................... 10

B. Perjanjian Kinerja ........................................................................................... 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................ 16

A. Capaian Kinerja .............................................................................................. 16

B. Realisasi Anggara .......................................................................................... 62

BAB IV PENUTUP ................................................................................................... 64

A. Kesimpulan .................................................................................................... 64

B. Saran.............................................................................................................. 64

LAKIP KKP KELAS III PANGKALPINANG TAHUN 2019 iv

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja disusun dalam bentuk LAKIP yang menjelaskan tentang

pencapaian target indikator-indikator sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada

dokumen Perjanjian Kinerja KKP Kelas III Pangkalpinang Tahun 2019. Kinerja kegiatan

masing-masing program diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target

kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama KKP Kelas III Pangkalpinang merupakan turunan dari

Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

(P2P) yang dalam prakteknya terdapat 11 Indikator yang kemudian dijabarkan menjadi

kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam RAK KKP Kelas III Pangkalpinang. Kesebelas

Indikator Ditjen P2P tersebut, kemudian dijabarkan menjadi 12 indikator dalam Perjanjian

Kinerja KKP Kelas III Pangkalpinang tahun 2019. Indikator tersebut yaitu :

1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar karantina kesehatan;

2. Persentase respon sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah

layanan kKP;

3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit;

4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus;

5. Jumlah Pelabuhan/Bandara/ PLBDN yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan

dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah;

6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan;

7. Jumlah pelabuhan/bandara yang memenuhi syarat- syarat sanitasi;

8. Jumlah pelabuhan/bandara/ PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer

area;

9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung;

10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya;

11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P;

12. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana.

Secara umum capaian kinerja dari setiap indikator memenuhi target yang dietapkan,

bahkan melebihi dari target yang diharapkan. Fungsi dari penilaian indikator-indikator

tersebut adalah menemukan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian hasil, serta

saran untuk perbaikan pencapaian pada tahun berikutnya. Adapun pencapaian hasilnya

dapat dilihat lebih jelas pada bab III Akuntabilitas Kinerja.

LAKIP KKP KELAS III PANGKALPINANG TAHUN 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelabuhan dan Bandara merupakan point of entry (pintu masuk) negara

yang berpotensi besar untuk masuk dan keluarnya penyakit dari dan atau ke

negara/daerah lain, sehingga mempunyai faktor risiko terjadinya penularan

penyakit antar negara/daerah. Dewasa ini masyarakat dunia tengah mengalami

perkembangan dan perubahan cepat yang memberikan berbagai akibat pada

umat manusia, baik yang berdampak positif maupun negatif. Perubahan dan

perkembangan di dunia serta pengaruh dari berbagai faktor kerusakan lingkungan

tersebut akan mengakibatkan timbulnya permasalahan baru di bidang penyakit

menular. Permasalahan tersebut antara lain munculnya penyakit menular tertentu

atau Penyakit Infeksi Emerging (PIE) seperti Flu Burung, Pes, Ebola, MERS,

Meningitis Meningokokus dan penyakit infeksi emerging baru. Pada saat ini

MERS-CoV, Flu Burung, Zika dan Yellow fever masih berjangkit. Disamping itu

bertambahnya jumlah penduduk dan terjadinya ”overcrowding” mempercepat

penularan penyakit dari orang ke orang. Faktor pertumbuhan dan mobilitas

penduduk ini juga mempengaruhi perubahan gambaran epidemiologis serta

virulensi dari penyakit menular tertentu.

International Health Regulation tahun 2005 menuntut setiap Negara mampu

mencegah, melindungi dan menanggulangi penyebaran PHEIC antar Negara

tanpa memberlakukan pembatasan perjalanan dan perdagangan yang tidak perlu.

Dengan semakin cepatnya perkembangan penyakit baik New Emerging disease

dan Emerging Infection Desease, maka pelabuhan sebagai pintu masuk dari dan

keluar daerah/Negara merupakan tempat yang potensial dalam penyebaran/

transmisi faktor risiko maupun penyakit itu sendiri.

Berdasarkan Permenkes RI No. 356/MENKES/PER/IV/2008 Jo Permenkes

Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2012; tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Kesehatan Pelabuhan (KKP). Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas

melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina, penyakit

potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak

kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan obat makanan

kosmetik alat kesehatan dan bahan berbahaya (OMKABA) serta pengamanan

terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur


biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan

lintas batas darat negara yang menjadi wilayah kerjanya.

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Pangkalpinang sebagai salah

satu Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab

langsung kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

(Dirjen P2P). Isu strategi pada saat ini yang teridentifikasi dan dianalisa dengan

berbagai peluang dan ancaman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan

Fungsinya. Beberapa peluang antara lain meliputi era globalisasi ekonomi,

perdagangan internasional, hukum dan politik yang semakin kondusif, kemitraan

dengan stakeholder dan masyarakat, berlakunya IHR revisi 2005, berlakunya

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan

terbitnya Permenkes RI Nomor : 356/MENKES/PER/IV/2008Jo Permenkes Nomor

2348/MENKES/PER/XI/2011; tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Kesehatan Pelabuhan

Ancaman yang dihadapi KKP Kelas III Pangkalpinang adalah dengan

semakin meningkatnya aktifitas di bandara dan pelabuhan menyebabkan

meningkatnya peluang transmisi penyakit potensial wabah serta penyakit lainnya

yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia.

Desentralisasi pemerintah setempat menyebabkan terjadinya egoisme

kedaerahan di wilayah kabupaten/kota, kondisi rawan kesehatan dalam negeri dan

luar negeri yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Tuntutan dari

pengguna jasa akan percepatan dan mutu pelayanan yang sangat tinggi sehingga

menyebabkan tidak optimalnya proses pengawasan yang dikhawatirkan akan

menyebabkan tidak terdeteksinya penyakit karantina dan penyakit menular

lainnya. Jejaring kerja dengan pemerintah daerah juga belum optimal sehingga

berpengaruh terhadap lemahnya sistem deteksi, respon dan pelaporan terhadap

masalah-masalah kedaruratan kesehatan yang terjadi di wilayah kabupaten/kota

yang secara epidemiologis masalah tersebut berpotensi meresahkan dunia

internasional.

Sebagai instansi pemerintahan di bawah Kementerian Kesehatan RI, maka

KKP Kelas III Pangkalpinang berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas

Kinerja tahun 2019 yang bertujuan untuk memberikan gambaran pencapaian

secara menyeluruh tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang telah

ditetapkan sebelumya. Penyusunan LAKIP KKP Kelas III Pangkalpinang mengacu

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan


Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Permenkes RI Nomor

2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KKP Kelas III

Pangkalpinang Tahun 2019 menjelaskan pencapaian target indikator-indikator

sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja.

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja di

lingkungan Kementerian Kesehatan, isi laporan meliputi uraian pelaksanaan

kegiatan / program / kebijaksanaan selama tahun 2019 dalam mewujudkan

sasaran, tujuan, visi dan misi sesuai dengan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP

Kelas III Pangkalpinang tahun 2015 - 2019. Laporan kinerja merupakan bentuk

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap

instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah

memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai upaya perbaikan berkesinambungan

bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara

memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Sebagai perwujudan

profesionalisme Instansi Pemerintah, diharapkan terwujudnya penyelenggaraan

pemerintah yang baik (good governance) sesuai Undang - undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan di susunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang tahun 2019 ini

adalah untuk:

a. Sebagai bahan pertanggung jawaban Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III

Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama 1

(satu) tahun dibidang pengelolaan keuangan, manajerial dan program

kepada tingkatan administrasi yang lebih tinggi.

b. Sebagai evaluasi kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III

Pangkalpinang pada tahun 2019 yang dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan dan rujukan dalam menyusun rencana kerja berikutnya.


c. Sebagai gambaran tentang Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta

hambatan yang ditemui selama tahun 2019 di Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas III Pangkalpinang.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

356/MENKES/PER/IV/2008 tanggal 14 April 2008 Jo Permenkes Nomor

2348/MENKES/PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011; Tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja KKP yang mempunyai tugas pokok melaksanakan

pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina, penyakit potensial wabah,

surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan

lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA (Obat Makanan

Kosmetik Alkes dan bahan adiktif) serta pengamanan terhadap penyakit baru dan

penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan

radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, KKP menyelenggarakan

fungsi yaitu:

1. Pelaksanaan kekarantinaan;

2. Pelaksanan pelayanan kesehatan;

3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan dan lintas

batas darat negara;

4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru,

dan penyakit yang muncul kembali;

5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi dan kimia;

6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring SE sesuai penyakit yang berkaitan dengan

lalu lintas nasional, regional dan internasional;

7. Pelaksanaan, fasilitas dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan KLB

dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk

penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;

8. Pelaksanaan fasilitas dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara,

pelabuhan, dan lintas batas darat negara;

9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan OMKABA eksport dan mengawasi

persyaratan dokumen kesehatan OMKABA import;

10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya

11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara;

12. pelabuhan, dan lintas batas darat negara;


13. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan di bandara,


14. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara,


15. Pelaksanaan kajian kekarantianaan, pengendalian risiko lingkungan dan

survailans kesehatan pelabuhan;

16. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas

batas darat negara;

17. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

D. STRUKTUR ORGANISASI

idalam Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes nomor 356 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan bahwa

KKP terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Pengendalian Karantina &

Surveilans Epidemiologi, Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan, Bidang Upaya

Kesehatan dan Lintas Wilayah, Wilayah Kerja, Kelompok Fungsional dan

Instalasi. Berdasarkan surat Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

356/Menkes/PER/IV/2008, yang saat ini menjadi Permenkes

2348/MENKES/PER/2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No.

356/Menkes/Per/IV/2008 tanggal 22 November 2011 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) terdiri dari:

a. Kepala Kantor;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi;

d. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah;

e. Instalasi;

f. Wilayah Kerja;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selengkapnya tentang struktur organisasi KKP Kelas III Pangkalpinang

dapat dilihat pada gambar yang tersaji pada halaman selanjutnya


KEPALA KANTOR

Sirjon Sihotang, SKM

Plt. KASUBAG TU

Nuryanto, SKM, MPH

KASI PRL & KLW

Jhonson Simarmata, SKM

KASI PKSE

Nuryanto, SKM, MPH

Gambar 1. Struktur Organisasi KKP Kelas III Pangkalpinang Tahun 2019

Uraian tugas masing-masing bagian adalah :

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan

penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, laporan, urusan tata

usaha, keuangan, penyelenggaraan pelatihan, kepegawaian, serta

perlengkapan dan rumah tangga.

2. Seksi PKSE

Seksi PKSE mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan,

pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan

kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah,

penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut

dan muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta

pengembangan teknologi, pelatihan teknis bidang kekarantinaan dan

surveilans epidemiologi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas

darat negara.

INSTALASI 1. Poliklinik 2. Laboratorium Klinik 3. Farmasi

KELOMPOK JABATAN 1. Entomolog 2. Epidemiolog 3. Sanitarian 4. Dokter 5. Perawat

WILAYAH KERJA 1. Pangkalbalam 2. Tanjung Pandan 3. Manggar 4. Muntok 5. Belinyu 6. Sungai Selan 7. Bandara Depati Amir


3. Seksi PRL & KLW

Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan,

evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pengendalian vektor dan

binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, kesehatan terbatas,

kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk,

penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, jejaring kerja, kemitraan,

kajian dan pengembangan teknologi serta pelatihan teknis bidang

pengendalian risiko lingkungan dan upaya kesehatan di wilayah kerja bandara,

pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

4. Instalasi

Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan operasional KKP

dan penunjang administrasi yang dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan

nonstruktural dan dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh Kelompok

Jabatan Fungsional dan beberapa penanggung jawab ruangan dalam jabatan

nonstruktural yang ditunjuk. KKP Kelas III Pangkalpinang belum memiliki

instalasi.

5. Wilayah Kerja

Wilayah Kerja KKP Kelas III Pangkalpinang merupakan unit kerja fungsional di

lingkungan bandara dan pelabuhan, yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala KKP dan dipimpin oleh seorang Koordinator yang

ditetapkan oleh Kepala KKP. Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator

dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dalam jabatan nonstruktural.

Adapun Wilayah kerja KKP Kelas III Pangkalpinang meliputi Pelabuhan Laut

Pangkalbalam, Muntok, Belinyu , Sungai Selan, Tanjung Pandan, Manggar

dan Bandara Depati Amir Pangkalpinang.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah

Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional

sesuai dengan bidang keahliannya.


E. PERMASALAHAN ORGANISASI

Beberapa permasalahan yang dihadapi KKP Kelas III pangkalpinang diantaranya :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang dari segi kuantitas dan

pemenuhan tenaga di Wilker belum merata.

2. Belum semua wilayah kerja memiliki gedung kantor sendiri sehingga harus

menyewa ruangan.

3. Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan kekarantinaan belum maksimal.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) KKP Kelas III Pangkalpinang terdiri dari :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Tugas Pokok dan Fungsi

D. Struktur Organisasi

E. Permasalahan Organisasi

F. Sistematika Penulisan

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. Perencanaan Kinerja

1. Rencana Aksi Kegiatan

2. Rencana Kinerja Tahunan

B. Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja)

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Kinerja

B. Analisis Pencapaian Kinerja

C. Sumber daya

BAB IV Penutup


BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan

penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan

dalam organisasi KKP Kelas III Pangkalpinang serta sistematika penulisan

laporan.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan Perencanaan Kinerja yang meliputi RAK dan RKT yang ingin dicapai

oleh KKP Kelas III Pangkalpinang pada tahun 2019 serta cara mencapai tujuan

tersebut. Bab ini juga menjelaskan Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) yang

telah disetujui oleh Direktur Jenderal P2PKementerian Kesehatan RI.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang indikator kinerja yang digunakan, capaian kinerja KKP Kelas

III Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama

periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, aspek keuangan,

aspek sumber daya, kebijakan dan manajemen kesehatan serta strategis

pemecahan masalah.

BAB IV Penutup


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja yang telah ditetapkan terdiri atas dua bagian yaitu

Rencana Kerja Lima Tahun yang dituangkan dalam RAK Tahun 2015 – 2019 dan

RKT tahun 2019.

1. Rencana Aksi Kegiatan (RAK)

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang merupakan Unit

Pelaksana Teknis (UPT) dari Ditjen P2P Kemenkes RI. Olehnya itu, Kegiatan

yang dilaksanakan di KKP harus mendukung program yang direncanakan

pada Ditjen P2P. Rencana program yang disusun di Ditjen P2P juga harus

mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2015 -

2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015

- 2019.

Pada tahun 2015 telah disusun Rencana Aksi Program (RAP) oleh

Ditjen P2P Kemenkes RI yang pada tahun tersebut masih bernama Direktorat

Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL).

Rencana Aksi Program yang disusun merupakan rencana program lima tahun

dari 2015 hingga tahun 2019 yang merupakan jabaran kebijakan Kementerian

Kesehatan dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan termasuk

langkah-langkah antisipasi tantangan program selama lima tahun mendatang.

Rencana Aksi Program P2PL Tahun 2015 - 2019 kemudian menjadi

acuan untuk Satuan Kerja (Satker) dalam menyusun RAK dengan periode

waktu yang sama yakni tahun 2015 - 2019 sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya masing-masing. Dengan demikian, RAK KKP Kelas III

Pangkalpinang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RAK P2PL serta

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019.

a. VISI DAN MISI

Tidak ada visi dan misi khusus yang tercantum dalam RAP Ditjen P2P dan

Kementerian Kesehatan RI sehingga mengikuti Visi dan Misi Presiden

Republik Indonesia yaitu : “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,

Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong” Upaya untuk

mewujudkan visi ini adalah melalui tujuh misi pembangunan yaitu:

1) Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan


sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai

negara kepulauan;

2) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis

berlandaskan negara hokum;

3) Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri

sebagai negara maritime;

4) Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan

sejahtera;

5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,

kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta

7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat sembilan agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA

CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;

2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

6) Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;

7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik;

8) Melakukan revolusi karakter bangsa;

9) Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia.

b. TUJUAN

1) Tujuan Umum

Mewujudkan pelabuhan dan bandara sehat melalui upaya cegah

tangkal penyakit potensial wabah, pengendalian faktor risiko penyakit

dan pelayanan kesehatan.

2) Tujuan Khusus

a) Mencegah masuk dan keluarnya penyakit potensial wabah;


b) Meningkatkan sistem kewaspadaan dini (SKD) KLB penyakit

menular dan penyakit menular potensial wabah;

c) Mengendalikan faktor risiko penyakit dari angkutan beserta

muatannya;

d) Mengendalikan faktor risiko lingkungan pelabuhan dan bandara;

e) Memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan

sehat.

Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas III Pangkalpinang ini menguraikan

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di KKP Kelas III Pangkalpinang

dalam kurun waktu 2015 - 2019 untuk mencapai sasaran yang ditetapkan oleh

Ditjen P2P. Di samping uraian kegiatan, RAK ini juga dilengkapi dengan

indikator-indikator yang merupakan penjabaran dari indikator Program P2P,

serta perkiraan anggaran yang dibutuhkan. Uraian RAK KKP Kelas III

Pangkalpinang Tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada tabel halaman berikut :


Tabel 1. Matrik Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Dan Pendanaan Tahun Anggaran 2015-2019

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang

NO KEGIATAN SASARAN IKK INDIKTOR SATKER TARGET SATUAN ALOKASI

TOTAL ALOKASI

PJ

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PANGKALPINANG

1 Pembinaan surveilans, imunisasi, karantina dan kesehatan matra

Kabupaten/Kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi KLB dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB

Jumlah alat angkut angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan

Jumlah penerbitan PHQC

12.500 13.000 14.000 14.482 15.500 93.465.000 119.876.000 127.970.000 15.478.000 16.750.000

373.539.000

Kasi PKSE Jumlah penerbitan SSCEC

Persentase respon sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP

Jumlah respon dan penanggulangan KLB/PHEIC < 24 jam 100% 100% 100% 100% 100% 276.543.000 310.470.000 238.386.000 337.675.000 157.415.000 1.320.489.000 Kasi PKSE

Jumlah laporan sinyal yang diterima

Jumlah deteksi dini dalam rangka cegsh tangkal masuk dan keluarnya penyakit

Jumlah penerbitan COP

200 250 275 300 450 93.465.000 119.876.000 127.970.000 14.455.000 53.756.000

409.522.000

Kasi PKSE Jumlah penerbitan GENDEC

Surveilans rutin

Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus


6 6 6 6 6 40.980.000 46.150.000 63.640.000 61.950.000 132.880.000 345.600.000 Kasi PKSE

Jumlah Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

Jumlah pelabuhan/ bandar udara/PLBD yang memiliki kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen Renkon penanggulangan KKM yang berpotensi wabah

0 0 2 2 2 0 0 0 123.517.000 123.552.000 247.069.000 Kasi PKSE

Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan

Jumlah penerbitan izin layak terbang

3.600 3.600 3.800 3.952 6.000 0 0 0 12.758.000 23.730.000

36.488.000

Kasi PKSE

Jumlah penerbitan izin orang sakit

Jumlah penerbitan izin angkut jenazah

Jumlah penerbitan dokumen ICV

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memiliki sanitasi tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan

Jumlah pelabuhan/ bandara / PLBD yang memiliki sanitasi tempat-tempat umum dengan kriteria baik, TPM dan TTU memenuhi syarat layak/laik hygiene, tempat penyediaan air bersih memenuhi syarat kesehatan

6 6 6 6 12 10.650.000 24.840.000 15.980.000 20.634.000 40.740.000

112.844.000

Kasi PKSE

2.

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)

Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area

Jumlah pelabuhan/ bandara/PLBD dengan nilai indeks pinjal ≤ 1, HI perimeter = 0, HI buffer < 1, tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa rendah dan kepadatan lalat < 6

4 4 4 4 12 421.987.000 489.788.000 349.727.000 789.000.000 437.999.000 2.479.501.000 Kasi

PRLKLW


3. Pengendalian Penyakit Menular langsung

Menurunnya penyakit menular langsung

Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung

Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung meliputu HIV dan TB

200 200 200 230 600 278.976.000 26.280.000 135.223.000 130.000.000 157.815.000 728.294.000 Kasi

PRLKLW

4. Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular, meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

Jumlah Wilayah kerja yang melaksanakan posbindu

Jumlah Wilayah kerja yang melaksanakan posbindu

7 7 7 0 0 297.854.000 42.819.000 134.221.000 0 0 474.894.000

Kasi PRLKLW

Jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di Wilayah kerja KKP

5. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit

Menigkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit

Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

RKAKL / DIPA

40 40 40 40 40 4.788.806.437 6.419.380.000 9.799.516.000 8.724.557.000 920.553.000 30.652.812.437

Kasubag TU

Laporan Tahunan

Laporan keuangan

Laporan BMN

Lakip

Dokumen Profil

Dokumen Proposal PNBP

Dokumen kepegawaian

E-Monev Bappenas

Laporan eksekutif bulanan

E-Monev DJA

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana

Tanah

40 40 40 46 42 347.770.000 1.155.499.000 2.255.593.000 1.733.692.000 473.551.000 5.966.105.000 Kasubag

TU

Gedung

Alat Kesehatan

Fasilitas Penunjang Perkantoran

Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P

Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P yang diikuti

5 5 5 5 9 67.780.000 100.870.000 87.351.000 94.650.000 132.086.000 482.737.000 Kasubag

TU


2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Aksi Kegiatan merupakan rencana jangka menengah lima

tahun, setiap tahun tersusun target kinerja yang ingin dicapai dari tahun 2015

hingga tahun 2019. Tahun 2019 merupakan akhir tahun dalam rangkaian lima

tahun Rencana Aksi Kegiatan (RAK). Perencanaan kinerja sebagai bagian dari

manajemen kinerja, kedudukannya menjadi hal strategis yang harus

diperhatikan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang

mengarahkan instansinya ke arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi

organisasi.

Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan

RAK yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada

capaian kinerja yang diinginkan. Berdasarkan pada perencanaan kinerja yang

baik, maka pelaksanaan RAK dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara

lebih operasional dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk

meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara

tepat.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja

(renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan

dalam RAK yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai

kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja

tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan

kegiatan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target

kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta

penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan,

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RAK. Oleh karena itu, substansi dari

penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target setting dari capaian

indikator kinerja. Hasil dari proses ini adalah RKT yang kemudian merupakan

acuan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Dalam rencana kinerja KKP Kelas III

Pangkalpinang tahun 2019, telah disusun Indikator Kinerja Utama dan target

masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.


Tabel 2. RKT KKP Kelas III Pangkalpinang Tahun 2019

No Sasaran Kegiatan

(output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2019

I Kabupten/Kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi KLB dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB

1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar karantina kesehatan

15.500 Sertifikat

2. Persentase respon sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan kKP

100%

3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit

450 Sertifikat

4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus

6 Layanan

5. Jumlah Pelabuhan/Bandara/ PLBDN yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

2 Pelabuhan/

bandara

6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan

6.000 Sertifikat

7. Jumlah pelabuhan/bandara yang memenuhi syarat- syarat sanitasi

12 Pelabuhan/

Bandara

II Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik

8. Jumlah pelabuhan/bandara/ PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area

12 Pelabuhan/

Bandara

III Menurunnya penyakit menular langsung

9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung

600 Orang

IV Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit

10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

40 Dokumen

11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P

9 Jenis

12. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana

42 Unit

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang

akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima

tanggung jawab dengan pihak yang memberi tanggung jawab. Dengan demikian,

penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh

seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja

dibuat dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah yaitu Kepala KKP

Kelas III Pangkalpinang sebagai tanda kesanggupan mencapai target kinerja yang


telah ditetapkan, dan pemberi amanah yaitu Direktur Jenderal P2P selaku atasan

langsung untuk persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Dalam hal

atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan tesebut,

maka pernyataan ini harus diperbaiki hingga kedua belah pihak sepakat atas materi

dan target kinerja yang telah ditetapkan. Sasaran dan indikator kinerja yang

ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2019 dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 3. Perjanjian Kinerja KKP Kelas III Pangkalpinang Tahun 2019

No Sasaran Kegiatan

(output) Indikator Kinerja Kegiatan

Target (%)

I Kabupten/Kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi KLB dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB

1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar karantina kesehatan

15.500 Sertifikat

2. Persentase respon sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan kKP

100%

3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit

450 Sertifikat

4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus

6 Layanan

5. Jumlah Pelabuhan/Bandara/ PLBDN yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

2 Pelabuhan/

bandara

6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan

6.000 Sertifikat

7. Jumlah pelabuhan/bandara yang memenuhi syarat- syarat sanitasi

12 Pelabuhan/

Bandara

II Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik

8. Jumlah pelabuhan/bandara/ PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area

12 Pelabuhan/

Bandara

III Menurunnya penyakit menular langsung

9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung

600 Orang

IV Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit

10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

40 Dokumen

11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P

9 Jenis

12. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana

42 Unit

No Kegiatan Anggaran

1. Surveilans dan Karantina Kesehatan Rp. 1.111.030.000 2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Rp. 587.999.000 3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Rp. 157.815.000 4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rp. 9.616.837.000

Jumlah Rp. 11.473.681.000


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang

dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja

yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian

setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan

rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh

gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan

pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing

indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan/program/ kegiatan di

masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat

lebih berhasil guna dan berdaya guna. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk

memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang

pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dengan

menggunakan strategi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis

(Renstra) dan dituangkan dalam Penetapan Kinerja yang disusun setiap awal tahun

berjalan.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8

tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma

penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas

keluaran (output) dari setiap kinerja dan hasil (outcome) dari setiap program.

Dengan perubahan paradigma tersebut, maka pengukuran kinerja yang menjadi

bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana

disebutkan diatas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-

masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana

ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan

organisasi.

