lakiplakip kkp kelas iii pangkalpinang tahun 2019 1 bab i pendahuluan a. latar belakang pelabuhan...

LAKIP KKP KELAS III PANGKALPINANG TAHUN 2019 i

LAKIP KKP KELAS III PANGKALPINANG

TAHUN 2019

DIREKTORAT JENDERAL P2P

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

LAKIP KKP KELAS III PANGKALPINANG TAHUN 2019 ii

KATA PENGANTAR

KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PANGKALPINANG

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME, karena hanya dengan limpahan

rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Pangkalpinang Tahun 2019 dapat

tersusun berkat kerjasama yang baik dari seluruh anggota Tim Penyusun LAKIP yang

terlibat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban KKP Kelas

III Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama 1 (satu) tahun

yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian program - program

kegiatan tahun 2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan

evaluasi kinerja KKP Kelas III Pangkalpinang pada tahun 2019 yang dapat dipergunakan

sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya.

Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang penyelenggaraan program

di lingkungan KKP Kelas III Pangkalpinang. Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas

Kinerja ini belum sempurna, oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran

dari pihak yang berkompeten guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Pangkalpinang, Januari 2020

Plt. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas III Pangkalpinang

Nuryanto, SKM., MPH NIP 197903142006041002

LAKIP KKP KELAS III PANGKALPINANG TAHUN 2019 iii

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ............................................................................................... i

KATA PENGANTAR ................................................................................................ ii

DAFTAR ISI ............................................................................................................. iii

RINGKASAN EKSECUTIF ...................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1

A. Latar Belakang ............................................................................................... 1

B. Maksud dan Tujuan ....................................................................................... 3

C. Tujuan Pokok dan Fungsi .............................................................................. 4

D. Struktur Organisasi ........................................................................................ 5

E. Permasalahan Organisasi ............................................................................. 8

F. Sistematika Penulisan .................................................................................... 8

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ......................................... 10

A. Perencanaan Kinerja ..................................................................................... 10

B. Perjanjian Kinerja ........................................................................................... 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................ 16

A. Capaian Kinerja .............................................................................................. 16

B. Realisasi Anggara .......................................................................................... 62

BAB IV PENUTUP ................................................................................................... 64

A. Kesimpulan .................................................................................................... 64

B. Saran.............................................................................................................. 64

LAKIP KKP KELAS III PANGKALPINANG TAHUN 2019 iv

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja disusun dalam bentuk LAKIP yang menjelaskan tentang

pencapaian target indikator-indikator sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada

dokumen Perjanjian Kinerja KKP Kelas III Pangkalpinang Tahun 2019. Kinerja kegiatan

masing-masing program diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target

kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama KKP Kelas III Pangkalpinang merupakan turunan dari

Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)

yang dalam prakteknya terdapat 11 Indikator yang kemudian dijabarkan menjadi kegiatan-

kegiatan yang terdapat dalam RAK KKP Kelas III Pangkalpinang. Kesebelas Indikator

Ditjen P2P tersebut, kemudian dijabarkan menjadi 12 indikator dalam Perjanjian Kinerja

KKP Kelas III Pangkalpinang tahun 2019. Indikator tersebut yaitu :

1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar karantina kesehatan;

2. Persentase respon sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah

layanan kKP;

3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit;

4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus;

5. Jumlah Pelabuhan/Bandara/ PLBDN yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah;

6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan;

7. Jumlah pelabuhan/bandara yang memenuhi syarat- syarat sanitasi;

8. Jumlah pelabuhan/bandara/ PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer

area;

9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung;

10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya;

11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P;

12. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana.

Secara umum capaian kinerja dari setiap indikator memenuhi target yang dietapkan,

bahkan melebihi dari target yang diharapkan. Fungsi dari penilaian indikator-indikator

tersebut adalah menemukan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian hasil, serta

saran untuk perbaikan pencapaian pada tahun berikutnya. Adapun pencapaian hasilnya

dapat dilihat lebih jelas pada bab III Akuntabilitas Kinerja.

LAKIP KKP KELAS III PANGKALPINANG TAHUN 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelabuhan dan Bandara merupakan point of entry (pintu masuk) negara yang

berpotensi besar untuk masuk dan keluarnya penyakit dari dan atau ke

negara/daerah lain, sehingga mempunyai faktor risiko terjadinya penularan penyakit

antar negara/daerah. Dewasa ini masyarakat dunia tengah mengalami

perkembangan dan perubahan cepat yang memberikan berbagai akibat pada umat

manusia, baik yang berdampak positif maupun negatif. Perubahan dan

perkembangan di dunia serta pengaruh dari berbagai faktor kerusakan lingkungan

tersebut akan mengakibatkan timbulnya permasalahan baru di bidang penyakit

menular. Permasalahan tersebut antara lain munculnya penyakit menular tertentu

atau Penyakit Infeksi Emerging (PIE) seperti Flu Burung, Pes, Ebola, MERS,

Meningitis Meningokokus dan penyakit infeksi emerging baru. Pada saat ini MERS-

CoV, Flu Burung, Zika dan Yellow fever masih berjangkit. Disamping itu

bertambahnya jumlah penduduk dan terjadinya ”overcrowding” mempercepat

penularan penyakit dari orang ke orang. Faktor pertumbuhan dan mobilitas

penduduk ini juga mempengaruhi perubahan gambaran epidemiologis serta

virulensi dari penyakit menular tertentu.

International Health Regulation tahun 2005 menuntut setiap Negara mampu

mencegah, melindungi dan menanggulangi penyebaran PHEIC antar Negara tanpa

memberlakukan pembatasan perjalanan dan perdagangan yang tidak perlu.

Dengan semakin cepatnya perkembangan penyakit baik New Emerging disease

dan Emerging Infection Desease, maka pelabuhan sebagai pintu masuk dari dan

keluar daerah/Negara merupakan tempat yang potensial dalam penyebaran/

transmisi faktor risiko maupun penyakit itu sendiri.

Berdasarkan Permenkes RI No. 356/MENKES/PER/IV/2008 Jo Permenkes

Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2012; tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Kesehatan Pelabuhan (KKP). Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas

melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina, penyakit

potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak

kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan obat makanan kosmetik

alat kesehatan dan bahan berbahaya (OMKABA) serta pengamanan terhadap

penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia


dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat

negara yang menjadi wilayah kerjanya.

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Pangkalpinang sebagai salah

satu Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab

langsung kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen

P2P). Isu strategi pada saat ini yang teridentifikasi dan dianalisa dengan berbagai

peluang dan ancaman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Beberapa peluang antara lain meliputi era globalisasi ekonomi, perdagangan

internasional, hukum dan politik yang semakin kondusif, kemitraan dengan

stakeholder dan masyarakat, berlakunya IHR revisi 2005, berlakunya Undang-

Undang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan terbitnya

Permenkes RI Nomor : 356/MENKES/PER/IV/2008Jo Permenkes Nomor

2348/MENKES/PER/XI/2011; tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan

Pelabuhan

Ancaman yang dihadapi KKP Kelas III Pangkalpinang adalah dengan semakin

meningkatnya aktifitas di bandara dan pelabuhan menyebabkan meningkatnya

peluang transmisi penyakit potensial wabah serta penyakit lainnya yang berpotensi

menimbulkan kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia. Desentralisasi

pemerintah setempat menyebabkan terjadinya egoisme kedaerahan di wilayah

kabupaten/kota, kondisi rawan kesehatan dalam negeri dan luar negeri yang

berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Tuntutan dari pengguna jasa akan

percepatan dan mutu pelayanan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan tidak

optimalnya proses pengawasan yang dikhawatirkan akan menyebabkan tidak

terdeteksinya penyakit karantina dan penyakit menular lainnya. Jejaring kerja

dengan pemerintah daerah juga belum optimal sehingga berpengaruh terhadap

lemahnya sistem deteksi, respon dan pelaporan terhadap masalah-masalah

kedaruratan kesehatan yang terjadi di wilayah kabupaten/kota yang secara

epidemiologis masalah tersebut berpotensi meresahkan dunia internasional.

