rencana strategis lpmp provinsi aceh tahun 2015€¦ · pendidikan dan pelatihan guru di propinsi...

RENSTRA LPMP ACEH 2015-2019 revisi i

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada

kami dalam penyusunan Rencana Strategis LPMP Provinsi Aceh Tahun 2015 – 2019

serta selawat dan salam kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah

membawa kita kepada jalan kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidkan Provinsi Aceh sebagai unit pelaksana teknis

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, sesuai dengan Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 memiliki tugas yaitu

melaksanakan penjaminan mutu Pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Aceh

berdasarkan Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Rencana Strategis

(RENSTRA) LPMP Provinsi Aceh dirumuskan merujuk kepada Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015 – 2019 akan menjadi

salah satu acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LPMP Provinsi Aceh.

Rencana Strategis LPMP Provinsi Aceh tahun 2015 – 2019 ini memuat visi, misi,

kebijakan, tujuan strategis, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan (IKK)

penjaminan mutu Pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Aceh yang akan menjadi

salah satu pedoman pelaksanaan kinerja organisasi sekaligus acuan dalam pelaksanaan

evaluasi atas kinerja LPMP Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2015 – 2019.

Rencana Strategis ini akan ditinjau dan dilakukan perubahan untuk penyesuaian yang

diperlukan dengan mempertimbangkan perubahan atas kebijakan internal maupun atas

perkembangan kebutuhan para pemangku kepentingan atas layanan penjaminan mutu

Pendidikan yang diberikan oleh LPMP Provinsi Aceh dalam mendukung capaian

indikator kinerja yang telah ditetapkan. Para pemangku kepentingan dan seluruh warga

LPMP diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan yang positif bagi

berbagai upaya peningkatan kualitas layanan penjaminan mutu Pendidikan yang

diberikan LPMP Provinsi Aceh.

Akhirnya kepada Allah SWT kita memohon petunjuk agar diberikan kemudahan dan

kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kita dalam melakukan proses

penjaminan mutu pendidikan di negeri tercinta ini.

Banda Aceh, Januari 2018 Kepala,

Khairullah, M.Pd

NIP 197002011997021001

RENSTRA LPMP ACEH 2015-2019 revisi ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................... i

DAFTAR ISI ........................................................................................................ ii

DAFTAR TABEL ................................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1

A. Latar Belakang ................................................................................ 1

B. Landasan Hukum ........................................................................... 2

BAB II VISI MISI DAN TUJUAN LPMP PROVINSI ACEH ........................ 5

A. Visi ................................................................................................. 5

B. Misi ................................................................................................ 8

C. Tujuan Strategis .............................................................................. 9

D. Sasaran Kegiatan ............................................................................ 11

BAB III ARAH KEBIJIKAN, STRATEGI DAN KERANGKA

KELEMBAGAAN .............................................................................. 14

A. Arah Kebijakan dan Strategi ............................................................ 14

B. Kerangka Kelembagaan .................................................................. 16

BAB IV TARGET DAN INDIKATOR KINERJA ........................................... 18

A. Target Kinerja ................................................................................. 18

B. Pentahapan Kinerja ......................................................................... 20

BAB V PENUTUP .......................................................................................... 23

RENSTRA LPMP ACEH 2015-2019 revisi iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tata Nilai LPMP Provinsi Aceh .......................................................... 6

Tabel 2.2 Nilai Masukan ..................................................................................... 6

Tabel 2.3 Nilai Proses ......................................................................................... 7

Tabel 2.4 Nilai Keluaran....................................................................................... 7

Tabel 2.5 Misi LPMP Provinsi Aceh .................................................................... 8

Tabel 2.6 Tujuan Strategis LPMP Provinsi Aceh Tahun 2015-2019........................ 9

Tabel 2.7 Matrik Tujuan Strategis, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja ........... 13

Tabel 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi .................................................................. 14

Tabel 4.1 Target Capaian Kinerja ......................................................................... 18

Tabel 4.2 Pentahapan Capaian Kinerja ................................................................. 20

RENSTRA LPMP ACEH 2015-2019 revisi Hal 1 dari 26

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam amanat UUD 1945 Pasal 31 Pemerintah mengusahakan dan

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan

keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan oleh karena itu setiap warga negara Republik

Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang merata dan bermutu sesuai

dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial,

etnis dan gender. Sementara ini pada kenyataannya pemerataan pendidikan

belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh rakyat di seluruh wilayah

Indonesia, demikian juga kualitas pendidikan yang bermutu masih sangat

kurang.

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Kemdikbud menetapkan arah

pembangunan pendidikan pada empat periode rencana pembangunan

bidang pendidikan jangka menengah. Periode 2005-2009 diarahkan pada

peningkatan kapasitas dan modernitas sistem pendidikan. Periode 2010-2014

diarahkan pada peningkatan dan penguatan pelayanan pendidikan pada

tingkat nasional. Periode 2015-2019 diarahkan pada penguatan daya saing

pada tingkat regional. Periode 2020-2024 diarahkan pada penguatan daya

saing pada tingkat Internasional.

Sejalan degan amanat Konstitusi, Presiden Republik Indonesia dalam

“Nawa Cita” berkaitan dengan pembangunan bidang pendidikan

memberikan perhatian untuk (1) Meningkatkan kualitas hidup manusia

Indonesia; (2) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional; (3) Melakukan revolusi karakter bangsa; (4) Memperteguh

kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Pengaturan

operasional untuk mewujudkan Nawa Cita dan hak memperoleh pendidikan

dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, dan peraturan turunan lainnya, dalam

visi, misi, maupun program-program Kementerian Pendidikan dan


Kebudayaan. Lebih lanjut dijabarkan dalam Rencana Strategis, dan program

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2015-2019,

yang menjadi salah satu komponen penunjang pencapaian visi dan misi

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-

2019.

LPMP Provinsi Aceh menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah ke dalam Renstra LPMP.

