perubahan rencana kerja (renja) tahun...

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

P E M E R I N T A H K O T A S U R A B A Y A

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2017

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR GAMBAR ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN I-1

I.1. Latar Belakang I-1

I.2. Landasan Hukum I-3

I.3. Maksud dan Tujuan I-7

I.4. Sistematika Penulisan I-8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

TAHUN BERJALAN

II-1

II.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah II-1

II.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II dan

Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

II-8

II.3. Analisa Permasalahan II-19

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN

RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

III-1

BAB IV PENUTUP IV-1

ii

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya

II-1

iii

DAFTAR TABEL

TABEL II.1 Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, Periode Pelaksanaan : 2017

II-11

TABEL III.1 Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Tahun Anggaran 2017

III-1

TABEL III.2 Rencana Program dan Kegiatan Pada Rancangan Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2017

III-4

-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017

I-1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Renja Perangkat Daerah (PD) sebagai dokumen perencanaan

pembangunan tahunan PD disusun untuk menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Walikota nomor 34 tahun 2017

tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Surabaya

Tahun 2017, maka dilakukan penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja

2017 menjadi Perubahan Renja 2017.

Dokumen Renja memuat rencana program PD dan memberikan

gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh PD dalam

satu tahun anggaran kedepan. Namun dalam perjalanannya tidak menutup

kemungkinan adanya perubahan dari rencana kerja yang telah disusun

tersebut, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap dokumen rencana

kerja yang telah ada. Perubahan dimaksud lebih pada pergeseran pagu

kegiatan antar kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan

pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.1.1. Pengertian Perubahan Renja PD

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut

Perubahan Renja PD adalah dokumen Perubahan Perencanaan Rencana

Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun berjalan yang memuat

perubahan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran. Sebagai dokumen

perubahan perencanaan rencana tahunan Perangkat Daerah, Perubahan

Renja PD mempunyai arti yang sangat strategis dalam mendukung

penyelenggaraan program dan kegiatan tambahan atau yang berubah

dalam satu tahun berjalan pemerintah daerah. Perubahan Renja-PD

disusun dengan berpedoman pada Permendagri No 18 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja


I-2

Pemerintah Daerah Tahun 2017. Dokumen Perubahan Renja akan

memberikan gambaran tentang program, kegiatan, dan anggaran yang akan

mengalami perubahan dalam satu tahun anggaran berjalan.

1.1.2. Proses Penyusunan Perubahan Renja PD

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Tahun

2017 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang tidak terlepas dari

kegiatan penyusunan RKPD oleh Bappeda, yaitu :

a. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja PD.

b. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD.

c. Penetapan Perubahan RKPD.

d. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD.

e. Penetapan Perubahan Renja PD

1.1.3. Keterkaitan antara Perubahan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja PD tidak dapat dilepaskan dari

dokumen perencanaan lainnya. Dasar penyusunan Renja adalah Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, yang menjadi acuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tingkat

Pemerintah Kota. RPJMD Kota dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD). RPJMD juga akan menjadi acuan dalam

penyusunan Renstra PD, dan selanjutnya Renstra PD sebagai acuan

Rencana Kerja PD, seiring dengan berjalannya program dan kegiatan

Perangkat Daerah yang memerlukan perubahan maka dilakukan

penyusunan Perubahan Rencana Kerja PD dengan mengaacu pada

Perubahan RKPD.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja 2017, Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,Cipta Karya dan Tata Ruang

Kota Surabaya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang

digunakan sebagai acuan, yaitu :


I-3

I.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) dan

Kewenangan Perangkat Daerah

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015;

7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 Tentang

Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun

2009;

8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang

Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Surabaya Nomor 6 Tahun 2013;


Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri,

Perdagangan, Perumahan dan Permukiman;

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa

Konstruksi;


Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;


Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2013;


Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;


I-4

15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah

kedua kalinya dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun

2010;

16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2011 tentang

Perubahan Ketiga atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun

2004 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor

14 Tahun 1999 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun

2003;

17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota

Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan;

18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Tata

Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Izin Mendirikan Bangunan;


Cara Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2013;


Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik di Kota

Surabaya;


Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana telah

diubah kedua kalinya dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21

Tahun 2017;

22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Pedoman

Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Pendirian

Bangunan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2017;

23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman

Teknis Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2017;


I-5


Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan

Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman Kepada

Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta

Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;

I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Dalam menyusun perencanaan dan anggaran tahun 2017, Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata

Ruang Kota Surabaya mengacu pada beberapa peraturan perundang-

undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang memayungi

perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2017;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

PemerintahDaerah Tahun 2017;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Surabaya Tahun 2016-2021;

7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 34 Tahun 2017 Tentang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Surabaya

Tahun 2017.


I-6

Sedangkan peraturan perundang-undangan yang memayungi

penganggaran adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah


Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua

kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

I.2.3. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah

Sebagai instansi yang memberikan layanan perizinan kepada

masyarakat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta

Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya menerapkan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) untuk masing-masing layanan yang diberikan. Adapun dasar

hukum dari penerapan SPM tersebut adalah Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Republik Indonesia Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia

Nomor : 01/PRT/M/2014, SPM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya meliputi 3 (tiga)

pelayanan dasar dari 5 (lima) pelayanan dasar yang ada yaitu sebagai

berikut :

1. Cipta Karya

Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan indikator persentase

jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan;

2. Jasa Konstruksi

a. Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi dengan indikator

persentase tersedianya 7 (tujuh) jenis informasi Tingkat

Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi

(SIPJAKI); dan

b. Perizinan Jasa Konstruksi dengan indikator persentase tersedianya

layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu


I-7

penerbitan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan

Lengkap.

3. Penataan Ruang

Informasi Penataan Ruang dengan indikator persentase tersedianya

informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah

Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan

peta digital

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud Penyusunan Perubahan Renja

1. Mengakomodir perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana

program dan kegiatan perangkat daerah.

2. Menyesuaikan adanya pergeseran pagu kegiatan, penghapusan

kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif,

penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,

serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan

3. Menyesuaikan perubahan organisasi perangkat daerah sesuai

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,

Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.

