Utang Pemerintah dan Kesinambungan Fiskal

PINJAMAN LUAR NEGERI

Kebijakan dan Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri

Pengertian pinjaman luar negeri menurut SKB menkeu dan

meneg/Ketua Bappenas No.185/KMK.03/1995 dan No.KEP-031/KET/5/1995

tentang tata cata perencanaan, pelaksanaan/ penatausahaan dan

pemantauan pinjaman/ hibah luar negeri dalam rangka pelaksanaan

anggaran pendapatan belanja Negara. Dijelaskan bahwa pinjaman luar

negeri adalah setiap penerimaan Negara baik dalam bentuk devisa dan atau

devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam

bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus

dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Kebutuhan pinjaman luar negeri

Salah satu prasyarat utama untuk mencapai tujuan pembangunan

adalah cukup tersedianya dana investasi. Kebutuhan dana investasi tersebut

secara ideal dapat dibiayai dari dana tabungan dalam negeri. Namun dalam

kenyataannya Indonesia masih menghadapi masalah keterbatasan modal

dalam negeri yang dibutuhkan untuk pembiayaan pembangunan. Hal ini

terlihat dengan adanya saving investment gap yaitu kesenjangan antara

tabungan dalam negeri dengan investasi yang dibutuhkan. Untuk menutupi

hal tersebut, pinjaman luar negeri merupakan salah satu sumber

pembiayaan pembangunan ekonomi Indonesia. Sumber lainnya sebagai

alternative pembiayaan adalah penanaman modal asing (PMA).

Pinjaman luar negeri juga dibutuhkan dalam upaya menutup

kesenjangan antara kebutuhan valuta asing yang telah ditargetkan dengan

devisa yang diperoleh dari penerimaan hasil kegiatan ekspor. Kesenjangan

ini disebut foreign exchange gap. Dana yang berasal dari pinjaman luar

negeri dimanfaatkan untuk menutup defisit pada transaksi berjalan.

Jenis-jenis pinjaman luar negeri

Menurut Loan-pull theory (hallberg, 1986), menyebutkan bahwa pola

permintaan pinjaman ada dua jenis. Pola pertama adalah permintaan

pinjaman luar negeri yang digunakan untuk pembiayaan betul-betul

dilandasi oleh perhitungan yang matang dan jelas mengenai proyek-proyek

yang akan dibiayai. Proyek-proyek tersebut secara jelas terkait dengan

proses peningkatan kapasitas ekonomi nasional yang dapat meningkatkan

kemampuan kemampuan membayar kembali (repayment capacity) pinjaman

luar negeri. Pola kedua adalah permintaan pinjaman luar negeri ditentukan

oleh faktor-faktor random yang terkait erat dengan perilaku elit kekuasaan

yang korup. Proyek-proyek yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri tidak

mempunyai kaitan dengan peningkatan kapasitas produksi riil nasional

sehingga tidak menimbulkan kapasitas pembayaran kembali.

Menurut jangka waktu :

1. Pinjaman jangka pendek, yaitu pinjaman dengan jangka waktu sampai

dengan 5 tahun;

2. Pinjaman jangka menengah, yaitu pinjaman dengan jangka waktu di atas

5 tahun sampai dengan 15 tahun;

3. Pinjaman jangka panjang, yaitu pinjaman dengan jangka waktu di atas 15

tahun.

Dari status penerima pinjaman :

1. Pinjaman pemerintah;

2. Pinjaman swasta.

Dari segi persyaratan pinjaman, terdiri atas:

1. Pinjaman lunak (Concessional Loan)

Merupakan pinjaman yang berasal dari lembaga multirateral maupun

Negara bilateral yang dananya berasal dari iuran anggota (untuk

multilateral) atau dari anggaran Negara yang bersangkutan (untuk

bilateral) dan ditujukan untuk meningkatkan pembangunan. Oleh karena

itu tingkat bunganya rendah (maksimum 3,5%), jangka waktu

pengembalian 25 tahun lebih, dan masa tenggang (grace period) cukup

panjang (sekurang-kurangnya 7 tahun). Selain itu, biasanya pinjaman

lunak mengandung hibah (grant element) sekurang-kurangnya 35% dari

total pinjaman.