Indikator kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara

menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut

sebagai langkah yang rasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan. Indikator

kinerja organisasi cukup dilaporkan beberapa indikator kinerja saja yang paling


utama sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi. Sesuai dengan

dokumen Renstra/Penetapan Kinerja Inspektorat Jenderal, telah ditetapkan satu

indikator utama dalam sasaran hasil program, yaitu:

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III

Pangkalpinang sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan sasaran

pada masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4. Target dan Capaian Kinerja

KKP Kelas III Pangkalpinang Tahun 2019

NO SASARAN PROGRAM IKK TARGET REALISASI %

1. Kabupaten/Kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi KLB dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB


15.500 Sertifikat

16.289 Sertifikat

105,1


100% 100% 100

Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit

450 Sertifikat

547 Dokumen

121,6


6 Layanan 6 Layanan 100


2 Pelabuhan/

bandara

2 Pelabuhan/

bandara 100

Jumlah sertifikasi/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan

6.000 Sertifikat

7.146 Sertifikat

119,1

Jumlah pelabuhan/bandara yang memenugi syarat-syarat sanitasi

12 Pelabuhan/

Bandara

12 Pelabuhan/

Bandara 100

2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik

Jumlah pelabuhan/bandara bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area

12 Pelabuhan/

Bandara

12 Pelabuhan/

Bandara 100

3. Menurunnya penyakit menular langsung


600 Orang 635 Orang 105,8

4. Meningkatkannya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit

Jumlah penyusunan dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

40 Dokumen

40 Dokumen

100


9 Jenis 12 Jenis 133,3

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai aturan

42 Unit 40 Unit 95,2

Rata-rata capaian 106,7


Berdasarkan tabel 4. diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja KKP Kelas III

Pangkalpinang Tahun 2019 sebesar 106,7%. Capaian tersebut mengalami

penurunan sebesar 30,0% dibandingkkan pada Tahun 2018 yaitu sebesar 136,7%.

Hal ini disebabkan adanya kenaikan target pada setiap Indikator Kerja Kegiatan

pada Tahun 2019 dibandingkanTahun 2018.

Pencapaian kinerja KKP Kelas III Pangkalpinang secara lebih lanjut diuraikan

masing-masing indikator yang dibandingkan dengan target kinerja yang telah

ditetapkan sebelumnya. Adapun uraian kinerja dari masing-masing indikator adalah

sebagai berikut :

1. Indikator Pertama

Target jumlah alat angkut yang diperiksa sesuai dengan standar karantina

kesehatan pada tahun 2019 adalah 15.500 sertifikat.

a. Capaian Kinerja Organisasi

1) Pengertian Umum

a) Pengertian

Jumlah kapal yang diperiksa sesuai dengan standar kekarantinaan

kesehatan yang diterbitkan dokumen kesehatan PHQC (Public Health

Quarantine Sertificate) dan SSCEC (Ship Sanitation Control

Exemption Certificate).

b) Definisi Opersional

Jumlah pemeriksaan alat angkut sesuai dengan standar

kekarantinaan kesehatan dalam periode satu tahun.

c) Cara perhitungan :

Akumulasi jumlah hasil sertifikat PHQC dan SSCEC dalam satu

tahun.

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎𝑕 𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎𝑕 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡

2) Capaian Kinerja

a) Capaian Kinerja

Target capaian jumlah alat angkut yang diperiksa sesuai dengan

standar kekarantinaan kesehatan tahun 2019 sebesar 15.500

sertifikat, sedangkan realisasi capaian sebesar 16.289 sertifikat.

Berdasarkan hal tersebut, maka capaian kinerja sebesar 105,1%.

X 100%

Jumlah alat angkut sesuai dengan standar karantina kesehatan


b) Trend capaian kinerja tahun 2015 s.d 2019

- Perbandingan capaian tahun sebelumnya

Berdasarkan Gambar 2. menunjukkan bahwa persentase capaian

kinerja alat angkut yang diperiksa sesuai dengan standar

kekaratinaan kesehatan pada periode tahun 2015-2019 masing-

masing 115,7%, 115,8%, 119,1%, 117,0% dan 105,1%. Trend

capaian selama periode lima tahun tersebut, kecenderungan

mengalami peningkatan, meskipun pada Tahun 2019 mengalami

penurunan.

Gambar 2. Persentase capaian kinerja alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan Kesehatan di KKP Kelas III Pangkalpinang

Tahun 2015-2019

Secara lebih rinci pada Gambar 3. menunjukkan bahwa kontribusi

capaian alat angkut yang diperiksa sesuai standar kekarantinaan

kesehatan tahun 2015-2019 adalah dalam rangka penerbitan

dokumen PHQC dan SSCEC. 1) Jumlah penerbitan dokumen

kesehatan PHQC setiap tahunnya mengalami kenaikan, meskipun

pada tahun 2019 mengalami penurunan. Secara lebih rinci

capaian masing-masing sebesar 13.843 dokumen, 14.433

dokumen, 16.006 dokumen, 16.295 dokumen dan 16.081

dokumen. 2) Jumlah penerbitan dokumen kesehatan SSCEC

mengalami kenaikan pada tahun 2015-2016 (617 dokumen

menjadi 622 dokumen) dan mengalami penurunan pada tahun

2017-2019 (672 dokumen menjadi 641 dokumen).

12500 13000 14000 14482 15500

14460 15055

16678 16942 16289

115.7 115.8 119.1 117.0 105.1 0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2015 2016 2017 2018 2019

Jum

lah

Target Realisasi Kinerja (%)


Gambar 3. Kontribusi capaian alat angkut diperiksa sesuai dengan standar kekarantinaan Kesehatan di KKP Kelas III Pangkalpinang

Tahun 2015-2019

- Perbandingan dengan Target RAP (Rencana Aksi Program)

Jika dibandingkan dengan target RAP yaitu sebesar 100%, maka

capaian kinerja alat angkut yang diperiksa sesuai standar

kekarantinaan kesehatan di KKP Kelas III Pangkalpinang Tahun

2019 melebihi target RAP Ditjen P2P (105,1%).

- Perbandingan dengan Instansi sejenis

Jika dibandingkan dengan Instansi sejenis, persentase capaian

kinerja alat angkut yang diperiksa sesuai standar kekarantinaan

kesehatan di KKP Kelas III Tembilahan lebih tinggi dibandingkan

KKP Kelas III Pangkalpinang. Meskipun demikian target dan

jumlah capaian KKP Kelas III Pangkalpinang lebih besar. Secara

lebih rinci persentase capaian di KKP Kelas III Pangkalpinang

yaitu sebesar 105,1% (target 15.500 sertifikat dan capaian 16.289

sertifikat), sedangkan KKP Kelas III Tembilahan yaitu sebesar

112,8% (Target 10.662 sertifikat dan capaian 12.028 sertifikat).

c) Analisis keberhasilan Kegiatan

Capaian kinerja memenuhi target yang ditetapkan, bahkan melebihi.

Kelebihan target tersebut, seiring dengan penguatan koordinasi dan

jejaring kerja yang dilakukan KKP Kelas III Pangkalpinang dengan

Lintas Sektor/Lintas Program dan agen pelayaran terkait

kewaspadaan dini terhadap penularan penyakit dan faktor risiko

kesehatan yang dibawa alat angkut

13843 14433

16006 16295 15440

617 622 672 647 641

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2015 2016 2017 2018 2019

Jum

lah

PHQC SSCEC


d) Analisis efisiensi sumber daya

- Sumber daya manusia yang diberdayaan pada kegiatan tersebut

adalah tenaga dokter, perawat, epidemiologi, entomologi dan

sanitarian;

- Pemeriksaan dilakukan secara terpadu, tidak hanya penerbitan

dokumen kesehatan saja, akan tetapi tingkat sanitasi,

pengambilan sampel air, pemeriksaan P3K, pemeriksaan vektor

dan pemeriksaan kesehatan anak buah kapal;

- Tersedianya Badan Usaha Swasta (BUS) dalam pengendalian

vektor dan tikus pada alat angkut (kapal);

- Indikator jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan

mencapai 105,1% dan dapat dicapai dengan anggaran 89,8%. Hal

ini berarti bahwa indikator ini efisiensi sebesar 15,3%.

e) Upaya-upaya yang dilakukan

- Sosialisasi dan advokasi regulasi kesehatan internasional atau

International Health Regulations (2005) termasuk kapasitas inti

IHR dan sosialisasi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2019

tentang kekarantinaan kesehatan;

- Melaksanakan pemeriksaan alat angkut (kapal) sesuai dengan

Standar Operasional Prosedur (SOP);

- Berkoordinasi dengan instansi dan stakeholder terkait dalam

pelaksanaan pemeriksaan alat angkut;

- Meningkatkan kapasitas petugas teknis dalam pelaksanaan

kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara.

f) Kendala/masalah yang dihadapi

- Keterbatasan SDM dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan alat

angkut dibeberapa wilayah kerja;

- Keterbatasan saran prasarana untuk pemeriksaan alat angkut.

g) Pemecahan masalah

- Mengusulkan penambahan jumlah SDM sesuai keahlian yang

dibutuhkan melalui rekruitment Calon Pegawai Negeri Sipil

(CPNS);

- Memberdayakan SDM yang ada secara maksimal dalam

pelaksanaan pemeriksaan alat angkut sesuai standar

kekarantinaan kesehatan;


- Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana pendukung

kegiatan kepada tim pengadaan secara bertahap atau melalui

permintaan ke Pusat (droping).

2. Indikator Kedua

Target persentase respon sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana di

wilayah layanan KKP tahun 2019 adalah 100%.

b. Capaian Kinerja Organisasi

1) Pengertian Umum

a) Pengertian

Persentase sinyal kewaspadaan dini (SSKKD), KLB dan bencana di

wilayah pelabuhan maupun bandara yang direspon kurang dari 24

jam.


Sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah

pelabuhan maupun bandara yang direspon kurang dari 24 jam

dibandingkan jumlah SKD KLB dalam periode satu tahun.


Keterangan:

A = Jumlah sinyal SKD KLB di pelabuhan/bandara yang direspon

B = Jumlah SKD KLB dalam satu tahun

% C = Persentase pencapaian merespon sinyal kewaspadaan

2) Capaian Kinerja

a) Capaian Kinerja

Realisasi capaian respon terhadap sinyal kewaspadaan dini (SKD),

KLB dan bencana di wilayah pelabuhan maupun bandara sebesar

100% dari target sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

Persentase sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana di

wilayah pelabuhan maupun bandara




Capaian indikator kinerja kegiatan persentase sinyal kewaspadaan

dini yang direspon pada tahun 2015 s.d 2019 tercapai 100%.

Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4. Persentase capaian sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah pelabuhan maupun bandara yang direspon

di KKP Kelas III Pangkalpinang Tahun 2015-2019

Adapun sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB di wilayah pelabuhan

maupun bandara dan wilayah yang direspon di KKP Kelas III

Pangkalpinang sebagai berikut :

Tabel 5. Sinyal Kewaspadaan Dini KLB yang di Respon


No Wiayah Kerja Jumlah Sinyal

direspon Kasus Waktu

1 Wilayah Kerja Bandara Depati Amir

1 Kali DBD Februari

2 Wilayah Kerja Tanjung Pandan

1 Kali Diare Agustus

3 Wilayah Kerja Belinyu 1 Kali Diare Desember

Berdasarkan Tabel 5. Diketahui bahwa, jumlah sinyal kewaspadaan

dini KLB yang direspon di wilayah Kerja KKP Kelas III Pangkalpinang

sebanyak 3 kali yaitu di Bandara Depati Amir sebanyak 1 kali (DBD),

Pelabuhan Tanjung Pandan sebanyak 1 kali (Diare) dan Belinyu

sebanyak 1 kali (Diare). Hasil verifikasi kasus yang dilakukan di 3

wilayah tersebut merupakan bukan kejadian luar biasa.

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2018 2019

Jum

lah

Target (%) Realisasi (%) Kinerja (%)




capaian kinerja persentase sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB

dan bencana di wilayah pelabuhan maupun bandara yang

direspon di KKP Kelas III Pangkalpinang Tahun 2019 melebihi

target RAP Ditjen P2P yaitu sebesar 100,0%.


Jika dibandingkan dengan Instansi sejenis, capaian kinerja

persentase sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana di

wilayah pelabuhan maupun bandara yang direspon oleh KKP

Kelas III Tembilahan dan Pangkalpinang sama-sama memenuhi

target, yaitu 100%.


Capaian kinerja memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan

meningkatnya jejaring kerja terkait informasi dan sharing data

perkembangan penyakit yang terjadi di layanan kesehatan

(Puskesmas) setempat yang ada di seluruh wilayah kerja KKP Kelas

III Pangkalpinang. Selain itu juga, adanya forum sistem kewaspadaan

dini dan respon di pintu masuk negara dan wilayah yang melibatkan

Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS, instansi dan stakeholder terkait

lainnya.




sanitarian;

- Dalam pelaksanaan investigasi terintegrasi dengan Dinas

Kesehatan/Puskesmas setempat;

- Pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian

penyakit;

- Indikator persentase sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan

bencana di wilayah pelabuhan maupun bandara yang direspon

KKP Kelas III Pangkalpinang mencapai 100% dan dapat dicapai

dengan anggaran 97,4%. Hal ini berarti bahwa indikator ini

efisiensi sebesar 2,6%.



