tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan bagi...

i

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN

BAGI HASIL SIMPANAN MUDHARABAH BERJANGKA

(Studi Kasus di BMT Tumang Cabang Salatiga)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum Islam

Oleh:

Fitriyatuz Zahroh

NIM: 21412022

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH

FAKULTAS SYARI’AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA

2016

ii

NOTA PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eksemplar

Hal : Pengajuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga

Di Salatiga

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Disampaikan dengan hormat, setelah dilaksanakan bimbingan, arahan

dan koreksi, maka naskah skripsi mahasiswa:

Nama : Fitriyatuz Zahroh

NIM : 214-12-022

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

PELAKSANAAN BAGI HASIL SIMPANAN

MUDHARABAH BERJANGKA(Studi Kasus di BMT

Tumang Cabang Salatiga)

Dapat diajukan kepada Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga untuk diujikan

dalam sidang munaqasyah.

Demikian nota pembimbing ini dibuat, untuk menjadi perhatian dan

digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu’ alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salatiga, 20September 2016

Pembimbing,

Dra. Siti Zumrotun, M.Ag

NIP. 19670115 199803 2002

iii

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL

SIMPANAN MUDHARABAH BERJANGKA

(Studi Kasus Di BMT Tumang Cabang Salatiga)

Oleh:

Fitriyatuz Zahroh

NIM: 214-12-022

Telah dipertahankan di depan sidang munaqosyah skripsi Fakultas Syari’ah,

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, pada hari Kamis, tanggal 29

September 2016, dan telah dinyatakan memenuhi salah satu syarat guna

memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam

Dewan Sidang Munaqosyah

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Muh Zuhri, MA. ........................................

Sekretaris Sidang : Dra. Siti Zumrotun, M.Ag. .........................................

Penguji I : Evi Ariyani, M.H. ..........................................

Penguji II : Sukron Ma’mun, M.Si. ..........................................

Salatiga, 29 September 2016

Dekan Fakultas Syari’ah

Dra. Siti Zumrotun, M.Ag.

NIP. 19670115 199803 2002

iv

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nim : 214-12-022

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari’ah

Fakultas : Syari’ah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

PELAKSANAAN BAGI HASIL SIMPANAN

MUDHARABAH BERJANGKA (Studi Kasus di BMT

Tumang Cabang Salatiga)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari

karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam

skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.


Yang menyatakan

Fitriyatuz Zahroh

NIM. 214-12-022

v

HALAMAN MOTTO

1. Orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan,

kesenangan atau kenyamanan, tetapi mereka dibentuk

dari tantangan dan air mata.

2. Dimana ada keinginan, pasti ada jalan menuju

kesuksesan.

3. Orang yang ingin sukses tak akan pernah mengeluh,

bagaimana kalau gagal, namun berusaha bagaimana

untuk berhasil.

vi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan cinta dan ketulusan hati karya ilmiyah berupa skripsi ini

kepada:

1. Ayahku tercinta, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta

pengorbanan selama ini.

2. Suamiku tersayang, Heri Purnomo Hasan, yang telah mendoakan,

menyemangati dan mendukung dalam proses belajar ini.

3. Kakakku tercinta, Nur Hidayati yang selalu mendoakan agar selalu tetap

semangat dalam menuntut ilmu dan menjalani kehidupan di dunia ini.

4. Pak Guru sejak Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi yang penulis

sayangi dan hormati dalam memberikan ilmu dan membimbing dengan

penuh kesabaran.

5. Sahabat-sahabatku jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Angkatan 2012,

terimakasih untuk semua hal, semua kenangan indah yang kita lalui

bersama-sama selama 4 tahun ini.

6. Almamater Tercinta Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga yang penulis

banggakan.

vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat

dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI

HASIL SIMPANAN MUDHARABAH BERJANGKA (Studi Kasus di BMT

Tumang Cabang Salatiga)”.

Shalawat dan salam selalu penulis panjatkan kehadirat Nabi Muhammad

yang telah membawa umat dari zaman kebodohan ke zaman yang tahu akan ilmu.

Semoga selalu mendapatkan Syafa’at dari beliau di dunia maupun di akhirat nanti.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari

peran berbagai pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan

pengarahan. Dengan segala ketulusan hati penyusun menyampaikan rasa

terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmat Hariyadi, M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Salatiga.

2. Ibu Dra. Siti Zumrotun, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga.

3. Ibu Evi Ariyani, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah.

4. Bapak Dr. Nafis Irkhami, M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik yang

selalu memberikan bimbingan dan pengarahan untuk selalu melakukan yang

terbaik.

viii

5. Ibu Dra. Siti Zumrotun, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu

mendidik, meberikan arahan, dan bimbingan dari awal hingga akhir skripsi ini

selesai.

6. Bapak dan Ibu Dosen selaku staf pengajar dan seluruh staf administrasi

Fakultas Syari’ah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang selalu

memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa

halangan apapun.

7. Sahabat- sahabatku Siti Jamilatun, Iva Ekowati, Masadah, Dwi Astuti,

Zakiyatur Rafi’ah yang selalu mendukung penulis dalam menyusun skripsi ini.

8. Teman-temanku S1 Hukum Ekonomi Syari’ah angkatan 2012, yang selalu

memberikan dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Bapak Ni’am, selaku Manager BMT Tumang Cabang Salatiga yang telah

berkenan memberikan izin penelitian di BMT Tumang Cabang Salatiga serta

jajaran pegawai yang telah memberikan informasi yang berkaitan dengan

penulisan skrispsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan

yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih jauh dari kata

sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi

pembaca pada umumnya.


Penulis

ix

ABSTRAK

Zahroh, Fitriyatuz, 2016. TinjauanHukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi

Hasil Simpanan Mudharabah Berjangka Studi Kasus di BMT Tumang Cabang

Salatiga. Skripsi. Fakultas Syari’ah. Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah. Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Pembimbing: Ibu Dra. Siti Zumrotun,

M.Ag.

Kata Kunci: Tinjauan, Hukum Islam, Praktek, Bagi Hasil Simpanan Mudharabah

Berjangka.

Kegiatan Bank berdasarkan prinsip bagi hasil pada dasarnya merupakan

perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki

pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga melainkan atas

dasar prinsip bagi hasil.Tingkat bunga merupakan salah satu pertimbangan

seseorang untuk menabung atau mendepositokan uangnya pada bank. Tingkat

bunga yang tinggi akan mendorong seseorang untuk menabung atau

mendepositokan uangnya dan mengorbankan konsumsi sekarang untuk

dimanfaatkan dimasa yang akan datang. Peneliti melakukan penelitian mengenai

bagaimana pelaksanaan Bagi Hasil simpanan mudharabah berjangka dan

Tinjauan Hukum Islamnya terhadap pelaksanaan Bagi Hasil simpanan

mudharabah berjangka di BMT Tumang Cabang Salatiga.

Jenis penelitian yang digunakan nanti adalah penelitian kualitatif yaitu

penelitian yang bermaksud untuk memahami keadaan atau fenomena tentang apa

yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata

dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam penelitian

kualitatif ini, metode yang bisaa digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan

pemanfaatan dokumen.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya BMT

Tumang mengelola dana simpanan mudharabah anggota sesuai dengan prinsip

mudharabah muthlaqah. Jadi dana simpanan mudharabah anggota akan dikelola

dan dimanfaatkan oleh pihak BMT dalam bentuk produk-produk pembiayaan

yang ditawarkan kepada masyarakat karena pihak shahibul maal telah sepenuhnya

mempercayakan simpanannya untuk dikelola oleh BMT Tumang dengan harapan

untuk mendapatkan bagi hasil

x

DAFTAR ISI

JUDUL… ............................................................................................................... i

NOTA PEMBIMBING… ..................................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN... ............................................................................ iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN… ............................................................ iv

HALAMAN MOTO … ......................................................................................... v

HALAMAN PERSEMBAHAN… ....................................................................... vi

KATA PENGANTAR… ....................................................................................... vii

ABSTRAK… ......................................................................................................... ix

DAFTAR ISI… ...................................................................................................... x

DAFTAR GAMBAR…

................................................................................................................................. xi

v

DAFTAR TABEL… ............................................................................................. xv

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah... ........................................................................... 1

B. Rumusan Masalah… ................................................................................... 6

C. Tujuan Penelitian… .................................................................................... 6

D. Manfaat Penelitian ...................................................................................... 6

E. Penegasan Istilah… ..................................................................................... 7

F. Tinjauan Pustaka… ..................................................................................... 9

G. Metode Penelitian….................................................................................... 12

H. Sistematika Penulisan… ............................................................................. 20

BAB IIKERANGKA TEORI

A. Konsep Akad Mudharabah... ...................................................................... 22

1. Pengertian Mudharabah... ..................................................................... 22

2. Landasan Hukum Mudharabah... .......................................................... 25

xi

3. Jenis-jenis Mudharabah... ..................................................................... 26

4. Rukun dan Syarat Mudharabah... ......................................................... 30

5. Berakhirnya Mudharabah... .................................................................. 32

6. Manfaat dan ResikoMudharabah... ....................................................... 33

B. Deposito (Simpanan Mudharabah) ............................................................. 34

1. Pengertian Deposito Mudharabah... ..................................................... 35

2. Landasan Hukum Deposito Mudharabah... .......................................... 36

3. Jenis- jenis Deposito Mudharabah... .................................................... 38

4. Sifat- sifat Deposito Mudharabah... ...................................................... 40

5. Deposito dalam Fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000

Tentang Deposito... ............................................................................... 41

C. Konsep Bagi Hasil Dalam Islam ................................................................. 42

1. Pengertian Bagi Hasil... ......................................................................... 43

2. Dasar Hukum Bagi Hasil... ................................................................... 47

3. Macam-macam Bagi Hasil... ................................................................. 47

4. Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah.................................................... 51

D. Implementasi Prinsip Mudharabah Dalam Produk Deposito ..................... 53

E. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil… ...................................... 54

BAB III BMT TUMANG DAN SISTEMNYA

A. Gambaran Umum BMT Tumang Cabang Salatiga ..................................... 57

1. Sejarah BMT Tumang Cabang Salatiga... ............................................. 57

2. Profil KJKS BMT Tumang Cabang Salatiga... ..................................... 59

3. Kelengkapan Organisasi........................................................................ 60

4. Visi Dan Misi BMT Tumang Cabang Salatiga... .................................. 61

5. Keunggulan BMT Tumang Cabang Salatiga... ..................................... 61

6. Kondisi Sumber Daya Insani (SDI) ... .................................................. 62

7. Struktur Organisasi BMT Tumang Cabang Salatiga... ......................... 64

B. Produk-produk BMT Tumang Cabang Salatiga... ...................................... 74

xii

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL

SIMPANAN MUDHARABAH BERJANGKA DI BMT TUMANG

A. Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT

Tumang Cabang Salatiga ..................................................................... 86

1. Operasional Deposito Mudharabah di BMT Tumang Cabang

Salatiga ........................................................................................... 86

a. Strategi Pemasaran Produk SimpananMudharabah Berjangka

di BMT Tumang Cabang Salatiga ............................................ 87

b. Prosedur Pembukaan Rekening dan Ketentuan Yang Berlaku

dalam SimpananMudharabah Berjangka di BMT Tumang

Cabang Salatiga ....................................................................... 89

c. Pengelolaan Dana Simpanan Mudharabah Berjangka ............. 91

d. Kelebihan dari Simpanan Mudharabah Berjangka ................. 92

e. Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Berjangka

di BMT Tumang Cabang Salatiga ............................................ 93

2. Pengambilan Simpanan Mudharabah Berjangka sebelum Jatuh

Tempo yang Sudah di Tentukan oleh BMT Tumang Cabang

Salatiga ........................................................................................... 95

B. Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT

Tumang Cabang Salatiga Dalam Perspektif Hukum Islam .................. 98

C. Pengambilan Simpanan Mudharabah Berjangka sebelumjatuh tempo

di BMT Tumang Cabang Salatiga DalamPerspektif Hukum Islam..114

BAB VPENUTUP

A. Kesimpulan… ........................................................................................... 117

B. Saran… ...................................................................................................... 118

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Mudharabah Muthlaqah ............................................. 27

Gambar 2.2 Skema Mudharabah Muqayyadah .......................................... 30

Gambar 3.1Struktur Organisasi KJKS BMT Tumang ................................. 65

Gambar 3.2 Struktur Organisasi KJKS BMT Tumang Cabnag Salatiga .... 74

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Pengelola BMT Tumang sampai Bulan Oktober 2015 ... 63

Tabel 3.2 Nisbah Simpanan Mudharabah Berjangka ................................ 94

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia dapat dibagi menjadi dua

fase, yaitu sebelum tahun 1998 dan fase setelah tahun 1998. Fase pertama

ini diawali dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992, namun

jauh sebelum berdirinya Bank Muamalat konsep Perbankan Syariah ini

sudah merupakan bahan diskusi ulama, cendekiawan islam pada awal

tahun 1980-an. Bahkan pada saat itu juga dilakukan uji coba terhadap

bentuk lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip bagi hasil, yaitu Baitul

Tamwil Salman Bandung dan koperasi Ridho Gusti di Jakarta.

Fase kedua adalah setelah dikeluarkannya Undang- undang Nomor

10 tahun 1998, di mana pemerintah semakin menunjukkan komitmennya

kepada Perbankan Syariah dengan memberikan landasan hukum yang kuat

dengan mengizinkan perbankan konvensional untuk membuka unit usaha

Syariah (Pasal 1 UU No. 10 tahun 1998), kebijakan ini tentu saja

membuka jalan bagi perkembangan Perbankan Syariah, karena sejak Bank

Muamalat didirikan pada tahun 1992, tidak ada lagi Bank Syariah yang

berdiri. Namun sejak dikeluarkannya Undang- undang tersebut, beberapa

bank konvensional mulai membuka unit- unit Syariahnya.Maraknya unit-

unit Syariah yang dibuka pasca undang- undang tersebut juga didorong

oleh kenyataan bahwa Bank Syariah terbukti tidak mengalami goncangan

2

yang signifikan pada saat krisis pada pertengahan tahun 1997.

(Hasanuddin, 2008: 154).

Kegiatan Bank berdasarkan prinsip bagi hasil pada dasarnya

merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan

dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem

bunga melainkan atas dasar prinsip bagi hasil.Tingkat bunga merupakan

salah satu pertimbangan seseorang untuk menabung atau mendepositokan

uangnya pada bank. Tingkat bunga yang tinggi akan mendorong seseorang

untuk menabung atau mendepositokan uangnya dan mengorbankan

konsumsi sekarang untuk dimanfaatkan dimasa yang akan datang. Dimana

para penabung atau deposan bersifat profit motif, yang mana

mengandalkan keuntungan disaat bunga bank tinggi.

Konsep mengenai bunga adalah sangat berlawanan dengan konsep

yang ada pada sistem perbankan syariah yang mana perbankan syariah

menekankan pada profit sharing, dengan pengertian bahwa simpanan yang

ditabung atau didepositokan pada bank syariah nantinya akan digunakan

untuk pembiayaan ke sektor riil oleh bank syariah, kemudian hasil atau

keuntungan yang didapat akan di bagi menurut nisbah yang disepakati

bersama. Konsekuensi dari sistem mudharabah adalah adanya untung rugi,

jika keuntungan yang didapat besar maka bagi hasil yang didapat juga

besar, tetapi jika merugi maka keduanya menanggung risiko atas usaha

tersebut. Dari uraian di atas mengenai penabung atau deposan bersifat

profit motif adalah dilihat dari segi tingkat suku bunga bank konvensional,

3

jika tingkat suku bunga lebih tinggi dari tingkat bagi hasil maka nasabah

memilih untuk menyimpan uangnya di bank konvensional dan sebaliknya

jika tingkat bagi hasil lebih besar dari tingkat suku bunga maka nasabah

memilih untuk menyimpan uangnya di bank syariah. Pada masyarakat

sekarang lebih memilih untuk mendepositokan uangnya dari pada

menabung bisaa dengan alasan bahwa keuntungan yang di dapat adalah

lebih besar walaupun memang risiko yang di hadapi cukup besar juga.

(Muhammad Faozan dalam penelitiannya yang berjudul “ Pengaruh Bagi

Hasil terhadap peningkatan volume deposito mudharabah pada BRI

Syariah Cirebon” Tahun 2012).

Salah satu dari akad mudharabah adalah tabungan Mudharabah,

dimana pihak yang kelebihan dana untuk menyalurkan dananya tersebut

kepada pihak Bank yang kemudian Bank tersebut mengelola dana dengan

akad yang sesuai dengan kesepakatan bersama, sehingga pihak yang

kelebihan dana atau pihak pihak yang menyalurkan dananya ke Bank

tersebut akan mendapatkan bagi hasil yang jumlahnya telah disepakati

kedua belah pihak. Dalam hal ini Bank harus benar- benar mengelola

dengan baik dana yang telah disalurkan oleh pihak yang menyediakan

dananya tersebut. Menurut Undang- undang Perbankan Syariah No. 10

tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada

masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Sudarsono, 2003: 25)

4

Dalam mengaplikasikan mudharabah, penyimpan atau deposan

bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai

mudharib (pengelola).Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan

pembiayaan mudarabah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu.

Kemudian hasil usaha tersebut akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah

yang telah disepakati berasama. Apabila bank menggunakan untuk

melakukan pembiayaan mudharabah, maka Bank bertanggung jawab atas

kerugian yang terjadi. (Sudarsono, 2003: 65)

Dari uraian diatas, masyarakat di harapkan supaya lebih kritis dan

jeli dalam usaha berinvestasi, yaitu dengan meneliti realitas penghasilan

yang mungkin diperoleh dan metode yang diterapkan oleh institusi

pemutar uangnya.Nampaknya metode bagi hasil yang diterapkan oleh

bank syariah lebih logis dan fair bagi mereka, sehingga keberadaan bank

syariah bisa berkembang dengan pesat. (Wibowo, Edi dan Untung Hendy

Widodo dalam bukunya yang berjudul “Mengapa memilih Bank

Syariah?.Tahun 2005).

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Cabang Tumang Salatiga

ini adalah salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang bergerak di bidang

penyedia jasa simpanan dan pembiayaan bagi para nasabahnya.Di tengah-

tengah persaingan yang sangat ketat Bank- bank pemerintah maupun

swasta, Koperasi Jasa Keuangan Syariah ini selalu berusaha untuk

mengembangkan usahanya.Salah satu produk simpanan di Koperasi Jasa

Keuangan Syariah BMT Cabang Tumang Salatiga adalah

5

simpananmudharabah berjangka.Dalam simpanan mudharabah berjangka

ini merupakan simpanan dengan berbagai macam variasi jangka waktunya

seperti 1, 3, 6 maupun 12 bulan.Produk simpanan mudharabah ini di

jalankan dengan menggunakan akad mudharabah, yang mana keuntungan

antara kedua belah pihak ini berdasarkan presentase yang di dapat BMT

Cabang Tumang Salatiga itu sendiri. Besar dari presentase itu adalah 70%

untuk BMT sebagai pengelola dananya sedangkan 30% untuk nasabah

sebagai pemilik dana. Mengenai pemberian bagi hasil terhadap produk

simpanan mudharabah ini mempunyai karakteristik seperti: tidak

diperbolehkan menjanjikan keuntungan secara pasti di muka, penentuan

keuntungan yaitu pada waktu akad atau perjanjian dengan pedoman

kemungkinan untung, rugi dan besarnya presentase adalah berdasarkan

jumlah keuntungan yang di peroleh, dan juga pemberian bagi hasil tersebut

selalu berubah- ubah setiap bulannya. Di sini juga ada perjanjian diawal

apabila dalam pengambilan bagi hasil seorang nasabah sebelum jatuh

tempo tiba, maka dengan pasti besarnya bagi hasil tersebut tidak keluar

atau hangus.

Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud mnengadakan

penelitian terhadap pelaksanaan bagi hasil pada produk simpanan

mudharabah berjangka di BMT Tumang Cabang Salatiga. Dengan judul

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN

BAGI HASIL SIMPANAN MUDHARABAH BERJANGKA (Studi

Kasus Di BMT Tumang Cabang Salatiga)”.

6

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah diatas, maka

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai

berkut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan bagi hasil simpanan mudharabah

berjangka di BMT Tumang Cabang Salatiga?

2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi

hasil simpanan mudharabah berjangka di BMT Tumang Cabang

Salatiga?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini, yaitu

sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan bagi hasil simpanan

mudharabah berjangka di BMT Tumang Cabang Salatiga.

2. Ingin mengetahui tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap

pelaksanaan bagi hasil simpanan mudharabah berjangka berjangka di

BMT Tumang Cabang Salatiga.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

a. Untuk menambah pengalaman dan wawasan serta dapat

membandingkan antara praktek teori yang diperolah dibangku

perkuliahan dengan praktek langsung dilapangan yang

sesungguhnya.

7

b. Untuk mengetahui secara langsung tentang bagaimana praktek bagi

hasil deposito berjangka ini sudah sesuai dengan syariat islam atau

belum.

2. Bagi BMT Tumang Salatiga

Sebagai referensi dalam membuat terosan produk- produk baru

serta pemakaian strategi yang tepat dalam pemasaran produk-produk

pendanaan maupun produk- produk pembiayaan.Serta dapat di

gunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi kembali sistem kinerjanya

yang mungkin belum efisien.

3. Bagi IAIN Salatiga

Dari penelitian yang disampaikan dalam bentuk laporan ini

diharapkan dapat memperbanyak referensi bagi perpustakaan IAIN

Salatiga, bagi Mahasiswa dan Mahasiswi yang akan melakukan

penelitian.

E. Penegasan Istilah

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah ketetapan-ketetapan Allah sebagaimana

yang tercantum didalam AlQur’an dan sunah Rasul untuk dipatuhi oleh

setiap muslim dan haram barang siapa yang tidak berhukum dengan apa

yang diturunkan oleh Allah, mereka termasuk golongan orang kafir,

kejam dan fasik. (Mujieb, 1994:156)

8

2. Mudharabah (Bagi Hasil)

Mudharabah adalah sebuah akad kerja sama antar pihak, yaitu

pihak pertama (shahibul al-mal) menyediakan seluruh modalnya,

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Hal yang sama juga

diungkapkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri yang memberikan arti

mudharabah sebagai ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada

oran lain sebagai modal usaha. Namun, keuntungan yang diperoleh

akan dibagi di antara mereka berdua, dan jika rugi akan ditanggung oleh

pemilik modal.

Keuntungan usaha secara mudharabah, dibagi menurut

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.Apabila rugi, ditanggung

oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si

pengelola.Seandainya kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau

kecurangan pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas

kerugian yang terjadi. (Zainuddin Ali, 2008: 25)

3. Simpanan

Simpanan menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998

adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank

berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito,

sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainya yang dipersamakan

dengan itu. (Kashmir, 2004:57)

4. Deposito mudharabah, adalah simpanan masyarakat di bank syariah

yang pengambilannya sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh bank

9

syariah. Variasi deposito mudharabah ini diklasifikasikan ke dalam

deposito: 1, 3, 6 dan 12 bulan. (Muhamad, 2001: 6-7)

5. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan dengan

prinsip mudharabah. (Karim, 2010: 347)

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini tidak merupakan duplikasi atau pengulangan dari

penelitian yang ada. Karena penelitian yang akan penulis teliti

mendiskripsikan analisis pelaksanaan praktek bagi hasil pada produk

deposito berjangka, dimana produk ini berbeda dengan simpanan bisaa

karena ada aturan dan jangka waktu yang disepakati dalam pengambilan

uang nasabah. Dengan bermunculannya lembaga-lembaga keuangan

syariah pada saat ini, bermunculan pada para pemikir islam serta ekonom-

ekonom islam yang menuangkan karyanya mengenai lembaga-lembaga

keuangan syariah tersebut. karya-karya tersebut dituangkan melalui

literatur-literatur tertulis maupun sebuah buku. Hal ini tentu akan

bermanfaat sekali bagi penulis, karena nantinya dapat di jadikan sebagai

referensi guna mendukung penulisan skripsi ini. Diantara buku-buku atau

penelitian-penelitian tersebut tersebut antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Resti (2011), dalam

penelitiannya yang berjudul “ Produk Tabungan Muamalat di Bank

Muamalat Indonesia Capem Salatiga”, yang bertujuan untuk

mengetahui sistem perhitungan bagi hasil pada tabungan muamalat

10

di Bank Muamalat Indonesia dan sejauh mana perkembangan atau

peningkatan tabungan syariah di Bnak Muamalat Capem Salatiga.

Menyimpulkan bahwa dengan melakukan analisis langsung serta

dilengkapi dengan teknik perhitungannya, maka dengan mudah

dapat diketahui bagaimana caranya untuk perhitungan bagi hasil

tabungan muamalat. Selain itu, peneliti juga menggunakan data-data

yang diperoleh dari wawancara langsung kepada pegawai yang

bersangkutan mengenai rumus Hi-1000 dan rumus bagi hasil serta

perkembangan nasabah tabungan muamalat. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa perhitungan bagi hasil pada bank syariah

berpedoman pada Hi-1000. Sehingga hasil yang didapatkan oleh

nasabah setiap bulannya selalu berbeda. Dari sini terlihat bahwa

bank syariah terdapat sistem bagi hasil yang adil, sedangkan dalam

Bank konvensional belum terdapat prinsip keadilan

2. Penelitian yang dilakukan oleh Suryo Wicaksono Mawasid (2012)

dalam skripsinya yang berjudul “tinjauan Hukum Islam pengelolaan

dana deposito syariah di BNI Cabang Surakarta”. Penelitian ini

menjelaskan bahwa dalam operasional pengelolaan dana deposito

syariah, bank menghimpun dana dari nasabah yang tertuang pada

akad pembukaan rekening yang kemudian dana tersebut dikelola dan

disalurkan kepada pembiayaan atau usaha yang sesuai dengan

syariah, dengan tujuan memaksimalkan keuntungan dengan tetap

memelihara kecukupan ikuiditas dan keamanan dalam melakukan

11

investasi, kemudian bank menghitung pendapatan dari penyalur dana

dan menentukian bagi hasil kepada nasabah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Daryani (2011), dalam tugas

akhirnya yang meneliti tentang “Sistem dan prosedur Produk

simapanan di BMT Berkah Makmur Klero Kecamatan Tengaran

Kabupaten Semarang”, yang bertujuan untuk mengetahui sistem dan

prosedur produk simpanan di BMT Berkah Makmur. Berdasarkan

obsevarsi dan studi kepustakaan maka diperoleh kesimpulan bahwa

sebagai lembaga pelayanan simpanan dan pinjaman, BMT Berkah

Makmur memiliki berbagai macam jenis simpanan. Keputusan atas

simpanan yang diajukan, maka akan berpengaruh pada penyimpan

atau penyedia simpanan. Berdasarkan analisa pengamatan yang

penulis lakukan bahwa sistem dan prosedur produk simpanan pada

BMT Berkah Makmur sudah bagus dan tidak jauh dari teori yang

ada. Maka dibutuhkan komitmen untuk menjaga hubungan baik serta

meningkatkan interaktif antara pihak BMTdengan anggota atau

dengan calon anggota agar nasabah tersebut tidak mudah untuk

memutuskan dari pada lembaga penyedia simpanan yang lain.

Sedangkan untuk perkembangan nasabah simpaann di BMT Berkah

Makmur walaupun mengalami pasang surut akan tetapi sejauh ini

jumlah nasabah BMT Berkah Makmur mengalami peningkatan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Irma Suryani (2005) dalam

skripsinya yang berjudul “konsep dan aplikasi system bagi hasil

12

Deposito Mudharabah Study kasus pada BMT Fajar Sidiq.” Skripsi

ini menerangkan bahwa deposito mudahrabah merupakan suatu

investasi yangdijadikan sebagai alat penghimpun dana oleh bank dan

berdasarkan prinsip bagi hasil, yang mana penarikannya pada saat

jatuh tempo. Sedangkan penerapan akad akad mudharabah mutlaqah

dalam produk deposito mudharabah pada BMT Fajar Sidiq ini

memberikan kebebasan pada BMT untuk mengelola dana deposan

ke dalam aktiva produktif tanpa adanya batasan. Sistem bagi hasil

yang ditetapkan oleh BMT Fajar Sidiq ini adalah revenue sharing,

dengan alasan agar manajemen lebih hati-hati dan produktif demi

mendapatkankeuntungan yang besar.

Dilihat dari beberapa hasil penelitian- penelitian yang sudah ada,

terlihat bahwa adanya kedekatan ataupun kemiripan judul penelitian yang

penulis lakukan.Namun penelitian yang penulis lakukan ini berbeda

dengan penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti lainnya.Di sini letak

perbedaanya ada pada titik permasalahan yang penulis fokuskan.Penulis

menitkberatkan pada bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap

pelaksanaan bagi hasil pada simpanan mudharabah berjangka yang terjadi

di BMT Tumang Cabang Salatiga, apakah dalam pelaksanaanya itu sudah

sesuai denganhukum Islam atau belum.

G. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian yang akan penulis teliti ini adalah sebagai

berikut:

13

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a) Pendekatan

Dalam penelitian ini nanti, penulis menggunakan

pendekatan hukum empiris, Artinya dengan medekati masalah

yang di teliti dengan sifat hukum yang nyata atau fakta sosial

yang sesuai dengan kenyatan hidup dalam masyarakat.

Penelitian hukum yang berparadigma sebagai fakta sosial yang

mana hukumnya dieksplorasi dari proses interaksi hukum di

masyarakat. Dengan maksud menyelidiki respon atau tingkat

kepatuhan masyarakat terhadap hukum. (Utsman, 2014:2-3)

Pendekatan hukum ini,dimaksudkan untuk memahami

gejala hukum yang akan diteliti di BMT Tumang Cabang Saltiga

yang berhubungan dengan pelaksanaan bagi hasil simpanan

mudharabah berjangka, apakah dalam kenyataanya sudah sesuai

dengan hukum Islam atau belum.

b) Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakannanti adalah penelitian

kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami

keadaan atau fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata dan

bahasa denganmemanfaatkanberbagai metode ilmiah. Dalam

penelitian kualitatif ini, metode yang bisaa digunakan adalah

14

wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. (Moleong,

2011:6)

Penelitian ini adalah usaha untuk mengetahui serta mendalami

bagaimana tinajuan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi

hasil simpanan mudharabah berjangka di BMT Tumang Cabang

Salatiga, kami sebagai peneliti memilih metode kualitatif dipilih

karena dipandang cocok untuk mendeskripsikan temuan kasus-

kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan bagi hasil mudharabah

tersebut dengan terjun langsung kelapangan yaitu di BMT

Tumang Cabang Salatiga.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, penulis bertindaksebagai

pengumpul di lapangan, dengan menggunakan alat penelitian

aktif dan mengumpulkan data- data di lapangan. Selain itu alat

yang dijadikan untuk pengumpulan data bisa berupa dokumen-

dokumen yang menunjang keabsahan hasil penelitian nanti serta

alat- alat bantu lain yang dapat mendukung terlaksananya

penelitian, seperti kamera dan alat perekam.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempatdi mana lokasi penelitian

iu akan dilakukan. Dalampenelitian yang akan penulis teliti

adalah di koperasi jasa keuangan BMT Tumang Cabang

Salatiga.

15

Penulis memilih lokasi inikarena ingin mengetahui bagaimana

pelaksanaan bagi hasil simpanan mudharabah berjangka di

BMT Tumang Cabang Salatiga, sehingga penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian dan mengungkap kebenaran bagaimana

dalam pelaksanaan praktek bagi hasil simapanan

mudharabahberjangka ini apakah sudah sesuai dengan syariat

Islam atau belum.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian nanti, penulis menggunakan

sumber data penelitian berupa:

a) Sumber Data Primer

Adalah sumber data yang langsung didapatkan dari

lapangan atau lokasi penelitian.

(i) Informan

Informan adalah orang yang dapat memberikan

informasi tentang hal- hal yang berhubungan dengan

penelitian.Dalam penelitian nanti yang menjadi

informan adalah Manager BMT Tumang Cabang

Salatiga ini dan juga nasabahnya.

(ii) Dokumen

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-

data primer, yaitu dokumen- dokumen yang

berhubungan dengan BMT Tumang Cabang Salatiga,

16

yang di antaranya adalah struktur organisasi di BMT

Tumang Cabang Salatiga, data- data berupa tabungan-

tabungan deposito dari para nasabah tersebut.

b) Sumber Data Skunder

Bacaan atau hasil penelitian sebelumnya yang bertema

sama. Jadi sumber data lain yang bisa mendukung

penelitian ini adalah dengan telaah pustaka seperti buku-

buku, jurnal ataupun hasil penelitian sebelumnya yang

meneliti hal serupa.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan tiga metode

pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan laporan

penelitian yaitu sebagai berukut:

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan jalan

pengamatan dan pencatatan secar langsung dan sistematis

terhadap fenomena yang diselidiki (Hadi, 1994:139). Dalam

observasi nanti, data yang ingin peneliti peroleh secara langsung

dari BMT Tumang Cabang Salatiga dengan melakukan

pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi pada

obyek penelitian seperti dengan cara mengamati keadaan sekitar

BMT Tumang Cabang Salatiga dalam proses pemberian bagi

17

hasil simpanan mudharabah berjangka, serta fasilitas yang ada

di BMT Tumang Cabang Salatiga.

b. Interview

Interview adalah cara memperoleh keterangan atau data

dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada

pihak BMT Tumang Cabang Salatiga kepada pihak Manager,

pegawai, dan nasabah yang mendepositokan uangnya di BMT

Tumang Cabang Salatiga tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan, menyusun dan

mengelola dokumen- dokumen tertulis yang terdapat di BMT

Tumang Cabang Salatiga dan kegiatan- kegiatan yang di anggap

berguna untuk dijadikan sebagai bahan keterangan yang

berhubungan denga penelitian nanti.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode

deskriptif analisis.Analisis data yang digunakan adalah pendekatan

kualitatif terhadap data primer dan skunder.Selanjutnya diuraikan

dan disimpulkan dengan memakai metode berfikir induktif yaitu

pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyatan atau fakta- fakta

khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. (Sudjana,

1988:7)

18

Kesimpulan ini ditarik dari fakta atau data khusus

berdasarka pengamatan di lapangan untuk menilai apakah

pelaksanaan bagi hasil simpanan mudharabah berjangka di BMT

Tumang Cabang Salatiga ini sudah sesuai dengan syariat Islam atau

belum.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam suatu penelitian, validitas data mempunyai

pengaruh yang sangat besar dalam menentukan hasil akhir suatu

penelitian, sehingga untuk mendapatkan data yang valid

diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data.

Dalam penelitian nanti, penulis menggunakan

pengecekan keabsahan data dengan menggunakan teknik

triangulasi. Menurut Sugiyono (2010:274) Triangulasi dalam

pengujian kredibilitas dengan berbagai cara yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber yaitu untuk menguji kreadilitas data

dilakukan data dilakukan dengan cara mengecek data yang

telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi teknik yaitu untuk menguji kreadibitasdata

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang

sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi waktu yaitu pengecekan data dengan wawancara

observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang

berbeda.

19

Dalam penelitian nanti, penulis menggunaan teknik

triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data hasil

pengamatan dengan data hasil wawancara dan

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu

dokumen yang berkaitan.

8. Tahap- tahap penelitian

a. Tahap sebelum lapangan, yaitu hal-hal yang dilakukan

sebelum melakukan penelitian seperti penulis menentukan

topic penelitian, mencari informasi tentang pelaksanaan akad

mudharabah pada produk simpanan mudharabah berjangka di

BMT Tumang Cabang Salatiga, pembuatan proposal

penelitian, menetapkan fokus penelitian dan sebagainya yang

harus dipenuhi sebelum melakukan penelitian.

b. Tahap pekerjaan lapangan yaitu penulis terjun langsung ke

lapangan untuk mencari data-data yang diperlukan seperti

wawancara kepada informan, melakukan observasi dn

dokumentasi.

c. Tahap analisa data, apabila semua data telah terkumpul dan

dirasa cukup maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data-

data tersebut dan menggambarkan hasil penelitian sehingga

bisa memberi arti pada obyek yang akan diteliti.

d. Tahap penulisan laporan yaitu apabila semua data telah

terkumpul dan dianalisa serta dikonsultasikan kepada

20

pembimbing maka yang akan dilakukan penulis selanjutnya

adalah menulis hasil penelitian tersebut sesuai dengan

pedoman penulis yang telah ditentukan.

9. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hasil penelitian nanti adalah sebagai

berikut:

Bab 1 Pendahuluan yang merupakan garis-garis besar

pembahasan isi pokok penelitian yang terdiri atas: latar belakang

masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan

penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, meliputi tinjauan umum tentang

pelaksanaan bagi hasil simpanan mudharabah berjangka menurut

hukum Islam. Dijelaskan pula mengenai tentang mudharabah (bagi

hasil), tinjauan umum tentang deposito berjangka, dan juga

tentang bagi hasil deposito berjangka dalam DSN MUI No.

03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito

Bab III Paparan Data dan Temuan penelitian- penelitian

yaitu mendeskripsikan tentang pelaksanaan bagi hasil simpanan

mudharabah berjangka di BMT Tumang Cabang Salatiga. Pada

bab ini dijelaskan sekilas tentang objek penelitian seperti sejarah

berdirinya, struktur organisasi beserta tugas-tugasnya, dan visi-

misinya di BMT Tumang Cabang Salatiga.

21

Bab IV Pembahasan yaitu membahas tentang tinjauan

hukum islam terhadap pelaksanaan bagi hasil simpanan

mudharabah berjangka di BMT Tumang Cabang Salatiga. Pada

bab ini menguraikan tentang jawaban terhadap pokok

permasalahan dari penelitian yaitu tentang pelaksanaan praktek

bagi hasil deposito berjangka, apakah cara pelaksanaanya sendiri

sudah sesuai hukum Islam atau belum.

Bab V adalah penutup yang merupakan kesimpulan dan

saran- saran mengenai persoalan yang telah dijabarkan pada bab-

bab sebelumnya. Kemudian pada akhir dari skripsi ini nanti daftar

pustaka dan lampiran- lampiran

22

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep Akad Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, berati memukul atau

berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah

proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya

(Antonio, 2009: 95).

Mudharabah adalah sistem kerja sama usaha antara dua belah

pihak atau lebih dimana pihak pertama (shahibul al-mal) menyediakan

seluruh (100%) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana

sesuai kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan nasabah

sebagai pengelola (mudharib) mengajukan permohonan pembiayaan

dan untuk ini nasabah sebagai pengelola (mudharib) menyediakan

keahliannya (Rivai, 2007: 471).

Menurut istilah Syara’, mudharabah dikenal sebagai suatu

akad atau perjanjian atas sekian uang untuk di pertimbangkan oleh

amil (pengusaha) dalam perdagangan, kemudian keuntungan

dibagikan diantara keduanya menurut syarat-syarat yang ditetapkan

terlebih dahulu, baik dengan sama rata maupun dengan kelebihan

yang satu atas yang lain (wiroso, 2005: 33-34).

23

Dalam Fiqh muamalah, definisi terminologi (istilah) bagi

mudharabah diungkapkan secara bermacam-macam. Diantaranya

menurut Madzhab Hanafiyah (dalam Haroen: 2007) mendefinisikan

mudharabah adalah suatu perjanjian untuk bersero di dalam

keuntungan dengan kapital (modal) dari salah satu pihak dan skill

(keahlian) dari pihak yang lain.