Renstra LPMP disusun berdasarkan reformasi perencanaan dan

penganggaran untuk lebih memantapkan penerapan performance-based

budgeting sejak diberlakukannya undang-undang tentang penganggaran dan

keuangan.

Rencana Strategis ini memuat rencana kerja dan program tahunan yang

lebih operasional, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk

menentukan ketercapaian sasaran jangka menengah organisasi. Sedangkan

rencana operasional digunakan untuk menentukan kegiatan yang lebih rinci

yang merupakan bisnis proses dalam menghasilkan output. Selain itu

Rencana Strategis juga memuat hal-hal yang terkait dengan perubahan

internal yang tertuang di dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

Perubahan ini terkait adanya proses bisnis internal LPMP dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya yang menggambarkan tata hubungan

kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di LPMP Provinsi Aceh.

Rencana Strategis ini memuat rencana kerja dan sasaran kerja yang lebih

operasional, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk

menentukan ketercapaian sasaran jangka menengah organisasi.

B. LANDASAN HUKUM

Rencana strategis ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai

peraturan perundangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;


3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan

Lambang Negara serta Lagu Kebangsaaan;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008

Tentang Wajib Belajar;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

2015—2019;

14. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan

Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode

Tahun 2014— 2019;

15. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan;

16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan Penelaahan

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Rencana StrategisK/L)

2015—2019; dan


17. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja

18. Permendikbud Nomor 28 tahun 2015 tentang Rencana Strategis

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

19. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

C. KONDISI UMUM

1. Sekilas Informasi tentang LPMP Aceh

Pendidikan dan pelatihan guru di Propinsi Aceh sebelum tahun 1980

dilakukan dengan menugaskan guru untuk mengikuti pendidikan dan

pelatihan (diklat) di tingkat pusat. Penugasan guru ini dikoordinasikan oleh

Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Aceh.

Evaluasi dari kegiatan diklat menunjukkan hasil yang tidak memuaskan,

karena yang dapat mengikuti diklat hanya beberapa orang guru dan tidak

ada sarana untuk menyampaikan hasil diklat ke guru-guru yang lain.Tahun

1980-an diklat yang dilakukan ditingkat pusat adalah diklat untuk calon

instruktur. Guru yang mengikuti diklat tersebut menjadi instruktur di daerah

masing-masing. Maka terbentuklah Pusat Kegiatan Guru (PKG) sebagai

sarana untuk menyampaikan atau mengimplementasikan hasil diklat. PKG

dibentuk di setiap kabupaten seluruh wilayah Aceh. Kegiatan PKG berakhir

dengan berhentinya proyek dari pusat sebagai penyandang dana.Untuk

mengatasi rendahnya mutu pendidikan, dimana salah satu penyebabnya

adalah kegiatan penataran belum ditangani oleh institusi / lembaga yang

khusus menangani pendidikan dan pelatihan. Tahun 1977 mulai dirintis

pendirian lembaga diklat yaitu Balai Penataran Guru (BPG) di seluruh

Indonesia.

Di Propinsi Aceh pembangunan Fisik Balai Penataran Guru mulai

dilaksanakan pada tahun 1986/1987 di daerah Neuheun Aceh Besar di areal

seluas 34.468m2, Balai Penataran Guru Banda Aceh resmi beroperasi pada


1992 dengan pegawai yang di rekrut oleh kanwil Departemen Pendidikan

dan Kebudayaan. Struktural BPG Banda Aceh adalah sebagai berikut :

• Kepala BPG

• Kepala Sub Bagian Tata Usaha

• Kepala Seksi Pelayanan Teknis

Balai Penataran Guru (BPG) Aceh mempunyai tugas melaksanakan

penataran guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam berbagai bidang

studi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Balai Penataran Guru

dibantu oleh Tenaga Fungsional yaitu Widyaiswara.

Otonomi Daerah mengagendakan pengembangan pendidikan dan

peningkatan mutu tenaga kependidikan menjadi lebih terdesentralisasi ke

daerah. oleh karena itu Lembaga dan pendidikan dan peatihan yang

merupakan UPT pusat pun mesti direposisi dan direstrukturisasi peran dan

fungsinya. Pada era sekarang ini isu-isu strategis dalam pengembangan

tenaga kependidikan bergeser kepada peningkatan mutu dan pemerataan

mutu pendidikan. Desentralisasi pendidikan juga melahirkan "disparitas"

bidang pendidikan seperti pengembangan pengelolaan tenaga kependidikan.

Peran lembaga pendidikan dan pelatihan masa yang akan datang

diharapkan mampu menjembatani "disparitas" mutu tenaga kependidikan

yang tersebar di pelosok tanah air.

Dengan dasar tersebut maka Balai Penataran Guru (BPG)

distrukturisasi menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di

PPPG IPA Bandung pada tanggal 21 Juli 2003. Adapun struktur organisasi

LPMP sebagai berikut :

• Sub bagian Umum

• Seksi Pemberdayaan Sumberdaya Pendidikan

• Seksi Kajian Mutu Pendidikan

• Seksi Data dan Informasi

Seiring dengan makin kompleksnya tugas yang diemban dan semakin

besar peran yang dijalankan maka melalui Permendiknas Nomor 7 Tahun

2007 tanggal 13 Februari 2007 diputuskan mengenai Organisasi dan Tata


Kerja LPMP yang baru. Perubahan tersebut diikuti dengan perubahan

struktur eselon IV lembaga sebagai mana berikut :

• Sub bagian Umum masih sama seperti sebelumnya

• Seksi Fasilitasi Sumberdaya Pendidikan sebelumnya Seksi

Pemberdayaan Sumberdaya Pendidikan

• Seksi Pemetaan dan Supervisi sebelumnya Seksi Kajian Mutu

Pendidikan

• Seksi Program dan Sistem Informasi sebelumnya Seksi Data dan

Informasi

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Aceh sebagai Unit

Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di

Provinsi diharapkan dapat memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan di