3.3.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Renja

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota

Surabaya Tahun 2017 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksaaan pelayanan Perangkat Daerah

dalam sisa tahun anggaran berjalan;

2. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program/ kegiatan di sisa

tahun anggaran berjalan, acuan dan tolok ukur serta alat bantu

dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2017;

3. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja pada tahun berjalan

dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin

terjadi.


I-8

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya

Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

I.1. Latar Belakang

I.2. Landasan Hukum

I.3. Maksud dan Tujuan

I.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun

Berjalan

II.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

II.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Dan

Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

II.3 Analisa Permasalahan

Bab III Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan

Tata Ruang

Bab IV Penutup


II-1

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

TAHUN BERJALAN

II.1. ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II.1.1. Analisis terkait Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta

Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, struktur Organisasi Dinas


Ruang Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

Gambar I

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya

UPTD


II-2

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta

Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman, sub urusan Penataan Ruang, sub

urusan Permukiman, sub urusan Bangunan Gedung, sub urusan Penataan

Bangunan dan Lingkungannya dan sub urusan Jasa Kontruksi. Adapun

tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Tugas :

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah dan tugas pembantuan.

2. Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat dan

Permukiman, keciptakaryaan dan Penataan Ruang;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota

Surabaya dan tugas pembantuan;

d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas-tugas dan fungsinya

Sedangkan tugas masing-masing Bidang dan Sekretariat Dinas


Ruang Kota Surabaya dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di

bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan

rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan

kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan

pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan,


II-3

dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun fungsi Sekretariat adalah :

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program,

anggaran dan perundang-undangan;

b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan

administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;

e. pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;

f. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan

masyarakat, dan protokol;

g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;

i. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat

yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis

j. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang

tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;

k. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan

pelaksanaan tugas;

m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pemetaan dan Tata Ruang

Bidang Pemetaan dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas di bidang Pemetaan dan Tata Ruang yang meliputi

menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis,

melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi

lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan

evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun

Fungsi Bidang Pemetaan dan Tata Ruang adalah :

a. penyelenggaraan teknis perizinan/rekomendasi serta kemitraan sesuai

Bidangnya;


II-4

b. penyelenggaraan rencana program dan petunjuk teknis sesuai

bidangnya;

c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta

peraturan di bidang penataan ruang wilayah Kota;

d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi

lain sesuai bidangnya;

e. pengawasan dan pengendalian sesuai bidangnya;

f. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU);

g. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang


h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Bangunan Gedung

Bidang Bangunan Gedung mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Dinas di bidang bangunan gedung yang meliputi menyusun dan

melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan

koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain,

melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi

dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun Fungsi Bidang

Bangunan Gedung adalah :


bidangnya;


bidangnya;

c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi


d. penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah kota;

e. pengawasan dan pengendalian sesuai bidangnya;

f. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang


g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.


II-5

4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perumahan dan kawasan

permukiman yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana

program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama

dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan

pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan

tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas

dan fungsinya. Adapun Fungsi Bidang Perumahan dan Kawasan

Permukiman adalah :


Bidangnya;

b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis serta memfasilitasi

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;

c. penyelenggaraan dan peningkatan kualitas perumahan di wilayah kota

termasuk penyelenggaraan rumah susun sederhana sewa;

d. penyelenggaraan dan peningkatan kualitas infrastruktur kawasan

perumahan dan permukiman di wilayah kota;

e. pelaksanaan dan koordinasi penataan, penanganan dan peningkatan

kualitas infrastruktur kawasan permukiman kumuh/prioritas di wilayah

kota;

f. pelaksanaan pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan

kelengkapannya;

g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi


h. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang


i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

tugas dan fungsinya.

5. Bidang Tata Bangunan

Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Dinas di bidang tata bangunan yang meliputi menyusun dan

melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan

koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain,


II-6

melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi

dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun Fungsi Bidang

Tata Bangunan adalah :


Bidangnya;


bidangnya;

c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi


d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sesuai bidangnya;

e. pelaksanaan penataan dan pengendalian terhadap perizinan

bangunan di wilayah kota;

f. pelaksanaan sosialisasi terkait pemenuhan persyaratan tata bangunan

dan persyaratan keandalan bangunan di wilayah kota;

g. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang


h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

tugas dan fungsinya.

II.1.2. Analisis Kondisi Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dibagi

menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu pembangunan fisik dan layanan

perizinan. Dalam hal pembangunan fisik, Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya

melaksanakan pembangunan/rehabilitasi dan pengawasan antara lain

gedung pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan juga fasilitas olahraga,

serta pembangunan jalan dan saluran lingkungan. Adapun untuk layanan

perizinan yang dilaksanakan adalah layanan perizinan permohonan Surat

Keterangan Rencana Kota (SKRK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat

Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR), Izin Layak Huni dan proses Serah

Terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman.


II-7

Hal-hal yang dapat dirangkum dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Umum Cipta

Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

II.1.2a Hal-Hal Positif Yang Sudah Berhasil Ditingkatkan

Dalam bidang layanan perizinan, pemrosesan berkas dapat

dilakukan secara online. Jika dulu berkas harus fisik berkas

harus dijalankan dari meja ke meja, maka sekarang sudah tidak

lagi karena semua data sudah ter-scan rapi sehingga dapat

dengan mudah diakses kapan saja.

Permohonan layanan perizinan secara terintegrasi

menggunakan Surabaya Single Window (SSW). Layanan ini

memudahkan permohonan perizinan yang terdiri dari beberapa

izin dengan hanya memasukkan berkas sekali saja melalui

program aplikasi SSW, sehingga lebih efektif dan efisien baik

pagi pemohon maupun pemroses

II.1.2b Masalah dan Tantangan yang dihadapi Terkait Pelayanan

Masalah yang seringkali dialami Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota

Surabaya terkait pelayanannya adalah sebagai berikut:

Dalam bidang perizinan, kurangnya kelengkapan berkas yang

harus dipenuhi pemohon, sehingga mengakibatkan pemrosesan

berkas dan penerbitan perizinan menjadi lambat.

II.1.2c Kondisi/Prediksi Pelayanan yang diharapkan ke depan

Pelayanan perijinan yang mudah diakses masyarakat.