Mudharabah adalah akad kerjasama antara shahibul maal

(pemilik modal) dengan mudharib (yang mempunyai keahlian) untuk

mengelola suatu usaha yang produktif dan halal, keuntungan dibagi

sesuai kesepakatan bersama, jika terjadi kerugian ditanggung shahibul

maal (pemilik modal).

(http://economicvalueoftime.blogspot.co.id/2012/10/pengertian-

skema-dan-contoh-mudharabah_1545.html)

Dari beberapa definisi sebenarnya secara global dapat

dipahami dan dapat kita simpulkan bahwa Mudharabah adalah kontrak

antara dua belah pihak di mana satu pihak yang disebut investor

mempercayakan modal atau uang kepada pihak kedua yang disebut

mudharib untuk menjalankan usaha niaga.Mudharib menyumbangkan

tenaga, ketrampilan, dan waktunya untuk mengelola perseroan mereka

sesuai dengan syarat-syarat kontrak.

Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa

keuntungan jika ada akan dibagi antara investor dan mudharib

berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian jika

http://economicvalueoftime.blogspot.co.id/2012/10/pengertian-skema-dan-contoh-mudharabah_1545.html


24

ada akan ditanggung sendiri oleh si investor. Secara teknis, al-

mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana

pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya

menjadi pengelola.

Mudharabah terdiri dari 2 (dua) jenis:

a) Mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat) yaitu

mudharabah yang di mana pemilik dana memberikan

kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan

investasinya.

b) Mudharabah muqayyadah (investasi terikat) yaitu

mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan pada

pengelola dana mengenai tempat, cara, dan objek investasi.

Misalnya, pengelola dana diperintahklan untuk:

a) Tidak mencampurkan dana pemilik dengan dana lainnya.

b) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan

cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan.

c) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi

sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik maupun pengelola

dan apabila bank bertindak sebagai pemilik dana maka dana yang

disalurkan disebut pembiayaan Mudharabah. Apabila bank sebagai

pengelola dana maka dana yang diterima:

25

a) Dalam Mudharabah muqayyadah disajikan dalam laporan

perubahan investasi terikat sebagai investasi.

b) Dalam Mudharabah muthlaqah disajikan dalam neraca

sebagai investasi tidak terikat. (Osmad, 2012:147-149)

2. Landasan hukum Mudharabah

Secara umum, landasan dasar syariah al-mudharabah lebih

mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam

ayat-ayat dan hadits berikut ini:

a. Al-Qur’an

ري ي ٱهلل ي ر ي و ض ر و ض ري و ض و ر وو ي ر ي ٱض ي و ض ر ر وو و و او ر وو

Artinya:"…dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi

mencari sebagian karunia Allah SWT…” (Al-

Muzzammil: 20)

b. Ijma

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang,

mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak

seorangpun mengingkari mereka.Karenanya, hal itu dipandang

sebagai ijma. (Zuhaily, 1989: 838)

c. Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam fatwa DSN

No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1April 2000 yang menyatakan

bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan

dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu

26

produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat

adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian

nasabah penyimpan dengan baik. (DSN MUI&BI, 2006: 18-19)

3. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a) Mudharabah Muthlaqah

Penerapan mudharabah muthlaqah dapat berupa tabungan

dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu:

tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan

prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan

dana yang dihimpun.

Ketentuan umum:

1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai

nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dana atau

pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan

dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam akad.

2) Untuk tabungan mudharabah bank dapat memberikan buku

tabungan sebagai bukti penyimpanan. Untuk deposito

mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda

penyimpanan deposito kepada deposan.

27

3) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh

penabungan sesuatu dengan perjanjian yang disepakati, namun

tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.

4) Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan

jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang

diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama

seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan

perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

5) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan deposito

atau tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan syariah.

Gambar 2.1

Skema Mudharabah Muthlaqah

1. Investasi dana 2. pembiayaan

4. bagi hasil 3. Bagi Hasil

b) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah pada dasarnya sama dengan

persyaratan di mudharabah mutlaqah. Perbedaannya adalah terletak

BANK DEPOSAN

(PENABUN

G)

USER OF

FUND

28

pada adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan perm

intaan pemilik modal.

Dalam praktik perbankan jenis mudharabah jenis ini terbagi pula

menjadi dua jenis yaitu:

1) Mudharabah Muqayyadahon Balance Sheet

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus dimana

pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus

dipenuhi oleh bank.

Karakteristik jenis simpanan ini meliputi:

(a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus

diikuti oleh bank.

(b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana

mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan.

(c) Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti

simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari

rekening lain.

(d) Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan

sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.

2) Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran

danamudharabah langsung kepada pelaksana usahanya,

dimana bank bertindak sebagai perantara yang

mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana

29

usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat

tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari

kegiatan usah yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.

Adapun karakteristik dari jenis mudharabah seperti

ini meliputi:

(a) Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti

simpanan khusus.

(b) Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.

(c) Rekening khusus dicatat pada pos tersendiri dalam

rekening administrative.

(d) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara

langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik

dana.

(e) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan

kedua pihak.

(f) Antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku

nisbah bagi hasil. (Sumar’in, 2012: 72-74)

30

Gambar 2.2

Skema Mudharabah Muqayyadah

1. Proyek tertentu

4. Penyaluran Dana

5. Bagi Hasil

2.hubungi

Investo

6. Bagi hasil 3. Invest

Dana

4. Rukun dan syarat Mudharabah

a. Rukun mudharabah antara lain:

1) Ijab dan Qabul

Yang dimaksud dengan Ijab dan qabul adalah perkataan yang

diucapkan oleh pihak pertama yang menghendaki terjalinannya

akad mudharabah.Sedangkan Qabul ialah jawaban yang

mengandung persetujuan yang diucapkan oleh pihak kedua

yang mewakilinya.

2) Pemodal dan Pelaku usaha

Orang yang dibolehkan untuk menjalani akad mudharabah

ialah orang yang memenuhi empat criteria yaitu: merdeka,

SPECIAL PROYEK

BANK

Mudharib

(Pengelola)

INVESTOR

Shahibul maal

(Pemilik Dana)

31

baligh, berakal sehat, dan mampu membelanjakan hartanya

dengan baik dalam hal-hal yang berguna. (M. Arifin, 2009:

137-138)

3) Modal

Yang dimaksud dengan mdal adalah harta milik pihak pertama

kepada pihak kedua guna membiayai usaha yang dikerjakan

oleh pihak kedua. (M. Arifin, 2009: 141-14)

4) Usaha

Secara global akad mudharabah yang terjalin antara dua orang

atau lebih, dapat dibagi menjadi dua bagian, selaras dengan

perjanjian antara kedua belah pihak.

5) Keuntungan

Tujuan utama diadakan akad mudharabah adalah keuntungan,

sehingga kedua belah pihak terkait mendapatkan kemanfaatan

materi, pemodal diuntungkan karena dananya berkembang,

sebagaimana pengusaha beruntung, karena mendapatkan

bagian dari hasil. (M. Arifin, 2009: 149)

b. Syarat Mudharabah, antara lain:

1) Modal

a. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya,

seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut

harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang

beredar.

32

b. Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

c. Modal harus diserahkan kepada mudharib, untuk

memungkinkannya melakukan usaha.

2) Keuntungan

a. Pembagain keuntungan harus dinyatakan dalam presentase

dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.

b. Kesepakatan rasio presentase harus dicapai melalui

negoisasi dan dituangkan dalm kontrak.

c. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah

mudharib mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal

kepada rab al-mal.

3) Al –Musyarakah

Al-Musyarakah adalah kerja sama antara dua belah pihak

atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai

suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut, yang tidak harus

sama dengan penguasa modal masing-masing pihak. Dalam hal

terjadi kerugian, maka pembagian kerugian dilakukan sesuai

penguasa modal masing-masing. (warkum, 1997: 32-33)

5. Berakhirnya Akad Mudharabah

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai

berikut:

a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah

33

b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai

pengelola modal atau pengelola berbuat sesuatu yang bertentangan

dengan tujuan akad.

c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah

seorang pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi

batal. (Hendi, 2010: 143)

6. Manfaat dan Risiko Mudharabah

a. Manfaat mudharabah antara lain:

1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat

keuntungan usaha nasabah meningkat.

2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah

pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan

atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah

mengalami negative spreat.

3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash

flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan

nasabah.

4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yng

benar, halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan

yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan

dibagikan.

5) Prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah ini berbeda dengan

prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima

34

pembiayaan atau nasabah satu jumlah bunga tetap berapa pun

keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan

terjadi krisis ekonomi.

b. Risiko Mudharabah antara lain:

Risiko yang terdapat dalam al-mudharabah, terutama pada

penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi. Di antaranya:

1) Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti

yang disebut dalam kontrak.

2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.

3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya

tidak jujur. (M. Syafi’i Antonio, 2001: 97-98).

B. Deposito (Simpanan Mudharabah)

Bank syariah menerapkan akad mudharabah untuk

deposito.Seperti dalam tabungan, dalam hal ini nasabah (deposan)

bertindak sebagai shahibul maal dan bank selaku mudharib.Penerapan

mudharabah terhadap deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat di

antara keduanya. Misalnya, seperti yang dikemukakan di atas bahwa akad

mudharabah mensyaratkan adanya tenggang waktu antra penyetoran dan

penarikan agar dana itu bisa diputarkan. Tenggang waku ini merupakan

salah satu sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan

waktu, seperti 30 hari, 90 hari, dan seterusnya. (M. Syafi’i Antonio, 2001:

157)

35

Deposito adalah bentuk simpanan yang mempunyai jumlah

minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan hasilnya lebih tinggi dari pada

tabungan.Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu

dengan jangka waktu yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak dapat

mencairkan dananya sebelum jatuh tempo. Produk penghimpun dana ini

bisaanya dipilih oleh nasabah yang memiliki kelebihan dana, sehingga

selain bertujuan untuk menyimpan dananya, bertujuan pula untuk salah

satu sarana berinvestasi (Nurianto, 2010: 35).

1. Pengertian Deposito Mudharabah

Deposito adalah harta benda atau uang yang diberiakan ke

dalam pengusaha bank untuk pengamatan, investasi atau sebagai

agunan. Bila seseorang mendepositokan uang ke suatu bank, maka

uang tersebut merupakan harta milik bank dan hubungan antara bank

dengan orang tersebut sama dengan hubungan antara pihak utang

dengan pihak piutang. (Rivai, dkk, 1999: 122)

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah

penyimpan dengan Bank. (http://rudyyalianto.wordpress.com)

Deposito menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 adalah

simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu

tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan baik.

(kasmir, 2004: hlm 61).

http://rudyyalianto.wordpress.com/

36

Deposito Mudharabah adalah bentuk simpanan oleh nasabah

kepada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka

waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, jenis penyimpan ini.

Kepada penyimpan dana diberikan hak untuk memperoleh laba Bank

sesuai dengan presentase yang diperjanjiakan, yang dihitung sesuai

dengan peranan dananya dalam pembentukan laba Bank.

Deposito Mudharabah adalah merupakan investasinya melalui

simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang

penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu

(jatuh tempo) dengan mendapat bagi hasil.

(Lubis, 2004: hlm. 61)

Deposito investasi Mudharabah adalah dana yang disimpan

nasabah hanya bisaa ditarik berdasarkan jangka waktu, yang telah

ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan

bersama. (Martono, 2004: hlm. 107)

Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga yang

diterbitkan atas nama nasabah pada bank yang penarikannya hanya

dapat diakukan pada waktu menurut perjanjian antara penantara

penyimpan dengan bank yang bersangkutan. (Rivai, 2007: 417)

2. Landasan hukum Deposito mudharabah

a) Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

disebutkan:

37

Depsoito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau

akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu

berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan

atau Unit Usaha Syariah.

b) Dewan Syariah Nasional dalam fatwa Nomor 03/DSN-

MUI/IV/2000 menjelaskan tentang ketentuan umum deposito

berdasarkan akad mudharabah.

Dalam bank syariah, praktik deposito mudharabah dapat

dijelaskan dengan merujuk pada beberapa aspek berikut:

1) Deposito mudharabah merupakan kategori investasi, sehingga

disebut investment accounts bukan saving accounts

sebagaimana pada tabungan.

2) Dana deposito boleh diperdayakan pihak bank, dan deposan

akan mendapatkan “bagi hasil”.

3) Dana deposito pada prinsip dasarnya tidak boleh diambil

sesuai dengan permintaan deposan (off call), kecuali pada

tanggal telah disepakati. Akan tetapi jika deposan berkehendak

untuk tetap mengambil dana investasi pada tanggal yang tidak

sesuai perjanjian maka akan dikenakan “denda” sesuai dengan

kebijakan bank.

4) Penentuan jangka waktu berdasarkan “regulasi perbankan”

yaitu 1,3,6 serta 12 bulan.

38

5) Terdapat deposito bisaa, maksudnya jika tanggal waktu

deposito habis maka perjanjian akan habis pada tepat waktunya

dan tidak diperpanjang, dengan atau tidak pemberitahuan dari

deposan.

6) Automatic Roll Over merupakan model lain dari deposito

bisaa. Maksudnya jika tanggal waktu deposito habis,

sedangkan deposan tidak ada pemberitahuan maka secara

otomatis pihak bank akan memperpanjang waktu deposito.

7) Perjanjian atau akad mencantumkan shahibul maal yaitu

nasabah sebagai pihak pertama, mudharib yaitu bank sebagai

pihak kedua. (A. Dahlan, 2012: 150-152)

3. Jenis-jenis Deposito

Untuk mencairkan deposito yang dimiliki deposan dapat

menggunakan bilyet deposito atau sertifikat deposito, dalam

prakteknya terdapat paling tiga jenis deposito, yaitu deposito

berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Masing- masing

jenis deposito memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing dan

khususnya deposito berjangka diterbitkan pula dalam mata uang asing.

Berikut ini jenis-jenis simpanan deposito yang ada di Indonesia saat ini.

(kasmir, 2003: hlm. 62)

1. Deposito berjangka

Deposito berjangka (DB) merupakan deposito yang diterbitkan

dengan jenis jangka waktu tertentu.Jangka waktu deposito

39

berjangka bisaanya berfariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai

dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik

perseorangan maupun lembaga, artinya di dalam bilyet deposito

tercantum nama perorangan atau lembaga si pemilik deposito

berjangka. Penarikan bunga deposito berjangka yang diterbitkan

dalam valuta asing, bisanya diterbitkan oleh Bank devisa.

Perhitungan, penerbitan umum. Penerbitan deposito berjangka

dalam valas bisanya diterbitkan dalam valas yang kuat, seperti US

dollar, Yen Jepang, DM Jerman atau mata uang yang kuat lainnya.

2. Sertifikat deposito

Sama seperti halnya deposito berjangka, sertifikat deposito

diterbitkan atas untuk dalam bentuk sertifikat serta dapat diperjual-

belikan atau dipindah-tangankan kepada pihak lain.

Perbedaan lain adalah pencairan bunga sertifikat deposito dapat

dilakukan di muka baik tunai disamping setiap bulan atau jatuh

tempo.Kemudian penerbiatan nilai sertifikatdeposito sudah dicetak

dalam berbagai nominal dan bisaanya dalam jumlah yang

bulat.Sehingga, nasabah dapat membeli dalam lembaran yang

bervariasi untuk jumlah yang diinginkan.

3. Depsosito on Call

Depsoito on Call (DOC) merupakan deposito digunakan untuk

deposan yang memiliki jumlah uang dalm jumlah uang yang besar

dan sementara waktu yang belum digunakan.Penerbitan deposito

40

on Call memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama

kurang dari 1 bulan. DOC diterbitkan atas nama pencairan bunga

dilakukan pada saat pencairan deposito on Call. Namun,

sebelumnya sudah membriatahukan Bank penerbit bahwa yang

bersangkutan akan mencairkan DOC-nya. Besarnya bunga DOC

bisaanya dihitung perbulan dan untuk menentukan jumlah bunga

yang diberlakukan terlebih dahulu dilakukan negoisasi antara

nasabah dengan pihak bank.

4. Sifat-sifat Deposito

a) Deposito mudharabah atau lebih tepatnya deposito investasi

mudharabah merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga

(perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat

dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan jatuh tempo yang

mendapatkan bagi hasil.

b) Imbalan dibagi dalam bentuk berbagai pendapatan (revenue

sharring) atas penggunaan dana tersebut secara syariah dengan

proporsi pembagian, misalnya: 70:30, 70% untuk deposan dan 30%

untuk bank.

c) Deposito mudharabah berjangka berkisar antara 1, 3, 6, dan 12

bulan. (Parwiraatmadja, K. A., 1992: 20-21)

d) Perbedaan suku bunga atas deposito berjangaka 24 bulan, sejak

Januari 1978, didasarkan atas pertimbangan bahwa kepada para

penabung dengan nilai kecil harus diberikan imbalan lebih besar

41

karena menurut catatan 75% dari seluruh penabung adalah

penabung dengan nilai dibawah Rp 2,5 juta. (Pangestu, J.E. P.,

1984: 75)

5. Deposito dalam fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang

Deposito

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-

MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000, menetapkan tentang:

Pertama : Deposito ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang

berdasarkan perhitungan bunga.

2. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip

Mudharabah.

kedua : ketentuan Umum Deposito berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transkasi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau

pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola

dana.

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukana)

berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip

syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya

mudharabah dengan pihak lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai

dan bukan piutang.

42

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan

dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito

dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan

nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.(Abdul Ghofur,

2007: 80)

C. Konsep Bagi hasil dalam Islam

Kegiatan utama dari sebuah lembaga keuangan adalah

penghimpunan dan penyaluran dana, dimana penyaluran dana hanya dapat

dilakukan apabila dana telah dihimpun, penghimpunan dana ini perlu

dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan

dengan penggunaan dana tersebut. bank maupun lembaga keuangan non

bank seperti BMT sendiri mempunyai empat alternative untuk

menghimpun dana guna kepentingan usahanya, yaitu: Dana sendiri, dan

dari masyarakat, dana pinjaman, dansumber dana lain.

Salah satu cara untuk menghimpun dana dari masyarakat adalah dengan

menyediakan produk simpanan deposito berjangka dengan sistem bagi

hasil. Simpanan deposito ini dimaksudkan untuk menghimpun dana dari

para nasabah dengan cara membuka rekening deposito. Selanjutnya dana

deposito tersebut akan dijadikan sebagai modal bagi BMT untuk

menjalankan usahanya. Dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari

simpanan deposito berjangka, perlu dikelola dengan penuh amanah dan

43

istiqomah. Dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang

besar, baik untuk nasabah maupun BMT. Sehingga BMT dapat

memberikan bagi hasil kepada nasabah.

1. Pengertian Bagi hasil

Bagi hasil menurut tertimologi asing (inggris) dikenal dengan

profit sharing.Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan sebagai

laba. Secara definitive profit sharing diartikan:” Distribusi beberapa

bagian dari laba para pegawai dari suatu perusahaan.” Lanjut laba

dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai

tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun

sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

(Muhammad, 2001: 18)

Dalam dunia perbankan Muhammad lebih lanjut menjelaskan

bahwa profit sharing (bagi hasil) adalah suatu sistem yang meliputi

tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (shahibul maal)

engan mengelola dana (mudharib). (Muhammad, 2000: 52)

Pembagian hasil usaha ini terjadi antara pihak bank (mudharib)

dengan penyimpan dana (shahibul maal), amupun antara bank dengan

nasabah penerima dana (pengusaha). Hasil usaha bank yang dibagikan

kepada nasabah penyimpan dana adalah laba usaha bank yang dihitung

selama priode tertentu. Sedangkan hasil usaha nasabah penerima dana

yang dibagi dengan bank ialah laba usaha yang dihasilkan nasabah

44

penerima dana dari salah satu usahanya yang secara utuh dibiayai

bank. (Djazuli dan Yadi, 2002: 63)

Dalam ekonomi syariah, teori bagi hasil mempunyai ciri dan

karakteristik yang berbeda denga perhitungan bunga seperti pada bank-

bank konvensional. Ciri atau karakteristik bagi hasil adalah sebagai

berikut:

a) Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu

akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.

b) Besarnya bagi hasil berdasarkan nisbah dan keuntungan yang

diperoleh.

c) Bagi hasil sangat bergantung pada proyek yang dibiayai. Bila

proyek merugi kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua

belah pihak.

d) Jumlah pembagian hasil meningkat sesuai dengan peningkatan

pendapatan.

e) Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sedangkan perhitungan bunga mempunyai karakteristik sebagai

berikut:

a) Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus

selalu untung.

b) Besarnya presentase berdasarkan jumlah uang atau modal yang

dipinjammkan.