Sebagai instansi pemerintahan di bawah Kementerian Kesehatan RI, maka

KKP Kelas III Pangkalpinang berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

tahun 2019 yang bertujuan untuk memberikan gambaran pencapaian secara

menyeluruh tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang telah ditetapkan

sebelumya. Penyusunan LAKIP KKP Kelas III Pangkalpinang mengacu pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Permenkes RI Nomor


2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KKP Kelas III

Pangkalpinang Tahun 2019 menjelaskan pencapaian target indikator-indikator

sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja.

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja di

lingkungan Kementerian Kesehatan, isi laporan meliputi uraian pelaksanaan

kegiatan / program / kebijaksanaan selama tahun 2019 dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, visi dan misi sesuai dengan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III

Pangkalpinang tahun 2015 - 2019. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas

dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi

pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah

memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai upaya perbaikan berkesinambungan

bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Sebagai perwujudan profesionalisme

Instansi Pemerintah, diharapkan terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang

baik (good governance) sesuai Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan di susunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang tahun 2019 ini adalah untuk:

a. Sebagai bahan pertanggung jawaban Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III

Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama 1

(satu) tahun dibidang pengelolaan keuangan, manajerial dan program kepada

tingkatan administrasi yang lebih tinggi.

b. Sebagai evaluasi kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III

Pangkalpinang pada tahun 2019 yang dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan dan rujukan dalam menyusun rencana kerja berikutnya.

c. Sebagai gambaran tentang Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta

hambatan yang ditemui selama tahun 2019 di Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas III Pangkalpinang.


C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

356/MENKES/PER/IV/2008 tanggal 14 April 2008 Jo Permenkes Nomor

2348/MENKES/PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011; Tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja KKP yang mempunyai tugas pokok melaksanakan

pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina, penyakit potensial wabah,

surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan

lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA (Obat Makanan

Kosmetik Alkes dan bahan adiktif) serta pengamanan terhadap penyakit baru dan

penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan

radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, KKP menyelenggarakan

fungsi yaitu:

1. Pelaksanaan kekarantinaan;

2. Pelaksanan pelayanan kesehatan;

3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan dan lintas

batas darat negara;

4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru,

dan penyakit yang muncul kembali;

5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi dan kimia;

6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring SE sesuai penyakit yang berkaitan dengan

lalu lintas nasional, regional dan internasional;

7. Pelaksanaan, fasilitas dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan KLB

dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk

penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;

8. Pelaksanaan fasilitas dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara,

pelabuhan, dan lintas batas darat negara;

9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan OMKABA eksport dan mengawasi

persyaratan dokumen kesehatan OMKABA import;

10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya

11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara;

12. pelabuhan, dan lintas batas darat negara;


13. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan di bandara,


14. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara,


15. Pelaksanaan kajian kekarantianaan, pengendalian risiko lingkungan dan

survailans kesehatan pelabuhan;

16. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas

batas darat negara;

17. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

D. STRUKTUR ORGANISASI

idalam Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes nomor 356 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan bahwa KKP

terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Pengendalian Karantina & Surveilans

Epidemiologi, Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan, Bidang Upaya Kesehatan

dan Lintas Wilayah, Wilayah Kerja, Kelompok Fungsional dan Instalasi.

Berdasarkan surat Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

356/Menkes/PER/IV/2008, yang saat ini menjadi Permenkes

2348/MENKES/PER/2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No.

356/Menkes/Per/IV/2008 tanggal 22 November 2011 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) terdiri dari:

a. Kepala Kantor;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi;

d. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah;

e. Instalasi;

f. Wilayah Kerja;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selengkapnya tentang struktur organisasi KKP Kelas III Pangkalpinang

dapat dilihat pada gambar yang tersaji pada halaman selanjutnya


Plt. KEPALA KANTOR

Bachtian Agus Wijaya, SKM., M.Sc. PH

Plt. KASUBAG TU

Nuryanto, SKM, MPH

KASI PRL & KLW

Jhonson Simarmata, SKM

KASI PKSE

Nuryanto, SKM, MPH

Gambar 1. Struktur Organisasi KKP Kelas III Pangkalpinang Tahun 2019

Uraian tugas masing-masing bagian adalah :

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan

penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, laporan, urusan tata

usaha, keuangan, penyelenggaraan pelatihan, kepegawaian, serta

perlengkapan dan rumah tangga.

2. Seksi PKSE

Seksi PKSE mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan,

pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan

kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah,

penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan

muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta

pengembangan teknologi, pelatihan teknis bidang kekarantinaan dan surveilans

epidemiologi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

INSTALASI 1. Poliklinik 2. Laboratorium Klinik 3. Farmasi

KELOMPOK JABATAN 1. Entomolog 2. Epidemiolog 3. Sanitarian 4. Dokter 5. Perawat

WILAYAH KERJA 1. Pangkalbalam 2. Tanjung Pandan 3. Manggar 4. Muntok 5. Belinyu 6. Sungai Selan 7. Bandara Depati Amir


3. Seksi PRL & KLW

Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan,

evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pengendalian vektor dan

binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, kesehatan terbatas,

kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk,

penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, jejaring kerja, kemitraan,

kajian dan pengembangan teknologi serta pelatihan teknis bidang pengendalian

risiko lingkungan dan upaya kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan,

dan lintas batas darat negara.

4. Instalasi

Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan operasional KKP dan

penunjang administrasi yang dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan

nonstruktural dan dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh Kelompok

Jabatan Fungsional dan beberapa penanggung jawab ruangan dalam jabatan

nonstruktural yang ditunjuk. KKP Kelas III Pangkalpinang belum memiliki

instalasi.

5. Wilayah Kerja

Wilayah Kerja KKP Kelas III Pangkalpinang merupakan unit kerja fungsional di

lingkungan bandara dan pelabuhan, yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala KKP dan dipimpin oleh seorang Koordinator yang

ditetapkan oleh Kepala KKP. Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator

dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dalam jabatan nonstruktural.

Adapun Wilayah kerja KKP Kelas III Pangkalpinang meliputi Pelabuhan Laut

Pangkalbalam, Muntok, Belinyu , Sungai Selan, Tanjung Pandan, Manggar dan

Bandara Depati Amir Pangkalpinang.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah

Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional

sesuai dengan bidang keahliannya.


E. PERMASALAHAN ORGANISASI

Beberapa permasalahan yang dihadapi KKP Kelas III pangkalpinang diantaranya :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang dari segi kuantitas dan pemenuhan

tenaga di Wilker belum merata.

2. Belum semua wilayah kerja memiliki gedung kantor sendiri sehingga harus

menyewa ruangan.

3. Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan kekarantinaan belum maksimal.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

KKP Kelas III Pangkalpinang terdiri dari :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Tugas Pokok dan Fungsi

D. Struktur Organisasi

E. Permasalahan Organisasi

F. Sistematika Penulisan

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. Perencanaan Kinerja

1. Rencana Aksi Kegiatan

2. Rencana Kinerja Tahunan

B. Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja)

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Kinerja

B. Analisis Pencapaian Kinerja

C. Sumber daya

BAB IV Penutup


BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan

penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan

dalam organisasi KKP Kelas III Pangkalpinang serta sistematika penulisan laporan.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan Perencanaan Kinerja yang meliputi RAK dan RKT yang ingin dicapai

oleh KKP Kelas III Pangkalpinang pada tahun 2019 serta cara mencapai tujuan

tersebut. Bab ini juga menjelaskan Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) yang

telah disetujui oleh Direktur Jenderal P2PKementerian Kesehatan RI.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang indikator kinerja yang digunakan, capaian kinerja KKP Kelas

III Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode

1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, aspek keuangan, aspek sumber

daya, kebijakan dan manajemen kesehatan serta strategis pemecahan masalah.

