MODEL – MODEL AUDITING

1. Latar Belakang

Auditing menurut A Statement of Basic Auditing

Concepts (ASOBAC) adalah proses sistematik untuk memperoleh

dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai

pernyataan tentang kejadian dan tindakan ekonomi untuk

menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut

dengan kriteria yang ditetapkan untuk menyampaikan hasilnya

kepada pemakai yang berkepentingan. Auditing juga

didefinisikan sebagai pengumpulan dan evaluai bukti

mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat

kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang

telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang

kompeten dan independen (Jusuf dkk, 2011, 4).

Definisi tersebut mencakup beberapa kata dan frasa

kunci. Kata dan frasa kunci yang meliputi defini tersebut

adalah: (a) Informasi dan Kriteria yang telah ditetapkan,

(b) mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, (c) Kompeten dan

Independen, (d)pelaporan. Tahap terakhir dalam proses audit

adalah menyiapkan laporan audit (audit report), yang

menyampaikan temuan-temuan auditor kepada pemakai. Laporan

seperti iini memiliki sifat yang berbeda-beda, tetapi

semuanya harus memberitahukan kepada para pembaca tentang

derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah

ditetapkan.

Pembicaraan mengenai auditing selalu dikaitkan dengan

keberadaan profesi Akuntan Publik dan auditor, yang dikenal

oleh masyarakat sebagai penyedia jasa audit laporan

keuangan kepada pemakai informasi keuangan. Auditor sangat

berkepentingan dengan kualitas jasa yang diberikan untuk

1

mengukur kualitas pelaksanaan audit. Akuntan Indonesia

telah menetapkan sepuluh standar audit agar mutu auditing

dapat dicapai sebagaimana mestinya. Standar audit dapat

dilakukan tanpa memandang ukuran besar kecilnya usaha

klien, bentuk organisasi bisnis, jenis industri maupun

organisasi itu berorientasi laba ataupun nonlaba. Standar

audit tersebut dituangkan dalam buku yang disebut Standar

Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Dalam pelaksanaan auditing, auditor harus memenuhi

standar auditing. Standar auditing berkaitan dengan

kriteria atau ukuran mutu kinerja audit dan berkaitan

dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan

prosedur yang ada. Berikut ini akan dibahas mengenai

standar auditing dan model auditing berkaitan dengan

standar auditing.

2. Pembahasan

Berikut ini akan dibahas mengenai standar auditing dan

model-model audit.

2.1 Standar Auditing

Standar auditing terdiri dari 10 yang dikelompokkan

dalam 3 bagian, diantaranya adalah standar umum, standar

pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan (SPAP, 2011).

a. Standar Umum

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih

yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang

cukup sebagai auditor.

2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan,

independensi dalam sikap mental harus dipertahankan

oleh auditor.

2

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya,

auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya

dengan cermat dan seksama.

b. Standar Pekerjaan Lapangan

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika

digunakan asisten harus disupervisi dengan

semestinya.

2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus

diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan

sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan

dilakukan.

3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh

melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan,

dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk

menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang

diaudit.

c. Standar Pelaporan

1. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan

keuangan telah disusun dengan Standar Akuntansi

Keuangan di Indonesia.

2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan,

jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip

akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode

berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip

akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus

dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam

laporan auditor.

3

4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan

pendapat mengenai laporan keuangan secara

keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan

demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara

keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya

harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan

dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus

memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan

audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat

tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

2.2 Model-Model Audit

Berikut ini akan dibahas mengenai model audit

terkait dengan standar auditing yang erdiri dari standar

umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan.

a. Model Audit Berdasarkan Tujuan Audit.

Klasifikasi audit berdasarkan tujuan audit terdiri

dari: audit laporan keuangan (financial statement audit),

audit kepatuhan (compliance audit), audit operasional

(operational audit)(Halim, 2001).