45

c) Pembayaran bunga selalu tetap sesuai dengan perjanjian tanpa

mempertimbangkan apakah proyek yang dibiayai untung atau rugi.

d) Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah

keuntungan berlipat-lipat atau ekonomi dalam keadaan booming.

e) Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama termasuk agama

Islam. (Muhamad Ridwan, 2007: 65)

Bank berdasarkan bagi hasil tetap meguntungkan semua pihak

yang terlibat, yaitu nasabah (debitur dan deposan) dan Bank (pemegang

saham). Keuntungan yang diperoleh bukan berdasarkan pada bunga yang

dihitung berdasarkan pada bunga yang dihitung berdasarkan saldo

tabungan,, deposito pembiayaan, tetapi berdasarkan persen dari

pendapatan riil nasabah debitur dari Bank. Pendapatan Bank diakui pada

saat bagi hasil diterima (cash based) bukan bunga yang masih akan

diterima (accrual based).

Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan

deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan

Mudharabah dan deposito Mudharabah. Pada Bank bagi hasil, besar

kecilnya pendapatan yang diperoleh deposan bergantung pada:

(Muhammad, 2006: 58)

a) Pendapatan Bank

b) Nisbah bagi hasil antara nasabah dan Bank

c) Nominal deposan Mudharabah

d) Rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada Bank

46

e) Jangka waktu deposito

Berdasarkan prinsip bagi hasil tidak ada pembatasan bagi Bank

dalam menggunakan dana yang dihimpun teknik perbankan: (Heri, 2003:

66)

a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah

dan tata cara pemberian keuntungan dan atau pembagian keuntungan

secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpan dana. Apabila

telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam

akad.

b) Untuk tabungan mudharabah, Bank dapat memberikan buku tabungan

sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM atau alat penarikan

lainya kepada nasabah untuk deposito mudharabah. Bank wajib

memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito

kepada deposan.

c) Tabungan Mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai

dengan perjanjian yang disepakati namun tidak diperkenankan

mengalami saldo negative.

d) Deposito Mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka

waktu yang telah disepakati, 1, 3, 6, dan 12 bulan. Deposito yang

diperpanjang setelah jatuh tempo akandiberlakukan sama seperti

deposito yang baru, tetapi nilai pada akad sudahtercantum nilai

perpanjangan otomatis maka tidak tidak perlu dibuat akad yang baru.

47

e) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan denga tabungan dan deposito

tetap berlaku dan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip

syariah.

2. Dasar hukum bagi hasil

Setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem

bagi hasil, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur’an Surat

An-Nisa’ ayat 29:

ي و وي يإرلهلل يأوويتوكر وو طر ر مي رٱلض و نوكر مي ويض لوكر يأو ض و لر كريتو ض نر يلو ي و و هواي لهللذر و

مض ي نكر ي م ..…تر و و ةي و يتو و ض

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu.”. (Q.S. an-Nisa’ ayat 29)

3. Macam-macam Bagi hasil

Pada bank Islam, kepentingan nasabah penyimpan dana, bank

dan debitur dapat diharmonisasikan karena dengan menggunakan

metode bagi hasil, kepentingan pihak ketiga tersebut paralel, yaitu

memperoleh imbalan bagi hasil sesuai dengan keadaan yang benar-

benar terjadi. Untuk itu manajemen bank akan berusaha

mengoptimalkan keuntungan pemakaian dana.(Edi & Untung, 2005:

39)

Secara umum, prinsip bagi hasil dalm perbankan syariah dapat

dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: al-mudharabah, al-

musyarakah, al-muzara’ah dan al-musaqah. (Antonio, 2001: 90)

48

a) Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, berati memukul atau

berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya

adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan

usaha.

Secara tekhnis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha

antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal)

menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainya

menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan

apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu

bukan akibat kelalaian si pengelola.Seandainya kerugian itu

diakibatkan Karen akecuranagn atau kelalaian si pengelola harus

bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Antonio, 2001: 97)

Jenis perjanjian ini berlawanan dengan musyarakah.Dalam

musyarakah juga ada bagi hasil, tetapi semua pihak berhak untuk

turut serta dalam pengambilan keputusan manajerial.Sedang dalam

mudharabah, pemilik mdal tidak diberikan peran dalam

manajemen perusahaan. Secara umum mudharabah ini terbagi

menajdi dua jenis: mudharabah muthlaqah dan mudharabah

muqayyadah.

Akad mudharabah ini biasanya diterapkan pada produk-produk

penghimpunan dana, seperti:

49

(1) Simpanan/ tabungan mudharabah, adalah simpanan tabungan

pemilik dana yng penyetorannya dan penarikannya dapat

dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

sebelumnya.

(2) Deposito mudharabah, adalah simpanan masyarakat di bank

syariah yang pengambilannya sesuai waktu yang telah

ditetapkan oleh bank syariah. Variasi deposito mudharabah ini

diklasifikasikan ke dalam deposito: 1, 3, 6 dan 12 bulan.

(Muhamad, 2001: 6-7)

b) Musyarakah

Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau

lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak

memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa

keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan

kesepakatan. (Antonio, 2001: 90)

Secara garis besar Musyarakah dapat dibagi kepada syarikah

amlak dan syarikah uqud.Syarikah amlak berarti eksistensi suatu

perkonsian tidak pelu kepada suatu kontrak membentuknya tetapi

terjadi dengan sendirinya.Sedangkan syarikah uqud berarti

perkongsian yang terbentuk karena suatu kontrak.(Muhamad, 2001:

29)

Akad musyarakah biasa diaplikasikan oleh Bank syariah untuk:

a) Pembiayaan proyek

50

Bank biasa mengaplikasikan akad musyarakah ini untuk

pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama

menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. setelah

proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut

bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b) Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan

investasi dalam kepemilikan perusahaan, al-musyarakah

diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal

dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank

melakukan investasi atau menjual bagian sahamnya, baik

secara singkat maupun bertahap.

c) Al-Muzara’ah

Al-muzara’ah adalah akad kerjasama dalam pengolahan pertanian

antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan

menyediakan tanah untuk dikelola (ditanami dan dipelihara ) oleh

penggarap dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. (Hasan

Ali, 2003: 280)

Dapat dikatakan bahwa al-muzara’ah ini merupakan bentuk

kerjasama mudharabah dalam bidang pertanian.Artinya petani

mengelola suatu lahan pertanian berdasarkan prinsip bagi hasil

panen.Bank atau BMT menyerahkan kepada petani lahan yang

dimilikinya atau yang bukan dalam pemilikan mereka.Kapling

51

tanahnya harus benar-benar ditentukan dalam perjanjian.Hasil

panen dari lahan itu dibagi antara bank dan petani sesuai dengan

proporsi yang telah disepakati. (K. Lewis, 2007: 74)

d) Al-Musaqah

Al-Musaqah adalah akad antara pemilik kebun/tanaman dan

pengelola (penggarap) untuk memelihara dan merawat

kebun/tanaman pada masa teretntu sampai tanaman itu

berbuah.Penggarap berhak memperoleh nisbah tertentu dari hasil

panen. (Hasan Ali, 2003: 280)

Al-musaqah merupakan bentuk kerjasama musyarkah dalm urusan

pemeliharaan buah-buahan.Kedua belah pihak bersepakat

menanam serta merawat pohon buah-buahan.Hasil panen buah-

buahan atau kebun dibagi antara pihak-pihak yang terlibat dalam

perjanjian (bank dan petani) dengan rasio tertentu sesuai dengan

kontribusi mereka masing-masing. (K. Lewis, 2007: 74)

4. Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah

Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk

ditentukan diawal dan untuk diketahui oleh kedua belah pihak yang

akan melakukan kesepakatan kerja sama bisnis karena apabila hal ini

tidak dilakukan, maka berati telah menjadi gharar, sehingga transaksi

menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam praktek dilapangan terdapat istilah revenue sharing dan

profit sharing.Adapun revenue yang dimaksud dalam dasar bagi hasil

52

bank syariah dan yang dipraktekkan selama ini adalah pendapatan

dikurangi harga pokok yang dijual. Dalam akuntansi, konsep ini bisa

dinamakan dengan gross profit. Sedangkan profit sharing adalah

perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total

pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan

untuk memperoleh pendapatan tersebut. (Yaya dkk, 2009: 370-371)

Penentuan bagi hasil yang berlaku dapat ditentukan dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

a) Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan

berpedoman pada kemungkinan untung rugi.

b) Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan

yang diperoleh.

c) Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak

ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan

adanya kerelaan dari masing-masing pihak tanpa adanya unsur

paksaan.

d) Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan

sekiratnya itu tidak mendapat keuntungan maka kerugian

ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

e) Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan

jumlah pendapatan. (Muhammad, 2002: 110)

53

D. Implementasi Prinsip Mudharabah dalam produk Deposito

Deposito sebagai salah satu produk perbankan dalam perbankan

syariah menggunakan skema mudharabah.Hal ini sejalandengan tujuan

dari nasabah menggunakan instrument deposito yakni sebagai sarana

investasi dalam memperoleh keuntungan. (Anshori, 2007:95)

Secara tekhnis pemakaian prinsip akad mudharabah ke dalam

produk deposito sebagai instrument penghumpunan dana dari masyarakat

pada bank syariah telah diatur dalam pasal 5 Peraturan Bank Indonesia No.

7/46/PBI/2005 tentang akad penghinmpunan dan penyaluran dana bagi

bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito

berdasarkan mudharabah berlaku persyaratan sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai

pemilik dana.

2. Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah

nominal.

3. Pembagian keuntungan dari pengglongan dan investasi dinyatakan

dalam bentuk nisbah.

4. Pada akad tabungan berdasrakan mudharabah, nasabah wajib

menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan

oleh bank dan tidak dapat ditaik oleh nasabah kecuali dalam rangka

penutupan rekening.

5. Nasabah tidak boleh menarik dana diluar kesepakatan.

54

6. Bank adalah mudharib menutup biaya operasional tabungan atau

deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi

haknya.

7. Bank tidak boleh mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa

persetujuan naasabah yang bersangkutran.

8. Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam

perundang-undangan yang berlaku. (Karim, 2004: 277)

E. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil di Bank syariah

1. Faktor langsung

Di antara faktor-faktor langsung yang memepengaruhi perhitungan

bagi hasil adalah invsetmen rate, jumlah dana yang tersedia, dan

nisbah bagi hasil.

a. Investmen rate ratio merupakan prosentase actualdana yang

diinvestasikan dari total dana dialokaiskan untuk memenuhi

likuiditas.

b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah

dana berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.

Dana tersebut dapat dihitung melalui metode:

1) Rata-rata saldo minimum bulanan

2) Rata-rata saldo harian

Investmen rate dikalikan dengan jumlah dana yang

tersedia untuk diinvestasikan akan mengahsilkan

jumlah dana actual yang digunakan.

55

c. Nisbah (profit sharing ratio)

1) Salah satu ciri mudharabah adalah nisbah yang

harus ditentukan dan disetujui pada waktu

perjanjain.

2) Nisbah antara satu Bank lainya dapat berbeda.

3) Nisbah juga dpat berbeda dari waktu ke waktu

dalam satu Bank, misalkan deposit 1, 3, 6, dan 12

bulan.

4) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan

account yang lain, sesuai dengan besar dana dan

jatuh temponya.

2. Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah:

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah

1) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan

biaya. Pendapatan yang dibagihasilakn merupakan pendapatan

yang diterima dikurangi dengan biaya-biaya.

2) Jika semua bank ditanggung Bank, maka hal ini disebut dengan

reventue sharing.

b. Kebijakan accounting (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya

aktifitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan

pendapatan dan biaya. (Muhammad, 2002: 106)

56

BAB III

BMT TUMANG DAN SISTEMNYA

A. Gambaran Umum BMT Tumang Cabang Salataiga

1. Sejarah BMT Tumang Cabang Salatiga

Sistem perekonomian dan tatanan kehidupan yang

dikedepankan pada masa orde baru, ternyata tidak bisa memberikan

jawaban akan harapan terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

Sebagian besar dari mereka tinggal diperkotaaan, sehingga putaran

uang dan aktivitas perekonomian berpusat di kota. Sementara

masyarakat desa, yang nota bone merupakan mayoritas dari penduduk

negeri ini, tidak mendapat kesempatan dan perhatian yang

proporsional, baik dari pemerintah maupun dari para praktisi dunia

usaha, sehingga masyarakat desa hanya ditempatkan sebagai obyek

perlengkapan dari sistem pembangunan ekonomi nasional. Lembaga

keuangan selama ini belum mampu diakses mesyarakat secara

luas.Disamping itu belum adanya komitmen dari lembaga perbankan

untuk menciptakan usaha yang lebih adiluntuk lebih mensejahterakan

masyarakat.Bunga Bank yang menjadi dasar operasional perbankan

(konvensional) juga masih menjadi perdebatan dikalangan umat Islam.

Menyadari akan hal tersebut, timbul kesadaran untuk mencoba

memikirkan bentuk alternative sebagai wujud peran serta dalam

pembangunan masyarakat. Akhirnya disepakati untuk merintis

57

berdirinya Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) di Tumang Cabang

Salatiga.

Tahap pertama yang menjadi target program BMT adalah

merekrut anggota masyarakat yang dianggap sukses secara ekonomi,

untuk diajak bergabung menjadi anggota pendiri. Setiap anggota

pendiri diwajibkan menyimpan Simpanan Pokok sebesar Rp.

500.000,00.Dengan modal awal dari anggota pendiir sebesar Rp.

7.050.000,00 BMT “TUMANG” mulai beroperasi yaitu pada tanggal 1

Oktober 1998. Sejak tanggal tanggal 10 bulan April tahun 1999 BMT

berbadan hukum Koperasi Serba Usaha, yang kemudian lebih dikenal

dengan nama KSU BMT Tumang. Agar lebih fokus terhadap bidang

usaha yang dijalanakan maka KSU BMT Tumang sejak tahun 2011

berubah menjadi KJKS BMT Tumang yang Anggaran Dasarnya oleh

Dinas Koperasi dan UKM Prop. Jawa Tengah dengan No.

242/BH/KDK.11. 25/IV/1999 yang sebelumnya wilayah kerja hanya di

Kabupaten Boyolali maka semenjak tahun 2011 telah berbadan hukum

tingkat Jawa Tengah dan berkantor pusat di Jalan Boyolali-Magelang

Km. 10 dan sampai dengan saat ini sudah mempunyai 9 Kantor

Cabang.

KJKS BMT Tumang didirikan selain untuk memenuhi tuntutan

masyarakat, juga mempunyai tujuan yang lebih besar, yaitu membantu

masyarakat kecil menengah supaya mampu mandiri berani

bersaingdengan kekuatan ekonomi yang lain tentunya dalam rangka

58

meningkatkan kkesejahteraan anggotanya. KJKS BMT Tumang telah

membuktikan bahwa keberadaannya sudah diterima oelh masyarakat.

Dengan anggota yang semakin bertambah serta wilayah kerja yang

semakin luas menggambarkan akan perannya cukup besar menjadi

bagian dari kehidupan masyarakat. Hal terpenting adalah kesungguhan

semua komponen baik di jajaran Manajemen baik itu Pengurus,

Pengawas, maupun Pengelola.Anggota dengan komitmen yang tinggi

untuk mengupayakan pengelolan lembaga yang professional, amanah

dan adil.

2. Profil KJKS BMT Tumang

a. Nama Lembaga : KJKS BMT TUMANG

b. Tanggal Pendirian : 1 Oktober 1998

c. Alamat Kantor Pusat :Jl. Boyolali-Magelang Km. 10. Cepogo,

Boyolali 57362 Telp. (0276) 323 454 Faks. (0276) 323 336

d. Alamat Kantor Cabang:

1) TUMANG

Jl. Melati, Tumang, Cepogo, Boyolali Telp. (0276) 323335

2) CEPOGO

Jl. Boyolali-Magelang Km. 10. Cepogo, Boyolali Telp. (0276)

323454

3) AMPEL

Jl. Raya Ampel (Depan Ps. Ampel) Telp. (0276) 33066

4) KARTASURA

59

Jl. Ahmad Yani No. 83 (Depan Pasar Kartasura) Kartasura

Telp. (0271) 784385

5) BOYOLALI

Jl. Boyolali-Semarang Km. 1 (Barat Terminal Boyolali-Perum

Galaxy Land)

6) ANDONG

Jl. Raya Kacangan (Barat Psr. Kacangan) Andong, Boyolali

Telp. (0271) 7893025

7) SALATIGA

Jl. Sukowati No. 9 Salatiga Telp. (0298) 312729

8) DELANGGU

Jl. Raya Solo-Jogja Km. 21 (Selatan Pasar Delanggu)

Delanggu, Klaten Telp. (0272) 554358

9) SELO

Jl. Boyolali-Magelang Km. 18, Selo, Boyolali Telp. (0276)

329540

3. Kelengkapan Organisasi

a. Badan Hukum : 242/BH,KKDK.11.25/IV/1999

b. Badan Hukum PAD : 02/PAD/XIV/1/2011

c. Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.014.0381.4-527.000

d. SIUP : 063/11.32/PK/X/2012

e. TDP : 113324600215

f. Jangkauan pelayanan : Wilayah Jawa Tengah

60

g. Waktu Operasional : Hari Senin-Jum’at

Jam 07.30-16.30 WIB

4. Visi Dan Misi BMT TUMANG

a) Visi

Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang Mandiri, Modern,

dan Sejahtera

b) Misi

(1) Mewujudkan Lembaga Keuangan Syariah mandiri, modern,

amanah, dan sejahtera

(2) Mengembangkan SDM yang tangguh, professional, dan

berdaya saing tinggi

(3) Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk

mendukung operasional BMT.

5. Keunggulan BMT TUMANG

a) Sistem dan kinerja BMT berpegang pada prinsip dasar yang

berlandaskan Syariah.

b) BMT menjauhkan dari sistem riba, masysir, gharar: yang

melanggar prinsip fiqh al ghunmu bil ghurmi (keunggulan muncul

bersama resiko) atau al kharaj bi dhaman (hasil muncul bersama

beban) yaitu dengan sistem bagi hasil.

c) Dengan menitipkan dana di BMT TUMANG dana aman,

bermanfaat dan insyaAllah barokah.

d) Pelayanan maksimal, siap mengambil dan mengantar.

