pembiayaan apbn melalui utang

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

PEMBIAYAAN APBN MELALUI UTANG

Dhanapala, 23 Oktober 2017


APBN 2007 -2017

Outlook APBNP

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017A. Pendapatan Negara dan Hibah / Revenues and Grants 707.8 981.6 848.8 995.3 1,210.6 1,338.1 1,438.9 1,550.5 1,508.0 1,555.9 1,736.1

I. Penerimaan Dalam Negeri / Domestic Revenues 706.1 979.3 847.1 992.3 1,205.4 1,332.3 1,432.1 1,545.5 1,496.0 1,546.9 1,733.01. Penerimaan Perpajakan / Tax 491.0 658.7 619.9 723.3 873.9 980.5 1,077.3 1,146.9 1,240.4 1,285.0 1,472.72. Penerimaan Bukan Pajak / Non Tax 215.1 320.6 227.2 268.9 331.5 351.8 354.8 398.6 255.6 262.0 260.2

II. Hibah / Grants 1.7 2.3 1.7 3.0 5.2 5.8 6.8 5.0 12.0 9.0 3.1 B. Belanja Negara / B. Expenditures 757.6 985.7 937.4 1,042.2 1,295.1 1,491.4 1,650.6 1,777.2 1,806.5 1,864.3 2,098.9

I. Belanja Pemerintah Pusat / Central Government 504.6 693.4 628.8 697.4 883.7 1,010.6 1,137.2 1,203.6 1,183.3 1,154.0 1,343.1Bunga Utang / Interest Payments 79.8 88.4 93.8 88.4 93.2 100.5 113.0 133.4 156.0 182.8 218.6

- Dalam Negeri / Domestic Currency 54.1 59.9 63.8 61.5 66.8 70.2 98.7 118.8 141.9 167.8 202.9- Luar Negeri / Foreign Currency 25.7 28.5 30.0 26.9 26.4 30.3 14.3 14.6 14.1 15.0 16.3

II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa / Transfers to Regions 253.3 292.4 308.6 344.7 411.3 480.6 513.3 573.7 623.1 710.3 755.9III. Suspend / Suspend -0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 -0.1 0.1 0.0 0.0

C. Keseimbangan Primer / Primary Balance 30.0 84.3 5.2 41.5 8.8 -52.8 -98.6 -93.3 -142.5 -125.6 -144.3 D. Surplus/ (Defisit) Anggaran (A-B) / Budget Surplus (Deficit) (A-B) -49.8 -4.1 -88.6 -46.9 -84.5 -153.3 -211.7 -226.7 -298.5 -308.3 -362.9 E. Pembiayaan / Financing 42.5 84.1 112.6 91.6 130.9 175.2 237.4 248.9 323.1 334.5 362.9

I. Pembiayaan Utang / Debt 33.3 72.7 90.1 95.7 106.9 140.8 223.2 255.7 380.9 403.0 427.0 1. Surat Berharga Negara (neto) 57.2 85.9 99.5 91.1 119.9 159.7 224.7 264.6 362.3 407.3 433.0 2. Pinjaman Dalam Negeri (neto) - - - 0.4 0.6 0.8 0.5 1.0 0.8 1.1 1.7 3. Pinjaman Luar Negeri (neto) -23.9 -13.2 -9.4 4.2 -13.6 -19.7 -1.9 -9.8 17.8 -5.3 -7.7II. Pembiayaan Non-Utang / Non Debt 9.1 11.4 22.5 -4.1 24.0 34.4 14.2 -6.8 -57.8 -68.5 -64.1

Kelebihan (Kekurangan) Pembiayaan / Financing Surplus (Deficit) -7.4 80.0 24.0 44.7 46.5 21.9 25.7 22.2 24.6 26.2 0.0Keterangan:- Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) DJPBn, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/P) DJA

LKPP

2


Risiko perubahanasumsi dasar makro

ekonomi

Risiko BelanjaNegara

RisikoPendapatan

Negara Risiko

Pembiayaan(terutama Utang)

Kemungkinan berdampak pada:1. Defisit >3% PDB (melanggar UU 17 / 2013)2. Target makroekonomi tidak tercapai3. Pengeluaran negara tidak terbiayai4. Sovereign Credit Rating menurun5. Biaya utang meningkat