1. Audit laporan keuangan (financial statement audit)

Audit laporan keuangan mencakup penghimpunan dan

pengevaluasian bukti mengenai laporan keuangan telah

disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah

ditentukan yaitu prinsip akuntansi yang berlaku umum

(PABU). Ukuran kesesuaian audit laporan keuangan adalah

kewajaran (fairness). Kriteria utama yang digunakan

adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit

laporan keuangan dilakukan oleh auditor eksternal atas

permintaan klien.Hasil audit akan disajikan dalam bentuk

tertulis yang disebut laporan auditor independen.

4

Gambar 1

Model Audit Laporan Keuangan

2. Audit kepatuhan (compliance audit)

Audit kepatuhan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian

bukti dengan tujuan untuk menentukan apakah kegiatan

finansial maupun operasi tertentudari suatu entitas

sesuai dengan kondisi, aturan-aturan, dan regulasi yang

5

Laporan Keuangan

(Assertion)

Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Umum

(Established Criteria)

Pemegang Saham, kreditur,

Pemerintah, Masyarakat

(interested Users)

Wajar?

(Degree of Correspondence

)

Laporan Audit

telah ditentukan. Kriteria yang ditentukan berasal dari

berbagai sumber seperti manajemen, kreditor, maupun

lembaga pemerintah. Ukuran kesesuaian audit kepaatuhan

adalah ketepatan, misalnya ketepatan SPT-Tahunan dengan

Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hasil audit kepatuhan

disampaikan kepada pihak yang menentukan kriteria.

Gambar 2

Model Audit Kepatuhan

6

Pemerintah (interested Users)

Benar?(Degree of

Correspondece)

Laporan

SPT-Tahunan(Assertion)

Undang-Undang Pajak Penghasilan

(Established Criteria)

3. Audit operasional (operational audit)

Audit operasional meliputi penghimpunan dan

pengevaluasian bukti mengenai kegiatan operasional

organisasi dalam hubungannya dengan tujuan pencapaian

efisiensi, efektifitas, ekonomis operasional. Efisiensi

adalah perbandingan antara masukan dengan keluaran,

sedangkan efektifitas adalah perbandingan antara

keluaran dengan target yang sudah ditetapkan. Tolak ukur

atau kriteria dalam audit operasional adalah rencana,

anggaran, dan standar biaya atau kebijakan-kebijakan

yang telah ditetapkan sebelumnya.

Gambar 3

Model Audit Operasional

7

Manajemen(interested Users)

Dekat?(Degree of

Correspondece)

Laporan

Realisasi Penjualan

(Assertion)

Target Penjualan(Established Criteria)

b. Model Kualifikasi Utama Pemeriksaan dengan Standar

Pengendalian Mutu.

Audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh

dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-

pernyataan tentang kegiatan ekonomi-kegiatan dan kejadian

ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuai antara pernyataan

dengan kriteria yang telah ditetapkan atau kriteria

teoritis, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-

pihak yang berkepentingan. Secara sederhana, audit adalah

pengecekan terhadap suatu asersi/pernyataan atau laporan

kegiatan yang dilakukan secara independen. Independensi

auditor merupakan faktor kritis bagi dihasilkannya laporan

audit yang obyektif. Apapun opini audit, sepanjang audit

tersebut dapat diyakini obyektivitasnya, akan memberikan

bantuan yang sangat berarti bagi pengambilan keputusan.

Opini auditor yang menyatakan menerima pernyataan

manajemen atau pengelola, menunjukkan bahwa pengambilan

keputusan dapat menggunakan laporan tersebut sebagai salah

satu informasi dalam proses pengambilan keputusan.

Sebaliknya, opini auditor yang menyatakan menolak laporan

manajemen, menunjukkan bahwa sebaiknya pengambil keputusan

mencari informasi alternatif sebagai dasar pengambilan

keputusannya.