2. Pinjaman setengah lunak (semi-concessional loan)

Merupakan pinjaman yang memiliki persyaratan pinjaman yang sebagian

lunak dan sebagian lagi komersial. Bentuk pinjaman yang masuk kategori

ini adalah fasilitas kredit ekspor dan purchasing and installment sales

agreement (PISA).

Proyek yang dibiayai oleh pinjaman semi lunak pada dasarnya adalah

proyek yang tidak bisa dibiayai dengan pinjaman lunak atau proyek yang

termasuk di dalam blue book tetapi tidak terserap oleh pledge Negara-

negara anggota CGI atau proyek yang bersifat tidak mungkin dibiayai

oleh pinjaman lunak, misalnya proyek satelit palapa, PLTG, PLTN. Proyek-

proyek yang dibiayai umumnya bersifat komersial atau high technology.

Dalam kaitan ini, Bappenas mempertimbangkan proyek-proyek yang

perlu mendapatkan pembiayaan dari pinjaman setengah lunak dengan

melihat antara lain:

a) Nilai kebutuhan proyek (proyek relative membutuhkan dana yang

sangat besar);

b) Tidak ada dana pinjaman lunak atau apabila ada, jumlahnya tidak

cukup;

c) Urgensi dan jangka waktu penyelesaian proyek.

3. Pinjaman komersial (Commercial Loan)

Merupakan pinjaman yang bersumber dari bank/ lembaga keuangan

dengan persyaratan yang berlaku di pasar internasional pada umumnya.

Tingkat bunga yang berlaku di pasar internasional antara lain LIBOR

ditambah margin sekitar 0,5% s.d. 1,5%. Bentuk pinjaman komersial ini

dapat berupa pinjaman siaga (standby loan); pinjaman sindikasi yang

diterima dari sindikat bank-bank internasional dalam bentuk uang tunai

(cash) untuk membiayai suatu proyek atau pembiayaan lainnya; dan

sewa beli (leasing) atau installment sale financing.

Beberapa pertimbangan yang melandasi penerimaan pinjaman komersial

adalah:

a) Pinjaman ini merupakan salah satu diversifikasi sumber pembiayaan

karena bersumber dari lembaga perbankan/ lembaga keuangan bukan

bank dan pasar modal internasional;

b) Jumlah pinjaman relative besar dengan cara penarikan yang relative

cepat dan luwes;

c) Penggunaan dana pinjaman tidak terikat tetapi multi purpose sehingga

dapat digunakan untuk cadangan devisa atau keperluan standby loan.

Bentuk-bentuk pinjaman komersial umumnya adalah:

a) Sindikasi, merupakan pinjaman yang diberikan oleh lenders berupa

sindikat yang terdiri dari kalangan perbankan dan atau lembaga-

lembaga keuangan internasional.

b) Surat utang (notes) dan obligasi (bonds), merupakan commercial

paper yang diterbitkan oleh peminjam dalam valuta tertentu dengan

nilai tertentu yang merupakan surat pengakuan utang dan janji untuk

membayarnya kembali pada suatu waktu tertentu yang telah

ditetapkan.

Dalam menerima pinjaman luar negeri, pemerintah mempertimbangkan

beberapa pedoman sebagai berikut:

1. Pinjaman luar negeri yang diterima harus berjangka panjang dengan

syarat-syarat selunak dan seringan mungkin;

2. Pinjaman luar negeri yang diterima tidak disertai dengan suatu ikatan

politik apapun, dan lebih dilandasi asas yang saling menguntungkan

secara wajar;

3. Jumlah dan syarat-syarat pinjaman harus disesuaikan dengan batas

kemampuan membayar kembali agar tidak memberatkan neraca

pembayaran;

4. Penggunaan dan penarikan dana pinjaman tidak terlalu ketat dan dapat

digunakan untuk berbagai keperluan;

5. Sumber dana pinjaman harus dari pihak kreditor yang mempunyai

reputasi baik dan tidak diragukan kemampuannya;

6. Untuk meningkatkan borrowing capacity Indonesia, ditempuh kebijakan

berupa penganekaragaman sumber dan bentuk pinjaman luar negeri;

