tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan...
TRANSCRIPT
i
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
ASURANSI PENDIDIKAN MITRA IQRO PLUS DI ASURANSI
JIWA BERSAMA BUMIPUTERA SYARIAH SALATIGA
SKRIPSI
Diajukan UntukMemenuhi Salah SatuSyarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana dalamHukum Islam
Oleh:
Iva Ekowati
NIM : 21412014
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SALATIGA
2016
ii
iii
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
ASURANSI PENDIDIKAN MITRA IQRO PLUS DI ASURANSI
JIWA BERSAMA BUMIPUTERA SYARIAH SALATIGA
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah SatuSyarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana dalamHukum Islam
Oleh:
Iva Ekowati
NIM : 21412014
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SALATIGA
2016
iv
NOTA PEMBIMBING
Lamp: 4 (empat) eksemplar
Hal : Pengajuan Naskah Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga
Di Salatiga
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Disampaikan dengan hormat, setelah dilaksanakan bimbingan, arahan
dan koreksi, maka naskah skripsi mahasiswa:
Nama : Iva Ekowati
NIM : 21412014
Judul :TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN ASURANSI PENDIDIKAN MITRA
IQRO PLUS DI ASURANSI JIWA BERSAMA
BUMIPUTERA SYARIAH SALATIGA
Dapat diajukan kepada Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga untuk diujikan
dalam sidang munaqasyah.
Demikian nota pembimbing ini dibuat, untuk menjadi perhatian dan
digunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu’ alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salatiga, 26 September 2016
Pembimbing
Evi Ariyani, SH.,M.H.
NIP. 197311172000032002
v
KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA
FAKULTAS SYARI’AH
Jl. Nakula Sadewa V no.9 Telp (0298) 3419400 Fax 323433 Salatiga 50722
Website: www.iainsalatiga.ac.id E-mail : [email protected]
PENGESAHAN
Skripsi Berjudul:
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ASURANSI
PENDIDIKAN MITRA IQRO PLUS DI ASURANSI JIWA BERSAMA
BUMIPUTERA SYARIAH SALATIGA
Oleh:
Iva Ekowati
NIM: 214-12-014
Telah dipertahankan di depan sidang munaqosyah skripsi Fakultas Syari’ah,
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, pada hari Senin, tanggal 26
September 2016, dan telah dinyatakan memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam
Dewan Sidang Munaqosyah
Ketua Sidang :Dr. Muh Irfan Helmy, M.A …………………
Sekretaris Sidang : Evi Ariyani, M.H .............................
Penguji I : Syukron Ma’mun, M.Si .............................
Penguji II : M. Yusuf Khummaini, M.H ............................
Salatiga, 26 September 2016
Dekan Fakultas Syari’ah
Dra. Siti Zumrotun, M.Ag.
vi
NIP. 19670115 199803 2 002
PERNYATAAN KEASLIAN
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Iva Ekowati
Nim : 214-12-014
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari’ah
Fakultas : Syari’ah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
ASURANSI PENDIDIKAN MITRA IQRO PLUS DI
ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA SYARIAH
SALATIGA
Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari
karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam
skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.
Salatiga, 26 September 2016
Yang menyatakan
Iva Ekowati
NIM. 214-12-014
vii
motto
Sukses tidak diukur menggunakan kekayaan, sukses
adalah sebuah pencapaian yang kita inginkan
Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil
Perbedaan bukan halangan untuk bersatu, namun
dengan perbedaan akan tercipta pelangi yang indah
viii
PERSEMBAHAN
Skripsi inipenulispersembahkankepada :
1. Ayah ibutercinta yangselalumemberikan kasih sayang, doa dalam setiap
sujudnya serta motivasikepada penulis.
2. Sahabat-sahabat ku tercinta (Masadah, Dwi Astuti, Ani Muslikhah, Dita
Septikawati, Tri setyorini, Hafsari Ayu Wardani) yang selalu memberikan
arahan dan masukan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi.
3. Almamater IAIN Salatiga dan Fakultas Syariah
4. Teman-teman tercinta S1HukumEkonomiSyariah 2012
ix
KATA PENGANTAR
Rasa syukur yang dalampenulissampaikankepada Allah SWT,
karenaberkatlimpahanrahmatNya skripsi inidapatterselesaikansesuaidengan yang
diharapkan.
ShalawatdansalamselalupenulispanjatkankehadiratNabi Muhammad yang
telah membawa umat dari zaman kebodohan kezaman yang tahuakanilmu.
SemogaselalumendapatkanSyafaatdaribeliaudiduniamaupundiakhiratnanti.
Skripsi inidisusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi
S1 HukumEkonomiSyariah yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PELAKSANAAN ASURANSI PENDIDIKAN MITRA IQRO
PLUS di ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA SYARIAH
SALATIGA”.Penulismenyadaribahwadalammenyelesaikan skripsi
initidakdapatdiselesaikantanpaadanyabantuandariberbagaipihak.Olehkarenaitu,
penulismengucapkanterimakasihkepada:
1. Rektor IAIN Salatiga Dr. Rahmat Hariyadi M.Pd
2. Dekan fakultas syariah Dra. Siti Zumrotun,. M.Ag
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta pembimbing skripsi Evi
Ariyani S.H,.M.H yang telah memberikan saran, pengarahan dan masukan
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai yang
diharapkan.
4. Bapak ibu dosen fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya selama
menempuh pendidikan S1 Hukum Ekonomi Syariah.
x
5. Sahaba-sahabat ku (Masadah, Dwi Astuti, ani Muslikhah, Dita
Septikawati, Tri Setyorini, Hafsari Ayu wardani).
6. Teman-teman S1 HukumEkonomiSyariahangkatan 2012
Semoga Allah membalassemuaamalkebaikanmerekadenganbalasan
yang lebih dari yang merekaberikankepadapenulis.
Penulismenyadaribahwadalammenyusun skripsi inimasihjauhdari
kata sempurna.Semoga skripsi
inidapatbermanfaatbagipenulissendiridanbagipembacapadaumumnya.
Salatiga, 26 September 2016
Penulis
xi
ABSTRAK
Ekowati, Iva, 2016. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan asuransi
pendidikan Mitra Iqro Plus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera
Syariah Salatiga. Fakultas Syari’ah. Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah.
Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Evi ariyani., S.H.,
M.H
Kata Kunci: Mitra Iqro Plus, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah
Salatiga
Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa melangsungkan
kehidupannya secara individu. Dalam setiap kehidupan ada banyak hal yang tidak
pasti yang mungkin saja dialami oleh siapapun. Saat ini bahaya, kerusakan dan
kerugian hal nyata yang harus dihadapi oleh manusia terlepas dia mampu untuk
menghadapi resiko atau tidak. Resiko menjadi masalah yang harus dihadapi oleh
manusia sebagai individu tapi menjadi peluang usaha untuk perusahaan asuransi.
Perusahaan asuransi yang kegiatan usahanya adalah mengambil alih resiko dari
setiap kegiatan yang dilakukan manusia. Perusahaan asuraansi menawarkan
berbagai macam produk misalnya asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi
pendidikan. Dengan perkembangan zaman maka sekarang banyak perusahaan
asuransi yang menawarkan produk asuransi syariah. sebagai contoh asuransi
pendidikan mitra iqro plus di AJB Bumiputera syariah salatiga. Namun, pada
kenyataannya produk syariah masih ada yang belum sesuai dengan syariat Islam,
Bagaimana pelaksanaan asuransi pendidikan mitra iqro plus di AJB Bumiputera
syariah salatiga, serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelakasaan
asuransi pendidikan mitra iqro plus di AJB Bumiputera syariah salatiga, untuk
mengetahui pelaksanaan asuransi pendidikan mitra iqro plus di AJB Bumiputera
syariah salatiga, untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan
asuransi pendidikan mitra iqro plus di AJB Bumiputera salatiga.
Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif yaitu
dengan pendekatan yuridis normatif. Penulis akan bertindak sebagai pengumpul
data dilapangan dengan menggunakan alat penelitian aktif dalam pengumpulan
data dilapangan. Selain itu alat yang dijadikan untuk pengumpulan data bisa
berupa dokumen-dokumen yang menunjang keabsahan hasil penelitian ini serta
alat-alat bantu yang lain yang dapat mendukung terlaksananya penelitian, seperti
kamera dan alat perekam.
Dalam tinjauan hukum islam terhadap pelaksaan asuransi pendidikan
mitra iqro plus ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa pelaksaan asuransi mitra iqro
plus ini telah sesuai dengan hukum islam baik dari segi akad sampai pembayaran
kalim, dan tinjauan hukum islam mengenai pelaksanaan asuransi mitra iqro ini
membolehkan asuransi mitra iqro ini karena terbebas dari unsur gharar, maisir
dan riba.
xii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................ i
LOGO BERGAMBAR ............................................................................ ii
JUDUL ..................................................................................................... iii
NOTA PEMBIMBING ............................................................................ iv
HALAMAN PENGESAHAN ................................................................. v
HALAMAN MOTTO .............................................................................. vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .............................................................. vii
KATA PENGANTAR ........................................................................... ix
ABSTRAK ............................................................................................... xi
DAFTAR ISI ........................................................................................... xii
DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................... xv
BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ......................................................................... 5
C. Tujuan Penelitian .......................................................................... 5
D. Kegunaan Penelitian ...................................................................... 6
E. Penegasan Istilah ............................................................................ 6
F. Tinjauan Pustaka ........................................................................... 7
G. Metode Penelitian ........................................................................... 9
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.............................................. 9
2. Kehadiran Peneliti..................................................................... 9
3. Lokasi Penelitian...................................................................... 9
4. Sumber Data............................................................................. 9
5. Teknik Pengumpulan Data....................................................... 10
6. Analisa Data ............................................................................ 11
7. Tahap-tahap Penelitian............................................................ 12
xiii
H. Sistematikan Penulisan ................................................................. 12
BAB II: KERANGKA TEORI
A. Asuransi Konvensional ................................................................. 14
1. Pengertian Asuransi Konvensional ......................................... 14
2. Dasar Hukum Asuransi............................................................ 16
3. Syarat sah Perjanjian Asuransi................................................. 17
4. Prinsip Dasar Asuransi............................................................. 21
5. Objek Asuransi........................................................................ 24
6. Macam-macam Asuransi Konvensional.................................. 26
B. Asuransi Syariah ............................................................................ 30
1. Pengertian Asuransi Syariah.................................................... 30
2. Sejarah Asuransi Syariah ........................................................ 33
3. Landasan Hukum Asuransi Syariah......................................... 34
4. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah.............................................. 38
5. Jenis-jenis Asuransi Syariah.................................................... 42
6. Pendapat Ulama Tentang Asuransi Syariah............................ 44
7. Pandangan Islam Terhadap Asuransi Konvensional................ 46
C. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional .............. 47
BAB III: HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum AJB Bumiputera .............................................. 49
1. Sejarah Berdirinya AJB Bumiputera ....................................... 49
2. Kode Etik dan Prinsip Perusahaan ........................................... 50
3. Visi dan Misi AJB Bumiputera ............................................... 51
4. Struktur Organisasi AJB Bumiputera ...................................... 53
5. Sistem Pemasaran AJB Bumiputera ........................................ 53
B. Gambaran Umum Asuransi Pendidikan Mitra Iqro Plus................ 54
1. Pembayaran premi ................................................................... 55
2. Syarat Menjadi Peserta Asuransi AJB Bumiputera .................. 56
3. Perhitungan Manfaat Awal dan Saldo Nilai Tunai ................... 57
4. Peserta Asuransi Meninggal Sebelum Kontrak Berakhir ......... 58
5. Akad Dalam Asuransi Mitra Iqro Plus .................................... 60
xiv
6. Hak dan Kewajiban Peserta Asuransi ...................................... 60
7. Penyelesaian Sengketa ............................................................ 61
C. Pelaksanaan Asuransi Pendidikan Mitra Iqro Plus di AJB Bumiputera
Syariah Salatiga ............................................................................. 61
1. Sistem Asuransi Pendidikan Mitra Iqro Plus ........................... 61
2. Pengelolaan Dana Asuransi Mitra Iqro Plus ............................ 62
3. Peserta Asuransi ....................................................................... 63
4. Klaim ....................................................................................... 64
BAB IV: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Asuransi
Pendidikan Mitra Iqro Plus di Asuransi Jiwa Bersama
Bumiputera Syariah Salatiga
A. Analisa Pelaksanaan Asuransi Pendidikan Mitra Iqro Plus........... 66
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Asuransi pendidikan
Mitra Iqro Plus........................................................................... 70
BAB V: PENUTUP
A. Kesimpulan .................................................................................. 77
B. Saran............................................................................................ 78
C. Penutup......................................................................................... 78
xv
DAFTAR LAMPIRAN
1. Daftar Pertanyaan Dengan Pimpinan AJB Bumiputera Syariah
Salatiga
2. Daftar Pertanyaan Dengan Peserta Asuransi AJB Bumiputera
Syariah Salatiga
3. Daftar Riwayat Hidup
4. Surat Nota Pembimbing
5. Surat Izin Penelitian di AJB Bumiputera Syariah Salatiga
16
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa
melangsungkan kehidupannya secara individu. Dalam setiap kehidupan
ada banyak hal yang tidak pasti yang mungkin saja dialami oleh siapapun.
Saat ini bahaya, kerusakan, dan kerugian adalah hal nyata yang
harus dihadapi oleh manusia terlepas dia mampu untuk menghadapi resiko
tersebut atau tidak. Sektor yang paling besar terjadinya resiko tersebut
adalah sektor ekonomi. Untuk menghadapi resiko yang terjadi pada sektor
ekonomi tentunya butuh dana dan kekuatan finansial yang sangat banyak
dan tidak semua orang yang ada didunia ini dapat mengahadapi resiko
tersebut secara cepat dan tiba-tiba, terutama orang Indonesia. Hal ini
karena perekonomian serta pendapatan yang didapat oleh orang belum
sebanding dengan jumlah kebutuhan yang sangat banyak, sehingga ketika
seseorang dituntut untuk menghadapi resiko tersebut secara tiba-tiba
banyak yang tidak mampu menghadapinya.
