lakip aceh utara 2015

Halaman i

K A T A P E N G A N T A R

Dengan memanjatkan puji dan syukur

kehadirat Allah SWT dan dengan izinnya, Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 dapat disusun

dengan baik.

LAKIP disusun dalam rangka mewujudkan

Good Governence Kabupaten Aceh Utara yang

merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap Visi,

Misi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Instansi Pemerintah setiap

tahunnya.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana

peraturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah, Negara sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan berkewajiban menyampaikan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah kepada Presiden melalui Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara.

LAKIP merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang dibuat

secara periodik, memuat informasi yang dibutuhkan oleh stakeholders

terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Materi LAKIP

mengandung analisis pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD

untuk tahun yang bersangkutan, dimana sasaran strategis yang ingin dicapai

oleh Pemerintah Kab. Aceh Utara merupakan outcome dari pelaksanaan

prgoram pembangunan. Selain dari itu LAKIP berfungsi sebagai sarana bagi

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk menyampaikan keterangan

pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh masyarakat dan juga sebagai

sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta sebagai upaya untuk

memperbaiki kinerja yang telah ditetapkan dimasa yang akan datang.

Halaman ii

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh

Utara ini di rasakan masih terdapat berbagai kekurangan. Sehingga untuk

penyempurnaan lebih lanjut kami mengharapkan saran dan kritikan yang

bersifat konstruktif dari berbagai pihak dan kami tak lupa menyampaikan

terima kasih kepada semua personil yang telah membantu sehingga Lakip

dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Kabupaten Aceh Utara tahun 2015 ini kami sampaikan semoga

dapat bermanfaat bagi semua pihak instansi terkait terutama Pemerintah

kabupaten Aceh Utara sendiri sehingga kedepan dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

dapat lebih ditingkatkan lagi.

Lhokseumawe, Maret 2016

BUPATI ACEH UTARA

DTO

H. MUHAMMAD THAIB

iii

DDAAFFTTAARR IISSII

Kata Pengantar ....................................................................................................... i Daftar Isi ................................................................................................................. iii Ikhtisar Eksekutif ..................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1 I. Gambaran Umum Daerah.......................................................................... 1

A. Kondisi Geografis ................................................................................. 1 B. Kondisi Umum Daerah ......................................................................... 4

II. Aspek Strategis ......................................................................................... 7 A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)............................................. 7 B. Laju Inflasi ............................................................................................ 10 C. Pendapatan regional Perkapita ............................................................ 10 D. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ................................................... 12 E. Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur .................................................... 14 F. Fokus Iklim Berinvestasi ....................................................................... 14 G. Fokus Sumber Daya Manusia .............................................................. 15 H. Struktur Organisasi ............................................................................... 16

III. Permasalahan Utama ................................................................................ 18

BAB II PERJANJIAN KINERJA ............................................................................... 22 I. Rencana Strategis ..................................................................................... 22

A. Visi ....................................................................................................... 24 B. Misi....................................................................................................... 25 C. Tujuan dan Sasaran ............................................................................. 26

II. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 ................................................................... 31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................ 40 I. Capaian Kinerja Organisasi ....................................................................... 40

A. Pengukuran Kinerja .............................................................................. 40 B. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 ............................................. 42 C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan Empat

Tahun Terakhir ..................................................................................... 47 D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional ................... 140 E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Solusi yang

Telah dilakukan .................................................................................... 156 F. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ............................... 157

II. Realisasi Anggaran.................................................................................... 161

BAB IV PENUTUP .................................................................................................. 168

Lampiran 1 Penetapan Kinerja Tahun 2014 Lampiran 2 Daftar Prestasi/Penghargaan Lampiran 3 Daftar Rekap IKM Lampiran 4 Pernyataan Telah Direview

Halaman v

I K H T I S A R E K S E K U T I F

Dalam rangka mencapai tujuan Good Governance dan Clean

Government sangat dibutuhkan tuntutan pelayanan publik kearah yang lebih

transparan, partisipasif dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah

mencoba memaksimalkan seluruh potensi yang ada dalam bentuk program dan

kegiatan. Tentunya dalam pencapaian target tidak hanya kesuksesan dalam

program dan kegiatan pembangunan saja yang menjadi tolok ukur, tetapi

capaian kinerja organisasi juga harus diperhatikan lebih seksama, mengingat

capaian kinerja Kab. Aceh Utara menjadi pedoman bagi pemerintah pusat

dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah atau laporan LAKIP

merupakan kumpulan capaian kinerja pemerintah daerah yang dilaksanakan

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun 2015. Laporan LAKIP

ini tidak terlepas dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara yang

tertuang dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab.

Aceh Utara, dimana seluruh sasaran strategis dari Laporan LAKIP tahun 2015

ini merupakan penjabaran dari sasaran strategis RPJMD Kab. Aceh Utara

tahun 2012-2017 yang telah ditetapkan melalui Qanun Kab. Aceh Utara Nomor

9 Tahun 2014.

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah

Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun Laporan LAKIP tahun 2015. Kab.

Aceh Utara telah selesai menyusun laporan tersebut, tentunya dengan

memperbandingkan capaian kinerja tahun 2015 dan target realisasinya serta

perbandingan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya yang tidak

terlepas daripada sasaran dan tujuan dari RPJMD Kab. Aceh Utara.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan 16 sasaran strategis

Halaman vi

dengan 22 Indikator Kinerja pada Laporan LAKIP tahun 2015 yang

pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap melalui program dan kegiatan di

masing-masing SKPK. Sesuai dengan hasil analisa Tim Penyusun Laporan

LAKIP Kab. Aceh Utara, dapat kami jelaskan bahwa dari 22 indikator kinerja,

kriteria sangat berhasil sebanyak 13 indikator (59,09%), berhasil sebanyak 4

indikator (18,18%), cukup berhasil sebanyak 2 indikator (9,09%) dan tidak

berhasil sebanyak 3 indikator (13,64%). Data dan informasi untuk lebih jelasnya

terdapat dalam laporan LAKIP Kab. Aceh Utara.

Dalam penyusunan LAKIP tahun 20145, terdapat sedikit perbedaan

dimana laporan LAKIP harus di review oleh Inspektorat, sehingga data yang

disajikan merupakan data yang valid dan akurat. Dari hasil review tersebut,

kami telah mensajikan saran dan rekomendasi yang dihasilkan sehingga

laporan LAKIP ini dapat bermanfaat sesuai dengan data dan fakta dilapangan.

Kami sangat mengapresiasi kinerja pemerintah pusat, terutama

Kementrian PAN dan RB, dimana Kabupaten Aceh Utara dalam evaluasi

laporan LAKIP tahun 2015 terdapat beberapa permasalahan, sehingga kami

mendapatkan nilai CC. Kami sangat berharap agar tahun ini kami dapat

meningkatkan peringkat menjadi kategori B dan dengan mengucapkan syukur

kepada Allah, Alhamdulillah, dari kendala dan keterbatasan yang ada, LAKIP

Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 dapat disusun dan disampaikan untuk

mempertanggung-jawabkan pelaksanaan rencana kinerjanya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015

Halaman 1

Bab I PPeennddaahhuulluuaann

I. LATAR BELAKANG

Implementasi good governance saat ini sudah menjadi sebuah

keniscayaan, yang harus dipraktekkan oleh setiap penyelenggaraan Negara

dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang

tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih

dan bertanggung jawab serta bebas dari kolusi dan korupsi. Konsep dasar

akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada

semua tingkatan yang melaksanakan kegiatan pada tiap bagian. Masing-

masing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap

kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas

Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan itu telah ditetapkan TAP

MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diikuti dengan terbitnya Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut penjelasan

undang-undang tersebut, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan

bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Untuk memenuhi ketentuan

perundang-undangan dan dalam rangka memberikan informasi yang luas



Halaman 2

kepada masyarakat tentang akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan

Kabupaten Aceh Utara maka Pemerintah Kabupaten Aceh Utara diwajibkan

menyusun Laporan Kinerja/Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Tahun 2015.

II.MAKSUD DAN TUJUAN

Adanya pola pikir yang terukur untuk dapat memberdayakan fungsi

publik agar sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, dan

budaya, diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan

pertanggungjawaban berdasarkan nilai–nilai akuntabilitas menuju pemerintah

yang bersih, berwibawa, dan akuntabel.

Atas dasar ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada setiap akhir

periode menyusun laporan pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja

dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang

dikomunikasikan kepada para stakeholders dan pada hakekatnya adalah

merupakan ”Pertanggungjawaban Publik”.

Laporan Akuntabilisiktas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain

memiliki fungsi sebagai penyediaan informasi untuk mengambil keputusan

pihak–pihak terkait, juga sebagai umpan balik dan sebagai sarana perbaikan

manajemen kepemerintahan, serta sebagai media pertangungjawaban kepada

lembaga legislatif dan publik. Fungsi tersebut merupakan cerminan dari

maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Kabupaten Aceh

Utara.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Pemerintah

Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 mencakup hal–hal berikut ini:

Memberi pertanggungjawaban kepada pemberi amanah;

Memberi dasar bagi pengambil keputusan untuk perbaikan dalam

pencapaian kehematan, efesiensi, dan efektifitas pelaksanaan tupoksi,

sebagai upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Aceh Utara tahun

2012-2017;



Halaman 3

Memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan khususnya jangka

pendek dan jangka menengah.

III.GAMBARAN UMUM DAERAH

A. Kondisi Geografis

Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten dari 23

kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh yang terletak pada posisi 960 47’ – 970

31’ Bujur Timur dan 040 43’ – 050 16’ Lintang Utara. Kabupaten Aceh Utara

berbatasan dengan Kota Lhokseumawe dan Selat Malaka di sebelah Utara,

dengan Kabupaten Aceh Timur di sebelah Timur, dengan Kabupaten Bener

Meriah di sebelah Selatan dan dengan Kebupaten Bireuen di sebelah Barat.

Sebelah utara merupakan laut, yaitu Selat Malaka, dan di sebelah

selatan adalah kaki atau lereng pegunungan maka secara umum bentuk

permukaan bumi atau geomorfologi Kabupaten Aceh Utara dari arah pantai ke

arah pegunungan adalah :

Dataran pantai, yang terletak sepanjang tepi pantai.

Dataran aluvial, yang terletak relatif memanjang di belakang dataran pantai.

Zona lipatan, yang terletak relatif memanjang di belakang dataran aluvial.

Zona vulkanik, yang merupakan kaki/lereng sampai punggungan

pegunungan.

Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara yang tercatat adalah 3.296,86

km2, atau 329.686 Ha, yang terdiri dari 27 kecamatan 70 kemukiman 852

gampong. Paya Bakong adalah Kecamatan yang mempunyai wilayah paling

luas yaitu 418,32 Km2, sementara Lapang adalah kecamatan yang paling

sempit, yaitu 19,27Km2 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam

Tabel 1.1.



Halaman 4

Tabel 1.1

Luas Wilayah Kabupaten Aceh Utara menurut Kecamatan

Sumber : Aceh Utara Dalam Angka 2015

Tata guna lahan meliputi areal persawahan, perkebunan, hutan, rawa-

rawa, tambak, dan lain-lainnya. Penggunaan lahan yang terluas untuk lahan

perkebunan dan hutan negara. Disamping itu, lahan yang relatif luas juga

digunakan untuk areal persawahan, tegalan/kebun-kebun, pekarangan dan

No. Kecamatan Luas

Wilayah (Km2)

Persentase

1. Sawang 384,65 11,67

2. Nisam 114,74 3,48

3. Nisam Antara 84,38 2,56

4. Bandar Baro 42,35 1,28

5. Kuta Makmur 151,32 4,59

6. Simpang Kramat 79,78 2,42

7. Syamtalira Bayu 77,53 2,35

8.. Geureudong Pase 269,28 8,17

9. Meurah Mulia 202,57 6,14

10. Matang Kuli 56,94 1,73

11. Paya Bakong 418,32 12,69

12. Pirak Timu 67,70 2,05

13. Cot Girek 189,00 5,73

14. Tanah Jambo Aye 162,98 4,94

15. Langkahan 150,52 4,57

16. Seunuddon 100,63 3,05

17. Baktiya 158,67 4,81

18. Baktiya Barat 83,08 2,52

19. Lhoksukon 243,00 7,37

20. Tanah Luas 30,64 0,93

21. Nibong 44,91 1,36

22. Samudera 43,28 1,31

23. Syamtalira Aron 28,13 0,85

24. Tanah Pasir 20,38 0,62

25. Lapang 19,27 0,58

26. Muara Batu 33,34 1,01

27. Dewantara 39,47 1,20

TOTAL 3.296,86 100,00



Halaman 5

bangunan, hutan rakyat, ladang/huma, dan untuk areal lain-lainya. Selain itu,

di daerah ini masih terdapat lahan kosong yang produktif namun belum

diusahakan yaitu seluas 9.163 Ha atau 2,78 % dari luas wilayah seluruhnya.

Secara keseluruhan tata guna lahan Kabupaten Aceh Utara tercantum pada

tabel 1.2.

Tabel 1.2 Tata Guna Lahan

No Pengguna Lahan Luas (Ha) %

1 Persawahan 45.485 19.17

2 Perkarangan / Bangunan - -

3 Tegalan/ Kebun 45.655 19.25

4 Ladang/ Huma 24.217 10.21

5 Pengembalaan/ Padang Rumput 6.464 2.72

6 Sementara Tidak Diusahakan 9.968 4.20

7 Ditanami Pohon/ Hutan Rakyat 26.770 11.28

8 Perkebunan 49.560 20.89

9 Lain-lain (Tambak/Kolam/Empang/Tebat) 29.102 12.27

Jumlah 237.221 100.00

Sumber : Aceh Utara Dalam Angka, 2015

1. Iklim

Wilayah Kabupaten Aceh Utara sebagai bagian dari wilayah Provinsi

Aceh, termasuk tipe iklim muson dan klasifikasi menurut Mohr, Schmid &

Ferguson, termasuk iklim tipe C. Wilayah Kabupaten Aceh Utara relatif lebih

kering dibandingkan dengan dengan wilayah lainnya di Provinsi Aceh, karena

pengaruh Pegunungan Bukit Barisan, di mana wilayah sebelah utara dan timur

Pegunungan Bukit Barisan cenderung lebih kering dibandingkan wilayah

sebelah barat dan selatannya.

Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Aceh Utara berkisar

antara 1.000 – 2500 mm, dengan hari hujan 92 hari. Musim hujan terjadi pada

bulan Agustus sampai Januari, dengan curah hujan maksimal terjadi di bulan

Oktober-November, yang mencapai di atas 350 mm per bulan dengan hari

hujan lebih dari 14 hari. Sementara musim dengan curah hujan lebih rendah



Halaman 6

(cenderung kemarau) terjadi pada bulan Februari sampai Juli, dan yang

cenderung terendah adalah sekitar bulan Maret-April.

Rata-rata suhu udara adalah 300 C, dengan kisaran antara 210 C

sampai 350C. Suhu rata-rata pada musim penghujan adalah 280 C, dan pada

musim kemarau suhu rata-rata adalah 32,80 C. Kelembaban udara berkisar

antara 84 – 89 %, dengan rata-rata 86,6 %.

2. Geologi

Struktur geologi yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Utara secara

garis besar terdiri atas batuan Quarter yang cenderung di bagian pesisir

(bagian utara) dan batuan Tersier yang cenderung di bagian pedalaman

(bagian selatan). Sebaran ini selaras dengan topografi yang menaik dari utara

ke selatan, dan selaras pula dengan pola hilir ke hulu dalam DAS.

B. Kondisi Demografis

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun

2015, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara tercatat 572.961 jiwa dengan

laju pertumbuhan sebesar 2.04% per tahun. Luas wilayah 3.296,86 km2 maka

kepadatan penduduk mencapai 174 jiwa/km2 dengan sebaran di 27 kecamatan

selama periode tahun 2010 -2014 sebagaimana tercantum pada Tabel 1.3.

Ditinjau dari distribusi penduduk terbesar di Kecamatan Lhoksukon

mencapai 48.080 jiwa dan kepadatan penduduk terbesar di Kecamatan

Dewantara mencapai 1.202 jiwa/km2, sedangkan jumlah dan kepadatan

penduduk terkecil di Kecamatan Geureudong Pase mencapai 4.812 jiwa dan

18 jiwa/km2. Bila dilihat dari letaknya, maka dapat diindikasikan bahwa

kecamatan-kecamatan di sekitar sumbu wilayah atau di sekitar jalan nasional

cenderung mempunyai jumlah dan kepadatan penduduk lebih besar.

Tabel 1.3 Perkembangan Distribusi Penduduk Kabupaten Aceh Utara

menurut Kecamatan Tahun 2010–2014

No. Kecamatan 2010 2011 2012 2013 2014*)

1 Sawang 33.748 34.521 34,999 35,457 36,502 2 Nisam 17.115 17.235 17,473 17,702 18,223 3 Nisam Antara 12.096 12.277 12,447 12,61 12,981 4 Banda Baro 7.377 7.415 7,518 7,617 7,841



Halaman 7

5 Kuta Makmur 22.028 22.339 22,648 22,945 23,62 6 Simpang Kramat 8.710 8.824 8,946 9,063 9,330 7 Syamtalira Bayu 18.955 19.046 19,309 19,562 20,138 8 Geureudong Pase 4.448 4.550 4,613 4,674 4,812 9 Meurah Mulia 17.612 17.881 18,129 18,367 18,908

10 Matang Kuli 16.424 16.803 17,035 17,258 17,766 11 Paya Bakong 12.690 12.875 13,053 13,224 13,614 12 Pirak Timu 7.413 7.520 7,624 7,724 7,952 13 Cot Girek 18.342 18.762 19,021 19,27 19,838 14 Tanah Jambo Aye 39.141 40.472 41,032 41,569 42,794 15 Langkahan 20.938 21.221 21,514 21,796 22,438 16 Seuneudon 23.267 23.476 23,8 24,112 24,822 17 Baktiya 32.465 33.514 33,978 34,423 35,437 18 Baktiya Barat 16.943 17.334 17,574 17,804 18,328 19 Lhoksukon 43.998 45.472 46,101 46,704 48,080 20 Tanah Luas 22.037 22.601 22,913 23,213 23,897 21 Nibong 9.047 9.247 9,375 9,498 9,778 22 Samudera 24.389 25.099 25,446 25,779 26,538 23 Syamtalira Aron 16.456 16.833 17,066 17,289 17,798 24 Tanah Pasir 8.376 8.431 8,548 8,660 8,915 25 Lapang 7.909 8.075 8,187 8,294 8,538 26 Muara Batu 24.385 25.179 25,527 25,861 26,623 27 Dewantara 43.442 44.876 45,496 46,091 47,449

Jumlah 529.751 541.878 549,370 556,566 572,961 Sumber: Aceh Utara Dalam Angka Tahun 2015

1. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan makro yang harus diatasi secara

berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memberikan perhatian yang

sungguh-sungguh untuk menanggulangi kemiskinan sesuai prioritas

pembangunan yang tercantum dalam RPJM Kabupaten Aceh Utara Tahun

2012-2017. Berbagai program pembangunan jangka menengah telah

diimplimentasikan, baik di bidang infrastruktur, ekonomi, pendidikan, maupun

kesehatan. Akhir tahun 2014 tercatat penduduk miskin di Kabupaten Aceh

Utara sebanyak 112.600 jiwa atau 19,58 persen dari jumlah penduduk

sebagaimana tercantum pada Gambar 1.4.