7. Pinjaman luar negeri yang diterima wajib disalurkan melalui Bank

Indonesia dan Departemen Keuangan

Pengelolaan pinjaman luar negeri di beberapa Negara

Malaysia

Beberapa hal yang dilakukan dalam sistem pengelolaan dan monitoring

pinjaman luar negeri Malaysia, antara lain:

1. Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai foreign exchange controller,

Bank Negara Malaysia (BNM) mewajibkan kepada perusahaan swasta

yang akan melakukan pinjaman luar negeri dalam valas sebesar > eq. RM

5 juta mengajukan permohonan persetujuan memperoleh pinjaman

kepada BNM;

2. Kontrol mengenai penerimaan dan penggunaan pinjaman luar negeri

swasta dilakukan melalui koordinasi yang erat antara BNM, Kementerian

Keuangan dan pihak perbankan;

3. Pemerintah tidak menetapkan ceiling pinjaman yang akan dilakukan oleh

perusahaan swasta;

4. Melakukan monitoring penerimaan dan penggunaan pinjaman luar negeri

yaitu, setiap penerimaan dan pembayaran kepada non resident (> RM 10

ribu) melalui sistem perbankan harus dilaporkan kepada BNM dengan

sistem BOP cash basis system, serta perusahaan swasta yang disetujui

oleh exchange control department BNM untuk melakukan pinjaman luar

negeri valas sebesar > eq. RM 5 juta, harus melaporkan mutasi pinjaman

tersebut secara triwulanan kepada BNM;

5. Dalam law enforcement pelaksanaan kewajiban pelaporan, BNM tidak

menerapkan sanksi materiil berup denda, melainkan memberlakukan

black list kepada pihak bersangkutan.

Philipina

1. Dalam pengelolaan pinjaman luar negeri, pemerintah Philipina

menerapkan kebijakan pinjaman luar negeri yang berhati-hati. Kebijakan

tersebut antara lain tercermin dari kebijakan umum untuk tetap menjaga

tingkat debt service ratio (DSR) nasional sebesar 20% dari total total

penerimaan valas tahun sebelumnya.

2. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam melakukan pinjaman luar

negeri pemerintah:

a) Persyaratan pinjaman yang tidak memberatkan;

b) Proyek yang akan dibiayai harus sudah dievaluasi oleh National

conomics and Development Authority (Badan Pusat Perencanaan

Nasional);

c) Pengaruh pinjaman luar negeri tersebut terhadap kebijakan moneter;

3. Seluruh penerimaan pinjaman luar negeri, baik pinjaman pemerintah

maupun swasta harus melalui persetujuan Bank Sentral Philipina (BSP).

4. Penerimaan dan penggunaan pinjaman luar negeri wajib dilaporkan setiap

bulan.

Korea

1. Kebijakan pinjaman luar negeri di Korea Selatan dirumuskan melalui

koordinasi antara Departemen Keuangan dan Ekonomi, Financial

Supervisory Service, Center for International Finance dan Bank of Korea.

Setiap tahunnya ditetapkan ekspansi pinjaman luar negeri yang

diperbolehkan dan tidak melampaui batasan DSR yang dianggap aman

(kurang lebih 20%);

2. Dalam pelaksanaannya Menteri Keuangan melakukan pinjaman luar

negeri setelah ada rekomendasi dari Bank Sentral Korea;

3. Bagi perusahaan swasta non bank yang akan melakukan pinjaman luar

negeri secara tidak langsung diarahkan melalui bank dan bank bebas

melakukan pinjaman luar negeri;

4. Masalah monitoring pinjaman luar negeri di Korea relative lebih mudah

karena semua data dan informasi dapat diperoleh melalui bank dan

dilakukan secara on-line. Namun demikian, dalam rangka verifikasi, Bank

Sentral Korea setiap 3 bulan melakukan survey kepada perusahaan yang

memiliki pinjaman luar negeri.

Thailand

1. Kebijakan pinjaman luar negeri yang diterapkan pada pinjaman

pemerintah pada dasarnya sama dengan Indonesia. Sedangkan pada

pinjaman swasta , Bank of Thailand tidak membatasi sektor swasta dalam

melakukan pinjaman luar negeri;

2. Pihak peminjam dimungkinkan untuk memiliki devisa dalam bentuk

deposit selama 3 (bulan) sepanjang dapat menunjukkan bukti bahwa hal

ini dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan luar negeri yang segera jatuh

tempo;

3. Bank of Thailand melakukan monitoring atas lalu lintas devisa, termasuk

pinjaman luar negeri yang diterima non resident dalam mata uang baht.