Resiko menjadi masalah yang harus dihadapi manusia sebagai
individu. Akan tetapi menjadi peluang bagi perusahaan asuransi,
perusahaan asuransi yang kegiatan usahanya adalah mengambil alih resiko
dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu
17
perusahaan asuransi menawarkan produk yang beragam misalnya asuransi
jiwa, asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan.
Asuransi pendidikan menjadi solusi yang tepat untuk masa depan nasabah,
oleh karena itu dengan asuransi pendidikan ini nasabah mendapatkan
jaminan pendidikan sampai dengan perguruan tinggi. Perusahaan asuransi
bertujuan untuk mengalihkan resiko dan melindungi aset seseorang.
Dengan adannya resiko itu maka peluang besar untuk perusahaan
asuransi mengembangkan aksesnya.Salah satu produk yang banyak
ditawarkan masyarakat adalah asuransi pendidikan. Bukan hanya asuransi
pendidikan yang menjadi target utama di perusahaan asuransi, salah
satunya adalah asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam
penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya
seseorang. Namun masyarakat Indonesia masih banyak yang awam
tentang asuransi, bahkan ada sebagian masyarakat yang mengangggap
asuransi sama dengan perjudian, baik itu asuransi syariah maupun asuransi
konvensional.
Unsur-unsur ketidakpastian atau untung-untungan, keseimbangan
antara premi dan ganti rugi serta investasi dengan jalan riba itulah yang
oleh ahli hukum Islam menjadikan alasan tidak dapat membenarkan
perjanjian asuransi yang berlaku hinggga sekarang ditinjau dari hukum
Islam(Sudarsono, 2003:99).
Pandangan ulama yang menyatakan asuransi itu haram diantaranya
adalah Sayyid Sabiq, Abdulloh al-Qalqili , Yusuf Qardhawi dan
18
Muhammad Bakhit al-Mutha. Menurut pandangan kelompok ulama ini
asuransi diharamkan dikarenakan terdapat unsur perjudian(maisir),
mengandung unsur ketidakpastian (gharar), mengandung unsur riba,
asuransi mengandung unsur pemerasan yang bersifat menekan karena
pemegang polis apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya
maka premi yang sudah dibayar akan hangus, premi-premi yang
dibayarkan seringkali akan diputar dalam praktik riba, asuransi termasuk
jual beli atau tukar menukar mata uang yang bersifat tidak tunai (akad
sharf), pada asuransi jiwa hidup matinya seseorang dijadikan objek bisnis,
sama saja dengan +mendahulukan takdir Allah. (Anshori, 2007:10)
Sedangkan ulama yang membolehkan praktik asuransi diantaranya
adalah Ibnu Abidin, Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa,
Muhammad Yusuf Musa, Syekh Muhammad al-Madani, Syekh
Muhammad Abu Zahrah dan Abdurrahman Isa. Argumentasi yang mereka
pakai dalam membolehkan asuransi menurut Fathurahman Djamil adalah
tidak terdapat nash Al-Quran atau hadist yang melarang, dalam asuransi
terdapat kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, asuransi
menguntungkan kedua belah pihak.Asuransi mengandung kepentinagn
umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam
kegiatan pembangunan, asuransi termasuk akad mudharabah, asuransi
termasuk syirkah at-taawun, usaha bersama yang didasarkan pada prinsip
tolong menolong. (Ali, 2004:144)
19
Dengan adanya perbedaan pendapat asuransi maka masyarakat
harus teliti dalam memilih produk asuransi. Asuransi yang banyak
diminati oleh masyarakat diantaranya asuransi pendidikan. Asuransi
pendidikan adalah salah satu solusi masyarakat untuk mendapatkan
jaminan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan
tinggi. Mengingat dari tahun ke tahun biaya pendidikan semakin tinggi.
Oleh karena itu asuransi pendidikan merupakan salah satu solusi yang
tepat dalam menangani financial dalam pendidikan.
Produk syariah terutama asuransi syariah mempunyai daya tarik
tersendiri, dikarenakan akad-akad yang ditawarkan dalam produk syariah
sesuai dengan hukum Islam.Asuransi syariah menjadi salah satu solusi
untuk mendapatkan jaminan di berbagai produk asuransi misalnya salah
satunya asuransi pendidikan. Pada dasarnya asuransi syariah menggunakan
akad tabarru’ yang bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas
untuk saling membantu satu sama lain sesama peserta takaful. Kemudian
dalam asuransi syariah harus bebas dari gharar, maisir dan riba.
(Sudarsono, 2003:103)
Akan tetapi, pada kenyataannya produk syariah masih ada yang
belum sesuai dengan syariat Islam. Asuransi syariah pendidikan produk
mitra iqro plus bagi hasil dari asuransi ini sudah di tentukan dari
Bumiputera syariah yaitu nasabah 70% dan 30% untuk Bumiputera.
Seharusnya bagi hasil ini ditentukan antara kedua belah pihak antara
nasabah dan perusahaan asuransi.Hasil investasi (mudharabah) disebutkan
20
keuntungan bunga diatas deposito bank.Kemudian jika dikaitkan dengan
asuransi syariah seharusnya dalam produk asuransi syariah harus bebas
dari riba.
Oleh karena itu, berawal dari permasalahan yang ada di
masyarakat, peneliti yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PELAKSANAAN ASURANSI PENDIDIKAN
MITRA IQRO PLUS DI ASURANSI JIWA BERSAMA
BUMIPUTERA SYARIAH SALATIGA.”
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Pelaksanaan Asuransi Pendidikan Mitra Iqro Plus di AJB
Bumiputera Syariah Salatiga?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Asuransi
Pendidikan Mitra Iqro Plus di AJB Bumiputera Syariah Salatiga?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pelaksanaan asuransi pendidikan Mitra Iqro Plus di
AJB Bumiputera syariah Salatiga.
2. Untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam mengenai Pelaksanaan
Asuransi Pendidikan Mitra Iqro Plus di AJB Bumiputera Syariah
Salatiga.
D. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara
teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut dijabarkan sebagai berikut :
21
1. Secara teoritis dapat menambah khasanah pengetahuan hukum Islam
mengenai asuransi pendidikansyariah.Serta menjadi rujukan penelitian
selanjutnya.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini memberi pengetahuan bagi
masyarakat tentang asuransi syariah. Serta dapat dipergunakan sebagai
referensi atau landasan hukum dalam pengambilan keputusan
khususnya bagi seseorang yang ingin memilih produk asuransi supaya
tidak salah dalam mengambil keputusan.
E. Penegasan Istilah
Agar tidak menimbulkan masalah dalam pemahaman terhadap
judul skripsi ini maka perlu kiranya penulis untuk menegaskan istilah
tersebut :
1. Hukum Islam
Hukum Islam adalah seluruh ketentuan Allah yang didasarkan
pada Al-Quran dan Hadist yang wajib ditaati oleh seorang muslim.
2. Asuransi Pendidikan
Asuransi pendidikan merupakan suatu bentuk perorangan yang
bermaksud untuk menyediakan dana pendidikan putra putrinya sampai
pendidikan sarjana. (Sudarsono, 2003:118)
3. Mitra Iqro Plus
Mitra iqro plus merupakan program asuransi dalam mata uang
rupiah didasarkan pada prinsip syariah dan dirancang untuk
22
memberikan perlindungan dan membiayai pendidikan bagi anak-anak
hingga akhir pendidikan mereka (www.bumiputera.com).
F. Tinjauan Pustaka
Penelitian mengenai asuransi syariah dan asuransi pendidikan ini
telah banyak dilakukan.
Skripsi yang ditulis oleh Nurmayasari, IAIN Antasari Banjarmasin,
2010 yang berjudul Produk Mitra Iqro (Asuransi Pendidikan Syariah)di
AJB Bumiputera Syariah Banjarmasin. Dalam skripsinya ini
Nurmayasari, melakukan fokus penelitian pada beberapa hal, yaitu
pemasaran pada produk mitra iqro yang sangat tergantung dari upaya
structurnya untuk pencapaian dalam memperoleh nasabah dan laba.
Penelitian ini berbeda denganpenelitian yang di teliti oleh penulis. Yang
membedakannya adalah pada skripsi yang ditulis oleh Nurmayasari lebih
berkonsentrasi kepada pemasarannya, sedangkan penelitian yang ditulis
oleh penulis adalah lebih berkonsentrasi pada pelaksanaannya produk
mitra iqro.
Penelitian juga pernah dilakukan oleh Fitriyah Zulfiyati, UIN
Sunan Ampel Surabaya, 2014, yang berjudul pengaruh tingkat pendidikan
dan tingkat pendapatan terhadap permintaan produk asuransi pendidikan di
asuransi syariah asuransi jiwa bersama (AJB) Bumiputera 1912 kantor
cabang Sidoarjo. Dari hasil pengujian dalam penelitian perhitungan
koefisien determinasi, tingkat pendidikan dan pendapatan secara bersama-
sama berpengaruh hanya sebesar 37,5% terhadap asuransi pendidikan.
23
Sedangkan berdasarkan persamaan regresi ini maka bisa diperkirakan
jumlah premi yang diminati berdasarkan jumlah skor dari jawaban
kuisioner, hasil uji dari tabel coeffients menunujukkan sebesar 638166.890
artinya semakin meningkat pendidikan semakin meningkat pula
permintaan terhadap asuransi pendidikan. Skripsi ini berbeda dengan yang
ditulis oleh penulis yang membedakannya adalah skripsi yang ditulis oleh
Fitriyah Zulfiyati ini berkonsentrasi pada pengaruh tingkat pendidikan
terhadap permintaan asuransi pendidikan. Sedangkan skripsi yang ditulis
oleh penulis berkonsentrasi pada pelaksanaan serta tinjauan hukum Islam
mengenai asuransi pendidikan mitra iqro plus.
Tesis mengenai asuransi pendidikan yang ditulis oleh Siti
Sholihah, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010, yang berjudul
“pelaksanaan asuransi takaful dana pendidikan/ fulnadi di PT Asuransi
Takaful Keluarga Cabang Surakarta ”. Fokus penelitian dalam tesis ini
adalah mengenai prosedur dan pelaksanaan asuransi serta membahas lebih
mendalam tentang oprasional asuransi yang berbasis Islami di PT
Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta. Skripsi yang ditulis oleh
Siti Sholihah ini berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh penulis. Letak
perbedaanya ditempat yang dijadikan lokasi penelitian.
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu dengan
pendekatan yuridis normatif. Penulis bertindak sebagai pengumpul
24
data dilapangan dengan menggunakan alat penelitian aktif dalam
pengumpulan data dilapangan. Selain itu alat yang dijadikan untuk
pengumpulan data bisa berupa dokumen-dokumen yang menunjang
keabsahan hasil penelitian ini serta alat-alat bantu yang lain yang dapat
mendukung terlaksananya penelitian, seperti kamera dan alat perekam.
2. Kehadiran Peneliti
Pada penelitian ini penulis hadir dan ikut serta dalam kegiatan
pemasaran, kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Bumiputera Syariah
Salatiga, serta pelatihan pelatihan danpencarian anggota baru di
Asuransi Bumiputera Syariah Salatiga.
3. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di AJBBumiputera Syariah Salatiga
di jl.Diponegoro No.8 Salatiga. Penulis memilih AJB Bumiputera
syariah Salatiga sebagai tempat penelitian, karena AJB Bumiputera
memberikan keterangan mengenai produk asuransi secara detail.
4. Sumber Data
a. Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari
responden dan yang diperoleh dari lapangan yang menjadi objek
penelitian (Munawaroh, 2012:82).
1) Informan
Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi
tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2000:90).
Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah agen,
25
pegawai di AJB Bumiputera Syariah Salatiga, Direksi atau
jajarannya, manajer, dan nasabah (peserta asuransi).
2) Dokumen
Dalam hal penelitian ini dokumen yang digunakan adalah
polis asuransi, buku pedoman yang dibuat oleh Bumiputera
Syariah, surat surat penting yang digunakan untuk pemasaran.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber data yang digunakan untuk
mendukung data primer. Misalnya Fatwa DSN MUI, buku-buku
atau hasil penelitian yang terkait dengan asuransi.
5. Teknik Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya di
tempat penelitian. Pada pengumpulan data secara primer, penulis
menggunakan beberapa teknik guna memperoleh data antara lain :
a. Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung
pada objek yang diteliti dan dimungkinkan untuk memberi
penelitian pada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis
akan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh
Bumiputera Syariah Salatiga, baik dalam pelatihan pelatihan agen
baru, training-training motivasi, prospek nasabah baru, perekrutan
member baru pemasaran produk dan rutinitas kerja di Bumiputera
Syariah Salatiga.
26
b. Indepth Interview (wawancara mendalam) karena penelitian yang
digunakan menggunakan dasar penelitian, maka pengumpulan
data dengan wawancara secara mendalam dianggap paling tepat
karena dimungkinkan untuk mendapat informasi secara detail dari
objek yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara
langsung terhadap informan yang berpedoman pada daftar
pertanyaan yang sudah disusun oleh peneliti sebelumnya. Penulis
melakukan wawancara dengan pimpinan AJB Bumiputera syariah
Salatiga dan peserta asuransi.
6. Analisis Data
Seluruh data penelitian yang telah dikumpulkan ataupun diperoleh
dianalisa secara induktif yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan
dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada
kesimpulan yang bersifat umum (munawaroh,2012:20).
Mengumpulkan informasi dari Nasabah, Agen, Manager, Direksi dan
pihak-pihak yang terkait. Kemudian akan membandingkan antara
informan satu dengan informan yang lainnya mengenai kevalidan data.
7. Tahap-Tahap Penelitian
Setelah menentukan tema yang akan diteliti, maka penulis
melakukan penelitian pendahuluan ke AJB Bumiputera Syariah
Salatiga dengan bertanya kepada agen, nasabah, manager, dan direksi.