61

6. Kondisi Sumber Daya Insani (SDI)

a) Pengawas Syariah

a. Drs. MM. Munir Asrori

b. HM. Saefudin. Zuhri

c. HM. Ali Sya’ni, BA

b) Pengawas Manajemen

a. H. Soeryanto, SH

b. Edi Darmasto, SE.Akt

c. H. Sismanto. SE

d. HM. Muchlas, SH, MH

e. Aris Munandar, SE

c) Pengurus

a. Ketua : Dwi Rochmiathy, S.Pd, MM

b. Sekretaris : Rofiq Ridhoni, S.Kep

c. Bendahara : HM.Wasil, SE,MM

d. Anggota : H.Munawar, A.Ma.Pd. dan Nanang Ibrahim, ST

d) Direksi

a. H. Adib Zuhairi, S.Sos, MM : Direktur Utama

b. Joko Sriyanto : Direktur Operasional

c. Harun Santoso, SE, M.Sy : Direktur Marketing

e) Pengelola

Jumlah pengelola sampai dengan bulan Oktober 2015 adalah 125

orang dengan spesifikasi dan distribusi sebagai berikut :

62

Tabel: 3.1

Jumlah pengelola sampai bulan Oktober 2015

No Jabatan / Peran Jumlah Keterangan

1. Direktur Utama 1 Kantor Pusat

2. Direktur

Operasional

1 Kantor Pusat

3. Direktur Marketing 1 Kantor Pusat

4. Manajer Personalia 1 Kantor Pusat

5. Manajer Maal 1 Kantor Pusat

6. Manajer Cabang 10 Kantor Cabang

7. Koordinator 3 Kantor Pusat

8. Legal Officer 1 Kantor Pusat

9. Marketing 44 Kantor Cabang

10. Teknologi

Informasi

2 Kantor Pusat

11. Teller / CSBO/BO 18 Kantor Pusat dan cabang

12. Staf 7 Kantor Pusat dan Cabang

13. Accounting 1 Kantor pusat dan Cabang

14 Auditor 2 Kantor Pusat

15 Internal Keamanan 11 Kantor Pusat dan Cabang

16 Office Boy 1 Kantor Pusat dan Cabang

17 Driver 1 Kantor Pusat dan Cabang

18 Magang 19 Kantor Pusat dan Cabang

Jumlah 125

Sumber : Profil KJKS BMT Tumang

63

7. Struktur Organisasi BMT Tumang

Organisasi adalah wadah atau wahana yang menjamin

terciptanya aktivitas orang yang telah bersepakat dalam kerja sama

guna mencapai tujuab yang telah ditetapkan. Untuk menghindari

terjadi tumpang tindih dalam pembagian tugas yang hanya

menimbulkan tidak adanya kesatuan perintah, terutama dalam

pendelegasian wewenang, maka diperlukan adanya struktur organisasi

yang baik dan jelas.Struktur organisasi adalah kerangka yang

menggambarkan pola tetap dari hubungan di antara bidang-bidang

kerja yang ada di dalam organisasi.Struktur organisasi ini harus

disesuaikan dengan keadaan kemampuan dan perkembangaan dari

organisasi tersebut. Dengan adanya struktur organisasi dapat diketahui

sampai di mana wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki

seseorang dalam menjalankan tugasnya.

64

Gambar 3.1

Struktur Organisasi KJKS BMT Tumang

RAPAT ANGGOTA

PENGURUS

Sumber: KJKS BMT Tumang Cabang Salatiga

Perusahaan membutuhkan adanya struktur organisasi yang

tepat dan jelas sebagai dasar untuk menjelaskan aktivitas sehari-

hari.Adapun struktur organisasi yang digunakan pada KJKS “BMT

PENGAWAS

SYARIAH

PENGAWAS

MANAJEMEN

N

MANAJER

UTAMA

AUDIT

INTERNAL

MANAJER

OPERASIONAL

DIREKTUR

MARKETING

MANAGER

PERSONALIA

MANAGER

KEUANGAN

MANAGER

CABANG

MANAGER

MAAL

65

Tumang” adalah struktur organisasi garis, yaitu struktur yang

menunjukkan suatu rangkaian dari kekuasaan perintah dari

manajemen ke bawah melalui bermacam-macam bagian sampai pada

tingkat kekuasaan atau tanggung jawab terendah. Adapun keterangan

dari struktur organisasi diatas adalah:

a) Rapat Anggota

Merupakan lembaga tertinggi pada Koperasi dan akan mengadakan

rapat setahun satu kali. Tugasnya antara lain:

(1) Mengevaluasi kinerja koperasi secara keseluruhan selama 1

(satu) tahun

(2) Memberikan catatan hasil kinerja selama 1 (satu) tahun kepada

pemangku kepentingan.

Wewenangnya antara lain:

(1) Mengesahkan rencana kerja dan rencana anggaran dan

Pendapatan Koperasi untuk tahun buku berikutnya dan

peninjauan Anggaran belanja untuk tahun buku yang berjalan.

(2) Penetapan pembaian Sisa hasil Usaha (SHU)

(3) Pemilihan dan pengangkatan anggota pengurus (jika masa

jabatannya telah selesai

b) Pengurus

Tugasnya antara lain:

(1) Menyelenggarakan RAT

66

(2) Menyususn atau merumuskan kebijakan umum untuk mendapat

persetujuan Rapat Anggota.

(3) Menyelenggarakan Rapat Pengurus untuk:

(a) Evaluasi bulanan dan perkembangan kinerja BMT

Tumang

(b) Menentukan dan membuat kebijakan strategi BMT

Tumang

(4) Menandatanganidokumen dan surat yang berhubungan dengan

BMT Tumang


(1) Bersama pengurus yang lain mengangkat, member sanksi dan

memberhentikan pengelola BMT Tumang

(2) Menyetujui atau menolak mengenai:

(a) Pembiayaan yang nilainya diatas wewenang Manager

Utama

(b) Kebijakan baru BMT Tumang dengan pertimbangan dari

sekretaris dan bendahara

(c) Kerjasama dengan pihak lain (investor dari luar) yang

diusulkan Manager

(3) Menegsahkan laporan bulanan yang diajukan Manager Utama

c) Pengawasan Manajemen


67

(1) Melakukan monitoring setiap saat dan audit internal minimal

satu kali dalam satu tahun

(2) Memberikan pengarahan terhadap pengangkatan Pengelola,

penyusunan anggaran dan rencana kerja

(3) Memberikan pengarahan terhadap permohonan pembiayaan

yang tidak dapat diputuskan oelh pengurus

Wewenangnya yaitu: mengawasi dan memeriksa laporan keuangan

dan aspek manajemen lainnya.

d) Pengawas Syariah


(1) Melakukan monitoring setiap dan audit internal minimal satu

kali dalam satu bulan

(2) Memberikan masukan dan pengarahan terhadap pengangkatan

pengelola, penyususnan anggaran dan rencana kerja

(3) Memonitor kegiatan BMT dan memberikan arahan yang

berkaitan dengan aspek syariah

Wewenangnya : Memotivasi dan memeriksa kegiatan BMT agar

sesuai dengan kaidah syariah islam.

e) Manajer Utama


(1) Menjabarkan kebijaksanaan umum BMT yang telah disetujui

Pengurus, dan untuk hal-hal prinsipil disetujui oleh Pengawas

atau Rapat Anggota

68

(2) Menyusun dan mengususlkan rancangan anggaran BMT dan

rencana kerja untuk tahun buku yang akan datang kepada

pengurus yang selanjutnya akan dibawa pada rapat anggota

(3) Menyusun dan meminta persujuan Pengurus tentang

pembukaan Rekening Bank dan penandatanganan Rekening

simpanan BMT pada Bank secara bersama-sama

(4) Membuat laporan secara periodi kepada pengurus

(5) Menyampaikan laporan keuangan dan laporan tingkat

kesehatan BMT secara periodic kepada Pengawas Manajemen


(1) Menyetujui pembiayaan sampai dengan jumlah Rp.

150.000.000,00,-, dan lebih dari jumlah tersebut harus dengan

persetujuan Rapat Pengurus

(2) Mengajuakan usulan produk baru pembiayaan dan tabungan

(3) Mengusulkan promosi, mutasi, demosi dan pemberhentian

pengelola

f) Internal Auditor


(4) Pengumpulan data atau informasi mengenai pencatatan,

klarifikasi, penyusunan laporan keuangan yang etrdiri dari

Neraca, Daftar Laba/Rugi, Arus Kas, Perubahan Modal, Car,

serta laporan ini yang diperlukan

69

(5) Memastikan bahwa semua kebijakan, rencana dan prosedur

koperasi telah benar-benar ditaati

(6) Memastikan bahwa semua harta milik koperasi telah

dipertanggungjawabkan dan dijaga dari semua kerugian

(7) Menerima pemberitahuan tentang adanya proses nota debet /

nota kredit


(1) Dapat menggunakan fungsi pengawasan sebagai alat control

mekanisme operasional

(2) Memibta data atau informasi yang berkenaan dengan hal audit

kepada manajemen koperasi

g) Manajer Operasional


(1) Terselenggaranya pelayanan yang emmuaskan kepada

anggota BMT Tumang

(2) Terevaluasi dan terselesaikannya seluruh permasalahan yang

ada dalam operasional BMT Tumang

(3) Terbitnya laporan keuangan, laporan perkembangan

pembiayaan dan laporan mengenai penghimpunann dana

secara lengkap, akurat dan sah baik harian, bulanan maupun

sesuai dengan periode yang dibutuhkan.


70

(1) Mengeluarkan biaya operaisional rutin dalam batas

wewenang

(2) Menyetujui pengeluaran kas untuk penarikan tabungan dalam

batas wewenang

(3) Melakukan control terhadap kehadiran pengeloal

(4) Memeriksa seluruh laporan dalam bidang operasional.

h) Manajer Marketing


(1) Pencapaian target marketing baik funding meupun lending

(2) Penyelenggaraan rapat marketing dan penyelesaian

permasalahan ditingkat marketing

(3) Penilaian dan evaluais kinerja bagain marketing


(1) Memberikan usulan untuk pengembangaan pasar

(2) Menentukan target funding maupun lending bersama dengan

Manager Utama

i) Manajer Cabang


Menjabarkan kebijaksanaan umum BMT yang telah

disetujui Manager Utama

a) Menyusun dan mengusulkan nrancangan BMT cabang dan

rencana kerja untuk tahun buku yang akan datang kepada

Manajer Utama

71

b) Menyusun dan meminta persetujuan Manajer Utama tentang

peraturan wewenang Komite Pembiayaan

c) Mengajuakan usul kepada Manajer Utama tentang jenis atau

produk baru untuk disetujui penggunaanya.

d) Membuat laporan secara periodic kepada Manajer Utama


(1) Menyetujui pembiayaaan sampai dengan jumlah Rp.

25.000.000,-, dan lebih dari jumlah tersebut harus mendapatkan

persetujuan Mananger Utama

(2) Mengajukan usulan produk baru pembiayaan dan tabungan

(3) Mengusulkan promosi, mutasi, demosi dan pemberhentian

Pengelola BMT cabang

j) Kepala Devisi Maal


(1) Menyiapak konsep pengelolaan baitul maal secara tepat yang

disesuaikan dengan kondisi ummat yang ada disetiap

lingkungan dengan tetap mengacu pada kaidah baku syariah

Islam, dan menjadikan sebagai bagian dari dakwah.

(2) Menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan agar setiap

transaksi tecatat dengan rapi, baik dan dapat

dipertanggungajwabkan

72

(3) Mengatur pemasukan dan pengeluaran dana Maal, serta

membuat laporan secara teratur kepada Manajer Utama atau

donator bila diperlukan


(1) Menghubungi anggota masyarakat untuk dakwah

(2) Menetapkan pendistribusian Maal kepada yang berhak

k) Kepala Bidang Personalia


(1) Melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hubungan

eksternal BMT atau Koperasi

(2) Melakukan pengadministrasian dan pemeliharaan data

karyawan, serta hal-hal yang menyangkut ketenagakerjaan,

pendidikan, pelatihan, karir dan hubungan antar karyawan.

Wewenangnya antar lain:

(1) Membuat kebijakan yang berkaitan dengan hal-hal umum

(2) Melakukan pencairan dana utuk kebutuhan pengadaan

inventaris kantor

l) Manajer Keuangan


(1) Memberikan pelayanan kepada masing-masing cabang dalam

hal kebutuhan rumah tangga

(2) Mengatur dalam pengeluaran kebutuhan disetiap cabang

meliputi buku simpanan, slip setoran, akad, warkat, dll

73


(1) Mengatur pola administrasi

(2) Mengajukan anggaran untuk kebutuhan administrasi

Gambar 3.2

Struktur Organisasi BMT Tumang Cabang Salatiga

Sumber: KJKS Tumang Cabang Salatiga

B. Produk-produk BMT TUMANG

a) Produk Pendanaan (Funding)

1) Simpanan Mudharabah Al Muthlaqah

Simpanan MudharabahAl Muthlaqah adalah simpanan

berdasarkan kaidah syari’ah mudharabah al muthlaqah,

dimana mudharib memberikan kepercayaan kepada BMT

TUMANG untuk memanfaatkan dana yang dapat digunakan

MANAJER CABANG

Marketing

Finance

Marketing

Funding

Customer

Service

Back Office

Teller Security

74

dalam bentuk pembiayaan secara produktif, dapat memberikan

manfaat pada anggota yang lain secara halal dan professional.

Laba dari pembiayaan dibagi antara anggota dengan BMT

sesuai nisbah (bagi hasil) yang disepakati di awal.Simpanan ini

dapat diambil sewaktu-waktu. Simpanan mudharabah al-

muthlaqah memiliki manfaat sebagai berikut:

(a) Aman, manfaat, menguntungkan dan insyaAllah barokah

(b) Bagi hasil yang kompetitif (bersaing) sesuai dengan

ketentuan syariah

(c) Menolong sesama tanpa harus mengurangi keuangan anda

(d) Bebas biaya administrasi

Syarat pembukaan Rekening Simpanan mudharabah al-

muthlaqah adalah sebagai berikut:

(a) Menjadi anggota BMT Tumang

(b) Membayar simpanan pokok Rp. 10.000,- dan simpanan

wajib Rp. 5.000,-

(c) Setoran selanjutnya minimal Rp. 1.000,-

(d) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan

rekening

(e) Perorangan melampirkan fotocopy KTP atau identitas diri

lainnya

(f) Lembaga menyerahkan identitas yang ditentukan oleh

KJKS

75

Bagi hasil SimpananMudharabah Al Muthlaqah:

(a) insyaAllah halal dan barokah

(b) anggota penyimpan akan mendapatkan bagi hasil

simpanan sesuai dengan kesepakatan.

(c) Besarnya bagi ahsil simpanan ditetapkan menurut

keuntungan KJKS BMT Tumang dengan nisbah antara

BMT : anggota adalah 70 : 30

(d) Bagi hasil yang dimaksud akan diperhitungkan setiap

akhir bulan dan akan ditambahkan secara otomatis ke

rekening simpanan anggota setiap awal bulan.

Jenis-jenis Simpanan Mudharabah Al Muthlaqah:

(a) Simpanan Sukarela (Sikala)

(b) Simpanan Idul Fitri

(c) Simpanan Idul Adha (Qurban)

(d) Simpanan Pendidikan

(e) Simpanan Haji

(f) Simpanan Menikah

(g) Simpanan Sadranan (Si mandra)

2) Simpanan Mudharabah Berjangka

Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito) adalah

simpanan berdasarkan kaidah syari’ah mudharabah al-

muthlaqah, dimana mudharib memberikan kepercayaan

kepada BMT Tumang untuk memanfaatkan dana yang dapat

76

digunakan dalam bentuk pembiayaan secara produktif, dapat

memberikan manfaat pada anggota yang lain secara halal dan

professional. Laba dari pembiayaan dibagi antara anggota

dengan BMT sesuai nisbah (bagi hasil) yang disepakati di

awal. Manfaat Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito)

antara lain:

(a) Aman, manfaat, menguntungkan dan InsyaAllah barokah

(b) Bagi hasil yang kompetitif (bersaing) sesuai dengan

ketentuan syariah

(c) Menolong sesama tanpa harus emngurangi keuangan

anda

(d) Bebas biaya administrasi

Syarat pembukaan Rekening Simpanan Mudharabah

Berjangka (Deposito):

(a) Menjadi anggota BMT Tumang

(b) Simpanan minimal Rp. 1.000.000,-

(c) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan

rekening

(d) Melampirkan fotocopy KTP atau identitas diri lainnya.

Bagi hasil Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito):

(a) insyaAllah halal dan barokah

(b) Bagi hasil akan dipindahbukukan ke rekening

simpanana mudharabah bisaa setiap tanggal 1

77

(c) Ketentuan nisbah bagi hasil yang ditawarkan adalah

Jangka Waktu . Nisbah Penyimpan**

i. 1 Bulan 35%

ii. 3 Bulan 40%

iii. 6 Bulan 42,5%

iv. 12 Bulan 45%

**Waktu dan Nisbah bisa disepakati antara BMT dan Pentimpan

3) Simpanan Mudharabah Berjangka Untuk Masa Depan (Si

Muda MaPan)

Si Muda MaPan adalah produk simpanan di BMT Tumang

dengan prinsip akad mudharabah muthlaqah, yaitu perjanjian

mudharabah yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu

(investasi tidak terikat). Simpanan tersebut direncanakan

khusus untuk kebutuhan anggota di waktu yang akan dating.

Manfaat Si Muda Mapan antara lain:

a) Dengan akad Mudharabah Muthlaqah penyimpan

dapat memperoleh bagi haisl dari hasil usaha

BMT Tumang yang insyaAllah halal dan Barokah

b) Bagi hasil yang diterima setiap bulannya akan

ditambahkan ke simpanan, yang secara otomatis

akan menambah bagi ahisl secara proporsional

c) Untuk simpanan jangka waktu minimal 3 tahun

akan mendapatkan manfaat khusus yaitu akan

78

dimasukkan ke dalam keluarga peduli pendidikan,

diantaranya:

(a) Setiap tahun ajaran baru akan

mendapatkan bingkisan peralatan sekolah

(b) Anggota yang sakit (0pname) akan

emndapatkan santunan Rp. 200.000,-

(c) Anggota yang meningal dunai akan

mendapatkan santunan sebesar Rp.

1.000.000,-

(d) Setiap anak didik yang berprestasi disa

diusulkan mendapatkan bea siswa dari Devisi

Maal BMT Tumang

Ketentuan Si Muda Mapan:

a) Menjadi anggota BMT Tumang

b) Setoran minimal setiap bulan Rp. 50.000,-

c) Jangka waktu dan ketentuan nisbah bagi ahsil penyimpan

Jangka waktu Nisbah

Penyimpan

i. 1 tahun 35%

ii. 2 tahun 40%

iii. 3-5 tahun 45%

iv. 6-9 tahun 46%

v. 10-12 tahun 47,5%

79

vi. Labih dari 12 tahun 48%

Dari bagi hasil yang seharusnya diterima, 2,5%nya disisihkan

untuk infaq sosial yang akan dimasukkan ke bagian Maal

BMT Tumang. Ilustrasi penerimaan bagi hasil Si Muda

Mapan Simpanan : Rp. 100.000,- per bulan Waktu : 6 tahun

Nisbah : 46%

b) Produk Pembiayaan

(1) Investasi

Transaksi pembiayaan investasi dapat dilakukan dalam 2jenis

transaksi, yakni Mudharabah dan Musyarakah.

(a) Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha/

perniagaan antara pihak pemilik dana (shahibul maal)

sebagai pihak yang menyediakanmodal dana sebesar

100% dengan pihak pengelola modal (mudharib), untuk

diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi

bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari

kedua belah pihak,sedangkan kerugian (jika ada) akan

ditanggung pemilik modal, kecuali jika ditemukan

adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola

dana (mudharib), seperti penyelewengan,kecurangan,

dan penyalahgunaan dana.

80

Akad kerjasama Mudharabah ini dibedakan dalam 2

jenis, yakni:

(i) Mudharabah Muthlaqah, akad ini adalah perjanjian

mudharabah yang tidak mensyaratkan perjanjian

tertentu (investasi tidak terikat), misalnya dalam ijab

si pemilik modal tidak mensyaratkan kegiatan usaha

apa yang ahrus dilakukan dan ketentuan-ketentuan

lainnya, yang pada intinya memberikan kebebasan

kepada pengelola dana untuk melakukan

pengelolaan investasinya.

(ii) Mudharabah Muqayyadah, akad ini mencantumkan

persyaratan-persyaratan tertentu yang ahrus dipenuhi

dan dijalankan oleh sipengelola dana yang berkaitan

dengan tempat usaha, tata cara usaha, dan obyek

investasinya (investasi yang terikat). Sebagai

contoh: pengeloal dana dipersyaratkan dalam

kerjasama untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

(a) Tidak mencantumkan dana mudharabah yang

diterima dengan dana lainnya.