Risiko Fiskal dalam Pelaksanaan APBN

Mitigasi Risiko1. Optimalisasi dan penyesuaian

belanja/ pengeluaran Pemerintah2. Perluasan basis pajak3. Pelaksanaan extra effort

4. Menyediakan cash buffer:• Dana cadangan risiko fiskal• Menggunakan dana SAL

5. Menambah/ mempercepat penarikan utang baru

3

Presenter

Presentation Notes

Keterangan: Terjadinya risiko a.l. dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, kondisi pasar keuangan, pergerakan nilai tukar/ tingkat bunga, perkembangan politik, dll. Setiap mitigasi risiko memiliki pros & cons. Mitigasi risiko yang akan diambil a.l. ditentukan: Besaran dampak risiko; Perkiraan waktu terjadinya risiko; Biaya mitigasi yang diperlukan.


Instrumen Utang dan Penggunaannya

P eng elolaan kas

P embiayaan Defis it

P embiayaan K eg iatan

P eng elolaan P ortofolio

L ain-lain/ Umum

S P N - - - -

Oblig as i Neg ara - - S B N

J ang ka P endek - - - -

J ang ka P anjang - -

P rog ram - - -

T unai lainnya - - - P L N

- - - -

- - - -

S B S N/ S ukuk Neg ara

K eg iatan

P injaman Dalam Neg eri (P DN)

T unai

J enis Ins trumen Utang

P eng g unaan

S UN

4


Pertimbangan Penetapan Jenis dan Besaran Instrumen Pembiayaan Utang

• Mengutamakan utang dalam negeri, mendukung kondisi makro ekonomi, kebijakan front loading penerbitan SBN

Kebijakan Pemerintah

• Mengacu pada strategi pembiayaan utang tahunan dan strategi pengelolaan utang jangka menengah

Perhitungan biaya dan risiko yang paling optimal

• Dibatasi oleh kemampuan penyerapan SBN oleh investor dan lending limit dari pemberi pinjaman.

Kapasitas Sumber Pembiayaan Utang

• Upaya memperbesar kemampuan pembiayaan utang dan menurunkan biaya/ risiko utang dalam jangka panjang.

Diversifikasi instrumen utang

• Pengembangan pasar SBN memerlukan kepastian supply SBN agar likuiditas terjaga.

Kebutuhan untuk pengembangan pasar keuangan dalam negeri

• Utang Tunai vs Utang terkait Proyek/Kegiatan tertentu

Fleksibilitas penggunaan utang

• Sebagai instrumen investasi masyarakat dan mendorong perekonomian domestik.

Manfaatnya bagi perekonomian dalam negeri

• Menjaga Independensi dengan menghindari sumber utang yang mensyaratkan adanya agenda politis

Independensi Pemerintah

5


Tujuan Pengelolaan Utang Secara Umum

Tujuan Langkah yang ditempuh

1. Memperoleh struktur portofolio utang yang optimal • Menetapkan komposisi utang baru

• Melakukan re-profiling utang (buyback, dan debt switch)

2. Memenuhi target pembiayaan utang yang ditetapkandalam APBN (besaran defisit dan kebutuhan pembiayaanutang ditentukan oleh kebijakan fiskal)

• Melakukan assessment daya serap pasar SBN danpinjaman

3. Mengembangkan pasar SBN domestik • Menambah likuiditas pasar SBN domestik

• Memperluas basis investor

6

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAANPEMBIAYAAN DAN RISIKO

Kebijakan Umum Pengelolaan Utang

Prioritas Utang Dalam Negeri

Diversifikasi Instrumen

Fleksibilitas Pembiayaan

Pinjaman untuk belanja modal, terutama infrastruktur

Pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka ALM

Penjaminan Pemerintah untuk mendorong percepatan infrastruktur

Transparansi & Akuntabilitas7


1. Pengembangan pasar perdana SBN• Memaksimalkan jumlah penerbitan seri benchmark. • Meningkatkan transparansi dan prediktabilitas jadwal dan target

lelang penerbitan.• Mengoptimalkan metode penerbitan.• Meningkatkan koordinasi dengan BI terkait jumlah likuiditas pasar

domestik.