Provinsi agar tidak mengalami ketertinggalan. LPMP diharapkan memiliki

program-program, fasilitas serta sarana dan prasarana gedung yang

memadai dalam rangka menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan tersebut diatas maka LPMP Aceh

harus memperbaiki dan melengkapi bangunan dan sarana prasarana gedung

pendidikan yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi

LPMP melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar, pendidikan

menengah dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah di

Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada awalnya LPMP Aceh menempati gedung Balai Penataran Guru

yang dibangun pada tahun 1986, terdiri dari Gedung kantor, Auditorium,

Laboratorium, Ruang makan, Mess, Asrama, Lapangan olahraga, mushola,

perpustakaan dan ruang kelas. Pasca gempa dan tsunami 26 Desember 2004,

kantor lama yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati Km. 14 tidak

dapat difungsikan lagi. Saat ini LPMP menempati kantor baru yang berada

di Desa Niron, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar yang

menempati lahan seluas 40.000m2 (sebagian kantor masih dalam tahap

pembangunan). Pembangunan Fisik di lahan baru ini dimulai pada tahun

2007.

Seiring dengan adanya perubahan kabinet baru dan lahirnya Peraturan

Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 2015 tentang Kementerian


Pendidikan dan Kebudayaan dan Permendikbud nomor 14 tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

(LPMP) maka terjadi pula perubahan struktur eselon IV lembaga sebagai

mana berikut :

• Sub bagian Umum masih sama seperti sebelumnya

• Seksi Fasilitasi Sumberdaya Pendidikan menjadi Seksi Fasilitasi

Peningkatan Mutu Pendidikan

• Seksi Pemetaan dan Supervisi menjadi Seksi Pemetaan Mutu dan

Supervisi

• Seksi Program dan Sistem Informasi menjadi Seksi Sistem Informasi.

Data per 31 Desember 2018, LPMP Aceh didukung oleh 100 orang

ASN dan 30 orang tenaga honorer. Dari jumlah 100 PNS tersebut terbagi

menjadi: Pejabat struktural sebanyak 5 orang, pelaksana Subbag Umum

sebanyak 30 orang, pelaksana seksi Sistem Informasi sebanyak 12 orang,

pelaksana Seksi PMS sebanyak 10 orang, pelaksana Seksi FPMP sebanyak 8

orang, tenaga PTP sebanyak 2 orang, dan tenaga fungsional (widyaiswara)

sebanyak 33 orang. Dengan kualifikasi pendidikan S-3 sebanyak 2 orang, S-2

sebanyak 26 orang, S-1 sebanyak 61 orang, D-3 sebanyak 1 orang, SMA

sebanyak 9 orang, dan SD sebanyak 1 orang.


BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN LPMP ACEH

A. VISI

Pembangunan Indonesia pada masa depan bersandar pada visi Indonesia

jangka panjang, yaitu terwujudnya negara-bangsa (nation-state) Indonesia

modern yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera dengan

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kemerdekaan, dan persatuan

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Insan cerdas dan insan kompetitif melandasi penetapan Visi Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum di dalam Rencana

Strategis 2015-2019, yaitu “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan

dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”.

Mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, dan visi yang akan diemban tersebut, ditetapkanlah Visi

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu “Terbentuknya

Insan serta Ekosistem Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkarakter

dengan Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melandasi visi

LPMP Aceh sebagai berikut “Menjadi Lembaga Profesional Berstandar

Moral dan Kinerja Yang Tinggi untuk Menyelenggarakan Layanan Prima

Penjaminan Mutu Pendidikan dan Berlandaskan Gotong Royong dan kearifan

lokal”.

Beberapa hal yang perlu diperjelas dalam visi tersebut, yaitu :

1. Standar Moral

Standar moral yang menjadi prinsip kinerja seluruh warga LPMP Aceh

berpatokan pada tata nilai sebagai berikut :


Tabel 2.1 Tata Nilai LPMP Aceh

Nilai masukan yang tepat akan mengantisipasi karakteristik pegawai LPMP

Aceh, yang selanjutnya akan menjalankan Nilai Proses Manajemen

Organisasi dengan baik untuk meningkatkan mutu interaksi antar manusia

dalam struktur organisasi LPMP Aceh, sehingga menghasilkan Nilai

Keluaran yang akan memfokuskan LPMP Aceh kepada hal-hal yang

diharapkan dalam pencapaian visi dan misi dengan baik. Nilai-nilai

masukan (input values), yakni nilai-nilai yang dibutuhkan dalam diri setiap

pegawai LPMP Aceh dalam rangka mencapai keunggulan.

Tabel 2.2 Nilai Masukan

Komponen Pengertian

Empati Dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain

Beriman dan

Bertaqwa

Pekerjaan menjadi suatu amanah dan ibadah, apabila

mempunyai moral dan etika, berbudi luhur, dan

bermartabat

Tanggap dan

Peduli/Responsif

Cepat bertindak, bermotivasi, melakukan tindakan

berdasarkan azas manfaat, futuristik, adaptif

Integritas

Jujur dan dapat dipercaya, berwibawa, karismatik,

inspiratif, teladan, sabar, bertanggung jawab dan bisa

memberi kesempatan yang sama kepada semua pihak

Reliable/Terpercaya Inovatif, kreatif, cermat dan teliti, memiliki sifat objective

dan disiplin

Enterpreneurship

Visioner, intuitif, berhasil guna, berani mengambil resiko

dan mengoptimalkan sumber daya yang ada

YANG

PRIMA

PEGAWAI DITJEN

PMPTK

KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PRIMA

PEGAWAI

LPMP Provinsi Aceh

PEMERATAAN DAN PERLUASAN

PENINGKATAN MUTU

INPUT VALUES Nilai-nilai yang dapat ditemukan dalam diri setiap pegawai LPMP Provinsi Aceh