Waktu Pelayanan perizinan yang pasti dan terukur.

Penerapan prinsip Cek and Balance yang lebih baik.

Sistem pola kerja yang baik sesuai SOP yang ditetapkan.

Semua pelayanan dapat terhubung secara online sehingga lebih

mudah akses dan pengarsipan data.


II-8

II.2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II DAN

CAPAIAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Tahun

2017 dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan tahun berjalan, hal ini untuk mengetahui sejauh mana

efektifitas program dan kegiatan yang selama ini telah dijalankan.

Evaluasi adalah penilaian yang terencana untuk mengetahui hasil atau

efektifitas dari suatu program yang telah dilaksanakan. Evaluasi bertujuan

untuk memperoleh umpan balik agar dapat dikenali secara dini

peyimpangan-penyimpangan pelaksanaan dari rencana pembangunan, dan

kemudian dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat sasaran

dan tepat waktu. Evaluasi dilakukan dengan merujuk pada lintasan sebab

akibat, melalui penetapan indikator kinerja.

Proses evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara

program yang sudah dilakukan Perangkat Daerah dengan standar yang

telah ditetapkan sebelumnya. Dalam sistem tata pemerintahan, evaluasi

merupakan tolak ukur untuk mengetahui apakah program kegiatan yang

digunakan selama ini telah berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya menjalankan

program-program kerja dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Pendidikan

a. Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan

b. Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan

2. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya)

a. Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas

/Puskesmas Pembantu

b. Perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu

3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit

a. Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Peralatan RSUD

b. Perencanaan Gedung dan Peralatan RSUD


II-9

4. Program Perencanaan Ruang Kota

a. Pendukung Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota

5. Program Pemanfaatan Dan Pengendalian Tata Ruang Kota

a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan

Kearsipan

b. Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan

c. Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang

d. Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan

e. Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota

f. Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)

g. Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas

Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman

h. Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota

i. Updating Peta Digital di Wilayah Kota Surabaya

6. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)

b. Penyediaan Rumah

c. Penyelenggaraan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan

Permukiman

d. Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman

e. Perencanaan pengembangan perumahan dan Kawasan

Permukiman

f. Perencanaan Penyediaan Perumahan

7. Program penanggulangan bencana

a. Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran

b. Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran

8. Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif

a. Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung

Dan Permukiman

b. Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung

Dan Permukiman

9. Program Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan

a. Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan

10. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga


II-10

a. Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga

b. Perencanaan Fasilitas Olahraga

11. Program perluasan jangkauan pemasaran UMK

a. Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro

b. Perencanaan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro

12. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

13. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

14. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Kedinasan

a. Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung

Pemerintah Dan Pemerintah Daerah

b. Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung

Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Tahun Jamak / Multiyears)

c. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

d. Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah

Hasil Evaluasi Capaian Triwulan II Tahun Anggaran 2017 disajikan dalam

Tabel II.1.


II-11

Tabel II.1 Formulir Evaluasi Hasil Renja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Periode Pelaksanaan : 2017

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal

Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan

Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional

Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif

Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik

Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa

Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)

Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni

No Sasaran Kode Program/Kegiatan APBD yang telah sesuai

dengan Renstra dan Renja SKPD

Indikator Kinerja Kegiatan(Output)

Target Kinerja dan Anggaran Renja PD

Tahun 2017

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD tahun 2017

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja

SKPD Tahun 2017 (%)

Unit SKPD Penanggung

Jawab

I II III IV

K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000) K Rp.(000)

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 16

1 Tersedianya prasarana pendidikan yang berkualitas dan memadai

1 Urusan Pemerintahan

1,1 Urusan Wajib

1.1.1 Pelayanan Dasar

1.1.1.01 Pendidikan

1.1.1.01.01 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Persentase fasilitas pendidikan dasar dalam kondisi baik

55,77% 205.747.360 15.623.464 46.879.502 62.502.966 30,38%

1.1.1.01.01. 0002

Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan

Jumlah Fasilitas Gedung Pendidikan yang dibangun dan direhab

80 204.029.270 0 15.623.464

0 46.659.175 0 62.282.639 0,00% 30,53% Bidang Bangunan Gedung

1.1.1.01.01. 0002

Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan

Jumlah dokumen perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan yang disusun

50 1.718.090 0 0 0 220.327 0 220.327 0,00% 12,82% Bidang Bangunan Gedung

Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 21,68%

Predikat Kinerja Sangat Rendah

Sangat Rendah

2 Tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memadai

1.1.1.02 Urusan Kesehatan

1.1.1.02.04 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu (dan Jaringannya)

Prosentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik

52,70% 25.477.393 1.437.348 3.216.866 4.654.214 18,27%


II-12





Tahun 2017






SKPD Tahun 2017 (%)


Jawab

I II III IV


1 2 3 4 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 16

1.1.1.02.04. 0005

Pembangunan/Re habilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/ Puskesmas Pembantu

Jumlah Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang dibangun/direhab

10 25.048.086 0 1.437.348

0 3.206.819

0 4.644.167 0,00% 18,54% Bidang Bangunan Gedung

1.1.1.02.04. 0006

Perencanaan Puskesmas/ Puskesmas Pembantu

Jumlah dokumen perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang disusun

5 429.307 0 0 0 10.047

0 10.047

0,00% 2,34% Bidang Bangunan Gedung



Sangat Rendah

3 Tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memadai

1.1.1.02.07 Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit

78% 7.808.818 0 1.291.003 1.291.003 16,53%

1.1.1.02.07. 0001

Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Peralatan RSUD

Jumlah gedung dan peralatan RSUD yang dibangun/direhabilitasi

1 7.571.727 0 0 0 1.281.933 0 1.281.933 0,00% 16,93% Bidang Bangunan Gedung

1.1.1.02.07. 0002

Perencanaan Gedung dan Peralatan RSUD

Jumlah dokumen perencanaan Gedung dan Peralatan RSUD yang disusun

1 237.091 0 0 0 9.070 0 9.070 0,00% 3,83% Bidang Bangunan Gedung



Sangat Rendah

1.1.1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4 Tersedianya rencana rinci tata ruang dan pemanfaatan serta pengendalian ruang yang terintegrasi

