lakip kkp 2012_1.pdf

LAKIP KKP TAHUN 2012 i

KATA PENGANTAR MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha

Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tahun 2012 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud

transparansi dan akuntabilitas Kementerian Kelautan dan Perikanan

dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta

sebagai bentuk pertanggungjawaban kementerian dalam

melaksanakan tugas dan fungsi dalam kaitan terselenggaranya good governance.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2012

ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang

telah dicapai, baik makro maupun mikro serta langkah-langkah pelaksanaan kebijakan

dan program pembangunan yang telah dilaksanakan di bidang kelautan dan perikanan.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip

transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat

dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil

pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilakukan oleh Kementerian Kelautan

dan Perikanan.

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran, program dan kegiatan

pembangunan kelautan dan perikanan dapat mencapai kemajuan yang cukup besar. Hal

ini menjadi modal dasar untuk lebih mengembangkan pembangunan kelautan dan

perikanan di masa datang, sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan

secara optimal dan berkelanjutan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua

pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan.

Jakarta, Maret 2013

Menteri Kelautan dan Perikanan

Sharif C. Sutardjo

LAKIP KKP TAHUN 2012 ii

D A F T A R I S I

No. Isi Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Daftar Gambar v

Ikhtisar Eksekutif vi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1.1

1.2 Maksud dan Tujuan 1.3

1.3 Tugas dan Fungsi KKP 1.3

1.4 Keragaan SDM KKP 1.9

1.5 Sistematika Penyajian LAKIP 1.12

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis KKP 2010-2014 2.1

2.2 Penetapan Kinerja KKP Tahun 2012 2.4

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengelolaan Kinerja Kementerian 3.1

3.2 Capaian Kinerja Utama (IKU) Tahun 2012 3.2

3.3 Analisis Capaian IKU Tahun 2012 3.3

3.4 Pencapaian Kinerja Lainnya 3.49

3.5 Kinerja Keuangan 3.66

IV. PENUTUP

4.1 Capaian Kinerja IKU 4.1

4.2 Permasalahan 4.3

4.3 Tindak Lanjut Ke Depan 4.7

LAKIP KKP TAHUN 2012 iii

D A F T A R T A B E L

No. Judul Tabel Halaman

1 Capaian Kinerja Utama Kementerian Tahun 2012 3.2

2 Capaian IKU Kementerian Tahun 2012 3.2

3 Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Memperkuat

Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi

3.5

4 Data Sumber Terutama Komponen Usaha Budidaya, Obat-Obatan,

Pupuk (Termasuk Pakan), Sewa Lahan, dan Pajak

3.7

5 Nilai NTN setiap Provinsi Tahun 2012 3.8

6 Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Meningkatkan

Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan Tahun 2012

3.11

7 PDB Perikanan (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2008-2012 3.12

8 Volume Produksi Perikanan Tahun 2007-2011 (ton) 3.14

9 Jumlah Pembudidaya Ikan dan Luas Lahan Perikanan Budidaya

Tahun 2010 dan 2011

3.17

10 Produksi Olahan Tahun 2008 2012 3.21

11 Neraca Garam Nasional pada Tahun 2012 3.23

12 Capaian Indikator Sasaran Memperluas Akses Pasar Domestik dan

Internasional

3.24

13 Volume dan Nilai Ekspor-Impor serta Neraca PerdaganganTahun

20082012

3.26

14 Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan berdasarkan Komoditas

Tahun 2008-2012

3.26

15 Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan berdasarkan Komoditas

dan Negara Tujuan, November 2011-2012

3.28

16 Tingkat Konsumsi Ikan Dalam Negeri Tahun 2008-2012 3.30

17 UPI yang ber-SKP, 2010-2012 3.35

18 Capaian indikator pada sasaran Mengelola Sumber Daya Kelautan

dan Perikanan Secara Berkelanjutan pada Tahun 2012

3.36

19 Capaian Kinerja Luas Kawasan Konservasi Tahun 2010-2012 3.37

20 Status Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan secara

Berkelanjutan

3.38

21 Luas dan Tipe Kawasan Konservasi Perairan s.d Tahun 2012 3.40

22 Capaian Kinerja Pengelolaan PPK selama Tahun 2011 dan 2012 3.41

23 Kinerja Kegiatan Pengawasan SDKP tahun 2012 3.44

24 Rekapitulasi Kapal Ditangkap Melalui Operasi Kapal Pengawas

SDKP Tahun 2005-2012

3.45

25 Jumlah Tindak Pidana Perikanan Menurut Jenis Tindak Pidana 3.47

LAKIP KKP TAHUN 2012 iv

No. Judul Tabel Halaman

(per Nov 2012)

26 Nelayan Indonesia yang Ditangkap di Luar Negeri (per Nov 2012) 3.48

27 Kinerja Penelitian dan Pengembangan KP Tahun 2012 3.50

28 Kinerja Penelitian dan Pengembangan KP Tahun 2012 3.53

29 Jumlah Kasus Penolakan Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2012 3.55

30 Kinerja Pengembangan SDMKP di Tahun 2012 3.57

31 Kinerja Outcome Program Pengembangan SDM KP 3.59

32 Capaian Kinerja Pengawasan dan Pengawasan Akuntabilitas

Aparatur Tahun 2012

3.62

33 Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya di Tahun 2012

3.63

34 Kinerja Keuangan KKP selama Lima Tahun Terakhir 3.67

35 Realisasi Anggaran Per Program KKP Tahun 2012 3.67

LAKIP KKP TAHUN 2012 v

D A F T A R G A M B A R

No. Judul Gambar Halaman

1 Jumlah Pegawai Menurut Unit Kerja 1.9

2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan 1.10

3 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan 1.10

4 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan 1.11

5 Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian 1.11

6 Grafik Perkembangan NTN Tahun 2011 dan 2012 3.6

7 Peta Sebaran NTN per Provinsi Tahun 2011 dan 2012 3.6

8 Pola Perkembangan NTN tahun 2009 s.d 2012 3.9

9 Grafik Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian dan Nasional Tahun

2008-2012

3.12

10 Grafik perkembangan Volume dan Nilai Produksi Perikanan

Tangkap Tahun 2008-2012

3.15

11 Hasil Tangkapan Ikan 3.16

12 Grafik Produksi Perikanan Budidaya (Tidak Termasuk Rumput

Laut) 5 Terbesar Tahun 2010 di Dunia

3.18

13 Menteri Kelautan dan Perikanan melakukan penebaran perdana

benih udang vaname di Kab.Subang, Jawa Barat

3.18

14 Grafik Produksi Perikanan Budidayamenurut Komoditas Tahun

2012

3.19

15 Industri Pengolahan Ikan 3.21

16 Panen Garam Rakyat 3.23

17 Peta Sebaran Tingkat Konsumsi Ikan setiap Provinsi Tahun 2011

dan tahun 2012* (KG/Kapita/Tahun)

3.31

18 Grafik Luas KKP, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil s.d. Tahun 2012 3.39

19 Pengelolaan Pulau-pulau Kecil 3.41

20 Lokasi Identifikasi dan Pemetaan PPK Tahun 2012 3.42

21 Operasi Bersama Pengawasan SDKP 3.45

22 Pendidikan Kesetaraan Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan/atau

Pelaku Utama di Bidang Kelautan dan Perikanan

3.60

23 Grafik Realisasi Selama Lima Tahun Terakhir (Tahun 2008

2012)

3.66

LAKIP KKP TAHUN 2012 vi

IKHTISAR EKSEKUTIF

A. Capaian Kinerja

ahun 2012 bisa dikatakan merupakan tahun pertengahan atau separuh dari

masa perjalanan RPJMN 20102014, waktu yang tepat untuk mengukur

mengevaluasi kemampuan dalam mencapai target kinerja dan sasaran sampai

dengan masa berakhirnya RPJMN. Kemudian dengan membandingkan sisa waktu yang

ada dengan sumberdaya (input) yang tersediaakan dapat diprediksikan kondisi ke

depan, sehingga bisa dilakukan simulasi-simulasi perencanaan sebagai alternatif

tindakan antisipasi perencanaan untuk mencapai target (output/outcome) yang telah

disepakati.

Arah dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang tertuang didalam

dokumen Rencana Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2010-2014, terdapat

4 sasaran berdasarkan pada tujuan yang akan dicapai yaitu:

1. Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi:

a. Peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan sesuai

kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara

sinergis lintas sektor, pusat dan daerah.

b. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan terintegrasi,

akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat.

c. SDM kelautan dan perikanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.

2. Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan:

a. Sumber daya kelautan dan perikanan dimanfaatkan secara optimal dan

berkelanjutan.

b. Konservasi kawasan dan jenis biota perairan yang dilindungi dikelola secara

berkelanjutan.

T

LAKIP KKP TAHUN 2012 vii

c. Pulaupulau kecil dikembangkan menjadi pulau bernilai ekonomi tinggi.

d. Indonesia bebas illegal, unreported & unregulated (IUU) fishing serta kegiatan

yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan.

3. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan:

a. Seluruh kawasan potensi perikanan menjadi kawasan Minapolitan dengan

usaha yang bankable.

b. Seluruh sentra produksi kelautan dan perikanan memiliki komoditas

unggulan yang menerapkan teknologi inovatif dengan kemasan dan mutu

terjamin.

c. Sarana dan prasarana kelautan dan perikanan mampu memenuhi kebutuhan

serta diproduksi dalam negeri dan dibangun secara terintegrasi.

4. Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional:

a. Seluruh desa memiliki pasar yang mampu memfasilitasi penjualan hasil

perikanan.

b. Indonesia menjadi market leader dunia dan tujuan utama investasi di bidang

kelautan dan perikanan.

Sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran yang hendak dicapai dalam

pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, dinilai dari indikator kinerja utama dan

Penetapan Kinerja (Tapja) tahun 2012, yaitu:

1. Kontribusi PDB Perikanan terhadap PDB Nasional tanpa migas dengan target

capaian sebesar 4,5%.

2. Hasil Produksi Perikanan mencapai, dengan target capaian sebesar 14,86 juta ton.

3. Jumlah Unit Pengolahan Ikan dengan target sebanyak 1.445 unit.

4. Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan dengan target senilai 110.

5. Nilai Ekspor Hasil Perikanan dengan target sebesar USD 3,6 miliar.

6. Konsumsi Ikan dengan target sebesar 33,14 kg/kap/th.

7. Luas kawasan konservasi laut dan perairan dengan target yang harus diselesaikan

seluas 3.225 juta ha.

LAKIP KKP TAHUN 2012 viii

8. Jumlah pulaupulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola dengan target

sebanyak 60 pulau.

9. Wilayah perairan bebas IUU Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya

kelautan dan perikanan (SDKP) dengan target prosentase luas perairan sebesar

41%.

Ringkasan prestasi kinerja kesembilan IKU KKP yang dihasilkan dari pelaksanaan

program dan kegiatan di tahun 2012, dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Sasaran 1: memperkuat kelembagaan dan SDM secara terintegrasi, dengan

indikatornya nilai tukar nelayan (NTN): capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan

Desember 2012 rata-rata NTN adalah 105,37.

b. Sasaran 2: meningkatan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan,

dengan indikatornya adalah:

a) Kontribusi PDB perikanan terhadap PDB nasional tanpa migas (%):

PDB subsektor perikanan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp255,33 triliun

atau naik sebesar 6,48% dibanding tahun 2011. Kontribusi subsektor

perikanan terhadap PDB nasional menyumbang sebesar 3,10% atau

kontribusi terhadap PDB tanpa migas mencapai 3,36%, atau baru mencapai

77,33% dari target. Bila dibandingkan dengan target di Renstra perubahan

pertumbuhan PDB mencapai 94,59% dari target.

b) Produksi perikanan yang terdiri dari produksi perikanan tangkap dan

perikanan budidaya (ton):

Produksi perikanan tahun 2012 yang berasal dari kegiatan penangkapan dan

budidaya mencapai 15,26 juta ton atau mencapai 102,69% dari target di tahun

2012.

c. Sasaran 3: memperluas akses pasar domestik dan internasional, dengan capaian

indikatornya adalah:

a) Nilai ekspor hasil perikanan: sampai dengan akhir Desember 2012 nilai ekspor

akan mencapai US$ 3,85 miliar dengan volume 1,229 juta ton atau mencapai

107,05% dari target di tahun 2012 sebesar US$ 3,6 miliar.

LAKIP KKP TAHUN 2012 ix

b) Konsumsi ikan (kg/kapita/thn): Pada tahun 2012, capaian tingkat konsumsi

ikan dalam negeri adalah sebesar 33,89 kg/kapita, atau tercapai 102,26% dari

target yang telah ditetapkan, yakni 33,14 kg/kapita.

c) Jumlah unit pengolahan ikan yang bersertifikat kelayakan pengolahan (SKP)

(Unit per Tahun): Capaian UPI yang ber-SKP pada tahun 2012 adalah 1.506

SKP, atau tercapai 104,22% dari target yang telah ditetapkan, yakni 1.445 SKP.

Capaian UPI yang ber-SKP ini terdiri dari pembinaan terhadap 948 SKP dan

penerbitan SKP bagi 558 SKP baru.

d. Sasaran 4: mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan,

dengan capaian indikatornya adalah:

a) Luas kawasan konservasi laut dan perairan (juta ha): tahun 2012 ditargetkan

luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan sebesar

3.225.100 ha, realisasinya seluas 3.225.122 ha atau tercapai 101%.

b) Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar yang dikelola

(pulau): Pada tahun 2012 tingkat capaian kinerja telah melebihi target yang

telah ditetapkan yakni dari target 60 PPK terealisir sebanyak 74 PPK (123%),

sehingga hal ini telah melampaui target tahun 2012 dan juga target UKP4

tahun 2012.

c) Wilayah Perairan bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak SDKP (%):

Sasaran perairan Indonesia bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak

sumber daya kelautan dan perikanan pada tahun 2012 telah terselesaikan

seluas 41,12% atau tercapai 100,29% dari target.

e. Sasaran dan program pendukung kesembilan IKU KKP di atas, yaitu:

a) Program penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan, dengan

sasaran: termanfaatkannya hasil dan inovasi IPTEK kelautan dan perikanan

dengan mempunyai tiga indikator yang angka prestasi capaian kinerjanya rata-

rata mencapai 122,67% .

b) Program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan

hasil perikanan, dengan sasaran: meningkatnya lalu lintas hasil perikanan yang

memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan

LAKIP KKP TAHUN 2012 x

keamanan hasil perikanan dengan mempunyai tiga indikator yang angka

prestasi capaian kinerjanya rata-rata mencapai 102,80%.

c) Program pengembangan sumber daya manusia kelautan danperikanan, dengan

empat sasaran yang masing-masing sasaran mempunyai satu indikator, angka

prestasi capaian kinerjanya rata-rata mencapai 120,23%.

d) Program pengawasan dan pengawasan akuntabilitas aparatur KKP dengan

empat sasaran dan lima indikator, terdapat satu indikator yang belum diukur

untuk opini BPK RI laporan keuangan KKP, sedang prestasi capaian indikator

lainnya mencapai 100% .

e) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, dengan

mempunyai empat sasaran dan lima indikator yang angka prestasi capaian

kinerjanya rata-rata mencapai 110,78%.

B. Kinerja Keuangan

Untuk kinerja keuangan realisasi keuangan KKP di tahun 2012 sebesar

Rp5.946.626.952.516 atau mencapai 92,07% dari anggaran sebesar

Rp6.459.088.174.000, dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2011

yang realisasinya sebesar 91,75%.

C. Permasalahan

Salah satu permasalahan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan di

tahun 2012 adalah tingkat penyerapan PHLN yang belum maksimal pada kegiatan:

1. kerjasama penelitian dan pengembangan pada program penelitian dan

pengembangan kelautan dan perikanan.

2. pembangunan pelabuhan perikanan di Belawan dan Sibolga yang dibiayai oleh IDB.

Ke depannya untuk meningkatkan penyerapan PHLN salah satu langkah yang akan

dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan negara donor melalui kegiatan

rekonsiliasi PHLN setiap triwulan untuk meminimalisir terlambatnya penyerapan

anggaran dari sumber dana HLN yang tidak terserap.

LAKIP KKP TAHUN 2012 1.1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

ementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan

berbagai program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan

dengan empat pilar pembangunannya yaitu pro-poor (pengentasan

kemiskinan), pro-job (penyerapan tenaga kerja), dan pro-growth

(pertumbuhan) dan pro-environment (pemulihan dan pelestarian lingkungan)

dan mendorong investasi di bidang kelautan dan perikanan (pro-business).

Penekanan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan selama ini lebih

kepada pendayagunaan sumber daya kelautan dan perikanan untuk

mewujudkan pertumbuhan ekonomi (kemakmuran); pemerataan

kesejahteraan (keadilan sosial); pengentasan kemiskinan; perlindungan usaha

dan penciptaan lapangan kerja bagi para nelayan, pembudidaya, pengolah dan

pemasar ikan serta masyarakat pesisir lainnya, dengan tetap menjaga

terpeliharanya daya dukung ekosistem perairan dan stok sumber daya hayati

yang terdapat di dalamnya secara seimbang.

Sebagai acuan yang mengarahkan pembangunan kelautan dan

perikanan tersebut adalah dokumen Perencanaan Strategis (Renstra)

pembangunan jangka menengah yang disusun secara periodik lima tahunan.

Sampai dengan tahun 2012 sebagai acuan dalam perencanaan strategis

program dan kegiatan di lingkup KKP yaitu Renstra KKP Tahun 2010-2014

sesuai dengan PERMEN KP Nomor PER.06/MEN/2010. Dalam dokumen

perencanaan strategis tersebut diantaranya memuat indikator sasaran dan

targetnya yang diurai per tahun serta rencana alokasi pembiayaannya sebagai

penjabaran dari target RPJMN.

K


Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunannya, KKP

sebagai unit kerja Pemerintah semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan

perubahan sistem manajemen pemerintahan yang menuntut azas akuntabilitas,

di mana setiap penyelenggaraan negara dituntut untuk dapat

mempertangungjawabkan kinerja atau hasil-hasilnya dari seluruh

program/kegiatannya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan

kewenangan yang diberikan. Sebagai contoh pada performance keuangan yang

tidak hanya sebatas mengukur seberapa besar realisasinya, tetapi bisa

mengukur besarnya dana bisa mendorong seberapa besar peningkatan kinerja

yang dicapai dalam kurun waktu tertentu, sebagai hakekat dari anggaran

berbasis kinerja.

Sebagai sandaran peraturan penerapan akuntabilitas mengacu Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, KKP diwajibkan untuk:

1. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud

pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan

tujuan organisasi.

2. Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada

setiap akhir tahun kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Atas dasar hal-hal di atas tersebut, KKP sebagai Instansi Pemerintah dan

Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja tahun 2012 dilanjutkan

dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai,

kemudian dituangkan ke dalam susunan LAKIP KKP tahun 2012 sebagai wujud

akuntabilitas dari mandat yang diemban.


1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LAKIP KKP tahun 2012 adalah sebagai bentuk

pertanggungjawaban Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Presiden atas

pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka

mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan

LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran

KKP.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan

beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam

menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat

meningkatkan kinerja pembangunan kelautan dan perikanan.