OUTPUT

Nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh

mereka yang berkepentingan dalam

LPMP Provinsi Provinsi Aceh

PROCESS VALUES

Nilai-nilai yang harus diperhatikan

dalam bekerja di LPMP Provinsi

Aceh dalam rangka mencapai dan

mempertahankan kondisi keunggulan

• Empati

• Beriman dan bertaqwa

(Imtaq)/Religious

• Tanggap dan Peduli/

Responsif

• Integritas

• Reliable/Terpercaya

• Enterpreneurship

• Taat azas

• Kondusif

• Kompeten

• Perbaikan

berkelanjutan

• Sistematis

• Kolaborasi

• Akuntabilitas

• Tata Kelola

• Pencitraan Publik

• Pelayanan prima

• Profesional

• Konkrit

• Demokratis dan

Berkeadilan


Nilai-nilai proses (process values), yakni nilai-nilai yang harus diperhatikan

dalam bekerja di LPMP Aceh, dalam rangka mencapai dan

mempertahankan kondisi yang diinginkan.

Tabel 2.3 Nilai Proses

Komponen Pengertian

Taat Azas Prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan/tugas

Kondusif

Memiliki budaya kerja yang sehat dan mandiri, transparan,

komunikatif, demokratis, team work, shared vision, self-belonging dan

loyalitas

Kompeten

Bekerja berdasarkan keahlian (the right man in the right place)

Perbaikan

Berkelanjutan

Terus melakukan perbaikan standar dan mengikuti

kecenderungan/tren perubahan sains dan teknologi

Sistematis Runut (berurutan), efektif, efisien, dan tersistem

Kolaborasi Membangun kemitraan dan kerja sama

Nilai-nilai keluaran (output values), yakni nilai-nilai yang diperhatikan oleh

para stakeholders (Unit Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Pemerintah Daerah, DPRA/DPRK, Pegawai, Donatur, Dunia Pendidikan,

Masyarakat lainnya).

Tabel 2.4 Nilai Keluaran

Komponen Pengertian

Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan

administratif

Tata Kelola Tertib administrasi/sesuai dengan prosedur dan peraturan

Pencitraan Publik Transparan, komunikatif dan terpecaya

Pelayanan Prima Handal dan mampu menjadi one-stop service

Profesional

Menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang

berkualitas dalam arti berkompetensi, menjadi teladan,

terpercaya, sistematis .

2. Standar Kinerja

Standar kinerja yang dimaksudkan dalam visi LPMP Aceh merupakan

acuan yang diperlukan oleh setiap pegawai LPMP Aceh sesuai dengan

sasaran kerja yang direncanakan menurut peta jabatan dalam setiap unit

kerja di LPMP Aceh.


3. Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan

Aktifitas Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 yang diperbaharui dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 dan diperbaharui kedua kalinya

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar

Nasional Pendidikan bertujuan untuk mendorong satuan pendidikan

dalam upaya pencapaian atau pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.

Aktifitas penjaminan mutu pendidikan yang dimaksudkan terintegrasi

dalam proses bisnis penjaminan mutu pendidikan melalui berbagai

kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Supervisi Pelaksanaan

Penjaminan Mutu Pendidikan dan Fasilitasi Peningkatan Mutu

Pendidikan yang didukung oleh Pengelolaan dan Pengembangan Sistem

Informasi Mutu Pendidikan.

B. MISI

Dalam rangka mencapai visi ini, ada 4 (empat) misi yang harus diemban

oleh LPMP Aceh dalam rentang waktu 2015-2019, yaitu:

Tabel 2.5 Misi LPMP Aceh

Kode Misi

M1 Mewujudkan Pelaku Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

yang Berstandar Moral dan Berkinerja Tingi

M2 Meningkatkan Akses Penjaminan Mutu Pendidikan yang Meluas, Merata,

dan Berkeadilan

M3 Meningkatkan Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk menuju

pendidikan dasar dan menengah yang berbudaya mutu

M4 Meningkatkan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan

Pelibatan Publik dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan


C. TUJUAN STRATEGIS LPMP ACEH

Tujuan strategis LPMP Aceh tahun 2015-2019 mengacu kepada visi dan

misi yang telah ditetapkan. Tujuan strategis tersebut adalah :

Tabel 2.6 : Tujuan Strategis LPMP Aceh Tahun 2015-2019

Penjelasan dari masing-masing tujuan strategis yang akan dicapai dalam

periode 2015- 2019 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Strategis pertama (TS.1) Meningkatnya penjaminan mutu satuan

pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Aceh merupakan tujuan atas

pelaksanaan misi (M.1) Memberikan layanan penjaminan mutu satuan

pendidikan dasar dan menengah sesuai standar nasional pendidikan.

2. Tujuan strategis ini untuk memastikan satuan pendidikan di wilayah Provinsi

Aceh mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu melalui penerapan

penjaminan mutu di satuan pendidikan tanpa ada diskriminasi akses dan

geografis. Kegiatan yang dilaksanakan LPMP Provinsi Aceh dalam kurun

waktu 2015-2019 diarahkan untuk mencapai tujuan strategis ini.

Penjabaran dari tujuan strategis tersebut adalah :

1. Penguatan Peran Pengawas, Kepala Sekolah, Guru dan Siswa dalam

pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di

satuan pendidikan.

Peran LPMP Aceh sebagai unit pelaksana teknis kementerian yang

bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam bentuk supervisi,

bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan

dasar dan menengah dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan

pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan. Peran strategis

KODE TUJUAN STRATEGIS

TS.1 Meningkatnya penjaminan mutu satuan pendidikan dasar dan menengah

TS.2 Meningkatnya mutu satuan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian

Standar Nasional Pendidikan

TS.3 Meningkatnya pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan

menengah

TS.4 Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya


Pengawas mewakili dinas pendidikan perlu dikuatkan melalui berbagai

kegiatan untuk memastikan kapasitas pengawas meningkat dalam

mendampingi sekolah binaannya melaksanaan proses penjaminan mutu.