Kemudian membuat proposal penelitian dilanjutkan dengan melakukan
penelitian dan menyusun hasil penelitian tersebut.
27
H. Sistematika Penelitian
Bab I : Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Penegasan Istilah,
tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
Bab II : Kajian Pustaka yang meliputi : pengertian asuransi konvensional,
prinsip asuransi konvensional, dasar hukum asuransi konvensional,
pengertian asuransi syariah, prinsip asuransi syariah, dasar hukum asuransi
syariah, objek asuransi syariah, perbedaan asuransi syariah dan
konvensional
Bab III : Paparan data dan hasil penelitian meliputi : Gambaran umum
AJB Bumiputera Syariah, Ganbaran Umum Tentang Asuransi Pendidikan
Mitra iqro plus, pelaksanaan asuransi pendidikan syariah mitra iqro plus.
Bab IV :Pembahasan meliputi: Analisis hukum Islam mengenai asuransi
pendidikan mitra iqro plus di Bumiputera Syariah Salatiga.
Bab V : Penutup ; Kesimpulan dan Saran.
28
BAB II
KAJIAN TEORI
A. Asuransi Konvensional
1. Pengertian Asuransi Konvensional
Asuransi berasal dari bahasa inggris insurance yang
mempunyai arti jaminan. Asuransi menurut Wirjono Prodjodikoro
adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada
pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai
pergantian kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin
karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas (Ali, 2008: 1).
Sedangkan menurut UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang
Usaha Perasuransian menyebutkan bahwa asuransi merupakan
perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak
penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan
menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada
tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan
keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada
pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul
dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu
pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya
seseorang tertanggung (Anshori, 2007: 3).
29
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
pasal 246 disebutkan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian
dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada
seorang tertanggung dengan suatu premi utnuk memberikan
penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan
dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.
Dalam sudut pandang ekonomi asuransi merupakan suatu
metode untuk mengurangi resiko dengan jalan memindahkan dan
mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan.
Sedangkan dalam sudut pandang hukum asuransi merupakan suatu
kontrak risiko antara tertanggung dan penanggung. Penanggung
berjanji membayar kegiatan yang disebabkan oleh risiko yang
dipertanggungkan kepada tertanggung. Sementara itu tertanggung
membayar premi secara periodik kepada penanggung sehingga
tertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi
dengan pembayaran tertentu yang relatif kecil. (Amrin, 2006:7)
Asuransi konvensional perjanjian atau akad dilandaskan
oleh akad jual beli (akad tabaduli atau akad mu‟awadhah).
Persyaratan akad jual beli tersebut adalah adanya penjual
(perusahaan asuransi), adanya pembeli (peserta), barang yang
diperjualbelikan (objek pertanggungan), harga (premi).
(Amrin,2006:36)
30
Dalam asuransi dapat diketahui ada tiga unsur pokok
dalamasuransi yaitu bahaya yang dipertanggungkan, premi
pertanggungan dan sejumlah uang ganti rugi pertanggungan.
Bahaya yang dipertanggungkan sifatnya tidak pasti terjadi.Premi
pertanggungan pun tidak pasti sesuai dengan yang terteradalam
polis.Jumlah uang santunan atau ganti rugisering atau bahkan pada
umumnya jauh lebih besar daripada premi yang dibayarkan kepada
perusahaan asuransi. (Sudarsono, 2003:99)
Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang
dinamakan asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian ganti rugi
antara tertanggung dan penanggung dengan pembayan sebuah
premi yang akan diberikan ketika terjadi kejadian yang dianggap
merugikan.
2. Dasar Hukum Asuransi
a. KUHD Pasal 246
Yang berbunyi “asuransi adalah suatu perjanjian dengan
mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang
tertanggung dengan suatu premi utnuk memberikan
penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan
dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak menentu”.
b. UU Nomor 2 Tahun 1992 pasal 1
31
Yang berbunyi asuransi atau pertanggungan adalah
perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak
penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan
memerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian
kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan
keuntungan diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada
pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang
timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk
memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal
atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan.
3. Syarat Sah Perjanjian Asuransi
Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau
lebih berdasarkan sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut
definisi yang konvensional perjanjian bukan hubungan hukum
melainkan perbuatan hukum (Mertokusumo, 1996: 103-104).
Suatu perjanjian timbul apabila telah ada konsensus atau
penyesuaian kehendak antara para pihak, sebelum tercapainya kata
sepakat perjanjian tidak mengikat. Konsensus tersebut tidak perlu
ditaati apabila salah satu pihak menggunakan paksaan, penipuan
ataupun terdapat kekeliruan akan objek kontrak (Syahmin AK, 2006:
5)
Perjanjian asuransi tunduk pada empat asas penting bagi
sahnya suatu perjanjian yaitu:
32
a. Asas kebebasan berkontrak
Asas ini diatur dalam pasal 1338 KUH perdata yang
mengatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara
sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya”. Asas ini menerangkan bahwa semua
perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya. Akan tetapi,
kebebasan tersebut bukan merupakan suatu kebebasan
dalam membuat suatu perjanjian yang tercantum dalam
pasal 1337 KUH Perdata yang berbunyi “suatu sebab adalah
terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau
belawanan dengan kesusilaan baik atau tidak ketertiban
umum”. Para pihak dalam perjanjian asuransi, sesuai
dengan ketentuan pasal tersebut dapat menutup asuransi
sesuai dengan kesanggupan dan kebutuhan masing-masing
pihak.
b. Asas Konsensualisme
Asas konsensualisme diatur dalam psal 1320 KUH
Perdata ayat 2 yaitu sepakat mereka yang mengikatkan
dirinya. Sepakat yang mengikatkan dirinya adalah asas
yang esensial dari hukum perjanjian. Sejumlah ahli
berpendapat bahwa perjanjian terbentuk karena adanya
33
kehendak (consensus) dari pihak-pihak. Perjanjian pada
pokonya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan
tercapai tidak secara formal tetapi cukup melalui konsensus
saja.
c. Asas pacta sunt servanda
Ketentuan pasal 1338 KUH ayat 1 Perdata
menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undangbagi mereka yng
membuatnya mengandung dua asas hukum bagi sahnya
sebuah perjanjian yaitu kebebasan berkontrak asas pacta
sunt servanda. Dalam asas ini suatu perjanjian
mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak
terikat untuk melaksanakan kontraktual. Serta bahwa suatu
kesepakatan harus dipenuhi, oleh para pihak yang berlaku
sebagai undang-undang.
d. Asas Iktikad Baik
Dalam pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa
“suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.
Marian Daus Badrulzaman, melihat ayat 3 pasal 1338
KUH Perdata ini sebagai penyeimbang ayat 1 untuk
memberikan perlindungan kepada pihak yang lebih lemah
sehingga kedudukan para pihak menjadi seimbang. Faktor
34
penentuan bagi keabsahan atau keadilan pertukaran pada
perjanjian adalah kesetaraan para pihak.(Hartono, 2001:57)
Unsur iktikad baik hanya disyaratkan dalam hal
pelaksanaan kontrak dari suatu kontrak, bukan untuk pembuatan
kontrak. Sebab unsur iktikad baik dalam hal perbuatan suatu
kontrak sudah dapat dicakup oleh unsur kausa yang legal dari pasal
1320 tersebut (Fuady, 2001: 81).
Dalam praktek berdasarkan asas iktikad baik hakim
memang menggunakan wewenang untuk mencampuri isi
perjanjian, sehingga tampaknya iktikad baik bukan saja harus ada
pada pelaksaan perjanjian, tetapi juga pada saat dibuatnya atau
ditandatangani perjanjian (Suharnoko, 2004: 4-5).
Perjanjian yang telah dibuat mengikat kedua belah pihak
dan akan melahirkan prestasi bagi para pihak. Bentuk prestasi
dalam perjanjian adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu
dan memberikan sesuatu. Berbuat sesuatu adalah setiap prestasi
untuk melakukan sesuatu yang bukan dalam arti memberikan
sesuatu, misalnya seorang pelukis membuat lukisan yang dipesan
oleh seseorang. Sementara tidak berbuat sesuatu misalnya seorang
pelukis tidak akan membuat lukisan yang sama dalam jumlah lebih
dari satu. Ada kemungkinan suatu perjanjian tidak dapat
35
dilaksanakan karena keadaan memaksa dan wanprestasi. (Ariyani,
2012: 19)
Menurut Prof Subekti, S.H wanprestasi ada empat macam
bentuk yaitu:
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak
sebagaimana dijanjikan.
c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukan (Subekti, 1979: 45)
4. Prinsip-prinsip Dasar Asuransi (Ali, 2004:77)
a. Insurable Interest (kepentingan yang dipertanggungkan)
Secara sederhana Insurable Interest dapat dipahami orang itu
akan menderita apabila peristiwa yang dipertanggungkan itu terjadi.
b. Utmost Good Faith (kejujuran sempurna)
Utmost Good Faith adalah bahwa kita berkewajiban
memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-
fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan.
c. Indemnity (Indemnitas)
Kebanyakan kontrak asuransi kerugian dan kontrak
asuransi kesehatan merupakan kontrak indemnity atau kontrak
penggantian kerugian.
36
d. Subrogation (subrogasi)
Prinsip ini diatur dalam pasal 248 KUH Dagang, yang
berbunyi : “apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi
sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan
menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk
menuntu pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada
tertanggung”
e. Contribution (Kontribusi)
Tertanggung dapat saja mengasuransikan harta benda yang
sama pada beberapa perusahaan asuransi.Namun, bila terjadi
kerugian atas objek yang diasuransikan maka secara otomatis
berlaku prinsi kontribusi, yang berarti bahwa apabila penanggung
telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung,
maka penanggung berhak menuntut perusahan-perusahaan lain
yang terlibat suatu pertanggungan.
f. Proximate Cause (Kausa proksimal)
Apabila yang diasuransikan mengalami musibah atau
kecelakaan, maka pertama-tama penanggung akan mencari sebab-
sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian
peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah
kecelakaan tersebut.
37
Dengan kata lain apabila tertanggung mengalami kerugian
akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga maka penanggung,
setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, akan
menggantikan kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan
kepada pihak ketiga tersebut.
Masalah potensial lain yang dihadapi perusahaan asuransi
adalah adanya perilaku pilihan merugikan dan bahaya moral dari
pelanggan atau calon pelanggan. Sebagai contoh bahaya moral
dapat terjadi dalam bentuk penggunaan fasilitas kesehatan secara
berlebihan karena adanya asuransi. (Mangani, 2009:41).
5. Objek Asuransi
a. Benda Asuransi
Benda asuransi adalah benda yang menjadi objek perjanjian
asuransi. Benda asuransi adalah benda yang memiliki nilai
ekonomi, yang dapat dihargai dengan sejumlah uang. Benda
asuransi selalu berwujud, misalnya gedung pertokoan, rumah,
kapan.
b. Saat Kepentingan Harus Ada
Dalam setiap asuransi harus ada kepentingan atas benda yang
diasuransikan. Ketentuan pasal 250 KUHD selayaknya ditujukan
kepada tertanggung sebagai suatu isyarat bahwa pada waktu
mengadakan asuransi, tertanggung perlu menyatakan dengan tegas
38
dan jelas apa kepentingannya mengadakan asuransi itu. Dengan
adanya kepentingan, sejumlah premi dapat dibayar sehingga
asuransi berjalan.
c. Jumlah yang di Asuransi
Jumlah yang diasuransikan adalah jumlah yang dipakai
sebagai ukuran untuk menentukan jumlah maksimum ganti rugi
yang wajib dibayar oleh penanggung dalam suatu asuransi
kerugian. Dalam pasal 253 ayat 1 KUHD menyatakan bahwa
asuransi yang melebihi jumlah nilai benda atau kepentingan yang
sesunggguhnya hanya sah sampai jumlah nilai benda tersebut.
Apabila jumlah yang diasuransikan lebih besar daripada nilai
sesungguhnya, penanggung hanya bertanggung jawab membayar
klaim ganti rugi sampai jumlah nilai benda sesungguhnya.
Dalam pasal 253 ayat 2 KUHD menyatakan bahwa suatu
benda tidak diasuransikan dengan nilai penuh, maka jika timbul
kerugian, penanggung hanya diwajibkan memenuhi klaim ganti
kerugian menurut perbandingan antara bagian yang diasuransikan
dan bagian yang tidak diasuransikan.
d. Nilai Benda Asuransi
39
Pencantuman nilai benda dalam polis yang diatur dalam
pasal 256 KUHD yang mengatur tentang isi polis tidak terdapat
butir ketentuan mengenai nilai benda asuransi, yang dicantumkan
adalah butir mengenai benda yng diasuransikan. Pasal 273 KUHD
mengatur tentang nilai benda asuransi yang dinyatakan dalam
polis. Berdasarkan ketentuan kedua padal tersebut dapat
disimpulkan bahwa tidak ada keharusan pencatuman nilai benda
asuransi pada waktu mengadakan asuransi. Nilai benda asuransi
dinyatakan atau tidak dalam polis tidak menjadi
persoalan(Muhammad, 2011:87).
6. Macam-macamAsuransi Konvensional
Pada dasarnya, tujuan asuransi adalah mengadakan persiapan
untuk menghadapi bahaya yang menimpa kehidupan dan hubungan
manusia. Orang yang melakukannya berusaha keras menghindarkan
mala petaka dari dirinya dengan cara mengalihkan kerugian yang
mungkin menimpa keatas pundak orang lain yang bersedia, karena
pertimbangan keuangan, mengambil resiko darinya, dan dalam hal
asuransi jiwa, ia berusaha keras menanggung orang yang ia nafkahi
dengan suatu persediaan tertentu anda amati, atau menyediakan
sejumlah dana yang dapat memuaskan para krediturnya. Orang yang
menanggung asuransi mengambil resiko-resiko demikian dengan
menetapkan harga dan berdasarkan perhitungan yang jika diakukan
dengan baik akan memberinya, setelah siap-siap menghadapi berbagai
40
kemungkinan, suatu keuntungan yang lumayan (Muslehuddin, 1999:
39).
