rencana kerja(renja ) -...

RENJA KECAMATAN KUSAN HULU TAHUN2017

RENCANA KERJA(RENJA )TAHUN 2017

KECAMATAN KUSAN HULUKABUPATEN TANAH BUMBU

Jln.Pemerintahan no.01 RT.IV Desa Binawara Kusan Hulu Kode Pos 72272


DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR............................................................................ iiDAFTAR ISI ......................................................................................... iiiDAFTAR TABEL .................................................................................. ivDAFTAR SINGKATAN ......................................................................... v

I. PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang................................. ........................................ 11.2. Landasan Hukum..................................................................... 41.3. Maksud dan Tujuan.................................................................. 7

1.3.1.Maksud ....................................................... .....................1.3.2.Tujuan .............................................................................

1.4. Sistematika Penulisan............................................................. 9a. Latar belakang .....................................................................b. Landasan hukum ..................................................................c. Maksud dan tujuan...............................................................d. Sistematika penulisan..........................................................

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 102.1. Evaluasi pelaksanaan RENJA awaltahun lalu

dan capaian RENSTRA ............................................................2.2. Analisis kinerja pelayanan SKPD ............................................

2.3. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsi SKPD ........................................................ ...

2.4. Review terhadap rancangan awal RENJA SKPD....................

2.5.Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.......... .

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.Telaahan terhadap kebijakan daerah ......................................... 13

3.2.Tujuan dan sasaran RENJAAwal................................................ 14

IV. PENUTUP........................................................................................ 15


DAFTAR SINGKATAN

1. RENSTRA : Rencana strategis

2. RPJMD : Rencana pembangunan jangka menengah daerah

3. SKPD : Satuan kerja perangkat daerah

4. RPJPD : Rencana pembangunan jangka panjang daerah

5. PERDA : Peraturan daerah

6. TUPOKSI : Tugas pokok dan fungsi

7. BINTEK : Bimbingan teknis

8. RENJA : Rencana kerja


DAFTAR TABEL

A. Tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan RENJA Kecamatan Kusan

Hulu dan Pencapaian RENSTRA s.d Tahun 2015 Kabupaten Tanah Bumbu

B. Tabel 2.2 Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten

Tanah Bumbu

C. 2.3 Review terhadap rancangan awal RENJA Kabupaten Tanah Bumbu

D. Tabel 2.4 Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentiangan Tahun

2014 Kabupaten Tanah Bumbu

E. Tabel 3.1 Rumusan rencana program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan

Prakiraan maju Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu


KATA PENGANTAR

Untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik“GoodGovernance”, perlu diupayakan setiap programnya menyerap aspirasi.diperlukanpengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukurdan legitimate sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapatberdaya guna secara optimal.

Dalam hal ini kantor Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu sebagaiPerangkat Daerah yang merupakan bagian integral dan perpanjangantanganKabupaten Tanah Bumbu yang bertanggungjawab mengkoordinir Bidang Pemerintahan,Pembangunan dan Bidang kemasyarakatan.

Rencana kerja (RENJA) Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu,disusun dengan mengacu pada RENSTRA Kecamatan Kusan Hulu. Dimana tugaspokok dan fungsinya hanya melaksanakan satu urusan wajib yakni OtonomiDaerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian.

Diharapkan data rencana yang disajikan gambaran tentang Rencanapelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaankemasyarakatandapat menjadi salah satu acuan perencanaan program dan kegiatanpemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu secara umum.

Semoga RENJAKecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Tahun inidapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak terkait. Kami menyadaribahwa penyusunan RENJA ini masih jauh dari sempurna maka dari itu saran dan kritikkami harapkan untuk kesempurnaan. Akhirnya kepada semua pihak terkait yangmemberikan bantuan dalam penyusunan RENJAini diucapkan terimakasih.

Kusan Hulu, Januari 2017.CAMAT KUSAN HULU

Suryadi, S. Sos,M.SosNIP. 19641102 198602 1 006


BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecamatan Kusan Hulumerupakan salah satu kecamatan dalam Kabupaten Tanah

Bumbu sejak Tanah Bumbu berdiri berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2003.

pembangunan Kecamatan Kusan Hulu yang telah dilaksanakan selama kurun waktu

Tahun 2016-2021 telah memberikan hasil yang positif dalam berbagai segi kehidupan

masyarakat. Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu

ditindaklanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama priode

berikutnya.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kusan Hulu merupakan penjabaran visi, misi

dan program Kecamatan Kusan HuluKabupaten Tanah Bumbu yang mengacu kepada

visi dan misi kabupaten yang juga merupakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati

Tanah Bumbu terpilih periode tahun 2010-2015 yang telah dilantik pada tanggal 20

September 2010.