4. Pengelolaan pinjaman luar negeri dan lalu lintas devisa di Bank of

Thailand dilakukan oleh International Department. Ruang lingkup

International Department sangat luas karena selain menangani pinjaman

luar negeri juga menangani Balance of Payment (BOP).

Ada beberapa hal yang dapat dipelajari dari pengalaman empat Negara

tersebut, yakni:

1. Proses pemulihan ekonomi di Thailand, Malaysia, Philipina dan Korea

Selatan relative lebih cepat terlihat hasilnya;

2. Kedalaman krisis ekonomi yang dialami oleh Negara-negara tersebut

lebih ringan dibandingkan dengan krisis yang terjadi di Indonesia;

3. Meskipun terdapat intervensi pemerintah dalam bentuk pengaturan

kebijakan pengaturan sistem pengelolaan dan monitoring pinjaman luar

negeri, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap capital flow di Negara

bersangkutan;

4. Tidak terdapat korelasi antara ketentuan devisa yang dianut oleh suatu

Negara dengan kebijakan utang luar negeri di negara tersebut, misalnya :

apabila suatu Negara menganut sistem devisa bebas, bukan berarti utang

luar negerinya tidak diatur dan diserahkan seluruhnya pada mekanisme

pasar;

5. Peranan Bank Sentral dalam kaitannya dengan utang luar negeri cukup

dominan. Hal tersebut tercermin dari pemberian persetujuan kepada

sektor pemerintah maupun swasta dalam melakukan utang luar negeri

dan penetapan kewajiban kepada pihak peminjam untuk menjual devisa

hasil utang luar negeri.

GUIDELINES FOR PUBLIC DEBT MANAGEMENT

Guidelines for Public Debt Management

Prepared by the Staffs of the International Monetary Fund and the

World Bank

Amended on December 9, 2003

Apakah pengelolaan utang publik dan mengapa hal tersebut penting ?

Manajemen utang adalah proses pembentukan dan melaksanakan

strategi untuk mengelola utang pemerintah dalam rangka meningkatkan

jumlah yang diperlukan untuk pendanaan, mengatasi risiko dan tujuan biaya

lainnya, dan untuk memenuhi tujuan pengelolaan utang lainnya bagi

pemerintah yang mungkin telah ditetapkan, seperti mengembangkan dan

mempertahankan pasar yang efisien untuk surat utang Negara.

Dalam konteks makroekonomi yang lebih luas untuk kebijakan publik,

pemerintah harus berusaha untuk memastikan bahwa baik tingkat dan laju

pertumbuhan utang publik mereka agar tetap berkelanjutan, dan dapat

dilayani di dalam berbagai keadaan. Utang pada sektor publik harus tetap

pada jalur yang berkelanjutan dan strategi yang terpercaya untuk

mengurangi tingkat utang yang berlebihan.

Sebuah portofolio utang pemerintah biasanya berisi struktur keuangan

yang kompleks dan berisiko, serta dapat menghasilkan risiko yang besar

untuk neraca pemerintah dan stabilitas keuangan negara. Sebagaimana

dicatat oleh Financial Stability Forum’s Working Group pada Arus Modal,

dikatakan bahwa pengalaman baru-baru ini telah menyoroti kebutuhan bagi

pemerintah untuk membatasi membangun eksposur likuiditas dan risiko lain

yang membuat ekonomi mereka sangat rentan terhadap guncangan

eksternal. manajemen risiko oleh sektor publik juga penting untuk

manajemen risiko pada sektor-sektor ekonomi lainnya.

Purpose Of The Guidelines

Pedoman dirancang untuk membantu para pembuat kebijakan dalam

mempertimbangkan pembaruan untuk memperkuat kualitas manajemen

utang publik mereka dan mengurangi kerentanan negara mereka terhadap

goncangan keuangan internasional. Kerentanan sering lebih besar untuk

yang lebih kecil dan negara-negara yang muncul pada pasar internasional

karena perekonomian mereka mungkin kurang terdiversifikasi, memiliki

dasar yang lebih kecil dari penghematan keuangan domestik dan sistem

keuangan kurang berkembang. Pemerintah sering mengelola cadangan

devisa yang besar, posisi fiskal mereka sering mengikuti terhadap

guncangan riil dan moneter.