- Meningkatkan koordinasi dengan anggota forum kewaspadaan

dini dan respon untuk menginformasikan adanya peningkatan

kasus penyakit menular secara cepat untuk dilakukan respon

bersama dan terintegrasi antara pintu masuk negara dengan

wilayah;

- Melakukan pengumpulan data kunjungan penyakit di layanan

kesehatan non KKP seperti Puskesmas terdekat di wilayah kerja

secara rutin dan berkelanjutan.


- Keterbatasan sumber daya untuk melakukan kegiatan respon

kejadian KLB < 24 jam;

- Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan sumberdaya dalam

rangka kewaspadaan dini, pengendalian penyakit emerging,

bencana, kegiatan matra/situasi khusus dan penyelidikan

epidemiologi.


- Meningkatkan kerjasama dengan Dinkes/Puskesmas setempat

dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya untuk melaksanakan

respon kejadian KLB secara terintegrasi di pintu masuk negara

dan wilayah;

- Meningkatkan kapasitas/kualitas SDM terutama dalam rangka

kewaspadaan dini, pengendalian penyakit re-emerging dan new-

emerging, kegiatan matra/situasi khusus, tanggap bencana dan

respon cepat < 24 jam baik yang diadakan melalui pendidikan dan

pelatihan;

- Melakukan bimbingan teknis terkait kewaspadaan dini dan respon

penyakit di pintu masuk negara dan penyelidikan epidemiologi

oleh tenaga JFT ke beberapa wilayah kerja.

3. Indikator Ketiga

Target jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya

penyakit pada tahun 2019 adalah 450 sertifikat.

Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya

penyakit



1) Pengertian Umum

a) Pengertian

Jumlah deteksi dini yang dilaksanakan di pintu masuk negara

(pelabuhan/bandara) dan wilayah melalui pemeriksaan alat angkut

(kapa/pesawat) kedatangan dari luar negeri sesuai standar

kekarantinaan kesehatan dan kunjungan penyakit klinik layanan di

wilayah pelabuhan/bandara setempat dalam rangka cegah tangkal

penyakit.


Jumlah deteksi dini yang dilaksanakan di pelabuhan/bandara dan

klinik layanan lainnya dalam rangka cegah tangkal masuk dan

keluarya penyakit dalam periode satu tahun.


Akumulasi jumlah sertifikat COP (Certificate of Pratique), GENDEC

(General Declaration) dan hasil pemeriksaan surveilans rutin di klinik

layanan lainnya dalam satu tahun.

2) Capaian Kinerja

a) Capaian Kinerja

Target capaian deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan

keluarnya penyakit tahun 2019 sebesar 450 sertifikat, sedangkan

realisasi capaian sebesar 547 dokumen. Berdasarkan hal tersebut,

maka capaian kinerja sebesar 121,6%.




kinerja deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan

keluarnya penyakit pada periode tahun 2015-2019 masing-masing

sebesar 171,5%, 132,8%, 136,7%, 177,0% dan 121,6%. Trend

capaian Selama periode lima tahun tersebut, kecenderungan

mengalami peningkatan, meskipun pada Tahun 2019 mengalami

penurunan.

.


200

250 275

300

450

343 332 376

531 547

171.5 132.8 136.7

177.0

121.6

0

100

200

300

400

500

600

2015 2016 2017 2018 2019

Jum

lah


Gambar 5. Persentase capaian deteksi dini dalam rangka cegah tangkal

masuk dan keluarnya penyakit di KKP Kelas III Pangkalpinang Tahun 2015-2019

Secara lebih rinci pada Gambar 6. menunjukkan bahwa kontribusi

capaian deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan

keluarnya penyakit tahun 2015-2019 adalah meliputi penerbitan

dokumen kesehatan COP, GENDEC dan surveilans rutin. 1)

Jumlah penerbitan dokumen kesehatan COP, pada periode tahun

2015-2019 masing-masing 331 dokumen, 319 dokumen, 370

dokumen, 473 dokumen dan 417 dokumen. Trend

kecenderungan mengalami peningkatan, meskipun pada tahun

2019 dibanding tahun 2018 mengalami penurunan. 2) Jumlah

penerbitan dokumen GENDEC pada periode tahun 2017-2019

kecenderungan mengalami kenaikan yang signifikan. Adapun

capaian tersebut masing-masing 5 dokumen, 46 dokumen dan

118 dokumen. 3) Jumlah kegiatan surveilans aktif yang

dilaksanakan oleh KKP Kelas III Pangalpinang dalam rangka

kewaspadaan dini penyakit potensial wabah/KLB di pintu masuk

negara dan wilayah pada periode tahun 2015-2019 adalah

sebanyak 1 laporan perbulan (12 laporan).


331 319

370

473

417

0 0 5

46

118

12 12 12 12 12

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2015 2016 2017 2018 2019

Cap

aian

COP Gendec Surveilans Rutin

Gambar 6. Kontribusi deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit di KKP Kelas III Pangkalpinang

Tahun 2015-2019



deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya

penyakit di KKP Kelas III Pangkalpinang lebih tinggi (121,6%)

dibandingkan KKP Kelas III Tembilahan (86,5%). Meskipun

demikian jika dilihat dari jumlah target, KKP Kelas III Tembilahan

lebih tinggi yaitu 1.532 dokumen dibandingkan target KKP Kelas

III Pangkalpinang yaitu sebesar 450 dokumen.


Capaian kinerja memenuhi target yang ditetapkan, bahkan melebihi.

Kondisi ini disebabkan adanya peningkatan jumlah kedatangan/

keberangkatan alat angkut dari luar negeri ke wilayah kerja KKP

Kelas III Pangkalpinang yang tidak diprediksi sebelumnya. Selain itu,

adanya penerbangan dari Luar negeri di bandara Hanandjoeddin-

Belitung yang sudah dibuka secara rutin. Disamping itu juga, adanya

penguatan jejaring kerja serta koordinasi yang sudah berjalan baik

dengan berbagai stakeholder di wilayah kerja pelabuhan dan bandara

(KSOP, PT.Angkasa Pura, Agen pelayaran, Maskapai penerbangan

dan ABK/crew).





sanitarian;

- Pemeriksaan dilakukan secara terpadu, tidak hanya dokumen

Maritim Declaration of Health (MDH) atau General Declaration

(GENDEC) tetapi tingkat sanitasi, pengambilan sampel air,

pemeriksaan P3K, vektor dan pemeriksaan kesehatan anak buah

kapal;

- Pihak Agen Pelayaran menyediakan kapal untuk mengantarkan

petugas KKP Kelas III Pangkalpinang yang akan melakukan

checking kapal, yang posisinya ditengah laut (jauh dari

Pelabuhan).

- Pelaporan surveilans rutin yang diterima dari layanan kesehatan

non KKP (Puskesmas) melalui email;

- Droping alat (Termal Scanner) dari Ditjen P2P Kemenkes RI

dalam rangka mendukung kegiatan pemeriksaan pelaku

perjalanan di Bandara HAS. Hanandjoeddin Tanjung Pandan

yang datang dari Malaysia;

- Indikator jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk

dan keluarnya penyakit mencapai 121,6% dan dapat dicapai

dengan anggaran 94,3%. Hal ini berarti bahwa indikator ini

efisiensi sebesar 27,3%.


- Penguatan kapasitas petugas fungsional teknis dalam deteksi,

respon dan pencegahan penyakit di pintu masuk negara;

- Penguatan jejaring kerja dan kemitraan dengan instansi dan

stakeholder terkait dalam pelaksanaan deteksi, respon dan

pencegahan masuk dan keluarnya penyakit di pintu masuk

negara;

- Screening/penapisan pelaku perjalanan yang datang dari luar

negeri (Malaysia) yang masuk melalui Bandara internasional

H.AS. Hananjoeddin.



- Keterbatasan SDM di wilayah kerja dalam pelaksanaan deteksi,

respon dan pencegahan penyakit di pintu masuk negara yang

belum sesuai dengan analisis beban kerja.


- Memberdayakan kemampuan SDM yang ada, sebelum adanya

penambahan petugas melalui pengadaan CPNS.

4. Indikator Keempat

Target jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus pada tahun 2019 adalah 6

layanan.


1) Pengertian Umum

a) Pengertian

Jumlah layanan kesehatan pada keberangkatan dan kedatangan

pelaku perjalanan pada situsi khusus seperti lebaran, embarkas/

debarkasi, Sail Indonesia dan natal/tahun baru,


Jumlah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada saat situasi

khusus tertentu seperti lebaran, embarkas/debarkasi, Sail to

Indonesia dan natal/tahun baru pada periode satu tahun


Akumulasi jumlah posko yang melakukan pelayanan kesehatan pada

saat dalam satu tahun lebaran, embarkas/debarkasi, Sail to

Indonesia dan natal/tahun baru pada periode satu tahun.

2) Capaian Kinerja

a) Capaian Kinerja

Target capaian pelayanan kesehatan pada situasi khusus tahun 2019

sebesar 6 layanan. Sedangkan realisasi capaian sebesar 6 layanan.

Berdasarkan hal tersebut, maka capaian kinerja sebesar 100%.

Adapun posko pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi situasi

lebaran, embarkasi, debarkasi, Sail to Indonesia, Natal dan Tahun

Baru.



6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

100 100 100 100 100

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2018 2019

Ju

mla

h




Berdasarkan Gambar 7. menunjukkan bahwa capaian kinerja

pelayanan kesehatan pada situasi khusus pada periode tahun

2015-2019 sebanyak 6 layanan posko kesehatan (100%).

Gambar 7. Persentase capaian pelayanan kesehatan pada situasi

khusus penyakit di KKP Kelas III Pangkalpinang Tahun 2015-2019

Secara lebih rinci pelaksanaan layanan kesehatan pada situasi

khusus meliputi :

Lebaran idul Fitri

Hasil pelaksanaan kegiatan diketahui jumlah kedatangan

penumpang pada situasi Lebaran Idul Fitri Tahun 2019 M/1439 H

sebanyak 83.211 orang yang terdiri 61.237 orang menggunakan

transportasi pesawat (73,6%) dan 21.974 orang menggunakan

kapal (26,4%). Jumlah keberangkatan penumpang sebanyak

109.552 orang yang terdiri 65.026 orang menggunakan


kapal (40,6%). Pada kedatangan penumpang tidak ditemukan

yang sakit, sedangkan pada keberangkatan penumpang

ditemukan 35 orang yang sakit.

Selain kegiatan tersebut dilaksanakan pemeriksaan alat angkut,

dari 26 kapal penumpang yang diperiksa 100% memenuhi syarat

kesehatan, Tempat-Tempat Umum (TTU) yang dilakukan

pemeriksaan sebanyak 21 unit (100%) memenuhi syarat


kesehatan, TPM yang dilakukan pemeriksaan hygiene sanitasi

sebanyak 23 unit (100%) memenuhi syarat kesehatan.

Pengambilan dan pemeriksaan 50 sampel makanan dan

minuman secara fisik (organoleptik) sebanyak 100% memenuhi

syarat kesehatan.

Natal dan Tahun Baru

Hasil pelaksanaan kegiatan diketahui jumlah kedatangan

penumpang pada situasi Natal Tahun 2019 dan Tahun Baru 2020



kapal (18,2%). Berdasarkan asal kedatangan meliputi dari

domestik sebanyak 48.425 orang (98,6%) dan luar negeri

sebanyak 702 orang (1,4%). Jumlah keberangkatan penumpang



kapal (15,5%). Berdasarkan tujuan keberangkatan meliputi tujuan

domestik sebanyak 56.746 orang (98,5%) dan luar negeri

sebanyak 861 orang (1,5%). Pada kedatangan penumpang tidak

ditemukan yang sakit, sedangkan pada keberangkatan

penumpang ditemukan 74 orang yang sakit.

Selain kegiatan tersebut dilaksanakan pemeriksaan alat angkut,

dimana dari 121 kapal penumpang yang diperiksa 100%

memenuhi syarat kesehatan, TTU yang dilakukan pemeriksaan

sebanyak 69 unit (100%) memenuhi syarat kesehatan, TPM yang

dilakukan pemeriksaan hygiene sanitasi sebanyak 70 unit (100%)

memenuhi syarat kesehatan.

Embarkasi

Kegiatan dilaksanakan melalui pengawasan lalu lintas orang

(Calon Jama’ah Haji Indonesia dari Provinsi Bangka Belitung),

dimana Penerbangan ke Embarkasi Palembang menggunakan

pesawat Sriwijaya Air yang terbagi menjadi 3 kloter meliputi Kloter

7 (Hari ke-1) dengan 3 kali penerbangan mengangkut sebanyak

445 orang (443 jama’ah dan 2 TPHD), Kloter 8 (Hari ke-2) dengan

3 kali penerbangan mengangkut sebanyak 446 orang (444

jama’ah dan 1 TPHD) serta kloter 9 (Hari ke-3) dengan 2 kali


penerbangan mengangkut sebanyak 361 orang (360 jama’ah dan

1 TPHD). Seluruh CJHI dinyatakan laik terbang, meskipun

demikian tercatat 5 orang menggunakan kursi roda.

Debarkasi

Hasil Pengawasan Kepulangan Jemaah Haji Asal Provinsi

Bangka Belitung Di Debarkasi Haji Palembang diketahui dari

1.252 orang (Jama’ah dan petugas) terdapat 1 orang meninggal di

Arab Saudi.