1.3. Tugas dan Fungsi KKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, Tugas KKP adalah

membantu Presiden RI dalam menyelenggarakan sebagian urusan

pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas

tersebut KKP menyelenggarakan fungsinya:

1) Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan

teknis di bidang kelautan dan perikanan;

2) Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;

3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi

tanggungjawabnya;

4) Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;

5) Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang

tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya KKP dibantu oleh unit eselon I

sebagai berikut:


1) Sekretariat Jenderal (Setjen) yaitu unsur pembantu yang dipimpin oleh

seorang Sekretaris Jenderal dan bertugas melaksanakan koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan KKP. Susunan organisasi

Setjen terdiri dari:

a. Biro Perencanaan,

b. Biro Kepegawaian,

c. Biro Keuangan,

d. Biro Hukum dan Organisasi,

e. Biro Umum,

f. Pusat Data, Statistik, dan Informasi, dan

g. Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga.

2) Inspektorat Jenderal (Itjen), yaitu unsur pengawasan fungsional dalam

melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan kementerian. Itjen

dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal. Susunan organisasi Itjen terdiri

dari:

a. Sekretariat Inspektorat Jenderal,

b. Inspektorat I,

c. Inspektorat II,

d. Inspektorat III,

e. Inspektorat IV,

f. Inspektorat V.

3) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Ditjen. PT) yaitu unsur pelaksana

dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis

dibidang perikanan tangkap. Ditjen. PT dipimpin oleh seorang Direktur

Jenderal. Susunan organisasi Ditjen. PT terdiri dari:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal,

b. Direktorat Sumber Daya Ikan,

c. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan,

d. Direktorat Pelabuhan Perikanan,


e. Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan,

f. Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan,

g. dan didukung oleh 22 (dua puluh dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT).

4) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Ditjen. PB) yaitu unsur pelaksana

dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis

di bidang perikanan budidaya. Ditjen. PB dipimpin oleh seorang Direktur

Jenderal. Susunan organisasi Ditjen. PB terdiri dari:


b. Direktorat Prasarana dan Sarana Budidaya,

c. Direktorat Perbenihan,

d. Direktorat Produksi,

e. Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan,

f. Direktorat Usaha Budidaya,

dan didukung oleh 15 (lima belas) UPT.

5) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ditjen.

P2HP), yaitu unsur pelaksana dalam merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengolahan dan pemasaran

hasil perikanan. Ditjen. P2HP dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

Susunan organisasi Ditjen P2HP terdiri dari:


b. Direktorat Pengolahan Hasil,

c. Direktorat Pengembangan Produk Nonkonsumi,

d. Direktorat Pemasaran Dalam Negeri,

e. Direktorat Pemasaran Luar Negeri,

f. Direktorat Usaha dan Investasi,

dan didukung oleh 1 (satu) UPT.

6) Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Ditjen. KP3K)

yaitu unsur pelaksana dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan

dan standardisasi teknis di bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.


Ditjen. KP3K dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Susunan organisasi

Ditjen. KP3K terdiri dari:


b. Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,

c. Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan,

d. Direktorat Pesisir dan Lautan,

e. Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil,

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha,

dan didukung oleh 8 (delapan) UPT.

7) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

(Ditjen. PSDKP) yaitu unsur pelaksana dalam merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dibidang pengawasan

sumber daya kelautan dan perikanan. Ditjen. PSDKP dipimpin oleh seorang

Direktur Jenderal. Susunan organisasi Ditjen. PSDKP terdiri dari:


b. Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan,

c. Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan,

d. Direktorat Kapal Pengawas,

e. Direktorat Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan

Pengembangan Infrastruktur Pengawasan,

f. Direktorat Penanganan Pelanggaran,

dan didukung oleh 5 (lima) UPT.

8) Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang

KP), yaitu unsur pelaksana di bidang penyelenggaraan penelitian dan

pengembangan IPTEK Kelautan Perikanan. Balitbang KP dipimpin oleh

seorang Kepala Badan. Susunan organisasi Balitbang KP terdiri dari:

a. Sekretariat Badan,

b. Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konsevasi Sumber Daya

Ikan,

c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya,


d. Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan

Perikanan,

e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir,

dan didukung oleh 14 (empat belas) UPT di bidang penelitian dan

pengembangan kelautan dan perikanan.

9) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

(BPSDMKP), yaitu unsur pendukung yang mempunyai tugas melaksanakan

pengkajian dan perumusan kebijakan program pengembangan SDM

perikanan serta penyuluhan di bidang perikanan, pembinaan dan

pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan dalam

rangka menunjang pelaksanaan tugas Kementerian berdasarkan kebijakan

Menteri Kelautan dan Perikanan serta peraturan perundang-undangan yang

berlaku. BPSDMKP dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Susunan

organisasi BPSDMKP terdiri dari:

a. Sekretariat BPSDMKP,

b. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan,

c. Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan,

d. Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan,

dan didukung oleh 19 (sembilan belas) UPT.

10) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

(BKIPM), yaitu unsur pelaksana di bidang penyelenggaraan karantina ikan

pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. BKIPM dipimpin oleh

seorang Kepala Badan. Susunan organisasi BKIPM terdiri dari:

a. Sekretariat Badan,

b. Pusat Karantina Ikan,

c. Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan,

d. Pusat Manajemen Mutu,

dan didukung dengan 47 (empat puluh tujuh) UPT.


11) Staf Ahli Menteri adalah unsur pembantu dalam memberikan telaahan,

pertimbangan, dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai

hal-hal tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan kelautan dan

perikanan. Susunan organisasi Staf Ahli Menteri terdiri dari:

a. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya,

b. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik,

c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga,

d. Staf Ahli Bidang Hukum, dan

e. Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.

Struktur organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti pada

gambar berikut:


5,6% 2,0% 14,3%

14,2%

3,8% 5,1% 8,6%

12,7%

17,7%

15,9%

Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Ditjen. Perikanan Tangkap Ditjen. Perikanan Budidaya Ditjen P2HP Ditjen KP3K Ditjen PSDKP Badan Litbang KP BPSDMKP BKIPMKHP

1.4. Keragaan SDM KKP

Jumlah pegawai di KKP (Pusat dan UPT) sampai dengan tanggal 31

Desember 2012 mencapai 10.523 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1) Jumlah pegawai menurut unit kerja Eselon I (Pusat dan UPT):

Sekretariat Jenderal 593 orang, Ditjen. Perikanan Tangkap 1.508 orang,

Ditjen. Perikanan Budidaya 1.497 orang, Ditjen. P2HP 404 orang, Ditjen.

KP3K 537 orang, Ditjen. PSDKP 902 orang, Inspektorat Jenderal 210

orang, Balitbang KP 1.341 orang, BPSDMKP 1.862 orang dan

BKIPM1.669 orang.

Gambar 1. Jumlah Pegawai Menurut Unit Kerja

2) Jika dilihat dari Gambar 1 di atas, jumlah pegawai menurut Eselon I

terbanyak terdapat di BPSDMKP sekitar 17,7%, sedangkan jumlah

pegawai yang sedikit terdapat di Itjen sekitar 2,0% dari total jumlah

pegawai KKP.

3) Jumlah pegawai menurut Pusat dan UPT, untuk Pusat sebanyak 3.481

orang atau 33,1% sedangkan UPT sebanyak 7.042 orang atau 66,9%.

4) Jumlah pegawai menurut golongan: Golongan IV sebanyak 1.023 orang,

Golongan III sebanyak 5.985 orang, Golongan II sebanyak 3.259 orang,

dan Golongan I sebanyak 256 orang.


Gol I (2,4%)

Gol II (31,0%)

Gol III (56,9)%

Gol IV (9,7%)

0,1% 1,1% 3,1% 8,1% 1,1%

25,4%

61,4%

Eselon I Eselon II

Eselon III Eselon IV

Eselon V Jabatan Fungsional

Pelaksana

Gambar 2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

5) Dilihat pada Gambar 2 di atas menurut golongannya pegawai KKP

terbanyak pada Golongan III mencapai 56,9%, sedangkan jumlah

terkecil Golongan I sekitar 2,4%.

6) Jumlah pegawai menurut jabatan: jabatan Eselon I a dan I b sebanyak 14

orang, jabatan Eselon II a dan II b sebanyak 74 orang, jabatan Eselon III

a dan III b sebanyak 323 orang, jabatan Eselon IV a dan IV b sebanyak

854 orang, jabatan Eselon V sebanyak 121 orang, jabatan fungsional

2.678 orang, dan pelaksana sebanyak 6.459 orang (Gambar 3).

Gambar 3. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

7) Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan: S-3 sebanyak 130 atau

1,24% orang, S-2 sebanyak 1.477 orang atau 13,30%, S-1 sebanyak

3.344 orang atau 30,78%, D-4 sebanyak 931 orang atau 8,85%, SM

sebanyak 38 orang atau 0,36%, D-3 sebanyak 1.205 orang atau 11,45%,

D-2 sebanyak 9 orang atau 0,08%, D-1 sebanyak 5 orang atau 0,04%,


1,2%

96,9%

0,5% 1,4% CPNS

PNS

PNS KKP dari Kemen. lain

PNS KKP ke Kemen. lain

1,24% 14,04%

31,78%

8,85% 0,36%

11,45%

0,09%

0,05%

28,46%

1,84% 1,85%

S3

S2

S1

D4

SM

D3

D2

SLTA sebanyak 2.995 orang atau 28,46%, SLTP sebanyak 194 orang atau

1,84%, dan SD sebanyak 195 orang atau 1,84%.

Gambar 4. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

8) Menurut tingkat pendidikannya, pegawai KKP terbanyak dengan tingkat

pendidikan S1 mencapai 31,78%, sedangkan yang berpendidikan D1

sebanyak 0,05% (Gambar 4).

9) Jumlah pegawai menurut status kepegawaian: CPNS sebanyak 129 orang

atau 1,2%, PNS sebanyak 10.200 orang atau 96,9%; PNS Dipekerjakan

dari instansi lain sebanyak 49 orang atau 0,5%; dan PNS KKP yang

dipekerjakan ke instansi lain sebanyak 145 orang 1,4% (Gambar 5).