BAB IV Penutup


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja yang telah ditetapkan terdiri atas dua bagian yaitu

Rencana Kerja Lima Tahun yang dituangkan dalam RAK Tahun 2015 – 2019 dan

RKT tahun 2019.

1. Rencana Aksi Kegiatan (RAK)

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang merupakan Unit

Pelaksana Teknis (UPT) dari Ditjen P2P Kemenkes RI. Olehnya itu, Kegiatan

yang dilaksanakan di KKP harus mendukung program yang direncanakan pada

Ditjen P2P. Rencana program yang disusun di Ditjen P2P juga harus mengacu

pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2015 - 2019 dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019.

Pada tahun 2015 telah disusun Rencana Aksi Program (RAP) oleh Ditjen

P2P Kemenkes RI yang pada tahun tersebut masih bernama Direktorat Jenderal

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL). Rencana Aksi

Program yang disusun merupakan rencana program lima tahun dari 2015 hingga

tahun 2019 yang merupakan jabaran kebijakan Kementerian Kesehatan dalam

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan termasuk langkah-langkah

antisipasi tantangan program selama lima tahun mendatang.

Rencana Aksi Program P2PL Tahun 2015 - 2019 kemudian menjadi

acuan untuk Satuan Kerja (Satker) dalam menyusun RAK dengan periode waktu

yang sama yakni tahun 2015 - 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

masing-masing. Dengan demikian, RAK KKP Kelas III Pangkalpinang

merupakan penjabaran lebih lanjut dari RAK P2PL serta Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019.

a. VISI DAN MISI

Tidak ada visi dan misi khusus yang tercantum dalam RAP Ditjen P2P dan

Kementerian Kesehatan RI sehingga mengikuti Visi dan Misi Presiden

Republik Indonesia yaitu : “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,

Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong” Upaya untuk

mewujudkan visi ini adalah melalui tujuh misi pembangunan yaitu:

1) Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber


daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara

kepulauan;

2) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis

berlandaskan negara hokum;

3) Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri

sebagai negara maritime;

4) Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan

sejahtera;

5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat

dan berbasiskan kepentingan nasional, serta

7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat sembilan agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA

CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;

2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

6) Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;

7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik;

8) Melakukan revolusi karakter bangsa;

9) Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

b. TUJUAN

1) Tujuan Umum

Mewujudkan pelabuhan dan bandara sehat melalui upaya cegah tangkal

penyakit potensial wabah, pengendalian faktor risiko penyakit dan

pelayanan kesehatan.

2) Tujuan Khusus

a) Mencegah masuk dan keluarnya penyakit potensial wabah;


b) Meningkatkan sistem kewaspadaan dini (SKD) KLB penyakit menular

dan penyakit menular potensial wabah;

c) Mengendalikan faktor risiko penyakit dari angkutan beserta

muatannya;

d) Mengendalikan faktor risiko lingkungan pelabuhan dan bandara;

e) Memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan

sehat.

Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas III Pangkalpinang ini menguraikan

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di KKP Kelas III Pangkalpinang

dalam kurun waktu 2015 - 2019 untuk mencapai sasaran yang ditetapkan oleh

Ditjen P2P. Di samping uraian kegiatan, RAK ini juga dilengkapi dengan

indikator-indikator yang merupakan penjabaran dari indikator Program P2P,

serta perkiraan anggaran yang dibutuhkan. Uraian RAK KKP Kelas III

Pangkalpinang Tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada tabel halaman berikut :


Tabel 1. Matrik Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Dan Pendanaan Tahun Anggaran 2015-2019

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang

NO

KEGIATAN SASARAN IKK INDIKTOR SATKER TARGET SATUAN ALOKASI

TOTAL ALOKASI

PJ

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PANGKALPINANG

1 Pembinaan surveilans, imunisasi, karantina dan kesehatan matra

Kabupaten/Kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi KLB dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB

Jumlah alat angkut angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan

Jumlah penerbitan PHQC

12.500 13.000 14.000 14.482 15.500 93.465.000 119.876.000 127.970.000 15.478.000 16.750.000

373.539.000

Kasi PKSE Jumlah penerbitan SSCEC

Persentase respon sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP

Jumlah respon dan penanggulangan KLB/PHEIC < 24 jam 100% 100% 100% 100% 100% 276.543.000 310.470.000 238.386.000 337.675.000 157.415.000 1.320.489.000 Kasi PKSE Jumlah laporan sinyal yang diterima

Jumlah deteksi dini dalam rangka cegsh tangkal masuk dan keluarnya penyakit

Jumlah penerbitan COP

200 250 275 300 450 93.465.000 119.876.000 127.970.000 14.455.000 53.756.000

409.522.000

Kasi PKSE Jumlah penerbitan GENDEC

Surveilans rutin

Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus


6 6 6 6 6 40.980.000 46.150.000 63.640.000 61.950.000 132.880.000 345.600.000 Kasi PKSE

Jumlah Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

Jumlah pelabuhan/ bandar udara/PLBD yang memiliki kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen Renkon penanggulangan KKM yang berpotensi wabah

0 0 2 2 2 0 0 0 123.517.000 123.552.000 247.069.000 Kasi PKSE

Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan

Jumlah penerbitan izin layak terbang

3.600 3.600 3.800 3.952 6.000 0 0 0 12.758.000 23.730.000

36.488.000

Kasi PKSE

Jumlah penerbitan izin orang sakit

Jumlah penerbitan izin angkut jenazah

Jumlah penerbitan dokumen ICV

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memiliki sanitasi tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan

Jumlah pelabuhan/ bandara / PLBD yang memiliki sanitasi tempat-tempat umum dengan kriteria baik, TPM dan TTU memenuhi syarat layak/laik hygiene, tempat penyediaan air bersih memenuhi syarat kesehatan

6 6 6 6 12 10.650.000 24.840.000 15.980.000 20.634.000 40.740.000

112.844.000

Kasi PKSE

2.

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)

Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area

Jumlah pelabuhan/ bandara/PLBD dengan nilai indeks pinjal ≤ 1, HI perimeter = 0, HI buffer < 1, tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa rendah dan kepadatan lalat < 6

4 4 4 4 12 421.987.000 489.788.000 349.727.000 789.000.000 437.999.000 2.479.501.000 Kasi

PRLKLW


3. Pengendalian Penyakit Menular langsung

Menurunnya penyakit menular langsung

Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung

Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung meliputu HIV dan TB

200 200 200 230 600 278.976.000 26.280.000 135.223.000 130.000.000 157.815.000 728.294.000 Kasi

PRLKLW

4. Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular, meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

Jumlah Wilayah kerja yang melaksanakan posbindu

Jumlah Wilayah kerja yang melaksanakan posbindu

7 7 7 0 0 297.854.000 42.819.000 134.221.000 0 0 474.894.000

Kasi PRLKLW

Jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di Wilayah kerja KKP

5. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit

Menigkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit

Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

RKAKL / DIPA

40 40 40 40 40 4.788.806.437 6.419.380.000 9.799.516.000 8.724.557.000 920.553.000 30.652.812.437

Kasubag TU

Laporan Tahunan

Laporan keuangan

Laporan BMN

Lakip

Dokumen Profil

Dokumen Proposal PNBP

Dokumen kepegawaian

E-Monev Bappenas

Laporan eksekutif bulanan

E-Monev DJA

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana

Tanah

40 40 40 46 42 347.770.000 1.155.499.000 2.255.593.000 1.733.692.000 473.551.000 5.966.105.000 Kasubag

TU

Gedung

Alat Kesehatan

Fasilitas Penunjang Perkantoran

Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P

Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P yang diikuti

5 5 5 5 9 67.780.000 100.870.000 87.351.000 94.650.000 132.086.000 482.737.000 Kasubag

TU


2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Aksi Kegiatan merupakan rencana jangka menengah lima tahun,

setiap tahun tersusun target kinerja yang ingin dicapai dari tahun 2015 hingga

tahun 2019. Tahun 2019 merupakan akhir tahun dalam rangkaian lima tahun

Rencana Aksi Kegiatan (RAK). Perencanaan kinerja sebagai bagian dari

manajemen kinerja, kedudukannya menjadi hal strategis yang harus diperhatikan

oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan

instansinya ke arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan

RAK yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada

capaian kinerja yang diinginkan. Berdasarkan pada perencanaan kinerja yang

baik, maka pelaksanaan RAK dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih

operasional dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk

meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara

tepat.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja

(renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan

dalam RAK yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai

kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja

tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan

kegiatan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja

berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan

indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran

yang telah ditetapkan dalam RAK. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target setting dari capaian indikator

kinerja. Hasil dari proses ini adalah RKT yang kemudian merupakan acuan dalam

dokumen Penetapan Kinerja. Dalam rencana kinerja KKP Kelas III Pangkalpinang

tahun 2019, telah disusun Indikator Kinerja Utama dan target masing-masing

indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.