Sail to Indonesia

Berdasarkan Pengumpulan data Pengawasan Alat angkut, Orang

dan barang terkait Kegiatan Wonderful Sail Indonesia 2019 di

Kabupaten Belitun dan Bangka (Tanjung Pesona) diketahui alat

angkut (Kapal Yacht) sebanyak 40 kapal. Berdasarkan

pengamatan, tidak ditemukan alat angkut yang mempunyai risiko

penyebaran penyakit menular yang berpotensi KKM. Adapun

Pengawasan Orang (Crew Kapal)/ peserta Kegiatan Wonderful

Sail Indonesia 2019 sebanyak 136 orang (100%) keadaan sehat.



pelayanan kesehatan pada situasi khusus di KKP Kelas III

Pangkalpinang sama dengan capaian KKP Kelas III Tembilahan,

yaitu masing-masing 100%. Meskipun demikian jika dilihat dari

jumlah target, KKP Kelas III Pangkalpinang lebih tinggi (6

layanan), sedangkan KKP Kelas III Tembilahan (4 layanan).


Capaian kinerja memenuhi target yang ditetapkan, kondisi ini

disebabkan adanya jejaring kerja dan koordinasi yang sudah berjalan

baik dengan berbagai instansi dan stakeholder terkait dalam

pelaksanaan kegiatan layanan posko situasi khusus seperti lebaran,

embarkasi, debarkasi, Sail to Indonesia, Natal dan Tahun Baru.


- Sumber Daya Manusia yang diberdayaan pada kegiatan tersebut


sanitarian;


- Adanya dukungan sumber daya (Petugas dan obat-obatan) dari

Dinas dan Puskesmas setempat dalam pelaksanaan layanan

posko kesehatan pada situasi khusus lebaran, Natal dan Tahun

Baru baik di pelabuhan maupun bandara;

- Indikator jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus

mencapai 100% dan dapat dicapai dengan anggaran 93,7%. Hal



- Melakukan pemantauan penyakit dan kejadian kecelakaan pada

situasi khusus : lebaran, embarkasi, debarkasi, Sail to Indonesia,

Natal dan Tahun Baru;

- Melakukan pemantauan sanitasi alat angkut, TTU dan TPM di

wilayah pelabuhan maupun bandara;

- Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada

penumpang melalui pemasangan spanduk yang berisi pesan

kesahatan;

- Penguatan jejaring kerja dan kemitraan dengan instansi dan

stakeholder terkait pelaksanaan situasi khusus lebaran, natal dan

tahun baru, sail to Indonesia, embarkasi dan debarkasi haji;

- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendampingan jamaah

haji Provinsi Bangka Belitung ke Embarkasi dan debarkasi

Palembang;


- Keterbatasan SDM di wilayah kerja terutama tenaga paramedis

(dokter dan perawat) pada layanan posko kesehatan;

- Adanya KLB Polio yang terjadi di Malaysia bertepatan pada Natal

dan Tahun Baru, dimana pada situasi tersebut adanya

peningkatan jumlah penumpang yang menjadi risiko penularan

penyakit tersebut masuk melalui pintu masuk negara di wilayah

KKP Kelas III Pangkalpinang.


- Bekerja sama dengan Dinkes/puskesmas setempat dalam

pemenuhan tenaga medis pada saat layanan posko kesehatan

dan usulan tenaga paramedis melalui formasi CPNS;


- Melaksanakan koordinasi LS/LP untuk peningkatan pengawasan

pada situasi Nataru dalam rangka kewaspadaan dini dan respon

KLB Polio di Malaysia di Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung.

5. Indikator Kelima

Target jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBDN yang mempunyai kebijakan

kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang

berpotensi wabah tahun 2019 adalah 2 dokumen.


1) Pengertian Umum

a) Pengertian

Jumlah pintu masuk negara yang memiliki dokumen rencana

kontijensi dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat.


Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBDN yang mempunyai kebijakan

kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan

masyarakat yang berpotensi wabah pada periode satu tahun


Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBDN yang mempunyai kebijakan


masyarakat yang berpotensi wabah.

2) Capaian Kinerja

a) Capaian Kinerja

Target capaian jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBDN yang mempunyai

kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan

kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah tahun 2019 sebesar 2

dokumen. Sedangkan realisasi capaian sebesar 2 dokumen.




Berdasarkan Gambar 8. menunjukkan bahwa capaian kinerja

jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBDN yang mempunyai kebijakan


Jumlah Pelabuhan/BanNdara/ PLBDN yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan

masyarakat yang berpotensi wabah


2 2

100

2 2

100

2 2

100

0

20

40

60

80

100

120


Ju

mla

h

2017 2018 2019

masyarakat yang berpotensi wabah pada periode tahun 2015-

2016 belum dilaksanakan. Kegiatan tersebut baru dianggarkan

dan dilaksanakan pada periode Tahun 2017-2019 dengan capaian

kinerja masing-masing 100%.

Gambar 8. Persentase capaian Pelabuhan/Bandara/ PLBDN yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan

kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah di KKP Kelas III Pangkalpinang

Tahun 2017-2019

Pelabuhan/Bandara merupakan point entry ke suatu negara/

wilayah sehingga merupakan first contact-nya penularan penyakit

baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri ke

luar negeri. Penularan dan penyebaran penyakit menular dapat

melalui orang, barang maupun alat angkut. Untuk mencegah

terjadinya penularan dan penyebaran penyakit menular maka ke

tiga faktor risiko tersebut perlu dilakukan pemeriksaan dan

pengawasan dengan melakukan deteksi dini agar tidak timbul

terjadinya KLB, wabah bahkan pandemi.

Berdasarkan uraian di atas, maka KKP Kelas III Pangkalpinang

sebagai Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kemenkes RI yang

mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam cegah tangkal penyakit,

harus berperan aktif dalam mengantisipasi kejadian yang berisiko

pada kedaruratan kesehatan masyarakat. Salah satu upaya yang

dilakukan adalah dengan menyusun perencanaan pencegahan

dan pengendalian penyakit menular potensial PHEIC dan kejadian


kesehatan lainnya. Sehubungan hal tersebut, maka KKP Kelas III

Pangkalpinang pada Tahun 2019 : menyusun dokumen rencana

Kontijensi (Renkon) MersCov di Pelabuhan Tanjung Pandan dan

Bandar Udara H.AS. Hanandjoedin Belitung.



capaian kinerja persentase capaian Pelabuhan/Bandara/PLBDN

yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan

kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah di KKP

Kelas III Pangkalpinang Tahun 2019 memenuhi target RAP Ditjen

P2P, yaitu 100,0%.



Pelabuhan/Bandara/PLBDN yang mempunyai kebijakan


masyarakat yang berpotensi wabah pada KKP Kels III Tembilahan

dan Pangkalpinang sama-sama memenuhi target, yaitu 100%.

Meskipun demikian jika dilihat dari jumlah target, KKP Kelas III

Pangkalpinang lebih tinggi (2 dokumen), sedangkan KKP Kelas III

Tembilan (1 dokumen).



disebabkan adanya persiapan pelaksanaan kegiatan dengan

melakukan komunikasi, koordinasi, sosialisasi dan advokasi dengan

melibatkan LS/LP, Instansi dan stakeholder terkait dalam penyusunan

dokumen rencana kontijensi. Selain hal tersebut, adanya petunjuk

perencanaan sehingga KKP Kelas III Pangkalpinang dapat

menganggarkan kegiatan terkait penyusunan dokumen renkon

kesiapsiagaan penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

di pintu masuk negara.



adalah pegawai KKP dan instansi terkait untuk mengikuti rapat

penyusunan dokumen renkon;


- Indikator jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBDN yang mempunyai

kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan

kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah mencapai 100%

dan dapat dicapai dengan anggaran 98,4%. Hal ini berarti bahwa

indikator ini efisiensi sebesar 1,6%.



International Health Regulations (2005) dan UU No 6 Tahun 2019


- Sosialisasi dan advokasi kesiapsiagaan dan kewaspadaan

terhadap faktor risiko kedaruratan kesehatan masyarakat dengan

melibatkan LS/LP, Instansi dan stakeholder terkait;

- Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kontigensi KKM

dengan melibatkan seluruh LS/LP, Instansi dan stakeholder terkait

dengan kesiapsiagaan, respon dan koordinasi penanggulangan

penyakit Merscov yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung

Pandan dan Bandar Udara H.AS. Hanandjoedin Belitung.


- Adanya pemahaman dari LS/LP, Instansi dan stakeholder terkait,

bahwa dokumen renkon adalah menjadi tanggung jawab bidang

kesehatan saja;

- Ada beberapa Wilayah Kerja yang belum memiliki dokumen

renkon;

- Dokumen renkon yang sudah dibuat belum pernah diuji coba

(Table Top exercise dan simulasi).


- Mengintensifkan kegiatan sosialisasi kebijakan kesiapsiagaan

terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat kepada LS/LP,

Instansi dan stakeholder terkait di pelabuhan/bandara untuk

menyamakan pemahaman dan rencana tindak lanjut pelaksanaan

kegiatan pembuatan dokumen rencana kontingensi;

- Menganggarkan dana untuk penyusunan Renkon dibeberapa

wilayah kerja yang belum memiliki dokumen secara bertahap;

- Menganggarkan dana untuk kegiatan uji coba dokumen renkon

melalui kegiatan table top exercise maupun simulasi;


- Konsultasi ke pusat terkait teknis pelaksanaan table top exercise

maupun simulasi.

6. Indikator Keenam

Target jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang

diterbitkan pada tahun 2019 adalah 6.000 sertifikat.


1) Pengertian Umum

a) Pengertian

Jumlah sertifikat/surat izin layanan kesehatan yang diterbitkan dalam

rangka pengawasan orang (orang sakit dan jama’ah umroh) dan

barang (jenazah) di pintu masuk negara dalam rangka cegah tangkal

penyakit.


Jumlah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan permintaan/

permohonan yang diterima dalam periode satu tahun.


Akumulasi jumlah sertifikat izin laik terbang, izin ngkut orang sakit, izin

angkut jenazah dan legalisasi ICV (International Certificate of

Vaccination) dalam satu tahun.

2) Capaian Kinerja

a) Capaian Kinerja

Target capaian jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas

wilayah yang diterbitkan tahun 2019 sebesar 6.000 sertifikat,

sedangkan realisasi capaian sebesar 7.146 sertifikat. Berdasarkan hal

tersebut, maka capaian kinerja sebesar 119,1%.




kinerja jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah

yang diterbitkan pada periode Tahun 2015-2019 masing-masing

sebesar 107,5%, 129,6%, 162,3%, 187,1% dan 119,1%. Trend

Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang

diterbitkan


3600 3600 3800 3952

6000

3871

4666

6169

7396 7146

107.5 129.6 162.3 187.1 119.1

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2015 2016 2017 2018 2019

Jum

lah


capaian tersebut, kecenderungan mengalami kenaikan, meskipun

tahun 2019 mengalami penurunan.

Gambar 9. Persentase capaian sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan di KKP Kelas III Pangkalpinang

Tahun 2015-2019

Secara lebih rinci pada Gambar 10. menunjukkan bahwa

kontribusi capaian sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas

wilayah yang diterbitkan tahun 2015-2019 adalah penerbtan

dokumen izin layak terbang, izin angkut orang sakit, izin angkut

jenazah dan ICV.

Izin layak terbang

Capaian penerbitan izin layak terbang pada tahun 2015 adalah 0.

Kondisi ini disebabkan untuk penerbitan layak terbang

diberlakukan mulai tanggal 01 Juli 2016, sehingga penerbitan

dokumen izin layak terbang tahun 2015 digabung dengan izin

angkut orang sakit. Kondisi ini tentunya membuat capaian izin

angkut orang sakit menjadi tinggi, begitu juga sebaliknya. Adapun

capaian penerbitan dokumen izin angkut jenazah Tahun 2016-

2019, masing-masing sebesar 825 sertifikat, 2458 sertifikat, 2807

sertifikat dan 2.498 sertifikat.


0

825

2458

2807

2498

1392

974

96

96

83

88

91

123

149

161

2391

2776

3492

4344

4404

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2015 2016 2017 2018 2019

Ju

mla

h

Izin Layak Terbang Izin angut orang sakit Izin angkut jenazah ICV

Izin angkut orang sakit

Capaian penerbitan izin angkut orang sakit pada tahun 2015-2016

adalah 1.392 dan 974 sertifikat. Tingginya capaian tersebut

disebabkan tahun 2015 s.d periode juli 2016 penerbitan layak

terbang digabung dengan izin angkut orang sakit. Adapun capaian

penerbitan izin angkut orang sakit Tahun 2017-2019, masing-

masing sebesar 96 sertifikat, 96 sertifikat dan 83 sertifikat.

Izin angkut jenazah

Capaian penerbitan izin angkut jenazah pada tahun 2015-2019

masing-masing sebesar 88 sertifikat, 91 sertifikat, 123

sertifikat,149 sertifikat dan 161 sertifikat. Trend capaian tersebut,

kecenderungan mengalami kenaikan setiap tahun.