Gambar 5. Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian


10) Jumlah pegawai menurut jenis kelamin: laki-laki sebanyak 7.479 orang

atau 71,07% sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 3.044 orang

atau 28,93%.

11) Jumlah pegawai menurut usia: >56 tahun sebanyak 205 orang atau

1,95%; usia 46-55 tahun sebanyak 2.585 orang atau 24,57%; usia 36-45

tahun sebanyak 2.735 orang atau 25,99%; usia 26-35 tahun sebanyak

4.453 atau 42,32 % dan usia


5) Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari

LAKIP KKP dan rekomendasi perbaikan kinerja ke depan.

6) Lampiran.


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

erdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya

menyatakan: Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang

mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Langkah-

langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan

menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar

pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas

sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk

mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi

kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya

laut secara berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, visi, misi, tujuan, sasaran strategis

pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 dan penetapan kinerja

2011 ditetapkan sebagai berikut:

2.1. Rencana Strategis KKP 2010 -2014

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan

Perikanan Tahun 2010-2014.

2.1.1. Visi dan Misi

Visi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 adalah

Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015.

B


Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka

misi yang diemban oleh KKP adalah Mensejahterakan Masyarakat Kelautan

dan Perikanan.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 adalah:

1) Memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia secara terintegrasi.

2) Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

3) Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan.

4) Memperluas akses pasar domestik dan internasional.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014

berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah:

1) Memperkuat kelembagaan dan SDM secara terintegrasi:

a. Peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan

sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global serta

diimplementasikan secara sinergis lintas sektor, pusat dan daerah.

b. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan

terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini

dan akurat.

c. SDM kelautan dan perikanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.

2) Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan:

a. Sumber daya kelautan dan perikanan dimanfaatkan secara optimal dan

berkelanjutan.

b. Konservasi kawasan dan jenis biota perairan yang dilindungi dikelola

secara berkelanjutan.

c. Pulaupulau kecil dikembangkan menjadi pulau bernilai ekonomi tinggi.

d. Indonesia bebas Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) Fishing serta

kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan.


3) Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan:

a. Seluruh kawasan potensi perikanan menjadi kawasan minapolitan

dengan usaha yang bankable.

b. Seluruh sentra produksi kelautan dan perikanan memiliki komoditas

unggulan yang menerapkan teknologi inovatif dengan kemasan dan

mutu terjamin.

c. Sarana dan prasarana kelautan dan perikanan mampu memenuhi

kebutuhan serta diproduksi dalam negeri dan dibangun secara

terintegrasi.

4) Memperluas akses pasar domestik dan internasional:

a. Seluruh desa memiliki pasar yang mampu memfasilitasi penjualan hasil

perikanan.

b. Indonesia menjadi market leader dunia dan tujuan utama investasi di

bidang kelautan dan perikanan.

2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Terdapat sembilan IKU KKP sebagai ukuran keberhasilannya yang terbagi

antara fungsi ekonomi dan fungsi lingkungan hidup, adalah:

A. Fungsi Ekonomi

1) Kontribusi PDB perikanan terhadap PDB nasional tanpa migas.

2) Hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

3) Unit pengolahan ikan yang bersertifikat standar kelayakan

pengolahan (SKP) dan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).

4) Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan.

5) Nilai Ekspor Hasil Perikanan.

6) Konsumsi Ikan dengan target sebesar 33,14 kg/kap/th.

B. Fungsi Lingkungan Hidup

1) Luas kawasan konservasi laut dan perairan.

2) Jumlah pulaupulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang

difasilitasi pengelolaannya.


3) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bebas IUU

Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan

perikanan (SDKP).

2.2. Penetapan Kinerja KKP Tahun 2012

Sebagai penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam

pembangunan kelautan dan perikanan telah ditetapkan target-target sasaran

IKU yang tertuang didalam Penetapan Kinerja (TAPJA) tahun 2012 yang telah

disepakati, yaitu:

A. Fungsi Ekonomi:

1) Kontribusi PDB Perikanan terhadap PDB Nasional tanpa migas dengan

target 4,5% .

2) Produksi Perikanan dengan target sebesar 14,86 juta ton, terdiri dari

produksi perikanan tangkap sebesar 5,44 juta ton dan produksi

perikanan budidaya sebesar 9,42 juta ton.

3) Nilai Ekspor Hasil Perikanan sebesar USD 3,60 miliar.

4) Konsumsi Ikan sebesar 33,14 kg/kap/th.

5) Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang ber-Sertifikat Kelayakan

Pengolahan (SKP) sebanyak 1.445 unit per tahun.

6) Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan senilai 110.

B. Fungsi Lingkungan Hidup:

1) Luas kawasan konservasi laut dan perairan dengan target seluas 3.225

(kumulatif ribu ha).

2) Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola

sebanyak 60 (pulau per tahun).

3) Persentase wilayah perairanIndonesia bebas illegal fishing dan

kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan sebesar

41%.


Dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2012 sebesar

Rp6.459.088.174.000.

TAPJA KKP tahun 2012 diimplementasikan ke dalam 10 (sepuluh)

program sebagai berikut:

1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap.

Tujuan program adalah meningkatnya produksi dan produktivitas

usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumber daya ikan yang

berkelanjutan; meningkatnya kesejahteraan nelayan. Sasarannya adalah

meningkatnya produksi perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan

berbasis kelestarian SDI. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang

dilaksanakan adalah:

a) Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

b) Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap

Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan.

c) Pengembangan, Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan

Perikanan.

d) Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan

Berkelanjutan.

e) Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan

Nelayan Skala Kecil.

f) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Ditjen PT.

Unit kerja penanggung jawab program adalah Ditjen Perikanan

Tangkap dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2012

sebesar Rp1.494.425.772.000.


2) Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya.

Tujuan program adalah meningkatnya produksi perikanan budidaya,

dengan sasaran program peningkatan produksi perikanan budidaya

(volume dan nilai). Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan

yang dilaksanakan adalah:

a) Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan.

b) Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan.

c) Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Pembudidayaan Ikan.

d) Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan.

e) Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan.

f) Pengawalan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan

Budidaya.

g) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Ditjen PB.

Unit kerja penanggung jawab program adalah Ditjen Perikanan

Budidaya, dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2012

sebesar Rp1.468.755.006.000.

3) Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan.

Tujuan program adalah meningkatnya volume produk olahan hasil

perikanan, nilai produk hasil perikanan nonkonsumsi, rata-rata konsumsi

ikan per kapita nasional, nilai ekspor hasil perikanan, dan nilai investasi

bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dengan sasaran

peningkatan produk perikanan prima yang berdaya saing di pasar

domestik dan internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan


a) Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan.

b) Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Nonkonsumsi.

c) Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri

Hasil Perikanan.


d) Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri

Hasil Perikanan.

e) Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan investasi

Perikanan.


Lainnya Ditjen P2HP.

Unit kerja penanggung jawab program adalah Ditjen Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perikanan, dengan jumlah pagu anggaran yang

dialokasikan tahun 2012 sebesar Rp552.567.014.000.

4) Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Tujuan program adalah mewujudkan tertatanya dan

dimanfaatkannya wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari,

dengan sasaran peningkatan persentase pendayagunaan sumber daya

laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk mencapai tujuan tersebut,

kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a) Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis.

b) Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil.

c) Pendayagunaan Pesisir dan Lautan.

d) Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil.

e) Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.


Lainnya Ditjen KP3K.

Unit kerja penanggung jawab program adalah Ditjen Kelautan,

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan jumlah pagu anggaran yang

dialokasikan tahun 2012 sebesar Rp582.141.542.000.


5) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Tujuan program adalah meningkatnya ketaatan dan ketertiban

dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan sasaran

perairan Indonesia bebas Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) Fishing

serta kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan. Untuk

mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

a) Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan.

b) Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan.

c) Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas.

d) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pemantuan

Kapal Perikanan.

e) Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan.


Lainnya Ditjen PSDKP.

Unit kerja penanggung jawab program adalah Ditjen PSDKP, dengan

jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2012 sebesar

Rp509.674.190.000.

6) Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan

Tujuan program ini adalah menyiapkan ilmu, pengetahuan dan

teknologi sebagai basis kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan

dengan sasaran termanfaatkannya Iptek hasil penelitian dan

pengembangan oleh para pemangku kepentingan. Untuk mencapai tujuan

tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a) Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Tangkap.

b) Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Budidaya.

c) Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan.

d) Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan

Sumber Daya Non Hayati Pesisir dan Laut.

e) Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pengolahan Produk dan

Bioteknologi Kelautan dan Perikanan.


f) Penelitian dan Perekayasaan Sosial Ekonomi Kelautan dan

Perikanan.

g) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Balitbang KP.

Unit kerja penanggung jawab program adalah Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan, dengan jumlah pagu anggaran

yang dialokasikan tahun 2012 sebesar Rp529.992.058.000.

7) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Tujuan program adalah meningkatkan kualitas SDM kelautan dan

perikanan dengan sasaran meningkatnya kompetensi SDM kelautan dan

perikanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan

adalah:

a) Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

b) Pelatihan Kelautan dan Perikanan.

c) Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

d) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya BPSDMKP.

Unit kerja penanggung jawab program adalah Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dengan jumlah pagu

anggaran yang dialokasikan tahun 2012 sebesar Rp596.557.571.000.

8) Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan.

Tujuan program adalah lalu-lintas hasil perikanan yang memenuhi

sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil

perikanan dengan sasaran yaitu meningkatnya lalu-lintas hasil perikanan

yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan

keamanan hasil perikanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan



a) Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya BKIPM.

b) Pengembangan dan pembinaan perkarantinaan ikan.

c) Pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

d) Pengembangan sistem manajemen karantina ikan, mutu dan

keamanan hasil perikanan.