Kondisi tersebut menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh

Utara semakin meningkat dan terus mengalami perbaikan sepanjang tahun

2010-2014. Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas Pemerintah



Halaman 8

Kabupaten Aceh Utara ke depan termasuk memberikan perhatian yang lebih

besar, tepat sasaran, dan terfokus melalui implimentasi pembangunan pada

wilayah-wilayah yang menjadi kantong kemiskinan, terutama di wilayah pesisir.

Gambar 1.4 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara

Tahun 2010-2014

II. ASPEK STRATEGIS

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi Aceh Utara periode 2010-2014 ditunjukkan oleh

PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 dan tanpa memasukkan migas

menunjukkan pertumbuhan ekonominya berkisar antara 3,40 – 7,57 persen.

Nilai PDRB ADHK tanpa migas Aceh Utara selama pada tahun 2010 nilainya

sebesar 8,97 triliun rupiah dan terus tumbuh hingga mencapai 10,99 triliun

rupiah pada tahun 2014 dengan pertumbuhan rata-rata 5,23 persen per tahun.

Jika dengan memasukkan migas, nilai PDRB Aceh Utara selama

periode 2010-2012 mengalami peningkatan yaitu dari 17,20 triliun rupiah

menjadi 18,15 triliun rupiah. Tahun 2013 nilai PDRB dengan migas turun

menjadi 17,86 triliun rupiah dan terus turun menjadi 17,26 triliun rupiah pada

113,

37

124,

04

119,

51

111,

74

112,

19

23,43 22,89

21,52 20,34 19,58

3

6

9

12

15

18

21

24

20

40

60

80

100

120

140

2010 2011 2012 2013 2014

000

Jiw

a

Per

sen

Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa) Tingkat Kemiskinan (%)



Halaman 9

tahun 2014.

Gambar 1.6 PDRB ADHK 2000Tahun 2010-2014

(Triliun Rupiah)

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Utara Tahun 2015 (Diolah)

Pertumbuhan ekonomi Aceh Utara menurut lapangan usaha tahun

2011-2014 dapat dilihat pada Tabel 2.3. Pada tahun 2014 mengalami

penurunan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju

pertumbuhan PDRB dengan migas Kabupaten Aceh Utara tahun 2014 turun

sebesar 3.35 persen, sedangkan tahun 2013 turun sebesar 1.62 persen.

Penurunan laju pertumbuhan ekonomi tersebut, dipengaruhi oleh sektor Jasa

Keuangan dan Asuransi yang mengalami penurunan sebesar 5.72 persen

serta sektor Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan

terbesar yaitu 14.61 persen yang disebabkan oleh semakin menurunnya Lifting

gas bumi di Kabupaten Aceh Utara.

-

5,00

10,00

15,00

20,00

2010 2011 2012 2013 2014

17,20 17,87 18,15 17,86 17,26

8,97 9,65 10,18 10,53 11,00

MIGAS TANPA MIGAS



Halaman 10

Tabel 1.7 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor

Tahun 2010-2014 (Persen)

SEKTOR CAPAIAN

2011 2012 2013 2014*)

Pertanian 4,59 4,14 5,91 3,82

Pertambangan dan Penggalian - Pertambangan migas dan panas bumi - Pertambangan dan penggalian

lainnya

-0,15 -0,20 2,55

-2,93 -3,01 1,59

-8,03 -8,37 10,68

-14,61 -15,15 9,50

Industri Pengolahan 18,08 6,96 -6,53 2,99

Pengadaan Listrik dan Gas 7,48 7,72 5,04 6,37

Pengadaaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

6,02 4,41 5,53 5,93

Konstruksi 4,25 6,52 8,52 6,99

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3,23 5,60 7,55 5,91

Transportasi dan Pergudangan 5,75 7,25 7,79 4,11

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8,87 9,01 9,81 9,72

Informasi dan Komunikasi 7,61 9,23 9,44 9,48

Jasa Keuangan dan Asuransi 4,16 -5,98 1,42 -5,72

Real Estate 3,42 3,89 7,51 9,34

Jasa Perusahaan 2,60 1,67 5,90 7,45

Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial 3,87 2,67 5,33 7,00

Jasa Pendidikan 6,20 6,27 6,83 5,74

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,20 13,02 9,50 8,34

Jasa Lainnya 5,01 4,63 6,30 6,00

PDRB (Non Migas) 7,57 5,44 3,40 4,50

PDRB (Migas) 3,88 1,59 -1,62 -3,35

Sumber : Aceh Utara Dalam Angka 2015 *) Angka sementara



Halaman 11

Namun bila ditinjau dari PDRB tanpa migas, laju pertumbuhan ekonomi

Aceh Utara berfluktuasi antara 3,40-7,57 persen. Pada tahun 2013

pertumbuhan terendah yaitu 3,40 dan tahun 2015 pertumbuhan meningkat

mencapai 4,50 persen. Hal dipengaruhi oleh semakin besarnya kontribusi

sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Industri Pengolahan

terhadap struktur perekonomian Kabupaten Aceh Utara. Hal ini juga

ditunjukkan oleh pertumbuhan positif sebesar 3.82 persen pada sektor

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Industri Pengolahan sebesar 2.99

persen di tahun 2014, setelah sebelumnya turun 6.53 persen di tahun 2013.

Tabel 1.8 Laju Pertumbuhandan Kontribusi Sektoral

Tahun 2013-2014 (Persen)

SEKTOR PERTUMBUHAN KONTRIBUSI

2013 2014*) 2013 2014*)

Pertanian 5,91 3,82 21,44 23,02

Pertambangan dan Penggalian

- Pertambangan migas dan panas bumi

- Pertambangan dan penggalian lainnya

-8,03 -8,37 10,68

-14,61 -15,15 9,50

41,06 40,17 0,89

36,28 35,26 1,01

Industri Pengolahan -6,53 2,99 13,33 14,21

Pengadaan Listrik dan Gas 5,04 6,37 0,06 0,07

Pengadaaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 5,53 5,93 0,01 0,01

Konstruksi 8,52 6,99 3,20 3,55

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 7,55 5,91 7,73 8,47

Transportasi dan Pergudangan 7,79 4,11 4,21 4,54

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,81 9,72 0,26 0,29

Informasi dan Komunikasi 9,44 9,48 1,23 1,39

Jasa Keuangan dan Asuransi 1,42 -5,72 0,98 0,95

Real Estate 7,51 9,34 1,65 1,86

Jasa Perusahaan 5,90 7,45 0,21 0,23

Administrasi Pemerintahan, Pertanahan 5,33 7,00 1,72 1,91



Halaman 12

SEKTOR PERTUMBUHAN KONTRIBUSI

2013 2014*) 2013 2014*)

dan Jaminan Sosial

Jasa Pendidikan 6,83 5,74 0,92 1,01

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9,50 8,34 1,33 1,50

Jasa Lainnya 6,30 6,00 0,65 0,72

PDRB (Non Migas) 3,40 4,50 58,94 63,72

PDRB (Migas) -1,62 -3,35 100 100

Kegiatan perekonomian Kabupaten Aceh Utara, sebagai salah satu

daerah penghasil migas di Provinsi Aceh, di dominasi oleh sektor

Pertambangan dan Penggalian yang menyumbang sebesar 35.46 persen

terhadap nilai tambah PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2014. Namun,

besarnya kontribusi ini terus menurun tiap tahunnya seiring dengan

menurunnya produksi dan eksplorasi migas di Kabupaten Aceh Utara.

Sedangkan dari sektor non migas, dengan memperbandingkan antara

pertumbuhan terhadap kontribusi yang diberikan oleh tiap sektor, maka dapat

diketahui beberapa sektor dengan pertumbuhan tinggi namun masih

memberikan kontribusi yang masih sangat kecil terhadap total PDRB Aceh

Utara pada tahun 2014. Sektor pertambangan dan penggalian lainnya,

penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi serta

real estate pertumbuhannya di atas 9 persen namun kontribusinya lebih kecil

dari 2 persen. Sebaliknya, sektor pertanian dengan pertumbuhan sebesar 3,82

persen, menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap

total PDRB Aceh Utara pada tahun 2014 yaitu sebesar 23,02 persen.

B. Laju Inflasi

Laju Inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga-harga yang terjadi di

suatu daerah. Laju inflasi tahun kalender 2015 hingga Desember 2015 untuk

Kota Lhokseumawe sebesar 2,44 persen, Kabupaten Aceh Utara disetarakan

dengan Kota Lhokseumawe sedangkan laju inflasi Provinsi Aceh sebesar 1,53

persen dan Nasional sebesar 3,35 persen.



Halaman 13

Tabel 1.9 Nilai Inflasi Rata-Rata Kabupaten Aceh Utara

Tahun 2011-2015

Uraian Tahun

2011 2012 2013 2014 2015

Lhokseumawe/ Aceh Utara

3,55 2,44 8,27 8,53 2,44

Aceh 3,43 0,22 7,31 8,09 1,53 Nasional 3,79 4,3 8,38 8,36 3,35

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2015

Terjadi penurunan tingkat inflasi dibandingkan tahun 2014 dengan

tingkat inflasi mencapai 8,53 persen. Perkembangan tingkat inflasi di

Kabupaten Aceh Utara, pola kecenderungannya mempunyai kesamaan

dengan kecenderungan inflasi Aceh sebagaimana tercantum pada Tabel 1.9.

C. Pendapatan Regional Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto Perkapita merupakan hasil bagi

antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sedangkan

Pendapatan Regional per kapita diperoleh dari hasil bagi antara Produk

Domestik Regional Neto (PDRN) atas biaya faktor produksi (PDRB yang telah

dikurangi penyusutan dan pajak tak langsung) dengan penduduk pertengahan

tahun. Peningkatan jumlah penduduk dan besarnya PDRB sangat menentukan

besarnya PDRB perkapita.

Gambar 1.10 Pendapatan Regional Perkapita dengan Migas

Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 – 2013 (Jutaan Rupiah)

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Utara



Halaman 14

Gambar 1.11 memperlihatkan bahwa untuk tahun 2013, pendapatan

regional perkapita Aceh Utara atas dasar harga berlaku mencapai 19,74 juta

rupiah mengalami penurunan dibandingkan tahun tahun 2012 yang hanya

mencapai angka 19,89 juta rupiah. Pencapaian pendapatan regional perkapita

untuk tahun 2013 ini lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Untuk pendapatan regional perkapita berdasarkan harga konstan

2000, memperlihatkan adanya penurunan dari 6,95 juta rupiah di tahun 2013

menjadi 7,11 juta rupiah pada tahun 2012. Penurunan ini tidak lepas dari

pengaruh menurunnya total nilai PDRB dengan migas atas dasar harga

konstan.

Gambar 1.11 Pendapatan Perkapita Tanpa Migas Tahun 2010 – 2013 (Jutaan Rupiah)

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Utara

Untuk pendapatan regional perkapita Aceh Utara tanpa migas, baik

atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, tiap tahunnya

menunjukkan tren terus meningkat. Pada tahun 2010 pendapatan regional

perkapita atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 10,14 juta rupiah dan

kembali meningkat ditahun 2011 hingga mencapai angka 10,70 juta rupiah.

Tahun 2012 naik menjadi 11,28 juta rupiah dan kembali terjadi peningkatan

hingga mencapai 11,62 juta rupiah pada tahun 2013. Kenaikan pendapatan

regional perkapita ini tidak lepas dari pengaruh meningkatnya total nilai

PDRB tanpa migas atas dasar harga berlaku.

Untuk pendapatan regional perkapita untuk tahun 2013 berdasarkan

harga konstan 2000, juga memperlihatkan adanya kenaikan setiap tahunnya.



Halaman 15

Pada tahun 2010, nilai pendapatan regional perkapita Aceh Utara hanya

sebesar 4,87 juta rupiah dan terus meningkat hingga mencapai 5,06 juta

rupiah pada tahun 2013. Peningkatan ini tidak lepas dari pengaruh

meningkatnya total nilai PDRB dengan migas atas dasar harga konstan pada

tahun 2013 sebesar 3,17 persen. Peningkatan ini juga lebih tinggi dari

pertumbuhan penduduk Aceh Utara yang sebesar 1,38 persen pada tahun

yang sama.

D. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (RT) Perkapita

Kemampuan perekonomi Kabupaten Aceh Utara dilihat dari angka

konsumsi rumah tangga (RT) perkapita terus menunjukkan kecenderungan

meningkat dimana pada tahun 2009 angka konsumsi RT perkapita sebesar

Rp. 4.344.204,-, jumlah RT tahun 2009 sebanyak 128.138 RT dengan besar

rasio yaitu 33,90. Pada tahun 2010 angka konsumsi RT meningkat sebesar

Rp. 4.739.940 dan jumlah RT sebanyak 122.825 serta rasionya sebesar 38,59.

Demikian pula pada tahun 2011 juga mengalami peningkatan yaitu

Rp. 5.171.448 konsumsi RT perkapita dengan jumlah RT sebanyak 125.637,

besaran rasio yaitu 41,16. Konsumsi rumah tangga perkapita sebagai mana

tabel berikut :

Tabel 1.12 Angka Konsumsi RT Perkapita

Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2009-2011

No Uraian 2009 2010 2011

1. Total Pengeluaran RT (Rp) 4.344.204 4.739.940 5.171.448

2. Jumlah RT 128.138 122.825 125.637

Rasio (1/2) 33,90 38,59 41,16

Sumber : BPS Kab. Aceh Utara (diolah)

b. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Sebagaimana pengeluran konsumsi RT, pengeluaran konsumsi non

pangan perkapita juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2009 total

pengeluran RT non pangan sebesar Rp. 1.382.916 atau 31,83 persen dan

sebesar Rp.1.540.068 atau 32,49 pada tahun 2010. Pada Tahun 2011 angka



Halaman 16

konsumsi RT non pangan juga mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp.

1.948.032 atau sebesar 37,67 persen. Tabel konsumsi RT non pangan

sebagai mana berikut :

Tabel 1.13 Persentase Konsumsi RT Non Pangan

Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2009-2011

No Uraian 2009 2010 2011

1 Total Pengeluaran RT Non Pangan (Rp)

1.382.916 1.540.068 1.948.032

2 Total Pengeluaran (Rp) 4.344.204 4.739.940 5.171.448

Rasio 31,83 % 32,49 % 37,67 %

Sumber : BPS Kab. Aceh Utara (diolah)

c. Nilai Tukar Petani

Gambar 1.14 Nilai Tukar Petani

Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009-2013

E. Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur

Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara yang tercatat adalah 3.296,86 km2,

atau 329.686 Ha. Dengan panjang garis pantai 51 km, dan kewenangan

kabupaten adalah sampai 4 mil laut, maka luas wilayah laut kewenangan ini

adalah 37.744 Ha atau 3.774,4 km2.

Luas wilayah produktif tahun 2006 seluas 162.578 ha mengalami

penurunan ditahun 2007 yaitu seluas 153.192. Pada tahun 2008-2010 luas

lahan produktif kembali meninggkat seiring upaya-upaya yang dilakukan

pemerintah Kabupaten Aceh utara yaitu 167.500 ha pada tahun 2010.

Perbandingan luas lahan produktif dengan luas wilayah budidaya

sebagaimana tabel berikut :

25,000 28,000 29,000 31,000 35,000

,000

10,000

20,000

30,000

40,000

Nilai tukar petani

2008

2009

2010

2011

2012



Halaman 17

Gambar 1.15 Luas Wilayah Produktif


F. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi disuatu daerah dapat dilaksanakan apabila kondisi daerah

memberikan rasa aman dan nyaman terhapat investor yang akan

menanamkan modalnya di Kabupaten Aceh Utara. Untuk itu diperlukan upaya

bersama untuk menjaga kondisi keamanan sebagai upaya yang dapat

dilakukan oleh masyarakat dalam membantu pemerintah dalam

mengupayakan investasi di Kabupaten Aceh Utara.

G. Fokus Sumber Daya Manusia

a. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Kualitas tenaga kerja di Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan angka

kelulusan tingkat S1 pada tahun 2010 dan 2011 masing sebanyak 8.004 dan

8452 orang, Sementara itu untuk tingkat S2 dan S3 pada tahun 2010

sebanyak 126 orang dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan yang

cukup signifikan yaitu sejumlah 425 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah

penduduk pada tahun 2010 dan 2011, maka kualitas tenaga kerja dengan

rasio kelulusan tingkat S1sebesar 1,53 persen pada tahun 2010 dan 1,64

persen pada tahun 2011 sebagaimana ditampilkan pada gambar 1.16

135.521 134.965

141.873 141.514 141.130

130.000

132.000

134.000

136.000

138.000

140.000

142.000

144.000

Luas wilayah produktif

2008

2009

2010

2011

2012



Halaman 18

Gambar 1.16

Rasio Lulusan S1/S2&S3

Di Kabupaten Aceh UtaraTahun 2008-2012

,453

2,149 2,274

3,940

4,914

,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Rasio Lulusan S1/S2/S3

2008

2009

2010

2011

2012

b. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Tingkat ketergantungan penduduk di Kabupaten Aceh Utara kurun

waktu 2008-2012 menunjukkan angka yang berfluktuatif, sebagaimana pada

gambar 1.17.