Kepala sekolah dan guru merupakan pelaku utama dalam pelaksanaan

penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Program dan

kegiatan yang dilaksanakan oleh LPMP Aceh selama tahun 2015-2019

akan bermuara pada aktivitas penjaminan mutu pendidikan di satuan

pendidikan dengan pelaku utamanya adalah kepala sekolah dan guru.

2. Peningkatan Akses Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan

Menengah yang Menyentuh daerah Terdepan, Terluar dan Terpencil.

Sejalan dengan “Nawa Cita” kabinet kerja yang merupakan arah prioritas

kebijakan pembangunan pada poin ketiga untuk membangun Indonesia

dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka

negara kesatuan maka LPMP Aceh bertujuan untuk memprioritaskan

daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal di wilayah Provinsi Aceh untuk

menjadi sasaran program dan kegiatan penjaminan mutu pendidikan.

Sehingga pemeratan kualitas layanan pendidikan yang merata dan

berkeadilan sesuai tujuan direktorat Dikdasmen akan menjadi

keniscayaan di Provinsi Aceh.

3. Peningkatan Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan

Menengah yang berstandar moral dan kinerja tinggi

Layanan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang

dilakukan oleh LPMP Aceh selama kurun waktu 2015-2019 difokuskan

untuk meningkatkan kepuasan pelanggan atas layanan penjaminan mutu

pendidikan yang diberikan. Standar moral dan kinerja yang dimiliki oleh

seluruh pegawai LPMP menjadi modal dasar bagi LPMP Aceh untuk

memberikan layanan yang terbaik sesuai standar yang ditetapkan untuk

meningkatkan kepuasan pelanggan atas layanan penjaminan mutu

pendidikan.


4. Peningkatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan

Pelibatan Publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan

Penjaminan Mutu Pendidikan

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja bertujuan

untuk menjaga agar, (a) mutu laporan keuangan tetap memperoleh opini

hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, dan (b) tingkat

pencapaian akuntabilitas pengelolaan kinerja dalam kategori B (baik),

yaitu dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan

pelaksanaan program kerja dan anggaran serta pengembangan koordinasi

dan kerjasama lintas sektor di tingkat provinsi.

Selain itu konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus

dilakukan dan difokuskan pada kebijakan untuk mewujudkan birokrasi

LPMP Aceh yang menjadi teladan dalam memberikan layanan prima,

mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif dan efisien, Wilayah Bebas

Korupsi (WBK) dan transparansi dengan melibatkan publik dalam

seluruh aspek pengelolaan kebijakan berbasis data, riset, dan bukti

lapangan.

D. SASARAN KEGIATAN LPMP ACEH

Untuk mengetahui ketercapaian masing-masing tujuan strategis yang telah

ditetapkan maka diperlukan sasaran strategis kegiatan yang harus dicapai

sampai tahun 2019 dari setiap tujuan strategis tersebut, sehingga menjadi

target yang harus dicapai dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan

dasar dan menengah selama 5 tahun kedepan. Pada setiap sasaran strategis

ditetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK).

Adapun sasaran kegiatan LPMP Provinsi Aceh tahun 2015-2019 adalah

sebagai berikut :

1. Tujuan Strategis Penguatan Peran Pengawas, Kepala Sekolah dan

Guru dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan

Menengah di satuan pendidikan.


Melalui tujuan strategis ini diharapkan Pengawas, Kepala Sekolah dan

Guru dapat berperan maksimal dalam pelaksanaan penjaminan mutu

pendidikan. Layanan penjaminan mutu pendidikan yang diberikan oleh

LPMP Provinsi Aceh terwujud dalam kegiatan pemetaan mutu

pendidikan, supervisi dalam rangka pencapaian standar nasional

pendidikan dan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan. Indikator

keberhasilan dari sasaran kegiatan ini adalah 90 % Pengawas, Kepala

Sekolah dan Guru yang disupervisi dan fasilitasi dari sekolah sasaran

penjaminan mutu.

2. Tujuan Strategis Peningkatan Akses Penjaminan Mutu Pendidikan

Dasar dan Menengah yang Menyentuh daerah Terdepan, Terluar dan

Terpencil.

Pemetaan mutu, supervisi dalam pencapaian standar nasional dan

fasilitasi dalam rangka peningkatan mutu yang dilaksanakan oleh LPMP

Aceh pada satuan pendidikan termasuk satuan pendidikan di daerah

Terdepan, Terluar dan Tertinggal di wilayah Provinsi Aceh diharapkan

dapat mewujudkan adanya pemeratan kualitas layanan pendidikan yang

berkeadilan. Peningkatan jumlah satuan pendidikan menjadi target yang

harus dipenuhi sesuai target kinerja kegiatan LPMP Aceh. Indikator

keberhasilan dari sasaran kegiatan ini adalah 90% satuan pendidikan di

setiap jenjang telah dilakukan pemetaan, supervisi dan fasilitasi.

3. Tujuan Strategis Peningkatan Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan

Dasar dan Menengah yang berstandar moral dan kinerja tinggi

Melalui tujuan strategis ini diharapkan selama tahun 2015-2019

diharapkan seluruh pegawai LPMP Aceh dengan standar moral dan

standar kinerja yang tinggi diharapkan dapat memberikan layanan

penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang menitik beratkan

pada kepuasan pelanggan. Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah

Indeks kepuasan pengguna layanan penjaminan mutu pendidikan

mencapai 85 %.