Unit kerja penanggung jawab program adalah Badan Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dengan jumlah pagu

anggaran yang dialokasikan tahun 2012 sebesar Rp267.781.964.000.

9) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP

Tujuan program adalah meningkatkan pengendalian akuntabiltas

kinerja pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran program

meningkatnya prosentase capaian kinerja pembangunan KP. Untuk

mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a) Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Mitra Kerja Inspektorat I

dalam Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di

Sekretariat Jenderal, BPSDMKP dan BKIPM.

b) Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Mitra Kerja Inspektorat II

dalam Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Ditjen

PT dan Ditjen PSDKP.

c) Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Mitra Kerja Inspektorat III


PB dan Ditjen KP3K.

d) Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Mitra Kerja Inspektorat IV


P2HP dan Balitbang KP.

e) Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dengan Tujuan Tertentu pada

Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan serta

Pengawasan pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal.



Lainnya Inspektorat Jenderal.

Unit kerja penanggung jawab program adalah Inspektorat Jenderal,

dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2012 sebesar

Rp60.296.837.000.

10) Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

Tujuan program adalah meningkatkan pembinaan dan koordinasi

penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran

meningkatnya kesesuaian pelaksanaan dukungan manajerial. Untuk

mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a) Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan

Monitoring Evaluasi Pembangunan KP.

b) Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian KKP.

c) Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan KKP.

d) Pembinaan dan Koordinasi Penyiapan Produk Hukum dan Penataan

Organisasi KKP.

e) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang

Pelaksanaan Tugas KKP.

f) Pengembangan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan.

g) Pengembangan dan Pembinaan Kerja sama Internasional dan

Antarlembaga Bidang Kelautan dan Perikanan.

h) Perumusan dan Pengembangan Kebijakan Kelautan.

Unit kerja penanggungjawab program adalah Sekretariat Jenderal,

dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2012 sebesar

Rp396.896.220.000.


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengelolaan Kinerja Kementerian

KP telah melaksanakan secara berkala setiap 3 bulan penilaian kinerja

utama dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Kementerian tahun

2012 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja

untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja

yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam

pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya

dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat

capaian kinerja yaitu:

No. Kategori Rentang Nilai Kode

1. Sangat Baik > 100 Biru

2. Baik 80 100 Hijau

3. Cukup 50 79 Kuning

4. kurang < 49 Merah

Dari hasil penilaian capaian IKU KKP yang telah dilakukan secara

periodik setiap tiga bulan mulai triwulan I sampai triwulan IV selama tahun

2012, capaian kinerja kesembilan IKU besarnya bervariasi, seperti pada gambar

berikut.

K


Tabel 1. Capaian Kinerja Utama Kementerian Tahun 2012

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)Tahun 2012

Capaian kinerja utama KKP selama tahun 2012 berdasarkan kesembilan

IKU adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. Capaian IKU Kementerian Tahun 2012

No. Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Target

2012

Realisasi

Kategori Capaian

Kinerja %

FUNGSI EKONOMI

1. Memperkuat

Kelembagaan

dan SDM

secara

Terintegrasi

1. Nilai Tukar Nelayan/

Pembudidaya Ikan

110 105,37 95,79 Baik

2.

Meningkatan

Produktivitas

dan Daya

Saing Berbasis

Pengetahuan

2. PDB Sub sektor Perikanan:

- Kontribusi PDB

Perikanan terhadap PDB

Nasional tanpa migas (%)

4,50 3,48 77,33 cukup

- Pertumbuhan PDB

Perikanan (%)

6,85 6,48 94,59 baik

3. Produksi Perikanan (juta

ton)

14,86 15,26 102,69 Sangat

baik


No. Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Target

2012

Realisasi

Kategori Capaian

Kinerja %

FUNGSI EKONOMI

- Perikanan tangkap 5,44 5,81 106,80 Sangat

baik

- Perikanan budidaya 9,42 9,45 100,32 Sangat

baik

3. Memperluas

Akses Pasar

Domestik dan

Internasional

4. Nilai Ekspor Hasil

Perikanan (USD miliar)

3,6 3,85 107,05 Sangat

baik

5. Konsumsi Ikan

(kg/kap/th)*

33,14 33,89 102,26 Sangat

baik

6. Jumlah Unit Pengolahan

Ikan yang Bersetifikat

Surat Kelayakan

Pengolahan/SKP (unit per

tahun)

1.445 1.506 104,22 Sangat

baik

FUNGSI LINGKUNGAN

2.

Mengelola

Sumberdaya

Kelautan dan

Perikanan

Secara

Berkelanjutan

7. Luas Kawasan Konservasi

Laut dan Perairan (juta ha)

15,9 16,06 101,00 Sangat

baik

8. Jumlah Pulau-Pulau Kecil,

termasuk Pulau Kecil

Terluar yang Dikelola

(pulau per tahun)

60 74 123,33 Sangat

baik

9. Persentase Wilayah

Perairan Indonesia Bebas

Illegal Fishing dan

Kegiatan yang Merusak

Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan (%)

41 % 41,12 % 100,29 Sangat

baik

3.3. AnalisisCapaian IKU Tahun 2012

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Renstra KKP tahun 2010-

2014 yang di dalamnya memuat sasaran dengan sembilan indikator

keberhasilannya, telah dijadikan panduan dalam penyusunan rencana kinerja

dan penetapan kinerja tahunan pembangunan kelautan dan perikanan, sasaran

strategis tersebut dibedakan antara fungsi ekonomi dengan fungsi lingkungan.

Penjelasan prestasi kinerja pembangunan kelautan dan perikanan sepanjang

tahun 2012 sebagaimana pada uraian berikut.


3.3.1. Fungsi Ekonomi

Pada fungsi ekonomi ini terdapat 3 sasaran strategis yang akan dicapai,

yaitu:

1) Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi;

2) Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan;

3) Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional.

Sasaran ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan terhadap tantangan

dan permasalahan pembangunan kelautan dan perikanan yang dihadapi selama

ini. Rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan

yang antara lain disebabkan struktur armada yang masih didominasi oleh kapal

berukuran kecil, belum terintegrasinya sistem produksi hulu dan hilir, dan

masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dibangun.

Disamping itu, Indonesia juga masih menghadapi beberapa kondisi yang

belum sepenuhnya dapat mendukung untuk memenuhi persyaratan mutu

produk ekspor hasil perikanan yang semakin ketat dari negara pengimpor,

seperti Uni Eropa. Dilain pihak, aspek yang mempengaruhi lemahnya daya

saing dan produktivitas yang sangat mendasar adalah dalam aspek kualitas

sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaannya. Dimana jumlah SDM yang

bergantung pada kegiatan usaha kelautan dan perikanan sangat besar dan

dengan pengetahuan, penguasaan teknologi dan kemampuan serta infrastuktur

untuk akses informasi yang minim dan tidak merata di seluruh wilayah

Indonesia yang berkepulauan. Diperparah oleh minimnya kelembagaan yang

menaungi kegiatan usaha mereka dengan posisi tawar dan sistem

organisasinya yang lemah, maka hal ini mengakibatkan SDM pelaku usaha

bidang kelautan dan perikanan tingkat kesejahteraannya pun menjadi rendah.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka prestasi kinerja dari setiap

sasaran strategis didasarkan pada capaian indikator-indikatornya, dengan

penjelasan seperti pada uraian berikut.


3.3.1.1. Sasaran 1: Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara

Terintegrasi

Prestasi capaian sasaran ini dinilai dari satu indikator yaitu Nilai Tukar

Nelayan (NTN) yang di dalamnya termasuk aktifitas penangkapan ikan dan

pembudidayaan ikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Memperkuat Kelembagaan dan

SDM secara Terintegrasi

No Indikator

Kinerja

Target

2012 *)

Target RPJM **)

(2014)

Capaian

Kinerja

%

thd target 2012

%

Thd target 2014

1 NTN 110 112 105,37 95,79 94,08

Keterangan :

*) Angka target berdasarkan Renstra 2010-2014 (Permen KP No.06/2010)

**) Angka berdasarkan Review Renstra 2010-2014 (Permen KP No.15/2012)

NTN dijadikan sebagai indikator keberhasilan pada sasaran ini yang

dihitung rata-rata dalam satu tahun. Nilai tukar ini digunakan untuk

mempertimbangkan seluruh penerimaan (revenue) dan seluruh pengeluaran

(expenditure) keluarga nelayan maupun pembudidaya ikan. Selain itu, juga

digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan secara

relatif dan merupakan ukuran kemampuan keluarga nelayan atau

pembudidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan subsistennya.

Berdasarkan data NTN sampai dengan Bulan Desember 2012, rata-rata

NTN adalah 105,37% atau 96% dari angka target yang ditetapkan, dimana pada

tahun 2012 ditargetkan 110. Nilai NTN tertinggi terjadi pada Agustus yakni

105,66 dan terendah pada Februari yaitu sebesar 105,14. Terdapat pola yang

berbeda antara NTN tahun 2011 dan tahun 2012, dimana nilai NTN 2012 rata-

rata per bulan lebih rendah dibanding rata-rata setiap bulan tahun 2011.

Namun demikian nilai rata-rata NTN bulanan masih di atas 100, artinya

nelayan masih dapat menyimpan hasil pendapatan yang diperoleh dari

kegiatan penangkapan ikan setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan

operasional dan hidup sehari-harinya.


Gambar 6. Grafik Perkembangan NTN Tahun 2011 dan 2012

Jika dibandingkan dengan target pada RPJM 2014 dimana NTN sudah

mecapai 112, maka capaian NTN sampai dengan tahun 2012 ini telah mencapai

94,08% dari yang ditargetkan.