Asuransi disebut kontrak untung-untungan. Menurut Pollock,
asuransi adalah janji bersyarat karena tergantung pada suatu kejadian
yang tidakpasti. Kontrak-kontrak dalam asuransi mengikuti peraturan
common law yang menyatakan bahwa kontrak lisan untuk mendapakan
sejumlah uang adalah sah (Muslehuddin, 1999: 39).
Asuransi diklasifikasikan berdasarkan kejadian yang tidak
dikehendaki, yaitu asuransi jiwa (life insurance) dan asuransi umum
non jiwa (property and casualty insurance)(Mangani, 2009:43).
a. Asuransi Jiwa (life insurance)
Asuransi jiwa memberikan perlindungan terhadap aliran
pendapatan kepada ahli waris akibat kematian. Jika pemegang
polis meninggal dunia perusahaan asuransi akan melakukan
pembayaran dalam jumlah besar sekaligus atau melalui
serangkaian pembayaran kepada ahli waris. Produk-produk
asuransi jiwa meliputi asuransi kecacatan, anuitas, asuransi
kesehatan, serta asuransi jiwa itu sendiri.
Asuransi kecacatan (disability insurance) memberi
perlindungan terhadap aliran pendapatan bila pihak tertanggung
mengalami kecacatan tubuh sehingga tidak bisa bekerja.
41
Anuitas (annuity) adalah produk asuransi yang menjamin
aliran pendapatan seumur hidup. Pada umunya, anuitas dijual
kepada kelompok atau grup dalam bentuk program dana pensiun
sehingga dapat menekan perilaku pilihan merugikan.
Asuransi kesehatan memberi proteksi terhadap ongkos
kesehatan yang semakin hari semakin mahal. Perusahaan asuransi
mengatasi tingginya biaya kesehatan dengan cara hanya membiayai
pengeluaran kesehatan yang besar, sedangkan biaya kesehatan lain
dibiayai oleh perusahaan tempat kerja. Cara lain mengatasi biaya
kesehatan yang tinggi adalah bekerja sama dengan penyedia jasa
kesehatan
Asuransi jiwa berjangka memberi manfaat kematian tetapi
tidak ada peningkatan kas (tidak mengandung elemen investasi).
Semakin tua umur tertanggung, maka semakin tinggi probabilitas
kematiannya sehingga biaya polis premi semakin meningkat.
Asuransi jiwa penuh adalah polis dengan dua ciri : yang
pertama membayar dengan sejumlah nilai tertentu pada saat
kematian pihak tertanggung dan yang kedua adalah
mengakumulasikan nilai tunai yang dapat dipinjam pemilik polis,
maka ia akan menerima sejumlah nilai tertentu yang dapat
digunakan untuk membeli anuitas.
Asuransi jiwa universal member manfaat yang merupakan
kombinasi antara asuransi jiwa berjangka dan asuransi jiwa penuh.
42
Dengan premi yang sama dengan asuransi jiwa penuh manfaat
yang diberikan lebih besar karena sebagian premi digunakan untuk
membeli asuransi jiwa berjangka dan sisanya digunakan untuk
investasi yang tidak terkena pajak.
b. Asuransi Umum (non jiwa)
Asuransi non jiwa dapat terdiri dari harta benda/ properti
(property insurance), asuransi kecelakaan (casualty insurance),
atau asuransi harta benda dan kecelakaan (property and casualty
insurance).
Asuransi harta benda memberi perlindungan terhadap
aliran pendapatan dari properti (rumah, mobil, toko, pabrik dan
sebagainya) akibat kejadian seperti kecelakaan, kebakaran,
pencurian, bencana alam, dan kejadian yang tidak dapat
dihindarkan lainnya.
Asuransi tanggung gugat (liability insurance)
memproteksi pihak tertanggung terhadap klaim pihak ketiga
akibat produk cacat atau kecelakaan. Asuransi mobil dapat
berupa asuransi asuransi harta benda yang memberikan
penggantian bila mobil mengalami kerusakan, dan atau asuransi
kecelakaan yang akan membayar klaim pihak ketiga bila
kecelakan disebabkan oleh mobil pemegang polis.
43
B. Asuransi Syariah
1. Pengertian Asuransi Syariah
Asuransi dalam bahasa arab dikenal dengan istilah at-
ta‟min, penanggung disebut mu‟ammin ,penanggung disebut
mu‟amman, tertanggung disebut mu‟amman lahu atau
musta‟min.At-ta’min diambil dari amana yang artinya memberi
perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut
(Widyaningsih, 2005:177).
Dalam bahasa Inggris asuransi disebut Islamic insurance,
Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain
yang mengandung makna pertanggungan atau saling menanggung.
Namun dalam praktiknya istilah yang paling popular digunakan
sebagai istilah lain dari asuransi dan yang paling banyak digunakan
dibeberapa negara termasuk Indonesia adalah Takaful. Istilah
takaful pertama kali digunakan oleh Dar Al mal Al Islami, sebuah
perusahaan asuransi Islam di geneva yang berdiri pada tahun 1983
(Dewi, 2006:136).
Ahli fikih kontemporer Wahbah az-Zuhaili memdefinisikan
asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam
dua bentuk, yaitu at-ta‟min at-taawun dan at-ta‟minbi qist sabit.
At-tamin at-taawun atau asuransi tolong menolong adalah:
“kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang
44
sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat
kemudharatan. At-ta‟min bi qist sabit atau asuransi dengan
pembagian tetap adalah: “akad yang mawajibkan seorang
membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas
beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta
asuransi mengalami kecelakaan, ia diberi ganti rugi (Widyaningsih,
2005:177).
Musthafa Ahmad az-Zarqa memaknai asuransi adalah
sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam
menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan
terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau
dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat bahwa sistem asuransi
adalah sistem ta‟awun dan tadhamun yang bertujuan untuk
menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah oleh
sekelompok tertanggung kepada orang yang tertimpa musibah
tersebut (Widyaningsih, 2005:177).
Sedangkan dalam fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001
menjelaskan asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan
tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi
dalam bentuk aset dan atau tabarru‟ yang memberikan pola
pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad
(perikatan) yang sesuai syariah (Dewi, 2005:171).
45
Dalam fatwa DSN-MUI No.21/X/2001 ini menyebutkan
pedoman umum tentang asuransi syariah (Anshori,2007:25)
a. Akad syariah (ta‟min, takaful, atau tadhamun) adalah usaha
saling tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak
melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru yang
memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko
tertentu melalui akad yang sesuai syariah
b. Akad yang sesuai syariah harus terhindar dari unsur riba,
gharar, maysir.
c. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan
sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan
kesepakatan dalam akad.
d. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh
perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
e. Akad tabarru‟ adalah semua bentuk akad yang dilakukan
dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan
semata untuk tujuan komersial.
Premi asuransi syariah yang dibayarkan peserta adalah
berupa sejumlah dana tabungan dan tabarru‟. Dana tabungan
dianggap sebagai dana titipan dari peserta yang akan diolah oleh
perusahaan dengan alokasi bagi hasil. Tabungan dan hasil investasi
yang diterima peserta akan dikembalikan kepada peserta ketika
46
peserta mengajukan klaim baik berupa klaim tunai maupun klaim
manfaat (Amrin,2006:4).
Jaminan/ risiko dalam asuransi syariah menggunakan konsep
sharing of riskyaitu terjadinya proses saling menanggung antara
satu peserta dan peserta lain yang dikenal dengan istilah ta‟awun
(Amrin, 2006:12).
Secara umum asuransi syariah adalah asuransi yang prinsip
operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu Al-
Quran dan Hadist (Dewi, 2006: 136).
2. Sejarah Asuransi Syariah
Pada zaman Rasululloh SAW asuransi syariah telah dikenal
dengan sebutan Al-Aqila. Saat itu suku arab terdiri dari berbagai
suku besar dan kecil. Sebagaimana kita diketahui Rasululloh
adalah keturunan suku Quraisy. Menurut dictionary of Islam yang
ditulis thomas patrick, jika ada salah satu anggota suku yang
terbunuh oleh anggota suku lain, sebagai kompensasi, keluarga
terdekat si pembunuh akan membayar sejumlah uang darah atau
diyat kepada pewaris qurban.
Al-aql adalah denda sedangkan makna al-aqil adalah orang
yang membayar denda. Beberapa sistem aqilah yang merupakan
bagian dari asuransi sosial dituangkan oleh Nabi Muhammad SAW
dalam piagam madinah yang merupakan konstitusi pertama
47
didunia setelah nabi hijrah ke madinah. Dalam pasal tiga konstitusi
madinah, Rasululloh membuat ketentuan mengenai penyelamatan
jiwa para tawanan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa jika
tawanan tertahan oleh musuh karena perang, pihak dari tawanan
harus membayar tebusan pada musuh untuk membebaskannya
(Salim, 2007: 1-2).
3. Landasan Hukum Asuransi Syariah
a. Al-qur’an
Terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang
konsep asuransi dalam Al-Quran diantaranya adalah :
Penggalan QS. Al-maidah ayat 2
Artinya:
dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya
Allah Amat berat siksa-Nya.
QS. Al-Taghaabun ayat 11
48
Artinya:
tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali
dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah
niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah
Maha mengetahui segala sesuatu.
b. Sunnah Nabi SAW (Hadist)
1). Hadist tentang menghindari resiko
هما قال قال رجل يارسول اللو صلى اللو عليو وسلم : ن أنس ابن مالك رضي اللو عن ل ؟ قال (رواه الرت مذى)اعقلها وت وكل : اعقلها او ات وك
Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a bertanya kepada
Rasulullah saw tentang untanya : apa (unta) ini akan saya ikat
saja atau langsung saya bertawakal pada Allah SWT.
Rasulullah bersabda “pertama ikatlah unta itu kemudian
bertawakal kepada Allah SWT”.(Widyaningsih,2005:193)
2). Hadist Tentang Aqilah
Diriwayatkan oleh abu Hurairah r.a, dia berkata:
“berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian
salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang
lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut
beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari
wanita yang meninngal tersebut mengadukan peristiwa
49
tersebut kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW,
memutuskan ganti rugi terhadap pembunuhan terhadap
janin tersebut dengan pembebasan budak laki-laki atau
perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita
tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh
aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki)(Widyaningsih,
2005:191).
Nabi Muhammad Saw memberi tuntunan kepada
manusia agar selalu bersikap waspada terhadap kerugian
atau musibah yang akan terjadi, bukannya langsung
menyerahkan segalanya (tawakkal) kepada Allah SWT.
Praktik asuransi adalah bisnis yang bertumpu pada
bagaimana cara mengelola risiko itu dapat diminimalisir
pada tingkat yang sedikit (serendah) mungkin. Risiko
kerugian tersebut akan terasa ringan jika dan hanya jika
ditanggung bersama-sama oleh semua anggota (nasabah)
asuransi. (Widyaningsih, 2005: 193)
c. Ijma
Para sahabat telah melakukan ittifaq (kesepakatan)
dalam hal aqilah yang dilakukan oleh khalifah Umar bin
Khattab. Adanya ijma atau kesepakatan ini tampak dengan
tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan aqilah
ini. Aqilah adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga
50
dari pihak laki-laki (ashabah) dari si pembunuh (orang yang
menyebabkan kematian orang lain secara tidak sewenang-
wenang. Dalam hal ini kelompoklah yang menanggung
pembayarannya karena si pembunuh merupakan anggota dari
kelompok tersebut (Widyaningsih, 2005:195).
d. Qiyas
Qiyas merupakan metode ijtihad dengan jalan
menyamakan hukum suatu hal yang tidak dapat ketentuannya
didalam Al-quran dan Hadist dengan hal lain yang hukumnya
disebut dalam al-quran dan Hadist karena persamaan illat
(penyebab atau alasannya). Dalam kitab fathul bari, disebutkan
bahwa dengan datangnya Islam sistem aqilah diterima
Rasulullah Saw, menjadi bagian dari hukum Islam. Ide pokok
dari aqilah adalah suku Arab zaman dahulu harus siap untuk
melakukan kontribusi financial atas nama si pembunuh untuk
membayar ahli waris korban. Kesiapan untuk membayar premi
pada praktik asuransi syariah saat ini. Jadi jika dibandingkan
permasalahan asuransi syariah yang ada pada saat ini dapat di
qiyas kan dengan sistem aqilah yang telah diterima di masa
Rasulullah. (Widyaningsih, 2005:195)
4. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah (Dewi, 2006:146-149)
Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta‟awun „ala
al birr wa al taqwa (tolong menolonglah kamu dalam hal
51
kebajikan dan takwa). Pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa
asuransi syariah ditegakkan atas tiga prinsip utama yaitu:
a. Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta
asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama
untuk membantu dan menolong peserta lain yang
mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas,
karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas
adalah ibadah.
Rasa tanggung jawab terhadap sesama
merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung
jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi,
mencintai, saling membantu dan merasa mementingkan
kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama
dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa
dan harmonis.
Dengan prinsip ini maka asuransi takaful
merealisir perintah Allah SWT dalam Al-Qu’ran dan
Hadist Rasulullah Saw tentang kewajiban untuk tidak
memerhatikan kepentingan diri sendiri semata tetapi
juga memikirkan kepentingan orang lain atau
masyarakat.
b. Saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti
di antara peserta asuransi takaful antara satu dengan
52
lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong
dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab
yang diderita.
c. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang
berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan
berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang
mengalami gangguan keselamatan berupa musibah
yang dideritanya.
Karnaen A. Perwatatmadja mengemukakan prinsip-
prinsip asuransi takaful yang sama, namun beliau menambahkan
satu prinsip dari prinsip yang telah ada yaitu prinsip menghindari
unsure gharar, maisir dan riba. Sehingga ada empat prinsip dalam
asuransi syariah.