(b) Tidak melakukan investasi pada kegiatan usaha

yang bersifat sistem jual beli cicilan, tanpa adanya

penjamin dan atau tanpa jaminan.

81

(c) Si pengelola dana harus melakukan sendiri

kegiatan usahanya dan tidak diwakilkan kepada

pihak ketiga.

(b) Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah (Syirkah) adalah suatu

bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa

pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam

suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai

hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen

usaha tersebut.Keuntungan dibagi menurut proporsi

penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan

bersama.Musyarakah dapat diartikan pula sebagai

pencampuran dana untuk tujuan pembagian

keuntungan.

Jenis-jenis Musyarakah:

(i) Syirkah Kepemilikan (Amlak), syirkah yang terjadi karena

warisan, wasiat atau faktor lainnya yang mengakibatkan

pemilikan asset oleh kedua orang atau lebih, serta berbagi

dalam kepemilikan asset ril tersebut atas keuntungan yang

dihasilkan daripadanya.

(ii) Syirkah Akad/ Kontrak (Uqud), syirkah yang terjadi

karena kesepakatan dua orang mitra atau lebih yang

bekerjasama dalam permodalan, kerja, dan atau keahlian

82

serta berbagi keuntungan dan kerugian dari kemitraan

tersebut. syirkah Akad/ Kontrak ini memiliki berbagai

jenis dan variasi, yakni:

(2) Pembiayaan Jual-Beli

Ada beberapa konsep jual beli yang diperbolehkan

dalam Islam, antara lain adalah Murabahah, Salam dan

Istisna

(a) Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal

(harga perolehan) dengan tambahan keuntungan

(marjin) yang disepakati oleh keduabelah pihak

(Penjual dan Pembeli).Karakteristiknya adalah penjual

harus memberitahu berapa harga produk yang dibeli

dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai

tambahannya.Cara pembayaran dan jangka waktu

disepakati bersama, dapat secara lumpsum ataupun

secara angsuran.Murabahah dengan pembayaran secara

angsuran ini disebut dengan Bai” Bitsaman Ajil.

(b) Pembiayaan Salam

Salam adalah akad pembelian jual-beli yang dilakukan

dengan cara pembeli melakukan pemesanan pembelian

83

terlebih dahulu atas barang yang dipesan/ diinginkan

dan melakukan pembayaran dimuka atas barang

tersebut, baik dengan cara pembayaran sekaligus

ataupun dengan cara mencicil, yang keduanya harus

diselesaikan pembayarannya (dilunasi) sebelum barang

yang dipesan/ diinginkan diterima kemudian.

(c) Pembiayaan Istisna

Istisna adalah akad bersama pembuat untuk suatu

pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau akad jual beli

suatu barang yang akan dibuat terlebih dahulu oleh

pembuat yang juga sekaligus menyediakan kebutuhan

bahan baku barangnya. Jika bahan baku disediakan oleh

pemesan, akad ini menjadi akad Ujrah (upah)

(3) Pembiayaan Jasa-Sewa

(a) Pembiayaan Ijarah

Ijarah adalah pemilikan hak atas manfaat dari

penggunaan sebuah asset sebagai ganti dari

pembayaran. Pengertian Sewa (Ijarah) adalah sewa atas

manfaat sari sebuah asset, sedangkan sewa-beli (jarah

wa Iqtina) atau disebut juga Ijarah Muntahiya bi Tamlik

adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan

kepemilikan.

84

(b) Pembiayaan Muntahiya Bitamlik

Ijarah Muntahiya Bitamlik adalah fasilitas pembiayaan

dengan sistem sewa atas suatu objek sewa antara Bank

dan nasabah dalam periode yang ditentukan dan

diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan nasabah

(4) Pembiayaan Qordh

Pembiayaan Qordh adalah meminjamkan harta kepada

orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dalam litelatur

fiqh, Qordh dikategorikan sebagai akad tathawwu yaitu

akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosial,

Lembaga Keuangan Syariah dapat memberikan fasilitas

yang disebut Al-Qardhul Hassan, yaitu penyediaan

pinjaman dana kepada pihak yang layak untuk

mendapatkannya.

85

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL

SIMPANAN MUDHARABAH BERJANGKA STUDY KASUS DI

BMT TUMANG CABANG SALATIGA

A. PelaksanaanBagi Hasil Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT

Tumang Cabang Salatiga

1. Operasional Deposito Mudharabah di BMT Tumang Cabang

Salatiga

Kegiatan utama dari sebuah lembaga keuangan adalah

penghimpunan dana, salah satunya adalah penghimpunan dana dari

masyarakat, penghimpun dana dari masyarakat ini dilakukan guna

membantu permodalan awal dari pada pendiri, adapun salah satu cara

untuk menghimpun dana dari masyarakat adalah dengan menyediakan

produk deposito berjangka. Secara umum, deposito berjangka adalah

simpanan perorangan atau badan usaha yang hanya dapat diambil setelah

jatuh tempo.Sehingga, deposito berjangka merupakan suatu simpanan

yang berbeda dengan simpanan lainnya, seperti tabungan, yang sewaktu-

waktu dapat diambil oleh nasabahnya.

Produk deposito yang disediakan oleh BMT Tumang Cabang

Salatiga ini adalah deposito berjangka, dengan jangka waktu 3 bulan, 6

bulan, dan 12 bulan. Dimana dalam produk deposito ini akad yang

86

digunakan adalah akad wadiah yad dhamanah, pengelola beralasan bahwa

semua simpanan uang dari masyarakat pada prinsipnya adalah sebuah

titipan yang wajib dijaga dan dikembalikan sesuai dengan prosedur yang

ada di BMT Tumang Cabang Salatiga. (wawancara dengan Bapak Ni’am

selaku Manager BMT Tumang Cabang Salatiga pada Hari Jum’at tanggal

22 Juli 2016 jam 13.30)

Adapun operasional deposito mudharabah di BMT Tumang

Cabang Salatiga ini meliputi: strategi pemasaran produk deposito

mudharabah, prosedur pembukaan rekening dan ketentuan yang berlaku

didalamnya, dan pengelolaan dana deposito di BMT Tumang Cabang

Salatiga.

a) Strategi pemasaran Produk Simpanan Mudharabah Berjangka

(Deposito Mudharabah)

Tehnik yang dijalankan untuk mensosialisasikan produk-produk pada

saat pendirian BMT TUMANG Cabang Salatiga adalah:

1. Menggunakan 2 strategi perkenalan yang pertama, “Gebyar” yaitu

semua marketing dari berbagai cabang dikumpulkan menjadi satu

dan semua dikerahkan ke daerah-daerah sekitar Salatiga, seperti

masjid, instalasi pendidikan, kecamatan dan rumah-rumah warga.

Yang kedua “Soft Opening” yaitu mengadakan acara perkenalan

atau sosialisasi dengan mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat

(ketua RT/RW), para pejabat, dan warga masyarakat yang tergolong

ahniyah (orang kaya). Sehingga dengan cara itu diharapkan

87

bisaterjalin kerja sama yang baik antara msyarakat dengan BMT

Tumang Cabang Salatiga.

2. Selain menggunakan cara di atas, dalam memperkenalkan pendirian

BMT Tumang Cabang Salatiga juga dengan pembuatan pamplet,

liflet dan juga setangkai bunga mawar dengan tulisan BMT Tumang

Cabang Salatiga, untuk diberikan kepada warga masyarakat sebagai

promosi telah dibukanya BMT Tumang Cabang Salatiga. Serta

disebarkan di tempat-tempat umum seperti amsjid dan pasar-pasar

agar dapat diketahui oleh masyarakat luas.

Berikut pendapat beberapa anggota terhadap simpanan

mudharabah berjangka di BMT Tumang Cabang Salatiga:

(1) Nama : Zaenal Arifin

Simpanan :Rp. 3.000.000

Beliau mengungkapkan bahwa prosedur pengajuan

simpanan mudharabah berjangka yang ditetapkan oleh BMT

Tumang Cabang Salatiga tidaklah terlalu sulit dan berbelit-belit.

Beliau juga senang dan puas dengan simpanan mudharabah

berjangka yang mempunyai jangka waktu yang bervariatif yaitu

1,3,6 dan 12 bulan.

(2) Nama : Ibu Marwah

Simpanan : Rp. 5.000.000

Beliau menmgungkapkan dengan adanya simpanan

mudharabah berjangka, beliau bisa menyimpan uangnya dengan

88

aman dan bisa diperpanjang secara otomatis walaupun beliau

tidak memberitahukan kepada pihak BMT akan diperpanjang.

b) Prosedur pembukaan rekening dan ketentuan yang berlaku dalam

Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito Mudharabah) di

BMT Tumang Cabang Salatiga

(1) Prosedur Pembukaan Rekening Deposito

(a) mMenjadi anggota KJKS BMT TUMANG

(b) Menyetorkan uang yang akan didepositokan minimal Rp.

1.000.000,-

(c) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening

(d) Melampirkan fotocopy KTP atau identitas diri lainnya

(e) Memilih jangka waktu yang akan digunakan: 3, 6, atau 12

bulan.

(2) Ketentuan yang berlaku dalam produk deposito (Simpanan

Mudharabah Berjangka)

(a) Jangka waktu penyimpanan adalah 1, 3, 6, dan 12 bulan

dengan diberikan bagi hasil sesuai ketentuan yang berlaku

(b) Penarikan simpanan sebelum jatuh waktunya berakhir

dikenakan Bagi Hasil sesuai dengan ketentuan BMT Tumang

Cabang Salatiga.

(c) Bagi hasil akan dibayarkan setiap bulan sesuai tanggal jatuh

temponya

89

(d) Jika dikehendaki setelah jatuh waktunya, simpanaan ini dapat

diperpanjang secara otomatis dengan dikenakan Nisbah Bagi

Hasil yang berlaku saat perpanjangan

(e) Simpanan atas nama tidak dapat dipindahtangankan, simpanan

atas pembawa dapat dipindahtangankan.

(f) Bila pemilik simpanan meninggal dunia uang simpanannya

akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah.

(g) BMT Tumang Cabang Salatiga menjaminkan seluruh harta dan

kekayaannya untuk pembayaran kembali hak pemilik

simpanan ini.

(h) Dalam hal terjadi sertifikat simpanan hilang harus segera

melaporkan kepada yang berwajib dan memberitahukan

kepada BMT Tumang Cabang Salatiga (membawa surat

laporan kehilangan dari kepolisian)

(i) Setiap perubahan nama, alamat dan tanda tangan pemilik

simpanan harus segera diberitahukan kepada BMT Tumang

Cabang Salatiga.

(j) Segala sesuatu yang belum diatur dalam ketentuan ini akan

ditetapkan kemudian. (Dikutip dari Data Syarat dan Ketentuan

Pembukaan Rekening Simpanan Mudharabah Berjangka di

BMT Tumang Cabang Salatiga)

90

c) Pengelolaan Dana Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito

Mudharabah)

Simpanan Mudharabah Berjangka adalah simpanan berdasarkan

kaidah syari’ah mudharabah al-muthlaqah, dimana mudharib

memberikan kepercayaan kepada BMT Tumang untuk memanfaatkan

dana yang dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan secara produktif,

dapat memberikan manfaat pada anggota sesuai dengan ketentuan

syariah. Laba dari pembiayaan dibagi antara anggota dengan BMT

sesuai dengan nisbah (bagi hasil) yang sudah disepakati diawal.

Menurut Bapak Ni’am selaku manager BMT Tumang Cabang

Salatiga bahwa dana Deposito ini sangat berguna sekali bagi BMT. Hal

ini dikarenakan sifat dari rekening deposito yang hanya dapat diambil

setelah jatuh tempo baik itu 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Dengan

demikian, sehingga BMT dapat memaksimalkan dana tersebut

semaksimal mungkin untuk memperoleh keuntungan dari pengelolaan

dan simpanan mudharabah berjangka (Deposito Mudharabah) tersebut.

Dalam mengelola dana Deposito yang sudah terkumpul, BMT

Tumang Cabang Salatiga ini mengelolanya dengan cara menyalurkan

melalui produk-produk pembiayaan kepada pihak ketiga yang telah

disediakan antara lain:

(1) Pembiayaan Mudharabah

(2) Pembiayaan Musyarakah

(3) Pembiayaan Murabahah

91

(4) Pembiayaan Ba’I Bitsaman Ajil

Penyaluran dana dengan penyediaan produk pembiayaan ini

merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan dana deposito yang

telah terkumpul. Yang mana nantinya diharapkan dapat menghasilkan

keuntungan bagi semua pihak. Yang mana keuntungan tersebut akan

dibagikan antara BMT dengan para anggota pembiayaan (kreditur),

sehingga BMT dapat memberikan keuntungan pula kepada anggota

debitur dalam hal ini adalah anggota simpanan deposito atau deposan.

(Wawancara dengan Bapak Ni’am pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016

jam 10.15 )

d) Kelebihan dari Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito

Mudharabah)

Adapun kelebihan dari Deposito Mudharabah ini antara lain:

(1) Dari bagi hasil yang didapat BMT sudah sekalian memotong zakat,

jadi nantinya yg diterima sudah bersih.

(2) Bagi hasil yang kompetitif (bersaing) sesuia dengan ketentuan

syariah

(3) Tidak dikenakan biaya administrasi

(4) Untuk deposito yang belum jatuh tempo, tetapi dicairkan oleh

anggota maka tidak ada denda bagi nasabah deposan.

92

e) Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Berjangka

(Deposito Mudharabah) di BMT Tumang Cabang Salatiga

Simpanan Mudharabah Berjangka yang jumlah setoran minimal

Rp. 1.000.000,- dengan tidak ada batas maksimal. Jangka waktu 1, 3, 6,

dan 12 bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan perjanjian yang

sudah disepakatai.

Praktek Bagi hasil deposito Mudharabah di BMT Tumang

Cabang Salatiga adalah berdasarkan pada kesepakatan antara deposan

dengan pihak BMT.Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan dalam

pemilihan jangka waktu atau lamanya deposito. Yang mana perolehan

besar kecilnya bagi hasil yang akan diterima nasabah tergantung pada

besar kecilnya simpanan yang disetorkan oleh deposan, karena

pemberian keuntungan adalah berdasarkan presentase dari uang yang

didepositokan dan lamanya jangka waktu yang dipilih oleh nasabah.

(1) Perhitungan bagi hasil simpanan mudharabah berjangka di BMT

Tumang Cabang Salatiga dipengaruhi oleh 4 sumber dana di BMT,

yaitu:

(a) Jumlah simpanan yang ada di BMT Tumang Cabang Salatiga

(b) Jumlah simpanan mudharabah berjangka yang masuk

(c) Kewajiban jangka panjang

(d) Modal

(2) Nisbah yang diterapkan di BMT Tumang Cabang Salatiga masing-

masing sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan:

93

Tabel 3.2

Nisbah simpanan mudharabah berjangka

Jangka waktu Nisbah penyimpan

1 bulan 35%

3 bulan 40%

6 bulan 42,5%

12 bulan 45%

** waktu dan nisbah bisa disepakati antara BMT dan penyimpan

Sumber: Data diolah untuk penelitian (2016)

Rumus hasil di BMT Tumang Cabang Salatiga:

= Saldo rata-rata simpanan mudharabah berjangka : ∑ jumlah

akumulatif simpanan mudharabah berjangka x Nisbah x Porsi

bagi hasil

Keterangan:

(a) Saldo rata-rata simpanan mudharabah berjangka yaitu jumlah

nominal simpanan mudharabah berjangka yang nasabah

depositokan di BMT Tumang

(b) Akumulatif simpanan mudharabah berjangka yaitu jumlah

keseluruhan simpanan mudharabah berjangka yang ada di BMT

Tumang

(c) Nisbah yaitu presentase bagi hasil antara BMT dengan nasabah

94

(d) Porsi bagi hasil yaitu porsi rupiah bagi hasil untuk simpanan

mudharabah berjangka.

Contoh Perhitungan Bagi Hasil Deposito:

Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito) pak Ali sebesar Rp.

1.000.000,- dengan jangka waktu 3 bulan. Kesepakatan nisbah bagi

hasil antara anggota: BMT adalah 40:60. Bila total outsanding

pembiayaan BMT (saldo dana BMT yang dipinjam anggota) adalah Rp.

900.000.000,- dan pendapatan bagi hasil pembiayaan BMT adalah Rp.

23.000.000,0- maka perhitungan bagi hasil yang akan didapat oleh Pak

Ali bulan tersebut adalah:

1.000.000 x 23.000.000 x 40%= 10.222,22

900.000.000

Maka jumlah bagi hasil yang diterima bulan tersebut adalah :Rp.

10.222,22

2. Pengambilan Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito

Mudharabah) sebelum jatuh tempo yang sudah ditentukan oleh

BMT TUMANG Cabang Salatiga

Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa kegiatan utama

dari BMT adalah penghimpunan dana dari masyarakat, dan salah satu

cara untuk menghimpun dana dari masyarakat tersebut adalah dengan

menyediakan layanan simpanan deposito berjangka. Simpanan deposito

95

berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan

pada waktu teretentu berdasarkan perjanjian anggota penyimpan dengan

BMT. Simpanan deposito berjangka merupakan sumber dana yang

paling utama dan sangat penting bagi sebuah perusahaan dan lembaga

keuangan baik lembaga keuangan konvensional maupun lembaga

keuangan syariah. hal ini dikarenakan sifat dari simpanan tersebut yang

mempunyai tempo atau jangka waktu tertentu didalam penarikannya,

sehingga bank atau lembaga keuangan yang menerima simpanan

deposito berjangka tersebut dapat lebih efisien dalam memanfaatkan

simpanan tersebut, yang mana simpanan deposito tersebut dapat

dijadikan sebagai modal untuk menjalankan usahanya. BMT bisaanya

memberikan bunga yang besar untuk nasabah simpanan deposito

berjangka sesuai jangka waktu yang dipilihnya. Jangka waktu yang

diberikan bisaanya variatif yaitu: 1, 3, 6, 12 bulan tergantung jangka

waktu yang dipilih oleh nasabah. Jangka waktu yang ditentukan inilah,

maka dana nasabah akan mengendap di BMT, sehingga bank

mempunyai waktu yang cukup lama untuk memanfaatkan dana

simpanan tersebut guna keperluan pembiayan jangka pendek yang dapat

menghasilkan keuntungan.

BMT Tumang Cabang Salatiga sebagai lembaga keuangan

syariah non Bank juga menawarkan produk deposito berjangka

sebagaimana produk deposito berjangka pada umumnya dengan akad

yang digunakannya adalah akad mudharabah.Deposito yang seperti ini

96

termasuk jenis deposito mudharabah muqayyadah dimana mudharib

dibatasi dengan waktu yaitu harus mengembalikan uang simpanan

shahibul maal pada waktu yang telah diperjanjikan mereka. Setelah

nasabah deposan sudah memilih jangka waktu yang diinginkan maka

sebagai tanda bukti nasabah deposan akan mendapatkan sertifikat

deposito. Dimana pada sertifikat tersebut tertulis ketentuan bahwa

simpanan hanya dapat dicairkan pada waktu tertentu sesuai perjanjian

antara mudharib dengan shahibul maal.