Obyektivitas auditor bersumber pada independensi,

namun independensi belumlah cukup tanpa disertai dengan

pemahaman auditor terhadap hakikat kegiatan atau transaksi

yang diauditnya. Oleh karena itu, sikap independen harus

disertai dengan pengetahuan untuk memahami dan meletakkan

permasalahan transaksi yang dijumpainya dengan tepat pada

konteksnya. Hal ini sering disebut sebagai profesionalisme.

8

Ketiga sikap tersebut sangat menentukan mutu hasil audit

yang dihasilkan auditor.

Independensi, kompetensi, dan profesional merupakan

standar umum untuk melaksanakan auditing. Standar umum

bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor

dan mutu pekerjaannya. Standar umum merupakan bagian dari

standar auditing.

Standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan

Publik (IAI) Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan

penugasan audit secara individual; standar pengendalian

mutu berkaitan dengan pelaksanaan praktik audit kantor

akuntan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu, standar

auditing yang ditetapkan IAI Indonesia dan standar

pengendalian mutu berhubungan satu sama lalin, dan

kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang diterapkan

oleh kantor akuntan publik berpengaruh terhadap pelaksanaan

penugasan audit secara individual dan pelaksanaan praktik

audit kantor akuntan publik secara keseluruhan.

Unsur-unsur pengendalian mutu yang harus harus

diterapkan oleh setiap KAP pada semua jenis jasa audit,

atestasi dan konsultansi meliputi:

Gambar 4Model Kualifikasi Utama Pemeriksaan dengan Standar

Pengendalian Mutu

9

Kompeten

Independen

Profesional

Pengendalian Mutu

c. Model Kepatuhan dalam kerangka Pemeriksaan Keuangan

Model kepatuhan bertujuan untuk menentukan apakah

peraturan ekstern serta kebijakan dan prosedur intern telah

dipenuhi.

Gambar 5

Model Kepatuhan dalam kerangka Pemeriksaan Keuangan

d. Model Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan

Keuangan

Standar pekerjaan lapangan kedua menyatakan bahwa

“Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh

untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan

lingkup pengujian yang akan dilakukan.” Sistem Pengendalian

Intern (SPI) yang menjadi salah satu kondisi yang

dipertanyakan sebelum menentukan opini. Jika SPI tidak

memadai menjadi salah satu kondisi yang dipertanyakan

sebelum menentukan opini. Jika SPI tidak memadai maka harus

ada prosedur pemeriksaan lain. Ketika prosedur pemeriksaan

lain tidak bisa dilakukan, maka opini disclaimer diberikan.

10

Opini

Laporan Kepatuhan

PelaporanPekerjaan Lapangan

Pemeriksa harus merancang pemeriksaan guna mendeteksi salah saji material yang disebabkan ketidakpatuhan.

Pemeriksa harus waspada adanya kecurangan/ketidakpatuhan yang berpengaruh signifikan terhadap kewajaran laporan keuangan

Yang mempengaruhi Laporan keuangan

Namun, jika SPI memadai maka masuk kriterialainnya yaitu

apakah Laporan Keuangan sesuai dengan Prinsip-Prinsip

Berterima Umum atau tidak. Hal inilah yang menjadi

permasalahannya, yaitu apakah benar SPI yang tidak memadai

akan ikut menentukan jenis opini atas laporan keuangan?

Gambar 6Model Pengendalian Intern dalam Kerangka

Pemeriksaan Keuangan

Boynton & Raymond (2006) menjelaskan bahwa penilaian

atas SPI bukanlah untuk menentukan jenis opini yang akan

diberikan. Berdasarkan standar pekerjaan lapangan audit

kedua, mengharuskan auditor memperoleh pemahaman yang

memadai atas SPI auditee guna merencanakan audit dan

menentukan sifat, waktu, dan luas pengujian yang akan

11

Pekerjaan Lapangan Pelaporan

Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat,saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

Desain Lemah

Laporan Pengendalian Intern

Pelaksanaan Lemah

Opini

Yang mempengaruhi Laporan keuangan

dilakukan. Tujuannya adalah auditor mampu mengevaluasi

adanya salah saji material pada laporan keuangan auditee.