4. Tujuan Strategis Peningkatan Tata Kelola serta Peningkatan

Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik yang transparan dan

akuntabel dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan

Peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik dengan

memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan

kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan diharapkan dapat

mewujudkan birokrasi LPMP Aceh yang dapat menjadi teladan dalam

tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien. Performance atau kinerja

pengelola kegiatan menjadi sangat penting bagi terciptanya tata kelola

yang diinginkan tersebut. Indikator keberhasilan ditetapkan dengan

Tercapainya hasil audit “Wajar Tanpa Pengecualian”.

Tabel berikut ini menunjukkan kaitan antara tujuan strategis, sasaran

strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Melalui tabel tersebut

terlihat IKK yang merupakan tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan.

Tabel 2.7 : Matrik Tujuan Strategis, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

N

O

Tujuan Strategis Sasaran

Kegiatan

Indikator

Kinerja

1 Penguatan Peran Pengawas,

Kepala Sekolah dan Guru

dalam pelaksanaan


Dasar dan Menengah di

satuan pendidikan (TS.1)

Peningkatan supervisi

dan fasilitasi terhadap

Pengawas, Kepala

Sekolah dan Guru

90 % Pengawas, Kepala

Sekolah dan Guru

yang disupervisi dan

fasilitasi dari sekolah

sasaran penjaminan

mutu

2 Peningkatan Akses


Dasar dan Menengah yang

Menyentuh daerah Terdepan,

Terluar dan Terpencil (TS.2)

Peningkatan jumlah

satuan pendidikan

yang dilakukan

pemetaan, supervisi

dan fasilitasi.

90% satuan pendidikan

di setiap jenjang telah

dilakukan pemetaan,

supervisi dan fasilitasi.

3 Peningkatan Layanan


dasar dan menengah yang

berstandar moral dan kinerja

tinggi (TS.3)

Peningkatan indeks

kepuasan atas layanan

penjaminan mutu

pendidikan dasar dan

menengah.

Indeks kepuasan

pengguna layanan

penjaminan mutu

pendidikan mencapai 85

% .

4 Peningkatkan Tata Kelola

serta Peningkatan Efektivitas

Birokrasi dan Pelibatan Publik

yang transparan dan akuntabel

dalam pelaksanaan


(TS.4)

Penurunan kuantitas

dan kualitas temuan

audit internal maupun

eksternal

Tercapainya hasil audit

“Wajar Tanpa

Pengecualian”


BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA

KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Tujuan strategis yang menjadi acuan arah seluruh aktivitas kelembagaan di

LPMP Aceh perlu didukung oleh kebijakan dan strategi yang relevan untuk

pencapaian target kinerja. Arah kebijakan LPMP Aceh sesuai tugas pokok

dan fungsinya diturunkan dari arah kebijakan Direktorat Jenderal

Pendidikan Dasar dan Menengah yang relevan dengan tugas pokok dan

fungsi. Tabel berikut ini akan menunjukkan arah kebijakan dan strategi

yang akan diterapkan dalam pencapaian tujuan strategis yang telah

ditetapkan LPMP Aceh.

Tabel 3.1 : Arah Kebijakan dan Strategi

ARAH KEBIJAKAN

DITJEN DIKDASMEN

ARAH KEBIJAKAN

LPMP ACEH

STRATEGI

Melanjutkan upaya untuk

memenuhi hak seluruh

penduduk mendapatkan

layanan Pendidikan Dasar

dan Menengah berkualitas

Melanjutkan upaya untuk

memenuhi hak seluruh

satuan pendidikan dalam

mendapatkan bimbingan,

arahan dan bantuan teknis

dalam pelaksanaan

penjaminan mutu

pendidikan untuk

meningkatkan kualitas

layanan pendidikannya

1. Meningkatkan kepastian

layanan penjaminan

mutu pendidikan dengan

penguatan kapasitas

internal personal LPMP

Aceh dalam pelaksanaan

penjaminan mutu

pendidikan.

2. Meningkatkan kapasitas

satuan pendidikan dalam

penerapan sistem

penjaminan mutu

pendidikan.

3. Memprioritaskan satuan

pendidikan di wilayah

Terdepan, Terluar dan

Tertinggal di wilayah

Provinsi Aceh sebagai

sasaran program dan

kegiatan.

Membangun budaya

sekolah yang kondusif bagi

penciptaan lingkungan

belajar yang baik bagi siswa

Mendorong tumbuhnya

budaya mutu di satuan

pendidikan melalui

penerapan sistem

penjaminan mutu

pendidikan.

1. Membangun kerjasama

dengan pemerintah

daerah dalam penerapan

sistem penjaminan mutu

pendidikan.

2. Meningkatkan kapasitas

pengawas untuk

melakukan supervisi

dalam pelaksanaan

penjaminan mutu


pendidikan di satuan

pendidikan.

Memperkuat jaminan

kualitas (quality assurance)

pelayanan pendidikan

Memperkuat penerapan

sistem penjaminan mutu

pendidikan di satuan

pendidikan untuk

meningkatkan kualitas

layanan pendidikan.

1. Penguatan kapasitas

kepala sekolah dalam

penerapan sistem

penjaminan mutu

pendidikan.

2. Penguatan kapasitas guru

dalam penerapan sistem

penjaminan mutu

pendidikan.

Mengembangkan

Kurikulum

Melakukan supervisi

penerapan kurikulum

sebagai bagian integral dari

penerapan penjaminan mutu

pendidikan dalam upaya

pemenuhan standar nasional

pendidikan.

1. Melakukan integrasi

proses pendampingan

penerapan kurikulum

dalam kerangka

penjaminan mutu

pendidikan

Memperkuat Manajemen

Berbasis Sekolah (MBS) /

Sekolah Model

Memperkuat capaian

standar pengelolaan dengan

penguatan manajemen

berbasis sekolah melalui

penerapan sistem

penjaminan mutu

pendidikan


personal LPMP Aceh

untuk melakukan

pendampingan penerapan

MBS sebagai bagian dari

pendampingan

penjaminan mutu

pendidikan.


kepala sekolah dalam

penerapan MBS melalui

supervisi pelaksanaan

penjaminan mutu

pendidikan.