Dalam ketentuan Simpanan Mudharabah Berjangka ini

terdapat perjanjian pada akad kerja mudharabah berjangka yang

merupakan salah satu produk BMT Tumang Cabang Salatiga apabila

anggota ingin menarik uangnya sebelum jatuh tempo tidak dikenakan

pinalti atau denda. Aturan ini telah merubah ketentuan sebelumnya

yang mana dalam ketentuan sebelumnya dinyatakan nasabah akan

dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,-. Artinya tidak ada

denda administrative yang akan dikenakan kepada nasabah. Akan tetapi

nasabah hanya akan mendapat perubahan besarnya porsi bagi hasil. Hal

ini dikarenakan bagi hasil yang akan diberikan adalah berdasarkan

jangka waktu atau lamanya uang tersebut didepositokan. (Wawancara

dengan Bapak Ni’am selaku Manager di BMT Tumang pada hari

Jumat tanggal 22 Juli 2016 pukul 13.15)

97

B. Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Berjangka di BMT

Tumang Cabang Salatiga Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam menganjurkan dan membolehkan mudharabah karena

mengandung manfaat di dalamnya.Seseorang terkadang mempunyai harta

banyak tetapi tidak berkemampuan untuk mengelolanya. Sebaliknya, ada

pula orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan

untuk mengelolanya. Sehingga syariat membolehkan sistem ini supaya

kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya dengan berbagai hasil

atas usaha kerjasama tersebut.

BMT Tumang Cabang Salatiga dalam kegiatannya mempraktekan

dua bentuk simpanan mudharabah, yaitu tabungan mudharabah dan

deposito mudharabah.Yang dimaksud dengan tabungan mudharabah

adalah simpanan masyarakat (nasabah) di BMT yang penarikannya dapat

dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian.Dalam

hal ini, BMT bertindak sebagai mudharib (yang mengelola modal) dan

deposan sebagai shahib al-maal (pemilik modal). BMT Tumang sebagai

mudharibakan membagi keuntungan kepada shahib al-maal sesuai dengan

nisbah yang telah disetujui bersama. Sedangkan deposito mudharabah

merupakan investasi melalui simpanan nasabah yang penarikannya hanya

dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu, dengan mendapatkan

imbalan bagi hasil dari pendapatan (revenue sharing).

98

Bahwa mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu mudharabah

muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.Terkait dengan jenis akad

mudharabah yang digunakan pada produk simpanan mudharabah

berjangka ini dapat diketahuai bahwa pada produk ini termasuk jenis

mudharabah muthlaqah. Hal ini dikarenakan pemilik dana memberikan

otoritas dan hak sepenuhnya kepada pihak BMT Tumang untuk

menginvestasikan atau mempergunakan dananya dengan tujuan

mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain pihak pengelola diberi kuasa

penuh untuk menjalankan usaha tanpa larangan atau gangguan apapun

yang berkaitan dengan usaha tersebut. Dari pernyataan di atas sudah jelas

bahwa pernyataan tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO.

07/DSN-MUI/IV/2000 karena dalam fatwa tersebut sudah dijelaskan

bahwa mudharib boleh menggunakan atau melakukan berbagai macam

usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan

Lembaga Keuangan Syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan

atau usaha tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan

pengawasan.

Dalam hal metode perhitungan bagi hasil yang diterapkan di BMT

Tumang ini adalah dengan menggunakan konsep bagi hasil revenue

sharing. Revenue sharing yakni perhitungan bagi hasil yang didasarkan

atas pendapatan kotor atas usaha kerjasamanya sebelum dikurangi biaya.

Dari pernyataan tersebut sudah terlihat jelas bahwa metode perhitungan

pelaksanaan bagi hasil simpanan mudharabah berjangka yang diterapkan

99

di BMT Tumang ini sudah sesuai dengan prinsip syari’ah, hal ini sesuai

dengan fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip

distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari’ah, karena dalam

fatwa tersebut tertulis bahwa pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syari’ah

boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing) maupun

Bagi Untung (Profit Sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra

(nasabah)-nya dan juga Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini,

pembagian bagi hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (Net

Revenue Sharing)

Dalam ketentuan mudharabah telah dijelaskan seperti rukun dan

syarat dalam akad mudharabah. Di dawah ini penulis akan mencoba

melakukan analisis terhadap praktek bagi hasil mudharabah yang

dilakukan oleh BMT Tumang ditinjau secara hukum Islam.

1. Rukun mudharabah, terdiri dari:

Adapun rukun dari simpanan mudharabah berjangka di BMT

Tumang Cabang Salatiga adalah sebagai berikut:

a) Adanya pelaku usaha

Yang dimaksud pelaku disini yakni shahibul maal (pemilik

modal) dan mudharib (yang menjalankan modal), yang mana

shahibul maal yang menitipkan uang atau modalnya kepada

pihak BMT Tumang, dan BMT sendiri bebas menggunakan

uang tersebut untuk produk pembiayaan bagi anggota nasabah

lain yang akan membutuhkan uang tersebut. Selain itu para

100

pelaku usaha ini harus memenuhi 4 kriteria yakni merdeka,

baligh, berakal sehat, dan mampu membelanjakan hartanya

dengan baik dalam hal yang berguna. Dari penjelasan rukun ini

sudah sesuai dengan prinsip syariah seperti yang diterangkan

oleh M. Arifin, 2009: 137-138)

b) Modal atau amal

Harta pokok atau modal dari anggota deposan yang di gunakan

BMT Tumang untuk melaksanakan kegiatan kerjasama

pembiayaan bagi nasabah lain sehingga dapat menghasilkan

keuntungan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Dan

modal disini harus bentuk tunai dan juga bukan piutang dan

apabila barang tersebut berupa barang maka harud di uangkan

dahulu. Dari penjelasan ini, sudah sesuai dengan prinsip syariah

seperti yang dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI No.03/DSN-

MUI /IV/2000, karena dalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa

modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai

dan bukan piutang.

c) Usaha

Akad mudharabah yang terjalin antara dua belah pihak yang

bersangkutan yaitu mudharib dengan shahibul maal untuk

melakukan suatu kerjasama yang sudah di sepakati antara

kedua belah pihak tersebut.Dalam usaha ini BMT Tumang

bebas melakukan suatu usaha yang mereka kehendaki asalkan

101

dengan ketentuan syariah.dari pernyataan tersebut sudah sesuai

dengan prinsip syariah seperti yang dijelaksn dalam fatwa

DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000, karena dalam fawa

tersebut menjelaskan bahwa dalam kapasitasnya, bank sebagai

mudharib, dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak

bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya,

termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.

d) Keuntungan

Pembagian keuntungan yang di berikan pihak BMT Tumang

harus sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal dan di

tuangkan dalam akad dan harus disetujui antara kedua belah

pihak antara shahibul maal dengan mudharib.Dari pernyataan

tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah sesuai dengan

fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000, karena dalam

fatwa tersebut menejlaskan bahwa pembagian keuntungan

harus dinyatakan dengan nisbah dan dituangkan dalam akad

pembukaan rekening.

e) Ijab Qabul

Lafadz atau bukti persetujuan antara kedua belah pihak yang

bersangkutan yang ditunjukkan dengan adanya pengisian

formulir dari pihak BMT Tumang sebagai bukti kerjasama yang

sah.Dari pernyataan ini sudah sesuai dengan prinsip syariah

seperti yang di terangkan oleh M. Arifin, 2009: 137-138),

102

karena dalam pernyataan tersebut dijelaskan bahwa ijab dan

Qabul ini hal yang paling ppenting dalam suatu kerjasama,

apabila ingin menghendaki kerjasama yang sah.

2. Syarat mudharabah, terdiri dari:

Adapun syarat dari simpanan mudharabah berjangka di BMT

Tumang Cabang Salatiga adalah sebagai berikut:

a) Pihak yang berakad:

(1) Para pihak yang melakukan akad harus beragama Islam

(2) Para pihak yang melakukan akad mudharabah dalam

simpanan mudharabah berjangka harus dalam kondisi

cakap hukum. Dari ketentuan syarat tersebut di BMT

Tumang sudah sesuai dengan prinsip syariah, seperti yang

diterangkan oleh M. Arifin, 2009: 137-138)

b) Modal

Modal disini harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya,

seandainya modal tersebut berbentuk barang maka barang

tersebut harus dihargakan dahulu dengan uang yang(1) beredar,

sedangkan apabila modal tersebut berbentuk uang maka uang

tersebut harus jumlahnya tunai dan bukan bentuk piutang. Dari

penjelasan ini, sudah sesuai dengan prinsip syariah seperti yang

dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI /IV/2000,

karena dalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa modal harus

103

dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan

piutang.

c) Penentuan nisbah

Besarnya nisbah yang ditentukan berdasarkan kesepakatan

masing-masing pihak yang berkontrak.Jadi, angka besaran

nisbah muncul sebagai hasil tawar menawar antara shahibul

maal dan mudharib. Dengan demikian, angka nisbah bervariasi,

bisa 50:50, 60:40, 70:30, dan lain-lain. Tetapi di BMT Tumang

ini sudah melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak

namun dengan kesepakatan baku. Kalau misalnya semua calon

nasabah yang akan melakukan transaksi di BMT harus

melakukan kesepakatan bersama maka akan memerlukan

banyak waktu. Jadi bisaanya para calon nasabah melakukan

kesepakatan dengan kesepakatan baku. Karen hal itu bisa lebih

mempersingkat waktu. Pernyataan tersebut belum sesuai dengan

fatwa DSN-MUI.No.07/DSN-MUI/IV/2000 karena dalam fatwa

tersebut tertulis keuntungan mudharabah adalah jumlah yang

didapat sebagai kelebihan dari modal.Dan syaratnya harus

diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh

disyarakan satu orang saja, bagian keuntungan proporsional

bagin bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada

waktu kontrak disepakati.

104

Syarat dan ketentuan pelaksanaan akad mudharabah pada simpanan

mudharabah di BMT Tumang adalah sebagai berikut:

(1) Jangka waktu penyimpanna adalah 1,3,6 dan 12 bulan dengan

diberikan bagi hasil sesuai ketentuan yang berlaku

(2) Penarikan simpanan sebelum jatuh tempo berakhir dikenakan

bagi hasil sesuai dengan ketentuan BMT Tumang Cabang

Salatiga

(3) Bagi hasil akan dibayarkan setiap bulan sesuai tanggal jatuh

temponya

(4) Jika dikehendaki setelah jatuh waktunya, simpanan ini dapat

diperpanjang secara otomatis dengan dikenakan nisbahbagi

hasil yang berlaku saat perpanjangan

(5) Simpanan atas nama tidak dapat dipindahtangankan, simpanan

atas pembawa dapat dipindahtangankan

(6) Bila pemilik simpanan meninggal dunia uang simpanannya

akan dibayarkankepada ahli warisnya yang sah

(7) BMT Tumang Cabang Salatiga menjaminkan seluruh harta dan

kekayaannya untuk pembayaran kembali hak pemilik simpanan

ini

(8) Dalam hal terjadi sertifikat simpanan hilang harus segera

melaporkan kepada yang berwajib dan memberitahukan kepada

BMT Tumang (membawa surat laporan kehilangan dari

kepolisian)

105

(9) Setiap perubahan nama, alamat dan tanda tangan pemilik

simpanan harus segera diberitahukan kepada BMT Tumang

Cabang Salatiga

(10) Segala sesuatu yang belum diatur dalam ketentuan ini akan

ditetapkan kemudian

Berdasarkan penjelasan syarat dan ketentuan simpanan

mudharabah di atas yang di lakukan oleh BMT Tumang sudah

memenuhi kriteria yang ada dalam hukum Islam dan dalam ketentuan

BMT Tumang juga sudah dijelaskan dengan selengkap-lengkapnya.

Walaupun juga masih ada sedikit ketentuan yang belum sesuai dengan

syariah yaitu dalam pemberian nisbah dalam BMT Tumang tidak di

tuangkan dalam pembukaan akad rekening padahal kalau di ketentuan

syariah pemberian nisbah langsung dituangkan dalam akad pembukaan

rekening.

Tentang Deposito Mudharabah bahwa deposito yang dibenarkan

adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip mudharabah.

Selanjutnya ketentuan nisbah keuntungan dalam akad mudharabah

adalah sebagai berikut:

a. Presentase, artinya nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam

bentuk presentase, bukan dinyatakan dalam betuk nominal

tertentu. (Karim: 2011, 2006). Dalam pembagian keuntungan

boleh sepakat bahwa 40 % dari keuntungan riil manjadi bagian

shahibul maal dan 60% menjadi bagian mudharib atau

106

sebaliknya. Dari pernyataan diatas sudah sesuai dengan fatwa

DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 karena didalam fatwa

tersebut juga diterangkan bahwa bagian keuntungan

proporsional bagi setiap bank juga harus diketahui dan

dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam

bentuk presentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai dengan

kesepakatan. Perubahan nisbah harus sesuai dengan

kesepakatan.

b. Bagi untung dan bagi rugi, artinya dalam kontrak mudharabah,

yang termasuk dalam kontrak investasi return dan timing cash

flow tergantung kepada kinerja sector riilnya. Jika laba

bisnisnya besar, sebaliknya jika laba bisnisnya kecil, maka

mareka akan mendapatkan bagian laba ynga kecil pula. Jadi

besarnya keuntungan yang diperoleh bersifat fluktuatif. Jika

dalam bisnis akad mudharabah mengalami kerugian dan

kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko

bisnis bukan akibat kelalaian maupun kecurangan mudharib,

maka pembagian kerugian bukan didasarkan atas nisbah, tetapi

berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Kalau

pernyataan diatas dilakukan dengan kesepakatan antara kedua

belah pihak dan tidak ada paksaan maka pernyataan tersebut

sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-

MUI/IV/2000 karena didalam fatwa tersebut menerangkan

107

bahwa bagian keuntungan bagi setiap pihak harus diketahui

dan disepakati pada waktu kontrak dan keuntungan sesuai

dengan kesepakatan.

c. Menentukan besarnya nisbah, artinya masing-masing pihak

yang berkontrak. Jadi angka besaran nisbah muncul sebagai

hasil tawar menawar antara shahibul maal dan mudharib.

Dengan demikian, maka nisbah dapat bervariasi, bisaanya

antara 50:50, 60:40, 70:30, dan lain-lain. Namun, para ahli fiqh

sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan. (Ascarnya:

2012, 207). Untuk analisis perhitungan bagi hasil tersebut,

bahwa perhitungan bagi hasil yang dipraktekkan sudah sesuai

dengan ketentuan nisbah yang dipraktekkan pada akad

mudharabah. Hal ini dikarenakan nisbah keuntungan

dinyatakan dalam bentuk prosentase dari keuntungan BMT

itusendiri. Namun apabila penyerahan bagi hasil tersebut

diberikan di awal maka pernyataan tersebut belum sesuai

dengan prinsip Islam, menurut Ibnu Qudamah sebagaimana

dikutip oleh Wahbah Zuhaily dalam bukunya Fiqh al-Islamiy

wa Adillatuhu bahwa keuntungan adalah kelebihan dari modal

pokok, dan sesuatu yang tidak sebagai kelebihan dari modal

pokok maka itu tidak disebut keuntungan. Apabila modal

pokok belum dikelola atau diputar untuk kegiatan pembiayaan,

maka secara otomatis belum ada keuntugan atas modal pokok

108

tersebut. dengan demikian harus ada tenggang waktu antara

dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena

melakukan investasi dengan memutarkan dana diperlukan

waktu yang cukup lama.

3. Bagi hasil simpanan mudharabah berjangka

Konsep bagi hasil dan pemberian bonus telah banyak diterapkan

oleh lembaga-lembaga keuangan syariah terutama lembaga perbankan

syariah yang telah lama ada dan dikenal sebagai bank bagi hasil. Dalam

dunia perbankan, bagi hasil diartikan sebagai suatu sistem yang

meliputi tata cara pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank

dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan penerima dana.

BMT Tumang sebagai sebuah lembaga keuangan syariah non bank

selalu berusaha menerapkan konsep bagi hasil dalam setiap

operasionalnya. Termasuk diantaranya adalah BMT Tumang Cabang

Salatiga yang senantiasa berusaha mempraktekkan sistem bagi hasil

pada produk-produk simpanan dan pembiayaan yang ada. Usaha untuk

mempraktekkan sistem bagi hasil tersebutlah yang akan penulis analisa

dalam bab ini.

Sebagaimana telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya

bahwasannya BMT Tumang Cabang Salatiga adalah sebuah lembaga

keuangan yang dalam operasionalnya selalu berusaha menerapkan

prinsip-prinsip syariah dengan cara menggunakaan sistem bagi hasil.

Dengan sistem bagi hasil ini BMT Tumang berusaha menghimpun dana

109

dari masyarakat luas dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang

membutuhkan pinjaman modal untuk usahanya. Dengan demikian maka

dapat dikatakan BMT Tumang merupakan sebuah lembaga yang

mencoba menggerakkan perekonomian masyarakat tersebut adalah

dengan menyediakan layanan simpanan deposito berjangka.

Sebagaimana kita ketahui bahwa simpanan deposito berjangka ini

merupakan sumber dana yang paling utama dan sangat penting bagi

seluruh perusahaan dan lembaga keuangan baik lembaga keuangan

konvensional maupun lembaga keuangan syariah. Hal ini dikarenakan

sifat dari simpanan tersebut yang mempunyai tempo atau jangka waktu

tertentu di dalam penarikannya, sehingga bank atau lembaga keuangan

yang menerima simpanan deposito berjangka tersebut dapat efisien

dalam memanfaatkan simpanan tersebut, yang mana simpanan deposito

tersebut dijadikan sebagai modal untuk menjalankan usahanya.

BMT Tumang selalu memberi bagian keuntungan yang adil kepada

semua pihak yang terlibat, yaitu nasabah (debitur dan deposan) dan

BMT.Keuntungan diperoleh bukan berdasarkan pada bunga yang

dihitung terhadap saldo tabungan atau deposito atau pembiayaan,

namun persen dari pendapatan riil nasabah debitur dan BMT Tumang

itu sendiri. Pendapatan bagi hasil yang diperoleh BMT Tumang berasal

dari hasil penempatan dana pihak ketiga melalui pembiayaan. Hasil dari

pendapatan tersebut dibagihasilkan kepada nasabah pemilik dana

(deposan). Yang perlu diperhatikan bahwa untuk membagihasilkan

110

pendapatan tersebut harus dilihat perbandingan antara jumlah dan yang

dikelola – modal sendiri, tabungan, deposito dan kewajiban lainnya

dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Apabila jumlah

pembiayaan lebih kecil dari total dana masyarakat, maka pendapatan

tersebut seluruhnya dibagihasilkan antara nasabah dengan BMT

Tumang. Sebaliknya jika pembiayaan jumlahnya lebih besar dari total

dana masyarakat, maka BMT Tumang juga harus memperoleh bagian

pendapatan.

Berikut contoh perhitungan bagi hasil deposito oleh nasabah di

BMT Tumang Cabang Salatiga:

Bapak Anton memiliki Deposito dengan Nominal Rp.

10.000.000,00. Jangka waktu 1 bulan (1 Januari-1 Februari 2016).

Nisbah bagi hasil= Deposan 30% : Bank 70%. Jika keuntungan yang

diperoleh untuk deposito dalam 1 bulan sebesar Rp. 30.000.000,00 dan

rata-rata saldo deposito jangka waktu satu bulan adalah Rp.

950.000.000,00. Maka bagi hasil yang diperoleh Pak Anton pada bulan

Februari adalah

Jawab: Rp. (10.000.000 : 950.000.000) x Rp. 30.000.000 x 30%=

94.736,70

Kesimpulan:

Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh deposan bergantung pada:

111

a) Pendapatan BMT

b) Nisbah bagi hasil antara nasabah dengan BMT

c) Nominal deposito nasabah

d) Rata-rata saldo deposan untuk jangka waktu tertentu yang ada

pada BMT

e) Jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya

investasi.

Hasil analisis yang didapatkan oleh peneliti tentang perhitungan

bagi hasil pada BMT Tumang Cabang Salatiga menggunakan rumus

bagi hasil, dimana bagi hasil tersebut didapat dari bagi hasil:

saldo rata-rata simpanan mudharabah berjangka : ∑ akumulatif

simpanan mudharabah berjangka x Nisbah x Porsi bagi hasil.

Untuk presentase nisbah BMT Tumang Cabang Salatiga sudah

ditentukan sesuai jangka waktu simpanan mudharabah berjangka.