2. Pengembangan instrumen SBN:• Saving Bonds• Index linked bonds.

3. Pengembangan pasar sekunder SBN• Mengoptimalkan peran dan kapasitas primary dealers,• Melakukan pengembangan pasar REPO dan derivatif termasuk

government bond futures, • Memperkuat bond stabilization framework (BSF)• Menyempurnakan electronic trading platform, • Mewujudkan pro-active investor relation

4. Mempercepat pengembangan pasar SBSN

1. Menerbitkan SBN valas secara terukur dan sebagaipelengkap• Menjamin pemenuhan pembiayaan APBN tanpa menimbulkan crowding

out di pasar domestik.• Menurunkan tingkat biaya portofolio utang pada tingkat risiko yang

terkendali.• Memberikan benchmark yield bagi sektor korporasi/swasta.

2. Mempertimbangkan pengelolaan risiko utang dalamkerangka ALM negara.

3. Mengembangkan metode penerbitan yang lebihfleksibel untuk mengakomodasi perubahan target pembiayaan dan ketidakpastian kondisi pasarkeuangan serta efisiensi waktu penerbitan dan biayautang.

SBN Domestik SBN Valas

Kebijakan Pengelolaan SBN

8


1. Komitmen pinjaman kegiatan (project loan) untuk membiayai pembangunan infrastrukturdan energi serta dalam rangka alih teknologi.

2. Meningkatkan kualitas persiapan kegiatan danpengadaan pinjaman luar negeri

3. Pinjaman luar negeri tunai/program dilakukansecara selektif, antara lain dalam rangkamendukung fleksibilitas pembiayaan utang.

4. Meningkatkan kinerja pemanfaatan pinjamanluar negeri

Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Dalam Negeri

1. Mengoptimalkan pemanfaatan pinjamandalam negeri sesuai kebutuhan

2. Meningkatkan kualitas persiapan kegiatandan pengadaan pinjaman dalam negeri

3. Meningkatkan kinerja pemanfaatan pinjamandalam negeri

Kebijakan Pengelolaan Pinjaman

9


StrategiJangka

Menengah

APBN (Pembiayaan)StrategiTahunan

MonitoringKinerja Risiko & Portofolio Utang

• Memuat kebijakan umum pengelolaan utang• Target portofolio jangka menengah• Jangka waktu 5 tahun, dapat ditinjau kembali

setiap tahun

• Target pembiayaan tahunan (defisit, refinancing, dll)

• Pedoman untuk eksekusi pengelolaanutang untuk tahun ybs.

• Jangka waktu 1 tahun, dapat direvisiselama siklus APBN.

• Target portofolio tahunan (komponen, strukturinstrumen, dll)

• Pedoman mengukur Indikator Kinerja Utama• Jangka waktu 1 tahun, dapat ditinjau kembali di

tengah tahun dengan melihat perkembangankondisi pasar

• Dilakukan secara triwulanan berdasarkan Strategi Tahunan

• Sebagai input untuk Strategi berikutnya (dalam jangka menengah dan tahunan)

Siklus Pengelolaan Utang

10


Indikator

• Perubahan AsumsiEkonomi Makro

• Perubahan Kondisi PasarKeuangan

• Kebutuhan Pembiayaandan Kebijakan Utang

• Penyerapan Pinjaman olehKementerian / Lembaga

IndikatorFaktor Yang Mempengaruhi

Apakah Risiko dan Biaya Utang?

11


Pinjaman

37%

SBN, 1,064 ,

63%

24%

SBN, 2,329 ,

76%

Perkembangan Indikator Risiko Utang

26.722.8 22.1 20.3 18.8

16.2 16.0 14.8 13.7 12.1 10.8

30.228.2 28.2

26.1 25.922.5 23.2

21.0 20.717.5 19.2

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sep-2017

Interest Rate Risk

Variable rate ratio [%] Refixing [%]

16.5 17.213.4 11.3 10.4 10.2 11.7 10.7 12.2 12.1 11.6

46.952.1

47.4 46.2 45.1 44.4 46.743.4 44.5 42.6 40.9

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sep-2017

Exchange Rate Risk

FX Debt to GDP ratio (%) *) FX Debt to total debt ratio (%)

10.4

10.0

9.79.5

9.3

9.7 9.6 9.79.4

8.9 9.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sep-2017

Average Time To Maturity

ATM (in years)

6.8 6.4 7.6 7.1 8.2 7.2 8.6 7.7 8.4 6.59.7

19.4 18.6 20.3 20.8 22.7 21.5 21.8 20.1 21.4 22.7 25.230.6 31.1 33.2 34.2 34.6 32.4 33.4 33.9 34.7 36.0