Memperkuat sistem

informasi pendidikan

Melakukan pengelolaan dan

pengembangan sistem

informasi mutu pendidikan.

1. Melakukan pengelolaan

data dan informasi mutu

pendidikan untuk

kebutuhan penjaminan

mutu pendidikan.

2. Mengembangkan sistem

informasi untuk

meningkatkan akses

layanan data mutu

pendidikan.

3. Melakukan publikasi

hasil pemetaaaan mutu

pendidikan secara berkala

dalam sistem informasi

mutu pendidikan.

Penerapan strategi yang ditetapkan dalam program dan kegiatan yang

dilaksanakan LPMP Aceh tidak terlepas dari tata nilai yang menjadi standar

moral dan kinerja pegawai LPMP Aceh dalam memberikan “layanan prima”

penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Aceh. Program dan kegiatan yang

dilaksanakan LPMP Aceh untuk pemenuhan visi sesuai misi yang diemban

akan diwujudkan dalam kerangka kelembagaan yang kuat dan sistematis.


B. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan adalah perangkat LPMP Aceh yang meliputi

struktur organisasi dan proses bisnis yang menggambarkan alur aktivitas

LPMP Aceh dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan

menengah. Kerangka kelembagaan ini disusun dengan tujuan :

1. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan antar unit kerja sesuai

dengan tugas dan fungsinya untuk pencapaian dan visi/misi LPMP

Aceh.;

2. Membangun sistem internal yang dapat menjamin keterlaksanaan setiap

program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber

daya LPMP Aceh.

Pada periode pembangunan 2015—2019, LPMP Aceh akan melaksanakan

tugas dan fungsi dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 14

Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Permendikbud Nomor 14

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu

Pendidikan.

Struktur organisasi LPMP Aceh 2015—2019 ditunjukkan pada gambar

berikut:


Proses bisnis yang akan dilaksanakan LPMP Aceh dalam aktivitas

penjaminan mutu pendidikan ditetapkan sebagai berikut :

Peraturan

perundang-undangan

Peraturan dan kebijakan

pemda

Mutu dan daya saing

Kebutuhan Satuan

Pendidikan dan

Pemangku

Kepentingan

INPUT

PROSES OUTPUT

PENINGKATAN MUTU

PENDIDIKAN

OUTCOME

SUPERVISI SATUAN

PENDIDIKAN

PEMETAAN MUTU

PENDIDIKAN

FASILITASI PENINGKATAN MUTU

KEMITRAAN

SISTEM INFORMASI

LAYANAN SUPERVISI

LAYANAN PEMETAAN

LAYANAN FASILITASI

SISTEM PENDUKUNG


BAB IV

TARGET DAN INDIKATOR KINERJA

LPMP ACEH

A. TARGET KINERJA

Target Kinerja merupakan salah satu pentahapan yang sangat menentukan

keberhasilan lembaga dalam mewujudkan tercapaianya indikator kinerja

sasaran dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan 8 (delapan) Sasaran

Program untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran (IKS)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keberhasilan Sasaran Program

tersebut ditentukan oleh ketercapaian Indikator Kinerja Program (IKP)

maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Target kinerja LPMP Aceh

mengacu pada target capaian kinerja sesuai yang tertuang dalam Rencana

Strategis Direktorat Jenderal Dikdasmen yang secara eksplisit dilegalkan

dalam Permendikbud 28 tahun 2015 tentang Rencana Starategis

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Target kinerja LPMP Aceh sesuai yang diamanahkan dalam bentuk

ketercapaian indikator kinerja kegiatan sesuai indikator kinerja program

Direktorat Dikdasmen sebagai berikut :

Tabel 4.1 Target Capaian Kinerja

Kode IKK

SAT

UA

N

KOND

ISI

AWAL

TARGET CAPAIAN

2015 2016 2017 2018 2019

SS

.3.4002.2

Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang

pendidikan

IKK.3.40

02.2.1

Persentase SD yang

telah dipetakan

mutunya

% 90 90 100 100 100 100

IKK.3.40

02.2.2

Persentase SD yang

meningkat indeks

efektivitasnya

% 0 5 15 40 75 95

IKK.3.40

02.2.3

Persentase SMP

yang telah

dipetakan mutunya

% 71 71 100 100 100 100

IKK.3.40

02.2.4

Persentase SMP

yang meningkat

indeks

efektivitasnya

% 0 20 35 60 80 95


Kode IKK

SAT

UA

N

KOND

ISI

AWAL

TARGET CAPAIAN

2015 2016 2017 2018 2019

IKK.3.40

02.2.5

Persentase SMA

yang telah

dipetakan mutunya

% 71 71 100 100 100 100

IKK.3.40

02.2.5

Persentase SMA

yang meningkat

indeks

efektivitasnya

% 0 20 35 60 80 95

IKK.3.40

02.2.6

Persentase SMK

yang telah

dipetakan mutunya

% 59 59 65 80 90 100

IKK.3.40

02.2.7

Persentase SMK

yang meningkat

indeks

efektivitasnya

% 0 10 25 1 70 95

IKK.3.40

02.2.11

Jumlah Dewan

Pendidikan yang

terbina

dewa

n

pendi

dikan

0 0 16 16 16 16

SS

.3.4005.1 Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan

IKK.3.40

05.1.1

Persentase SD yang

telah disupervisi

dan difasilitasi

dalam pencapaian

SNP

% 0 16 25 40 60 80

IKK.3.40

05.1.2

Persentase SMP

yang telah

disupervisi dan

difasilitasi dalam

pencapaian

SNP

% 0 16 25 40 60 80

IKK.3.40

05.1.2

Persentase SMA

yang telah

disupervisi dan

difasilitasi dalam

pencapaian

SNP

% 0 16 25 40 60 80

IKK.3.40

05.1.2

Persentase SMK

yang telah

disupervisi dan

difasilitasi dalam

pencapaian

SNP

% 0 16 25 40 60 80


B. PENTAHAPAN KINERJA

Berdasarkan capaian kinerja sampai tahun 2014, pelaksanaan program dan

kegiatan unit kerja perlu disusun ke dalam Rencana Kinerja.

