Dosen pengajar:

RENDRA SETYADIHARJA, S.Sos., M.I.P

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) RAJA HAJI Tanjungpinang

PERTEMUAN KE-11

(MK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH)

DEKONSENTRASI DELEGASI DESENTRALISASI SENTRALISASI

Aspek Perencanaan: Dominannya pemerintah pusat

Aspek Pelaksanaan: harus tunduk pada juklak/Juknis dari pemerintah pusat

Aspek Pengawasan: banyaknya institusi Pengawasan sering tumpang tindih

Masalah

UU 22/1999

UU 25/1999

UU 32/2004

UU 33/2004

OTONOMI DAERAHDAN DESENTRALISASI

FISKAL

PengalihanKewenangan

PenataanDan PerimbanganKeuangan Daerah

revisi

mengatur

diikuti

Desentralisasi: alat mencapai tujuan bernegara dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis

Desentralisasi: penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI

ASPEK KEBIJAKAN DESENTRALISASI

POLITIK

ADMINISTRATIF

FISKAL

EKONOMI

MONEY FOLLOWS FUNCTION

Desentralisasi

Menghilangkan senjang vertikal dan horisontal

Mendekatkan pelayanan publik

kepada masyarakat

Demokratisasi

“EfekMenyebar/Merembes” antar daerah (Inter-

juridictional Spill Over Effects)

Hilangnya kesenjangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Terciptanya demokratisasi

Meningkatkan pelayanan publikkepada masyarakat

Terciptanya efek penyebaran/perembesan antar daerah

(interjurisdictional spillover effect)

VERTIKAL

HORIZONTAL

•Pendistribusian tanggung

jawab pengambilan keputusan

dan pengelolaan keuangan

dari tingkatan pemerintah

yang lebih tinggi kepada

tingkatan pemerintah yang

lebih rendah

DESENTRALISASI

FISKAL

Pendelegasian tanggung jawab

pengeluaran

Pendistribusian sumber

perpajakan

Transfer dana dari Pemerintah

Pusat ke Pemerintah Daerah

MEMPERBAIKI RELEVANSI KUALITAS PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK

TERHADAP KEBUTUHAN DAN KONDISI MASYARAKAT LOKAL DENGAN TETAP MENGACU PADA PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SOSIAL

BAIK REGIONAL MAUPUN NASIONAL

OTONOMI DAERAH

PERENCANAAN BOTTOM-UP

PARTISIPASI DALAM DEMOKRASI

MENCIPTAKAN SUMBER KEUANGAN

PEMBAGIAN SUMBER DAYA YANG MERATA

Belanja Pemerintah

Pusat

JENIS BELANJA NEGARA DALAM APBN

Belanja Pegawai

Belanja Untuk Daerah

Belanja Barang

Belanja Modal

Pembayaran Bunga Utang

Subsidi

Belanja Hibah

Bantuan Sosial

Belanja Lainnya

Dana Perimbangan

Dana Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian

APBD

APBN

APBN

Pemerintah

Desentralisasi

Dekonsentrasi

Tugas

Pembantuan

dari Pemerintah

Pusat ke

Pemerintah

Daerah

Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

Dana

Perimbangan

Pendapatan

Lainnya

Pengeluaran

Surplus/Defisit

Pembiayaan

Kebijakan Fiskal Nasional

APBD

Dana Bagi Hasil (Revenue Sharing)

DAU / General Allocation Fund (DBH)

DAK / Specific Allocation Fund (DBH)

APBN

APBN

Penggunaan SILPA

Dana Cadangan

Daerah

Dari penjualan aset2

daerah

Pinjaman Daerah

Implementasi Otoritas

otoritas

Sumber Pendanaan

Sumber: handout “Allocation of Equalizing Fund under Law No.33 of 2004”, Achmad Rochyadi, 2005

Belanja Pemerintah

Pusat

ALUR APBN KE DAERAH (MONEY FOLLOWS FUNCTION)

1. Belanja Pegawai2. Belanja Barang3. Belanja Modal4. Pembayaran Bunga Utang5. Subsidi6. Belanja Hibah7. Bantuan Sosial8. Belanja Lain-lain

Belanja Untuk Daerah

Belanja Pusat di Pusat

Belanja Pusat di Daerah

6 Urusan Mutlak

Di luar 6 Urusan

Kanwil di Daerah

Dikerjakan sendiri

Melalui UPT

Dilimpahkan ke Gubernur

Ditugaskan ke Gub/Bupati/

Walikota

APBN

PUSAT DAERAH

Dana Dekonsentras

iDana Tugas Pembantuan

APBD

Hibah

Dana Darurat

1. Dana Perimbangan

2. Dana Otonomi Khusus

3. Dana Penyesuaian

Dana Desentralisasi

Dana Sektoral di Daerah

DAK

DBH

DAU1. DANA PERIMBANGAN

2. DANA OTONOMI KHUSUS

3. DANA PENYESUAIAN

BELANJA UNTUK DAERAH

Pajak

SDA

PPh WPOPDN dan PPh Ps 21

Pajak Bumi dan Bangunan

Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan

Pertambangan Minyak Bumi

Pertambangan Gas Bumi

Pertambangan Umum

Kehutanan

Perikanan

Dana Reboisasi *)

Non Dana Reboisasi

Pertambangan Panas Bumi

*) DAK Dana Reboisasi (DR) mulai TA 2006 masuk sebagai Dana Bagi Hasil Kehutanan

DBH

•Sumber pendanaan pemerintah daerah yang bersumber dari

pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan

persentase tertentu

DAU

•Dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk global dan

besarannya ditentukan berdasarkan celah fiskal (selisih antara

kebutuhan daerah dan potensi daerah)

DAK

•Dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dengan maksud untuk

membantu biaya kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan

urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional, contohnya sarana

prasarana kebutuhan dasar masyarakat