Pedoman ini mencakup baik utang publik domestik dan eksternal dan

mencakup berbagai klaim keuangan pada pemerintah. Setiap pemerintah

menghadapi pilihan-pilihan kebijakan mengenai tujuan pengelolaan utang,

toleransi risiko yang diinginkan, bagian mana dari neraca pemerintah yang

mengelola utang harus bertanggung jawab, bagaimana mengelola kewajiban

kontinjensi, dan bagaimana membangun tata kelola yang baik untuk

manajemen utang publik. Manajemen utang harus dikaitkan dengan

kerangka ekonomi makro yang jelas, di mana pemerintah berusaha untuk

memastikan bahwa tingkat dan laju pertumbuhan utang publik yang

berkelanjutan.

SUMMARY OF THE DEBT MANAGEMENT GUIDELINES

Debt Management Objectives and Coordination

Objectives

Tujuan utama dari manajemen utang publik adalah untuk memastikan

bahwa kebutuhan pembiayaan pemerintah dan kewajiban pembayaran

terpenuhi dengan biaya serendah mungkin selama jangka menengah hingga

jangka panjang, konsisten dengan tingkat risiko yang dapat diterima.

Scope / Jangkauan

Pengelolaan utang harus mencakup kewajiban keuangan utama di

mana pemerintah pusat melakukan pengawasan.

Coordination with monetary and fiscal policies

Manajer utang, penasihat kebijakan fiskal, dan gubernur bank sentral

harus berbagi pemahaman tentang tujuan pengelolaan utang, fiskal, dan

kebijakan moneter mengingat saling ketergantungan antara instrumen

kebijakan yang berbeda.

Dimana tingkat perkembangan keuangan memungkinkan, harus ada

pemisahan tujuan pengelolaan utang serta kebijakan moneter dan

akuntabilitas

Manajemen utang, fiskal, dan otoritas moneter harus berbagi informasi

mengenai kebutuhan likuiditas pemerintah saat ini dan masa depan.

Manajer utang harus memberitahukan pemerintah secara tepat waktu

dari mengenai perkembangan hutang.

Transparency and Accountability

Kejelasan peran, tanggung jawab dan tujuan dari lembaga

keuangan yang bertanggung jawab untuk pengelolaan utang.

Alokasi tanggung jawab antara kementerian keuangan, bank sentral

untuk saran kebijakan manajemen utang, pengaturan pasar sekunder,

fasilitas penyimpanan, pengaturan kliring dan penyelesaian perdagangan

dalam pemerintahan sekuritas harus diungkapkan kepada publik. Tujuan

manajemen utang harus didefinisikan secara jelas dan terbuka, dan langkah-

langkah manajemen risiko yang diadopsi harus dijelaskan.

Proses yang terbuka untuk merumuskan dan melaporkan kebijakan

manajemen utang.

Aspek material penting dari operasi manajemen utang harus diungkapkan

kepada publik.

Ketersediaan informasi publik mengenai kebijakan manajemen

utang

Masyarakat harus diberikan informasi atas kegiatan penganggaran,

termasuk pembiayaannya, dan posisi keuangan konsolidasi pemerintah.

Pemerintah harus secara teratur menerbitkan informasi mengenai saham

dan komposisi utang dan aset keuangan, termasuk mata uang mereka,

maturity, dan struktur suku bunga.

Akuntabilitas dan jaminan integritas oleh instansi yang

bertanggung jawab untuk pengelolaan utang

Pengelolaan utang harus diaudit setiap tahun oleh auditor eksternal

Institutional Framework/ Kerangka kelembagaan

Governance

Kerangka hukum harus menjelaskan kewenangan untuk meminjam

dan menerbitkan utang baru, berinvestasi, dan melakukan transaksi atas

nama pemerintah. Kerangka organisasi untuk manajemen utang harus

ditentukan dengan baik, dan memastikan bahwa mandat dan peran yang

diartikulasikan dengan baik.