Berdasarkan ketentuan tersebut LPMP Aceh menyusun pentahapan capaian

kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Pentahapan Capaian Kinerja

Kode

IKK SATUAN KON

DISI

AWAL

TARGET CAPAIAN

2015 2016 2017 2018 2019

SS

.3.4002.2

Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang

pendidikan

IKK.3.40

02.2.1

Persentase SD yang

telah dipetakan

mutunya

% 90 90 100 100 100 100

SD 3087 3087 3430 3430 3430 3430

IKK.3.40

02.2.2

Persentase SD yang

meningkat indeks

efektivitasnya

% 0 5 15 40 75 95

SD 0 172 515 1372 2573 3259

IKK.3.40

02.2.3

Persentase SMP

yang telah dipetakan

mutunya

% 71 71 100 100 100 100

SMP 722 722 1017 1017 1017 1017

IKK.3.40

02.2.4

Persentase SMP

yang meningkat

indeks efektivitasnya

% 0 20 35 60 80 95

SMP 0 203 356 610 814 966

IKK.3.40

02.2.5

Persentase SMA


mutunya

% 71 71 100 100 100 100

SMA 364 364 512 512 512 512

IKK.3.40

02.2.5

Persentase SMA

yang meningkat


% 0 20 35 60 80 95

SMA 0 102 179 307 410 486

IKK.3.40

02.2.6

Persentase SMK


mutunya

% 59 59 65 80 90 100

SMK 121 121 133 164 185 205

IKK.3.40

02.2.7

Persentase SMK

yang meningkat


% 0 10 25 60 70 95

SMK 0 21 51 123 144 195

IKK.3.40

02.2.11

Jumlah Dewan

Pendidikan yang

terbina

Dewan

Pddk 0 0 16 16 16 16

SS

.3.4005.1 Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan

IKK.3.40

05.1.1

Persentase SD yang

telah disupervisi dan

difasilitasi dalam

pencapaian

SNP

% 0 16 25 40 60 80

SD 0 549 858 1372 2058 2744


Kode

IKK SATUAN KON

DISI

AWAL

TARGET CAPAIAN

2015 2016 2017 2018 2019

IKK.3.40

05.1.2

Persentase SMP

yang telah

disupervisi dan

difasilitasi dalam

pencapaian

SNP

% 0 16 25 40 60 80

SMP 0 163 254 407 610 814

IKK.3.40

05.1.2

Persentase SMA

yang telah

disupervisi dan

difasilitasi dalam

pencapaian

SNP

% 0 16 25 40 60 80

SMA 0 82 128 205 307 410

IKK.3.40

05.1.2

Persentase SMK

yang telah

disupervisi dan

difasilitasi dalam

pencapaian

SNP

% 0 16 25 40 60 80

SMK 0 33 51 82 123 164

LPMP memiliki tugas untuk mengawal keberhasilan pemerintah dalam

membangun sektor pendidikan terutama dalam pemenuhan standar nasional

pendidikan. Kegiatan ini diharapkan memberikan profil satuan pendidikan

pada masing-masing daerah terhadap pemenuhan 8 standar pendidikan.

Fasilitasi pemenuhan SNP perlu dilakukan agar arah peningkatan kualitas

pendidikan dan layanan pendidikan tidak menyimpang dari target tersebut.

Secara struktur sistem dan koordinasi kelembagaan penjaminan mutu

pendidikan dapat dilihat pada skema berikut:


BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis LPMP Aceh tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi,

kebijakan, tujuan strategis, sasaran kegiatan dan indikakator kinerja kegiatan

(IKK) penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dijabarkan atau

dilakukan pembabakan ke dalam sasaran kegiatan tahunan penjaminan

mutu pendidikan dasar dan menengah yaitu, tahun 2015 sampai 2019.

Di dalam Rencana Strategis secara sistematis diuraikan mengenai tujuan

strategis, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan penjaminan mutu

pendidikan yang semuanya bermuara kepada pencapaian visi sebagai

amanat yang harus diemban oleh LPMP Aceh pada kurun waktu 2015-

2019. Secara operasional kegiatan penjaminan mutu pendidikan dasar dan

menengah dibagi ke dalam kegiatan-kegiatan (1) Pemetaan mutu

pendidikan; (2) Supervisi dalam pencapaian standar nasional pendidikan; (3)

Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan; yang terintegrasi dalam satu sistem

informasi yang dikelola dan dikembangan dalam pemberian layanan

penjaminan mutu pendidikan.

Seluruh kegiatan LPMP Aceh harus tetap terarah dan terencana, baik dalam

mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja,

serta tetap efisien dalam pelaksanaannya baik dari aspek pengelolaan

sumber pembiayaan maupun aspek realisasi anggaran. Hak terhadap

pelayanan penjaminan mutu pendidikan yang berkualitas harus dipenuhi.

Kualitas layanan penjaminan mutu pendidikan harus ditingkatkan.

Peningkatkan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan

Pelibatan Publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan

Penjaminan Mutu Pendidikan perlu diupayakan dengan optimal. Rencana

strategis LPMP Aceh tahun 2015-2019 ini diharapkan dapat menjadi acuan

dan arah pelaksanaan pengelolaan kegiatan dan kelembagaan di LPMP

Aceh untuk memastikan arah kegiatan dan kebijakan pengelolaan LPMP

Aceh selaras dengan arah kebijakan dan pengelolaan Direktorat Jenderal

Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan.

rencana strategis lpmp provinsi aceh tahun 2015€¦ · pendidikan dan pelatihan guru di propinsi...

Documents