Berdasarkan pencatatan data di 32 provinsi di Indonesia selama tahun

2012 rata-rata NTN nasional tahun 2012 turun sebesar 0,83% dibanding rata-

rata tahun 2011, yakni dari 106,24 tahun 2011 turun menjadi 105,36 tahun

2012. Penurunan NTN dikarenakan selisih antara indeks yang diterima (It)

dengan indeks yang dibayar (Ib) pada tahun 2012 lebih kecil dari tahun 2011,

selisih antara It dengan Ib 2012 sebesar 7,15 sedangkan tahun 2011 sebesar

8,01. Pada tahun 2012, jumlah provinsi yang nilai NTN-nya di bawah 100

bertambah di Pulau Sumatera dan Jawa, sehingga rata-rata NTN tahun 2012

mengalami penurunan dibanding tahun 2011.

Gambar 7. Peta Sebaran NTN per Provinsi Tahun 2011 dan 2012

104,00

104,50

105,00

105,50

106,00

106,50

107,00

2012 2011


Secara lebih spesifik, penurunan NTN tahun 2012 disebabkan

menurunnya nilai indeks biaya produksi dan penambahan barang modal

(BPPBM) terutama berasal dari komponen usaha budidaya yang meliputi obat-

obatan dan pupuk (termasuk pakan), sewa lahan, dan pajak.

Tabel 4. Data Sumber Terutama Komponen Usaha Budidaya, Obat-Obatan,

Pupuk (Termasuk Pakan), Sewa Lahan, dan Pajak

Persentase peningkatan NTN tertinggi terjadi pada periode tahun 2008

ke tahun 2009 sebesar 4,50% yakni dari 101,14 menjadi 105,69. Pada tahun

berikutnya berfluktuasi, yakni turun 0,13% atau 105,55 tahun 2010, naik

kembali 0,65% atau 06,24 tahun 2011 dan turun 0,82% atau menjadi 105,37

tahun 2012.

Berdasarkan persentase perkembangan NTN dalam 4 tahun terakhir

(2009-2012) yang cenderung berflutuaksi dengan peningkatan tertinggi 0,65%

Kelompok dan Sub kelompok 2011 2012

Persentase

Perubahan

(%)

(1) (2) (3) (4)

1. Nilai Tukar Nelayan 106.24 105,37 -0.83

2. Indeks Diterima Nelayan 136,46 140,25 2.73

a. Penangkapan 138,04 142,61 3.27

b. Budidaya 124,64 126,81 1.76

3. Indeks Dibayar Nelayan 128,45 133,10 3.63

a. Indeks Kosumsi Rumah Tangga 135,45 141,84 4.73

Bahan Makanan 142,37 149,36 4.96

Makanan Jadi 132,38 139,78 5.66

Perumahan 136,40 143,32 5.21

Sandang 129,80 135,72 4.75

Kesehatan 123,53 127,76 3.64

Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga 119,28 122,48 2.90

Transportasi dan Komunikasi 113,92 115,80 1.82

b. Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)

116,90 118,63 1.65

Bibit 104,61 104,01 -0.66

Obat-obatan dan Pupuk 118,80 116,94 -1.83

Transportasi dan Komunikasi 112,46 111,23 -1.28

Sewa lahan, Pajak dan Lainnya 127,25 124,61 -2.48

Upah Buruh 117,25 115,68 -1.60


pada NTN tahun 2011 maka diproyeksi NTN pada tahun berikutnya tidak akan

meningkat di atas 1% jika tidak ada langkah-langkah signifikan untuk menekan

biaya produksi bagi rumah tangga nelayan/pembudidaya ikan. Kenaikan biaya

produksi terutama untuk usaha pembudidaya ikan terutama disebabkan

meningkatnya harga-harga obat-obatan, pupuk, pakan dan sewa lahan.

Sedangkan untuk nelayan peningkatan biaya produksi relatif kecil (dibawah

1%), umumnya terjadi pada harga pelumas, sewa motor tempel, ongkos angkut

dan biaya pembuatan jaring insang.

Adapun beberapa Provinsi yang NTN-nya di bawah 100 menyumbang

besar terhadap turunnya NTN tahun 2012 terdapat 13 provinsi yaitu Aceh,

Sumatera Utara, Riau, Jambi, Babel, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, Kalimantan

Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Papua namun juga terdapat

Provinsi yang NTN-nya mencapai lebih dari 110 terdapat di 9 provinsi, yaitu

Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Tengah,

Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Barat.

Tabel 5. Nilai NTN setiap Provinsi Tahun 2012

No. Provinsi

TAHUN 2012

Indeks Diterima Indeks

Dibayarkan NTN

1 Aceh 128,46 128,53 99,95

2 Sumatera Utara 129,83 130,95 99,15

3 Sumatera Barat 149,42 135,36 110,38

4 Riau 114,46 125,90 90,91

5 Jambi 117,62 129,67 90,71

6 Sumatera Selatan 149,72 129,71 115,43

7 Bengkulu 150,35 137,54 109,31

8 Lampung 142,67 125,31 113,86

9 Kep,Bangka Belitung 105,83 117,94 89,73

10 Kepulauan Riau 131,19 122,01 107,53

11 Jawa Barat 153,71 136,63 112,50

12 Jawa Tengah 148,42 135,52 109,52

13 DI, Yogyakarta 140,82 122,94 114,53

14 Jawa Timur 135,48 136,12 99,53

15 Banten 137,75 139,31 98,87

16 Bali 113,63 133,22 85,30

17 Nusa Tanggara Barat 129,77 134,77 96,29

18 Nusa Tenggara Timur 160,13 137,48 116,48


No. Provinsi

TAHUN 2012

Indeks Diterima Indeks

Dibayarkan NTN

19 Kalimantan Barat 137,27 131,71 104,22

20 Kalimantan Tengah 134,21 129,00 104,04

21 Kalimantan Selatan 110,79 127,45 86,93

22 Kalimantan Timur 115,06 129,32 88,98

23 Sulawesi Utara 125,62 132,32 94,94

24 Sulawesi Tengah 147,00 132,45 111,00

25 Sulawesi Selatan 147,43 131,37 112,22

26 Sulawesi Tenggara 138,49 128,16 108,05

27 Gorontalo 136,04 128,67 105,73

28 Sulawesi Barat 138,95 131,35 105,78

29 Maluku 170,51 135,89 125,46

30 Maluku Utara 132,39 132,02 100,28

31 Papua Barat 145,94 130,17 112,11

32 Papua 105,27 126,86 82,98

Sebagaimana tahun 2011, Provinsi Papua menjadi provinsi yang

memiliki nilai NTN terendah sedangkan nilai NTN tertinggi terdapat di Provinsi

Maluku. Adapun pola perkembangan NTN secara nasional sejak tahun 2009

sampai dengan tahun 2012 memperlihatkan trend yang semakin meningkat

sebagaimana disajikan pada gambar grafik berikut ini.

Gambar 8. Pola Perkembangan NTN tahun 2009 s.d 2012

Besarnya dinamika NTN sepanjang tahun, mencerminkan tidak

stabilnya kegiatan usaha perikanan. Hal ini berarti dinamika kondisi iklim,

perubahan harga faktor produksi, nilai komoditas dan akses pasar cukup

berpengaruh terhadap kegiatan usaha perikanan, baik di sektor penangkapan


maupun pembudidayaan. Oleh karena itu di masa mendatang perlu

diperhatikan dan diprioritaskan kembali, program-program atau kegiatan yang

ditujukan untuk dapat mengurangi fluktuasi perubahan nilai tukar sepanjang

tahun serta dapat meningkatkan efesiensi usaha. Oleh karena itu beberapa

kegiatan-kegiatan berikut perlu mendapat perhatian dan prioritas dimasa

mendatang, antara lain adalah:

Penanganan musim paceklik bagi nelayan, melalui bantuan kebutuhan

pangan dan diversifikasi usaha.

Bantuan modal usaha bagi usaha kecil, menengah maupun pemula.

Penyiapan dukungan terhadap sarana dan prasarana usaha perikanan,

seperti: pelabuhan, alat tangkap, Balai Benih Ikan (BBI), aksesibilitas

seperti jalan produksi bagi usaha budidaya, dan lain-lain.

Ketersediaan dan kemudahan akses terhadap berbagai faktor produksi,

seperti: bahan bakar minyak (SPDN), air bersih, ketersediaan induk dan

benih, pakan, obat-obatan, dan lain-lain.

Meningkatkan efektifitas operasional penangkapan ikan melalui

penyediaan informasi dan penerapan teknologi peta perkiraan daerah

penangkapan ikan, penggunaan alat bantu penangkapan dan lain

sebagainya.

3.3.1.2. Sasaran 2: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan

Prestasi capaian sasaran ini dinilai dari 2 indikator yang diukur pada

kontribusi PDB (Produk Domestik Bruto) sub sektor perikanan dan produksi

perikanan. Berdasarkan hasil review Renstra KKP 2010-2014 yang

dilaksanakan pada Agustus 2012, maka indikator kontribusi PDB selanjutnya

diubah menjadi pertumbuhan PDB, dan indikator produksi perikanan

ditambahkan dengan produksi garam rakyat. Oleh karena itu dalam

pemantauan kinerja dimasa transisi tahun 2012 ini kedua indikator tersebut

digunakan sebagai penilaian kinerja sasaran strategis kedua ini, sebagaimana

disajikan pada tabel berikut.


Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Meningkatkan Produktivitas

dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan Tahun 2012

No Indikator Kinerja Target

20121)

Target

RPJM2)

(2014)

Capaian

Kinerja

%

thd

target

2012

%

Thd

target

2014

1

PDB Perikanan :

- Kontribusi terhadap PDB Nasional tanpa Migas (%)1)

- Pertumbuhan PDB Perikanan (%/thn) 2)

4,50

6,85 3)

-

7,25

3,48

6,48

77,33

94,59

-

92,57

2 Produksi Perikanan yang terdiri dari

produksi perikanan tangkap dan

perikanan budidaya (Ton)

14,86 22,39 15,26 102,69 68,16

Produksi perikanan tangkap 5,44 5,50 5,81 106,80 105,64

Produksi perikanan budidaya 9,42 16,89 9,45 100,32 55,95

Produksi garam rakyat (Juta ton) 2) 1,32 3) 3,3 2,02 153,03 61,21

Keterangan : 1) Indikator berdasarkan Renstra 2010-2014 (Permen KP No.06/2010) 2) Indikator berdasarkan Review Renstra 2010-2014 (Permen KP No.15/2012) 3) Target berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapja) Tahun 2012.

a. PDB Sub-sektor Perikanan

Kekuatan ekonomi perikanan dari sektor primer dicerminkan dari PDB

sub sektor perikanan yang memiliki peran strategis dalam memberikan

sumbangan terhadap PDB nasional. Pertumbuhan PDB perikanan dari tahun

ketahun selalu meningkat, hal tersebut menggambarkan bahwa kemampuan

sumberdaya perikanan patut menjadi pertimbangan untuk diperhitungkan

dalam perekonomian nasional.

Dalam periode 2008-2012 pertumbuhan PDB sub sektor perikanan

mencapai 5,74% per tahun dan merupakan rata-rata tertinggi dalam sektor

Pertanian secara umum. Dalam dua tahun terakhir PDB sub sektor perikanan

tumbuh di atas rata-rata nasional dan dalam 4 tahun terakhir memiliki rata-

rata pertumbuhan tertinggi dalam sektor pertanian secara umum. Hal ini

menunjukkan bahwa subsektor perikanan memegang peranan strategis dalam

mendorong pertumbuhan pada PDB kelompok pertanian secara umum,

maupun pada PDB nasional.


Gambar 9. Grafik Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian dan Nasional Tahun

2008-2012

Besaran PDB subsektor perikanan pada tahun 2012 adalah sebesar

Rp255,33 triliun atau naik sebesar 6,48% dibanding tahun 2011. Kontribusi

subsektor perikanan terhadap PDB nasional menyumbang sebesar 3,10% atau

kontribusi terhadap PDB tanpa migas mencapai 3,36%. Perubahan kontribusi

subsektor perikanan dalam 3 tahun terakhir ini relatif kecil. Selengkapnya

perkembangan PDB sektor perikanan sebagaimana disajikan pada tabel

berikut.

Tabel 7. PDB Perikanan (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2008-2012

(Miliar Rupiah)

LAPANGAN USAHA 2008 2009 2010* 2011** 2012***

Pertanian, Peternakan,

Kehutanan dan Perikanan 716.656,2 857.196,8 985.448,8 1.093.466,0 1.190.412,4

a Tanaman Bahan Makanan

349.795,0 419.194,8 482.377,1 530.603,7 574.330,0

b Tanaman Perkebunan 105.960,5 111.378,5 136.026,8 153.884,7 159.753,9

c Peternakan dan Hasil-hasilnya

83.276,1 104.883,9 119.371,7 129.578,3 146.089,7

d K e h u t a n a n 40.375,1 45.119,6 48.289,8 51.638,1 54.906,5

e P e r i k a n a n 137.249,5 176.620,0 199.383,4 227.761,2 255.332,3

Produk Domestik Bruto 4.948.688,4 5.606.203,4 6.436.270,8 7.427.086,1 8.241.864,3

PDB Tanpa Migas 4.427.633,5 5.141.414,4 5.936.237,8 6.794.373,4 7.604.759,1

Persentase PDB Perikanan

thd :

- PDB Pertanian 19,15 20,60 20,23 20,83 21,45

- PDB 2,77 3,15 3,10 3,07 3,10

- PDB Tanpa Migas 3,10 3,44 3,36 3,35 3,36

Sumber : BPS, 2012

Ket : *) Angka sementara, **) Angka sangat sementara, ***)Angka sangat sangat sementara

5,07

4,16

6,04

6,72 6,48

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

2008 2009 2010* 2011** 2012***

Tanaman Bahan Makanan Tanaman Perkebunan Peternakan dan Hasil-hasilnya K e h u t a n a n P e r i k a n a n PRODUK DOMESTIK BRUTO


Jika dibandingkan dengan target target tahun 2012 maka capaian

pertumbuhan PDB perikanan tahun 2012 ini baru mencapai 94,59%,

sedangkan jika dibandingkan dengan target dalam Renstra KKP sampai tahun

2014 pertumbuhan PDB subsektor perikanan sebesar 7,25%, maka capaian

pertumbuhan PDB subsektor perikanan sampai tahun 2012 ini baru mencapai

92,57% dari target sampai tahun 2014.

Sektor pertanian mengalami pertumbuhan terendah kedua dalam

perekonomian nasional, namun pertumbuhan subsektor perikanan yang

tumbuh 2,9% dalam lima tahun terakhir atau 3,0% dalam setahun terakhir

belum dapat mengimbangi pertumbuhan sektor jasa terutama sektor

pengangkutan dan komunikasi yang berkembang cukup signifikan (10,7%),

sektor perdagangan (9,2%) dan industri pengolahan yang tumbuh 6,2%. Hal ini

disebabkan kegiatan pada subsektor perikanan masih dipengaruhi oleh kondisi

cuaca dan iklim sehingga aktifitas usaha tidak dapat berlangsung sepanjang

waktu. Dilain pihak oleh karena struktur ekonomi nasional tahun 2011 sumber

pertumbuhannya sebagian besar berasal dari ekspor, maka jika dibandingkan

dengan nilai ekspor non-migas nasional, maka kontribusi ekspor sektor

pertanian tahun 2011 ini mengalami penurunan dari 3,17% dari tahun 2010

menjadi 2,54% pada tahun 2011.

Oleh karena itu diharapkan peningkatan daya saing produk perikanan

terutama untuk pasar ekspor di masa mendatang perlu mendapat perhatian

khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong peningkatan kualitas dan

pengembangan akses pasar komoditas perikanan. Kondisi ini diharapkan dapat

mendorong meningkatnya pertumbuhan PDB subsektor perikanan serta

kontribusinya terhadap PDB nasional di masa datang.

b. Produksi Perikanan

Produksi perikanan tahun 2012 yang berasal dari kegiatan penangkapan

dan budidaya mencapai 15,26 juta ton. Dari total produksi tersebut, perikanan

budidaya menyumbang 9.45 juta ton (61,92%) dan perikanan tangkap sebesar


5.81 juta ton (38,08%). Laju pertumbuhan rata-rata produksi perikanan sejak

tahun 2008 mencapai 14,62% per tahun, dimana pertumbuhan budidaya

sebesar 25,24% per tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan

pertumbuhan perikanan tangkap yang hanya sebesar 3,83% per tahun.

Perkembangan produksi perikanan selama tahun 2008-2012 dalam volume

sebagaimana tabel berikut.

Tabel 8. Volume Produksi Perikanan Tahun 2007-2011 (ton)

Rincian Tahun

Kenaikan

Rata-rata

(%)

2008 2009 2010 2011 2012*)

Volume Produksi 8.858.315 9.816.534 11.662.342 13.643.234 15.263.210 14,62

Perikanan Tangkap 5.003.115 5.107.971 5.384.418 5.714.271 5.811.510 3,83

Perikanan Laut 4.701.933 4.812.235 5.039.446 5.345729 5.438.150 3,72

Perairan Umum 301.182 295.736 344.972 368.542 373.360 5,75

Perikanan Budidaya 3.855.200 4.708.563 6.277.924 7.928.963 9.451.700 25,24

Budidaya Laut 1.966.002 2.820.083 3.514.702 4.605.827 5.596.932 30,16

Budidaya Payau 959.509 907.123 1.416.038 1.602.748 1.790.602 18,89

Budidaya Tawar 929.689 981.357 1.347.184 1.720.388 2.064.166 22,63

Ket : *) = Angka Sementara

1) Produksi Perikanan Tangkap

Capaian jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2012 sebesar 5,8

juta ton atau 107% dari target sebesar 5,44 juta ton. Capaian tersebut diiringi

dengan capaian nilai produksinya sebesar 103% atau Rp73,017 triliun dari

target sebesar Rp70,96 triliun. Perkembangan volume produksi dan nilai

produksi perikanan tangkap selama kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun

2008-2012 yaitu 3,83% per tahun namun perkembangan nilai produksinya

mencapai 9,68% per tahun.


Gambar 10. Grafik perkembangan Volume dan Nilai Produksi Perikanan

Tangkap Tahun 2008-2012

Meningkatnya volume produksi perikanan tangkap, pada dasarnya

didorong oleh semakin tertib dan berkualitasnya pendataan statistik perikanan

tangkap, disamping kegiatan dalam rangka pemulihan sumberdaya ikan dan

lingkungannya melalui pemacuan stok dan penyediaan rumah ikan serta

program lain yang mendukung peningkatan upaya penangkapan seperti

pengembangan sarana (penyediaan kapal Inka Mina sebanyak 240 unit, kapal


Gambar 11. Hasil Tangkapan Ikan

Saat ini upaya pengelolaan

penangkapan ikan di laut lebih

diarahkan pada pengendalian dan

penataan faktor produksi untuk

menghasilkan pemanfaatan yang

berkesinambungan. Meskipun

demikian, peningkatan produksi

perikanan tangkap masih dapat

dilakukan di perairan umum

daratan melalui pengembangan Culture Based Fisheries (perikanan tangkap

berbasis budidaya). Pertumbuhan penangkapan ikan di laut disamping dibatasi

karena faktor tingkat pemanfaatan yang sudah mendekati Maximum

Sustainable Yield (MSY), juga dipengaruhi oleh faktor perubahan iklim serta

peraturan perundangan yang berlaku di Regional Fisheries Management

Organization (RFMO).