Tabel 2. RKT KKP Kelas III Pangkalpinang Tahun 2019

No Sasaran Kegiatan

(output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2019

I Kabupten/Kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi KLB dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB

1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar karantina kesehatan

15.500 Sertifikat

2. Persentase respon sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan kKP

100%

3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit

450 Sertifikat

4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus

6 Layanan

5. Jumlah Pelabuhan/Bandara/ PLBDN yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

2 Pelabuhan/

bandara

6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan

6.000 Sertifikat

7. Jumlah pelabuhan/bandara yang memenuhi syarat- syarat sanitasi

12 Pelabuhan/

Bandara

II Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik

8. Jumlah pelabuhan/bandara/ PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area

12 Pelabuhan/

Bandara

III Menurunnya penyakit menular langsung

9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung

600 Orang

IV Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit

10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

40 Dokumen

11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P

9 Jenis

12. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana

42 Unit

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang

akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima tanggung

jawab dengan pihak yang memberi tanggung jawab. Dengan demikian, penetapan

kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat

penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja dibuat dalam

rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah yaitu Kepala KKP Kelas

III Pangkalpinang sebagai tanda kesanggupan mencapai target kinerja yang telah


ditetapkan, dan pemberi amanah yaitu Direktur Jenderal P2P selaku atasan langsung

untuk persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Dalam hal atasan

langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan tesebut, maka

pernyataan ini harus diperbaiki hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan

target kinerja yang telah ditetapkan. Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan

dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Perjanjian Kinerja KKP Kelas III Pangkalpinang Tahun 2019

No Sasaran Kegiatan

(output) Indikator Kinerja Kegiatan

Target (%)

I Kabupten/Kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi KLB dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB

1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar karantina kesehatan

15.500 Sertifikat

2. Persentase respon sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan kKP

100%

3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit

450 Sertifikat

4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus

6 Layanan

5. Jumlah Pelabuhan/Bandara/ PLBDN yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

2 Pelabuhan/

bandara

6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan

6.000 Sertifikat

7. Jumlah pelabuhan/bandara yang memenuhi syarat- syarat sanitasi

12 Pelabuhan/

Bandara

II Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik

8. Jumlah pelabuhan/bandara/ PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area

12 Pelabuhan/

Bandara

III Menurunnya penyakit menular langsung

9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung

600 Orang

IV Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit

10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

40 Dokumen

11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P

9 Jenis

12. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana

42 Unit

No Kegiatan Anggaran

1. Surveilans dan Karantina Kesehatan Rp. 1.111.030.000 2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Rp. 587.999.000 3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Rp. 157.815.000 4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rp. 9.616.837.000

Jumlah Rp. 11.473.681.000


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang

dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja

yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian

setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan

rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran

tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran

kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator sehingga

dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan/program/ kegiatan di masa yang akan

datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna

dan berdaya guna. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan

gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi

organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dengan menggunakan

strategi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan

dituangkan dalam Penetapan Kinerja yang disusun setiap awal tahun berjalan.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8

tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma

penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas

keluaran (output) dari setiap kinerja dan hasil (outcome) dari setiap program. Dengan

perubahan paradigma tersebut, maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana disebutkan

diatas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan

dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam

dokumen Penetapan Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi.

Indikator kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara

menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut

sebagai langkah yang rasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan. Indikator

kinerja organisasi cukup dilaporkan beberapa indikator kinerja saja yang paling utama

sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi. Sesuai dengan dokumen


Renstra/Penetapan Kinerja Inspektorat Jenderal, telah ditetapkan satu indikator

utama dalam sasaran hasil program, yaitu:

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III

Pangkalpinang sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan sasaran

pada masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4. Target dan Capaian Kinerja

KKP Kelas III Pangkalpinang Tahun 2019

NO SASARAN PROGRAM IKK TARGET REALISASI %

1. Kabupaten/Kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi KLB dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB

Jumlah alat angkut angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan

15.500 Sertifikat

16.289 Sertifikat

105,1

Persentase respon sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP

100% 100% 100

Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit

450 Sertifikat

547 Dokumen

121,6


6 Layanan 6 Layanan 100

Jumlah Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

2 Pelabuhan/

bandara

2 Pelabuhan/

bandara 100

Jumlah sertifikasi/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan

6.000 Sertifikat

7.146 Sertifikat

119,1

Jumlah pelabuhan/bandara yang memenugi syarat-syarat sanitasi

12 Pelabuhan/

Bandara

12 Pelabuhan/

Bandara 100

2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik

Jumlah pelabuhan/bandara bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area

12 Pelabuhan/

Bandara

12 Pelabuhan/

Bandara 100

3. Menurunnya penyakit menular langsung

Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung

600 Orang 635 Orang 105,8

4. Meningkatkannya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit

Jumlah penyusunan dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

40 Dokumen

40 Dokumen

100

Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P

9 Jenis 12 Jenis 133,3

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai aturan

42 Unit 40 Unit 95,2

Rata-rata capaian 106,7

Berdasarkan tabel 4. diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja KKP Kelas III

Pangkalpinang Tahun 2019 sebesar 106,7%. Capaian tersebut mengalami


penurunan sebesar 30,0% dibandingkkan pada Tahun 2018 yaitu sebesar 136,7%.

Hal ini disebabkan adanya kenaikan target pada setiap Indikator Kerja Kegiatan pada

Tahun 2019 dibandingkanTahun 2018.

Pencapaian kinerja KKP Kelas III Pangkalpinang secara lebih lanjut diuraikan

masing-masing indikator yang dibandingkan dengan target kinerja yang telah

ditetapkan sebelumnya. Adapun uraian kinerja dari masing-masing indikator adalah

sebagai berikut :

1. Indikator Pertama

Target jumlah alat angkut yang diperiksa sesuai dengan standar karantina

kesehatan pada tahun 2019 adalah 15.500 sertifikat.

a. Capaian Kinerja Organisasi

1) Pengertian Umum

a) Pengertian

Jumlah kapal yang diperiksa sesuai dengan standar kekarantinaan

kesehatan yang diterbitkan dokumen kesehatan PHQC (Public Health

Quarantine Sertificate) dan SSCEC (Ship Sanitation Control Exemption

Certificate).

b) Definisi Opersional

Jumlah pemeriksaan alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan

kesehatan dalam periode satu tahun.

c) Cara perhitungan :

Akumulasi jumlah hasil sertifikat PHQC dan SSCEC dalam satu tahun.

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡

2) Capaian Kinerja

a) Capaian Kinerja

Target capaian jumlah alat angkut yang diperiksa sesuai dengan

standar kekarantinaan kesehatan tahun 2019 sebesar 15.500 sertifikat,

sedangkan realisasi capaian sebesar 16.289 sertifikat. Berdasarkan hal

tersebut, maka capaian kinerja sebesar 105,1%.