Pengujian pengendalian dilakukan hanya untuk

menentukan risiko pengendalian (control risk)setelah

menentukan risiko melekat (inherent risk) pada pemeriksaan

awal/pendahuluan. Jika dilakukan pengujian pengendalian

diketahui bahwa SPI lemah sehingga resiko pengendalian

risiko pengendalian tinggi maka perlu dilakukan pengujian

selanjutnya yang lebih luas dari biasanya.

Penilaian risiko pengendalian bersama risiko melekat

menjadikan auditor menentukan risiko deteksi dan membuat

program pengujian substantif berdasarkan penilaian tersebut

(risk assesment). Misalnya jika dalam penilaian resiko

diketahui bahwa SPI lemah maka prosedur audit pada

pengujian substantif harus menggunakan jumlah sampel yang

semakin besar untuk bisa mendapatkan bukti audit yang cukup

dan kompeten.

Selain itu, SPI yang lemah akan diakomodasikan ke

dalam opini atas Laporan SPI itu sendiri (Boynton dan

Raymond, 2006). Laporan SPI juga memuat kondisi-kondisi

tertentu tentang materialitas SPI dan menentukan opini atas

SPI Auditee.

Berdasarkan hasil laporan SPI, SPI Auditee lemah dan

auditor memberikan opini tidak wajar (adverse opinion).

Namun demikian, ternyata auditor mengeluarkan opini wajar

tanpa pengecualian (unqualified opinion). Ilustrasi

tersebut menunjukkan bahwa meskipun SPI lemah, namun jika

penyajian angka dalam laporan keuangan diyakini wajar maka

auditor masih bisa memberikan opini Wajar Tanpa

Pengecualian. Kondisi ini bisa terjadi jika auditee

menemukan sendiri angka saldo yang salah saji kemudian

12

memperbaikinya atau jika auditee menerima jurnal koreksi

dari auditor.

Opini atas laporan keuangan menurut buku-buku audit

akan dipengaruhi oleh pembatasan ruang lingkup (apakah

disengaja oleh auditee atau hanya karena konsisi diluar

kendali auditee dan auditor), materialitas, dan kesesuaian

dengan PABU. Opini diawali dengan pertanyaan apakah ada

pembatasan ruang lingkup atau tidak. Jika ada pembatasan

ruang lingkupnya maka auditor harus melihat

materialitasnya. Jika pembatasan tersebut material apakah

dilakukan dengan sengaja oleh auditee atau tidak. Jika

auditee membatasi pemeriksaan maka opini disclaimer wajib

diberikan. Namun, auditee tidak membatasi pemeriksaan atau

barangkali kondisi diluar kendali auditee dan auditor yang

membatasi maka diperlukan alternatif opini yang lain. Oleh

karena itu, opini auditor tidak dipengaruhi oleh SPI yang

lemah (tidak memadai) tetapi karena adanya pembatasan ruang

lingkup yang material.

Pada intinya, SPI yang lemah tidak akan berpengaruh

langsung terhadap opini atas laporan keuangan. Pengujian

SPI apakah memadai atau tidak, hanya merupakan pengujian

awal pemeriksaan untuk menentukan keluasan pengujian

selanjutnya (saldo dan substantif). Pemberian opini terkait

dengan keyakinan memadai (reasonable assurance) yang

diperoleh auditor mengenai kewajaran suatu laporan

keuangan.

e. Model Hubungan Bukti Audit dan Opini Auditor

Standar Pekerjaan Lapangan Ketiga menyatakan bahwa:

“Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh

melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan

13

konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat

atas laporan keuangan yang diaudit.” Standar Pekerjaan

Lapangan Ketiga tersebut menunjukkan bahwa opini auditor

sangat dipengaruhi oleh bukti audit yang diperoleh selama

proses audit.