Adapun peraturan perundang undangan yang telah
dikeluarkan pemerintah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan
asuransi syariah yaitu (Dewi, 2006:142)
1). Keputusan Menteri Keuangan Replublik Indonesia
nomor 426/KMK.06/2003 tentang perijinan dan
kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan
reasuransi. Peraturan inilah yang dapat dijadikan dasar
untuk mendirikan asuransi syariah sebagaimana
ketentuan pasal 3 yang menyebutkan bahwa “setiap
53
pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha
reasuransi berdasarkan prinsip syariah…”. Pasal 32
mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip
syariah dan perusahaan asuransi dan perusahaan
reasuransi konvensional. Serta pasal 33 mengenai
pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari
perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.
2). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan
perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah
tercantum dalam pasal 15-18 mengenai kekayaan yang
diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh
perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan
prinsip syariah.
3). Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor
kep.4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan
pembatasan investasi perusahaan asuransi dan
perusahaan reasuransi dengan sistem syariah.
Berdasarkan peraturan ini jenis investasi bagi
perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan
prinsip syariah terdiri dari:
54
a). Deposito dan sertifikat deposito syariah
b). Sertifikat wadiah bank Indonesia
c). Saham syariah yang tercatat di bursa efek
d).Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek
e). Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin
oleh pemerintah
f). Unit penyertaan reksadana syaraiah
g).Penyertaan langsung syariah
h). Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk
investasi
i). Pembiayaan kepemilikan tanah dan /atau bangunan,
kendaraan bermotor dan barang modal dengan
skema murabahah (jual beli dengan pembayaran
ditangguhkan)
j). Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah
(bagi hasil)
k). Pinjaman polis
5. Jenis Asuransi Syariah
55
Sebagaimana diatur dalam undang-undang No.2 tahun 1992
tentang Usaha Perasuransian, maka asuransi syariah atau terdiri
dari dua jenis:
a. Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa), adalah bentuk asuransi
syariah yang memberikan perlindungan dalam
menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri
peserta asuransi takaful. Pengelolaan dana asuransi
syariah pada takaful keluarga terdapat dua macam sistem
yang dipakai, yaitu pengelolaan dana dengan unsur
tabungan dan sistem pngelolaan dana tanpa unsur
tabungan. Produk takaful keluarga meliputi:
1) Takaful berencana
2) Takaful pembiayaan
3) Takaful pendidikan
4) Takaful dana haji
5) Takaful kecelakaan siswa
6) Takaful kecelakaan diri
7) Takaful khairat keluarga
b. Takaful umum (asuransi kerugian), adalah bentuk asuransi
syariah yang memberikan perlindungan financial dalam
menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik
peserta takaful, seperti rumah bangunan dan sebagainya.
Setiap premi takaful yang diterima akan dimasukkan ke
56
dalam rekening khusus yaitu rekening yang diniatkan
derma/tabarru‟ dan digunakan untuk membayar klaim
kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau
peserta itu sendiri (Dewi, 2006:152).
Premi takaful akan dikelompokkan kedalam kumpulan dana
peserta untuk kemudian dinvestasikan ke dalam pembiayaan-
pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan
investasi yang diperoleh akan dimasukkan kedalam kumpulan dana
peserta untuk kemudian dikurangi beban asuransi (klaim, premi
asuransi).
Produk takaful umum meliputi:
1) Takaful kendaraan bermotor
2) Takaful kebakaran
3) Takaful kecelakaan diri
4) Takaful pengangkutan laut
5) Takaful rekayasa/engineering
6. Pendapat Ulama Tentang Asuransi Syariah
Para ulama berbeda pendapat tentang hukum asuransi.Ada
dua pendapat yaitu antara yang membolehkan asuransi dan
mengharamkan asuransi. Ulama yang mengharamkan asuransi
diantaranya Sayid sabiq, Abdullah al-Qalqili, Muhammad Yusuf
al-Qardhawi, Mahdi Hasan, Mahmud Ali. Alasan utama
57
pengaharaman asuransi menurut Masjfuk yaitu premi-premi yang
telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktik
riba. (Ali,2004:142)
Sedangkan ulama yang membolehkan asuransi diwakili oleh
beberapa ulama diantaranya Ibnu Abidin, Abdul Wahab Khallaf,
Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, Syekh Ahmad
asy-Syarbashi. Adapun beberapa alasan yang mereka kemukakan
sebagi berikut (Anshori, 2008:11)
a. Tidak ada nash (Al-Quran dan Sunnah) yang secara
tegas melarang kegiatan asuransi.
b. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak
baik penanggung maupun tertanggung.
c. Saling menguntungkan kedua belah pihak.
d. Asuransi dapat berguna bagi kepentingan umum,
sebab premi yang terkumpul dapat diinvestasikan
untuk proyek-proyek produktif dan pembangunan.
Atau dengan kata lain kemaslahatan dari usaha
asuransi lebih besar dari pada mudharatnya.
e. Asuransi dikelola berdasarkan akad mudharabah
(bagi hasil).
f. Asuransi termasuk kategori koperasi (syirkah
taawuniyah)
g. Asuransi dianalogikan dengan dana pensiun taspen.
58
7. Pandangan Islam Tentang Asuransi konvensional
Ciri-ciri khas yang melekat pada asuransi konvensional,
sehingga menimbulkan keberatan Islam terhadap asuransi
konvensional adalah sebagai berikut:
a. Asuransi konvensional adalah akad mulzim (perjanjian
yang diwajibkan dilaksanakan) bagi kedua belah piha, pihak
penanggung dan pihak tertanggung. Kewajiban tertanggung
untuk membayar premi asuransi dan kewajiban penanggung
membayar klaim asuransi jika terjadi evenement.
b. Akad asuransi ini adalah akad muawadhah, yaitu akadyang
didalamnya kedua orang yang berakad dapat mengambil
pengganti dari apa yang telah diberikannya.
c. Akad asuransi adalah akad yang bersifat gharar, karena
masing-masing dari kedua belah pihak penanggung dan
tertanggung pada waktu melangsungkan akad tidak
mengetahui jumlah yang ia berikan dan jumlah yang akan
diterima.
d. Akad asuransi ini adalah akad idzan (penundukan)
terhadap pihak yang kuat yakni perusahaan asuransi karena ia
lah yang menentukan syarat-syarat pertanggungan secara
59
sepihak sebagaimana yang tertuang dalam polis asuransi
(Anshori, 2008:14).
C. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional
(Dewi,2006:152)
Tabel 2.1 Perbedaan Asuransi Syariah dan asuransi konvensional
No Prinsip Asuransi Konvensional Asuransi Syariah
1 Akad Jual Beli Tolong menolong
2 Sumber Hukum Bersumber dari pikiran
manusia dan kebudayaan
berdasarkan hukum positif
hukum alami
Bersumber dari wahyu
ilahi. Sumber hukum
dari Al-Quran, Hadist,
Ijma, Qiyas
3
DPS (Dewan
pengawas
syariah)
Tidak ada Adanya dewan
pengawas syariah.
Fungsinya mengawasi
produk yang dipasarkan
dan investasi dana
4 Kepemilikan dana Dana yang terkumpul dari
nasabah (premi) menjadi
milik perusahaan sehingga
perusahaan bebas
menentukan investasinya
Dana yang terkumpul
dari nasabah (premi)
merupakan milik
peserta. Perusahaan
hanya sebagai
pemegang amanah
untuk mengelola
5 Pembayaran
Klain
Dari rekening dana
perusahaan
Dari rekening tabarru’
(dana kebajikan)
seluruh peseta yang
sejak awal sudah di
ikhlaskan oleh peserta
untukkeperluan tolong
menolong bila terjadi
musibah
6 Keuntungan
(profi)
Seluruhnya menjadi milik
perusahaan
Dibagi antara
perusahaan dengan
peserta sesuai dengan
prinsip bagi hasil
(mudharabah)
60
BAB III
HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum AJB Bumiputera Syariah Salatiga
1. Sejarah Berdirinya AJB Bumiputera
AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi terkemuka
di Indonesia. Didirikan 103 tahun yang lalu untuk memenuhi
kebutuhan spesifik masyarakat Indonesia, AJB Bumiputera 1912 telah
berkembang untuk mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat.
Pendekatan modern, produk yang beragam serta terknologi mutakhir
yang ditawarkan didukung oleh nilai-nilai tradisional yang melandasi
pendirian AJB Bumipuera 1912.
AJB Bumiputera telah merintis industri asuransi jiwa di
Indonesia dan hingga saat ini tetap menjadi perusahaan asuransi jiwa
nasional terbesar di Indonesia.AJB Bumiputera 1912 merupakan
perusahaan asuransi mutual, dimiliki oleh pemegang polis Indonesia,
dioperasikan untuk kepentingan pemegang polis Indonesia, dan
dibangun berdasarkan tiga pilar yaitu mutualisme, idealisme, dan
profesionalisme.
AJB Bumiputera telah berkembang untuk mengikuti perubahan
kebutuhan masyarakat. Pendekatan modern, produk yang beragam
sertateknologi mutakhir yang ditawarkan didukung oleh nilai-nilai
61
tradisional yang melandasi pendirian AJB Bumiputera1912. AJB
Bumiputera menyadari pentingnya hubungan personal antara nasabah
dan penasehat finansial mereka, serta menyediakan akses yang mudah
untuk mendapatkan solusi khusus untuk memenuhi semua kebutuhan
asuransi nasabah.
AJB Bumiputera 1912 dimiliki oleh masyarakat Indonesia dari
berbagai latar belakang dan kelompok umur, serta menyediakan
berbagai produk dan layanan yang setara dengan produk asuransi
terbaik dunia. Namun, tetap menjaga keuntungannya di Indonesia bagi
para pemegang polisnya. (www.Bumiputera.com)
2. Kode Etik dan prinsip Perusahaan
a. Idealisme
AJB Bumiputera 1912 bukan berdiri semata-mata untuk
mencari keuntungan, melainkan sebagai alat finansial yang lahir
dari komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat indonesia
melalui bisnis asuransi jiwa.
b. Mutualisme
Sebagai dasar manajemen perusahaan, nilai sosail
mutualisme dimanifestasikan melalui kerjasama, kemitraan dan
sinergi. Antara pemegang polis dan sesama pemegang polis antara
perusahaan dan pemegang polis, antara karyawan dan sesama
karyawan dalam perusahaan dan antara karyawan dengan
manajemen dalam perusahaan.
62
c. Profesionalisme
Keunggulan dan kompetensi sumber daya manusia yang
dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan dari waktu ke
waktu, menjadikan perusahaan memiliki sumber daya manusia
yang dapat mempertahankan kelangsungan hidup, pengembangan
organisasi dan pertumbuhan bisnis.
3. Visi dan Misi AJB Bumiputera
a. Visi AJB Bumiputera 1912 adalah:
AJB Bumiputera 1912 menjadi perusahaan asuransi jiwa
nasional yang kuat, modern dan menguntungkan didukung oleh
SDM (sumber daya manusia) profesional yang menjunjung tinggi
niali-nilai idealisme serta mutualisme.
b. Misi AJB Bumiputera 1912 adalah:
1) Menyediakan pelayanan dan produk jasa asuransi jiwa
berkualitas sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan
nasional melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat
Indonesia.
2) Menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan untuk
menjamin pertumbuhan kompetensi karyawan, peningkatam
produktivitas dan peningkatan kesejahteraan, dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan kepada pemegang polis.
63
3) Mendorong terciptanya iklim kerja yang motivatif dan inovatif
untuk mendukung proses bisnis internal perusahaan yang
efektif dan efisien.
4. Struktur Organisasi di AJB Bumiputera
5. Sistem pemasaran AJB Bumiputera
Memberikan layanan secara umum, tidak hanya terfokus pada
orang muslim saja. Namun asuransi syariah ini bersifat universal
(semua orang boleh menjadi peserta dalam asuransi syariah). Asuransi
syariah bumiputera ini membuat event dalam setiap acara, dengan
tujuan supaya masyarakat lebih mengenal dan mengerti manfaat
mengikuti asuransi khususnya asuransi syariah
64
B. Gambaran Umum Tentang Asuransi Pendidikan Mitra Iqro Plus
Produk mitra iqro plus ini didirikan karena masih banyak
masyarakat yang anti asuransi. Serta melihat kebutuhan konsumen akan
pentingnya serta kelangsungan dana pendidikan.
Asuransi pendidikan mitra iqro plus merupakan program asuransi
dalam mata uang rupiah didasarkan pada prinsip syariah yang dirancang
untuk memberikan perlindungan dan membiayai pendidikan bagi anak-
anak hingga akhir pendidikan anak tersebut.
Dengan mengikuti asuransi pendidikan mitra iqro plus ini, peserta
asuransi bukan hanya mempersiapkan dana pendidikan, tetapi juga
melindungi anak-anak peserta asuransi tersebut jika suatu hal yang tidak
diinginkan terjadi sewaktu-waktu. Asuransi mitra iqro plus ini juga
memberikan kontribusi mendapatkan bagi hasi (mudharabah) serta
mendapatkan perlindungan jiwa saat pembayaran kontribusi.
Perjanjian polis berlaku sejak tanggal diterbitkannya polis serta
kewajiban membayar premi pertama sudah dilunasi. Perubahan polis dapat
dilakukan atas dasar permintaan tertulis dari pemegang polis dengan
ketentuan polis masih aktif. Perubahan polis dapat meliputi alamat, ahli
waris yang ditunjuk, jumlah premi serta masa kontrak.
Asuransi pendidikan mitra iqro plus ini berbeda dengan produk
asuransi syariah yang lain. Sebagai contoh asuransi haji mitra mabrur plus
dana dapat diambil sewaktu-waktu dengan ketentuan masih ada sisa
65
saldobegitu juga dengan asuransi jiwa mitra amanah. Sedangkan dalam
asuransi pendidikan mitra iqro plus, dana tidak dapat diambil sewaktu-
waktu. Karena dana hanya diberikan untuk jangka panjang yaitu untuk
mempersiapkan dana pendidikan.