Gambar 1.17 Rasio Ketergantungan

Di Kabupaten Aceh UtaraTahun 2008-2012

H. Struktur Organisasi

Struktur organisasi, kewenangan dan tugas dari unit-unit yang

membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kepala daerah yang terdiri

dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah,dan Lembaga

Teknis Daerah serta Sekretariat Lembaga Keistimewaan.

a. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang

dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas Pokok Sekretariat Daerah adalah

101,98

43,21 36,22 36,16

134,21

-

50,00

100,00

150,00

Rasio ketergantungan

2008

2009

2010

2011

2012



Halaman 19

membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan

pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan

pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Sementara itu, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi dari

Sekretariat Daerah ini mencakup: (1) pengkoordinasian perumusan kebijakan

Pemerintah Daerah, (2) penyelenggaraan administrasi pemerintahan,

pembangunan, kemasyarakatan serta organisasi dan tata laksana, (3)

pengkoordinasian kegiatan perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan

tugas umum pemerintahan, (4) pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan,

prasarana dan sarana pemerintahan daerah, dan (5) pengembangan dan

pelaksanaan pola kerja sama antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga, (6)

pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah,

Asisten, Bagian dan Sub Bagian.

b. Sekretariat DPRK

Sekretariat DPRK merupakan unsur pelayanan terhadap DRPK yang

dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasionalberada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK dan secara

administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melaui Sekda. Susunan

organisasi Sekretariat DPRK terdiri dari Sekretaris, Bagian dan Sub Bagian.

c. Dinas Daerah

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah ini

melaksanakan tugas dan fungsi operasional untuk bidang-bidang tertentu

seperti : Dinas Syariat Islam; Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;

Dinas Pengelolan Keuangan dan Kekayaan Daerah; Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil; Dinas Kesehatan; Dinas Bina Marga ; Dinas Cipta Karya ;

Dinas Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral; Dinas Perindustrian dan



Halaman 20

Perdagangan; Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Dinas Pertanian,

Tanaman Pangan dan Peternakan; Dinas Kehutanan dan Perkebunan; Dinas

Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk;Dinas Perhubungan, Pariwisata

dan Kebudayaan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pasar, Kebersihan

dan Pertamanan.

d. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah merupakan badan/kantor yang dikepalai oleh

seorang Kepala Badan/Kepala Kantor sebagai unsur penunjang yang

membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk bidang-bidang

tertentu. Kepala Badan/Kepala Kantor berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Beberapa lembaga teknis

yang terdapat dalam pemerintah Kabupaten mencakup: Bappeda; Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera; Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan; Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; Badan

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; Badan

Penanggulangan Bencana Daerah; Inspektorat Kabupaten; Satuan Polisi

Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah; RSU Cut Meutia; Kantor Lingkungan

Hidup; Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kantor

Perpustakaan dan Arsip Daerah; Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

e. Sekretariat Lembaga Keistimewaan dan Sekretariat Korpri

Sekretariat Lembaga Keistimewaan merupakan perangkat daerah

yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Beberapa

Lembaga Keistimewaan yang terdapat dalam pemerintah Kabupaten

mencakup : Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU); Sekretariat

Majelis Adat Aceh (MAA); Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dan

Sekretariat Baitul Mal Kabupaten (BMK).

Sekretariat Korpri merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh

seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Halaman 21

f. Pemerintah Kecamatan

Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin

oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 27 (dua

puluh tujuh) Kecamatan dan Organisasi Kecamatan terdiri dari camat,

sekretariat kecamatan, dan 4 (empat) seksi serta 2 (dua) sub bagian.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan seluruh perangkat di

bawahnya berusaha melaksanakan tugas dan kegiatan pemerintahan daerah

maupun tugas-tugas perbantuan dan tugas dekonsentrasi.

III. PERMASALAHAN UTAMA

Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan program tahun 2015,

terdapat beberapa permasalahan serta tindak lanjut sebagaimana terlampir

pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Permasalahan dan Tindak Lanjut

No. Permasalahan Tindak Lanjut Ket

1. Tingkat kemiskinan masih tinggi Peningkatan tingkat kesempatan kerja

2. Masih rendahnya ketahanan pangan dan nilai nambah produk pertanian

Menyediakan cadangan pangan daerah

3. Pertumbuhan ekonomi masih rendah

Perlu penambahan tenaga pembina terhadap industri kecil dan menengah secara bertahap

4. Rendahnya pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan

Peningkatan kualitas sumber daya lingkungan hidup

5. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka

Pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan

6. Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) belum berkembang dengan baik

Peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan koperasi dan UKM

7. Keterlibatan peran swasta dalam pembangunan masih rendah

Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan



Halaman 22

8. Masih rendahnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat

Peningkatan pelayanan kesehatan

9. Permasalahan dan tantangan dibidang kesehatan masyarakat dan keluarga sejahtera

Peningkatan pelayanan kesehatan

10. Banyaknya infrastruktur irigasi, jalan dan jembatan dalam kondisi belum mantap

Peningkatan, rehabilitasi serta optimalisasi fungsi jaringan irigasi dan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan

11. Masih lemahnya organisasi, tatalaksana dan SDM aparatur

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur

12. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik, sosial budaya dan adat

Pengelolaan keragaman dan pelestarian budaya

13. Masih lemahnya pelaksanan penegakan supremasi hukum

Penerapan syariat islam

14. Belum optimalnya pemberdayaan kepemudaan, pramuka dan keolahragaan

Peningkatan peran pemuda dalam gampong

15. Pembangunan sumber daya manusia, perempuan dan anak masih rendah

Penurunan AKI dan AKB melalui pemenuhan cakupan K4

16. Belum berkembangnya potensi perhubungan dan pariwisata

Peningkatan pemanfaatan dan penataan serta fungsionalisasi objek wisata sejarah, adat dan alam



Halaman 23

IV. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Aceh Utara Tahun 2015 terdiri dari 4(empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat

Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2015 yang

mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja

tahun 2015. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi :

pembandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015; pembandingan

antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014

dan tahun 2013; pembandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015

dengan target 2017 berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2012 sampai tahun

2017; untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2015 dibandingkan

dengan Standar Nasional; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala

dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang

diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten

Aceh Utara Tahun 2015 dan upaya/ langkah di masa mendatang yang akan

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka peningkatan kinerjanya.



Halaman 24

Bab II PPeerreennccaannaaaann

KKiinneerrjjaa

I. RENCANA STRATEGIS

Sebagai sebuah instansi sektor publik, Pemerintah Kabupaten Aceh

Utara mempunyai rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima)

tahun, yaitu untuk Tahun 2012-2017 dengan memperhitungkan potensi,

peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul untuk memetakan posisi

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. RPJMD yang disusun merupakan rencana

strategis yang diharapkan mampu menjawab posisi Pemerintah Kabupaten

Aceh Utara sekarang, tujuan yang ingin dicapai termasuk visi misi daerah.

RPJMD Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang mencakup Visi, Misi,

Tujuan, Sasaran, Kebijakan serta cara pencapaian tujuan dan sasaran

dijabarkan dalam Program dan Kegiatan.

RPJMD disusun dengan memperhitungkan analisis lingkungan baik

kekuatan daerah, kelemahan, peluang, dan kendala yang ada maupun yang

diprediksikan akan muncul. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam

Tahun 2015 akan dijelaskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015.

Hubungan RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya dengan LAKIP

Pemerintah Kabupaten Aceh adalah sebagai berikut:



Halaman 25

Gambar 1

Pada Tahun 2015 , Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sudah memiliki

RPJP sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh

Utara Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2012-2017 sesuai dengan Qanun

Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Utara 2012-2017 yang

sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 40 Tahun

2013 tentang RPJM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional

sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004,

keberadaan RPJM Daerah Kabupaten Aceh Utara merupakan satu bagian

yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh

Utara khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang seharusnya

tertuang dalam RPJP Daerah Kabupaten Aceh Utara maupun RT/RW

Kabupaten Aceh Utara. Dari keberadaannya akan dijadikan pedoman

penyusunan Renstra SKPD. Setiap tahun selama periode perencanaan, akan

dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK)

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Perjanjian Kinerja (PK) untuk SKPK.

LLAAKKIIPP

KKaabbuuppaatteenn

AAcceehh UUttaarraa

LLAAKKIIPP

SSKKPPKK RReennjjaa

SSKKPPKK

RReennssttrraa

SSKKPPKK

RReennjjaa

KKaabbuuppaatteenn

AAcceehh UUttaarraa

RRPPJJPP

KKaabbuuppaatteenn

AAcceehh UUttaarraa

RRPPJJMM

KKaabbuuppaatteenn

AAcceehh UUttaarraa

RRKKPP

PPuussaatt RRPPJJMM

NNaassiioonnaall RRPPJJPP

NNaassiioonnaall

RRPPJJMM PPrroovviinnssii

AACCEEHH



Halaman 26

RPJMD Kabupaten Aceh Tahun 2012-2017 disusun dengan

mengakomodir berbagai tuntutan stakeholders antara lain pengawasan yang

profesional, pelayanan prima, perwujudan pemerintahan yang bersih,

berwibawa dan bebas KKN, serta penerapan good governance dalam seluruh

aspek asas-asas penyelenggaraan pemerintahan.

Perencanaan Stratejik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang

dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017 adalah

sebagai berikut:

AA.. VViissii

Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Aceh Utara yang Berbudaya, Sejahtera,

Mandiri dan Islami (BERSEMI)”.

Visi pembangunan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017 ini

diharapkan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat dengan

tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam

Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Aceh Utara,

dan selaras dengan RPJM Nasional 2009-2014.

Adapun maksud yang terkandung dalam visi pembangunan di atas

adalah sebagai berikut:

1) Berbudaya artinya mengamalkan falsafah Aceh yang Islami yakni: Adat bak

Pôteumeurehôm, Hukôm bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang,

Reusam bak Bentara.

2) Sejahtera artinya masyarakat Aceh Utara memperoleh kemakmuran dalam

keadilan, kesenangan hidup dalam keadaan aman dan tenteram lahir

bathin.

3) Mandiri artinya masyarakat yang mampu berdiri sendiri tanpa

ketergantungan kepada pihak lain.

4) Islami artinya masyarakat yang berakhlak mulia, berprilaku, berbicara,

berbuat, dan bertindak sesuai dengan Syari’at Islam.



Halaman 27

BB.. MM ii ss ii

Misi adalah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh

instansi/pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana. Pemerintah

Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mempunyai 8 (delapan)

misi yang telah ditetapkan pada Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor

9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017, yaitu :

1. Menciptakan pemerintahan Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas

korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Mengupayakan stabilitas kehidupan sosial politik dan sosial budaya yang

aman dan damai sesuai dengan semangat MOU Helsinki dan UUPA.

3. Meningkatkan kualitas SDM yang profesional, mengembangkan minat bakat

pemuda dan olah raga, pemberdayaan perempuan yang berbudaya dan

berakhlak mulia melalui pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan

tuntunan Syari'at Islam.

4. Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat melalui layanan

kesehatan yang bermutu, peningkatan kesadaran pola hidup bersih dan

sehat.

5. Memberikan kesempatan dan peluang kepada seluruh lapisan masyarakat

untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian pembangunan serta menikmati hasil-hasil pembangunan.

6. Mengupayakan secepatnya pembangunan infrastruktur perkantoran

pemerintah Aceh Utara satu atap yang menjadi marwah masyarakat Aceh

Utara.

7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan

ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian,

perkebunan, perikanan, kelautan dan kepariwisataan yang berkelanjutan

dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan

mengacu pada tata ruang.



Halaman 28

8. Mengupayakan penegakan hukum positif dan hukum Islam secara

komprehensif dalam segala bidang kehidupan masyarakat yang

berkeadilan.

CC.. SSaassaarraann SSttrraatteeggiiss

Penetapan saran strategis dilakukan dengan mempertimbangkan misi

Pemerintah daerah sehingga dari setiap misi Pemerintah Kabupaten Aceh

Utara terdapat beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun 2012-2017. Capaian sasaran strategis tersebut dilakukan

dengan pengukuran indikator kinerja yang realistis yang diharapkan dapat

dicapai pada akhir masa RPJMD.

VViissii

“Terwujudnya Masyarakat Aceh Utara yang Berbudaya, Sejahtera,

Mandiri dan Islami (BERSEMI)”.

No Misi No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target

I Menciptakan

pemerintahan Aceh

Utara yang bersih,

berwibawa, bebas

korupsi, kolusi dan

nepotisme

1. Terlaksananya tata

kelola pemerintah

yang transparan dan

akuntabel pelayanan

publik

Nilai

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

B

Opini

pemeriksaan

BPK

WTP

Nilai Evaluasi

Kinerja

Penyelenggaran

Pemerintah

Daerah (EKPPD)

Sangat Tinggi

2. Meningkatnya

profesionalisme dan

kinerja aparatur

dalam pelayanan

publik

Indeks Kepuasan

Masyarakat

(IKM)

75

II Mengupayakan stabilitas kehidupan sosial politik dan social budaya yang aman dan damai sesuai dengan semangat MOU Helsinki dan UUPA

1. Terciptanya stabilitas

sosial dan politik

Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk

3.86

2. Meningkatnya

kesejahteraan

masyarakat miskin

Persentase

jumlah penduduk

miskin

19.50



Halaman 29

3. Menurunnya tingkat

angka pengangguran

Angka

pengangguran

10.10

III Meningkatkan kualitas

SDM yang profesional,

mengembangkan minat

bakat pemuda dan olah

raga, pemberdayaan

perempuan yang

berbudaya dan

berakhlak mulia melalui

pendidikan yang

berkualitas dan sesuai

dengan tuntunan

Syari'at Islam

1. Meningkatnya

layanan pendidikan

yang bermutu, islami

dan berdaya saing

Angka

melek huruf

97.3

Rata-rata lama

Sekolah

9.3

IV Meningkatkan

pembangunan

kesehatan masyarakat

melalui layanan

kesehatan yang

bermutu, peningkatan

kesadaran pola hidup

bersih dan sehat

1 Meningkatnya Status

Kesehatan dan Gizi

masyarakat

Angka Kematian

Ibu

102

Angka Kematian

Bayi

7

Persentase Gizi Buruk

0.096

Umur Harapan Hidup

70

VII Meningkatkan

pembangunan

infrastruktur pendukung

pengembangan

ekonomi kerakyatan

yang berbasis pada

pembangunan

pertanian, perkebunan,

perikanan, kelautan dan

kepariwisataan yang

berkelanjutan dengan

memanfaatkan sumber

daya alam yang

berbasis lingkungan

dan mengacu pada tata

ruang

1 Tersedianya jalan

mantap dan

jembatan yang

menjamin kelancaran

arus transportasi

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap

56.15

2 Tersedianya

aksesibilitas pada

pusat-pusat

pertumbuhan

ekonomi, daerah

terisolir, dan daerah

tujuan wisata

Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik

63.58

3 Tersedianya air

irigasi untuk

pertanian rakyat

pada Daerah Irigasi

Persentase luas

Irigasi dalam

kondisi baik (M2)

40.56



Halaman 30

4 Meningkatnya

keselamatan,

keamanan, dan

pelayanan sarana

dan prasarana

perhubungan darat

Jumlah arus

penumpang

angkutan umum

1,367,817

5 Meningkatnya

pendapatan

masyarakat

Tingkat

Pertumbuhan

Ekonomi

4.83

Indeks Gini

6 Meningkatnya jumlah

kunjungan wisatawan

Persentase

peningkatan

jumlah

wisatawan

37,500

7 Meningkatnya

ketersediaan

pangan, pola

konsumsi serta

distribusi pangan

Tingkat

Ketersediaan

Energi

Tingkat

ketersediaan

Protein

8 Meningkatnya

produksi dan

produktivitas

pertanian tanaman

pangan, holtikultura,

perkebuan, dan

peternakan

Tingkat

Produktivitas

padi (ton/ha)

6.3

9 Meningkatnya

produksi dan

produktivitas

kelautan dan

perikanan

Persentase

Produksi

perikanan

100

VIII Mengupayakan

penegakan hukum

positif dan hukum islam

secara komprehensif

dalam segala bidang

kehidupan masyarakat

yang berkeadilan

1 Peningkatan fasilitas

masjid, meunasah

dan mushalla

Jumlah Mesjid

dan Mushalla

330 dan 852



Halaman 31

II. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang ada pada RPJMD,

maka setiap tahunnya dilakukan pengukuran indikator kinerja dari sasaran-

sasaran strategis yang dianggap penting pada tahun berjalan. Pada tahun

2015 ini, 8 (delapan) misi Kabupaten Aceh Utara dijabarkan dalam

beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai. Ukuran pencapaiannya

dilakukan dengan menggunakan indicator kinerja yang SMART (Spesific,

Measurable, Achievable, Rasional dan Rangible).

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah

dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja

terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber

daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja

yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk

kinerja ( outcome ) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga

mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,

sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja

aparatur.

2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan

sanksi

4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi

dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



Halaman 32

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan indikator kinerja

utama (IKU) sesuai dengan Keputusan Bupati No 061/717/2015 tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-

2017, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran

strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada rencana

pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten 2012-2017.

Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator

kinerja yang ada dalam RPJMD Kabupaten Aceh Utara tahun 2012-2017

yang memiliki fokus pada prespektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya

pada internal bussines proses (peningkatan kapasitas internal organisasi)

tidak dijadikan sebagai indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama

pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang akan digunakan untuk periode

waktu tahun 2012-2017 sesuai periode RPJMD telah ditetapkan dengan

keputusan Bupati Aceh Utara nomor 061/717/2015 Tahun 2015.



Halaman 33

Tabel 2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN ACEH UTARA

TAHUN 2012-2017

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Penjelasan (formulasi pengukuran

dan sumber data)

1. Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu, islami dan berdaya saing

Angka melek huruf

Formulasi pengukuran: Persentase penduduk usia 15 tahun

keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya

Sumber data:

- BPS

- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Rata-rata lama Sekolah

Formulasi pengukuran: Kumulatif jumlah tahun yang

ditempuh oleh penduduk 15 tahun keatas dalam mengikuti pendidikan

formal yang dihitung sampai jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan

atau kelas/tingkat tertinggi yang pernah diduduki

Sumber data:

- BPS - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah

Raga

2. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi masyarakat

Angka Kematian

Ibu

Formulasi pengukuran:

Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas selama satu tahun dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama kali seratus ribu

Sumber data: Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan



Halaman 34

Angka Kematian Bayi

Formulasi pengukuran: Jumlah bayi (< 1 tahun) yang meninggal di Kabupaten Aceh Utara selama satu tahun dibagi jumlah

dengan kelahiran hidup pada tahun yang sama kali seribu

Sumber data:

Dinas Kesehatan

Persentase Gizi

Buruk


Jumlah balita yang berstatus gizi buruk di Kabupaten Kabupaten Aceh Utara selama satu tahun dibagi dengan jumlah balita yang ditimbang pada tahun yang sama kali seratus persen

Sumber data: Dinas Kesehatan

Umur Harapan

Hidup


Rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh sekelompok orang yang dilahirkan pada suatu waktu tertentu jika mortalitas untuk kelompok umur tersebut bersifat tetap pada masa mendatang

Sumber data:

- BPS - Dinas Kesehatan



Halaman 35

3. Tersedianya jalan mantap dan jembatan yang menjamin kelancaran arus transportasi

Proporsi panjang jaringan jalan

dalam kondisi mantap

Formulasi pengukuran: Panjang jalan yang mantap dibagi

dengan Panjang jalan dikalikan seratus persen

Sumber data: - Dinas Cipta Karya - Dinas Bina Marga

4. Tersedianya aksesibilitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, daerah terisolir, dan daerah tujuan wisata

Proporsi panjang jembatan dalam

kondisi baik

Panjang jembatan dalam kondisi baik dibagi dengan Panjang jembatan dikalikan

seratus persen

Sumber data: - Dinas Cipta Karya

- Dinas Bina Marga

5. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada Daerah Irigasi

Persentase luas Irigasi dalam kondisi baik (M2)

Formulasi pengukuran: Luas jaringan irigasi dalam kondisi baik dibagi dengan luas jaringan irigasi ikalikan seratus persen

Sumber data: Dinas Pengairan, Energi Sumber Daya Mineral

6. Peningkatan fasilitas masjid, meunasah dan mushalla

Jumlah Mesjid dan Mushalla

Formulasi pengukuran: Jumlah Mesjid dan Mushalla

Sumber data:

Dinas Syariat Islam

Dinas Cipta Karya



Halaman 36

7. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin)

Persentase jumlah penduduk

miskin

Formulasi pengukuran: Jumlah penduduk miskin dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan seratus persen

Sumber data:

BPS

8. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana perhubungan darat

Jumlah arus

penumpang angkutan umum

Formulasi pengukuran: Jumlah arus penumpang angkutan umum

Sumber data: Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan

9. Menurunnya tingkat angka pengangguran

Angka pengangguran

Formulasi pengukuran: Jumlah pengganggur dibagi dengan

jumlah angkatan kerja dikalikan seratus persen

Sumber data:

Dinas Sosia, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk

10. Meningkatnya pendapatan masyarakat

Tingkat Pertumbuhan

Ekonomi

Formulasi pengukuran: PDRB harga konstan tahun n dikurangi

dengan PDRB tahun n-1, dibagi dengan PDRB tahun n-1 dikalikan seratus persen

Sumber data:

BPS



Halaman 37

Indeks Gini Formulasi pengukuran: k

G 1 Pi (Q

i Q

i1 )

i1

Sumber data: BPS

11. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

Persentase peningkatan jumlah wisatawan

Formulasi pengukuran: Jumlah wisatawan tahun n

dikurangi jumlah wisatawan tahun n-1 dibagi dengan jumlah wisatawan n-1 kalikan seratus persen

Sumber data:

Dinas Perhubunga, Pariwisatan dan Kebudayaan

12. Terciptanya stabilitas sosial dan politik

Rasio jumlah Satpol PP per

10.000 penduduk

Formulasi pengukuran: Jumlah Satpol PP dibagi Jumlah Penduduk dikalikan seratus persen

Sumber data: Satpol PP dan WH

13. Meningkatnya ketersediaan pangan, pola konsumsi serta distribusi pangan

Tingkat Ketersediaan Energi


100 + ( Angka ketersediaan energi-2200

) x 100 2200

Sumber data:

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan



Halaman 38

Tingkat ketersediaan Protein


100 + ( Angka ketersediaan protein - 57

) x 100 57

Sumber data:

Badan Ketahanan Pangan dan

Penyuluhan

14. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, holtikultura, perkebuan, dan peternakan

Tingkat Produktivitas padi (ton/ha)

Formulasi pengukuran: Sumber data:

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

15. Meningkatnya produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan

Persentase Produksi perikanan

Formulasi pengukuran: Sumber data:

Dinas Kelautan dan Perikanan

16. Meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik

Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM)

Formulasi pengukuran: Nilai IKM Sumber data:

Bagian Organisasi



Halaman 39

17. Terlaksananya tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel

Nilai Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah

Formulasi pengukuran: Hasil penilaian Kementeriaan

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

Sumber data: Kementeriaan Pemberdayaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi RI

Opini pemeriksaan BPK

Formulasi pengukuran: Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LaporanKeuangan Daerah

Sumber data: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (EKPPD)

Formulasi pengukuran: Hasil penilaian Kementeriaan Kementerian Dalam Negeri

Sumber data: Kementeriaan Dalam Negeri



Halaman 40

Perjanjian Kinerja Kabupten Aceh Utara Tahun 2015 merupakan suatu

dokumen yang diformalkan dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu

komponen dari siklus kinerja yang dimulai dari perencanaan dan di akhiri

dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja merupakan rencana tahunan sebagai

penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah(RPJMD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017 yang berjangka

waktu 5 tahunan.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 disajikan dalam

Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja 2015

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1 Terlaksananya tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel pelayanan publik

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

B

Opini pemeriksaan BPK WTP



Sangat Tinggi

2 Meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

75

3 Terciptanya stabilitas sosial dan politik


3.86

4 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin

Persentase jumlah penduduk miskin

19.50

5 Menurunnya tingkat angka pengangguran

Angka pengangguran

10.10

6 Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu, islami dan berdaya saing

Angka melek huruf 97.3

Rata-rata lama Sekolah

9.3



Halaman 41

7 Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi masyarakat

Angka Kematian Ibu 102

Angka Kematian

Bayi

7

Persentase Gizi

Buruk

0.096

Umur Harapan Hidup 70

8 Tersedianya jalan mantap dan jembatan yang menjamin kelancaran arus transportasi


56.15

9 Tersedianya aksesibilitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, daerah terisolir, dan daerah tujuan wisata


63.58

10 Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada Daerah Irigasi


40.56

11 Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana perhubungan darat

Jumlah arus penumpang angkutan umum

1,367,817

12 Meningkatnya pendapatan masyarakat

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

4.83

13 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan


37,500

14 Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman


6.3

15 Meningkatnya produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan


100

16 Peningkatan fasilitas masjid, meunasah dan mushalla


330 dan 852



Halaman 42

Bab III AAkkuunnttaabbiilliittaass

KKiinneerrjjaa

I. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan

pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja

dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi suatu

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk

meminta keterangan atau pertanggung jawabansecara tepat, jelas dan

terukur. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam memberikan

pertanggung jawaban tersebut kepada yang memberikan amanah yaitu

masyarakat dilaksanakan melalui media penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud

pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi

pemerintah serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang berdaya

guna dan berhasil guna.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pelaporan (LAKIP)

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 disusun sesuai dengan

ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik

Indoenesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah tanggal 21 April 2014 dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya

membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana

atau target dengan menggunakan indicator kinerja yang telah ditetapkan

dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pencapaian sasaran srategis yang dtietapkan dalam

mewujudkan visi, misi instansi pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam



Halaman 43

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Aceh Utara tahun 2012-2017.

Pengukuran kinerja pada tahun 2015 dilaksanakan dengan

membandingkan antara target sasaran dari masing-masing indikator

kinerja sasaran dan selanjutnya membandingkan capaian indikator kinerja

tersebut dengan capaian indikator kinerja sasaran dengan tahun

sebelumnya sampai dengan target kinerja pada 5 (lima) tahun yang

direncanakan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja

tersebut dengan rumus sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja

atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja,

digunakan rumus:

Realisasi Capaian indikator kinerja= x 100% Rencana

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahya

kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya

kinerja, digunakan rumus:

Rencana- (Realisasi- Rencana) Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana Atau : (2 x Rencana)- Realisasi Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana



Halaman 44

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran

menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala

ordinal yaitu:

Tabel 3.1

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada

Tahun 2015 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan

dalam table sebagai berikut:

Skala Ordinal Predikat/Kategori

> 92 Sangat Berhasil

77< X ≤ 92 Berhasil

62 < X ≤ 77 Cukup Berhasil

< 62 Tidak Berhasil



Halaman 45

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2015

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

Ket Capaian

1 Terlaksananya tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel pelayanan publik

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

B CC CC Berhasil

Opini pemeriksaan BPK WTP WDP WDP Cukup Berhasil



Sangat Tinggi Tinggi Tinggi Berhasil

2 Meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

75 71.97 96.0 Sangat Berhasil

3 Terciptanya stabilitas sosial dan politik


3.86 4.14 107 Sangat Berhasil

4 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin

Persentase jumlah penduduk miskin


5 Menurunnya tingkat angka pengangguran

Angka pengangguran


6 Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu, islami dan berdaya saing

Angka melek huruf 97.3 92.22 95 Sangat Berhasil

Rata-rata lama Sekolah 9.3 12.19 131 Sangat Berhasil



Halaman 46

7 Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi masyarakat

Angka Kematian Ibu 102 127 125 Sangat

Berhasil

Angka Kematian

Bayi

7

7

100

Sangat

Berhasil

Persentase Gizi

Buruk

0.096

0.018

19

Tidak Berhasil

Umur Harapan Hidup 70 70.4 101 Sangat Berhasil

8 Tersedianya jalan mantap dan jembatan yang menjamin kelancaran arus transportasi


56.15

41

73

Cukup Berhasil

9 Tersedianya aksesibilitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, daerah terisolir, dan daerah tujuan wisata


63.58

63

99

Sangat Berhasil

10 Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada Daerah Irigasi


40.56

33.74

83.2

Berhasil

11 Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana perhubungan darat

Jumlah arus penumpang

angkutan umum

1,367,817

87,972

6.4

Tidak Berhasil

12 Meningkatnya pendapatan masyarakat

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

4.83 4,5 93,17 Sangat Berhasil



Halaman 47

13 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan


37,500

20,811

55

Tidak Berhasil

14 Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman


6.3 5.3 84 Berhasil

15 Meningkatnya produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan


100 97.33 97 Sangat Berhasil

16 Peningkatan fasilitas masjid, meunasah dan mushalla


330 dan 852

336 dan 852 102 dan 100 Sangat Berhasil



Halaman 48

II. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan

evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang

lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja

yang telah ditargetkan. Hingga akhir tahun 2015 yang merupakan tahun

keempat RPJMD 2012-2017, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara secara

bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuannya

melalui sebelas 17 (tujuh belas) sasaran strategis dan 25 (dua puluh lima)

indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun Penetapan

Kinerja Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 17 (tujuh

belas) sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Tahun 2015

tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama

sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Menciptakan

Pemerintahan Aceh Utara yang Bersih, Berwibawa, Bebas Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme” dan juga untuk mencapai tujuan: ”Meningkatkan

Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Daerah”. Sasaran ini juga

didukung secara terpadu oleh Bagian Organisasi, Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Kekayaan Daerah dan Bagian Pemerintahan. Untuk mengukur

sasaran pertama ini terdapat 3 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian

kinerja sasaran terlaksananya tata kelola pemerintah yang transparan dan

akuntabel pelayanan publik tersaji pada tabel 3.3 berikut dibawah ini :

Terlaksananya Tata Kelola Pemerintah yang Transparan dan

Akuntabel Pelayanan Publik

Sasaran 1



Halaman 49

No. Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2015

2013 2014 Target Realisasi Capaian Ket Capaian

1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

CC CC B CC CC Berhasil

2 Opini pemeriksaan BPK

WDP WDP WTP WDP WDP Cukup Berhasil

3 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan


Tinggi Tinggi Sangat Tinggi

Tinggi Tinggi Berhasil

Tabel 3.3 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Hasil penilaian akuntanbilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh

Utara tahun 2014 memperoleh predikat CC dengan nilai 54,61. Ditahun

2015 masih memperoleh predikat CC dengan nilai 51,45. Nilai akuntabilitas

kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengalami penurunan sebesar

3,16 dibandingkan dengan tahun 2014. Hasil penilaian tersebut

mencerminkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh

Utara belum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.



Halaman 50

Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja

sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut:

No. Indikator Kinerja Realisasi Realisasi Realisasi Target

2013 2014 2015 2017

1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

CC CC CC B

2 Opini pemeriksaan BPK

WDP WDP WDP WTP

3 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan


Tinggi Tinggi Tinggi Sangat tinggi

Tabel 3.4 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017

2. Opini pemeriksaan BPK

Opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam

kurun waktu 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2013 sampai dengan

tahun 2015 hasil audit BPK masih dinyatakan Wajar Dengan

pengecualian (WDP).

3. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Hasil EKPPD di tingkat Provinsi menunjukkan bahwa Pemerintah

Kabupaten Aceh Utara mendapatkan peringkat dan status kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah ke 6 (enam) dari 23

Kabupaten/Kota dengan skor 2,66 atau dengan kategori prestasi Tinggi

atas Penyelengaaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan LPPD Tahun

2014



Halaman 51

Permasalahan

- Kapasitas dan kapabilitas aparatur masih rendah

- Hasil audit BPK baru mencapai opini Wajar dengan Pengecualian

Solusi

- Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah

- Penerapan tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel

Sasaran strategis 2 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama

sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Menciptakan

Pemerintahan Aceh Utara yang Bersih, Berwibawa, Bebas Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme” dan juga untuk mencapai tujuan: ”Memperkuat

Aparatur dalam Pelayanan Publik”. Sasaran ini juga didukung secara

terpadu oleh Bagian Organisasi. Untuk mengukur sasaran pertama ini

terdapat 1 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran

meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik

tersaji pada tabel 3.5 berikut dibawah ini :


2013 2014 Target Realisasi % Capaian

Ket Capaian

1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- 68,99 75 71,97 96 Sangat Berhasil

Meningkatnya Profesionalisme dan Kinerja Aparatur dalam

Pelayanan Publik


Sasaran 2



Halaman 52




2013 2014 2015 2017

1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- 68,99 71,97 80

Permasalahan

- Waktu yang diberikan dalam pelayanan kepada masyarakat masih

kurang baik

- Produk jenis layanan juga mendapat perhatian khusus dari masyarakat,

dimana belum adanya kejelasan dari jenis-jenis layanan

- Belum jelasnya maklumat pelayanan di instansi pemerintah daerah yang

mengakibatkan kepercayaan masyarakat menjadi menurun

- Belum adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan

pengaduan

Solusi

- Komitmen bersama antara kepala Daerah dan kepala SKPK perlu terus

ditingkatkan

- Target waktu pelayanan diharapkan dapat disesuaikan dengan waktu

yang telah ditentukan

- Perlu adanya pelatihan dan diklat pelayanan bagi aparatur pelaksana

yang berhubungan langsung dengan masyarakat


1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten

Aceh Utara tahun 2014 memperoleh nilai 68,99. Sedangkan ditahun 2015

memperoleh nilai 71,97. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten

Aceh Utara mengalami peningkatan sebesar 2,98 dibandingkan dengan tahun

2014. Hasil penilaian tersebut mencerminkan bahwa Indeks Kepuasan

Masyarakat Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan dari

tahun sebelumnya.



Halaman 53

Sasaran strategis 3 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua

sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Mengupayakan

Stabilitas Kehidupan Sosial Politik dan Social Budaya yang Aman dan

Damai Sesuai dengan Semangat Mou Helsinki dan Uupa“ dan juga untuk

mencapai tujuan: ”Melanjutkan Amanat Perdamaian, Stabilitas Sosial dan

Politik”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Satuan Polisi

Pamong Praja dan WH. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1

indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran terciptanya

stabilitas sosial dan politik tersaji pada tabel 3.7 berikut dibawah ini :



Ket Capaian

1 Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk

1.26 4.33

3.86

4.14

107

Sangat Berhasil

1. Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk

Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2015 berjumlah 242 orang yang terdiri dari

PNS, Tenaga kontrak dilapangan dan tenaga kontrak administrasi. Dengan

jumlah penduduk dalam Kabupaten Aceh Utara sebanyak 583.892 jiwa, maka

rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk yaitu sebesar 3.8.


Terciptanya stabilitas sosial dan politik

Sasaran 3



Halaman 54

Mengingat banyaknya jumlah penduduk, agar lebih meningkatkan peran

kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh

Utara dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2016.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melakukan penerimaan anggota baru

tenaga kontrak Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten

Aceh Utara. Tenaga kontrak tersebut lebih difokuskan kinerjanya dalam

wilayah kecamatan yaitu pelaksanaaan kegiatan ba’da magrib serta kegiatan

lainnya.

Tabel 3.8 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per-10.000 Penduduk

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah Polisi Pamong Praja (Orang)

73 73 108 241 242

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja (%) Per10.000 Penduduk

1.26 1.26 1.26 4.33 4.14

Sumber : Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016






Halaman 55


2013 2014 2015 2017

1 Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk

1.26 4.33

4.14

55.5

Permasalahan

- Beberapa kegiatan rutin yang juga masih terkendala pada penerbitan SK

serta tahapan persipan yang sedikit terlambat

- Termin pencarian anggaran yang lebih banyak dialokasikan pada triwulan

II bahkan III sehingga realisasi di triwulan II masih belum maksimal

Solusi

- Mengupayakan semaksimal mungkin segala yang ada sehingga

kendala yang dihadapi akan dijadikan kekuatan/factor pendukung

keberhasilan suatu program/kegiatan

- Lebih mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai

jadwal yang ditetapkan dan harus didukung dengan anggaran yang

memadai





mencapai tujuan: ”Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial”.

Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja

dan Mobilitas Penduduk. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1

indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran terlaksananya

meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin tersaji pada tabel 3.10

berikut dibawah ini :

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin

Sasaran 4



Halaman 56



Ket Capaian

1 Persentase jumlah penduduk miskin

20.34 19.58 19.50 19.58 100 Sangat Berhasil




2013 2014 2015 2017

1 Persentase jumlah penduduk miskin

20.34 19.58 19.58 17,50

Permasalahan

- Masyarakat miskin sangat rentan dengan naik turunnya harga pangan

dan biaya kesehatan

- Tingginya tingkat kerawanan gizi anak dan kematian ibu, serta kurangnya

akses terhadap pendidikan, air bersih dan sanitasi

Solusi

- Memperbaiki program perlindungan social, dimana memperbaiki dan

mengembangkan system perlindungan social bagi penduduk miskin

- Meningkatkan akses pelayanan dasar, seperti akses pendidikan,

kesehatan

- Memberdayakan kelompok masyarakat miskin, dimana masyarakat

miskin tidak diperlakukan semata-mata sebagai obyek pembangunan,

tetapi memberdayakan masyarakat miskin agar dapat keluar dari

kemiskinan dan tidak jatuh kembali dalam kemiskinan



1. Persentase jumlah penduduk miskin

Penduduk miskin pada Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2013 dengan

persentase 20,34 % mengalami sedikit penurunan pada tahun 2014

sebesar 19,58 %. Untuk tahun 2015 penduduk miskin Kabupaten Aceh

Utara di target kan sebesar 19,50% dengan realisasi sebesar 19,58 %.



Halaman 57





mencapai tujuan: ”Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Kenyamanan

Kerja serta Pengawasan Ketenagakerjaan”. Sasaran ini juga didukung

secara terpadu oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk.

Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut

pengukuran capaian kinerja sasaran menurunnya tingkat angka

pengangguran tersaji pada tabel 3.12 berikut dibawah ini :



Ket Capaian

1 Angka pengangguran

17,97 13,58 10,10 10,00 99 Sangat Berhasil




Tabel 3.13: Capaian Indikator Sasaran Strategis 5 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017

Menurunnya Tingkat Angka Pengangguran

Sasaran 5

1. Angka Pengangguran

Angka pengangguran pada Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2013

dengan persentase 17,97 % mengalami sedikit penurunan pada tahun

2014 sebesar 13,58 %. Untuk tahun 2015 angka pengangguran

Kabupaten Aceh Utara di target kan sebesar 10,10% dengan realisasi

sebesar 10,00%.