1.1.1.03.06 Program Perencanaan Ruang Kota

Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun

11,67% 4.081.738 380.300 1.124.472 1.504.772 36,87%

1.1.1.03.06. 0003

Pendukung Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota

Jumlah dokumen pendampingan pengesahan RDTRK Surabaya yang disusun

1 4.081.738 0 380.300 0 1.124.472 0 1.504.772 0,00% 36,87% Bidang Pemetaan dan Tata Ruang



Sangat Rendah

5 Kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang kota

1.1.1.03.07 Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota

1 Persentase jumlah bangunan yang ber IMB

53,48% 7.271.547 1.294.925 1.780.995 3.075.920 42,30%

2 Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB

100%


II-13





Tahun 2017






SKPD Tahun 2017 (%)


Jawab

I II III IV


1 2 3 4 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 16

1.1.1.03.07. 0001

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan

Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan

2 278.047 0 0 1 94.215 1 94.215 50,00% 33,88% Sekretariat

1.1.1.03.07. 0002

Penataan Dan Penyelenggaraan Bangunan

Jumlah Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan yang dilaksanakan

6517 1.125.559 2723 287.358 2090 236.260 4813 523.618 73,85% 46,52% Bidang Tata Bangunan

1.1.1.03.07. 0003

Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang

Jumlah persil pemanfaatan ruang yang didata dan dipetakan

7770 1.008.236 3306 161.083 2344 277.240 5650 438.323 72,72% 43,47% Bidang Pemetaan dan Tata Ruang

1.1.1.03.07. 0004

Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan

Penertiban Tata Bangunan Jumlah bangunan yang diawasi, dikendalikan dan ditertibkan

48 1.019.643 25 432.974 16 179.364 41 612.338 85,42% 60,05% Bidang Tata Bangunan

1.1.1.03.07. 0005

Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota

Jumlah Dokumen Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota yang disusun

12 777.992 3 72.545 3 208.645 6 281.190 50,00% 36,14% Bidang Pemetaan dan Tata Ruang

1.1.1.03.07. 0006

Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)

Jumlah ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan


1.1.1.03.07. 0007

Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman

Jumlah Laporan Berita Acara Serah Terima Prasarana Sarana dan Utilitas yang disusun

7 1.092.654 0 101.931 0 258.172 0 360.103 0,00% 32,96% Bidang Pemetaan dan Tata Ruang

1.1.1.03.07. 0008

Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota

Jumlah persil hasil pelaksanaan survey dan pemetaan peningkatan infrastruktur kota


1.1.1.03.07. 0009

Updating Peta Digital di Wilayah Kota Surabaya

Jumlah dokumen updating peta digital di wilayah Kota Surabaya



Predikat Kinerja Rendah Sangat Rendah


II-14





Tahun 2017






SKPD Tahun 2017 (%)


Jawab

I II III IV


1 2 3 4 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 16

6 Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana permukiman

1.1.1.04 Perumahan dan Kawasan Permukiman

1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

1 Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya

49,20% 396.138.100 1.119.620 11.591.753 12.711.373 3,21%

2 Persentase Pelayanaan Sanitasi Permukiman

46%

3. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni

12%

1.1.1.04.01. 0001

Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi Perumahan dan Kawasan Permukiman)

Jumlah lokasi bangunan pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)

3 5.065.794 0 72.140 0 549.697 0 621.837 0,00% 12,28% Bidang Perumahan

dan Kawasan Permukiman

1.1.1.04.01. 0002

Penyediaan Rumah Jumlah lokasi penyediaan rumah yang dilaksanakan

3 24.933.490 0 668.889 0 2.261.807 0 2.930.696 0,00% 11,75% Bidang Perumahan


1.1.1.04.01. 0003

Penyelenggaraan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Jumlah Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diselenggarakan

394 345.796.102 0 140.601 64 8.102.278 64 8.242.879 16,24% 2,38% Bidang Perumahan


1.1.1.04.01. 0004

Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman

Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang disusun



1.1.1.04.01. 0005

Perencanaan pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah dokumen Rencana Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disusun



1.1.1.04.01. 0006

Perencanaan Penyediaan Perumahan

Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan





Sangat Rendah

7 Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana

1.1.1.05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat


II-15





Tahun 2017






SKPD Tahun 2017 (%)


Jawab

I II III IV


1 2 3 4 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 16

penanggulangan bencana kebakaran

1.1.1.05.03 Program Penanggulangan Bencana

Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit

4,75% 8.723.032 859.770 1.124.330 1.984.100 22,75%

1.1.1.05.03. 0014

Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran

jumlah Fasilitas Pemadam Kebakaran yang dibangun/direhab

2 8.446.134 0 859.770 0 1.105.426 0 1.965.196 0,00% 23,27% Bidang Bangunan Gedung

1.1.1.05.03. 0015

Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran

Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran yang disusun




Sangat Rendah

8 Tercapainya Upaya Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

1.1.2 Non Pelayanan Dasar

1.1.2.05 Energi dan Sumber Daya Mineral

1.1.2.05.08 ProgramPengembangan danPemanfaatan energialternatif

Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan

30 unit 1.237.270 0 21.659 21.659 1,75%

1.1.2.05.08. 0002

Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman

Jumlah konservasi energi pada sektor bangunan gedung dan permukiman yang diusahakan


1.1.2.05.08. 0003

Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman

Jumlah dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman yang disusun

5 237.144 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% Bidang Bangunan Gedung



Sangat Rendah

9 Tercapainya target pendapatan asli daerah dari retribusi SKRK dan IMB

1.1.2.12 Penanaman Modal

1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan

72% 3.166.557 438.463 929.142 1.367.605 43,19%

1.1.2.12.04. 0012

Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan

Jumlah Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan yang ditingkatkan

8017 3.166.557 3434 438.463 2612 929.142

6046 1.367.605 75,41% 43,19% Bidang Tata Bangunan


Predikat Kinerja Sedang Sangat Rendah


II-16





Tahun 2017






SKPD Tahun 2017 (%)


Jawab

I II III IV


1 2 3 4 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 16

10 Meningkatnya jumlah prasarana olahraga skala kota

1.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

1.1.2.13.02 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Cakupan/sebaran fasilitas olahraga