2) Produksi Perikanan Budidaya

Sementara itu perkembangan produksi perikanan budidaya pada tahun

2012 pertumbuhannya jauh lebih tinggi dibanding perikanan tangkap.

Tingginya peningkatan produksi budidaya ini dipicu oleh berkembangnya

usaha budidaya laut, terutama untuk komoditas rumput laut. Disamping itu

meningkatnya jumlah lahan dan pelaku usaha di bidang budidaya juga

mempengaruhi pertumbuhan produksi budidaya sepanjang tahun 2012

sebagaimana terlihat pada tabel berikut:


Tabel 11. Jumlah Pembudidaya Ikan dan Luas Lahan Perikanan Budidaya

Tahun 2010 dan 2011

No. Jenis

Budidaya

Jumlah Pembudidaya Kenaikan

(%)

Luas Lahan Kenaikan

(%) 2010 2011 2010 2011

1. Laut 498.001 517.340 117.650 117.650 169.292 43,89

2. Tambak 553.325 586.495 674.942 674.942 749.220 11,01

3. Kolam 1.536.082 1.623.700 148.278 148.278 126.382 -14,77

4. Karamba 104.917 119.719 637 637 561 -11,93

5. Jaring Apung 62.692 79.310 744 744 1.294 73,92

6. Sawah 407.230 417.370 138.715 138.715 151.630 9,31

JUMLAH 3.162.247 3.343.934 5,75 1.080.966 1.198.379 10,86

Capaian jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2012 sebesar

9.451.700 ton atau 100,38% dari target sebesar 9.415.700 ton. Capaian

tersebut meningkat 19,20% dibandingkan dengan tahun 2011 atau meningkat

35,47 dari tahun 2010. Dengan capaian total produksi perikanan budidaya

(ikan dan rumput laut) sebesar 6.277.924 ton pada tahun 2010, berdasarkan

data Food Agriculture Organization (FAO) (2012), produksi perikanan budidaya

Indonesia tahun 2010 (tanpa rumput laut) sebesar 2,3 juta ton menempati

peringkat keempat perikanan di Asia dan dunia setelah China, India dan

Vietnam sebagaimana grafik di bawah. Sedangkan produksi rumput laut

Indonesia pada tahun 2010 memberikan kontribusi sebesar 20,6% dari

produksi dunia atau kurang lebih 3,9 juta ton.

Volume produksi rumput laut tahun 2012 mencapai 65,61% dari total

produksi perikanan budidaya diikuti oleh produksi budidaya perairan tawar

seperti ikan nila, patin, mas, gurame dan lele serta budidaya payau seperti ikan

bandeng, udang, nila dan rumput laut jenis Gracillaria sp. Sedangkan komoditas

budidaya yang masuk dalam produksi air laut adalah rumput laut, kakap,

kerapu, dan bandeng.


Gambar 13. Menteri Kelautan dan

Perikanan melakukan penebaran perdana

benih udang vaname di Kab.Subang, Jawa

Barat

Gambar 12. Grafik Produksi Perikanan Budidaya (Tidak Termasuk Rumput

Laut) 5 Terbesar Tahun 2010 di Dunia

(sumber: The World Fisheries and Aquaculture 2012: FAO)

Realisasi pencapaian produksi perikanan budidaya yang sudah melebihi

target yang ditetapkan adalah pada budidaya ikan gurame mencapai 156,53%,

disusul dengan produksi budidaya ikan mas sebesar 125,07% dan budidaya

ikan bandeng sebesar 103,71%. Pencapaian ini antara lain distimulus oleh

adanya (i) Program Pengembangan

Usaha Mina Pedesaan (PUMP)

Perikanan Budidaya, (ii) bantuan

sarana dan prasarana, (iii) bantuan

calon induk; dan (iv) program

pengendalian kesehatan ikan dan

lingkungan. Disamping itu,

beberapa Pemerintah Daerah

mensinergikan anggarannya guna

mendorong pengembangan usaha

budidaya komoditas di atas melalui

kegiatan percontohan budidaya.

Capaian produksi sementara perikanan air tawar masih di bawah target,

yaitu 83,26 dikarenakan beberapa komoditas belum mencapai target yaitu nila

-

10

20

30

40

China India Vietnam Indonesia Bangladesh

36,73

4,65 2,67 2,30 1,31

Pro

du

ksi P

eri

kan

an B

ud

iday

a (t

on

)

Mill

ion

s


Udang 4,84%

Kerapu 0,11% Kakap

0,06% Bandeng

5,52% Patin 3,18% Nila

7,24%

Ikan Mas 3,97%

Lele 4,31%

Gurame 0,74%

Rumput Laut 65,61%

Lainnya 4,41%

(80,52%), patin (46,13%), dan lele (82,36%). Capaian yang cukup rendah ini

dikarenakan (i) mahalnya harga pakan ikan air tawar dikarenakan sebagian

besar komponen pakan masih impor sehingga margin keuntungan

pembudidaya relatif kecil yang mengakibatkan menurunnya minat

pembudidaya, khususnya budidaya ikan air tawar; dan (ii) kesulitan

pemasaran, terutama untuk komoditas patin yang disebabkan oleh kurangnya

perluasan pasar serta kurangnya diversifikasi olahan yang mengakibatkan

banyak pembudidaya mengalihkan budidaya patin ke budidaya ikan lainnya.

Masih rendahnya pencapaian budidaya payau yaitu seperti udang yang

hanya mencapai 86,5% dari target produksi disebabkan oleh: i) masih

kurangnya produksi benur dan nener yang sehat, sehingga ke depan perlu

dikembangkan lagi unit-unit pendederan benur dan nener sehat; ii) masih

banyaknya tambak idle yang mempengaruhi produksi; serta (iii) kegiatan

industrialisasi yang mendukung produksi ikan bandeng dan udang melalui

APBN-P yang baru selesai DIPA-nya pada awal Bulan November 2012.

Gambar 14. Grafik Produksi Perikanan Budidayamenurut Komoditas Tahun

2012

Hambatan dalam pengembangan perikanan budidaya secara

keseluruhan pada tahun 2012 adalah (i) terbatasnya ketersediaan induk unggul

dan benih bermutu akibat manajemen pengelolaan induk serta peranan

UPT/UPTD dalam penyediaan induk belum maksimal; (ii) harga pakan yang

masih cukup tinggi; (ii) kurangnya prasarana & sarana, seperti pendangkalan


saluran input air ke tambak dan pendangkalan tambak; (iii) Informasi

ketersediaan dan distribusi benih masih terbatas; (iv) penurunan kualitas dan

kuantitas air media budidaya serta lingkungan yang berpotensi menimbulkan

penyakit; (v) adanya isu jaminan kualitas dan keamanan pangan; (vi)

terbatasnya modal dan lemahnya akses permodalan akibat kurangnya minat

investasi dan dukungan lembaga keuangan terhadap usaha perikanan

budidaya; (vii) kurangnya jaminan pemasaran dan harga, dan (viii) masih

lemahnya sumberdaya manusia perikanan budidaya.

Guna mengantisipasi hambatan di atas, maka peningkatan produksi

perikanan budidaya ke depan akan dilakukan melalui:

Pengembangan Industrialisasi Perikanan Budidaya;

Perbaikan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana (infrastruktur);

Penguatan Broodstock Center melalui Gerakan Penggunaan Induk Unggul

(GAUL);

Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Produksi Benih

Unggul;

Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);

Pengembangan Pakan Ikan yang Efisien;

Pencegahan Penyakit dan Manajemen Lingkungan melalui (i) Gerakan

Penggunaan Vaksin Ikan (GERVIKAN); (ii) Pos Pelayanan Kesehatan Ikan

dan Lingkungan Terpadu (POSIKANDU); (iii) pengembangan dan

pembinaan kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; dan (iv)

perbaikan kualitas lingkungan perairan umum melalui pengkayaan stock;

Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya dan

Pendampingan akses Permodalan dan Investasi; dan

Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan

3) Produksi Olahan

Volume produk olahan hasil perikanan dalam kurun waktu setahun

terakhir meningkat sebesar 5,39%, yakni dari 4,58 juta ton pada tahun 2011


Gambar 15. Industri Pengolahan Ikan

menjadi 4,83 juta ton pada tahun 2012, atau tercapai 100,56% dari target

sebesar 4,8 juta ton. Volume produk olahan ini berdasarkan pada perhitungan

data ekspor hasil perikanan untuk industri pengolahan skala besar dan total

produksi rata-rata Unit Pengolahan Ikan (UPI) per tahun dengan frekuensi

kegiatan pengolahan 300 hari kerja per tahun untuk UPI skala UMKM. Jika

dibandingkan dengan target jangka menengah pada Renstra kementerian

2010-2014 sebesar 5,2 juta ton, maka pencapaian pada indikator kinerja ini

telah mencapai 92,83%.

Sama halnya dengan pertumbuhan pada periode tahun 2012 dengan

tahun sebelumnya, selama kurun waktu 2008 sampai 2012, perkembangan

volume produk olahan hasil perikanan meningkat rata-rata sebesar 7,12% per

tahun.

Tabel 10. Produksi Olahan Tahun 2008 2012

Rincian Tahun

Kenaikan Rata-Rata

(%)

2008 2009 2010 2011 2012*) 2008-2012 2011-2012

Volume

(Juta Ton) 3,67 4,04 4,20 4,58 4,83 7,12 5,39

Keterangan: *) Angka sementara

Hasil produksi perikanan tangkap merupakan pensuplai bahan baku

untuk sebagian besar produk olahan, perikanan budidaya juga memberikan

kontribusi yang cukup besar dalam meningkatan produksi olahan khususnya

dari rumput laut dan beberapa produksi jenis ikan dari hasil budidaya seperti

udang, ikan patin, ikan nila, ikan

lakip kkp 2012_1.pdf

Documents