39.7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sep-2017

Debt Maturity

in 1 year (%) in 3 year (%) in 5 year (%)

12


Sumber: CEIC , World Bank, internal Kemenkeu

Keterangan : Data negara lain hanya tersedia sampai tahun 2015

Perkembangan rasio beban utang Indonesia...relatif lebih baik apabila dibandingkan dengan beberapa negara peers

Rasio pembayaran bunga utang terhadap total Pendapatan dan Hibah Indonesiapada tahun 2015 berada pada tingkat 9.9%, relatif lebih baik dibandingkan negarapeers seperti Maroko (10.4%), Meksiko (11.4%), Filipina (13.8%), Mesir (23.9%), dan Brazil(34.0%). Adapun pada tahun 2016 meningkat menjadi 10.7% Dari sisi rasio terhadap belanja, pada periode yang sama, rasio beban utang

Indonesia (8.3%) relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara peers sepertiMaroko (9.0%), Meksiko (9.7%), Malaysia (11.3%), Filipina (16.7%), Mesir (24.3%), danBrazil (33.2%). Adapun pada tahun 2016 meningkat menjadi 8.9% Dari sisi rasio beban bunga terhadap total utang outstanding, pada tahun 2015,

capaian Indonesia (5.2%) tercatat lebih baik daripada Filipina (5.5%), Turki (6.6%),Meksiko (6.7%), Mesir (8.8%), dan Brazil (18.0%), namun sedikit lebih tinggi dibandingMaroko, Thailand, dan Malaysia. Adapun pada tahun 2016 menurun menjadi 5.0%

5.8 5.8 5.4 5.2 4.9 5.1 5.3 5.25.0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rasio Beban Bunga Terhadap Rata-Rata Outstanding Utang (%)

Brazil Turki Malaysia Thailand Filipina

Mesir Meksiko Maroko Indonesia

9.0 11.0

8.5 7.5 6.9 7.7 8.4

9.9 10.7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rasio Beban Bunga Terhadap Pendapatan dan Hibah (%)

9.0 10.0

8.1 7.0 6.2 6.7 7.4

8.3 8.9

0

5

10

15

20

25

30

35

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rasio Beban Bunga Terhadap Belanja (%)

13


Posisi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Beberapa Mata Utang Utama

Ket:14

dalam mata uang asliIDR*) 737.13 783.86 836.31 902.82 992.84 1,097.99 1,263.93 1,477.83 1,755.18 2,019.16 2,285.17 USD**) 28.14 32.55 35.80 39.77 44.35 49.83 56.77 60.98 73.16 80.45 83.41 JPY**) 2,941.88 2,820.48 2,713.84 2,698.75 2,585.42 2,511.84 2,395.29 2,223.12 2,143.43 2,063.13 2,049.13 EUR**) 7.19 6.75 5.97 5.44 4.71 4.49 4.23 5.13 6.13 8.94 9.98 SDR**) 1.41 1.74 2.01 2.15 2.19 2.17 2.07 1.94 1.79 1.55 1.48 AUD**) 0.08 0.14 0.24 0.29 0.33 0.40 0.45 0.47 0.49 0.49 0.48 Mata Uang Lainnya

equivalent dlm triliun RupiahIDR 737.13 783.86 836.31 902.82 992.84 1,097.99 1,263.93 1,477.83 1,755.18 2,019.16 2,285.17 USD 265.08 356.46 336.54 357.61 402.16 481.86 691.97 758.64 1,009.24 1,081.11 1,125.39 JPY 244.37 341.90 276.01 297.62 301.98 281.23 278.26 231.76 245.47 238.09 245.49 EUR 98.91 104.15 80.68 64.99 55.30 57.54 71.11 77.68 92.39 126.53 158.70 SDR 20.80 29.44 29.57 29.83 30.44 32.41 38.93 35.01 34.37 27.90 28.20 AUD 0.64 1.08 2.05 2.66 3.05 4.03 4.85 4.82 4.91 4.72 5.06 Mata Uang Lainnya 22.5 19.86 29.49 26.13 23.18 22.65 26.45 23.04 23.58 17.94 18.43 Total 1,389.4 1,636.74 1,590.66 1,681.66 1,808.95 1,977.71 2,375.50 2,608.78 3,165.13 3,515.45 3,866.45

Kurs Tengah IDR thd USD 9,419.00 10,950.00 9,400.00 8,991.00 9,068.00 9,670.00 12,189.00 12,440.00 13,795.00 13,436.00 13,492.00