Halaman 58


2013 2014 2015 2017

1 Angka pengangguran

20,23 19,58 10,00 9,51

Permasalahan

- Tingginya jumlah angkatan kerja dari tahun ke tahun tidak sebanding

dengan kesempatan kerja yang berakibat tidak semua angkatan kerja

dapat diserap oleh lapangan kerja yang tersedia baik formal maupun

informal

Solusi

- Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha yang berbasis industry

- Mengembangkan kelembagaan social yang dapat menangani pengangguran

Sasaran strategis 6 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga

sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu ”Meningkatkan

kualitas SDM yang profesional, mengembangkan minat bakat pemuda

dan olah raga, pemberdayaan perempuan yang berbudaya dan

berakhlak mulia melalui pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan

tuntunan Syari'at Islam” dan juga untuk mencapai tujuan: ”Meningkatkan

Kualitas Pendidikan”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas

Pendidikan, Pemuda & Olahraga. Untuk mengukur sasaran pertama ini

terdapat 2 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran

meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu, islami dan berdaya saing




Ket Capaian

1 Angka melek huruf 90.47 94.88 97.3 92.22 95 Sangat Berhasil

Sasaran 6

Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu, islami dan berdaya saing

Tabel 3.14: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis



Halaman 59

2 Rata-rata lama Sekolah

12.19 12.19 9.30 12.19 131 Sangat Berhasil

Tabel 3.15 Perkembangan Angka Melek Huruf


Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah Penduduk Usia diatas 15 Tahun yang bisa Membaca dan Menulis

433.092 437.274 441.506 432.911 450.082

Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas

478.640 483.170 487.989 456.233 497.468

Persentase dapat baca tulis (AMH)

90,48 % 90,50 % 90,47 % 94,88 % 92.22%

Sumber : Disdikpora Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016

Berdasarkan data dari Tabel 2.7, perkembangan AMH di Kabupaten

Aceh Utara mengalami kemajuan dari tahun ke tahun, artinya meskipun jumlah

penduduk yang berusia diatas 15 tahun terus mengalami kenaikan tetapi

1. Angka Melek Huruf

Salah satu aspek pendidikan yang me mpengaruhi IPM adalah Angka

Melek Huruf (AMH). Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15

tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau

lainnya. Pada periode 2011-2015, persentase angka melek huruf Kabupaten

Aceh Utara mengalami peningkatan. Angka melek huruf pada tahun 2015

sebesar 92,22%, menurun bila dibandingkan dengan tahun 2014 yang berada

di tingkat 94,88%. Pencapaian angka melek huruf di Kabupaten Aceh Utara

untuk tahun 2014 sudah mencapai 94,88%. Kondisi capaian ini dapat dilihat

pada tabel berikut :



Halaman 60

kemampuan membaca dan menulis penduduk pada usia tersebut juga

bertambah namun persentasenya fluktuatif. Peningkatan AMH dapat dilakukan

dengan cara meningkatkan kesehteraan masyarakat agar mampu membiayai

pendidikannya dan meningkatkan pendidikan nonformal melalui kegiatan

pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) untuk memberantas buta aksara di

Kabupaten Aceh Utara.

1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Peningkatan Indeks Pendidikan secara umum tidak terlepas dari

meningkatnya indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai komponen

pembentuk indeks pendidikan.

Lamanya bersekolah merupakan

ukuran akumulasi investasi

pendidikan individu. Banyak faktor

yang jadi penyebab dari

ketidaktercapaiannya rata-rata lama

sekolah hingga 12 tahun. Indikator

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

kabupaten Aceh Utara pada tahun 2013 sebesar 13,07. Angka rata-rata lama

sekolah di Aceh Utara Tingkat Pendidikan Dasar untuk SD 6,05 tahun dan

untuk SMP 3,05 tahun sedangkan untuk Tingkat Pendidikan Menengah Atas

tercatat 3,09 tahun. Berbagai kondisi yang ada sehubungan dengan angka

rata-rata lama sekolah tidak terlepas dari tingkat kesejahteraan masyarakat

dan usaha masyarakat dalam berpastisipasi terhadap bidang pendidikan.

Kemudian peran pemerintah dan pengelola pendidikan di kabupaten Aceh

Utara perlu ditingkatkan dalam menjalankan atau melaksanakan Program

Wajib Pendidikan 12 Tahun dan Program Pelayanan Pendidikan yang

bermutu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut ini :

Gambar 3.16 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Aceh Utara

Tahun 2011-2015



Halaman 61

Sumber : Disdikpora Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016

Angka rata-rata lama sekolah merupakan kombinasi antara partisipasi

sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan

pendidikan yang ditamatkan. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan

bahwa lamanya penduduk di kabupaten Aceh Utara rata-rata dalam

menempuh pendidikan disetiap jenjang pendidikan. Idealnya lama sekolah

sesuai dengan jenjang pendidikan yaitu SD/MI 6 tahun, SMP/MTs 3 tahun dan

SMA/SMK/MA 3 tahun atau 12 tahun.




2013 2014 2015 2017

1 Angka melek huruf 90.47 94.88 92.22 98.20

2 Rata-rata lama Sekolah

12.19 12.19 12.19 9.40

Permasalahan

- Terbatasnya kemampuan KPA dan PPTK dalam mempercepat realisasi

penyelesaian kinerja khususnya hal teknis yang berkenaan dengan

percepatan penyelesaian teknis proses progress report (laporan

kemajuan) yang sering kelewatan dari jadwal yang telah ditetapkan

6,05

3,05

3,09

6,05

3,05

3,09

6,05

3,05

3,09

6,05

3,05

3,09

6,05

3,05

3,09

0

1

2

3

4

5

6

7

SD SMP SMA

2011

2012

2013

2014

2015




Halaman 62

- Program dan kegiatan yang sasarannya melibatkan siswa dan tenaga

pendidikan (guru) membutuhkan waktu yang lama dalam mendata,

memilih dan menentukan siswa dan guru tersebut untuk ikut serta

khususnya dalam kegiatan pelatihan dan perlombaan

- Belum tersedianya data pendidikan yang valid untuk kepentingan analisis

capaian kinerja layanan, pemetaan dan pemerataan sumber daya

pendidikan

- Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia Majelis Pendidikan

Daerah (MPD) Kabupaten Aceh Utara, sarana dan prasarana pendukung

sehingga layanan yang diberikan belum optimal dan professional

- Terbatasnya anggaran yang menyebabkan banyak kegiatan yang tidak

terlaksana sehingga tidak tercapainya tujuan yang diharapkan

- Masih terbatasanya ketersedian regulasi bidang pendidikan untuk

mendukung layanan pendidikan yang merata, bermutu dan islami

- Pengawasan internal terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan

pendidikan masih belum maksimal dan data hasil pengawasan belum

diolah secara ilmiah untuk mendukung penyiapan rekomendasi dan

kebijakan lebih lanjut

- Sistem informasi penyelenggaraan pendidikan belum transparan dan

akuntabel serta sulit diakses oleh masyarakat

- Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dan

pembinaan pendidikan di Kabupaten Aceh Utara

Solusi

- Koordinasi dan konsolidasi internal dalam mempercepat realisasi

kinerja agar jadwal dan waktu pelaksanaan kegiatan tepat waktu

dan sasaran

Sasaran strategis 7 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi

keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu

Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi masyarakat

Sasaran 7



Halaman 63

“Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat melalui layanan

kesehatan yang bermutu, peningkatan kesadaran pola hidup bersih dan

sehat” dan juga untuk mencapai tujuan: ”Meningkatkan Kualitas

Pendidikan”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas

Kesehatan. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 4 indikator

sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya status

kesehatan dan gizi masyarakat tersaji pada tabel 3.18 berikut dibawah ini :



Ket Capaian

1 Angka Kematian Ibu 137,0 258,1 102 127 125 Sangat Berhasil

2 Angka Kematian Bayi

8,22 11,12 7 7 100 Sangat Berhasil

3 Persentase Gizi Buruk

0,009 0,014 0,096 0,018 19 Tidak Berhasil

4 Umur Harapan Hidup

68,9 70 70 70,4 101 Sangat Berhasil

1. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian bayi dan angka kematian ibu merupakan indikator

keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan dimana dapat

menggambarkan perkembangan derajat kesehatan, dapat juga digunakan

sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program

pembangunan kesehatan lainnya.

Angka kematian bayi merupakan indikator

yang lazim digunakan untuk menentukan

derajat kesehatan masyarakat, selain itu

program pembangunan kesehatan di

Indonesia banyak menitikberatkan pada

upaya penurunan AKB (Angka Kematian




Halaman 64

Bayi) dan AKI (Angka Kematian Ibu). Untuk Angka Kematian Bayi pada tahun

2015 menunjukkan penurunan sebesar 7/1000 dimana ada 7 bayi yang lahir

mati dari 1000 kelahiran hidup. Faktor yang diduga adalah adanya dukungan

BPJS. Dengan adanya BPJS ini memudahkan masyarakat mengakses

pelayanan kesehatan dan petugas kesehatan didorong untuk memberikan

pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Tabel 3.19

Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Kabupaten Aceh Utara 2011-2015

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

Angka Kematian Bayi (AKB)

6,70 5,93 8,22 11,12 7

Angka Kematian Ibu (AKI) 186,0 150,6 137,0 258,1 127

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016

Upaya menurunkan AKI pada tahun 2015 dukungan dana otsus berupa

kegiatan pelatihan ANC terpadu kepada bidan desa, APBA dan APBD

kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP) melibatkan lintas sektor dan LSM.

Keterlibatan organisasi profesi bidan (IBI) meningkatkan pengetahuan bidan

dalam pengelolaan kasus hipertensi dan perdarahan pada ibu hamil/bersalin.

Perdarahan dan pre eklamsi merupakan penyebab utama kematian ibu.

Namun, penurunan AKI ini belum mampu mencapai target MDGs yaitu

102/100.000 kelahiran hidup.

2. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase Balita Gizi Buruk adalah jumlah balita gizi buruk terhadap

total jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan

menurut umur dan klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO.

Berdasarkan data Dinas

Kesehatan pada tahun 2013

berjumlah 5 kasus berat dan



Halaman 65

2014 berjumlah 8 kasus berat, oleh karena data yang dilaporkan adalah data

gizi buruk yang mendapatkan perawatan dan disertai dengan tanda klinis

(marasmus dan kwasiorkor) yang kemudian dirujuk ke Rumah sakit.

Data gizi buruk pada tahun 2015 terdapat 12 kasus berat, secara

menyeluruh data gizi buruk yang mendapat perawatan baik itu rawat inap

maupun rawat jalan berdasarkan data penimbangan berat badan dan

pengukuran tinggi badan (Standar Anthropometri) berada dibawah -3 SD,

walaupun ada tidak adanya gejala klinis semua kasus dianggap gizi buruk

sehingga terjadi peningkatan jumlah kasus gizi buruk sejumlah 104 kasus.

Menindaklanjuti kasus tersebut maka telah dilaksanakan beberapa program

antara lain pemberian makanan tambahan kepada balita, serta pemantauan

tumbuh dan kembang bayi dan balita melalui program posyandu aktif.

Tabel 3.20 Persentase Balita Gizi Buruk

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah balita gizi buruk

270 170 110 75 104

Jumlah balita 58212 51916 55268 54613 65298

Persentase Balita Gizi Buruk

0,501615 0,344788 0,037997 0,01648 0,01837

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016

3. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup (AHH) atau yang dikenal juga dengan

Angka Harapan Hidup saat lahir (life expectacy at birth) merupakan rata-rata

jumlah tahun hidup yang akan dijalani

oleh bayi yang baru lahir pada suatu

tahun tertentu. Jadi AHH pada tahun

2015 dari data di atas menggambarkan

bahwa bayi yang dilahirkan pada

menjelang dan awal tahun 2015 memiliki



Halaman 66

harapan hidup rata-rata sampai usia 70,4 tahun.

Usia Harapan Hidup biasanya digunakan untuk mengevaluasi kinerja

pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan

meningkatkan derajat kesehatan secara menyeluruh. Keberhasilan program

kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat

dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu daerah.

Gambar 3.21 Angka Usia Harapan Hidup

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016

Data di atas menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan UHH dari

tahun 2014 ke tahun 2015, hal ini disebabkan oleh karena meningkatnya

akses pelayanan dan perawatan kesehatan melalui program JKN di

Puskesmas, tingkat ekonomi masyarakat terjadi peningktan sehingga daya beli

masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu

memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang

lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang

memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.




68

68,5 68,9

70 70,4

66,5

67

67,5

68

68,5

69

69,5

70

70,5

71

2011

2012

2013

2014

2015




Halaman 67

2013 2014 2015 2017

1 Angka Kematian Ibu 137,0 258,1 127 110

2 Angka Kematian Bayi

8,22 11,12 7 6

3 Persentase Gizi Buruk

0,009 0,014 0,018 0,000

4 Umur Harapan Hidup

68,9 70 70.4 72

Permasalahan

- Terlambatnya proses pelelangan

- Adanya mutasi jabatan

- Adanya penyesuaian RAB kegiatan Otsus

Solusi

- Harus ada koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan SKPK

maupun instansi terkait lainnya

- Mengupayakan proses pelelangan dilaksanakan tepat waktu

Sasaran strategis 8 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketujuh

sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Meningkatkan

pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi

kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian, perkebunan,

perikanan, kelautan dan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan

memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan

mengacu pada tata ruang” dan juga untuk mencapai tujuan:

Tersedianya Jalan Mantap dan Jembatan yang Menjamin

Kelancaran Arus Transportasi

Sasaran 8



Halaman 68

”Meningkatkan infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk Memperlancar

Arus Transportasi Barang dan Jasa”.

Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Perhubungan,

Pariwisata dan Kebudayaan. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1

indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran tersedianya

jalan mantap dan jembatan yang mencamin arus kelancaran transportasi




Ket Capaian

1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap

43.32 52.84 56.15 41.00 73 Cukup Berhasil

1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap

Panjang Jalan Kabupaten dan jalan strategis hingga tahun 2015

sepanjang 2.032,8 km, Kondisi jalan baik tahun 2015 sepanjang 833,5 Km

atau 41%. kondisi perkerasan (sedang) mencapai 467,5 Km atau sebesar

23,94% yang pada umumnya merupakan jalan strategis yang menghubungkan




Halaman 69

jalan nasional ke pusat-pusat kecamatan, lingkungan pemukiman dan sentra-

sentra produksi pertanian, perkebunan dan perikanan. Sementara itu kondisi

jalan rusak atau buruk sampai tahun 2015 sepanjang 728,4 Km atau sebesar

35,58%.

Kondisi jalan jika dibanding tahun-tahun sebelumnya terlihat mengalami

penurunan. Hal ini disebabkan beberapa faktor penyebab terutama dampak

bencana banjir yang terjadi akhir tahun 2014 dan sepanjang tahun 2015.

kondisi ini menyebabkan lapis pondasi mudah terlepas dan rusak oleh air/atau

gesekan dan tekanan roda kenderaan. Selain itu kondisi dilapangan minimnya

rambu-rambu yang menunjukkan informasi tonase kendaraan, serta kurangnya

pengaturan dan pengawasan atas pemanfaatan jalan menyebabkan

banyaknya angkutan yang melebihi berat yang diizinkan.

Selanjutnya, kurangnya tahapan pemeliharaan rutin maupun berkala

jalan yang telah dibangun belum mendapat perhatian sepenuhnya ,

mengakibatkan nilai durabilitas (keawetan) perkerasan jalan menurun drastis

sehingga umur rencana konstruksi tidak tercapai. Perkembangan dan kondisi

Jalan Tahun 2012-2015 sebagaimana Gambar 3.24 berikut :

Gambar 3.24 Perkembangan Kondisi Jalan di Kabupaten Aceh Utara

Tahun 2012-2015

Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara 2016

Gambar 3.25 Persentase Perkembangan Kondisi Jalan di Kabupaten Aceh Utara



Halaman 70

Tahun 2012-2015

Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara 2016

Investasi infrastruktur jalan membutuhkan biaya yang cukup besar.

Berbagai sumber pendanaan diupayakan pemerintah daerah untuk menangani

kebutuhan dasar melalui APBK, DAK dan Otsus/migas Kabupaten Aceh Utara

setiap tahunnya, namun demikian terdapat beberapa ruas jalan yang perlu

ditangani melalui dana APBA dan APBN seperti peningkatan Jalan Simpang

KKA-Bener meriah serpanjang ± 35 Km dan peningkatan Jalan Lhoksukon-Cot

Girek serta ruas jalan tembus Cot Girek-Bener Meriah-Samarkilang sepanjang

± 60,17 Km dan peningkatan jalan Lubok Tilam Barat-Makam Cut Mutia

sepanjang ± 21 Km serta ruas jalan Elak Krueng Mane – Pulo Iboh Kecamatan

Kuta Makmur.

Oleh karenanya, pemeliharanan jalan perlu ditingkatkan setiap tahunnya

untuk menjaga durabilitas (keawetan) jalan) guna sesuai dengan umur

rencana perkerasan jalan. Persentase perkembangan kondisi jalan dapat

dilihat pada Gambar 3.25.




2013 2014 2015 2017

0 10 20 30 40 50 60

2012

2013

2014

2015

39,12

43,32

52,84

41,00

22,09

23,51

26,8

23,42

38,79

33,17

20,37

35,58

Persentase

Tah

un

Rusak

Sedang

Baik




Halaman 71

1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap

43.32 52.84 41.00

70.66

Permasalahan

- Kurangnya SDM yang handal

- Terlambatnya pelelangan yang dilaksanakan Unit Pelayanan Pengadaan

Kabupaten Aceh Utara

- Proses pelaksanaan tender kegiatan yang diluar dari jadwal perencanaan

yang berdampak terhadap lambatnya waktu mulai pelaksanaan kegiatan

Solusi

- Melakukan perbaikan fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya

Manusia (MSDM) dan pengkajian mendalam apa saja faktor-faktor

eksternal karyawan yang mempngaruhi kepuasan kerja, motivasi kerja

dan kinerja

- Melakukan dan membina hubungan baik serta kerjasama dengan

para stakeholder

- Memberikan prioritas utama terhadap proses perencanaan,

pelelangan dan kegiatan pendukung seperti pembebasan lahan

kegiatan








”Meningkatkan infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk Memperlancar

Arus Transportasi Barang dan Jasa”.

Tersedianya Aksesibilitas pada Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Daerah Terisolir dan Daerah Tujuan Wisata

Sasaran 9



Halaman 72



indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran tersedianya

aksesibilitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, daerah terisolir dan

daerah tujuan wisata tersaji pada tabel 3.26 berikut dibawah ini :



Ket Capaian

1 Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik

57.57 61.65 63.58 63 99 Sangat Berhasil

1. Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik

Konstruksi jembatan untuk kegiatan penanganan hanya diperuntukkan

bagi kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan berkala dan pergantian pembangunan

jembatan. Rehabilitasi /berkala jembatan meliputi perbaikan railing, perbaikan

kerusakan pada jembatan (pilar abutment, penahan erosi dan perlindungan

gerusan pada pondasi dan pergantian lantai jembatan serta perbaikan oprit.

Pemeliharaan berkala jembatan untuk pengembalian jembatan pada kondisi

Tabel 3.26: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis



Halaman 73

dan daya layan seharusnya dimiliki jembatan segera setelah pembangunan

dan mencakup tipe kegiatan.

Pergantian jembatan yaitu pekerjaan mengganti bagian elemen atau

struktur yang telah mengalami kerusakan berat dan tidak berfungsi yamg

meliputi sambung siar muai perletakan, pembatas jika diperlukan terkadang

bagian struktur juga diganti meliputi elemen lantai, gelagar memanjang secara

individu, bagian-bagian sekunder atau elemen pengaku dan sebagainya.