X 100%

Jumlah alat angkut sesuai dengan standar karantina kesehatan


b) Trend capaian kinerja tahun 2015 s.d 2019

- Perbandingan capaian tahun sebelumnya

Berdasarkan Gambar 2. menunjukkan bahwa persentase capaian

kinerja alat angkut yang diperiksa sesuai dengan standar

kekaratinaan kesehatan pada periode tahun 2015-2019 masing-

masing 115,7%, 115,8%, 119,1%, 117,0% dan 105,1%. Trend

capaian selama periode lima tahun tersebut, kecenderungan

mengalami peningkatan, meskipun pada Tahun 2019 mengalami

penurunan.

Gambar 2. Persentase capaian kinerja alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan Kesehatan di KKP Kelas III Pangkalpinang

Tahun 2015-2019

Secara lebih rinci pada Gambar 3. menunjukkan bahwa kontribusi

capaian alat angkut yang diperiksa sesuai standar kekarantinaan

kesehatan tahun 2015-2019 adalah dalam rangka penerbitan

dokumen PHQC dan SSCEC. 1) Jumlah penerbitan dokumen

kesehatan PHQC setiap tahunnya mengalami kenaikan, meskipun

pada tahun 2019 mengalami penurunan. Secara lebih rinci capaian

masing-masing sebesar 13.843 dokumen, 14.433 dokumen,

16.006 dokumen, 16.295 dokumen dan 16.081 dokumen. 2) Jumlah

penerbitan dokumen kesehatan SSCEC mengalami kenaikan pada

tahun 2015-2016 (617 dokumen menjadi 622 dokumen) dan

mengalami penurunan pada tahun 2017-2019 (672 dokumen

menjadi 641 dokumen).

12500 1300014000 14482

15500

1446015055

16678 16942 16289

115,7 115,8 119,1 117,0 105,10

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2015 2016 2017 2018 2019

Jum

lah

Target Realisasi Kinerja (%)


Gambar 3. Kontribusi capaian alat angkut diperiksa sesuai dengan standar kekarantinaan Kesehatan di KKP Kelas III Pangkalpinang

Tahun 2015-2019

- Perbandingan dengan Target RAP (Rencana Aksi Program)

Jika dibandingkan dengan target RAP yaitu sebesar 100%, maka

capaian kinerja alat angkut yang diperiksa sesuai standar

kekarantinaan kesehatan di KKP Kelas III Pangkalpinang Tahun

2019 melebihi target RAP Ditjen P2P (105,1%).

- Perbandingan dengan Instansi sejenis

Jika dibandingkan dengan Instansi sejenis, persentase capaian

kinerja alat angkut yang diperiksa sesuai standar kekarantinaan

kesehatan di KKP Kelas III Tembilahan lebih tinggi dibandingkan

KKP Kelas III Pangkalpinang. Meskipun demikian target dan jumlah

capaian KKP Kelas III Pangkalpinang lebih besar. Secara lebih rinci

persentase capaian di KKP Kelas III Pangkalpinang yaitu sebesar

105,1% (target 15.500 sertifikat dan capaian 16.289 sertifikat),

sedangkan KKP Kelas III Tembilahan yaitu sebesar 112,8% (Target

10.662 sertifikat dan capaian 12.028 sertifikat).

c) Analisis keberhasilan Kegiatan

Capaian kinerja memenuhi target yang ditetapkan, bahkan melebihi.

Kelebihan target tersebut, seiring dengan penguatan koordinasi dan

jejaring kerja yang dilakukan KKP Kelas III Pangkalpinang dengan

Lintas Sektor/Lintas Program dan agen pelayaran terkait kewaspadaan

dini terhadap penularan penyakit dan faktor risiko kesehatan yang

dibawa alat angkut

1384314433

16006 16295 15440

617 622 672 647 641

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2015 2016 2017 2018 2019

Jum

lah

PHQC SSCEC


d) Analisis efisiensi sumber daya

- Sumber daya manusia yang diberdayaan pada kegiatan tersebut

adalah tenaga dokter, perawat, epidemiologi, entomologi dan

sanitarian;

- Pemeriksaan dilakukan secara terpadu, tidak hanya penerbitan

dokumen kesehatan saja, akan tetapi tingkat sanitasi, pengambilan

sampel air, pemeriksaan P3K, pemeriksaan vektor dan

pemeriksaan kesehatan anak buah kapal;

- Tersedianya Badan Usaha Swasta (BUS) dalam pengendalian

vektor dan tikus pada alat angkut (kapal);

- Indikator jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan

mencapai 105,1% dan dapat dicapai dengan anggaran 89,8%. Hal

ini berarti bahwa indikator ini efisiensi sebesar 15,3%.

e) Upaya-upaya yang dilakukan

- Sosialisasi dan advokasi regulasi kesehatan internasional atau

International Health Regulations (2005) termasuk kapasitas inti IHR

dan sosialisasi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2019 tentang

kekarantinaan kesehatan;

- Melaksanakan pemeriksaan alat angkut (kapal) sesuai dengan

Standar Operasional Prosedur (SOP);

- Berkoordinasi dengan instansi dan stakeholder terkait dalam

pelaksanaan pemeriksaan alat angkut;

- Meningkatkan kapasitas petugas teknis dalam pelaksanaan

kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara.

f) Kendala/masalah yang dihadapi

- Keterbatasan SDM dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan alat

angkut dibeberapa wilayah kerja;

- Keterbatasan saran prasarana untuk pemeriksaan alat angkut.

g) Pemecahan masalah

- Mengusulkan penambahan jumlah SDM sesuai keahlian yang

dibutuhkan melalui rekruitment Calon Pegawai Negeri Sipil

(CPNS);

- Memberdayakan SDM yang ada secara maksimal dalam

pelaksanaan pemeriksaan alat angkut sesuai standar

kekarantinaan kesehatan;


- Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana pendukung

kegiatan kepada tim pengadaan secara bertahap atau melalui

permintaan ke Pusat (droping).

2. Indikator Kedua

Target persentase respon sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana di

wilayah layanan KKP tahun 2019 adalah 100%.

b. Capaian Kinerja Organisasi

1) Pengertian Umum

a) Pengertian

Persentase sinyal kewaspadaan dini (SSKKD), KLB dan bencana di

wilayah pelabuhan maupun bandara yang direspon kurang dari 24 jam.


Sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah

pelabuhan maupun bandara yang direspon kurang dari 24 jam

dibandingkan jumlah SKD KLB dalam periode satu tahun.


Keterangan:

A = Jumlah sinyal SKD KLB di pelabuhan/bandara yang direspon

B = Jumlah SKD KLB dalam satu tahun

% C = Persentase pencapaian merespon sinyal kewaspadaan

2) Capaian Kinerja

a) Capaian Kinerja

Realisasi capaian respon terhadap sinyal kewaspadaan dini (SKD),

KLB dan bencana di wilayah pelabuhan maupun bandara sebesar

100% dari target sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

4

4𝑥100 % = 100 %

Persentase sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana di

wilayah pelabuhan maupun bandara




Capaian indikator kinerja kegiatan persentase sinyal kewaspadaan

dini yang direspon pada tahun 2015 s.d 2019 tercapai 100%.

Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4. Persentase capaian sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah pelabuhan maupun bandara yang direspon

di KKP Kelas III Pangkalpinang Tahun 2015-2019

Adapun sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB di wilayah pelabuhan

maupun bandara dan wilayah yang direspon di KKP Kelas III

Pangkalpinang sebagai berikut :

Tabel 5. Sinyal Kewaspadaan Dini KLB yang di Respon

KKP Kelas III Pangkalpinang Tahun 2019

No Wiayah Kerja Jumlah Sinyal

direspon Kasus Waktu

1 Wilayah Kerja Bandara Depati Amir

1 Kali DBD Februari

2 Wilayah Kerja Tanjung Pandan

1 Kali Diare Agustus

3 Wilayah Kerja Belinyu 1 Kali Diare Desember

Berdasarkan Tabel 5. Diketahui bahwa, jumlah sinyal kewaspadaan

dini KLB yang direspon di wilayah Kerja KKP Kelas III Pangkalpinang

sebanyak 3 kali yaitu di Bandara Depati Amir sebanyak 1 kali (DBD),

Pelabuhan Tanjung Pandan sebanyak 1 kali (Diare) dan Belinyu

sebanyak 1 kali (Diare). Hasil verifikasi kasus yang dilakukan di 3

wilayah tersebut merupakan bukan kejadian luar biasa.