Kurs Tengah IDR thd JPY 113.39 90.33 92.42 81.53 116.80 111.96 116.17 104.25 114.52 115.40 119.80

Kurs Tengah IDR thd EUR 0.68 0.71 0.70 0.75 11,738.99 12,809.86 16,821.44 15,133.27 15,069.67 14,161.55 15,894.93

2007 #) 2008 #) 2009 #) 2010 #)

-------------------------- Berbagai Mata Uang --------------------------

2011 #) 2012 #) 2013 #) 2014 #) 2015 #) 2017 ***2016 #)

* Nominal dalam Trilliun Rupiah # Angka LKPP Audited** Nominal dalam Milliar*** Per 30 Sep 2017


Perkembangan Outstanding Utang Pemerintah

Angka dalam Triliun Rupiah Nominal %

Total Utang Pemerintah Pusat 1,389.41 1,636.74 1,590.66 1,681.66 1,808.95 1,977.71 2,375.50 2,608.78 3,165.13 3,515.46 3,866.45 100.0%

a. Pinjaman 586.36 730.25 611.20 617.25 621.29 616.61 714.44 677.56 755.12 734.85 737.99 19.1% 1). Pinjaman Luar Negeri 586.36 730.25 611.20 616.86 620.28 614.81 712.17 674.33 751.04 729.71 732.46 18.9%

Bilateral *) 386.49 484.90 387.92 380.67 381.66 359.80 383.53 334.62 340.63 315.07 311.86 8.1% Multilateral **) 179.47 222.69 202.37 208.28 212.96 230.23 288.29 292.33 360.04 368.92 375.00 9.7% Komersial ***) 19.62 21.69 20.24 27.34 25.15 24.37 40.00 47.15 50.20 45.61 44.65 1.2% Suppliers ***) 0.77 0.97 0.66 0.57 0.50 0.41 0.35 0.24 0.17 0.10 0.96 0.0%

2). Pinjaman Dalam Negeri - - - 0.39 1.01 1.80 2.27 3.22 4.08 5.13 5.53 0.1%

b. Surat Berharga Negara 803.06 906.50 979.46 1,064.40 1,187.66 1,361.10 1,661.05 1,931.22 2,410.01 2,780.61 3,128.46 80.9%

Denominasi Valas ##) 65.93 122.64 143.15 161.97 195.63 264.91 399.40 456.62 658.92 766.58 848.81 22.0%Denominasi Rupiah 737.13 783.86 836.31 902.43 992.03 1,096.19 1,261.65 1,474.60 1,751.09 2,014.03 2,279.65 59.0%

126.53 Angka dalam Miliar US DolarTotal Utang Pemerintah Pusat 1,389.41 1,636.74 1,590.66 187.04 199.49 204.52 194.89 209.71 229.44 261.64 286.57 100.0%

a. Pinjaman 586.36 730.25 611.20 68.65 68.51 63.76 58.61 54.47 54.74 54.69 54.70 19.1% 1). Pinjaman Luar Negeri 586.36 730.25 611.20 68.61 68.40 63.58 58.43 54.21 54.44 54.31 54.29 18.9%

Bilateral *) 386.49 484.90 387.92 42.34 42.09 37.21 31.47 26.90 24.69 23.45 23.11 8.1% Multilateral **) 179.47 222.69 202.37 23.17 23.49 23.81 23.65 23.50 26.10 27.46 27.79 9.7% Komersial ***) 19.62 21.69 20.24 3.04 2.77 2.52 3.28 3.79 3.64 3.39 3.31 1.2% Suppliers ***) 0.77 0.97 0.66 0.06 0.06 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.07 0.0%

2). Pinjaman Dalam Negeri - - - 0.04 0.11 0.19 0.19 0.26 0.30 0.38 0.41 0.1%

b. Surat Berharga Negara 803.06 906.50 979.46 118.39 130.97 140.76 136.27 155.24 174.70 206.95 231.88 80.9%

Denominasi Valas ##) 65.93 122.64 143.15 18.02 21.57 27.39 32.77 36.71 47.76 57.05 62.91 22.0%Denominasi Rupiah 737.13 783.86 836.31 100.37 109.40 113.36 103.51 118.54 126.94 149.90 168.96 59.0%Nilai Tukar Rupiah (IDR thd US$1) 9,419 10,950 9,400 8,991 9,068 9,670 12,189 12,440 13,795 13,436 13,492