1. Pembayaran Premi
Premi yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi dapat
dilakukan secara sekaligus, enam bulan sekali, setahun sekali serta
bulanan sesuai dengan perjanjian. Jika sampai pada akhir masa
kontrak premi belum dibayar, maka peserta dapat melakukan salah
satu pilihan sebagai berikut:
a. Memperoleh nilai tunai polis dengan menyerahkan polis dan
kuitansi pembayaran premi terakhir, dengan demikian
perjanjian asuransi dinyatakan berakhir dan polis menjadi tidak
berlaku.
b. Membayar tunggakan premi (premi tabarru‟) dengan cara
memperhitungkan nilai tunai.
Sedangkan apabila premi tabungan peserta telah habis
untuk membayar premi tabarru‟ maka secara otomatis perjanjian
asuransi akan berakhir dan polis batal.
Premi yang dibayarkan yang dibayarkan setiap tiga bulan
sekali sebagai contoh dana yang dibayarkan Rp. 303.000. Untuk
rincian pembayaran premi tersebut adalah untuk dana tabarru‟
yaitu sebesar Rp. 28.200, dana ujrah sebesar Rp. 15.000,
66
sedangkan dana yang masuk ke dalam investasi sebesar Rp.
256.800.Pembayaran premi tersebut biasaya ada agen yang datang
ke tempat tinggal peserta asuransi setiap tiga bulan sekali.
Namun, apabila peserta Asuransi tidak mampu membayar
premi sedangkan orang tersebut (peserta asuransi) masih hidup dan
masih ingin lanjut mengikuti asuransi maka peserta tersebut
melanjutkan asuransinya dengan polis bebas premi. Untuk
nominalnya sesuai dengan saldo yang ada, namun apabila suatu
saat nanti mempunyai dana untuk membayar maka dapat
melunasinya tanpa ada denda. Sedangkan dana tabarru‟ dan dana
taawun tetap ada pengurangan. Dana dalam produk mitra iqro plus
ini tidak dapat dipinjam, dikarenakan dana ini digunakan untuk
kelangsungan pendidikan. Dalam produk mitra iqro ini
pembayaran premi dari mulai daftar menjadi peserta asuransi
sampai anak mau masuk perguruan tinggi. Masa kontrak asuransi
pendidikan mitra iqro ini adalah 18 tahun.
2. Persyaratan menjadi peserta asuransi AJB Bumiputera
a. Usia calon peserta Asuransi minimal berusia 20 tahun atau
sudah menikah
b. Administrasi :
1). Surat permintaan pengajuan asuransi
2). Fotokopi KTP
3). Fotokopi KK
67
4). Premi pertama ditambah biaya segel polis (RP.25.000) dan
materai (Rp.3.000 atau Rp.6000)
3. Perhitungan Manfaat Awal dan Saldo Nilai Tunai
Bagi peserta asuransi apabila pihak yang diasuransikan
hidup sampai akhir masa asuransi, maka pihak yang ditunjuk
(anak) akan menerima dana tahapan pendidikan sebagai berikut:
Apabila anak yang diasuransikan usianya 1 sampai 3 tahun
maka manfaat awal yang akan diperoleh pada saat anak umur 6
tahun (masuk sekolah dasar) sebesar 10%. Kemudian pada waktu
anak berusia 12 tahun dana tahapan yang diberikan sebesar 15%.
Pada waktu anak akan masuk ke sekolah menengah pertama maka
dana tahapan yang diberikan sebesar 20%. Setelah itu apabila anak
akan memasuki perguruan tinggi maka dana tahapan yang
diperoleh adalah 30%, kemudian pada dana tahapan selanjutnya
pada saat memasuki semester selanjutnya dana tahapan yang
diperoleh adalah 25%. Kemudian di semester berikutnya besar
dana tahapan yang diperoleh sebesar 33%, dan setelah itu dana
tahapan yang diperoleh adalah 50% sehingga pada akhir masa
kontrak akan mendapatkan dana sebesar 100%. Dapat diartikan
bahwa saldo nilai tunai (SNT) hingga akhir masa kontrak adalah
100%.
Sebagai contoh apabila premi dihitung per hari sebesar
Rp.6000,00 jika dikalikan 12 bulan maka total premi satu satun
68
adalah Rp. 2.160.000. umur anak tersebut 1 tahun sedangkan masa
asuransi (kontrak) selama17 tahun maka manfaat (total premi 17
tahun) Rp. 36.720.000. Dengan rincian dana tahapan yang
diperoleh 10% (Rp.3.672.000) ketika anak tersebut masuk ke TK.
Kemudian 10% (Rp.3.672.000) lagi diberikan ketika anak masuk
ke sekolah dasar.setelah itu anak akan masuk ke sekolah menengah
pertama dana tahapan yang diperoleh sebesar 20% (Rp.7.344.000),
dan ketika akan masuk ke sekolah menengah atas dana tahapan
yang diperoleh adalah 25% yaitu sebesar Rp.9.180.000. Kemudian
masuk ke perguruan tinggi, di tahun pertama dana tahapan yang
diperoleh adalah 35% manfaat awal di tambah dengan
Rp.12.852.000 maka total dana tahapan yang diberikan adalah RP.
36.720.000.
4. Peserta Asuransi Meninggal Sebelum Masa Kontrak selesai
Apabila pihak yang diasuransikan meninggal dunia dalam
masa asuransi, maka pembayaran kontribusi dihentikan dan pihak
yang ditunjuk (anak) akan menerima:
a. Santunan kebajikan sebesar manfaat awal (masa
asuransi dikalikan kontribusi, perhitungan masa
asuransi maksimal 12 tahun). Kontribusi tersebut
dibayarkan selama masa asuransi atau sampai dengan
pihak yang diasuransikan meninggal dunia dalam masa
pembayaran kontribusi. Masa pembayaran kontribusi
69
tersebut minimal 3 tahun dan maksimal 17 tahun sesuai
dengan umur anak (18 tahun-usia anak saat masuk
asuransi). Kontribusi yang dibayarkan minimal triwulan
sebesar Rp.600.000.
b. Saldo dana investasi yang telah disetor.
c. Bagi hasil keuntungan (mudharabah).
d. Dana tahapan yang belum diperoleh diperoleh. Sebagai
contoh dana tahapan yang diperoleh adalah apabila
anak berusia 6 tahun dana yang dipreroleh sebesar
10%, kemudian ketika usia anak 12 tahun dana tahapan
yang diperoleh adalah 15%. Sedangkan untuk usia 15
tahun dana tahapan yang diperoleh sebesar 20%.
Kemudian untuk umur 18% dana tahapan yang didapat
sebesar 30%. Sehingga dana tahapan diperoleh pada
saat akhir masa kuliah sebesar 25%.
5. Akad dalam Asuransi Mitra Iqro Plus
Bentuk akad dalam asuransi pendidikan mitra iqro plus ini
menggunakan akad mudharabah. Ketentuan bagi hasil
(mudharabah) antara pengelola (AJB Bumiputera syariah) dan
peserta asuransi sebesar 70% untuk peserta asuransi sedangkan
30% untuk pengelola. Dengan rincian 30% tersebut untuk dana
tabarru’( dana yang dihibahkan untuk santunan kebajikan, dana
70
tabarru ini biasanya di aplikasikan dalam bentuk santunan kepada
peserta asuransi apabila terjadi musibah misalnya klaim
meninggal), dana taawun (tolong menolong) dan dana ujrah
(digunakan untuk dana pengelolaan).
6. Hak dan kewajiban Peserta Asuransi
a. Hak
Setiap anggota Bumiputera 1912 yang polisnya aktif.
Mempunyai hak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota
BPA (badan perwakilan anggota) merupakan lembaga tertinggi
di AJB bumiputera yang menentukan pokok-pokok
kebijaksanaan AJB Bumiputera.Yang dapat dilpih menjadi
anggota BPA hanya anggota Bumiputera yang polisnya aktif
dan sudah berjalan sekurang-kurangnya dua tahun serta
kontrak asuransinya belum berakhir dalam masa empat tahun
berikutnya.
b. Kewajiban peserta asuransi AJB Bumiputera adalah membayar
premi menurut ketentuan yang tertuang dalam perjanjian polis.
7. Penyelesaian sengketa
a. Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan
ketentuam-ketentuan dari polis, badan (perusahaan asuransi)
dan yang berkepentingan sepakat untuk terlebih dahulu
menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
71
b. Apabila penyelesaian perselisihan telah diusahakan secara
musyawarah dan mufakat tidak berhasil, maka penyelesaian
perselisihan diputus oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional
(BASYARNAS). Menurut peraturan prosedur BASYARNAS
yang keputusannya mengikat badan dan yang berkepentingan
sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.
C. Pelaksanaan Asuransi Mitra Iqro’ plus di AJB Bumiputera Syariah
1. Sistem asuransi pendidikan Mitra Iqro’ Plus
Menurut bapak Sajuri S.E (pegawai di kantor AJB Bumiputera
Syariah) .Sistem asuransi pendidikan mitra Iqro’ yaitu memberikan
proteksi kepada anak, dengan cara biaya pendidikan anak sudah
dipersiapkan. Mulai dari anak masuk sekolah sampai dengan anak
tersebut masuk ke perguruan tinggi.
Dana yang didapatkan bukan hanya dana asuransi saja. Namun,
sudah ada proteksi (jaminan resiko), apabila orang tua (pemegang
polis) meninggal maka biaya pendidikan anak tetap berjalan dengan
lancar. Tahapan dana yang diberikan sesuai dengan jatuh tempo.
Apabila anak umur 2 tahun menjadi peserta asuransi, maka manfaat
awal yang diperoleh ketika umur 6 tahun masuk ke sekolah dasar anak
tersebut akan menerima dana sebesar 10% begitupun dengan anak
umur 12 tahun atau akan masuk ke sekolah menengah pertama dari
manfaat awal. Maksud dari manfaat awal adalah jumlah dari setoran
yang dibayarkan di kalikan 12 tahun (masa kontrak).
72
Menurut didik prosentase dana tahapan yang diberikan ini
sudah sesuai. Dana tahapan sebesar 10% ini diberikan ketika masuk ke
sekolah dasar. Sedangkan dana tahapan yang diberikan ketika masuk
ke sekolah mnengah pertama nominal dana tahapan yang diberikan
tidak sama dengan dana tahapan yang diberikan ketika masuk sekolah
dasar.
Menurut diah dana tahapan yang diberikan ketika masuk ke
sekolah dasar kemudian melanjutkan ke sekolah menengah pertama
belum adil karena dana pendidikan untuk saat ini sangat mahal.
Misalnya untuk masuk di sekolah dasar yang swasta dengan akreditasi
yang bagus maka biaya untuk saat yang dibutuhkan sekitar delapan
juta. Kemudian untuk masuk ke sekolah menengah pertama jauh lebih
membutuhkan dana yang lebih banyak jika dibandingkan dengan biaya
masuk ke sekolah dasar.
2. Pengelolaan Dana Asuransi Mitra Iqro’ Plus
Dana dikelola secara menyeluruh oleh kantor pusat asuransi
Bumiputera (Divisi Syariah) yang diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa
Keuangan). Dana tersebut diinvestasikan dalam bentuk:
a. Mudharabah bank syariah mandiri
b. Obligasi syariah mandiri
c. Murabahah
73
Pengelolaan dana asuransi syariah ini menggunakan sistem
keterbukaan. Dalam pengelolaan dana ini menggunakan prinsip
mudharabah yaitu dengan pembagian 70% untuk peserta asuransi dan
30% untuk pengelola. Dana 30% ini digunakan untuk dana tabarru‟
(dana yang dihibahkan dan dikumpulkan untuk santunan
kebajikan),tabarru tersebut dengan menggunakan prinsip taawun
(saling tolong menolong yaitu saling menanggung kerugian antara
peserta asuransi)serta dana ujrah (untuk administrasi serta
pengelolaan)
3. Peserta asuransi
Untuk peserta asuransi mitra iqro plus ini dari tahun ke tahun
mengalami peningkatan. Seiring dengan perkembangan jaman maka
masyarakat sudah banyak yang membutuhkan asuransi khususnya
mitra iqro plus ini untuk menjamin kelangsungan pendidikan. Untuk
peserta asuransi syariah saat ini sebanyak tiga ratus delapan puluh lima
peserta asuransi.
4. Klaim
Apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia maka proses
pengajuannya klaim tersebut dengan cara mengajukan polis asli, foto
copi KTP yang meninggal dan keluarga yang di tinggalkan,
menyertakan KK (Kartu Keluarga), serta nomor rekening. Diajukan
dikantor serta menandatangani blangko pengajuan klaim. Yang berhak
menerima manfaat asuransi adalah:
74
a. Ahli waris yang ditunjuk
b. Dalam hal yang ditunjuk juga meninggal dunia, yang
berhak adalah ahli waris yang tertera didalam polis.
c. Dalam hal ahli waris yang ditunjuk tidak ada maka akan
ditentukan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh
instansi yang berwenang. Dana dapat cair setelah satu bulan
dan langsung ditransfer ke rekening ahli waris.
Saudara didik rahmanto (peserta asuransi) mengatakan,
apabila terjadi klaim meninggal maka dana klaim tidak bisa
dicairkan semua. Ketika didik ini mengajukan klaim karena istri
pemegang polis meninggal tidak bisa mengambil semua dana
klaim, dana klaim didik ini sebesar empat belas juta rupiah dan
didik ini hanya mengambil klaim sebesar sepuluh juta rupiah
karena harus ada sisa saldo dalam rekening peserta asuransi. Sisa
saldo tersebut harus tersisa dalam rekening supaya rekening
tersebut tidak hangus.
75
BAB IV
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Asuransi Pendidikan Mitra
Iqro Plus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Salatiga
A. Analisis Pelaksanaan Asuransi Pendidikan Mitra Iqro Plus
Sebagaimana diketahui bahwa asuransi syariah mempunyai
manfaat yaitu total premi yang dibayarkan sesuai dengan apa yang
didapatkan. Premi yang dibayarkan menpunyai sifat yang tetap artinya
setiap pembayaran premi tidak mengalami kenaikan (Anwar, 2007:42).