Sedangkan pergantian keseluruhan jembatan merupakan pertimbangan

terakhir dalam proses peningkatan prasarana yang ada. Sedangkan

pembangunan jembatan meliputi pekerjaan yang menghubungkan dua ruas

jalan yang terputus akibat adanya rintangan atau perpindahan lokasi jembatan

yang dimulai dari pekerjaan pondasi, bangunan bawah dan bangunan atas.

Perkembangan Panjang jembatan tahun 2012-2015 Kabupaten Aceh

Utara yang terdapat pada ruas jalan strategis dan kecamatan hingga tahun

2015 mencapai 9,658 Km atau sebanyak 718 unit. Kondisi baik jembatan

tahun 2015 sepanjang 6,085 km atau sebesar 63%, kondisi sedang sepanjang

1,642 km atau 17% dan kondisi rusak sepanjang 1,931Km atau 20%. Kondisi

jembatan mengalami penurunan kondisi mantap ke kondisi sedang dan rusak

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya disebabkan banjir yang melanda akhir

desember 2014 dan 2015. Gambaran perkembangan infrastruktur jembatan

dari tahun 2012-2015 dapat dilihat pada Gambar 2.24. Kondisi jembatan

sedang dan rusak menjadi perhatian pemerintah daerah dalam keberlanjutan

pembangunan guna aksesbilitas penghubung antar wilayah dan kawasan dan

membuka keterisolasian daerah-daerah terpencil yang berbatasan dengan

Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Bener Meriah

Gambar 3.27 Perkembangan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Aceh Utara

Tahun 2012-2015



Halaman 74

Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016

Persentase perkembangan jembatan tahun 2012-2014

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2012 2013 2014 2015

4611 4676 5007

6085

1131 1299

2661

1642 2379 2148

453

1931

Baik Sedang Rusak

56,78%

57,57%

61,65%

13,92%

16%

32,77%

29,3%

26,43%

5,58%

0 20 40 60 80

2012

2013

2014

Kondisi Rusak

Kondisi sedang

Kondisi baik



Halaman 75




2013 2014 2015 2017

1 Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik

57.57 61.65 63 81.47

Permasalahan

- Sinkronisasi jadwal masa tanam masyarakat/petani dengan pelaksanan

program dan kegiatan pada Dinas belum optimal sehingga berdampak

kepada pelaksanaan maupun penyelesaian kegiatan di lapangan

- Pemahaman dan pengalaman aparatur dinas dalam proses pembebasan

lahan kegiatan masih rendah hingga berdampak lambannya progresi

pelaksanaan kegiatan

Solusi

- Meningkatkan koordinasi antar unit kerja, bidang dan instansi terkait

dalam proses tender kegiatan pembangunan dan optimalisasi peran

penjadwalan dalam tiap kegiatan yang dilaksanakan

- Meningkatkan kapasitas sumbr daya manusia yang dimiliki Dinas

demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas








Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Daerah

Irigasi

Sasaran 10



Halaman 76

mengacu pada tata ruang” dan juga untuk mencapai tujuan: ”Pengelolaan

Sumber Daya Air yang Handal dan Terkendali”.

Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Pengairan, Energi

Sumber Daya Mineral. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1

indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran tersedianya air

irigasi untuk pertanian rakyat pada daerah irigasi tersaji pada tabel 3.21

berikut dibawah ini :



Ket Capaian

1 Persentase luas Irigasi dalam kondisi baik (M2)

39.37 32.54 40.56 33.74 83.2 Berhasil

1. Persentase luas Irigasi dalam kondisi baik (M2)

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, pemanfaatan dan

pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi

permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi

tambak. Air irigasi merupakan air baku yang berasal dari sumbernya dan

disalurkan melalui jaringan primer, sekunder atau tersier yang dialokasikan

untuk menunjang pertanian, sedangkan air yang berasal dari jaringan tersier

yang dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian.




Halaman 77

Pengembangan jaringan irigasi merupakan pembangunan jaringan

irigasi baru atau peningkatan jaringan irigasi yang telah ada. Untuk

peningkatan jaringan irigasi merupakan kegiatan meningkatkan fungsi dan

kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal

pelayanan jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan

perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan

mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna

memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.

Untuk operasi jaringan irigasi merupakan upaya pengaturan air baku untuk

irigasi dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka menutup pintu

bangunan air irigasi, dengan menyusun rencana tata tanam melalui komisi

irigasi berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang

Irigasi dengan kewenangan sebagai berikut :

1. Daerah irigasi (DI) dengan luas < 1.000 hektar menjadi kewenangan dan

tanggung jawab Kabupaten/Kota.

2. Daerah Irigasi (DI) dengan luas 1.000 hektar sampai dengan 3.000 hektar

adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab provinsi

3. Daerah Irigasi (DI) dengan luas > 3.000 hektar menjadi tanggung

kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Secara rinci sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.30 Daerah Irigasi dan Luas Layanan Irigasi di Kabupaten Aceh Utara

Tahun 2015

Daerah Irigasi Luas Areal Potensial

(Ha)

Luas Areal Fungsional (Ha)

Rata-rata Produksi

DI. Krueng Tuan 2.226 1.729 7,1

DI. Krueng Pase Kn DI. Krueng Pase

5.083 3.308

3.635 3.042

5,6 5,6



Halaman 78

Kr

DI. Jambo Aye 15.880 14.707 5,3

DI. Alue Ubay 4.143 2.537 4,7

DI. Bulo Blang Ara

2.100 1.520 5,9

Irigasi Desa 23.635 18.315 4,8

Jumlah 56.375 47.373 5,6

Sumber : Dinas Pengairan dan ESDM Kab, Aceh Utara 2016

Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian Nasional

dan daerah, dan kegiatan pertanian tidak terlepas dari irigasi, oleh sebab itu

irigasi merupakan salah satu komponen pendukung kebrhasilan pembangunan

pertanian yang mempunyai peran sangat penting. Adanya perubahan tujuan

pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras

menjadi kelestarian ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani,

kesempatan kerja di perdesaan, perbaikan gizi keluarga dan perlu menetapkan

kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Tingkat produktivitas pertanian pada Daerah Irigasi teknis sebagaimana

terlihat pada tabel di atas, bahwa rata-rata produksi yang paling tinggi pada

daerah irigasi Krueng Tuan sebesar 7,1 Ton per Hektar dan yang terendah

pada daerah irigasi Alue Ubay sebesar 4,7 Ton per Hektar sedangkan pada

irigasi semi teknis rata-rata produksi sebesar 5,9 dan irigasi sederhana 4,8 ton

per hektar. Keadaan ini menunjukkan bahwa daerah irigasi teknis terlihat

produksi belum mencapai 7 – 8 ton per hektar, belum tercapainya tingkat

produksi maximum tersebut salah satu penyebabnya adalah fungsi jaringan

irigasi yang belum optimal, untuk mendongkrak/mengungkit produksi pertanian

sebagaimana diharapkan dalam NAWACITA Kedaulatan Pangan.

Nilai SPM andalan ketersediaan air irigasi merupakan rasio

ketersediaan air di petek-petak sawah dalam jumlah, waktu, dan tempat pada

setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tata

tanam yang telah ditetapkan. Rasio perekembangan jaringan irigasi dapat

dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.31 Rasio Perkembangan Jaringan Irigasi Kabupaten Aceh Utara



Halaman 79

Tahun 2012-2015

2012 2013 2014

2015

Debit Intake Bendung (Ltr/Det)

217.124 217.124 217.124 217.124

Luas Lahan Budidaya Pertanian (Ha)

45,714 45,766 45,485 47,372

Rasio Andalan 21,05 21,08 20,95 21,82

Sumber : Dinas Pengairan dan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016

Rasio kinerja irigasi sesuai dengan SPM Bidang Sumberdaya Air sangat

baik = 100% dan kinerja jelek = < 55%. Rasio jaringan irigasi berdasarkan

tabel di atas menunjukkan dari tahun 2012 sebesr 21,05% meningkat pad

tahun 2015menjadi 21,83% akan tetapi rasio kinerja irigasi masih jelek. Maka

upaya pencapaian target SPM dicapai melalui pembangunan, rehabilitasi serta

operasi dan pemeliharaan (O&P) jaringan irigasi sesuai kewenangan

pemerintah termasuk di dalamnya adalah kegiatan-kegiatan penunjang seperti

perencanaan, pengawasan dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat

petani. Kondisi irigasi Kabupaten Aceh Utara sebagaimana disajikan pada

tabel di bawah ini :

Tabel 3.32

Kondisi Irigasi Tahun 2015

0

100

200

300

400

500

600

2012 2013 2014 2015

310,4 319,5

483,1510,33

197,2 193,7

325,9 338,13

113,2 125,8157,2 172,2

63,53 60,62 67,46 66,26

Panjang Saluran irigasi (Km)

Panjang Saluran Irigasi Kondisi Rusak (Km)

Panjang Saluran Irigasi Kondisi baik (Km)

Persentase Rusak

Sumber : Dinas Pengairan dan ESDM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016



Halaman 80

Hasil inventarisasi dan evaluasi pada daerah irigasi dengan berbagai

kewenangan adalah panjang keseluruhan jaringan irigasi Kabupaten Aceh

Utara tahun 2015 sebagaimana disajikan pada tabel di atas, menunjukkan

adanya penambahan panjang saluran irigasi secara signifikan dari tahun 2012

sepanjang 310,4 Km menjadi 510,33 Km, meningkatnya dibandingkan panjang

jaringan pada tahun sebelumnya yaitu 199,93 Km. Kondisi ini disebabkan

adanya pembangunan jaringan baru pada Daerah Irigasi (DI), dari panjang

saluran irigasi tahun 2015 kondisi rusak mencapai 66,26% atau sepanjang

338,13 Km. persentase target capaian SPM Penyediaan air baku untuk

kebutuhan masyarakat, jumlah air yang tersedia untuk melayani petak-petak

sawah minimal pada satu musim tanam adalah 70% (kinerja baik pada tahun

2019), dari kebutuhannya ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada

sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan.




2013 2014 2015 2017

1 Persentase luas Irigasi dalam kondisi baik (M2)

39.37 32.54 33.74 67.71

Permasalahan

- Kualitas dan kuantitas SDM aparatur sangat terbatas

- Dukungan dan partisipasi pemerintah daerah sangat terbatas dibidang

energi dan sumber daya mineral

Solusi

- Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur

- Perlu penertiban dan pengawasan kegiatan pertambangan liar


Sasaran 11



Halaman 81







mengacu pada tata ruang” dan juga untuk mencapai tujuan: ”Peningkatan

Infrastruktur dan Layanan Perhubungan Darat, Laut dan Udara”.



indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya

keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana perhubungan

darat tersaji pada tabel 3.34 berikut dibawah ini :



Ket Capaian

1 Jumlah arus penumpang angkutan umum

3.543.121 1.762.450 1.367.817 879.720 6,4 Tidak Berhasil

1. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Meningkatnya Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan

Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat




Halaman 82

Fasilitas umum terkait aktifitas perhubungan darat, laut dan udara yang

paling menonjol adalah sarana terminal/bandara/pelabuhan barang dan

penumpang umum. Berbagai upaya mendorong peningkatan sarana ini terus

dilakukan karena memiliki nilai strategis wilayah sekitarnya seperti keberadaan

pelabuhan umum Kreueng Geukueh dan Bandar Udara Malikussaleh yang

memiliki rute dan status aktifitas secara internasional dapat dimanfaatkan

beberapa kabupaten/kota sekitar. Aktifitas mobilisasi arus penumpang sebagai

berikut :

Tabel 3.35 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Tahun 2012 – 2015

Jumlah Arus

Penumpang

Angkutan

Umum (Jiwa)

Tahun

2012 2013 2014 2015

3.571.152 3.543.121 1.762.450 879.720

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan 2016

Tingginya arus penumpang disuatu daerah dapat disebabkan oleh

terdapatnya suatu lokasi wisata yang merupakan daerah kunjungan wisata

lokal maupun manca negara dan daerah tersebut merupakan suatu daerah

industri yang baru berkembang maupun daerah yang memang merupakan

daerah industri itu sendiri. Indikator ini mengukur ketersediaan sarana

angkutan umum yang dapat melayani masyarakat. Selain itu dapat

menyediakan data tentang arus penumpang.

Jasa pelayanan angkutan dalam memobilisasi arus penumpang umum

dan barang perlu dilakukan pengujian setiap waktu untuk menjaga kelayakan

kenderaan bermotor dalam melakukan aktifitas dengan tujuan kenyaman dan

lancarnya arus lalu lintas serta keselamatan di jalan raya. Berbagai upaya

terus ditingkatkan dalam pelayanan bidang perhubungan darat ini dengan



Halaman 83

melakukan peningkatan baik sarana maupun prasarana. Tahun 2012

pembangunan gedung pengujian kendaraan bermotor serta fasilitas

pendukungnya di kecamatan Bayu telah dapat dioperasionalkan sehingga

aktifitas pelayanan pengujian kenderaan bermotor lebih optimal dan secara

terus menerus ditingkatkan operasionalnya.




2013 2014 2015 2017

1 Jumlah arus penumpang angkutan umum

3.543.121 1.762.450 879.720 1.368.000

Permasalahan

- Belum semua terlaksannya kegiatan dengan optimal

- Sumber daya manusia yang belom optimal

Solusi

- Melakukan perbaikan fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

(MSDM) dan pengkajian mendalam apa saja faktor-faktor eksternal

karyawan yang mempengaruhi kepuasan kinerja, motivasi kerja dan

kinerja

- Melakukan dan membina hubungan baik serta kerjasama dengan para

stakeholder

- Segera melaksanakan kegiatan fisik baik kegiatan yang dilelang atau

penunjukan langsung


Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Sasaran 12



Halaman 84








”Meningkatkan ekonomi rakyat yang berbasis koperasi, industri dan

perdagangan”.

Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Perindustrian dan

Perdagangan. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 indikator

sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya

pendapatan masyarakat tersaji pada tabel 3.37 berikut dibawah ini :



Ket Capaian

1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

3,40 4,50 4,83 4,5 93,17 Sangat Berhasil






1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Aceh di perkirakan sebesar 4,62 persen di tahun

2014. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari tahun 2013. Kondisi ini

diharapkan mempengaruhi dan berkaitan erat dengan perekonomian

Kabupaten Aceh Utara. Ekonomi Kabupaten Aceh Utara diperkirakan

tumbuh sebesar 4,5 persen pada tahun 2015



Halaman 85

2013 2014 2015 2017

1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

3,40 4,50 4,5 5,25

Permasalahan

- Peranan sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Aceh Utara

masih sangat dominan dan relative stagnan dari tahun ke tahun

Solusi

- Perlu Pembangunan sektor pertanian bagi pemerintah Kabupaten

Aceh Utara







mengacu pada tata ruang” dan juga untuk mencapai tujuan: ”Peningkatan

Kunjungan Wisata”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas

Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan. Untuk mengukur sasaran

pertama ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja

sasaran meningkatnya pendapatan masyarakat tersaji pada tabel 3.26 berikut

dibawah ini :



Ket Capaian

Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan


Sasaran 13



Halaman 86

1 Persentase peningkatan jumlah wisatawan

27.152 29.867 37.500 20.811 55 Tidak Berhasil

1. Persentase peningkatan jumlah wisatawan

Pembangunan Pariwisata dan kebudayaan mempunyai potensi cukup

tinggi di Kabupaten Aceh Utara, mengingat nilai budaya lokal yang memiliki

nilai ekonomi jika mampu dikelola dengan profesional sehingga mampu

menarik wisatawan agar berkunjung pada lokasi-lokasi wisata. Beberapa

potensi budaya dan pariwisata yang ada yaitu potensi pariwisata alam dan

potensi pariwisata budaya yang dikembangkan melalui berbagai program

kegiatan seperti program pengembangan destinasi pariwisata, program

pengelolaan keragaman budaya dan lain-lain. Potensi budaya yaitu sejarah,

adat istiadat, seni dan pelaku seni perlu dikembangkan potensi yang dimiliki

untuk menarik arus wisata baik wisatawan domestik dan manca negara.

Jumlah wisatawan yang berkunjung pada potensi pariwisata di Kabupaten

Aceh Utara sebagai berikut :

Tabel 3.40 Jumlah Wisata Tahun 2012-2015



Halaman 87

2012 2013 2014 2015

Jumlah seluruh wisata se-Kabupaten Aceh Utara

15.921 27.152 29.867 20.811

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016




2013 2014 2015 2017

1 Persentase peningkatan jumlah wisatawan

27.152 29.867 20.811 40.000

Permasalahan

- Terlambatnya proses pengadaan barang dan jasa

Solusi

- Mempercepat proses pengadaan sesuai dengan jadwal kontrak






Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian Tanaman

Sasaran 14



Halaman 88




”Menumbuhkembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Pertanian,

Kelautan dan Perikanan serta Kehutanan”.

Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Pertanian Tanaman

Pangan & Peternakan. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1

indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya

produksi dan produktivitas pertanian tanaman tersaji pada tabel 3.29 berikut

dibawah ini :



Ket Capaian

1 Tingkat Produktivitas padi (ton/ha)

6,20 5,30 6,30 5,30 84 Berhasil

1. Tingkat Produktivitas padi (ton/ha)

Pembangunan pertanian adalah suatu proses yang ditujukan untuk

selalu menambah produksi pertanian untuk tiap-tiap konsumen, yang sekaligus

mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha tiap-tiap petani dengan

jalan menambah modal dan skill untuk memperbesar turut campur tangannya

manusia didalam perkembangan tumbuh-tumbuhan dan hewan.

Pembangunan pertanian adalah suatu bagian integral dari pada pembangunan

ekonomi dan masyarakat secara umum. Pertanian merupakan sektor utama

penghasil bahan-bahan makanan dan bahan-bahan industri yang dapat diolah

menjadi bahan sandang, pangan dan papan yang dapat dikonsumsi maupun

diperdagangkan, maka dari itu pembangunan pertanian merupakan bagian

dari pembangunan ekonomi.




Halaman 89

Pasca migas Kabupaten Aceh Utara diarahkan pada pembangunan di

sektor pertanian, terutama di sub sektor pertanian tanaman pangan. Dengan

luas baku sawah 45.485 ha merupakan potensi untuk pengembangan

komoditi-komoditi unggulan daerah.Selama beberapa tahun terakhir, daerah

ini mengembangkan sejumlah tanaman pangan seperti padi, kedelai, jagung,

kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar.

Pada tahun 2015 produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Aceh

Utara, terutama komoditi padi sebanyak 5,3 ton/ha, mengalami penurunan bila

di bandingkan pada tahun 2014 sebanyak 6,20 ton/Ha, hal ini disebabkan

karena serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta terjadinya

banjir pada bulan Desember tahun 2014 sehingga laporan produksi dan

produktivitas dari kecamatan ke tingkat kabupaten diterima pada tahun 2015.