Untuk porsi bagi hasil di dapatkan dari jumlah simpanan mudharabah

berjan gka di bagi total sumber dana, dan porsi bagi hasil di dapatkan

dari porsi bagi hasil dikalikan pendapatan operasional BMT Tumang

sendiri. Bagi hasil yang diperoleh anggota setiap bulannya bisa

berubah-ubah sesuai perolehan pendapatan operasional BMT Tumang.

Hasil analisis dari penulis ini dapat menyimpulkan bahwa

Praktek perhitungan bagi hasil di BMT Tumang ini sudah dikatakan

sesuai dengan hukum Islam. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan

oleh ( M. Syafi’I Antonio, 2001:144) bahwa rumus praktek bagi hasil

112

yaitu nominal deposito : total deposito x nisbah x keuntungan yang

diperoleh. Di samping itu

4. Peruntukan bagi hasil

Peruntukan bagi hasil yang dilakukan di BMT Tumang ini yakni

untuk kedua belah pihak yang bersangkutan antara shahibul maal

(penyedia dana) dan mudharib (yang mengelola dana). Yang mana

pihak shahibul maal mengizinkan pihak mudharib untuk menggunakan

atau memanfaatkan dana yang simpannya untuk keperluan lain seperti

untuk produk-produk pembiayaan bagi anggota nasabah lain yang akan

membutuhkannya, yang nantinya akan mendapatkan bagi hasil dari

kerjasama tersebut dengan perjanjian yang sudah disepakati di awal.

Dari pernyataan tersebut sudah jelas bahwa peruntukan bagi hasil

tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO.07/DSN-

MUI/IV/2000 karena dalam fatwa tersebut sudah dijelaskan bahwa

keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan

dari modal. Dan syaratnya adalah harus diperuntukan bagi kedua belah

pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak saja, bagian

keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan

dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam prosentase

nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan.Perubahan nisbah harus

berdasarkan kesepakatan bersama.

113

C. Pengambilan Simpanan Mudharabah berjangka (Deposito berjangka)

sebelum jatuh tempo di BMT TUMANG Cabang Salatiga dalam

prespektif Hukum Islam

Pengambilan Bagi hasil simpanan mudharabah yang sebelum jatuh

tempo di BMT Tumang Cabang Salatiga ini berdasarkan pada kesepakatan

antara anggota dengan BMT.Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan

dalam pengambilan bagi hasil simpanan mudharabah berjangka yang

sebelum jatuh tempo ditentukan.Bagi anggota yang ingin mengambil bagi

hasilnya sebelum jatuh tempo maka harus mendapatkan persetujuan dari

Manager BMT Tumang Cabang Salatiga dan tidak dikenakan denda.

Pada prinsipnya simpanan deposito berjangka ini tidak bisa diambil

atau dicairkan sebelum jatuh tempo. Namun demikian, pengelola BMT

Tumang Cabang Salatiga tidak akan mengenakan pinalti atau denda bagi

nasabah yang menarik atau mengambil bagi hasil simpanan mudharabah

berjangka sebelum jatuh tempo, akan tetapi dalam hal ini bagi hasil

nasabah penyimpan dana tidak diberikan karena menarik atau mengambil

bagi hasil yang tidak pada waktu yang sudah ditentukan. Hal ini tidak

terlepas dari pengaruh akad yang digunakan, yaitu akad wadi’ah yad

dhamanah, yang dalam akad tersebut nasabah berhak mengambil atau

menarik simpanan kapan saja yang ia kehendaki. Akad tersebut diterapkan

pada produk deposito dikarenakan simpanan deposito dikategorikan

sebagai “titipan” dan nasabah yang wajib diemban dan dijalankan.

114

Berdasarkan akad wadiah yad dhamanah tersebut, maka BMT

Tumang Cabang Salatiga berhak untuk mengelola dana yang dititipkan

(disimpan) oleh nasabah. Segala resiko yang mungkin terjadi akan

ditanggung sepenuhnya oleh pihak BMT Tumang. Namun demikian,

nasabah akan memperoleh keuntungan berupa bagi hasil dan bukan

pemberian bonus sebagaimana dalam teori wadi’ah dalam ekonomi Islam.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pengambilan bagi hasil

simpanan mudharabah berjangka yang diterapkan oleh BMT Tumang

Cabang Salatiga ini belum sesuai dengan prinsip syariah. hal ini bisa

dilihat dari pelaksanaan pengambilan bagi hasil simpanan mudharabah

berjangka pada BMT Tumang, yang mana dealam ketentuan BMT

Tumang ini pengambilan bagi hasil simpanan mudharabah yang sebelum

jatuh tempo tidak dikenakan denda, sedangkan dalam ketentuan syariah

seperti yang dijelaskan oleh (A. Dahlan, 2012: 150-152) yang menjelaskan

bahwa dana deposito pada prinsipnya tidak bole2h diambil sesuai dengan

permintaan deposan, kecuali pada tanggal yang sudah disepakati. Akan

tetapi jika deposan berkehendak untuk tetap mengambil dan investasi pada

tanggal yang tidak sesuai perjanjian maka akan dikenakan “denda” sesuai

dengan kebijakan Bank.

Berdasarkan analisa data diatas menurut peneliti yang menjadi

faktor penghambat dalam terlaksanakannya akad mudharabah tersebut

adalah kurangnya sosialisasi tentang fatwa-fatwa yang mengatur tentang

simpanan mudharabah.Dalam hal penyampaian fatwa-fatwa disini

115

kurangnya mensosialisasikan kepada masyarakat.Hambatan bagi pihak

BMT Tumang sendiri adalah sulitnya menerangkan aturan-aturan yang ada

untuk diketahui oleh masyarakat luas, atau lebih tepatnya minimnya

pengetahuan dan informasi dari masyarakat.

Menurut peneliti sebaiknya shahibul maal (pihak bank) bekerja

lebih extra untuk menjelaskan atau memberikan informasi dengan jelas

kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan

oleh pemerintah agar masyarakat bisa mengetahui peraturan yang sudah

ada. Pihak bank (pemilik dana) juga dapat menjalankan kewajibannya

sesuai dengan fatwa-fatwa atau ketentuan-ketentaun syariah yang ada.

116

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian sistem bagi hasil pada simpanan mudharabah di

BMT Tumang Cabang Salatiga ini, BMT sendiri sudah sudah menerapkan

dan melaksanakan bagi hasil pada simpanan mudharabah sesuai dengan

hukum Islam tetapi ada juga sedikit ketentaun-ketentuan lainnya yang

tidak sesuai dengan hukum Islam. Sistem bagi hasil yang telah diterapkan

di BMT Tumang Cabang Salatiga ini antara lain:

1. Dalam praktiknya BMT Tumang Cabang Salatiga ini mengelola dana

simpanan mudharabah anggota sesuai dengan prinsip mudharabah

yaitu menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah. Jadi dana

simpanan mudharabah anggota penyimpan dana di BMT Tumang

akan dikelola dan dimanfaatkan oleh pihak BMT Tumang dalam

bentuk produk-produk pembiayaan yang ditawarkan kepada

masyarakat karena pihak shahibul maal telah sepenuhnya

mempercayakan simpanannya untuk dikelola oleh BMT Tumang

dengan harapan untuk mendapatkan bagi hasil.

2. Ditinjau dari hukum Islam sistem bagi hasil yang dijalankan oleh

BMT Tumang selama ini sudah sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini

dilihat dari cara praktiknya dengan rumus yang sudah sesuai dengan

yang dikemukakan oleh M. Syafi’i Antonio sama dengan rumus yang

117

diterapkan di BMT Tumang. Akan tetapi dalam hal pembagian

keuntungan di BMT ini belum sesuai dengan syari’ah karena

pembagian tersebut tidak langsung dituangkan dalam akad pembukaan

rekening, padahal kalau di dalam syariah pembagian keuntungan

tersebut dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

B. Saran-saran

Setelah mengadakan penelitian dan pengamatn keadaan serta situasi di

BMT Tumang Cabang Salatiga, maka peneliti memberikan saran yang

bermanfaat bagi KJKS BMT Tumang Cabang Salatiga untuk kedepannya,

antara lain:

1. Meningkatkan strategi pemasaran, misalnya pasar sasaran yang lebih

luas, melihat situasi antusiasme mesyarakat terhadap adanya BMT

Tumang ini merupakan salah satu keuntungan bagi pihak BMT untuk

membuka cabang-cabang baru yang akan membantu masyarakat dalam

hal keuangan. Agar masyarakat luas pada umumnya bisa mengetahui

BMT Tumang, serta produk-produk apa saja yang ada di KJKS BMT

Tumang Cabang Salatiga tersebut.

2. Lebih memperbanyak sosialisasi produk-produk pembiayaan dan

pendanaa, tidak hanya melakukan gebyar-gebyar tetapi juga sosialisasi

ke kantor-kantor instansi pemerintah, ke sekolah-sekolah atau ke

pasar-pasar tradisional, agar KJKS BMT Tumang lebih dikenal oleh

118

masyarakat, sehingga dapat meningkatkan jumlah nasabah baik

pendanaan maupun pembiayaan.

3. Sebaiknya BMT Tumang Salatiga ini dalam menjalankan kegiatan

usahanya baik itu yang bersifat penghimpun (funding), pembiayan

(landing) maupun jasa (service) harus sesuai dengan ketentuan

syari’ah dengan prinsip kehati-hatian agar terwujud bermuamalah yang

bebas riba.

4. Lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang ramah kepada para

anggotanya, sehingga mereka merasa puas dengan pelayanan yang

diberikan.

5. Meningkatkan pemahaman kepada anggota terhadap sistem bagi hasil

yang diterapkan oleh BMT supaya pemahaman masyarakat terhadap

bagi hasil meningkat dan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Al Arif, Nurianto. 2010. Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah. Bandung: CV.

Al Fabeta

Ali, Hasan. 2003. Berbagai Macam Transaksi Dlam Islam (Fiqh Muamalat).

Jakarta: PT RajaGrafindo

Ali, Zainuddin. 2008.Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika

Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta:

Gema Insani

Arifin, Muhammad. 2009. Riba & Tinjauan Perbankan Syariah. Bogor: CV.

Darul Ilmi.

Bukhari, Imam. 1992. Shahih Bukhari, Juz III. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah

Dahlan, Ahmad. 2012. Bank Syariah Teoritik Praktik Kritik. Yogyakarta: TERAS

Djazuli dan Yadi Janwari. 2002. Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah

Pengenalan. Jakarta: PT RajaGrafindo

DSN MUI&BI.2006. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Ciputat: CV.

Gaung Persada

Eko Daryani. 2011. Dalam tugas akhirnya yang membahas tentang “Sistem dan

Prosedur Simpanan di BMT Berkah Makmur.”

Ghofur, Abdul. 2007. Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.

Yogyakarta: UII Press

Hadi, Sutrisno. 1994. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offse

Heri, Sudarsono. 2003.Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta:

EKONISIA

Hirsanuddin. 2008.Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: GENTA

PRESS

Irma Suryani. 2005. Dalam penelitiannya yang berjudul “konsep dan aplikasi

system bagi hasil deposito mudharabah study kasus pad BMT Fajar

Sidiq”.

Karim, Adiwarman. 2004. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT.

RajaGrafindo

Kashmir. 2003. Manajemen Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

.2004. Manajemen Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

.2004.Manajemen Perbankan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Lewis, Marvyn K. 2007. Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek.

Jalarta: PT. Serambi Ilmu Semesta

Lubis, Suharwadi. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: sinar Grafika

Martono. 2004. Bank Dan Lembaga Keuangan Lain. Yogyakarta: Ekonisia

Mawasid, Suryo W. 2012. Dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan hukum

islam terhadap pengelolaan dana deposito syriah di BNI Cabang

Surakarta”

Moloeng, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja

Muhammad. 2000. Lembaga Keuangan Umat Kontemporer. Yogyakarta: UII

Press

. 2001. Teknik Perhitungan Bagi hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah.

Yogyakarta: UII Press

. 2002. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: AMP YKPM

Mujieb, M Abdul. 1994. Kamus istilah Fiqh. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Muthaher, Osmad. 2012. Akuntansi Perbankan Syariah. Yogyakarta: GRAHA

ILMU

Ridwan, Muhammad. 2007. Kontruksi Bank Syariah Indonesia. Yogyakarta:

Pustaka SM

Rivai.2007. Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mensyariahkan Ekonomi

Masyarakat. Jakarta: PT RajaGarafindo

Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah. Beirut: Dar al-Falah al-Arabiyah

Sudjana, Nana. 1998. Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah. Bandung: Sinar Baru

Sugiono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung:

Alfabeti

Suhendi, Hendi. 2010. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT RajaGrafindo

Sumar’in. 2012. Konsep Kelembagaan Bank Syariah. Yogyakarta: GRAHA

ILMU

Sumitro, Warkum. 1997. Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga

Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo

Ustman, Sabian. 2014. Metodologi Penelitian Hukum. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar

Wibowo, Edi & Widodo, Untung. 2005. Mengapa memilih Bank Syari’ah. Bogor:

Ghalia Indonesia

Wiroso. 2005. Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bnak Syari’ah.

Jakarta: PT Grasindo

Yaya, Rizal. dkk. 2009. Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarat: Salemba Empat

Yuliana Resti. 2011. Dalam penelitiannya yng berjudul “Produk tabungan

Muamalat di Bank Muamalat Indonesia Capem Salatiga”

Zuhaily, Wahbah. 1989. Fiqih Islam 7, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-

Kattami dkk dalam “al-Islam wa Adilatuhu” jilid IV. Damaskus: Darul

Fikr

Referensi Website:

(http://rudyyalianto.wordpress.com)

http://economicvalueoftime.blogspot.co.id/2012/10/pengertian-skema-dan-contoh-

mudharabah_1545.html

http://rudyyalianto.wordpress.com/



DAFTAR NILAI SKK


NIM : 214-12-022

Jurusan : Syari’ah

Fakultas : Hukum Ekonomi Syari’ah

Jenis SKK : Sertifikat Kegiatan

No Tanggal Kegiatan Penyelenggara Sebagai Nilai

1 05-07 September

2012

OPAK STAIN Salatiga DEMA STAIN Salatiga Peserta 3

2 08-09 September

2012

OPAK Jurusan Syari’ah

STAIN Salatiga

HMJ Syari’ah STAIN

Salatiga

Peserta 3

3 10 September 2012 Orientasi Dasar Keislaman CEC dan ITTAQO Peserta 2

4 11 September 2012 Seminar Entrepreneurship dan

Koperasi

Mapala MITAPASA

dan KSEI STAIN

Salatiga

Peserta 2

5 12 September 2012 Achievment Motivation

Training Dengan AMT,

bangun karakter Raih Prestasi

JQH dan LDK STAIN

Salatiga

Peserta 2

6 13 September 2012 Library User Education UPT Perpustakaan

STAIN Salatiga

Peserta 2

7 13 Oktober 2012 Satu Malam Meningkatkan

Integritas Mahasiswa Syari’ah

HMJ Syariah STAIN

SALATIGA

Peserta 2

8 17 Oktober 2012 Mewujudkan potensi berbahasa

dengan Musabaqah Lughoh

“Arobiyah” (MLA) I

ITTAQO STAIN

SALATIGA

Peserta 2

9 27-28 Oktober Akulturasi Bahasa Arab dalam ITTAQO STAIN Peserta 3

2012 menjaga khazanah keilmuan

Islam Mutakhir

SALATIGA

10 29 November 2012 Peran Lembaga Perbankan

Syari’ah dengan adanya

otoritas jasa keuangan

Seminar Nasional

HMJ Syari’ah STAIN

SALATIGA

Peserta 8

11 1 Desember 2012 Muslimah sejati, tetap gaul tapi

syar’i

LDK STAIN Salatiga Peserta 2

12 17 Desember 2012 Penyelesaian sengketa

Ekonomi Syariah dalam

Prespektif Hukum Positif dan

Syariah

Progdi Hukum

Ekonomi Syariah

(HES)

Peserta 2

13 4 Februari 2013 Dalam Diklat Ekonomi Islam

(DEI) atau sharia Economi

Tranning 1 yang Bertema

“Mencetak Generasi

Mahasiswa, Penggerak Roda

Perekonomian Islam”

KSEI STAIN Salatiga Peserta 3

14 30 Maret 2013 Pendidikan Tingkat lanjut

KSEI atau sharia Economics

Training 2 Feat Magang di

BMT Rama Salatiga dengan

Tema “Membangun,

Integritas, Mentalitas dan

Komitmen Ekonomi Robbani”

KSEI STAIN

SALATIGA

Peserta 3

15 30 April 2013

Perjuangan Kaum Perempuan

dalam Kesetaraan Hukum

Islam di Indonesia

Seminar Nasional oleh

Lembaga Percik

Salatiga

Peserta 6

16 4 Juni 2013 Sharia Economics Festival

“Indonesia will Grow and

Shine With Sharia Economics”


KSEI STAIN Salatiga

Peserta 8

17 27 Juni 2013 Penyesuaian Harga BBM

Bersubsidi

Seminar Nasional HMJ

Syariah

Peserta 8

18 21 September 2013 Grand Opening UK-UK (Unit

Kegiatan Usaha KSEI)

KSEI STAIN Salatiga Peserta 2

19 30 September 2013 “Sosialisasi UU No. 1 th 2013,

peran serta Fungsi OJK”

“Peran pemerintah dalam

pengawasan LKM (Lembaga

Keuangan Mikro)”

Sosialisasi dan

Silaturrahim Nasional

HMJ Tarbiyah dan

HMJ Syariah STAIN

Salatiga

Peserta 8

20 20 Oktober 2013 Diklat Ekonomi Islam (DEI)

dengan tema Be The

Generation of Sharia

Econimics

KSEI STAIN Salatiga Panitia 3

21 15 Maret 2014 Komitmen Politik Islam dalam

Menata Arah masa Depan

Bangsa Indonesia

Lembaga Dakwah

Mahasiswa Islam

(LDMI)

Peserta 2

22 09 Mei 2014 Pelatihan Karya Tulis Ilmiah KSEI STAIN Salatiga Panitia 3

23 13 Oktober 2014 Sekolah Pasar Modal Syari’ah KSEI STAIN Salatiga Panitia 2

24 14 Oktober 2014 Tabligh Akbar “Membangun

Karakter Mahasiswa Islamic

Entepreneurship”

KSEI STAIN Salatiga Panitia 2

25 14 Oktober 2014 Optimalisasi Sumber Daya

Insani Terhadap Lembaga

Keuangan Syariah


KSEI STAIN Salatiga

Panitia 8

26 07 Desember 2014 Pendidikan Anggota Dasar

(PAD) AL-KHIDMAH

Kampus Kota Salatiga

Al-Khidmah Kampus

Kota Salatiga

Panitia 3

26 13 Desember 2014 Seminar Regional yang

bertema “Membangun karakter

kepemimpinan KSEI dalam

akselerasi pembumian ajaran

Islam di Bidang Ekonomi”

KSEI STAIN

SALATIGA

Peserta 6

26 13 Oktober 2015 Peran Sistem Ekonomi Islam

dalam meningkatkan Stabilitas

Ekonomi Global dengan

Mensinergikan Sektor Riil dan

Sektor Keuangan


KSEI STAIN Salatiga

Panitia 8

27 4 November 2015 Perbankan Syari;ah di

Indonesia antara teori dan

praktik

Seminar Nasioal oleh

HMJ Hukum Ekonomi

Syariah

Peserta 8

28 02 Juni 2016 Kuliah Umum Fakultas

Syariah IAIN Salatiga

“Gerakan Revivalis Islam

Modern dan Perkembangan

Hukum di Indonesia

Fakultas Syariah IAIN

Salatiga

Peserta 2

JUMLAH 118

Salatiga, 22 Agustus 2016

Mengetahi,

Wakil Dekan Fakultas Syari’ah Bidang

Kemahasiswaan dan Kerjasama

tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan bagi...

Documents