Terkait dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu yang

merupakan acuan utama penyusunan Rancangan Rencana strategis (RENSTRA)

SKPD termasuk kecamatan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008

tentang Tahapan tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan daerah. Dan peraturan pelaksanaannya yaitu Permendagri No.

54 Tahun 2010.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kusan Hulu,

RENJAkecamatan merupakan dokumen perencanaan pembangunan kecamatan

sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan

Kabupaten Tanah Bumbu.

Pengaturan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan baik dari sisi

pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan

peraturan pemerintah.sebagai perangkat daerah, camat mendapatkan


pelimpahankewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu

kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan

bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah

kabupaten/kota.Pertanggungjawaban camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris

daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti

camat merupakan bawahan langsung sekretaris daerah, karena secara struktural camat

berada langsung di bawah bupati/walikota.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki

daerah dalam arti daerah kewenangan),karena melaksanakan tugas umum

pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang

koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan,

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-

undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta

pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan

desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh

karena itu, kedudukan camat berbeda dengankepala instansi pemerintahan lainnya di

kecamatan, karenapenyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan

harus berada dalam koordinasi camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan

dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk

mendukung pelaksanaan asas desentralisasi.Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu

kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam

dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan

ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam

kerangka membangun integritas kesatuan wilayah.Dalam hal ini, fungsi utama camat

selain mernberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas

pembinaan wilayah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh camat perlu diperkuat dari aspek

sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang


pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri

pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan

pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota.

Sehubungan dengan itu,camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua)

sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan;

dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota

dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan Kepemerintahan yang baik (good

governance) menjadi hal yang penting. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah

dituntut untuk lebih berperan aktif dan memiliki pemikiran yang berkembang tanggap

terhadap perubahan yang demikian cepat, sekaligus mampu beradaptasi dalam

berbagai aktivitasnya.

Upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab perlu suatu media

pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga. Pentingnya hal tersebut telah

disadari oleh pemerintah sebagaimana tercermin dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, perlu segera diupayakan beberapa

langkah strategis dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya. Salah

satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu

pemerintahan yang baik (good governance) yang memiliki elemen dasar transparansi,

partisipasi dan akuntabilitas.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas, maka perlu dibuat RENJAyang mengacu

pada RENSTRAyang memuat RENJASKPD sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan

SKPD Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu.

RENJAKecamatanKusan Hulu adalah merupakan penjabaran dari pada

RENSTRA Kecamatan Kusan Hulu yang merupakan tahapan pertama dalam rangka

mewujudkan visi dan misidari Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD)

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2030.


1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunanRENJAKecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu,

peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

(2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten

Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;

(3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

(4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

(5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

(6) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

(7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara


Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

(8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

(9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

(10) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

(11) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten,

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

(12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

(13) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang

Pembentukan kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Kecamatan

dan Kelurahan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah

Bumbu;

(14) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional;

(15) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010,

Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;


(16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

(17) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor ..... Tahun 2011 tentan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Tanah Bumbu.


1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

PenyusunanRENJA Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu

merupakan rangkaian tak terpisahkan dengan RENSTRA dalam kurun waktu masa

pembangunan lima tahun ke depan bagi kecamatan untuk menghasilkan rumusan

strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan

terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran

pembangunan yang telah ditetapkan oleh Camat Kusan Hulu dengan memperhatikan

arahan RPJMD KabupatenTanah Bumbu Tahun 2016-2021, serta memperhatikan

berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kecamatan Kusan Hulu.

RENJAKecamatan Kusan Hulu juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan

pedoman resmi bagi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu dalam satu (1)

tahun anggaran, sekaligus merupakan hasil penentuan program kecamatan yang pada

dibahas dalam forum Musyawarahperencanaan pembangunan (Musrenbang)

Kecamatan Kusan Hulu KabupatenTanah Bumbu secara berjenjang.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RENJA Kecamatan Kusan Hulu adalah sebagai berikut :

a. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan yang dapat

mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat didalam kegiatan

pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

b. Merumuskan kerangka kerja jangka waktu satu tahun kecamatan yang

mengandung tujuan, sasaran, indikatorsasaran serta target kinerja sasaran pada

satu (1) tahun anggaran.

c. Merumuskan sebuah dokumen RENJA yang dapat dijadikan acuan untuk proses

koordinasi antar program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Kusan

Hulu supaya tercipta sinergi untuk pencapaian tujuan akhir yang diinginkan.

d. Meletakkan pondasi dan fokus tujuan pembangunan yang hendak dicapai.

e. Mengarahkan program dan kegiatan untuk pencapaian tahapan visi dan misi

organisasi.


f. Memudahkan komunikasi dan sosialisasi ke seluruh elemen internal maupun

external instansi yang ada di kecamatan untuk meningkatkan komitmen dan

motivasi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kecamatan.