Gambar 3.45 Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan

Di Kabupaten Aceh Utara tahun 2013-2015



Halaman 90

Sumber : BPS Kab. Aceh Utara dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Aceh Utara (diolah) Tahun 2015




2013 2014 2015 2017

1 Tingkat Produktivitas padi (ton/ha)

6,20 5,30 5,30 7,00

Permasalahan

- Laporan yang diberikan oleh PPTK selaku pelaksanaan kegiatan kepada

tim monitoring dan evaluasi renja masih kurang lengkap tentang jumlah

capaian, lokasi dan petani, laporan yang disampaikan hanya jumlah

capaian saja sehingga susah untuk melakukan monitoring kelapangan

- Masih kurangnya koordinasi antara tim monitoring dengan PPTK

sehingga banyak kegiatan lapangan yang tidak termonitoring secara

langsung

- Terjadinya perubahan indikator kinerja kegiatan pada Renstra dan renja

sehingga susah untuk melakukan evaluasi

- Lambatnya realisasi kinerja secara umum disebabkan oleh beberapa

factor penghambat antara lain :

Tabel 3.46: Capaian Indikator Sasaran Strategis 15 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015



Halaman 91

o Lambatnya pelaksanaan Tender dan PL

o Adanya perubahan nomenklatur

o Belanja UP kurang mencukupi

o Reknan tidak mengambil uang DP

Solusi

- Akan kami buat fomat khusus pelaksanaan kegiatan lapangan sehingga

laporan yang disampaikan sesuai dengan yang dikehendaki

- Akan meningkatkan koordinasi dengan PPTK sehingga semua kegiatan

lapangan termonitoring

- Kami sesuaikan kembali indicator kinerja kegiatan dalam renstra dan

renja

- Tender dan PL akan dipercepat sehingga kedepan tidak terjadi lagi

keterlambatan pelaksanaan kegiatan

- Sudah direvisi nomenklatur sesuai dengan rencana awal

- Disarankan kepada rekanan untuk mengambil uang muka kerja

- Akan dicari solusi terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibayar

dengan cara UP/GU








”Menumbuhkembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Pertanian,

Kelautan dan Perikanan serta Kehutanan”.

Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Kelautan dan

Perikanan. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 indikator sasaran.

Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Kelautan dan Perikanan

Sasaran 15



Halaman 92

Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya produksi dan

produktivitas pertanian tanaman tersaji pada tabel 3.30 berikut dibawah ini :



Ket Capaian

1 Persentase Produksi Perikanan

92,78 90,36 100 97,33 97 Sangat Berhasil

1. Persentase Produksi Perikanan

Sumber daya perikanan terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan

tangkap. Pengelolaan antara kedua sumber daya ini berbeda satu sama lain

dan tergantung pada kondisi eksternal. Pembangunan sektor perikanan juga

merupakan salah satu andalan di Kabupaten Aceh Utara mengingat hampir

sebagian wilayah berada di kawasan pesisir Kabupaten Aceh Utara

mempunyai tugas menyelenggarakan percepatan pembangunan bidang

kelautan dan perikanan dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya

kelautan dan perikanan yang cukup kaya dan beragam, baik sumberdaya yang

dapat diperbaharui (renewable resources) seperti halnya sumberdaya

perikanan (perikanan tangkap, budidaya, industri pengolahan, mangrove, dll),

maupun yang tidak dapat diperbaharui (unnewable resources) seperti halnya




Halaman 93

minyak dan gas bumi serta berbagai jenis mineral. Selain kedua jenis

sumberdaya tersebut juga terdapat jasa lingkungan kelautan yang dapat

dikembangkan untuk pembangunan ekonomi daerah seperti pariwisata bahari,

industri maritim, jasa angkutan dsb.Selain ekosistem laut, ekosistem darat juga

potensial untuk pembangunan perikanan (budidaya air tawar dan budidaya air

payau). Cakupan pembinaan kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan

dari tahun 2013 – 2015 dapat dilihat pada Gambar 3.48

Gambar 3.48 Cakupan Bina Kelompok Perikanan Kabupaten Aceh Utara

Tahun 2013-2015

Tabel 3.49

Cakupan Bina Kelompok Nelayan Di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013-2015

2013 2014 2015

Jumlah Kelompok nelayan yang mendaptkan bantuan pemda tahun n

66 64 102

Jumlah kelompok nelayan

140 140 140

Rasio 47,14 45,71 72,86

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016

Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara terbagi ke dalam 27 kecamatan

yang mempunyai karakteristik wilayah masing-masing dengan panjang garis

pantai mencapai 55,34 Km. Karakteristik wilayah Kabupaten Aceh Utara yang

berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan dibagi menjadi 4 (empat)



Halaman 94

wilayah yaitu : 1) Wilayah Pengembangan Perikanan Tangkap (wilayah

pantai), 2) Wilayah Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau (wilayah

pesisir), 3) Wilayah Pengembangan Budidaya air Tawar (wilayah pedalaman),

dan 4) Wilayah Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan.

1. Wilayah Pengembangan Produksi Perikanan Tangkap

Pengembangan perikanan tangkap harus memperhatikan ketersediaan

potensi sumber daya ikan yang berada di wilayah pengelolaan perikanan.

Pengembangan perikanan tangkap juga mesti diikuti dengan keberadaan

pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan. Peningkatan pembangunan

pelabuhan perikanan dilakukan dengan memperhatikan keberadaan nelayan

dan ketersediaan pengolahan yang memadai.

Garis pantai Kabupaten Aceh Utara sepanjang 55,34 km merupakan

salah satu potensi untuk pengembangan dan peningkatan produksi hasil

perikanan tagkap. Pengembangan perikanan tangkap diarahkan di wilayah

yang mempunyai pantai/laut sebagai daerah penangkapan ikan. Daerah yang

diarahkan untuk pengembangan perikanan tangkap meliputi 8 wilayah

kecamatan yaitu Kecamatan : Muara Batu, Dewantara, Syamtalira Bayu,

Samudera Geudong, Tanah Pasir, Lapang, Seunuddon, dan Tanah Jambo

Aye.

Pembangunan Kelautan untuk meningkatkan produksi ikan di

Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2017 di arahkan pada peningkatan sarana

dan prasarana perikanan tangkap. Selain itu pengembangan pelabuhan

perikanan atau peningkatan sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan

(PPI) juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah, sehingga hasil

tangkapan nelayan lebih mudah untuk dipasarkan.

2. Wilayah Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya Air Payau

Perikanan budidaya dipengaruhi oleh perlakuan terhadap ekosistem

yang ada dihulu, seperti hutan dan daerah aliran sungai. Apabila terdapat

perilaku yang merusak sumber daya di hulu secara berlebihan akan

mengganggu daerah aliran sungai sehingga menyebabkan sedimentasi dan

kurangnya pasokan air dan pakan alami. Wilayah pesisir Kabupaten Aceh



Halaman 95

Utara merupakan salah satu potensi untuk pengembangan perikanan budidaya

air payau karena mempunyai luasan tambak 12.441 ha. Pengembangan

perikanan budidaya air payau di arahkan pada daerah pesisir yang masih

mempunyai pengaruh pasang surut, yang mempunyai sumber air tawar dari

sungai maupun air asin dari laut sehingga akan mempermudah dalam

pengelolaan pengairan dalam kegiatan budidaya. Daerah yang diarahkan

untuk pengembangan budidaya air payau mencakup 13 wilayah kecamatan

yaitu Kecamatan : Muara Batu, Dewantara, Nisam, Syamtalira Bayu,

Syamtalira Geudong, Tanah Pasir, Lapang, Syamtalira Aron, Lhoksukon,

Baktiya Barat, Baktiya, Seunuddon, dan Tanah Jambo Aye.

Arah pembangunan sub sektor perikanan budidaya adalah

meningkatkan produksi ikan air payau dengan meningkatkan sarana dan

prasarana perikanan budidaya seperti normalisasi saluran tambak, jembatan

produksi, rehab tambak dan agro input sehingga luasan tambak sebesar

12.441 ha dapat berfungsi secara optimal.

3. Wilayah Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar

Akibat pertambahan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat,

sehingga kebutuhan pangan terutama permintaan untuk konsumsi ikan juga

akan meningkat. Salah satu alternatif untuk meningkatkan produksi ikan di

Kabupaten Aceh Utara adalah dengan mengembangkan produksi perikanan

budidaya air tawar.

Dalam rangka pengembangan perikanan budidaya air tawar diarahkan

di wilayah pedalaman Aceh Utara terutama yang didukung oleh sumberdaya

air tawar seperti sungai, danau dan waduk. Namun untuk komoditas ikan air

tawar dapat juga di kembangkan sampai ke daerah pesisir. Daerah prioritas

untuk pengembangan perikanan air tawar di Kabupaten Aceh Utara mencakup

14 Kecamatan yaitu Kecamatan : Sawang, Cot Girek, Langkahan, Geureudong

Pase, Nisam, Lhoksukon, Kuta Makmur, Simpang Keuramat, Meurah Mulia,

Paya Bakong, Tanah Luas, Matang Kuli, Bandar Baro, dan Nisam Antara.

4. Wilayah Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan



Halaman 96

Pengembangan pengolahan hasil perikanan diarahkan di wilayah yang

menjadi sentra produksi perikanan tangkap, hal ini dilakukan dalam upaya

meningkatkan nilai produk terutama pada saat produksi perikanan tangkap

yang melimpah. Daerah yang diarahkan untuk pengembangan pengolahan

hasil perikanan meliputi 8 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan : Muara Batu,

Dewantara, Syamtalira Bayu, Samudera Geudong, Tanah Pasir, Lapang,

Seunuddon, dan Tanah Jambo Aye.

Kegiatan kelautan dan perikanan baik tangkap, budidaya maupun

pengolahan di Kabupaten Aceh Utara sudah cukup berkembang, walaupun

belum didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan

representatif, sehingga potensi yang ada belum dapat dimanfaatkan secara

optimal untuk meningkatkan konstribusi terhadap pembangunan ekonomi yang

meliputi :

1. Peningkatan pendapatan masyarakat perikanan,

2. Penyerapan tenaga kerja,

3. Kesempatan berusaha dan memperkuat ketahanan pangan nasional,

4. Meningkatkan produksi dan ekspor/intersulir hasil perikanan.

Gambar 3.50 Produksi Ikan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013-2015



Halaman 97

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015

Tabel 3.51

Jumlah Produksi Ikan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013-2015

2013 2014 2015

Jumlah Produksi Ikan (ton)

22.197,25 24.109,57 26,808,41

Target kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda tahun n

23.923,34 26.682.06 27.543,10

Rasio 92,78 90,36 97,33


Pertumbuhan produksi perikanan mengalami peningkatan secara

fluktuasi sejak tahun 2013-2015.Tercatat pada tahun 2013 mencapai

22.197,25 ton. Pada tahun 2014 total jumlah produksi mencapai 24.109,57 ton

sedangkan tahun 2015 mengalami kenaikan yang menggembirakan dengan

jumlah produksi mencapai 26.808,41 ton.

Gambar 3.52 Konsumsi Ikan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013-2015



Halaman 98


Tabel 3.53

Jumlah Konsumsi Ikan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013-2015





2013 2014 2015 2017

1 Persentase Produksi Perikanan

92,78 90,36 97,33 100

Permasalahan

- Terbatasnya jumlah SDM yang berkualitas

- Masih rendahnya tingkat capaian kinerja pada program/kegiatan

- Kegiatan budidaya komoditas perikanan khususnya udang windu belum

berhasil dengan baik

- Belum tersedianya data kelautan perikanan yang akurat

- Masih tingginya praktek illegal fishing di perairan Kabupaten Aceh Utara

2013 2014 2015

Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)

36,50 37,00 40,68

Target daerah 38,00 38,00 38,00

Rasio 96,05 97,37 107,05




Halaman 99

- Belum adanya keseimbangan antara armada tangkap dan zona

penangkapan secara proporsional dari segi jumlah dan ukuran

- Pengolahan hasil perikanan belum menjadi segmen usaha prioritas

Solusi

- Perlu adanya penambahan SDM dan pelatihan

- Mempercepat proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target

waktu yang direncanakan

- Perlu diadakannya pelatihan bagi para pembudidaya ikan dan kajian

penelitian dan pengembangan (Litbang)

- Perlu adanya tenaga pengawas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS)

- Penambahan armada tangkap bertonase > 10 GT dan modernisasi

alat tangkap

- Perlu diadakannya pelatihan dan sosialisasi bagi masyarakat

pengolah hasil perikanan



Penegakan Hukum Positif dan Hukum Islam Secara Komprehensif dalam

Segala Bidang Kehidupan Masyarakat yang Berkeadilan” dan juga untuk

mencapai tujuan: ”Meningkatkan Kemakmuran Rumah Ibadah”.

Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Syariat Islam dan Dinas

Cipta Karya. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 indikator

sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran peningkatan fasilitas

masjid, meunasah dan mushalla tersaji pada tabel 3.32 berikut dibawah ini :


Peningkatan Fasilitas Masjid, Meunasah dan Mushalla


Sasaran 17



Halaman 100


Ket Capaian

1 Jumlah Mesjid dan Mushalla

328 dan 852

335 dan 852

330 dan 852

336 dan 852

102 dan 100

Sangat Berhasil

1. umlah Mesjid dan Mushalla

Ketersediaan sarana dan prasarana tempat ibadah seperti mesjid,

meunasah, dayah/pesantren, balai pengajian dan TPA/TPQ terus ditingkatkan

terutama pembenahan fasilitas infrastruktur sarana yang telah ada.

Peningkatan ini penting dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas

ibadah masyarakat guna memenuhi unsur kebersihan, kenyamanan serta

penataan lingkungan tempat ibadah. Perkembangan tempat ibadah

sebgaimana Tabel berikut :

Tabel 3.54 JumlahSarana dan Prasarana Peribadatan

(Masjid, Meunasah, Dayah/ Pesantren, Balai Pengajian dan TPA) di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2010-2015

No. Prasarana Tahun (unit)

2012 2013 2014 2015



Halaman 101

1. Masjid 328 328 335 336

2. Meunasah 852 852 852 852

3. Dayah / pesantren 168 170 183 182

4. Balai Pengajian 2.564 2.575 2.637 2.617

5. TPQ - - 82 82

Jumlah 3.912 3.925 4.089 4.069

Sumber : Dinas Syari’at Islam Kab. Aceh Utara 2016

Jumlah tempat ibadah keseluruhan tahun 2015 sebanyak 4.069 unit,

kondisi ini menurun jika dibandingkan tahun 2014 sebanyak 4.089 unit.

Verifikasi kelayanakan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam memperoleh

kondisi terdapat beberapa sarana dan prasarana tempat ibadah belum

memenuhi kriteria sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ibadah terutama

berkaitan dengan balai pengajian di beberapa lokasi desa/gampong. Namun

demikian jumlah meunasah telah merata pada setiap gampong dan dapat juga

dimanfaatkan sebagai sarana dan prasarana aktifitas ibadah dan kegiatan

sosial kemasyarakatan lainnya.




2013 2014 2015 2017

1 Jumlah Mesjid dan Mushalla

328 dan 852 335 dan 852

336 dan 852

330 dan 853

Permasalahan

- Kurangnya personil yang ada dalam pelaksanaan program/kegiatan

sehigga lamban terhadap penyerapan anggaran

- Masih kurangnya kemampuan SDM aparatur dalam penyelesaiana

tugas

- Belum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Dinas

Syariat Islam




Halaman 102

- Meningkatnya permasalahan keagamanaan dalam masyarakat

terutama mengenai pendangkalan akidah

Solusi

- Peningkatan profesionalisme SDM aparatur

- Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan beragama

- Menyebarkan informasi melalui sosialisasi tentang penguatan

pelaksanaan syariat islam dalam masyarakat

- Membina kehidupan masyarakat agar memahami dan

melaksanakan syariat islam

- Membangun koordinasi antar lembaga pendidikan umum dan

agama

Kontribusi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap ratusan

pengungsi dari Myanmar dan Bangladesh di Perairan Kecamatan

Seunuddon Kab. Aceh Utara

Pada hari Minggu, 10 Mei 2015 Pemkab. Aceh Utara mendapatkan

laporan bahwa telah terdampar ratusan pengungsi yang diperkirakan berasal

dari Myanmar dan Bangladesh di Perairan Kecamatan Seunuddon Kab. Aceh

Utara yang terdiri dari laki-laki, perempuan dan anak-anak sejumlah 579

orang. Mereka ditampung sementara di Gedung Olah Raga (GOR) Lhoksukon

Kab. Aceh Utara. Untuk memberikan rasa aman dan terhindar dari kelaparan,

maka Pemerintah Kab. Aceh Utara memberikan bantuan masa panik (tanggap

darurat) yang terdiri dari makanan, obat-obatan dan kebutuhan selama 3 (tiga)

hari. Selanjutnya penanganan bantuan kemanusiaan ditangani oleh IOM,

UNHCR bekerjasama dengan Pemkab. Aceh Utara. Selanjutnya, para

pengungsi tersebut dipindahkan ke TPI Kuala Cangkoi, Kec. Lapang Kab.

Aceh Utara, dengan fasilitas yaitu :

o 2 Gedung untuk menampung para laki-laki

o 1 gedung untuk menampung para wanita dan anak-anak

o 1 gedung untuk sarana peribadatan

o 1 gedung untuk dapur umum

o 7 tenda sebagai posko kesehatan, pengamanan dan lainnya



Halaman 103

Mengingat penanganan pengungsi internasional merupakan

wewenang pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan

Keamanan, maka Pemerintah Kab. Aceh Utara diminta untuk membentuk

Satuan Tugas Penanganan Pengungsi. Setelah melakukan beberapa kali

pertemuan dan rapat, para pengungsi tersebut akhirnya dipindahkan ke tempat

penampungan sementara di Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kab. Aceh Utara Gp. Blang Adoe Kec. Kuta Makmur

Kab. Aceh Utara pada Rabu, 17 Juni 2015. Pada hari Rabu tanggal 12

Agustus 2015, para pengungsi tersebut dipinkah ke Shelter ICS (Integrated

Community Shelter) yang dibangun oleh lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT)

diatas tanah milik Pemerintah Kab. Aceh Utara dengan donatur dari dalam dan

luar negeri. Adapun fasilitas dan utilitas yang terbangun yaitu:

o 120 Unit bangunan (shelter)

o 42+6 unit Toilet

o 1 unit mesjid

o 4 lokal sekolah

o 1 unit ruang edukasi dan 1 unit klinik

o 1 unit ruang meeting dan office

o Play ground dan tempat bermain lainnya

o 1 unit ruang guru tahfidz

o Dapur umum

o Lahan pengembangan

o Gerbang, gapura

o 1 unit bangunan water treatment

Perhatian khusus terhadap pengungsi oleh Pemerintah Kab. Aceh

Utara mendapat apresiasi dan pujian dari dunia internasional, walaupun

dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah,

tetapi para pengungsi tersebut diperlakukan selayaknya sebagai keluarga

sendiri.