International Certificate of Vaccination (ICV)

Capaian penerbitan ICV jama’ah umroh pada tahun 2015-2019

masing-masing sebesar 2391 sertifikat, 2776 sertifikat, 3492

sertifikat, 4344 sertifikat dan 4404 sertifikat. Trend capaian

tersebut, kecenderungan mengalami kenaikan

Gambar 10. Kontribusi capaian sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan di KKP Kelas III Pangkalpinang

Tahun 2015-2019



sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang

diterbitkan sama-sama memenuhi target bahkan melebihi.


Meskipun demikian capaian KKP Kelas III Pangkalpinang lebih

tinggi yaitu 119,1% (target 6.000 sertifikat capaian 7.146 sertifikat)

dibandingkan KKP Kelas III Tembilahan yaitu 110,9% (target

1.842 sertifikat dan capaian 2.043 sertifikat).


Capaian kinerja memenuhi target yang ditetapkan, bahkan melebihi

target yang ditetapkan. Kelebihan target tersebut, disebabkan adanya

peningkatan jumlah pelaku perjalanan yang tidak diprediksi

sebelumnya. Selain itu, meningkatnya advokasi, koordinasi dan

jejaring kerja dengan LS/LP, Instansi dan stakeholder (PT.Angkasa

Pura, Maskapai Penerbangan, Agen/Biro perjalanan umroh) dalam

pelaksanaan kegiatan



adalah tenaga dokter, perawat dan epidemiologi yang terlatih;

- Pada legalisasi dokumen ICV bagi jama’ah haji, Dinkes

Kabupaten/Kota se-Provinsi Bangka Belitung langsung

menyerahkan dokumen tersebut ke KKP;

- Indikator jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas

wilayah mencapai 119,1% dan dapat dicapai dengan anggaran

76,4%. Indikator tersebut tidak dapat dihitung efisiensi karena

capaian anggaran kegiatan <80%.



International Health Regulations (2005) dan UU No 6 Tahun 2019


- Sosialisasi kepada jama’ah umroh dan Biro perjalanan terkait

pentingnya vaksin meningitis dalam rangka pencegahan penyakit

selama menjalankan ibadah di Arab Saudi;

- Memperkuat jejaring kerja dengan instansi terkait (PT. Angkasa

Pura II dan Maskapai penerbangan terkait penerbitan dokumen

izin angkut layak terbang, orang sakit dan jenazah;

- Meningkatkan kapasitas petugas dalam pelaksanaan vaksinasi

(pelatihan vaksinator);


- Melakukan pelayanan vaksinasi meningitis bagi jama’ah umroh di

pelabuhan Pangkalbaam dan Tanjung pandan oleh tenaga

terlatih.


- Adanya pemahaman masyarakat yang salah terkait dokumen ICV

hanya sebagai pelengkap persyaratan dalam ibadah umroh.


- Mengintensifkan kegiatan sosialisasi kepada jama’ah dan Biro

Perjalanan terkaitnya manfaat vaksin meningitis bagi jama’ah

umroh dalam menjalankan ibadah di Arab Saudi.

7. Indikator Ketujuh

Target Jumlah pelabuhan/bandara yang memenuhi syarat- syarat sanitasi tahun

2019 adalah 12 pelabuhan/bandara.


1) Pengertian Umum

a) Pengertian

Jumlah pintu masuk negara yang memiliki tempat-tempat umum, TPM

(Tempat Pengolahan Makanan) dan penyediaan air bersih yag

memenuhi syarat kesehatan.


Jumlah Pelabuhan/Bandara yang memiliki sanitasi tempat-tempat

umum dengan kriteria baik, TPM memenuhi syarat/laik hygiene,

tempat penyediaan air bersih memenuhi syarat kesehatan.


Akumulasi Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBDN yang memiliki sanitasi

tempat-tempat umum dengan kriteria baik, TPM memenuhi syarat/laik

hygiene, tempat penyediaan air bersih memenuhi syarat kesehatan.

2) Capaian Kinerja

a) Capaian Kinerja

Target capaian jumlah pelabuhan/bandara yang memenuhi syarat-

syarat sanitasi tahun 2019 sebesar 12 pelabuhan/bandara.

Sedangkan realisasi capaian sebesar 12 pelabuhan/bandara.


Jumlah pelabuhan/bandara yang memenuhi syarat- syarat sanitasi


4 4 4 6 12

4 4 4 6 12

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2018 2019

Jum

lah




Trend capaian jumlah pelabuhan/bandara yang memenuhi syarat-

syarat sanitasi tahun 2015-2019, memenuhi target yang

ditetapkan. Target knerja tahun 2015 - 2017 sebanyak 4

pelabuhan/bandara, sedangkan tahun 2018 sebanyak 6

pelabuhan/bandara dan tahun 2019 sebanyak 12

pelabuhan/bandara. Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar

berikut :

Gambar 11. Persentase capaian pelabuhan/bandara yang memenuhi syarat- syarat sanitasi di KKP Kelas III Pangkalpinang

Tahun 2017-2019

Secara lebih rinci pada Tabel 6. menunjukkan bahwa kontribusi

capaian pelabuhan/bandara yang memenuhi syarat-syarat

sanitasi tahun 2019 adalah pemeriksaan TPM (12

pelabuhan/bandara MS), TTU (12 pelabuhan/bandara MS) dan

sarana air bersih (6 pelabuhan/bandara MS).


Tabel 6. Kontribusi Capaian Kinerja pelabuhan/bandara yang memenuhi

Syarat-syarat sanitasi KKP Kelas III Pangkalpinang

Tahun 2019

No Pelabuhan/Bandara yang

memenuhi syarat sanitasi

Parameter Jumlah

Pelabuhan / Bandara

Keterangan

1 Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

Memenuhi syarat: Skor : 700 – 1.000 Tidak memenuhi syarat : Skor : 0 – 699

12 Pelabuhan/

Bandara

1. Pelabuhan Pangkalbalam 2. Bandara Depati Amir 3. Pelabuhan Tanjung Pandan 4. Pelabuhan Manggar 5. Pelabuhan Muntok 6. Pelabuhan Belinyu 7. Pelabuhan Sungai Selan 8. Bandara HAS. Hanandjoeddin 9. Pelabuhan Tanjung Kalian 10. Pelabuhan Timah Muntok 11. Pelabuhan Tanjung Roe 12. Pelabuhan Penumpang laskar

Pelangi

2 Tempat – Tempat Umum Memenuhi syarat: Skor : 700 – 1.400 Tidak memenuhi syarat : Skor : 0 – 699

12 Pelabuhan/

Bandara


Pelangi

3 Sarana Air Bersih Risiko kualitas fisik air : Tidak = 4 : Baik Tidak < 4 : Tidak baik Risiko Pencemaran: 0 – 2 = Rendah 3 – 5 = Sedang 6 – 7 = Tinggi 8 – 10 = Amat tinggi

12 Pelabuhan Bandara


Pelangi

- Perbandingan dengan standar nasional

Berdasarkan Permenkes RI No. 1405/Menkes/SK/XI/02 tentang

Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan

Industri, capaian pelabuhan/bandara yang memenuhi syarat-

syarat sanitasi di KKP Kelas III Pangkalpinang ada 12 pelabuhan/

bandara meliputi Pelabuhan Pangkalbalam, Muntok, Belinyu,

Sungai Selan, Tanjung Pandan, Manggar, Tanjung Kalian, Timah

Muntok, Penumpang “Laskar Pelangi”, Tanjung Roe, Bandara

Depati Amir Pangkalpinang dan HAS. Hanandjoeddin Belitung.

- Perbandingan dengan instansi sejenis


pelabuhan/bandara yang memenuhi syarat- syarat di KKP Kelas


III Pangkalpinang dan KKP Kelas III Tembilahan sama-sama

memenuhi target 100%. Meskipun demikian target KKP Kelas III

Pangkalpinang lebih tinggi (12 pelabuhan/bandara) dibandingkan

KKP Kelas III Tembilahan (Target 6 pelabuhan/bandara).



disebabkan : adanya penguatan koordinasi, advokasi dan jejaring

kerja dalam pelaksanaan kegiatan.



adalah entomologi dan sanitarian yang terlatih;

- Variabel pencapaian kinerja pelabuhan/bandara yang memenuhi

syarat- syarat sanitasi dilaksanakan secara terintegrasi;

- Indikator jumlah pelabuhan/bandara yang memenuhi syarat-

syarat sanitasi mencapai 100% dan dapat dicapai dengan

anggaran 97,1%. Hal ini berarti bahwa indikator ini efisiensi

sebesar 2,9%.

h) Upaya-upaya yang dilakukan

- Pengawasan sanitasi tempat-tempat umum (TPM, Bangunan

perkantoran) secara periodik dan berkelanjutan;

- Pemantauan kualitas lingkungan di wilayah pelabuhan dan

bandara;

- Pengambilan dan pemeriksaan sampel kualitas lingkungan (air

dan makanan/minnuman);

- Bekerja sama dengan Labkesda Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung dalam pemeriksaan air dan makanan/minuman.

i) Kendala/masalah yang dihadapi

- Keterbatasan alat pemeriksaan kualitas lingkungan dan tidak

berfungsinya (rusak) beberapa alat pemeriksaan;

- Keterbatasan anggaran pengendalian faktor risiko lingkungan di

pelabuhan/bandara.

- Keterbatasan tenaga sanitarian di wilayah kerja.

j) Pemecahan masalah

- Pengadaan alat pemeriksaan kualitas lingkungan melalui Tim

Pengadaan Barang dan Jasa;


- Memaksimalkan kegiatan disesuaikan dengan anggaran yang

ada;

- Memaksimalkan SDM yang ada untuk melaksanakan kegiatan

pengawasan kualitas lingkungan di pelabuhan/bandara.

8. Indikator Kedelapan

Target jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter

dan buffer area tahun 2019 adalah 12 pelabuhan/bandara.


1) Pengertian Umum

a) Pengertian

Jumlah pintu masuk negara yang bebas vektor dengan melaksanakan

pengendalian vektor secara terpadu.


Jumlah Pelabuhan/Bandara dengan nilai indeks pinjal ≤ 1, HI

permeter = 0, HI buffer < 1, tidak ditemukan larva anopheles,

kepadatan kecoa rendah dan kepadatan lalat < 6.


Akumulasi jumlah Pelabuhan/Bandara dengan nilai indeks pinjal ≤ 1,

HI permeter = 0, HI buffer < 1, tidak ditemukan larva anopheles,

kepadatan kecoa rendah dan kepadatan lalat < 6.

2) Capaian Kinerja

a) Capaian Kinerja

Target capaian jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada

wilayah perimeter dan buffer area tahun 2019 sebesar 12 pelabuhan/

bandara. Sedangkan realisasi capaian sebesar 12

pelabuhan/bandara. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian kinerja

sebesar 100%.



Trend capaian jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor

pada wilayah perimeter dan buffer area tahun 2015-2018,

memenuhi target yang ditetapkan, yaitu masing-masing 4

pelabuhan/bandara, sedangkan tahun 2019 menjadi 12

Jumlah pelabuhan/bandara/ PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area


4 4 4 4 12

4 4 4 4 12

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2018 2019

Jum

lah


pelabuhan/bandara. Trend capaian kinerja tahun 2014 - 2019

secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 12. Persentase capaian pelabuhan/bandara yang memenuhi syarat- syarat sanitasi di KKP Kelas III Pangkalpinang

Tahun 2017-2019


capaian pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah

perimeter dan buffer area tahun 2019 adalah wilayah yang bebas

vektor nyamuk Aedes sp, bebas pinjal, bebas vektor Anopheles

sp, bebas kecoa dan lalat. Pelabuhan dinyatakan bebas vektor

adalah pelabuhan/bandara yang bebas nyamuk (Aedes sp dan

Anopheles sp), bebas pinjal, bebas kecoa dan lalat.