1.4. Sistematika Penulisan

a. Latar belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RENJASKPD, fungsi

RENJASKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

b. Landasan hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya.

c. Maksud dan tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

Rancangan RENJASKPD.

d. Sistematika penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan RENJA

SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.


BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu dan capaian RENSTRA

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang

direncanakan.

2. Realisasi program kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang

direncanakan.

3. Realisasi program kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan.

4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

kinerja program kegiatan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian programRENSTRA.

6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil guna

mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.(lihat Tabel 2.1)

2.2. Analisis kinerja pelayanan SKPD

Secara umum tugas - tugas pemerintahan Kecamatan Kusan Hulu sesuai tugas

pokok dan fungsi kecamatan adalah bersifat fasilitasi terkecuali bila ada tugas - tugas

lain yang diberikan atau dilimpahkan / pelimpahan kewenangan oleh kepala daerah

untuk dilaksanakan oleh camat / kecamatan, sehingga menjadi tugas dan fungsi baru

yang bersifat deligatif.

Sampai saat ini tujuan dan sasaran pelayanan SKPD Kecamatan Kusan Hulu

sepenuhnya bersifat atributif, yakni tugas - tugas pokok dan fungsi yang melekat pada

semua kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang

kecamatan dan peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas

pokok, Fungsi dan Tata kerja unsur-unsur organisasi kecamatan dalam Kabupaten

Tanah Bumbu.(lihat Tabel 2.2)


2.3. Isu - isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Kusan

Hulu lima tahun ke depan antara lain adalah:

a. Faktor-faktor internal antara lain :

1) SDM yang belum profesional.

2) Prasarana dan sarana kerja yang belumlengkap.

3) Sistem kerja yang belum tertata baik.

4) Administrasi yang belum tertib.

b. Faktor-faktor eksternal antara lain :

1) Kondisi masyarakat yang heterogen baik suku, agama, ras dan antar

golongan.

2) Kondisi geografis kecamatan yang luas dan sulit terjangkau.

3) Belum maksimalnya peran masyarakat dalam menciptakan ketentraman

dan ketertiban.

4) Terbatasnya kesadaran masyarakat dalam penegakan peraturan

perundang - undangan.

5) Pusat pelayanan administrasi yang berhubungan dengan perizinan yang

dikeluarkan oleh pemerintah kabupatenrelatif sangat jauh

b. Disamping faktor internal dan eksternal di atas, jika digambarkan dalam bentuk

analisisSWOT, Kecamatan Kusan Hulu didasarkan kepada potensi, peluang

dan kendala yang ada yakni :

1. Kekuatan (Strength )

a. Tersedianya dana dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

b. Tersedianya jumlah SDM yang cukup secara kuantitatif.

2. Kelemahan (Weakness)

a. Pelayanan masih belum prima.

b. Aparatur belum profesional.

c. Administrasi belum tertib.

d. Belum adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada

kecamatan dan desa.


3. Peluang (Opportunites)

a. Potensi sumber daya alam dan luas wilayah yang besar.

b. Infra struktur yang mulai berkembang.

c. Adanya perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi.

4. Ancaman (Threats)

a. Keamanan dan ketertiban.

b. Kesenjangan kesempatan kerja antara penduduk lokal dan pendatang.

c. Banjir.

2.4. Review terhadap rancangan RENJA SKPD (Lihat Tabel 2.4)

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat (Lihat Tabel 2.5)


BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan daerah

Dengan ditetapkannya RENSTRA dan RENJA Kabupaten Tanah Bumbu.

Memberikan makna bahwa sebagai salah satu bagian tak terpisahkan dari semua sisi

kebijakan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu secara umum. Tentu akan menerima

imbas dari kebijakan itu sendiri, terlepas dari apakah kebijakan itu langsung tertuju bagi

pembangunan dalam wilayah Kecamatan Kusan Hulu maupun pada kecamatan lain.