2007 #) 2008 #) 2009 #) 2010 #) 2011 #)September###)2012 #) 2013 #) 2014 #) 2015 #) 2016 #) 2017

Ket:15

* Termasuk semi commercial # Angka LKPP Audited** Beberapa termasuk semi concessional ## Termasuk SUN Valas Domestik*** Seluruhnya termasuk commercial ### Tidak Termasuk Accrued Interest Rp45,67T


31%52%

2006 2016

Afrika Selatan

36%

28%

2006 2016

Indonesia

40%57%

2006 2016

Malaysia

52%33%

2006 2016

Philipina

38% 62%

2006 2016

Vietnam

47%32%

2006 2016

Turkey

66%78%

2006 2016

Brazil

Credit Rating IndonesiaRasio Utang per PDB Beberapa Negara Peers dan BRICS

• Imbal hasil SUN seri benchmark domestik rata-rata menurun 0,59% sejak kenaikan peringkat S&P’s (19 Mei) hingga akhir September 2017.

• Biaya utang penerbitan SBN domestik bruto tahun2017 diperkirakan sebesar Rp2,74 triliun per tahun.

• Imbal hasil SUN Valas menurun hingga 0,26%.

• Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakanmeningkat 0,1%, utamanya dari peningkatan investasi(5,4% ke 6%) dan impor (3,9% ke 4,1%).

Pencapaian Hasil Pengelolaan Utang”Pengelolaan utang yang baik dan prudent berkontribusi pada peningkatan credit rating Indonesia”

Perkembangan Rating Indonesia

Fitch Investment grade sejak 15 Desember 2011

Moody’s Investment grade sejak18 Januari 2012

S&P’s Investment grade sejak19 Mei 2017

16


Kesimpulan

Untuk mencapai masyarakat maju dan makmur, Indonesia membutuhkan pembangunan di berbagai bidang terutama kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.1Sumber pembiayaan pembangunan sebagian dibiayai melalui penambahan utang Pemerintah. Tambahan pembiayaan utang memungkinkan kenaikan belanja produktif di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerah dan dana desa, serta belanja sosial.

2Utang Pemerintah dikelola secara profesional, hati-hati, transparan, dan terukur sehingga mendapat peringkat layak investasi karena memiliki risiko yang terkendali. 3Utang Pemerintah masih pada level yang aman, dimana dengan jumlah UtangPemerintah relatif rendah, perekonomian Indonesia mampu tumbuh dengancukup tinggi. 4

Kesimpulan

17


Akhir Presentasi

Direktorat Strategi dan Portofolio PembiayaanDirektorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gedung Frans Seda, Jl. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat 10710 T. (021) 3459616

Data dan informasi terkait utang dapat diakses melaluihttp://www.djppr.kemenkeu.go.idEmail : [email protected]

@DJPPRkemenkeuDJPPRKemenkeuDJPPRKemenkeu

@djpprkemenkeu

18


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

19


Tantangan Perekonomian Dalam Negeri

Produktivitas Rendah

Daya Saing Rendah

Kemiskinan &Kesenjangan Sosial

• Tingkat inovasi rendah

• Pasar keuangan dangkal

• Kapasitas produksi terbatas

• Infrastruktur terbatas dan tidak berkembang

• Pemanfaatan teknologi tidak optimal

• Ketrampilan dan keahlian tenaga kerja belum memadai

20


Brazil

Rusia

India

China

IndonesiaFilipina

Malaysia

Thailand

Vietnam

2

2.5

3

3.5

4

- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

Infr

astr

uctu

re In

dex

GDP per capita

Gap penyediaan infrastruktur

Diperlukan upaya Pemerintah yang lebih besar untuk menutup gap penyediaan infrastruktur.

Untuk penyediaan layanan infrastruktur baru selama 5 tahun (2015-2019) dibutuhkan dana sebesar Rp4.796,2 triliun.

Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 41,25% yang bisa dicukupi dari APBN dan APBD.