103 kelurahan

10.626.842 342.144 873.517 1.215.661 11,44%

1.1.2.13.02. 0001

Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga

Jumlah Fasilitas Olahraga yang dibangun/ direhabilitasi

1 10.319.470 0 342.144 0 862.200 0 1.204.344 0,00% 11,67% Bidang Bangunan Gedung

1.1.2.13.02. 0002

Perencanaan Fasilitas Olahraga

Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Olahraga yang disusun




Sangat Rendah

11 Meningkatnya jumlah Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dibangun/direhabilitasi

1.2 Urusan Pilihan


1.2.2.06 Perdagangan

1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran

Persentase pembangunan fasilitas ekonomi rakyat

2,40% 21.172.535 799.954 982.143 1.782.097 8,42%

1.2.2.06.04. 0003

Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil

Jumlah Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang dibangun

8 20.479.225 0 799.954 0 912.371 0 1.712.325 0,00% 8,36% Bidang Bangunan Gedung

1.2.2.06.04. 0004

Perencanaan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil

Jumlah dokumen Perencanaan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang disusun




Sangat Rendah

12 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program

2,2 Unsur Manajemen


2.2.2.02 Sarana dan Prasarana Perkantoran


II-17





Tahun 2017






SKPD Tahun 2017 (%)


Jawab

I II III IV


1 2 3 4 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 16

2.2.2.02.01 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral

100% 180.446

0

47.744

47.744 26,46%

2.2.2.02.01. 0027

Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis

9 180.446 3 0 0 47.744

3 47.744 33,33% 26,46% Sekretariat



Sangat Rendah

13 Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran pemerintah kota Surabaya

2,2 Unsur Manajemen



2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

72% 5.007.225 725.724 994.460 1.720.184 0,00% 34,35%

2.2.2.02.01. 0027

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan

11 5.007.225 17 725.724 24 994.460

41 1.720.184 45,05% 34,35% Sekretariat



Sangat Rendah

14 Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran pemerintah kota Surabaya

2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan

1. Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik

74,36% 206.555.822 10.064.797 38.462.514 48.527.311 23,49%

2. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

100%

3. Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

100%

2.2.2.02.02. 0033

Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah

Jumlah fasilitas gedung pemerintah dan pemerintah daerah yang dibangun/ direhab

34 156.092.492 0 9.954.688 0 37.610.507 0 47.565.195 0,00% 30,47% Bidang Bangunan Gedung


II-18





Tahun 2017






SKPD Tahun 2017 (%)


Jawab

I II III IV


1 2 3 4 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 16

2.2.2.02.02. 0034

Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Tahun Jamak / Multiyears)

Jumlah gedung pemerintah dan pemerintah daerah (tahun jamak/multiyears) yang dibangun/direhab dan diawasi


2.2.2.02.02. 0035

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola

101 2.376.866 0 110.109 120 505.095 120 615.204 118,81% 25,88% Sekretariat

2.2.2.02.02. 0036

Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah

Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah yang disusun

60 1.151.100 0 0 0 313.215

0 313.215 0,00% 27,21% Bidang Bangunan Gedung



Sangat Rendah

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 903.194.688

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 18,62% 20,35%

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM Sangat Rendah

Sangat Rendah

-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUMCIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2016

I-19 II-19

II.3. ANALISA PERMASALAHAN

Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta

Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya sampai dengan Triwulan II Tahun 2017

dapat dilihat dari capaian target indikator kinerja program (outcome)/kegiatan

(output). Secara umum semua program/kegiatan Tahun 2017 berjalan,

beberapa telah tercapai sesuai target meskipun dari angka penyerapan rata-

rata masih sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel II.1 (Tabel

Formulir Evaluasi Hasil Renja).

Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat beberapa faktor baik

pendorong maupun penghambat yang dapat diidentifikasi. Faktor-faktor tersbut

antara lain :

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

1. Meningkatnya pertumbuhan pembangunan gedung baik rumah tinggal

maupun pusat bisnis/perbelanjaan sehingga semakin banyak pemohon

perijinan.

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal pengurusan perizinan

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

1. Masih adanya ketidakjelasan status lahan yang akan dibangun;

2. Masih banyaknya penyedia jasa konstruksi yang kurang kompeten

menyebabkan pekerjaan terlambat.

Selanjutnya, faktor pendorong dan penghambat akan menjadi

masukan bagi Perangkat Daerah dalam menentukan tindak lanjut baik dalam

tahun berjalan maupun dalam penyusunan Renja tahun berikutnya, antara lain:

Tidak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

1. melakukan sosaialisasi kepada masyarakat yang belum memiliki ijin

bangunan agar segera mengurus perijinan

2. mengevaluasi dan memonitor progres pembangunan agar dapat selesai

tepat waktu

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja-PD tahun berikutnya:

1. Menginvetarisir mengenai lokasi / lahan yang rencananya akan dilakukan

pembangunan di tahun berikutnya agar permasalahan lahan tidak terulang

kembali;

-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUMCIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2016

I-20 II-20

2. Lebih selektif dalam proses pemilihan penyedia Barang / Jasa agar

penyedia yang akan mengerjakan paket paket pekerjaan di lingkungan

Pemerintah Kota Surabaya lebih kompeten dan kredibel.


III-1

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Penyelenggaraan program dan kegiatan dilaksanakan berdasarkan urusan

pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011.