Oleh karena itu maka pemerintah Kecamatan Kusan Hulu berupaya semaksimal

mungkin memberikan dukungan dalam bentuk perencanaan kerja yang disesuaikan

dengan program kerja pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu secara umum. Khususnya

yang menyangkut pada tugas pokok dan fungsi kecamatan itu sendiri.

3.2. Tujuan dan sasaran RENJA

Tujuan Dan Sasarana. Tujuan

Tujuan dari penyusunan renstra 2016-2021 yang ditetapkan

oleh Kecamatan Kusan Hulu selama lima tahun nantinya adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat

2. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa

3. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum

b. SasaranSasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Kusan

Hulu adalah :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

2. Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan 21 Desa

3. Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum


BAB IVPENUTUP

.

1. Catatan Penting

Guna upaya optimalisasi penyusunan program pembangunan yang melibatkan

berbagai SKPD. Diharapkan adanya standar yang baku sehingga dapat memberikan

keseragaman dalam kaidah – kaidah dan sistematika perencanaannya serta adanya

waktu yang cukup, agar tidak terkesan pengerjaan dan pembuatan dokumen

perencanaan yang sekadarnya.

2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

RENJA Kecamatan Kusan Hulu menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas –

tugas kedinas bagi semua yang berkepentingan.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta

melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam RENSTRA Kecamatan

Kusan Hulu Tahun 2016-2021, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan RENJA Kecamatan Kusan Hulu diarahkan dan dikendalikan

langsung oleh Camat Kusan Hulu;

(2) Dalam menyelenggarakan perencanaan penyusunan RENJA Kecamatan Kusan

Hulu, camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan Kepala Kepala Subbag

Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan beserta seluruh pejabat struktural

kecamatan Kusan Hulu;

(7) Penyusunan RENJA Kecamatan Kusan Huludilakukan melalui proses

Musyawarah Perencanaan Penetapan program dan kegiatan;

(8) Renja Kecamatan Kusan Huluyang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja

akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan tugas – tugas

kedinasan dalam dan oleh aparatur Kecamatan Kusan Hulu.


(9) Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali camat dan

diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RenjaKecamatan Kusan Hulu,

maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan

dapat ditinjau kembali dan hasilnya akan dikonsultasikan kepada pihak – pihak

terkait secara tekhnis di lingkungan PemerintahKabupaten Tanah Bumbu untuk

mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

3. Rencana Tindak Lanjut

Akhirnya setelah Renja ini tersusun diharapkan akan dapat menjadi pedoman

pelaksanaan tugas – tugas kedinasan bagi aparatur khususnya di Lingkungan

Kecamatan Kusan Hulu. Semoga apa yang sudah direncakan dapat memberikan

manfaat dan berguna bagi upaya pencapaian tujuan dan kegiatan pembangunan

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu secara berjenjang.

Dalam hal penyusunanRENJA Kecamatan Kusan Hulu. Sudah tidak menutup

kemungkinan masih terdapat kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu diharapkan

kritik, koreksi, saran dan pendapat dari semua pihak. Sehingga dapat dilakukan

perbaikan – perbaikan sebagaimana mestinya.


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATANKECAMATAN KUSAN HULU TAHUN 2017

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

Urusan/BidangUrusan Pemerintahan

Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator Rencana Tahun 2017

CatatanPenting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2018

Kinerja Program/Kegiatan Lokasi

targetcapaiankinerja

KebutuhanDana/ pagu

indikatifSumberDana

targetcapaiankinerja

KebutuhanDana/ pagu

indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10

BELANJA LANGSUNG 1,050,718,500 1,530,770,800

Pelayanan Administrasi Perkantoran 749,066,500 DAU 1,076,111,100Penyediaan jasakomunikasi,sumberdaya listrik danair