Indeks Infrastruktur 2016

21


Postur Realisasi APBN-P 2016 & APBN-P 2017

22


APBN Berperan Mendorong Pertumbuhan

Belanja NegaraPendapatan Negara2000 25% 2500 25%

Nominal (Rp Tn) % thd PDB (RHS) Nominal (Rp Tn) % thd PDB (RHS) 1800 19.8% 19.9%

1600 20% 2000 20% 18.1% 18.2%

17.4% 16.2%

16.9% 1400 16.3%16.2%15.8% 15.7% 15.4% 15.4% 14.7% 14.9% 16.7% 1200 15% 1500 15% 13.1% 15.1% 12.4%12.8% 1000

800 10% 1000 10%

600

400 5% 500 5%

200

0 0% 0 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

981.

6

848.

8

995.

3

1210

.6

1338

.1

1438

.9

1550

.5

1508

1555

.9

1736

.1

985.

7

937.

4

1042

.1

1295

1491

.4

1650

.6

1777

.2

1806

.5

1864

.3

2098

.9

23


Tantangan Pengelolaan APBN

PenerimaanProyeksi & Estimasi

PembiayaanPembenahan

BelanjaKomitmen

Membuat estimasipenerimaan yangakurat dan kredibel

Membuat keputusanbelanja yang strategis Reformasi di Sektor

Keuangan, antaralain melalui pendalaman pasar keuangan

Efektif danmemperbaiki fondasiIndonesia

Peningkatan kapasitasmengumpulkanpenerimaan negara

Mengurangikemiskinan,kesenjangan, dan pemerataan kesejahteraan

Rasio penerimaanperpajakan masih rendah

Memerangi inefisensidan korupsi

Reformasi perpajakan danReformasi Belanja yang efisiensangat dibutuhkan

24


Defisit dan Rasio Utang yang Rendah, dengan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Tinggi

Rata-rata Defisit & Pertumbuhan Satu Dekade Terakhir Defisit APBN (Rp triliun)2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

-4.1

-46.8

-84.4 -88.6

-153.3

-211.7 -226.7

-298.5 -308.3

-362.9

9.6 surplus/defisit fiskal (%)

pertumbuhan PDB (%) 7.5

3.9 3.9 2.7 3.3 2.8 2.6 2.4 2.4

1.6 1.5 1.2 1.4 1.1 0.9 0.5

-0.5 -0.7 -0.8 -0.9 -1.6 -1.9 -2.2

-2.9 -3.0 -3.1 -3.2 -3.3 -4.4 -4.5

-6.2 -6.7 -7.0 -7.7

5.7

Saud

i Ara

bia

Kore

a

Russ

ia

Germ

any

Chin

a

Indo

nesia

Cana

da

Turk

ey

Aust

ralia

Arge

ntin

a

Italy

Sout

h Af

rica

Mex

ico

Fran

ce

Braz

il

Uni

ted

King

dom

Uni

ted

Stat

es

Japa

n

Indi

a 25


Rincian Outlook Bunga Utang 2017 (2)

Proyeksi Berd. Outstanding per 31 Juli 2017

Rp81,7 T

Atas proyeksi bunga/biaya berdasarkan outstanding utang per 31 Juli 2017, terdapat risikoperubahan proyeksi meliputi :• Risiko nilai tukar atas SBN valas dan Pinjaman Luar Negeri (PLN)• Risiko tingkat bunga atas SBN variable (seri VR dan SBR) dan Pinjaman dengan bunga

variabel.

Rupiah Valas Total

UTANG 64.36 17.35 81.71

SBN 64.13 10.28 74.41 Fixed 62.77 10.28 73.05 Variabel 1.36 - 1.36

PINJAMAN 0.23 7.07 7.30 Fixed - 3.83 3.83 Variabel 0.23 3.25 3.47

Triliun Rp

Proyeksi berdasarkan DMFAS Freeze 31 Juli 2017

Sensitivitas Perubahan Nilai Tukar Sensitivitas Perubahan Tingkat Bunga

Asumsi Rate ∆ 0,1%

Ref. Rate LPS3M 7.3% 1.64 SPN3M 4.9% 24.73 LIBOR 6mo 1.5% 0.22

Miliar RpMiliar Rp

Asumsi Kurs ∆ Rp100/USD,

Rp100/EUR, dan ∆Rp1/JPY

USD 13,323.0 114.5 JPY 120.6 13.0 EUR 15,641.2 3.4

26


Mengapa Berutang?