Tabel 7. Kontribusi Capaian Kinerja pelabuhan/ PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area KKP Kelas III Pangkalpinang Tahun 2019

No

Pelabuhan/Bandara bebas vektor pada wilayah perimeter

dan buffer

Parameter Nilai Baku Mutu

(Permenkes 50/2017)

Jumlah Pelabuhan /bandara

Keterangan

1. Bebas vektor Aedes sp.

House Index (HI)

Perimeter:* HI = 0

12 lokasi 1. Pelabuhan Pangkalbalam 2. Bandara Depati Amir 3. Pelabuhan Tanjung Pandan 4. Pelabuhan Manggar 5. Pelabuhan Muntok 6. Pelabuhan Belinyu 7. Pelabuhan Sungai Selan 8. Bandara HAS. Hanandjoeddin 9. Pelabuhan Tanjung Kalian 10. Pelabuhan Timah Muntok 11. Pelabuhan Tanjung Roe 12. Pelabuhan Penumpang laskar

Pelangi

Buffer * HI = <1

2. Pinjal Indeks pinjal khusus

<1

12 Lokasi

1. Pangkalbalam 2. Bandara Depati Amir 3. Pelabuhan Tanjung Pandan 4. Pelabuhan Manggar 5. Pelabuhan Muntok 6. Pelabuhan Belinyu 7. Pelabuhan Sungai Selan 8. Bandara HAS. Hanandjoeddin 9. Pelabuhan Tanjung Kalian 10. Pelabuhan Timah Muntok 11. Pelabuhan Tanjung Roe 12. Pelabuhan Penumpang laskar

Pelangi

Indeks Pinjal Umum

<2

3. Larva Anopheles Index habitat

<1 12 Lokasi 1. Pangkalbalam 2. Bandara Depati Amir 3. Pelabuhan Tanjung Pandan 4. Pelabuhan Manggar 5. Pelabuhan Muntok 6. Pelabuhan Belinyu 7. Pelabuhan Sungai Selan 8. Bandara HAS. Hanandjoeddin 9. Pelabuhan Tanjung Kalian 10. Pelabuhan Timah Muntok 11. Pelabuhan Tanjung Roe 12. Pelabuhan Penumpang laskar

Pelangi

4. Kecoa Index Populasi kecoa

<2 Index Kecoa : Berdasarkan spesies B.germanica 0 – 5 = rendah 6 – 20 = sedang 21 – 100 = tinggi >100 = sangat tinggi

12 lokasi


Pelangi

5. Lalat Indeks Populasi lalat

<2 Index lalat : 0 – 2 = rendah 3 – 5 = sedang 6 – 20 = tinggi ≥ 20 = sangat tinggi

12 lokasi


Pelangi


- Perbandingan dengan standar nasional

Permenkes No. 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu

Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor

dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya diketahui

bahwa terdapat 12 wilayah yang bebas vektor meliputi Pelabuhan

Pangkalbalam, Muntok, Belinyu, Sungai Selan, Tanjung Pandan,

Manggar, Tanjung Kalian, Timah Muntok, Penumpang “Laskar

Pelangi”, Tanjung Roe, Bandara Depati Amir Pangkalpinang dan

HAS. Hanandjoeddin Belitung.



pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter

dan buffer area di KKP Kelas III Pangkalpinang dan KKP Kelas III

Tembilahan sama-sama memenuhi target 100%. Meskipun

demikian target KKP Kelas III Pangkalpinang lebih tinggi (12

pelabuhan/bandara) dibandingkan KKP Kelas III Tembilahan

(Target 6 pelabuhan/bandara).



disebabkan : adanya kader jumantik yang membantu dalam

pelaksanaan kegiatan, adanya penguatan sumber daya manusia

(entomolog) yang terlatih dan tersedianya sarana prasarana

pencegahan dan pengendalian vektor.



adalah entomologi dan sanitarian yang terlatih;

- Adanya kader dari masyarakat di wilayah pelabuhan dan bandara

yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan survey jentik, kecoa,

lalat dan tikus;

- Indikator jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada

wilayah perimeter dan buffer area mencapai 100%. Indikator

tersebut tidak dapat dihitung efisiensi karena capaian anggaran

kegiatan <80%.



- Melaksanakan survey nyamuk, pemasangan perangkap tikus,

survey kecoa dan lalat secara periodik dan berkelanjutan;

- Monitoring dan evaluasi kegiatan baik bulanan, triwulanan,

semesteran dan tahunan.


- Kesadaran masyarakat pelabuhan yang kurang dalam menjaga

kebersihan di lingkungan tempat tinggalnya.


- Sosialisasi kepada masyarakat pelabuhan akan pentingnya

menjaga kebersihan lingkungan;

- Berkoordinasi dengan leading sector setempat untuk terlibat

dalam peningkatan kesadaran masyarakat untuk Perilaku Hidup

Sehat dan Bersih (PHBS).

9. Indikator Kesembilan

Target jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung pada

tahun 2019 adalah 600 orang.


1) Pengertian Umum

a) Pengertian

Jumlah orang yang bersedia untuk melakukan skrining penyakit

menular langsung (TB, HIV AIDS dan lainnya) dalam rangka

pencegahan dan pengendalian penyakit.


Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular meliputi TB,

HIV AIDS dan lainnya.


Akumulasi jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular

meliputi TB, HIV AIDS dan lainnya dalam satu tahun.

2) Capaian Kinerja

a) Capaian Kinerja

Target capaian jumlah orang yang melakukan skrining penyakit

menular langsung tahun 2019 sebesar 600 orang, sedangkan



200 248

124

230

507

220

600 635

106

0

100

200

300

400

500

600

700


Jum

lah

2017 2018 2019

realisasi capaian sebesar 674 orang. Berdasarkan hal tersebut, maka

capaian kinerja sebesar 112,3%.



Kegiatan skrining penyakit menular tahun 2015-2016 belum

dilaksanakan. Capaian tahun 2017 - 2018 mengalami

peningkatan, sedangkan tahun 2019 mengalami penurunan.

Trend capaian kinerja tahun 2017 - 2019 secara lebih rinci dapat

dilihat pada gambar berikut :

Gambar 13. Persentase capaian orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung di KKP Kelas III Pangkalpinang

Tahun 2017-2019


capaian orang yang melakukan skrining penyakit menular

langsung tahun 2019 adalah screenig penyakit HIV AIDS dan TB.

Adapun hasil screening HIV AIDS diketahui tidak ada (0%) yang

positif HIV AIDS dan 25 orang (8,28%) perlu melakukan

pemeriksaan sputum untuk mengetahui positif menderita TB.

Tabel 8. Kontribusi Capaian orang yang melakukan skrining penyakit

menular langsung KKP Kelas III Pangkalpinang

Tahun 2019

Variabel Total (n) Persentase (%)

Pemeriksaan HIV AIDS

Negatif

Positif

372

0

100,0

0,0

Pemeriksaan TB

Perlu pemeriksan sputum

Tidak perlu pemeriksaan sputum

25

277

8,28

91,73




orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung di KKP

Kelas III Tembilan lebih tinggi (220%) dibandingkan KKP Kelas III

Tembilahan (112,3%).




peningkatan kesadaran Anak Buah Kapal (ABK) dan masyarakat di

sekitar pelabuhan untuk melakukan test/skrining penyakit menular (TB

dan HIV AIDS). Selain itu, adanya jejaring/kemitraan dan supporting

dari Puskesmas terdekat wilayah kerja dalam bentuk tenaga dan

bahan pemeriksaan..



adalah tenaga dokter, perawat dan epidemiologi yang terlatih;

- Adanya dukungan sumber daya (petugas dan bahan) untuk

kegiatan screening HIV/AIDS dan TB;

- Kegiatan dilaksanakan terintegrasi dengan kegiatan screening

penyakit tidak menular (cek tekanan darah, gula darah dan

kolesterol);

- Indikator jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular

langsung mencapai 105,8% dan dapat dicapai dengan anggaran

84,6%. Hal ini berarti bahwa indikator ini efisiensi sebesar 15,4%.


- Melaksanakan kegiatan screening HIV AIDS dan TB di seluruh

pelabuhan/bandara secara rutin dan periodik;

- Penguatan kapasitas petugas dalam pelaksanaan kegiatan

screening;

- Penguatan advokasi dan koordinasi dengan Dinkes/puskesmas;

setempat, KSOP dan agen pelayaran dalam pelaksanaan

kegiatan;

- Sosialisasi penyakit HIV AIDS dan TB bagi masyarakat di

pelabuhan/bandara.



- Kurangnya media KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) terkait

penyakit menular (HIV AIDS dan TB) di pelabuhan/bandara.


- Pengadaan media KIE (pamflet, flyer, x-banner) melalui unit

pengadaan KKP Kelas III Pangkalpinang;

- Berkoordinasi dengan KPA (Komisi Pengendalian AIDS) setempat

dalam penyediaan media KIE.

10. Indikator Kesepuluh

Target jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya tahun

2019 adalah 40 dokumen.


1) Pengertian Umum

a) Pengertian

Jumlah dokumen manajemen yang mendukung pelaksanaan tugas

teknis lainnya.


Jumlah dokumen dukungan manajemen pada program pencegahan

dan pengendalian penyakit sebanyak 10 jenis dokumen antara lain

RKAKL DIPA, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan BMN,

Lakip, Profil, Proposal PNBP, Dokumen Kepegawaian, E Monev DJA,

E Monev Bappenas. LEB dalam periode satu tahun.


Akumulasi jumlah dokumen dukungan sebanyak 40 dokumen terdiri

dari RKAKL / DIPA 1 dokumen, Laporan Tahunan 1 dokumen,

Laporan keuangan 2 dokumen, Laporan BMN 2, Lakip 1 dokumen,

Dokumen Profil 1 dokumen, Dokumen Proposal PNBP 2 dokumen,

Dokumen kepegawaian 2 dokumen (kontrak dan penilaian), E-Monev

Bappenas 4 dokumen, Laporan eksekutif bulanan 12 dokumen dan E-

Monev DJA 12 dokumen dalam periode satu tahun.

Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya


40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2018 2018

Jum

lah


2) Capaian Kinerja

a) Capaian Kinerja

Target capaian jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas

teknis lainnya tahun 2019 sebesar 40 dokumen. Sedangkan realisasi

capaian sebesar 40 dokumen. Berdasarkan hal tersebut, maka

capaian kinerja sebesar 100%.



Trend capaian jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas

teknis lainnya tahun 2015-2019, memenuhi target yang

ditetapkan, yaitu masing-masing 40 dokumen. Trend capaian

kinerja tahun 2015-2019 secara lebih rinci dapat dilihat pada

gambar :

Gambar 14. Persentase capaian kinerja dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya di KKP Kelas III Pangkalpinang

Tahun 2017-2019


capaian dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

Tahun 2015-2019 meliputi 1 dokumen RKAKL/DIPA, 1 dokumen

Laporan tahunan, 1 dokumen Laporan Keuangan, 2 laporan

BMN, 1 dokumen LAKIP, 1 dokumen Profil, 2 dokumen Proposal

PNBP, 2 dokumen Kepegawaian, 4 dokumen E-Monev Bappenas,

12 Laporan Eksekutif Bulanan dan E-Monev DJA.


Tabel 9. Kontribusi Capaian Dokumen Dukungan Manajemen Dan

Tugas Teknis Lainnya KKP Kelas III Pangkalpinang Tahun 2019

No Variabel Tahun

2015 2016 2017 2019 2020

1 RKAKL / DIPA 1 1 1 1 1

2 Laporan Tahunan 1 1 1 1 1

3 Laporan keuangan 2 2 2 2 2

4 Laporan BMN 2 2 2 2 2

5 Lakip 1 1 1 1 1

6 Dokumen Profil 1 1 1 1 1

7 Dokumen Proposal PNBP 2 2 2 2 2

8 Dokumen kepegawaian 2 2 2 2 2

9 E-Monev Bappenas 4 4 4 4 4

10 Laporan eksekutif bulanan

12 12 12 12 12

11 E-Monev DJA 12 12 12 12 12

Jumlah 40 40 40 40 40


Jika dibandingkan dengan Instansi sejenis, persentase dokumen

dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya antara KKP Kelas

III Pangkalpinang dan KKP Kelas III Tembilahan sama-sama

mencapai 100% (40 dokumen).



disebabkan : adanya pembagian tugas sesuai dengan peta

jabatannya dan tersedianya aplikasi (tool) untuk membantu proses

dalam pencapaian kinerja kegiatan dukungan manajemen dan tugas

teknis lainnya.



adalah perencana, bendahara, arsiparis, pengelola BMN,

kepegawaian dan administrasi umum yang terlatih;

- Tersedianya tool/alat berupa software yangg terintegrasi dengan

pusat untuk proses input dan pelaporan data pencapaian kinerja

dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya;

- Indikator jumlah dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

mencapai 100% dan dapat dicapai dengan anggaran 88,9%. Hal




- Peningkatan kapasitas petugas non teknis sesuai peta

jabatannya;

- Konsultasi dan koordinasi dengan pusat terkait optimalisasi

pencapaian dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya;

- Bimbingan teknis pelaksanaan dukungan manajemen dan tugas

teknis lainnya ke wilayah kerja;

- Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan dukungan

manajemen dan tugas teknis lainnya baik bulanan, triwulanan,

semesteran maupun tahunan.


- Keterbatasan sarana penunjang kegiatan dukungan manajemen

dan tugas teknis lainnya, seperti internet yang sering down;

- Beberapa peralatan tidak berfungsi (rusak).


- Menambah kekuatan jaringan internet untuk memperlancar proses

input maupun pelaporan dukungan manajemen dan tugas teknis

lainnya;

- Melakukan penghapusan sarana dan prasarana yang rusak;

- Mengganti sarana dan prasarana secara bertahap yang rusak

melalui pengusulan anggaran pada tahun berikutnya.

11. Indikator kesebelas

Target jumlah pengadaan sarana dan prasarana tahun 2019 adalah 42 unit

pengadaan barang/jasa..


1) Pengertian Umum

a) Pengertian

Jumlah pengadaan sarana dan prasara untuk mendukung

pelaksanaan kegiatan mellalui Tim pengadaan barang/jasa.


Jumlah pengadaan tanah, gedung, alat kesehatan, faslitas penunjang

perkantoran dan kendaraan dalam satu tahun.

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana


40 40 40 46

42 40 40 40 46

40

100.0 100.0 100.0 100.0 95.2

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2018 2019

Jum

lah



Akumulasi jumlah pengadaan tanah, gedung, alat kesehatan, faslitas

penunjang perkantoran dan kendaraan dalam satu tahun.