Terbayarnya rekeningKantor

KantorCamatKHU

100% 12,600,000 DAU Rutin 100% 14,427,000

Penyediaan jasapemeliharaan danperijinan kendaraandinas/ops

Tersedianya Jasapemeliharaan danperijinan kendaraandinas/ops

KantorCamatKHU

100% 18,800,000 DAU Rutin 100% 61,600,000

Penyediaan jasaadministrasi keuangan

Tersedianya jasaadministrasi keuangan

KantorCamatKHU

100% 138,770,000 DAU Rutin 100% 138,867,750

Penyediaan jasakebersihan kantor

Tersedianya peralatankebersihan kantor

KantorCamatKHU

100% 5,096,000 DAU Berkala 100% 5,852,000

Penyediaan alat tuliskantor

Tersedianya alat tuliskantor

KantorCamatKHU

100% 14,160,500 DAU Berkala 100% 27,930,100

Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

Tersedianya bahancetak danpenggandaan

KantorCamatKHU

100% 15,200,000 DAU Berkala 100% 12,848,850

Penyediaan peralatandan perlengkapankantor

Tersedianya peralatandan perlengkapankantor

KantorCamatKHU

100% 20,100,000 DAU Berkala 100% 23,540,000

Penyediaan peralatanrumah tangga

Tersedianya peralatandan perlengkapanrumah tangga

KantorCamatKHU

100% - DAU Berkala 100% 30,000,000

Penyediaan Bahanbacaan dan PeraturanPerundang-undangan

Tersedianya bahanbacaan

LuarDaerah 100% 1,140,000 DAU Berkala 100% 1,197,000

Penyediaan Makanandan Minuman

Tersedianya makandan minum rapat

KantorCamatKHU

100% 75,300,000 DAU Rutin 100% 87,905,400

Rapat - rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah

Terlaksananyakonsultasi ke luardaerah

DalamDaerah 100% 56,600,000 DAU Berkala 100% 223,630,000

Penyediaan jasa NonPNS

Jumlah tenaga NonPNS 204,100,000 251,438,000


Rapat - rapat koordinasidan konsultasi dalamdaerah

Terlaksananyakonsultasi dalamdaerah

187,200,000196875000

Peningkatan SaranaPrasarana Aparatur 23,000,000 DAU 166,912,500

Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

Tersedianyakendaraandinas/operasional

KantorCamatKHU

100% DAU Berkala 100% 100,000,000

Pengadaan mebeulerkantor

Tersedianyameubeler kantor

KantorCamatKHU

100% 20,000,000 100% 28,612,500

Pemeliharaanrutin/berkala rumahjabatan

Terpeliharanya rumahjabatan

KantorCamatKHU

100% DAU Berkala 100% 30,000,000

Pemeliharaanrutin/berkala GedungKantor

Terpeliharanyagedung kantor

KantorCamatKHU

100% - DAU Berkala 100%

Pemeliharaan JaringanListrik

Terpeliharanyajaringan listrik

KantorCamatKHU

100% 5,000,000

Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan kantor

Terpeliharanyaperalatan gedungkantor

KantorCamatKHU

100% 3,000,000 DAU Berkala 100% 3,300,000

Program PeningkatanDisiplin Aparatur - DAU 18,060,000

Pengadaan PakaianKhusus hari haritertentu

Jumlah pakaiankhusus/Olah Raga

KantorCamatKHU

100% - DAU Berkala 100% 18,060,000

Program PeningkatanKapasitas Sumber dayaAparatur

- 15,851,000

Sosialisasi peraturanperundang – undangan

Terlaksananyasosialisasi

KantorCamatKHU

100% - DAU Berkala 100% 15,851,000

Program PeningkatanKeberdayaanMasyarakat Perdesaan

26,700,000 28,035,000

Monitoring danEvaluasi Keamanan danKetertibanMasyarakat*)

Persentase programpemberdayaanmasyarakat yangdilaksanakan

KantorCamatKHU

100% 26,700,000 DAU Berkala 100% 28,035,000

Program PeningkatanPartisifasi MasyarakatDalam MembangunDesa

18,842,000 20,726,200

PelaksanaanMusyawarahPembangunan Desa

Musrenbang tingkatkecamatan

KantorCamatKHU

100% 9,442,000 DAU Berkala 100% 10,386,200


Lomba BidangPemberdayaanMasyarakat Desa

Persentase programpemberdayaanmasyarakat yangdilaksanakan

KantorCamatKHU

100% 9,400,000 DAU Berkala 100% 10,340,000

Program HubunganPemerintah denganMasyarakat

233,110,000 233,110,000

PenyelenggaraanKegiatan MusbaqahTilawatil Quran*)

Jumlah Peserta MTQKantorCamatKHU

100% 233,110,000 DAU Berkala 100% 233,110,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,590,147,157 2,849,161,873

Belanja Pegawai ( Gajidan Tunjangan PNS )

Meningkatnya kinerjadan kesejahteraanaparatur

KantorCamatKHU

100% 2,590,147,157 DAU Rutin 100% 2,849,161,873

CAMAT KUSAN HULU

SURYADI, S.Sos,M.SosNIP. 19641102 198602 1 006


REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJAKABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017