Pada tahun 2017, program dan kegiatan disusun berdasarkan pada rencana

strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan

Tata Ruang dan mengacu pada rencana jangka menengah kota (RPJMD) dan

rencana jangka pendek kota (RKPD). Perubahan Renja 2017 memuat evaluasi hasil

Renja sampai dengan Triwulan II tahun berjalan, penambahan atau pengurangan

target kinerja dan pagu kegiatan, pergeseran pagu antara kegiatan, serta perubahan

lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Tabel III.1

Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya

Tahun Anggaran 2017

No. Kode Program Kegiatan

1. 1.1.1.01.01 Program Pengadaan, Peningkatan

dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Pendidikan

(1.1.1.01.01.0001) Pembangunan/Rehabilitasi

Fasilitas Gedung Pendidikan

(1.1.1.01.01.0002) Perencanaan Fasilitas

Gedung Pendidikan

2. 1.1.1.02.04 Program Pengadaan, Peningkatan

dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Puskemas

Pembantu (dan Jaringannya)


Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas

Pembantu

(1.1.1.02.04.0006) Perencanaan

Puskesmas/Puskesmas Pembantu

3. 1.1.1.02.07 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit

(1.1.1.02.07.0001) Pembangunan/

Rehabilitasi Gedung dan Peralatan RSUD

(1.1.1.02.07.0002) Perencanaan Gedung dan

Peralatan RSUD

4. 1.1.1.03.06 Program Perencanaan Ruang (1.1.1.03.06.0003) Pendukung Penyusunan


III-2


Kota Rencana Detail Tata Ruang Kota

5. 1.1.1.03.07 Program Pemanfaatan dan

Pengendalian Tata Ruang Kota

(1.1.1.03.07.0001) Pemeliharaan

Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan

Penyimpanan Kearsipan

(1.1.1.03.07.0002) Penataan Dan

Penyelenggaraan Bangunan

(1.1.1.03.07.0003) Pendataan Dan Pemetaan

Pemanfaatan Ruang

(1.1.1.03.07.0004) Pengawasan

Pengendalian Dan Penertiban Tata

Bangunan

(1.1.1.03.07.0005) Pengendalian Terhadap

Pemanfaatan Rencana Ruang Kota

(1.1.1.03.07.0006) Peningkatan Pelayanan

Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)

(1.1.1.03.07.0007) Penunjang Sekretariat

Verifikasi Prasarana, Sarana Dan Utilitas

Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan

Dan Permukiman

(1.1.1.03.07.0008) Survey Dan Pemetaan

Peningkatan Infrastruktur Kota

(1.1.1.03.07.0009) Updating Peta Digital di

Wilayah Kota Surabaya

6. 1.1.1.04.01 Program Perumahan dan

Permukiman

(1.1.1.04.01.0001) Pengadaan Sarana Dan

Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)

(1.1.1.04.01.0002) Penyediaan Rumah

(1.1.1.04.01.0003) Penyelenggaraan

Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan

Permukiman

(1.1.1.04.01.0004) Perencanaan Infrastruktur

Kawasan Permukiman

(1.1.1.04.01.0005) Perencanaan

Pengembangan Perumahan dan Kawasan

Permukiman

(1.1.1.04.01.0006) Perencanaan Penyediaan

Perumahan

7. 1.1.1.05.03 Program Penanggulangan

Bencana

(1.1.1.05.03.0014) Pembangunan/

Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran


III-3



Pemadam Kebakaran

8. 1.2.2.05.08 Program Pengembangan dan

Pemanfaatan Energi Alternatif

(1.2.2.05.08.0002) Pengusahaan Konservasi

Energi pada Sektor Bangunan Gedung dan

Permukiman

(1.2.2.05.08.0003) Perencanaan Konservasi

Energi pada Sektor Bangunan Gedung dan

Permukiman

9. 1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan

Non Perizinan

(1.1.2.12.04.0012) Peningkatan Pelayanan

Perizinan Bidang Tata Bangunan

10. 1.1.2.13.02 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

(1.1.2.13.02.0001) Pembangunan/

Rehabilitasi Fasilitas Olahraga


Olahraga

11. 1.2.2.06.04 Program Perluasan Jangkauan

Pemasaran UMK

(1.2.2.06.04.0003) Pengembangan Sarana

Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil

(1.2.2.06.04.0004) Perencanaan Sarana

Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil

12. 2.1.2.01.02 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

(2.1.2.01.02.0044) Penyusunan dan Evaluasi

Perencanaan Strategis

13. 2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

(2.2.2.02.01.0027) Penyediaan Barang dan

jasa Perkantoran Perangkat Daerah

14. 2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan

Pengelolaan Sarana dan

Prasarana Kedinasan


Dan Pengawasan Fasilitas Gedung

Pemerintah Dan Pemerintah Daerah


Dan Pengawasan Fasilitas Gedung

Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Tahun

Jamak/Multiyears)

(2.2.2.02.02.0035) Pengadaan Dan

Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana

Perkantoran


Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Adapun rencana perubahan anggaran dan target kinerja tiap kegiatan pada

dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017 adalah sebagaimana tertuang

dalam tabel III.2.


III-4

TABEL III.2

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2017

Kode Urusan/Program /

Kegiatan/Sub kegiatan

Indikator Kinerja Program/ kegiatan

Rencana Tahun 2017 (tahun berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2018

Jenis Keg

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

a/b/c

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (13)=12-11 14 15 16 17 18

1 Urusan Pemerintahan

1,1 Urusan Wajib

1.1.1 Pelayanan Dasar

1.1.1.01 Pendidikan

1.1.1.01.01 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Persentase fasilitas pendidikan dasar dalam kondisi baik

Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik

55,77% 205.747.359.999 213.247.359.999 7.500.000.000 APBD APBD 66,83% 212.482.770.390

1.1.1.01.01. 0001

Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan

Jumlah Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang dibangun dan direhab

Jumlah Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang dibangun dan direhab

Kota Surabaya

Kota Surabaya

80 bangunan

82 bangunan

204.029.269.999 208.029.269.999 4.000.000.000 APBD APBD 80 bangunan

210.344.109.190

1.1.1.01.01. 0002

Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan



Kota Surabaya

Kota Surabaya

50 dokumen

100 dokumen

1.718.090.000 5.218.090.000 3.500.000.000 APBD APBD 50 dokumen

2.138.661.200

1.1.1.02 Kesehatan

1.1.1.02.04 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu

Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik

Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik

52,70% 25.477.392.920 25.845.216.920 367.824.000 APBD APBD 64,52% 25.910.736.277

1.1.1.02.04. 0005

Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu



Kota Surabaya

Kota Surabaya

10 bangunan

12 bangunan

25.048.085.920 25.648.085.920 600.000.000 APBD APBD 10 bangunan

25.410.833.277

1.1.1.02.04. 0006

Perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu



Kota Surabaya

Kota Surabaya

5 dokumen 2 dokumen 429.307.000 197.131.000 -232.176.000 APBD APBD 5 dokumen

499.903.000


III-5





Jenis Keg


Pagu Indikatif

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

a/b/c

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (13)=12-11 14 15 16 17 18

1.1.1.02.07 Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit

78% 7.808.818.000 7.808.818.000 0 APBD APBD 80% 6.056.516.082

1.1.1.02.07. 0001

Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Peralatan RSUD



Kota Surabaya

Kota Surabaya

1 bangunan 1 bangunan 7.571.727.000 7.571.727.000 0 APBD APBD 1 bangunan

5.794.188.082

1.1.1.02.07. 0002

Perencanaan Gedung dan Peralatan RSUD



Kota Surabaya

Kota Surabaya

1 dokumen 1 dokumen 237.091.000 237.091.000 0 APBD APBD 1 dokumen

262.328.000

1.1.1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.1.1.03.06 Program Perencanaan Ruang Kota