100 100 100 100 100100 100 100 100 100100 100 100 100 100

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2018 2019

Jum

lah

Target (%) Realisasi (%) Kinerja (%)




capaian kinerja persentase sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB

dan bencana di wilayah pelabuhan maupun bandara yang direspon

di KKP Kelas III Pangkalpinang Tahun 2019 melebihi target RAP

Ditjen P2P yaitu sebesar 100,0%.


Jika dibandingkan dengan Instansi sejenis, capaian kinerja

persentase sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana di

wilayah pelabuhan maupun bandara yang direspon oleh KKP Kelas

III Tembilahan dan Pangkalpinang sama-sama memenuhi target,

yaitu 100%.


Capaian kinerja memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan

meningkatnya jejaring kerja terkait informasi dan sharing data

perkembangan penyakit yang terjadi di layanan kesehatan

(Puskesmas) setempat yang ada di seluruh wilayah kerja KKP Kelas III

Pangkalpinang. Selain itu juga, adanya forum sistem kewaspadaan dini

dan respon di pintu masuk negara dan wilayah yang melibatkan Dinas

Kesehatan, Puskesmas, RS, instansi dan stakeholder terkait lainnya.




sanitarian;

- Dalam pelaksanaan investigasi terintegrasi dengan Dinas

Kesehatan/Puskesmas setempat;

- Pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian

penyakit;

- Indikator persentase sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan

bencana di wilayah pelabuhan maupun bandara yang direspon

KKP Kelas III Pangkalpinang mencapai 100% dan dapat dicapai

dengan anggaran 97,4%. Hal ini berarti bahwa indikator ini efisiensi

sebesar 2,6%.



- Meningkatkan koordinasi dengan anggota forum kewaspadaan dini

dan respon untuk menginformasikan adanya peningkatan kasus

penyakit menular secara cepat untuk dilakukan respon bersama

dan terintegrasi antara pintu masuk negara dengan wilayah;

- Melakukan pengumpulan data kunjungan penyakit di layanan

kesehatan non KKP seperti Puskesmas terdekat di wilayah kerja

secara rutin dan berkelanjutan.


- Keterbatasan sumber daya untuk melakukan kegiatan respon

kejadian KLB < 24 jam;

- Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan sumberdaya dalam

rangka kewaspadaan dini, pengendalian penyakit emerging,

bencana, kegiatan matra/situasi khusus dan penyelidikan

epidemiologi.


- Meningkatkan kerjasama dengan Dinkes/Puskesmas setempat

dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya untuk melaksanakan

respon kejadian KLB secara terintegrasi di pintu masuk negara dan

wilayah;

- Meningkatkan kapasitas/kualitas SDM terutama dalam rangka

kewaspadaan dini, pengendalian penyakit re-emerging dan new-

emerging, kegiatan matra/situasi khusus, tanggap bencana dan

respon cepat < 24 jam baik yang diadakan melalui pendidikan dan

pelatihan;

- Melakukan bimbingan teknis terkait kewaspadaan dini dan respon

penyakit di pintu masuk negara dan penyelidikan epidemiologi oleh

tenaga JFT ke beberapa wilayah kerja.

3. Indikator Ketiga

Target jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya

penyakit pada tahun 2019 adalah 450 sertifikat.

Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit



1) Pengertian Umum

a) Pengertian

Jumlah deteksi dini yang dilaksanakan di pintu masuk negara

(pelabuhan/bandara) dan wilayah melalui pemeriksaan alat angkut

(kapa/pesawat) kedatangan dari luar negeri sesuai standar

kekarantinaan kesehatan dan kunjungan penyakit klinik layanan di

wilayah pelabuhan/bandara setempat dalam rangka cegah tangkal

penyakit.


Jumlah deteksi dini yang dilaksanakan di pelabuhan/bandara dan klinik

layanan lainnya dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarya

penyakit dalam periode satu tahun.


Akumulasi jumlah sertifikat COP (Certificate of Pratique), GENDEC

(General Declaration) dan hasil pemeriksaan surveilans rutin di klinik

layanan lainnya dalam satu tahun.

2) Capaian Kinerja

a) Capaian Kinerja

Target capaian deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan

keluarnya penyakit tahun 2019 sebesar 450 sertifikat, sedangkan

realisasi capaian sebesar 547 dokumen. Berdasarkan hal tersebut,

maka capaian kinerja sebesar 121,6%.



Berdasarkan Gambar 5. menunjukkan bahwa persentase capaian

kinerja deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan

keluarnya penyakit pada periode tahun 2015-2019 masing-masing

sebesar 171,5%, 132,8%, 136,7%, 177,0% dan 121,6%. Trend

capaian Selama periode lima tahun tersebut, kecenderungan

mengalami peningkatan, meskipun pada Tahun 2019 mengalami

penurunan.

.


200

250275

300

450

343 332376

531 547

171,5132,8 136,7

177,0

121,6

0

100

200

300

400

500

600

2015 2016 2017 2018 2019

Jum

lah


Gambar 5. Persentase capaian deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit di KKP Kelas III Pangkalpinang

Tahun 2015-2019

Secara lebih rinci pada Gambar 6. menunjukkan bahwa kontribusi

capaian deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan

keluarnya penyakit tahun 2015-2019 adalah meliputi penerbitan

dokumen kesehatan COP, GENDEC dan surveilans rutin. 1)

Jumlah penerbitan dokumen kesehatan COP, pada periode tahun

2015-2019 masing-masing 331 dokumen, 319 dokumen, 370

dokumen, 473 dokumen dan 417 dokumen. Trend kecenderungan

mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2019 dibanding

tahun 2018 mengalami penurunan. 2) Jumlah penerbitan dokumen

GENDEC pada periode tahun 2017-2019 kecenderungan

mengalami kenaikan yang signifikan. Adapun capaian tersebut

masing-masing 5 dokumen, 46 dokumen dan 118 dokumen. 3)

Jumlah kegiatan surveilans aktif yang dilaksanakan oleh KKP Kelas

III Pangalpinang dalam rangka kewaspadaan dini penyakit

potensial wabah/KLB di pintu masuk negara dan wilayah pada

periode tahun 2015-2019 adalah sebanyak 1 laporan perbulan (12

laporan).


331 319

370

473

417

0 0 5

46

118

12 12 12 12 12

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2015 2016 2017 2018 2019

Cap

aian

COP Gendec Surveilans Rutin

Gambar 6. Kontribusi deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit di KKP Kelas III Pangkalpinang

Tahun 2015-2019



deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya

penyakit di KKP Kelas III Pangkalpinang lebih tinggi (121,6%)

dibandingkan KKP Kelas III Tembilahan (86,5%). Meskipun

demikian jika dilihat dari jumlah target, KKP Kelas III Tembilahan

lebih tinggi yaitu 1.532 dokumen dibandingkan target KKP Kelas III

Pangkalpinang yaitu sebesar 450 dokumen.


Capaian kinerja memenuhi target yang ditetapkan, bahkan melebihi.