NAMA SKPD : KECAMATAN KUSAN HULU

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTINGPROGRAM/KEGIA

TAN LOKASI INDIKATORKINERJA

TARGETCAPAIAN %

KEBUTUHANDANA

7 8 9 10 11 12

1,050,718,500

749,066,500Penyediaan jasakomunikasi,sumberdayalistrik dan air

Kantor Camat KHU Terbayarnyarekening Kantor 100% 12,600,000

Penyediaan jasapemeliharaandan perijinankendaraandinas/ops

Kantor Camat KHU

TersedianyaJasapemeliharaandan perijinankendaraandinas/ops

100% 18,800,000

Penyediaan jasaadministrasikeuangan

Kantor Camat KHUTersedianya jasaadministrasikeuangan

100% 138,770,000

Penyediaan jasakebersihankantor

Kantor Camat KHU

Tersedianyaperalatankebersihankantor

100% 5,096,000

Penyediaan alattulis kantor Kantor Camat KHU Tersedianya alat

tulis kantor 100% 14,160,500

Penyediaanbarang cetakandan penggandaan

Kantor Camat KHUTersedianyabahan cetak danpenggandaan

100% 15,200,000

Penyediaanperalatan danperlengkapankantor

Kantor Camat KHU

Tersedianyaperalatan danperlengkapankantor

100% 20,100,000

Penyediaanperalatan rumahtangga

Kantor Camat KHU

Tersedianyaperalatan danperlengkapanrumah tangga

100% -

PenyediaanBahan bacaandan PeraturanPerundang-undangan

Luar Daerah Tersedianyabahan bacaan 100% 1,140,000


PenyediaanMakanan danMinuman

Kantor Camat KHUTersedianyamakan danminum rapat

100% 75,300,000

Rapat - rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah

Dalam DaerahTerlaksananyakonsultasi keluar daerah

100% 56,600,000

Penyediaan jasaNon PNS

Jumlah tenagaNon PNS 204,100,000

Rapat - rapatkoordinasi dankonsultasi dalamdaerah

Terlaksananyakonsultasidalam daerah 187,200,000

23,000,000

Pengadaankendaraandinas/operasional

Kantor Camat KHU

Melancarkanpelaksanaantugas tugaskedinasanaparatur

100%

Pengadaanmebeuler kantor Kantor Camat KHU

Pengadaanmebeulerkantor 20,000,000

Pemeliharaanrutin/berkalarumah jabatan

Kantor Camat KHU

Meningkatnyanilai dan fungsirumah dinasCamat

90%

Pemeliharaanrutin/berkalaGedung Kantor

Kantor Camat KHU

Meningkatnyanilai dan fungsirumah dinasgedung kantor

90%

PemeliharaanJaringan Listrik Kantor Camat KHU Terpeliharanya

jaringan listrik 100%

Pemeliharaanrutin/berkalakendaraan dinas -operasional

Kantor Camat KHU

Melancarkanpelaksanaantugas tugaskedinasanaparatur

100% -

Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapankantor

Kantor Camat KHUMeningkatnyaadministrasikantor

90% 3,000,000


-PengadaanPakaian KhususHari Tertentu

Kantor Camat KHUTerlaksannyaDisiplinAparatur

100% -

-

Sosialisasiperaturanperundang -undangan

Kantor Camat KHU

Terlaksananyasosialisasiperaturanperundang -undangan

100% -

26,700,000

Pemberdayaanlembaga danorganisasimasyarakatpedesaan

Kantor Camat KHU

Terlaksananyakegiatanpemberdayaanmasyarakat

90% -

Monitoring danEvaluasiKeamanan danKetertibanMasyarakat*)

Kantor Camat KHU

Persentasemeningkatnyakeberdayaanmasyarakat

90% 26,700,000

18,842,000PelaksanaanMusyawarahPembangunanDesa

Kantor Camat KHUMusrenbangtingkatkecamatan 9,442,000

Lomba BidangPemberdayaanMasyarakat Desa

Kantor Camat KHU

TerlaksanyaMusyawarahPembangunanDesa

90% 9,400,000

233,110,000PenyelenggaraanKegiatanMusbaqahTilawatil Quran*)

Kantor Camat KHU Jumlah PesertaMTQ 233,110,000


2,553,067,119BelanjaPegawai ( Gajidan TunjanganPNS )

Kantor Camat KHU

BelanjaPegawai ( Gajidan TunjanganPNS )

100% 2,553,067,119

CAMAT KUSAN HULU

SURYADI, S.Sos,M.SosNIP. 19641102 198602 1 006

rencana kerja(renja ) -...

Documents