11,67% 4.081.738.454 4.081.738.454 0 APBD APBD 5,33% 4.286.406.800

1.1.1.03.06. 0003

Pendukung Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota



Kota Surabaya

Kota Surabaya

1 dokumen 1 dokumen 4.081.738.454 4.081.738.454

0 APBD APBD 1 dokumen

4.286.406.800

1.1.1.03.07 Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota

1. Persentase jumlah bangunan yang ber IMB

1. Presentase jumlah bangunan yang ber IMB

53,48% 7.271.547.459 7.392.956.558 121.409.099 APBD APBD 55,13% 12.419.878.861

2. Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB

2. Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB

100% APBD APBD 100%

1.1.1.03.07. 0001

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan



Kota Surabaya

Kota Surabaya

2 jenis 2 jenis 278.046.742 278.046.742

0 APBD APBD 2 item 413.382.050

1.1.1.03.07. 0002

Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan



Kota Surabaya

Kota Surabaya

6517 bangunan

6517 bangunan

1.125.559.116 1.125.559.116 0 APBD APBD 6517 bangunan

1.358.251.335

1.1.1.03.07. 0003

Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang



Kota Surabaya

Kota Surabaya

7770 persil 7770 persil 1.008.235.833 1.057.927.006 49.691.173 APBD APBD 7770 persil

1.787.573.910


III-6





Jenis Keg


Pagu Indikatif

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

a/b/c

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (13)=12-11 14 15 16 17 18

1.1.1.03.07. 0004

Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan

Jumlah bangunan yang diawasi, dikendalikan dan ditertibkan

Jumlah bangunan yang diawasi, dikendalikan dan ditertibkan

Kota Surabaya

Kota Surabaya

48 bangunan

48 bangunan

1.019.642.892 1.019.642.892 0 APBD APBD 240 kali 1.269.150.499

1.1.1.03.07. 0005

Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota



Kota Surabaya

Kota Surabaya

12 dokumen

12 dokumen

777.991.656 777.991.656

0 APBD APBD 7333 obyek

1.913.762.947

1.1.1.03.07. 0006

Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)



Kota Surabaya

Kota Surabaya

500 ijin 500 ijin 249.739.500 249.739.500

0 APBD APBD 500 ijin 221.469.960

1.1.1.03.07. 0007

Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman



Kota Surabaya

Kota Surabaya

7 dokumen 7 dokumen 1.092.653.968 1.092.653.968

0 APBD APBD 7 dokumen

1.744.533.025

1.1.1.03.07. 0008

Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota



Kota Surabaya

Kota Surabaya

100 persil 100 persil 877.102.574 918.104.414

41.001.840 APBD APBD 500 persil 1.812.191.025

1.1.1.03.07. 0009

Updating Peta Digital di Wilayah Kota Surabaya



Kota Surabaya

Kota Surabaya

5 dokumen 5 dokumen 842.575.178 873.291.264 30.716.086 APBD APBD 5 wilayah 1.899.564.110

1.1.1.04 Perumahan dan Kawasan Permukiman

1.1.1.04.01 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman



49,20% 396.138.099.879 354.398.866.780 - 41.739.233.099 APBD APBD 55.35% 364.354.853.593



46% APBD APBD 59%



12% APBD APBD 23%


III-7





Jenis Keg


Pagu Indikatif

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

a/b/c

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (13)=12-11 14 15 16 17 18

1.1.1.04.01. 0001

Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)

Jumlah lokasi bangunan pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi Perumahan dan Kawasan Permukiman)

Jumlah lokasi bangunan pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)

Kota Surabaya

Kota Surabaya

3 bangunan

3 bangunan 5.065.793.999 5.065.793.999 0 APBD APBD 3 bangunan

5.571.756.023

1.1.1.04.01. 0002

Penyediaan Rumah Jumlah lokasi penyediaan rumah yang dilaksanakan

Jumlah lokasi penyediaan rumah yang dilaksanakan

Kota Surabaya

Kota Surabaya

3 lokasi 3 lokasi 24.933.489.626 26.933.489.626 2.000.000.000 APBD APBD 5 lokasi 39.873.213.703

1.1.1.04.01. 0003

Penyelenggaraan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman



Kota Surabaya

Kota Surabaya

394 lokasi 394 lokasi 345.796.101.919 304.556.868.820

-41.239.233.099

APBD APBD 394 lokasi 300.404.966.937

1.1.1.04.01. 0004

Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman



Kota Surabaya

Kota Surabaya

200 dokumen

200 dokumen

17.408.911.886

14.908.911.886 -2.500.000.000 APBD APBD 200 dokumen

16.147.782.000

1.1.1.04.01. 0005

Perencanaan pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman



Kota Surabaya

Kota Surabaya

1 dokumen 1 dokumen 1.681.879.568

1.681.879.568 0 APBD APBD 2 lembaga

1.350.521.280

1.1.1.04.01.0006

Perencanaan Penyediaan Perumahan



Kota Surabaya

Kota Surabaya

2 dokumen 2 dokumen 1.251.922.881

1.251.922.881 0 APBD APBD 2 dokumen

1.006.613.650

1.1.1.05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1.1.1.05.03 Program penanggulangan bencana