Kondisi ini disebabkan adanya peningkatan jumlah kedatangan/

keberangkatan alat angkut dari luar negeri ke wilayah kerja KKP Kelas

III Pangkalpinang yang tidak diprediksi sebelumnya. Selain itu, adanya

penerbangan dari Luar negeri di bandara Hanandjoeddin-Belitung yang

sudah dibuka secara rutin. Disamping itu juga, adanya penguatan

jejaring kerja serta koordinasi yang sudah berjalan baik dengan

berbagai stakeholder di wilayah kerja pelabuhan dan bandara (KSOP,

PT.Angkasa Pura, Agen pelayaran, Maskapai penerbangan dan

ABK/crew).





sanitarian;

- Pemeriksaan dilakukan secara terpadu, tidak hanya dokumen

Maritim Declaration of Health (MDH) atau General Declaration

(GENDEC) tetapi tingkat sanitasi, pengambilan sampel air,

pemeriksaan P3K, vektor dan pemeriksaan kesehatan anak buah

kapal;

- Pihak Agen Pelayaran menyediakan kapal untuk mengantarkan

petugas KKP Kelas III Pangkalpinang yang akan melakukan

checking kapal, yang posisinya ditengah laut (jauh dari Pelabuhan).

- Pelaporan surveilans rutin yang diterima dari layanan kesehatan

non KKP (Puskesmas) melalui email;

- Droping alat (Termal Scanner) dari Ditjen P2P Kemenkes RI dalam

rangka mendukung kegiatan pemeriksaan pelaku perjalanan di

Bandara HAS. Hanandjoeddin Tanjung Pandan yang datang dari

Malaysia;

- Indikator jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk

dan keluarnya penyakit mencapai 121,6% dan dapat dicapai

dengan anggaran 94,3%. Hal ini berarti bahwa indikator ini efisiensi

sebesar 27,3%.


- Penguatan kapasitas petugas fungsional teknis dalam deteksi,

respon dan pencegahan penyakit di pintu masuk negara;

- Penguatan jejaring kerja dan kemitraan dengan instansi dan

stakeholder terkait dalam pelaksanaan deteksi, respon dan

pencegahan masuk dan keluarnya penyakit di pintu masuk negara;

- Screening/penapisan pelaku perjalanan yang datang dari luar

negeri (Malaysia) yang masuk melalui Bandara internasional H.AS.

Hananjoeddin.


- Keterbatasan SDM di wilayah kerja dalam pelaksanaan deteksi,

respon dan pencegahan penyakit di pintu masuk negara yang

belum sesuai dengan analisis beban kerja.



- Memberdayakan kemampuan SDM yang ada, sebelum adanya

penambahan petugas melalui pengadaan CPNS.

4. Indikator Keempat

Target jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus pada tahun 2019 adalah 6

layanan.


1) Pengertian Umum

a) Pengertian

Jumlah layanan kesehatan pada keberangkatan dan kedatangan

pelaku perjalanan pada situsi khusus seperti lebaran, embarkas/

debarkasi, Sail Indonesia dan natal/tahun baru,


Jumlah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada saat situasi

khusus tertentu seperti lebaran, embarkas/debarkasi, Sail to Indonesia

dan natal/tahun baru pada periode satu tahun


Akumulasi jumlah posko yang melakukan pelayanan kesehatan pada

saat dalam satu tahun lebaran, embarkas/debarkasi, Sail to Indonesia

dan natal/tahun baru pada periode satu tahun.

2) Capaian Kinerja

a) Capaian Kinerja

Target capaian pelayanan kesehatan pada situasi khusus tahun 2019

sebesar 6 layanan. Sedangkan realisasi capaian sebesar 6 layanan.

Berdasarkan hal tersebut, maka capaian kinerja sebesar 100%.

Adapun posko pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi situasi

lebaran, embarkasi, debarkasi, Sail to Indonesia, Natal dan Tahun Baru



Berdasarkan Gambar 7. menunjukkan bahwa capaian kinerja

pelayanan kesehatan pada situasi khusus pada periode tahun

2015-2019 sebanyak 6 layanan posko kesehatan (100%).



6 6 6 6 66 6 6 6 6

100 100 100 100 100

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2018 2019

Ju

mla

h


Gambar 7. Persentase capaian pelayanan kesehatan pada situasi khusus penyakit di KKP Kelas III Pangkalpinang

Tahun 2015-2019

Secara lebih rinci pelaksanaan layanan kesehatan pada situasi

khusus meliputi :

Lebaran idul Fitri

Hasil pelaksanaan kegiatan diketahui jumlah kedatangan

penumpang pada situasi Lebaran Idul Fitri Tahun 2019 M/1439 H

sebanyak 83.211 orang yang terdiri 61.237 orang menggunakan

transportasi pesawat (73,6%) dan 21.974 orang menggunakan

kapal (26,4%). Jumlah keberangkatan penumpang sebanyak

109.552 orang yang terdiri 65.026 orang menggunakan

transportasi pesawat (59,4%) dan 44.526 orang menggunakan

kapal (40,6%). Pada kedatangan penumpang tidak ditemukan yang

sakit, sedangkan pada keberangkatan penumpang ditemukan 35

orang yang sakit.

Selain kegiatan tersebut dilaksanakan pemeriksaan alat angkut,

dari 26 kapal penumpang yang diperiksa 100% memenuhi syarat

kesehatan, Tempat-Tempat Umum (TTU) yang dilakukan

pemeriksaan sebanyak 21 unit (100%) memenuhi syarat

kesehatan, TPM yang dilakukan pemeriksaan hygiene sanitasi

sebanyak 23 unit (100%) memenuhi syarat kesehatan.

Pengambilan dan pemeriksaan 50 sampel makanan dan minuman

secara fisik (organoleptik) sebanyak 100% memenuhi syarat

kesehatan.


Natal dan Tahun Baru

Hasil pelaksanaan kegiatan diketahui jumlah kedatangan

penumpang pada situasi Natal Tahun 2019 dan Tahun Baru 2020

sebanyak 49.127 orang yang terdiri 40.182 orang menggunakan

transportasi pesawat (81,8%) dan 8.945 orang menggunakan kapal

(18,2%). Berdasarkan asal kedatangan meliputi dari domestik

sebanyak 48.425 orang (98,6%) dan luar negeri sebanyak 702

orang (1,4%). Jumlah keberangkatan penumpang sebanyak

57.607 orang yang terdiri 48.657 orang menggunakan transportasi

pesawat (84,5%) dan 8.950 orang menggunakan kapal (15,5%).

Berdasarkan tujuan keberangkatan meliputi tujuan domestik

sebanyak 56.746 orang (98,5%) dan luar negeri sebanyak 861

orang (1,5%). Pada kedatangan penumpang tidak ditemukan yang

sakit, sedangkan pada keberangkatan penumpang ditemukan 74

orang yang sakit.

Selain kegiatan tersebut dilaksanakan pemeriksaan alat angkut,

dimana dari 121 kapal penumpang yang diperiksa 100% memenuhi

syarat kesehatan, TTU yang dilakukan pemeriksaan sebanyak 69

unit (100%) memenuhi syarat kesehatan, TPM yang dilakukan

pemeriksaan hygiene sanitasi sebanyak 70 unit (100%) memenuhi

syarat kesehatan.

Embarkasi

Kegiatan dilaksanakan melalui pengawasan lalu lintas orang (Calon

Jama’ah Haji Indonesia dari Provinsi Bangka Belitung), dimana

Penerbangan ke Embarkasi Palembang menggunakan pesawat

Sriwijaya Air yang terbagi menjadi 3 kloter meliputi Kloter 7 (Hari

ke-1) dengan 3 kali penerbangan mengangkut sebanyak 445 orang

(443 jama’ah dan 2 TPHD), Kloter 8 (Hari ke-2) dengan 3 kali

penerbangan mengangkut sebanyak 446 orang (444 jama’ah dan

1 TPHD) serta kloter 9 (Hari ke-3) dengan 2 kali penerbangan

mengangkut sebanyak 361 orang (360 jama’ah dan 1 TPHD).

Seluruh CJHI dinyatakan laik terbang, meskipun demikian tercatat

5 orang menggunakan kursi roda.


Debarkasi

Hasil Pengawasan Kepulangan Jemaah Haji Asal Provinsi Bangka

Belitung Di Debarkasi Haji Palembang diketahui dari 1.252 orang

(Jama’ah dan petugas) terdapat 1 orang meninggal di Arab Saudi.