Halaman 104

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 16 sasaran strategi

sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 maka

besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat

sebagai berikut :

Realisasi Keuangan



Halaman 105

Realisasi Belanja Langsung Daerah tahun anggaran 2015 untuk

mewujudkan berbagai sasaran di atas adalah sebagai berikut :

No Nama Dinas Anggaran Realisasi %

Rp Rp

1 Dinas Syariat Islam 51.190.532.500 49.775.804.058 97

2 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 103.090.515.610 96.900.213.970 94

3

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 12.078.622.364 10.259.670.133 85

4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.126.466.000 1.044.258.942 93

5 Dinas Kesehatan 93.256.493.813 60.210.534.296 65

6 Dinas Bina Marga 98.882.781.477 97.046.229.726 98

7 Dinas Cipta Karya 131.912.451.907 111.801.260.294 85

8

Dinas Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral 65.210.087.682 53.515.852.740 82

9 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6.069.170.879 5.196.207.148 97

10 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.658.575.000 1.568.915.016 95

11 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan 45.993.437.663 45.193.811.899 98

12 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

5.948.125.800 5.619.633.731 94

13

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk 12.155.210.004 11.683.729.619 92

14

Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan 9.708.858.585 8.828.107.823 91

15 Dinas Kelautan dan Perikanan

15.020.111.778

14.548.327.836 97

16 Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan 28.329.603.470 28.247.451.374 99

17 Bappeda 3.077.766.000 2.956.489.826 96

18

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera 26.359.641.501 25.014.797.064 95

19 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 7.907.522.000 7.233.381.417 91

20

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 7.251.035.401 6.875.734.648 95



Halaman 106


Rp Rp

21

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

1.090.856.800

1.089.162.200 99

22 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.237.376.000 2.048.248.657 91

23 Inspektorat Kabupaten 3.128.000.000 308.3317.134 98

24

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 7.163.730.887 6.749.601.357 94

25 Rumah Sakit Umum Cut Meutia 94.106.229.902 48.972.900.079 52

26

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.627.000.000 1.590.484.339 98

27 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 1.594.143.206 1.502.811.608 94

28 Kantor Lingkungan Hidup 1.617.188.356 1.485.956.705 91

29 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 477.596.993 472.007.925 99

30 Sekretariat Daerah 41.081.046.227 37.112.822.632 90

31 Sekretariat DPRK 25.395.881.000 24.904.316.300 98

32 Sekretariat MPU

3.102.701.000 3.056.587.233 99

33 Sekretariat MAA 602.974.000 581.773.061 96

34 Sekretariat MPD 2.891.983.340 2.213.055.447 77

35 Sekretariat BMK 9.555.300.620 7162.450.922 75

36 Sekretariat KORPRI 596.659.000 561.851.446 94

37 Kepala Daerah

-

- -

38 DPRK

- - -

39 Kecamatan Langkahan 374.414.000 366.833.552 99

40 Kecamatan Tanah Jambo Aye 360.055.100 357.428.949 99

41 Kecamatan Seunuddon 465.248.000 464.595.326 93

42 Kecamatan Baktiya 323.343.100 322.674.046 99

43 Kecamatan Baktiya Barat 392.036.980 388.602.637 97

44 Kecamatan Lhoksukon 549.981.000 544.778.593 99

45 Kecamatan Cot Girek 358.504.420 347.054.261 97

46 Kecamatan Paya bakong 378.082.400 360.081.212 95

47 Kecamatan Pirak Timu 701.830.400 699.006.025 99



Halaman 107


Rp Rp

48 Kecamatan Matang Kuli 462.741.160 407.768.799 88

49 Kecamatan Tanah Luas 504.780.000 497.442.037 98

50 Kecamatan Nibong 328.261.000 327.169.400 99

51 Kecamatan Lapang 964.259.000 962.458.418 99

52 Kecamatan Tanah Pasir 394.204.196 387.176.650 98

53 Kecamatan Syamtalira Aron 376.346.500 373.445.727 99

54 Kecamatan Samudera 321.788.000 319.593.255 99

55 Kecamatan Meurah Mulia 533.996.000 523.422.391 98

56 Kecamatan Syamtalira Bayu 491.236.800 487.880.844 99

57 Kecamatan Geureudong Pase 310.872.100 276.835.702 89

58 Kecamatan Simpang Keramat

287.238.463 282.394.811 98

59 Kecamatan Kuta Makmur 349.274.000 337.336.770 96

60 Kecamatan Dewantara 480.849.500 457.183.737 95

61 Kecamatan Nisam Antara 365.807.000 360.726.483 97

62 Kecamatan Nisam 374.754.000 372.579.242 99

63 Kecamatan Banda Baro 646.586.731 646.488.545 99

64 Kecamatan Muara Batu 565.218.000 555.421.335 98

65 Kecamatan Sawang 401.032.100 381.606.840 95

Total Belanja Langsung 934.558.416.715 797.915.744.192 85

Selanjutnya realisasi Belanja Tidak Langsung Langsung

Daerahtahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut :


Rp Rp

1 Dinas Syariat Islam 2.554.838.823 2.335.424.065 91

2 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

564.452.680.001 512.014.125.236 91

3 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

351.634.190.610 346.080.582.988 98

4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.085.711.087 1.981.493.396 95

5 Dinas Kesehatan 91.671.393.867 91.435.477.045 99

6 Dinas Bina Marga 5.633.767.682 5.599.849.267 99

7 Dinas Cipta Karya 3.181.796.367 3.175.283.384 99

8 Dinas Pengairan dan Energi Sumber Daya

8.949.989.715 8.922.484.352 99



Halaman 108


Rp Rp

Mineral

9 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

3.197.675.433 2.945.445.787 92

10 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

2.918.149.131 2.826.953.160 97

11 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

10.165.907.006 8.284.387.081 81

12 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

5.706.606.819 5.436.106.135 95

13 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk

4.133.594.431 4.005.704.871 97

14 Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan

4.573.144.032 4.449.834.698 97

15 Dinas Kelautan dan Perikanan

2.997.161.405 2.794.095.864 93

16 Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan

3.303.178.460 3.277.654.589 99

17 Bappeda 4.372.367.542 4.245.657.590 97

18 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera

7.700.577.161 7.522.381.128 98

19 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

73.238.374.376 46.005.452.557 63

20 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

11.651.398.860 11.313.516.076 97

21 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

3.028.697.800 3.125.490.738 97

22 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.799.289.637 1.791.212.156 99

23 Inspektorat Kabupaten 4.106.613.909 4.100.636.340 99

24 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

5.047.045.412 5.044.594.069 99

25 Rumah Sakit Umum Cut Meutia

22.080.805.080 21.999.338.167 99

26 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.286.539.219 1.271.901.935 98

27 Kantor Perpustakaan dan 1.768.850.961 1.673.566.690 94



Halaman 109


Rp Rp

Arsip Daerah

28 Kantor Lingkungan Hidup 905.310.690 904.622.208 100

29 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

1.805.377.180 1.740.933.804 94

30 Sekretariat Daerah 13.686.344.539 12.748.805.589 93

31 Sekretariat DPRK 5.079.750.542 4.961.763.387 98

32 Sekretariat MPU 665.761.035 634.484.361 95

33 Sekretariat MAA 534.491.355 525.603.642 98

34 Sekretariat MPD 832.538.126 829.966.579 99

35 Sekretariat BMK 803.947.845 671.138.602 84

36 Sekretariat KORPRI 596.659.000 561.851.446 94

37 Kepala Daerah 960.878.556 540.717.989 56

38 DPRK 1.0541.130.300 10.049.955.738 95

39 Kecamatan Langkahan 1.472.442.822 1.468.883.820 99

40

Kecamatan Tanah Jambo Aye

1.939.006.740

1.935.851.793

99

41 Kecamatan Seunuddon 1.837.513.830 1.677.505.308 93

42 Kecamatan Baktiya 3.303789.476 3.296.644.675 99

43 Kecamatan Baktiya Barat 1.677.896.835 1.631.420.264 97

44 Kecamatan Lhoksukon 2.632.946.738 2.614.773.303 99

45 Kecamatan Cot Girek 1.326.165.847 1.223.775.569 92

46 Kecamatan Paya Bakong 1.874.526.277 1.874.160.699 100

47 Kecamatan Pirak Timu 1.167.119.155 1.166.723.284 99

48 Kecamatan Matang Kuli 1.787.262.213 1.697.019.730 95

49 Kecamatan Tanah Luas 2.306.847.281 2.229.849.771 97

50 Kecamatan Nibong 1.208.578.985 1.205.160.680 99

51 Kecamatan Lapang 1.107.922.748 1.085.080.526 98

52 Kecamatan Tanah Pasir 1.669.980.956 1.444.867.548 87

53 Kecamatan Syamtalira Aron 1.548.212.440 154.579.3178 100

54 Kecamatan Samudera 1.983.131.511 1.959.296.616 99

55 Kecamatan Meurah Mulia 1.589.164.325 1.559.476.659 98

56 Kecamatan Syamtalira Bayu 1.995.987.766 1.977.784.540 99

57 Kecamatan Geureudong Pase 1.372.183.160 1.230.187.180 90

58 Kecamatan Simpang Keramat 1.365.325.749 1.363.010.069 100

59 Kecamatan Kuta Makmur 1.851.649.989 1.845.565.006 99

60 Kecamatan Dewantara 2.099.208.833 1.929.846.106 91



Halaman 110


Rp Rp

61 Kecamatan Nisam Antara 1.022.513.565 1.001.728.571 98

62 Kecamatan Nisam 1.491.623.647 1.486.121.037 99

63 Kecamatan Banda Baro 723.255.249 709.796.034 99

64 Kecamatan Muara Batu 2.458.919.340 1.984.772.428 81

65 Kecamatan Sawang 2.408.908.227 2.238.872.822 93

Belanja Subsidi 4.963.000.000 4.963.000.000 100

Belanja Hibah 42.497.213.744 41.504.246.299 98

Belanja Bantuan Sosial 47.078.657.000 45.802.291.500 97

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemdes

298.719.867.565 298.702.667.565 99

Belanja Tidak Terduga 2.582.217.666 91.711.000 4

Total Belanja Tidak Langsung 1.672.279.858.676 1.584.276.376.289 94



Halaman 111

Adapun Realisasi Total Pendapatan dan Total Belanja Daerah

tahun anggaran 2015 dapat kami uraikan sebagai berikut :

No. Uraian Anggaran Realisasi %

Rp Rp

I Pendapatan 2.125.451.077.960 1.989.554.476.992 93,61

Pendapatan Asli Daerah

217.794.844.915 200.106.069.784 91,88

Pendapatan Transfer

1.685.243.065.045 1.567.035.239.208 92,99

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

222.413.168.000 222.413.168.000 100

II Belanja 1.925.607.135.256 1.716.336.104.583

89,13

Belanja Operasi 1.503.254.699.505 1.336.967.991.186 88,94

Belanja Modal 419.770.218.084 379.276.402.397 90,35

Belanja Tak Terduga

2.582.217.666 91.711.000 3,55

III Surplus/(Defisit) (101.841.455.597) (28.364.537.019) 27,85

IV Pembiayaan

Pembiayaan Penerimaan

110.367.111.518 104.181.525.159 94,40

Pembiayaan Pengeluaran

8.525.655.921 8.311.815.582 97,49

Sumber: Laporan LRA Kabupaten Aceh Utara tahun anggaran 2015 (Unaudited)



Halaman 112

Di tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah mendapatkan beberapa

penghargaan dan prestasi yang diraih yang meliputi bidang pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun penghargaan dan prestasi yang di

iraih adalah sebagai sebagai berikut :

No. Nama Penghargaan Tahun

1 2 3

1 Pemkab Aceh Utara menerima penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Yuddy Chrisnandi, Januari 2016 Kabupaten Aceh Utara sebagai Kabupaten/Kota dengan Akuntabilitas Kinerja berpredikat "CC" yaitu Cukup

2015

2 Mewakili Pemkab Aceh Utara menerima penghargaan Sebagai Penyuluh berprestasi program inovasi pangan tingkat Nasional, atas nama Mukhsin, SP di Jakarta, 17 Agustus 2015

2015

Capaian Prestasi & Penghargaan



Halaman 113

3 Pemkab Aceh Utara mendapat Juara Umum MTQ ke XXXI I tingkat Provinsi Aceh di Kota Nagan Raya

2015

4

Penghargaan internasional diperoleh Pemerintah Kab. Aceh Utara dari Presiden Internasional Myanmar di London Inggris dalam kunjungannya pada hari Sabtu, 27 Februari 2016 di Pendopo Bupati Aceh Utara.

2016

5 Pemkab Aceh Utara mendapat Juara I Lomba Desa Pokja I Kecamatan/Desa Mane Tunong tingkat Provinsi

2015

6 Pemkab Aceh Utara mendapat predikat Perpustakaan Terbaik se-Aceh Tahun 2015

2015

7 Pemkab Aceh Utara meraih penghargaan petugas Puskeswan terbaik se-Provinsi Aceh dalam acara ternak se-Provinsi Aceh

2015

8 Pemkab Aceh Utara mendapat Juara I dalam Expo Ternak se-Aceh kategori Sapi/Lembu Jenis Limousin

2015

9 Pemkab Aceh Utara mendapat Juara II dalam Expo Ternak se-Aceh kategori Sapi/Lembu Jenis Brahman Betina

2015

10 Pemkab Aceh Utara mendapat Juara III dalam Expo Ternak se-Aceh kategori Sapi/Lembu Jenis Brahman Betina

2015

11

Pemkab Aceh Utara berhasil menjuarai Bidang Intelegensi Duta Wisata Putra tingkat Provinsi

2015

12 Pemkab Aceh Utara berhasil menjuarai Bidang Kepribadian Duta Wisata Putri tingkat Provinsi

2015

13 Pemkab Aceh Utara berhasil menjuarai Peringkat II Musik Etniq tingkat Provinsi

2015

14 Pemkab Aceh Utara berhasil menjuarai Peringkat II Tari Kreasi tingkat Provinsi

2015

15 Pemkab Aceh Utara berhasil menjuarai Peringkat III Duta Wisata Putra tingkat Provinsi

2015



Halaman 114



Halaman 114

Bab IV PPeennuuttuupp

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dalam

periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara selama Tahun 2015 dalam

melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam suatu rencana

stratejik telah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui kegiatan, program dan

kebijaksanaan meskipun dalam perjalanannya menemui kendala dan

keterbatasan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan 16 sasaran

strategis dengan 22 Indikator Kinerja pada Laporan LAKIP tahun 2015

yang pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap melalui program dan

kegiatan di masing-masing SKPK. Sesuai dengan hasil analisa Tim

Penyusun Lapran LAKIP Kab. Aceh Utara, dapat kami jelaskan bahwa 16

indikator kinerja, kriteria sangat berhasil sebanyak 13 indikator (59,09%),

berhasil sebanyak 4 indikator (18,18%), cukup berhasil sebanyak 2 indikator

(9,09%) dan tidak berhasil sebanyak 3 indikator (13,64%). Data dan

informasi untuk lebih jelasnya terdapat dalam laporan LAKIP Kab. Aceh

Utara.

Kendala yang dihadapi yang mengakibatkan pencapaian tidak

optimal antara lain masalah aparatur daerah masih ada yang belum memahami

tugas pokok, fungsi serta kewenangan yang dimilikinya, kurangnya sumber daya

terutama sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya dalam hal

perencanaan program/kegiatan, terbatasnya alokasi anggaran serta adanya

rasionalisasi anggaran yang mengakibatkan kegiatan tidak terlaksana sesuai yang

direncanakan sebelumnya.



Halaman 115

Kemudian sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan

Kemen PAN dan RB kepada Kabupaten Aceh Utara pada LAKIP Tahun

2015 yang mendapat nilai 51,45 atau dengan predikat penilaian CC agar

melakukan perbaikan dalam hal Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja,

Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Kami sangat

berharap agar pada tahun 2016 ini, pemerintah Kab. Aceh Utara mendapat

nilai B sehingga dapat memacu pembangunan Aceh Utara yang lebih baik.

Dalam rangka sinkronisasi manjemen kinerja, LAKIP Kab. Aceh

Utara telah dilakukan review atau analisa oleh tim review Inspektorat Aceh

Utara dan telah memberikan beberapa saran dan masukan untuk

kesempurnaan LAKIP. Adapun rekomendasi dan saran-saran dari tim

review LAKIP Kab. Aceh Utara telah ditindaklanjuti dalam penyempurnaan

laporan ini.

Semoga dengan adanya LAKIP ini dapat menjadi dorongan dan

acuan bagi sempurnanya penyusunan LAKIP di masa mendatang, sehingga

akan terwujud aparatur pemerintahan yang bersih, berwibawa dan

akuntabel.

(1) (2) (3) (4)

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah B

Opini pemeriksaan BPK WTP

Nilai Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Sangat Tinggi

2 Meningkatnya profesionalisme dan kinerja

aparatur dalam pelayanan publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 75

3 Terciptanya stabilitas sosial dan politik Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk 3,86

4 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

miskin

Persentase jumlah penduduk miskin 19,5

5 Menurunnya tingkat angka pengangguran Angka pengangguran 10,1

Angka melek huruf 97,3

Rata-rata lama Sekolah 9,3

Angka Kematian Ibu 102

Angka Kematian Bayi 7

Persentase Gizi Buruk 0,096

Umur Harapan Hidup 70

8 Tersedianya jalan mantap dan jembatan

yang menjamin kelancaran arus

transportasi

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap 56,15

9 Tersedianya aksesibilitas pada pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi, daerah terisolir, dan

daerah tujuan wisata

Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik 63,58

10 Tersedianya air irigasi untuk pertanian

rakyat pada Daerah Irigasi

Persentase luas Irigasi dalam kondisi baik (M2) 40,56

11 Meningkatnya keselamatan, keamanan,

dan pelayanan sarana dan prasarana

perhubungan darat

Jumlah arus penumpang angkutan umum 1.367.817

12 Meningkatnya pendapatan masyarakat Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 4,83

13 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Persentase peningkatan jumlah wisatawan37.500

14 Meningkatnya produksi dan produktivitas

pertanian tanaman

Tingkat Produktivitas padi (ton/ha) 6,3

15 Meningkatnya produksi dan produktivitas

kelautan dan perikanan

Persentase Produksi perikanan 100

16 Peningkatan fasilitas masjid, meunasah dan

mushalla

Jumlah Mesjid dan Mushalla 330 dan 852

Jumlah anggaran belanja langsung tahun 2015 : 934.558.416.715

Lhokseumawe, November 2015

BUPATI ACEH UTARA

DTO

H. MUHAMMAD THAIB

6

7

Meningkatnya layanan pendidikan yang

bermutu, islami dan berdaya saing

Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi

masyarakat

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

KABUPATEN ACEH UTARA

Tema Pembangunan Tahun 2015 " Percepatan pembangunan infrastruktur untuk memacu perkembangan sektor

pertanian dan pemberdayaan sumber daya manusia menuju masyarakat sejahtera dan mandiri"

No Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget

Terlaksananya tata kelola pemerintah yang

transparan dan akuntabel pelayanan publik

1

1

lakip aceh utara 2015

Documents