Individu

Negara

Memenuhi Kebutuhan Pokok

Menjalankan Usaha

Kebutuhan yang Mendesak

Membiayai defisit APBN

Mengembangkan pasar keuangan, termasuk menyediakanbenchmark bagi instrumen keuangan

Membantu Bank Indonesia bagi kegiatan Operasi Moneter

Memberikan alternatif investasi bagi masyarakat

Mengelola portofolio utang Pemerintah 27


Faktor yang Mempengaruhi Risiko dan Biaya Utang

Perubahan Asumsi Makro Ekonomi, terutama nilai tukar dan tingkat bunga. Kondisi Pasar Keuangan, terkait dengan: Likuiditas dan daya serap pasar terhadap penerbitan SBN Horizon investasi cenderung semakin pendek pada saat terjadi krisis.

Ketidakpastian Kebutuhan Pembiayaan dan Kebijakan Utang: Berdampak pada peningkatan risiko dan biaya utang; Berdampak pada pengembangan pasar SBN domestik; Berdampak pada fleksibilitas pemilihan sumber utang; Berdampak pada kredibilitas Pemerintah.

Untuk utang yang earmarked dengan belanja, dipengaruhi oleh kemampuan penyerapan pinjaman oleh K/L.

28


Stakeholder Pengelolaan Utang (1)

•Penetapan target pembiayaan utang dalam APBN •BMN untuk underlying penerbitan SUKUKDPR

BI

Bappenas

OJK & SROs

•Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan moneter dan pengelolaan utang•Pengembangan pasar SBN•Agen lelang, pembayaran & setelmen utang negara•Mirroring database utang

•Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan alternatif pembiayaannya•Partner dalam interaksi dengan Lender terkait PLN (bilateral & multilateral)•Perencanaan Kegiatan yang akan dibiayai melalui Pinjaman•Monitoring pelaksanaan pemberian Pinjaman

•Regulasi dan pengawasan•Pengembangan pasar sekunder

BPK •Auditor

K/L & Penerima Penerusan Pinjaman

•Koordinasi terkait kegiatan yang dibiayai melalui Pinjaman•Monitoring penggunaan/penarikan pinjaman

29


Stakeholder Pengelolaan Utang (2)

Lenders

PrimaryDealers

Investor

Credit Rating Agencies

Publik

•Assessment tahunan•Assessment transaksi SBN Valas•Terdiri dari: S&P, Moodys, Fitch, R&I, JCRA & Internal credit committee dari lenders

•Dialog untuk mempertemukan kapasitas Lender dengan kebutuhan pembiayaan •Negosiasi PLN •Terdiri dari: lender multilateral, bilateral & komersial

•Partner utama dalam pengelolaan SBN•Sebagai Investor, •Penghubung pemerintah dan Investor, •Sebagai market makers•Terdiri dari: 14 Bank & 4 Sekuritas

•Komunikasi berkelanjutan •Terdiri dari: Bank, Dana pensiun, Asuransi, Reksa Dana, Individu dll

•Diseminasi kebijakan pengelolaan utang kepada publik•Pemerintah akan menerima feedback untuk check and balance terhadap kebijakan Pemerintah

30


Risiko Utang

Pinjaman

37%

SBN, 1,064 ,

63%

24%

SBN, 2,329 ,

76%

63%

37%617 T

1064 T

Ket: Menggunakan asumsi PDB pada APBN 2017

Perkembangan Outstanding dan Risiko Utang

16.2 16.014.8 13.7

12.110.9

22.5 23.221.0 20.7

17.519.0

2012 2013 2014 2015 2016 Ags-2017

Risiko Suku Bunga Semakin Menurun

Variable rate ratio [%] Refixing [%]

10.2 11.7 10.7 12.2 12.1 11.6

44.4 46.743.4 44.5 42.6 41.2

2012 2013 2014 2015 2016 Ags-2017

Risiko Nilai Tukar Relatif Rendah

FX Debt to GDP ratio (%) *) FX Debt to total debt ratio (%)

9.79.6

9.7

9.4

8.98.8

2012 2013 2014 2015 2016 Ags-2017

Rata-rata Waktu Jatuh Tempo Berkurang

ATM (in years)

7.2 8.6 7.7 8.4 6.59.4

21.5 21.8 20.1 21.4 22.7 23.9

32.4 33.4 33.9 34.7 36.039.2

2012 2013 2014 2015 2016 Ags-2017

Periode Jatuh Tempo Utang SemakinPendek

in 1 year (%) in 3 year (%) in 5 year (%)

81%3088 T

19%738 T

SBN Pinjaman

Outstanding Utang

31

pembiayaan apbn melalui utang

Documents