Sail to Indonesia

Berdasarkan Pengumpulan data Pengawasan Alat angkut, Orang

dan barang terkait Kegiatan Wonderful Sail Indonesia 2019 di

Kabupaten Belitun dan Bangka (Tanjung Pesona) diketahui alat

angkut (Kapal Yacht) sebanyak 40 kapal. Berdasarkan

pengamatan, tidak ditemukan alat angkut yang mempunyai risiko

penyebaran penyakit menular yang berpotensi KKM. Adapun

Pengawasan Orang (Crew Kapal)/ peserta Kegiatan Wonderful Sail

Indonesia 2019 sebanyak 136 orang (100%) keadaan sehat.



pelayanan kesehatan pada situasi khusus di KKP Kelas III

Pangkalpinang sama dengan capaian KKP Kelas III Tembilahan,

yaitu masing-masing 100%. Meskipun demikian jika dilihat dari

jumlah target, KKP Kelas III Pangkalpinang lebih tinggi (6 layanan),

sedangkan KKP Kelas III Tembilahan (4 layanan).


Capaian kinerja memenuhi target yang ditetapkan, kondisi ini

disebabkan adanya jejaring kerja dan koordinasi yang sudah berjalan

baik dengan berbagai instansi dan stakeholder terkait dalam

pelaksanaan kegiatan layanan posko situasi khusus seperti lebaran,

embarkasi, debarkasi, Sail to Indonesia, Natal dan Tahun Baru.


- Sumber Daya Manusia yang diberdayaan pada kegiatan tersebut


sanitarian;

- Adanya dukungan sumber daya (Petugas dan obat-obatan) dari

Dinas dan Puskesmas setempat dalam pelaksanaan layanan posko

kesehatan pada situasi khusus lebaran, Natal dan Tahun Baru baik

di pelabuhan maupun bandara;


- Indikator jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus

mencapai 100% dan dapat dicapai dengan anggaran 93,7%. Hal ini

berarti bahwa indikator ini efisiensi sebesar 6,3%.


- Melakukan pemantauan penyakit dan kejadian kecelakaan pada

situasi khusus : lebaran, embarkasi, debarkasi, Sail to Indonesia,

Natal dan Tahun Baru;

- Melakukan pemantauan sanitasi alat angkut, TTU dan TPM di

wilayah pelabuhan maupun bandara;

- Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada

penumpang melalui pemasangan spanduk yang berisi pesan

kesahatan;

- Penguatan jejaring kerja dan kemitraan dengan instansi dan

stakeholder terkait pelaksanaan situasi khusus lebaran, natal dan

tahun baru, sail to Indonesia, embarkasi dan debarkasi haji;

- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendampingan jamaah

haji Provinsi Bangka Belitung ke Embarkasi dan debarkasi

Palembang;


- Keterbatasan SDM di wilayah kerja terutama tenaga paramedis

(dokter dan perawat) pada layanan posko kesehatan;

- Adanya KLB Polio yang terjadi di Malaysia bertepatan pada Natal

dan Tahun Baru, dimana pada situasi tersebut adanya peningkatan

jumlah penumpang yang menjadi risiko penularan penyakit

tersebut masuk melalui pintu masuk negara di wilayah KKP Kelas

III Pangkalpinang.


- Bekerja sama dengan Dinkes/puskesmas setempat dalam

pemenuhan tenaga medis pada saat layanan posko kesehatan dan

usulan tenaga paramedis melalui formasi CPNS;

- Melaksanakan koordinasi peningkatan pengawasan pada situasi

Nataru dalam rangka kewaspadaan dini dan respon KLB Polio di

Malaysia dengan LS/LP di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten

Belitung.


5. Indikator Kelima

Target jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBDN yang mempunyai kebijakan

kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang

berpotensi wabah tahun 2019 adalah 2 dokumen.


1) Pengertian Umum

a) Pengertian

Jumlah pintu masuk negara yang memiliki dokumen rencana kontijensi

dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat.


Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBDN yang mempunyai kebijakan

kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan

masyarakat yang berpotensi wabah pada periode satu tahun


Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBDN yang mempunyai kebijakan


masyarakat yang berpotensi wabah.

2) Capaian Kinerja

a) Capaian Kinerja

Target capaian jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBDN yang mempunyai

kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan

kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah tahun 2019 sebesar 2

dokumen. Sedangkan realisasi capaian sebesar 2 dokumen.

Berdasarkan hal tersebut, maka capaian kinerja sebesar 100%.



Berdasarkan Gambar 8. menunjukkan bahwa capaian kinerja

jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBDN yang mempunyai kebijakan


masyarakat yang berpotensi wabah pada periode tahun 2015-2016

belum dilaksanakan. Kegiatan tersebut baru dianggarkan dan

Jumlah Pelabuhan/BanNdara/ PLBDN yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan

masyarakat yang berpotensi wabah


2 2

100

2 2

100

2 2

100

0

20

40

60

80

100

120


Ju

mla

h

2017 2018 2019

dilaksanakan pada periode Tahun 2017-2019 dengan capaian

kinerja masing-masing 100%.

Gambar 8. Persentase capaian Pelabuhan/Bandara/ PLBDN yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan

kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah di KKP Kelas III Pangkalpinang

Tahun 2017-2019

Pelabuhan/Bandara merupakan point entry ke suatu negara/

wilayah sehingga merupakan first contact-nya penularan penyakit

baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri ke luar

negeri. Penularan dan penyebaran penyakit menular dapat melalui

orang, barang maupun alat angkut. Untuk mencegah terjadinya

penularan dan penyebaran penyakit menular maka ke tiga faktor

risiko tersebut perlu dilakukan pemeriksaan dan pengawasan

dengan melakukan deteksi dini agar tidak timbul terjadinya KLB,

wabah bahkan pandemi.

Berdasarkan uraian di atas, maka KKP Kelas III Pangkalpinang

sebagai Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kemenkes RI yang

mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam cegah tangkal penyakit,

harus berperan aktif dalam mengantisipasi kejadian yang berisiko

pada kedaruratan kesehatan masyarakat. Salah satu upaya yang

dilakukan adalah dengan menyusun perencanaan pencegahan dan

pengendalian penyakit menular potensial PHEIC dan kejadian

kesehatan lainnya. Sehubungan hal tersebut, maka KKP Kelas III

Pangkalpinang pada Tahun 2019 : menyusun dokumen rencana


Kontijensi (Renkon) MersCov di Pelabuhan Tanjung Pandan dan

Bandar Udara H.AS. Hanandjoedin Belitung.



capaian kinerja persentase capaian Pelabuhan/Bandara/PLBDN

yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan

kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah di KKP

Kelas III Pangkalpinang Tahun 2019 memenuhi target RAP Ditjen

P2P, yaitu 100,0%.



Pelabuhan/Bandara/PLBDN yang mempunyai kebijakan


masyarakat yang berpotensi wabah pada KKP Kels III Tembilahan

dan Pangkalpinang sama-sama memenuhi target, yaitu 100%.

Meskipun demikian jika dilihat dari jumlah target, KKP Kelas III

Pangkalpinang lebih tinggi (2 dokumen), sedangkan KKP Kelas III

Tembilan (1 dokumen).


Capaian kinerja memenuhi target yang ditetapkan, kondisi ini

disebabkan adanya persiapan pelaksanaan kegiatan dengan

melakukan komunikasi, koordinasi, sosialisasi dan advokasi dengan

melibatkan LS/LP, Instansi dan stakeholder terkait dalam penyusunan

dokumen rencana kontijensi. Selain hal tersebut, adanya petunjuk

perencanaan sehingga KKP Kelas III Pangkalpinang dapat

menganggarkan kegiatan terkait penyusunan dokumen renkon

kesiapsiagaan penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di

pintu masuk negara.


- Sumber daya manusia yang diberdayaan pada kegiatan

lakiplakip kkp kelas iii pangkalpinang tahun 2019 1 bab i pendahuluan a. latar belakang pelabuhan...

Documents