Setiap premi yang dibayarkan akan dimasukkan ke dalam dua
rekening yaitu:
1. Rekening tabungan
Maksud dari rekening tabungan ini adalah rekening milik
peserta untuk menampung seluruh tabungannya dan dana hasil
bagi keuntungan yang menjadi hak milik peserta. Rekening
tabungan ini dapat diambil oleh peserta jika perjanjian berakhir,
peserta mengundurkan diri atau peserta meninggal dunia.
2. Rekening khusus
Rekening ini merupakan rekening yang akan menampung
seluruh dana tabarru’ (iuran kebajikan) yang telah diniatkan
oleh peserta untuk dana tolong menolong apabila ada peserta
lain yang ditimpa musibah. Dana tabarru‟ ini akan dibayarkan
76
jika peserta meninggal dunia atau perjanjian telah berakhir,
dengan catatan da surplus dana (Anwar,2007:34).
Dalam menampung dananya AJB Bumiputera ini telah
menampunng dananya dalam rekening tersendiri artinya rekening asuransi
syariah ini tidak tercampur dengan asuransi konvensional.
Dalam melaksanakan kegiatan usahanya maka asuransi syariah
harus berpedoman dengan prinsip asuransi syariah yang meliputi:
1. Sesama muslim harus saling bertanggung jawab. Artinya
kehidupan diantara sesama muslim terikat dalam suatu kaidah
yang sama dallam menegakkan nilai-nilai Islam. Oleh karena
itu kesulitan seorang muslim menjadi tanggung jawab sesama
muslim.
2. Sesama muslim harus saling bekerja sama atau saling
membantu. Oleh karena itu seorang muslim harus dihapkan
mampu merasakan dan memikirkan apa yang dirasakan dan
dipikirkan saudaranya.
3. Sesama muslim saling melindungi penderitaan satu sama lain.
Hubungan sesama muslim diibaratkan suatu badan, apabila
salah satu anggota badan terganggu atau kesakitan maka
seluruh badan akan ikut merasakan. Maka saling tolong-
menolong serta membantu menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dalam sistem kehidupan masyarakat muslim
(Sudarsono, 2003: 101).
77
Prinsip asuransi syariah tersebut telah diterapkan oleh AJB
Bumiputera syariah. Sebagai contoh dalam penerapan prinsip taawun yang
bertujuan saling menanggung kerugian atau musibah sesama peserta
asuransi. Dengan menggunakan dana tabarru‟ yang bertujuan untuk
santunan kebajikan sesama peserta asuransi.
Berdasarkan hasil wawancara dari pegawai dan nasabah (peserta
asuransi) asuransi bumiputera dapat diperoleh keterangan bahwa
pelaksanaan asuransi pendidikan mitra iqro plus menggunakan akad
mudharabah dengan ketentuan bagi hasil 70% untuk peserta asuransi dan
30% untuk pengelola (perusahaan asuransi). Dengan ketentuan 30% untuk
danatabarru‟ dan ujrah. Masa kontrak nasabah selama delapan belas tahun
mulai kontrak tersebut sampai dengan peserta asuransi memasuki
pendidikan perguruan timggi.Premi dibayarkan oleh peserta asuransi
minimal setiap tiga bulan sekali sebesar tigaratus ribu rupiah.
Untuk pengelolaan dana AJB bumiputera syariah ini dikelola oleh
kantor pusar (divisi syariah) dan diawasi oleh DSN dan OJK. Dana
dikelola dalam bentuk investasi yang berupa mudharabah bank syariah
mandiri, obligasi syariah mandiri, murabahah.
Dana tahapan yang diperoleh oleh peserta asuransi mulai dari
masuk sekolah pertama sampai dengan masuk ke perguruan tinggi,
prosentase dana berbeda-beda artinya ketika masuk ke sekolah dasar maka
dana yang diberikan berbeda dengan dana tahapan yang diberikan ketika
78
masuk ke sekolah menengah pertama. Menurut diah susanti (peserta
asuransi) dana tahapan yang diperoleh belum sesuai dengan keadaan
jaman sekarang. Misalnya untuk sekarang ini dana pendidikan untuk
masuk sekolah dasar yang sawasta dan memiliki akreditasi baik maka dana
yang dibutuhkan sangat banyak. Sedangkan dana yang diberikan oleh
perusahaan asuransi belum bisa menutup pembayar masuk sekolah.
Dalam fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 pasal 7
menyebutkan bahwa “klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati
pada awal perjanjian”. AJB Bumiputera syariah untuk pengajuan klaim
sesuai dengan fatwa DSN MUI tersebut, untuk pengajuan klaim tersebut
maka peserta asuransi harus mengikuti prosedur yang diatur oleh
perusahaan. Klaim dapat diambil setelah satu bulan. Namun, saat
pengambilan klaim dana klaim tidak dapat diambil semua dikarenakan
harus ada sisa saldo dalam rekening, saldo dalam rekening tersebut
minimal seratus ribu rupiah. Sisa saldo tersebut bertujuan agar rekening
peserta asuransi tidak hangus.
Tidak dapat dipungkiri bahwa asuransi ini masih belum banyak
dipahami oleh masyarakat terutama masyarakat Indonesia. Terutama
asuransi syariah yang menjadi salah satu produk dalam perusahaan
asuransi.Bahkan seorang peserta asuransi kadang masih awam dengan
asuransi yang diikuti. Peserta asuransi tersebut hanya paham berapa
membayar premi serta dana tahapan yang diperoleh. Peserta asuransi tidak
peduli dengan pengelolaan dana yang dikelola oleh perusahaan asuransi.
79
Peserta asuransi tersebut beranggapan bahwa dengan mengikuti asuransi
terutama asuransi pendidikan syariah mitra iqro plus ini, supaya ketika
anak dari peserta asuransi ini masuk sekolah maka dana yang dibutuhkan
sudah ada walaupun tidak semua dana yang diberikan oleh pihak asuransi
belum dapat menutup semua dana yang dibutuhkan untuk memasuki dunia
pendidikan. Namun, secara terbuka peserta asuransi percaya dengan
perusahaan yang mengelola dana.
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Asuransi Pendidikan
Mitra Iqro Plus di AJB Bumiputera Salatiga
Pada dasarnya semua jenis bisnis itu diperbolehkan sesuai dengan
kaidah dasar bermuamalah “pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Serta firman Allah
QS Al baqarah ayat 275
Artinya:
“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba”.
Serta sesuai dengan kaidah muamlah yaitu:
ها عا ملت الباحة حت يدل دليل على تريي
الصل ف امل “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”
80
AJB Bumiputera syariah dalam melakukan kegiatan usahanya
harus memenuhi pedoman dan aturan yang ada.Bahwa asuransi syariah
dalam melaksanakan operasionalnya berpegang pada ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:
Gharar maksudnya suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan
tidak ada unsur kerelaan (Ali, 2004:137).Akad dalam asuransi pendidikan
mitra iqro plus ini harus jelas dan tidak merugikan pihak lain. Misalnya
akad yang digunakan oleh AJB Bumiputera syariah ini menggunakan akad
mudharabah dengan prosentase bagi hasil yang jelas ditentukan dan
disepakati dalam perjanjian asuransi (polis) yaitu 70% untuk peserta
asuransi dan 30% untuk pengelola.
Maisir, artinya mendapatkan kegiatan bisnis yang bersifat untung-
untungan artrinya salah satu pihak untung namun di pihak lain justru
mengalami kerugian (Ali, 2004:137).Dalam mekanisme pelaksanaan
asuransi pendidikan mitra iqro plus keterbukaan merupakan akselerasi dan
prinsip-prinsip syariah. Seharusnya ada keterbukaan antara peserta
asuransi dan perusahaan asuran terutama dalam hal dana. Dalam
aplikasinya di AJB Bumiputera syariah sistem keterbukaan dalam
pengelolaan dananya, premi yang dibayarkan serta pembagian dana premi
teebut antara peserta asuransi dan pengelola. Di produk asuransi
pendidikan mitra iqro plus ini tidak menggunakan sistem untung-untungan
artinya dalam pembagian hasil pun tidak ada yang dirugikan.
81
Riba artinya pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli
maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinpip
muamalah (Ali, 2004:136), dalam asuransi pendidikan mitra iqro plus
harus terhindar dari riba misalnya dalam pembayaran premi yaituu
misalnya pembayaran premi sebesar RP. 303.000 premi tersebut dengan
rincian untuk dana tabaaru’ sebesar Rp. 28.200, untuk dana ujrah Rp.
15.000 sedangkan untuk investasi sebesar Rp. 256.800 dan sisa Rp. 3000
digunakan untuk materai.Dengan rincian tersebut penulis berpendapat
bahwa AJB Bumiputera ini terbesas dari unsur riba.
Tabarru’, maksudnya asuransi pendidikan mitra iqro plus ini
menggunakan sebagian prosentase premi yang dibayarkan untuk dana
santunan kebajikan. Artinya danatabarru‟ merupakan dana yang
dihibahkan dan dikumpulkan untuk santunan kebajikan. Santunan
kebajikan tersebut berupa santunan kepada sesama peserta asuransi apabila
mengalami musibah.
Dalam fatwa DSN MUI bahwa asuransi itu sah apabila sesuai
dengan ketentuan yaitu Asuransi syariah (ta‟min, takaful atau tadhamun)
adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah
orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru’ yang
memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui
akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. AJB Bumiputera syariah
telah menerapkan prinsip tersebut dalam dana tabarru’ yang digunakan
82
untuk saling tolong menolong dan santunan kebajikan kepada sesama
peserta asuransi.
Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk membayardana
asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. AJB Bumiputera syariah
dalam pembayaran premi telah disuaikan dengan perjanjian asuransi
(polis) misalnya pembayaran premi setiap tiga bulan sekali sebesar
RP.300.000.
Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh
perusahaan asuransi sesuai kesepakatan dalam akad. (nawawi, 2012:306).
Di AJB Bumiputera syariah ini klaim dapat diambil oleh peserta asuransi
dengan mengikuti prosedur yang berlaku dan dapat dicairkan setelah satu
bulan dan dana klaim tersebut tidak dapat diambil semua karena harus ada
sisa saldo dalam rekening agar rekening tersebut tidak hangus.
AJB Bumiputera syariah terutama dalam produk asuransi
pendidikan mitra iqro plus ini dalam pengelolaannya sudah sesuai dengan
ketentuan hukum Islam. Misalnya dalam kejelasan akadnya produk
asuransi pendidikan mitra iqro plus ini menggunakan akad mudharabah
dengan pembagian hasilnya adalah 70% untuk peserta asuransi serta 30%
untuk pengelola.
Dalam pengelolaan dananya AJB bumiputera syariah ini dikelola
oleh divisi syariah kantor pusat. Dana tersebut dikelola dalam bentuk
investasi yang berprinsip syariah. AJB Bumiputera syariah ini sangat
83
terbuka kepada peserta asuransi dalam hal pengelolaan dana maupun yang
lainnya.
Ada sebagian ulama yang masih kontroversi dengan asuransi
syariah ini.Ada kelompok yang membolehkan asuransi dan ada sebagian
ulama yang mengharamkan asuransi.Para ulama tersebut mempunyai dasar
serta alasan yang sama-sama kuat atas pendapat mereka tentang asuransi.
Namun, apabila dilihat dari keadaan jaman sekarang manusia bisa
memilih dan membedakan serta mengetahui tentang pentingnya
mengikuti atau menjadi peserta asuransi. Karena asuransi ini bukan dana
untuk jangka pendek. Akan tetapi, asuransi ini digunakan untuk jangka
panjang. Asuransi syariah bisa menjalankan produknya sesuai dengan
prinsip syariah maka nasabah dari tahun ke tahun akan meningkat dengan
baik. Di lihat dari keadaan masyarakat Indonesia yang mayoritas
penduduknya beragama muslim.
Dalam melaksanakan produknya asuransi mitra iqro plus ini baik
dari akadnya, pengelolaan dana serta kontrak yang diberikan. Peneliti
berpendapat membolehkan asuransi ini dilaksanakan. Dikarenakan tujuan
mengikuti asuransi ini mempersiapkan dana untuk jangka panjang serta
memberikan pertolongan kepada sesama peserta asuransi menggunakan
dana tabarru‟.
Pelaksanaan asuransi pendidikan mitra iqro plus dalam praktiknya
AJB Bumiputera syariah cabang Salatiga di pandang bersih dari unsur
gharar, maisir dan riba. Karena dalam pelaksanaan asuransi pendidikan
84
syariah mitra iqro plus ini ada kesepakatan dalam perjanjian polis antara
kedua belah pihak.Kedua belah pihak antara AJB Bumiputera syariah
dengan peserta asuransi telah sepakat mengenai premi yang dibayarkan,
jangka waktu, pengelolaan dana, mudharabah (bagi hasil) serta pengajuan
klaim yang sesuai dengan prosedur. Kemudian selain alasan tersebut ada
alasan yang lain dalam asuiransi pendidikan mitra iqro plus ini tidak ada
pihak yang dirugikan.
Menurut ulama yang membolehkan asuransi dengan alasan karena
tidak ada dalil atau nash yang mengharamkan asuransi. Alasan tersebut
sesuai dengan kaidah bermuamalah yaitu segala bentuk muamalah itu
diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Serta asuransi
pendidikan syariah mitra iqro ini mempunyai pedoman yaitu dalam QS
An-Nisa ayat 9
Artinya:
“ dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan
Perkataan yang benar.