Jenis-jenis opini yang lazim diberikan oleh auditor

ketika melakukan audit laporan keuangan adalah Wajar Tanpa

Pengecualian (Qualified Opinion), Wajar dengan Pengecualin

(Unqualified Opinion), Tidak Wajar (Adverse Opinion), dan

Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion).

Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Qualified Opinion)

Kondisi untuk pendapat Wajar Tanpa Pengecualian

(Unqualified Opinion):

1. Semua laporan keuangan – neraca, laporan laba rugi,

saldo laba, dan laporan arus kas sudah tercakup di

dalam laporan keuangan.

2. Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam

penugasan.

3. Bahan bukti yang cukup telah dikumpulkan dan auditor

tersebut telah melaksanakan penugasan dengan cara

yang memungkinkan baginya untuk menyimpulkan bahwa

ketiga standar lapangan telah dipenuhi.

4. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum. Ini berarti bahwa

pengungkapan yang memadai telah disertakan dalam

catatan kaki dan bagian-bagian lain laporan keuangan.

5. Tidak terdapat situasi yang memerlukan penambahan

paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam

laporan.

14

Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Unqualified Opinion)

Kondisi untuk Pendapat Wajar dengan Pengecualian

(Unqualified Opinion):

1. Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya

pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan

auditor berkesimpulan bahwa auditor tidak dapat

menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

2. Auditor yakin, atas dasar auditnya, bahwa laporan

keuangan berisi penyimpangan dari Standar Akuntansi

Keuangan di Indonesia, yang berdampak material, dan

auditor berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat

tidak wajar.

Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion)

Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion) diberikan jika

auditor merasa yakin jika laporan keuangan yang

disajikan tidak disusun berdasarkan Standar Akuntansi

Keuangan di Indonesia. Pendapat tidak Wajar hanya dibuat

jika auditor telah memiliki bahan bukti yang cukup,

melalui penyelidikan yang memadai, tentang

ketidaksesuaian tersebut.

Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion)

Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat dilakukan

jika auditor tidak berhasil untuk meyakinkan dirinya

sendiri bahwa keseluruhan laporan keuangan disajikan

secara wajar. Kondisi yang menyebabkan auditor tidak

memberikan pendapat:

1. Pembatasan ruang lingkup yang sifatnya luar biasa,

sehingga auditor tidk berhasil mengumpulkan bukti

yang mncukupi untuk mnyimpulkan apakah laporan

15

keuanganyang diperiksa disajikan sesuai dengan

prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan

klien.

Gambar 7

Model Hubungan Bukti Audit dan Opini Auditor

f. Model Independensi Auditor dan Opini Auditor

Standar umum yang kedua mengatur sikap mental

independen auditor dalam menjalankan tugasnya. Independensi

berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak

dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang

lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri

auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya

pertimbanganyang objektif tidak memihak dalam diri auditor

dalam merumuskandan menyatakan pendapatnya.

Sikap mental independen sama pentingnya dengan

keahlian dalam bidang praktik akuntansi dan prosedur audit

yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Auditor harus

independen dari setiap kewajiban atau independen dari

pemilikan kepentingan dalam perusahaan yang diauditnya.

Selain itu, auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan

sikap mental independen, tetapi auditor harus pula

16

Pekerjaan Lapangan Pelaporan

Bukti Audit yang kompeten

Opini

menghindari keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan

masyarakat meragukan independensinya. Dengan demikian, di

samping auditor harus benar-benar independen, auditor masih

juga harus menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat

bahwa auditor benar-benar independen.

Independensi seorang auditor berhubungan dengan opini

yang diberikan oleh auditor. Jika auditor tidak independen,

sangat jelas bahwa auditor tidak diperkenankan memberikan

pendapat wajar tanpa pengecualian.