Presentase waktu tanggap kurang dari 15 menit

Presentase waktu tanggap kurang dari 15 menit

95% 8.723.032.472 8.873.032.472 150.000.000 4,8% 11.725.180.464

1.1.1.05.03.0014

Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran



Kota Surabaya

Kota Surabaya


11.392.567.464

1.1.1.05.03.0015

Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran



Kota Surabaya

Kota Surabaya

10 dokumen

11 dokumen

276.898.000 426.898.000 150.000.000 APBD APBD 10 dokumen

332.613.000


III-8





Jenis Keg


Pagu Indikatif

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

a/b/c

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (13)=12-11 14 15 16 17 18


1.1.2.05 Lingkungan Hidup

1.1.2.05.08 Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif



33 unit 1.237.270.396 2.537.270.396 1.300.000.000 APBD APBD 31 unit 1.111.808.428

1.1.2.05.08.0002

Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman



Kota Surabaya

Kota Surabaya

1 unit 7 unit 1.000.126.396 2.200.126.396 1.200.000.000 APBD APBD 2 unit 785.237.328

1.1.2.05.08.0003

Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman



Kota Surabaya

Kota Surabaya

5 dokumen 6 dokumen 237.144.000 337.144.000 100.000.000 APBD APBD 2 dokumen

326.571.100

1.1.2.12 Penanaman Modal

1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan



72% 3.166.557.380 3.166.557.380 0 APBD APBD 74% 3.613.319.054

1.1.2.12.04.0012

Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan



Kota Surabaya

Kota Surabaya

8017 ijin 8017 ijin 3.166.557.380 3.166.557.380 0 APBD APBD 8017 ijin 3.613.319.054

1.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

1.1.2.13.02 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Cakupan / sebaran fasilitas olahraga

Cakupan / sebaran fasilitas olahraga

103 kelurahan

10.626.841.719 12.926.841.719 2.300.000.000 115 kelurahan

71.187.099.490

1.1.2.13.02.0001

Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga

Jumlah Fasilitas Olahraga yang dibangun/direhabilitasi

Jumlah Fasilitas Olahraga yang dibangun/direhabilitasi

Kota Surabaya

Kota Surabaya

3 bangunan 4 bangunan 10.319.469.719 12.519.469.719 2.200.000.000 APBD APBD 3 bangunan

70.798.936.490

1.1.2.13.02.0002

Perencanaan Fasilitas Olahraga



Kota Surabaya

Kota Surabaya

5 dokumen 6 dokumen 307.372.000 407.372.000 100.000.000 APBD APBD 5 dokumen

388.163.000

1.2 Urusan Pilihan


III-9





Jenis Keg


Pagu Indikatif

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

a/b/c

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (13)=12-11 14 15 16 17 18


1.2.2.06 Perdagangan

1.2.2.06.04 Program perluasan jangkauan pemasaran UMK



2,40% 21.172.535.312 21.172.535.312 0 APBD APBD 3,59% 27.054.346.118

1.2.2.06.04.0003

Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil



Kota Surabaya

Kota Surabaya


26.309.478.118

1.2.2.06.04.0004

Perencanaan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil



Kota Surabaya

Kota Surabaya

20 dokumen

20 dokumen

693.310.000 693.310.000 0 APBD APBD 20 dokumen

744.868.000

2 Penunjang Urusan Pemerintahan

2,1 Fungsi Manajemen


2.1.2.01 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah



Kota Surabaya

Kota Surabaya

100% 180.446.430 180.446.430 0 APBD APBD 100% 245.319.500

2.1.2.01.02.0044

Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis



Kota Surabaya

Kota Surabaya

9 dokumen 9 dokumen 180.446.430

180.446.430 0 APBD APBD 8 dokumen

245.319.500

2,2 Unsur Manajemen




III-10





Jenis Keg


Pagu Indikatif

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

a/b/c

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (13)=12-11 14 15 16 17 18

2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



72% 5.007.225.257 5.007.225.257 0 APBD APBD 74% 6.069.481.963

2.2.2.02.01.0027

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah



Kota Surabaya

Kota Surabaya

11 jenis 11 jenis 5.007.225.257 5.007.225.257 0 APBD APBD 100% 6.069.481.963

2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan



74,36% 206.555.821.944 236.555.821.944 30.000.000.000 APBD APBD 80,77% 218.116.142.223



100% APBD APBD 100%



100% APBD APBD 100%

2.2.2.02.02.0033

Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah



Kota Surabaya

Kota Surabaya

34 bangunan

40 bangunan

156.092.492.073

183.092.492.073 27.000.000.000 APBD APBD 34 bangunan

170.739.518.167

2.2.2.02.02.0034

Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Tahun Jamak/Multiyears)

Jumlah gedung pemerintah dan pemerintah daerah (tahun jamak/multiyears) yang dibangun/direhab dan diawasi

Kota Surabaya

Kota Surabaya


43.266.762.551

2.2.2.02.02.0035

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran



Kota Surabaya

Kota Surabaya

101 unit 101 unit 2.376.865.871 2.376.865.871 0 APBD APBD 86 unit 1.938.700.305

2.2.2.02.02.0036

Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah



Kota Surabaya

Kota Surabaya

60 dokumen

80 dokumen

1.151.100.000 4.151.100.000 3.000.000.000 APBD APBD 60 dokumen

2.171.161.200

-------------------------------------------------------------------- PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA TAHUN 2017

IV-1

BAB IV

PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Tahun 2017

yang didalamnya mencakup rencana perubahan anggaran dan kinerja selama sisa

tahun anggaran berjalan. Perubahan Renja ini telah mengacu pada Dokumen

Perubahan RKPD 2017 sesuai Peraturan Walikota Nomor 34 tahun 2017 tentang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2017.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan agar Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota

Surabaya serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara lebih efektif,

terukur serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk menjaga efektifitas

pelaksanaan program maka akan dilakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan

melakukan tindakan korektif yang diperlukan.

Selanjutnya dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap

tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta kebutuhan keuangan dalam tahun

berjalan, maka akan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Surabaya, 26 Juli 2017

Kepala Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,Cipta Karya

dan Tata Ruang Kota Surabaya,

Eri Cahyadi, ST, MT

Pembina NIP 197705272001121004

perubahan rencana kerja (renja) tahun...

Documents