85
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Produk mitra iqro plus di AJB Bumiputera merupakan asuransi
asuransi pendidikan syariah. Dengan tujuan memberikan proteksi
kepada peserta asuransi untuk mempersiapkan dana pendidikan
berjangka panjang. Dalam pembayaran premi, peserta asuransi
membayarkan premi minimal setiap tiga bulan sekali dengan jumlah
premi minimal tiga ratus ribu rupiah. Bagi hasil (mudharabah) adalah
70% untuk peserta asuransi dan 30% untuk pengelola. Untuk besar
dana tahapan yang diperoleh peserta asuransi setiap memasuki jenjang
pendidikan tidak disamakan, pendidikan yang ditempuh oleh peserta
asuransi dalam perjanjian polis diharapkan lancar. Apabila peserta
asuransi mengalami penundaan semester maka tidak ada dana
tambahan. Dana klaim dapat di ambil dengan mengikuti prosedur dari
AJB Bumiputera, untuk dana klaim ini tidak dapat diambil semua
dikarenakan harus ada sisa saldo dalam rekening. Pihak yang berhak
mengambil dana klaim adalah orang yang tertulis dalam polis
(perjanjian asuransi). Sedangkan untuk pengelolaan dananya AJB
Bumiputera syariah ini dikelola oleh kantor pusat divisi syariah,
pengelolaan tersebut dengan bentuk investasi di bidang syariah.
86
2. Tinjauan hukum Islam, pelaksanaan asuransi pendidikan syariah mitra
iqro plus di AJB Bumiputera Syariah Salatiga, tidak mengandung
unsur gharar, maisir dan riba. Karena pelaksanaan asuransi
pendidikan syariah mitra iqro plus initelah memenuhi persyaratan
diantaranya premi yang dibayarkan, jangka waktu (masa kontrak),
akad yang digunakan adalah akad mudharabah (bagi hasil),
pengelolaan dana, klaim yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah
pihak. Serta pengelolaan dananya yang tidak tercampur dengan
asuransi konvensional, pengelolaan dana tersebut juga dikelola secara
syariah.
B. Saran
1. Untuk pemasaran produk asuransi syariah sebaiknya lebih digiatkan
dalam pemasarannya. Dikarenakan masyarakat masih banyak yang
belum mengetahui atau masih awan dengan asuransi terutama asuransi
syariah.
2. Bagi masyarakat yang ingin menjadi peserta asuransi sebaiknya
memilih perusahaan asuransi yang bonafit serta menjalankan kegiatan
asuransinya sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi.
C. Penutup
Dengan mengucap Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah
SWT yang telah melimpahkan kenikmatan serta hidayahnya sehingga
skripsi ini dapat terselesaikan.
87
Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak
terutama kepada dosen pembimbing yang telah membimbing dengan
sabar, serta memberikan arahan dan koreksinya dalam penulisan penelitian
ini.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna,
maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua
pihak.Akhirnya semoga karya ini ada bermanfaat dan menambah
pengetahuan yang baru khususnya bagi penulis serta umumnya bagi
pembaca.
Salatiga, 26 September 2016
Penulis
88
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Ali, Hasan AM. 2004. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam. Jakarta
:Prenada Media
Amrin, Abdulloh. 2006. Asuransi Syariah. Jakarta: Elex Media
komputindo
Anshori, Abdul Ghofur. 2007. Asuransi Syariah di Indonesia. Yogyakarta:
UII Press
Anwar, khoiril. 2007. Asuransi Syariah Halal dan Maslahat. Solo: Tiga
serangkai
Aryani, evi. 2012. Hukum Perjanjian, Implementasi dalam Kontrak Karya.
Salatiga : STAIN Salatiga press
Dewi, Gemala, Dkk. 2005. Hukum Perikatan Islam di Indonesia.
Jakarta:Kencana
2006. Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan
dan Perasuransian Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana
Fachruddin, fuad moch.1993. Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan
Asuransi. Bandung: alma’arif.
Fuady, munir. 2001. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis).
Bandung: Citra Aditya Bakti
Hartono, Sri Rejeki. 2001. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi.
Jakarta: Sinar Grafika
Mangani, ktut silvanita. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Lain.
Jakarta: erlangga
Moleong, Lexy. 1999. Metodologi. Bandung:Pt.Remaja Rosada Karya.
Muhammad, Abdulkadir.2011. Hukum Asuransi Indonesia.Bandung: Citra
aditya Bakti
Munawaroh. 2012. Panduan memahami metodologi penelitian. Malang:
inti media
89
Nawawi, Ismail.2012. Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer.
Surabaya: Ghalia Indonesia
Salim, abbas. 2007. Asuransi dan Manajemen Risiko. Jakarta: Raja
Grafindo Persada
Sudarsono,2003. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta:
Ekonisia
Suharnoko. 2004. Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus. Jakarta:
prenada Media
Syahmin AK. 2006. Hukum Kontrak Internasional. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada
Widyaningsih, Dkk. 2005. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta:
kencana
B. Website
www.bumiputera.com
DAFTAR PUSTAKA
C. Buku
Ali, Hasan AM. 2004. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam. Jakarta
:Prenada Media
Amrin, Abdulloh. 2006. Asuransi Syariah. Jakarta: Elex Media
komputindo
Anshori, Abdul Ghofur. 2007. Asuransi Syariah di Indonesia. Yogyakarta:
UII Press
Anwar, khoiril. 2007. Asuransi Syariah Halal dan Maslahat. Solo: Tiga
serangkai
Aryani, evi. 2012. Hukum Perjanjian, Implementasi dalam Kontrak Karya.
Salatiga : STAIN Salatiga press
Dewi, Gemala, Dkk. 2005. Hukum Perikatan Islam di Indonesia.
Jakarta:Kencana
2006. Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan
dan Perasuransian Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana
Fachruddin, fuad moch.1993. Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan
Asuransi. Bandung: alma’arif.
Fuady, munir. 2001. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis).
Bandung: Citra Aditya Bakti
Hartono, Sri Rejeki. 2001. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi.
Jakarta: Sinar Grafika
Mangani, ktut silvanita. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Lain.
Jakarta: erlangga
Moleong, Lexy. 1999. Metodologi. Bandung:Pt.Remaja Rosada Karya.
Muhammad, Abdulkadir.2011. Hukum Asuransi Indonesia.Bandung: Citra
aditya Bakti
Munawaroh. 2012. Panduan memahami metodologi penelitian. Malang:
inti media
Nawawi, Ismail.2012. Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer.
Surabaya: Ghalia Indonesia
Salim, abbas. 2007. Asuransi dan Manajemen Risiko. Jakarta: Raja
Grafindo Persada
Sudarsono,2003. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta:
Ekonisia
Suharnoko. 2004. Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus. Jakarta:
prenada Media
Syahmin AK. 2006. Hukum Kontrak Internasional. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada
Widyaningsih, Dkk. 2005. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta:
kencana
D. Website
www.bumiputera.com
DAFTAR SKK
Nama : Iva Ekowati
Nim : 214-12-014
Fakultas/Jurusan : Syariah/HES
No Nama Kegiatan Tanggal Keterangan Nilai
1 OPAK “Progresifitas kaum
Muda, kunci Perubahan
Indonesia” (DEMA)
05-07 September
2012
Peserta 3
2 OPAK “Membangun Pribadi
Mahasiswa Melalui Analisa
Sosial Ke –Syariah –An” (HMJ
Syariah)
08-09 September
2012
Peserta 3
3 Orientasi Dasar Keislaman
(ODK) “Membangun Karakter
Keislaman Bertaraf
Internasional di Era Globalisasi
Bahasa” (ODK)
10 September
2012
Peserta 2
4 Seminar Entrepreneurship
Perkoperasian “Explore Your
Entrepreneurship Talent”
(MIPALA MITAPASA dan
KSEI)
11 September
2012
Peserta 2
5 Achievement Motivation
Training (AMT) “ Dengan
AMT Membangun Karakter
Raih Prestasi” (AMT)
12 September
2012
Peserta 2
6 Library User Education
“Pendidikan Pemakai
Perpustakaan” (UPT-
Perpustakaan STAIN
13 September
2012
Peserta 2
SALATIGA)
7 Seminar Nasional “Urgensi
media dalam pergulatan politik”
(LPM DINAMIKA)
29 September
2012
Peserta 6
8 Training Pembuatan Makalah
(LDK)
13Oktober 2012 Peserta 2
9 Semalam Sehati “satu malam
meningkatkan integritas
mahasiswas yariah” (HMJ
Syariah)
13-14Oktober
2012
Peserta 3
10 Dialog Publik dan Silaturahmi
Nasional“ kemanakah arah
kebijakan BBM? Mendorong
subsidi BBM untuk rakyat
(PMII)
17-18 November
2012`
Peserta 8
11 Seminar Nasional “Peran
Lembaga Perbankan Syariah
dengan Adanya Otoritas Jasa
Keuangan (UUD no 21 Tahun
2011 Tentang OJK)” (HMJ
Syariah)
29 November
2012
Peserta 8
12 Penyelesaian Sengketa Ekonomi
Syariah dalam Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah
17 Desember
2012
Peserta 2
13 Seminar Nasional “Sharia
Economic festifal Indonesia will
Grow and Shine with Sharia
Ecomics” (KSEI)
04 juni 2013 Peserta 8
14 Mendalami Koperasi 22 Juni 2013 Panitia 2
Mahasiswa sebagai Sarana
Pembelajaran Management
(KOPMA)
15 Seminar Nasionaldan Dialog
Publik “Penyesuaian harga
BBM bersubsidi” (HMJ
Syariah)
27 Juni 2013 Peserta 8
16 What Do You Want a Be
(KSEI)
21 September
2013
Peserta 2
17 Diklat Ekonomi Islam “ Be the
generation of sharia economic”
(KSEI)
19-20 oktober
2013
Peserta 3
18 Pelatihan Karya Tulis Ilmiah
“Optimalisasi peran mahasiswa
dalam menulis sejak dini untuk
kemandirian sumber daya
manusia yang professional”
(KSEI)
14 Mei 2014 Peserta 3
19 Workshop and Entrepreneurship
“Menanamkan nilai-nilai jiwa
kewirausahaan mahasiswa yang
inovatif dan kreatif” (KSEI)
22 Agustus 2014 Pantitia 2
20 Tabligh Akbar “Membangun
karakter mahasiswa Islamic
entrepreneurship” (KSEI)
14Oktober 2014 Panitia 2
21 Sekolah Pasar Modal Syariah
(SPMS) “Level Basic 1” (KSEI)
13 Oktober
2014
Panitia 2
22 Diklat Ekonomi Islam (DEI)
“Menciptakan generasi yang
berpegang teguh prinsip
ekonomi syariah untuk
kemajuan perekonomian
Indonesia” (KSEI)
22-23 November
2013
Panitia 3
23 Seminar Regional “Membangun
kepemimpinan KSEI dalam
akselerasi pembumian ajaran
islam di bidang Ekonomi”
(KSEI)
13 Desember
2014
Peserta 6
24 Meningkatkan kemampuan dan
profesionalitas mahasiwa dalam
penelitian “Challenge Your
Self, Inspire Than Change The
Infiron Man” (KSEI)
10 Juni 2015 Panitia 3
25 Edukasi Literasi Keuangan
Bersama OJK “Literasi
Keuangan Syariah dan
Kebijakan Mikro Prudensial
dalam Stabilitas Ekonomi”
(OJK dan KSEI)
12 Oktober 2015 Peserta 2
26 Seminar Nasional “Peran
Sistem Ekonomi Islam dalam
Meningkatkan Stabilitas
Ekonomi Global dengn
Mensinergikan Sektoril dan
Sektor Keuangan” (KSEI)
13 Oktober 2015 Peserta 8
27 Seminar Nasional “Perbankan
Syariah di Indonesia: Antara
Teori dan Praktik” (HMJ
Syariah)
04 November
2015
Peserta 8
28 Seminar Nasional “Khilafah;
Tinjauan Akidah dan Syariah”
(Fakultas Usuluddin, Adab dan
Humaniora dan Jemaat
Ahmadiah Indonesia)
25 Mei 2016 Peserta 6
29 Kuliah Umum Fakultas Syariah
IAIN Salatiga “Gerakan
Revivalis Islam Modern dan
Perkembangan Hukum di
Indonesia” (Dekan Fakultas
02 Juni 2016 Peserta 2
Salatiga, 12 Agustus 2016
Mengetahui
Dr. IlyyaMuchsin,S.Hi.,M.Si
Nip. 19790930 200312 1001
Syariah)
30 Seminar Nasional “Pendidikan
agama menjadi pelopor
kebangkitan nasional di era
modern” (HMJ PAI)
21 Mei 2016 Peserta 6
Jumlah 121
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : Iva ekowati
Nim : 214 12 014
Tempat, tanggal Lahir : Temanggung, 16 Agustus 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jlegong Rt 02/ Rw 04, Blimbing,
Kandangan, Temanggung
Riwayat Pendidikan :
1. SD Negeri Blimbing
2. SMP Negeri 2 kandangan
3. SMK Negeri 1 Salam Kabupaten
Magelang
Daftar Pertanyaan di AJB Bumiputera Salatiga
1. Bagaimana sistem Asuransi Pendidikan Mitra Iqro Plus?
2. Apa Akad yang digunakan dalam Asuransi Mitra iqro plus?
3. Bagaimana Pengelolaan Dana Asuransi Mitra Iqro Plus?
4. Berapa Premi yang Harus dibayarkan?
5. Bagaimana proses Apabila Terjadi Klaim?
6. Bagaimana Bila Terjadi Klaim Sebelum Masa Kontrak berakhir?
7. Berapa Prosentase Mudharabahnya?
8. Dana asuransi tersebut di Investasikan dalam Bentuk apa?
9. Berapa Masa Kontrak yang diberikan Kepada Nasabah?
Daftar Pertanyaan Untuk Nasabah
1. Mengapa Memilih Asuransi Pendidikan Mitra Iqro Plus?
2. Apa Keuntungannya Menjadi Peserta Asuransi pensisikan Mitra Iqro Plus?
3. Apakah Akad Mudharabah Sudah Sesuai dengan keinginan Peserta
Asuransi?
4. Bagaimana Proses bila Mengajukan Klaim?
5. Berapa Besar Dana Tahapan yang diberikan?