2) Capaian Kinerja

a) Capaian Kinerja

Target capaian jumlah pengadaan sarana dan prasarana tahun 2019

sebesar 42 unit. Sedangkan realisasi capaian sebesar 40 unit.

Berdasarkan hal tersebut, maka capaian kinerja sebesar 95,2%.


- Perbandingan capaian kinerja pada Tahun 2015-2019

Trend capaian jumlah pengadaan sarana dan prasarana tahun

2015-2018 mencapai target yang telah ditetapkan (100%),

sedangkan tahun 2019 tidak mencapai target (95,25). Secara

lebih rinci dapat dlihat pada gambar berikut :

Gambar 15. Persentase capaian pengadaan sarana dan prasarana di KKP Kelas III Pangkalpinang

Tahun 2017-2019

Secara lebih rinci kegiatan pengadaan barang dan jasa yang

dilakukan KKP Kelas III Pangkalpinang tahun 2019 meliputi

pengadaan fasilitas kesehatan sebesar 19 unit dan fasilitas

penunjang perkantoran sebesar 23 unit.


Jika dibandingkan dengan Instansi sejenis, persentase pengadaan

sarana dan prasarana KKP Kelas III Tembilahan lebih tinggi yaitu


32 unit (100%) dibandingkan KKP Kelas III Pangnkalinang 40 Unit

(95,2%). Meskipun demikian jika dilihat dari jumlah target, KKP

Kelas III pangkalpinang lebih tinggi (42 unit) dibandingkan target

KKP Kelas III Tembilahan (32unit).


Capaian kinerja memenuhi target yang ditetapkan. kondisi ini

disebabkan : adanya tim pengadaan barang dan jasa yang terlatih,

Selain itu pengadaan mengacu pada Rencana Pelaksanaan Kegiatan

(RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD dan tersedianya peraturan

terkait pengadaan barang/jasa..



adalah Tim Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi fungsional

perencana dan BMN serta pejabat pengelola anggaran meliputi

Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat

Penandtangan Surat Perintah Membayar dan pejabat penerima

hasil pengadaan barang/jasa;

- Adanya Tim ULP dan Tim Pokja dalam pengadaan barang/jasa;

- Adanya LPSE dan e-katalog dalam proses pengadaan

barang/jasa;

- Adanya pembiayaan pelatihan yang ditanggung oleh pusat (Ditjen

P2P Kemenkes RI dan Dinkes);

- Indikator jumlah pengadaan sarana dan prasarana mencapai

95,2%. Indikator tersebut tidak dapat dihitung efisiensi karena

capaian anggaran kegiatan <80%.


- Peningkatan kapasitas petugas pengadaan barang dan jasa;

- Melakukan pengadaan barang dan jasa yang bebas KKN (korupsi,

Kolusi dan Nepotisme) dan sesuai aturan/kaedah yang ada;

- Pengajuan zona integrasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan

pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di KKP Kelas

III Pangkalpinang.


- Terdapat barang pengadaan yang tidak tersedia E-katalop LPSE;


- Adanya kelebihan/sisa anggaran dari proses pengadaan barang

dan jasa.


- Mencari barang dengan spesifikasi yang sama diluar e-katalog

LPSE, mengingat urgensi dari alat/barang tersebut;

- Melakukan optimalisasi anggaran yang tidak terpakai habis untuk

kegiatan pengadaan barang lainnya yang lebih dibutuhkan.

12. Indikator Keduabelas

Target peningkatan kapasitas SDM bidang P2P tahun 2019 adalah 9 jenis

pelatihan.


1) Pengertian Umum

a) Pengertian

Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis kegiatan

pencegahan dan pengendalian penyakit.


Jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh

SDM dalam kurun waktu satu tahun.


Akumulasi jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti

oleh SDM dalam kurun waktu satu tahun.

2) Capaian Kinerja

a) Capaian Kinerja

Target capaian jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P tahun

2019 sebesar 9 jenis pelatihan. Sedangkan realisasi capaian sebesar

12 jenis pelatihan. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian kinerja

sebesar 133,3%.


- Perbandingan capaian kinerja pada Tahun 2015-2019

Trend capaian jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P

tahun 2015-2019, mencapai target yang telah ditetapkan bahkan

melebihi target masing-masing sebesar 160%, 200%, 180%,



5 5 5 5 9 8 10 9 12 12

160.0

200.0 180.0

240.0

133.3

0

50

100

150

200

250

300

2015 2016 2017 2018 2019

Jum

lah


240% dan 133,3%. Secara lebih rinci dapat dlihat pada gambar

berikut :

Gambar 16. Pesentase capaian peningkatan kapasitas SDM bidang P2P di KKP Kelas III Pangkalpinang Tahun 2017-2019

Secara lebih rinci pada Tabel 10, kegiatan peningkatan kapasitas

petugas teknis P2P yang diikuti meliputi : pelatihan jabatan

fungsional teknis entomologi ahli, pengendalian rodent, Tim

Gerak Cepat, Deteksi dan Respon, Napza, Reborn dan jabfung

epidemiologi ahli.

Tabel 10. Distribusi Pendidikan/Pelatihan Pegawai KKP Kelas III Pangkalpinang Tahun 2019

No Jenis Peningkatan Sdm Petugas Yang

Mengikuti Waktu Pelaksanaan Jabatan Keterangan

1 Pelatihan Vaksinologi Januari dr. Anggri Yani Dokter (JFU) KKP Induk

dr. M Leo Arybowo Dokter (JFU) KKP Induk

Februari dr. Elfrida Cibro Dokter (JFU) KKP Induk

dr .Riza Jayanti Dokter (JFU) KKP Wilker BDA

Maret dr. Leoandri Dokter (JFU) KKP Wilker BDA

dr. Maria Ulfa Dokter (JFU) KKP Wilker Tj Pandan

2 Diklat Kekarantinaan Kesehatan Maret Fitri Dwi Fidiawati, SKM Entokes Ahli (JFU) KKP Induk

3 Pelatihan Pengendalian Vektor Dan Bpp Di Pesawat

Maret Melan Saputra Perawat (JFU) KKP Wilker Tj Pandan

4 Latsar Gol Iii April, Mei, Juli dr. Leoandri Fahlefi Dokter (JFU) KKP Wilker BDA

dr. Maria Ulfa Dokter (JFU) KKP Wilker Tj Pandan

5 Pelatihan Pengendalian Vektor & BPP Februari Afrida Sanitarian (JFU) KKP Wilker Tj Pandan

6 Pelatihan Sanitasi Pesawat Juli Afrida Sanitarian (JFU) KKP Wilker Tj Pandan

7 Pelatihan Operasionalisasi Peralatan Deteksi Kkm

Oktober Jhonson Simarmata, SKM Kasi PRL & KLW KKP Induk

Afrida Sanitarian (JFU) KKP Wilker Tj Pandan

Desember

Jhonson Simarmata, SKM Kasi PRL & KLW KKP Induk

Emil Hartadiansyah, SKM Kasi PRL & KLW KKP Induk

8 Pelatihan Barang/Jasa Juni Muzakkir Pengelola BMN (JFU) KKP Induk

Arif Kristianto Perawat (JFU) KKP Induk

Juli Fitri Dwi Fidiawati, SKM Entokes Ahli (JFU) KKP Induk

9 Seminar Fetp September Nuryanto, SKM., MPH Kasi PKSE KKP Induk

10 Orientasi Saka Bhakti Husada September Jhonson Simarmata, SKM Kasi PRL & KLW KKP Induk

11 Pelatihan Petugas Vaksinasi Dalam

Rangka Penerbitan ICV

November dr. M. Leo Arybowo Dokter (JFU) KKP Induk

12 Workshop SKI Desember Nuryanto, SKM., MPH Kasi PKSE KKP Induk



Jika dibandingkan dengan Instansi sejenis, persentase

peningkatan kapasitas petugas teknis P2P di KKP Kelas III

Pangkalpinang lebih tinggi (133,3%) dibandingkan KKP Kelas III

Tembilahan (100%).




peningkatan kapasitas SDM yang diselenggarakan dengan

pembiayaan dibebankan pada Satker/Instansi yang mengundang.


- Adanya pembiayaan pelatihan yang ditanggung oleh pusat (Ditjen

P2P Kemenkes RI dan Dinkes);

- Indikator jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P

mencapai 240%. Indikator tersebut tidak dapat dihitung efisiensi

karena capaian anggaran kegiatan <80%.


- Menugaskan petugas untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan

job desk dan peta jabatannya;

- Memberikan dukungan kepada pegawai ntuk meningkatkan

kapasitas melalui pelatihan, ijin belajar maupun tugas belajar.


- Kesulitan dalam mencari penyelenggara pelatihan teknis

pendukung kegiatan tertentu;

- Biaya penyelenggaraan yang tidak mencukupi.


- Melakukan pencarian pihak penyelenggara pelatihan tertentu

melalui media informasi (Website BPPK/akademis);

- Melakukan revisi pada biaya penyelenggaraan yang tidak

mencukupi.


B. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran Per Kegiatan

Tabel 11. Target dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan


No Jenis Belanja Pagu Realisasi %

1 Surveilans dan Karkes 1.111.030.000 1.013.405.229 91,21

2 P2PTVZ 587.999.000 470.386.163 80,00

3 P2ML 157.815.000 133.451.750 84,56

4 Dukungan manajemen 9.616.837.000 8.644.694.086 89,89

Total Pagu 11.473.681.000 10.273.833.228 89,44

Berdasarkan Tabel 11. menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Satker

KKP Kelas III Pangkalpinanng, yaitu 89,44%. Menurut per jenis kegiatan,

serapan tertinggi adalah kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan yaitu

sebesar 91,21% dan terendah pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis (P2PTVZ) yaitu sebesar 80,00%

Tabel 12. Target dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja


No Jenis Belanja Pagu Realisasi %

1 Belanja Pegawai 6.405.056.000 5.978.505.066 93,34

2 Belanja Barang 4.595.074.000 4.011.581.752 89,24

3 Belanja Modal 473.551.000 182.850.410 38,61

Total Pagu 11.473.681.000 10.261.937.228 89,44

Berdasarkan Tabel 12. menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Satker

KKP Kelas III Pangkalpinanng, yaitu 89,44%. Menurut per jenis belanja,

serapan tertinggi adalah beanja pegawai yaitu sebesar 93,34% dan terendah

pada belanja modal yaitu sebesar 38,61%.

2. Realisasi Anggaran Per Indikator

Tabel 13. Target dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kegiatan


IKK TARGET REALISASI %


16.750.000 15.034.800 89,8


157.415.000 153.256.120 97,4

Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit 53.756.000 50.711.959 94,3


132.880.000 124.490.898 93,7



123.552.000 121.582.780 98,4

Jumlah sertifikasi/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan

23.730.000 18.127.875 76,4

Jumlah pelabuhan/bandara yang memenugi syarat-syarat sanitasi

40.740.000 39.573.565 97,1

Jumlah pelabuhan/bandara bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area

437.999.000 334.589.592 76,4


157.815.000 133.451.750 84,6

Jumlah penyusunan dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

920.553.000 818.547.726 88,92

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai aturan

473.551.000 182.850.410 38,6

Jumlah SDM bidang P2P yang ditingkatkan kapasitasnya

132.086.000 114.724.555 86,9

Realisasi anggaran pada Satker KKP Kelas III Pangkalpinang menurut per

indikator kegiatan, serapan tertinggi adalah jumlah pelabuhan/bandara/

PLBDN yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan

kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah yaitu sebesar

98,4% dan terendah pada jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang

sesuai aturan yaitu sebesar 38,6%. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel

13.


BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pencapaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang telah

berjalan dengan baik dan sesuai dengan target Perjanjian Kinerja yang telah

ditetapkan sebelumnya.

2. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019,

dari 12 Indikator kinerja kegiatan telah mencapai dan melebihi target yang

ditetapkan sebelumnya dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 106,7%.

3. Berdasarkan penyerapan dan pengukuran kinerja anggaran tahun 2019 diketahui

bahwa kinerja anggaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di

KKP Kelas III Pangkalpinang sebesar 89,54%.

4. Penyelenggaraan program pengendalian dan pencegahan penyakit di KKP Kelas

III Pangkalpinang harus dilakukan secara bersama-sama dan bersinergi dengan

pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap permasalahan penyakit dan faktor

risikonya yang timbul dapat dideteksi, direspon dan dicegah secara cepat dalam

rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung yang tinggi

B. SARAN

1. Perlu dilakukan review terhadap Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019

dalam rangka memastikan semua indikator dapat dicapai pada akhir tahun

evaluasi.

2. Keberhasilan yang telah dicapai tahun 2019 diharapkan dapat lebih ditingkatkan

pada tahun berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-kegiatan

dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

3. Permasalahan serta solusi yang dituangkan dalam LAKIP ini diharapkan tidak

sekedar menjadi sebuah kalimat di atas kertas tanpa realisasi ke arah yang lebih

baik dan menjadi catatan perbaikan di tahun berikutnya.

lakip - e-renggar.kemkes.go.idlakip kkp kelas iii pangkalpinang tahun 2019 ii kata pengantar

Documents