Manajemen operasi internal dan dokumentasi hukum

Risiko kerugian pemerintah dari pengendalian operasional harus

dikelola sesuai dengan praktik bisnis yang baik, termasuk tanggung jawab

yang diartikulasikan dengan baik untuk staf, dan pemantauan dan

pengendalian kebijakan yang jelas dan pelaporan atas hal tersebut.

Kegiatan pengelolaan utang harus didukung oleh sistem informasi

manajemen yang akurat dan komprehensif dengan pengamanan yang tepat.

Staf yang terlibat dalam manajemen utang harus tunduk pada kode

etik dan bebas dari konflik kepentingan dari pengelolaan urusan keuangan

pribadi mereka.

Prosedur pemulihan bisnis yang sehat harus dilaksanakan untuk

mengurangi risiko bahwa kegiatan pengelolaan utang mungkin sangat

terganggu oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau tindakan terorisme.

Manajer utang harus memastikan bahwa mereka telah menerima

nasihat hukum yang tepat dan bahwa transaksi mereka melakukan

menggabungkan fitur hukum yang kuat.

Debt Management Strategy/ Strategi Pengelolaan Utang

Risiko yang melekat dalam struktur utang pemerintah harus dipantau

secara seksama dan dievaluasi. Risiko ini harus dikurangi sejauh mungkin

dengan memodifikasi struktur utang, dengan mempertimbangkan biaya

untuk melakukannya.

Dalam rangka untuk membantu keputusan panduan pinjaman dan

mengurangi risiko pemerintah, pengelola utang harus mempertimbangkan

karakteristik risiko keuangan dan lainnya dari arus kas pemerintah.

Manajer utang harus hati-hati menilai dan mengelola risiko yang

terkait dengan mata uang asing dan jangka pendek atau utang floating-rate.

Harus ada kebijakan cash management hemat biaya yang

dilaksanakan untuk memungkinkan tingkat kepastian yang tinggi terhadap

kewajiban keuangan saat jatuh tempo.

Risk Management Framework

Suatu kerangka kerja harus dikembangkan agar para manajer

pinjaman dapat mengidentifikasi dan mengelola timbal balik antara biaya

yang diharapkan dan risiko pada portofolio utang pemerintah.

Untuk menilai risiko, manajer pinjaman harus secara teratur

melakukan tes stres dari portofolio utang berdasarkan gejolak ekonomi dan

keuangan dimana pada umumnya berdampak pada pemerintah dan negara

secara umum

Scope for active management

Manajer utang yang berusaha untuk mengelola secara aktif portofolio

utang untuk mendapatkan keuntungan dari ekspektasi pergerakan suku

bunga dan nilai tukar, yang berbeda dari yang tersirat dalam harga pasar

saat ini, harus menyadari risiko yang terlibat dan bertanggung jawab atas

tindakan mereka.

Contingent liabilities

Manajer utang harus mempertimbangkan dampak bahwa kewajiban

kontinjensi terhadap posisi keuangan pemerintah termasuk likuiditas secara

keseluruhan, ketika membuat keputusan pinjaman

Development and Maintenance of an Efficient Market for

Government Securities

Dalam rangka meminimalkan biaya dan risiko jangka menengah ke

jangka panjang, manajer pinjaman harus memastikan bahwa kebijakan dan

operasi mereka konsisten dengan perkembangan pasar surat berharga

pemerintah yang efisien

Portfolio diversification and instruments

Pemerintah harus berusaha untuk mencapai basis investor yang luas

bagi kewajiban domestik dan luar negeri, dengan memperhatikan biaya dan

risiko, dan harus memperlakukan investor secara adil.

Primary market

Kegiatan pengelolaan utang di pasar primer harus transparan dan

dapat diprediksi. Sedapat mungkin, penerbitan utang harus menggunakan

mekanisme berbasis pasar, termasuk lelang kompetitif dan sindikasi

Secondary market

Pemerintah dan bank sentral harus mendorong pengembangan pasar

sekunder yang tangguh yang dapat berfungsi secara efektif dalam berbagai

kondisi pasar. Sistem yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi dan

pasar keuangan yang jelas melibatkan sekuritas pemerintah harus

mencerminkan kepraktisan