Gambar 8

Model Independensi Auditor dan Opini Auditor

g. Model Hubungan Materialitas, Resiko Audit dan Opini

Auditor

Materialitas dan resiko audit melandasi penerapan

semua standar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan

dan standar pelaporan.Standar auditing seksi 312 “Resiko

Audit dan Materialitas dalam Pelaksanaan Auditing”

mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan materialitas

dalam perencanaan audit dan pengevaluasian akhir apakah

laporan keuangan secara keseluruhan disajikan berlaku umum.

17

Sandar Umum Pelaporan

OpiniIndependensi

Gambar 9Model Hubungan Materialitas, Resiko Audit dan Opini

Auditor

Materialitas merupakan satu diantara berbagai faktor

yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan

(kuantitas)bukti audit. Semakin rendah tingkat

materialitas, semakin besar jumlah bukti yang diperlukan

(hubungan terbalik).

Definisi materialitas menurut FASB adalah:“Besarnya

nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi

yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat

mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap

pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap

informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah

saji tersebut”.

Oleh karena para auditor bertanggung jawab untuk

menentukan apakah terdapat salah saji material dalam

laporan keuangan, maka jika terdapat penemuan suatu salah

saji material, mereka harus membuatnya menjadi perhatian

18

Pelaporan

Perencanaan Audit

Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh

Opini

Pekerjaan Lapangan

Materialitas

Resiko Audit

klien sehingga dapat dilakukan koreksi atas salah saji

tersebut. Jika klien menolak untuk mengoreksi salah saji

tersebut, maka auditor harus menerbitkan opini wajar dengan

pengecualian atau tidak wajar, bergantung pada seberapa

signifikan salah saji tersebut.

Resiko audit adalah resiko yang terjadi dalam hal

auditor tanpa disadarinya, tidak memodifikasi sebagaimana

mestinya pendapatnya atas suatu laporan keuangan yang

mengandung salah saji material. Auditor menangani risiko

dalam perencanaan bukti audit umumnya dengan menggunakan

model risiko audit. Model ini berasal dari literatur

profesional dalam PSA 26 (SA 350) tentang pengujian sampel

audit dan dalam PSA 25 (SA 312) tentang materialitas dan

risiko. Auditor memerlukan pemahaman yang mendalam atas

model risiko audit agar mampu melakukan perencanaan audit

yang efektif.

Model risiko audit membantu auditor untuk menentukan

seberapa banyak dan jenis bukti apakah yang harus

dikumpulkan auditor untuk setiap siklusnya. Model ini

dinyatakan sebagai berikut:

di mana:

PDR = Risiko deteksi yang direncanakan

AAR = Risiko audit yang dapat diterima

IR = Risiko bawaan

CR = Risiko pengendalian

Resiko audit yang akan diterima auditor mempunyai

hubungan terbalik dengan tingkat keinginan auditor

mengekspresikan pendapat yang tepat. Sebagai contoh,

19

keinginan kepastian ketepatan pendapat adalah 90%, maka

resiko auditnya adalah satu dikurangi 90% yaitu sama dengan

10%. Tingkat resiko audit dapat dinyatakan dalam bentuk

kualitatif seperti rendah, sedang, atau tinggi. Tingkat

resiko audit yang dianggap standar adalah 5% dan tingkat

resiko audit tidak pernah akan tidak ada atau nol.

DAFTAR PUSTAKA

Elder, Randal J. Beasley, Mark S., Arens, Alvin A. 2011. Jasa Audit dan Assurance: Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia). Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.

Halim, Abdul. 2001. Auditing 1 (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan. Edisi Kedua. Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN. Yogyakarta.

Institute Akuntan Publik Indonesia. Standar Profesional Akuntan Publik. 2011. Salemba Empat

Mulyadi. 2002. Auditing. Buku 1. Edisi 6. Salemba Empat. Jakarta.

20