rencana kerja (renja) · 2020. 2. 18. · rencana kerja (r enja) tahun2019 i...

RENCANA KERJA (RENJA)BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI2019

bapenda_banyuwangi@BapendaBwiBapenda Bwihttps://www.banyuwangikab.go.id







Rencana Kerja (Renja)Tahun 2019

i Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk

dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyuwangi 2019 dapat diselesaikan. Mengamati pelaksanaan program dan

kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang

ditetapkan. Pada tahun 2019 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah

berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih

mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang

berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua Kebijakan,Program,dan Sasaran

serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih banyak

terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharap saran serta masukan

dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja ini kami

ucapkan terima kasih.

Banyuwangi, 2018


ii Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR........................................................................................................... i

DAFTAR ISI ......................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN............................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1

1.2. Landasan Hukum .................................................................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................ 3

1.4. Sistematika Penelitian ............................................................................. 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2017 ............................. 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra PD ........ 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD ................................................................ 15

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD ......................... 18

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .............................................. 18

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .......................... 19

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................................. 20

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.............................. 20

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD ................................................................. 21

3.3. Program dan Kegiatan ............................................................................. 23

BAB IV PENUTUP ........................................................................................................... 27

Lampiran


1 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menggunakan sistim dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyadari bahwa Kabupaten Banyuwangi

merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih besar yakni Pemerintah Republik Indonesia

maka pemerintah Kabupaten Banyuwangi mempunyai sebuah kewajiban untuk melaporkan

segala kegiatannya, baik bidang pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kepada

masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka

membangun sinergitas dan harmonisasi penyelenggaraan tugas-tugas kepemerintahan di

wilayahnya kepada Pemerintah Pusat.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah (PD) memiliki

kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD yang berfungsi sebagai dokumen

perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berisi Rencana Pembangunan

Bidang Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.

Berbagai program pembangunan yang tertuang dalam Renja Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparasi,

akuntabilitas serta monitoring dan evaluasi sebagai upaya mewujudkan good governance.

Monitoring dan evaluasi terhadap setiap program yang dilakukan diharapkan dapat menjadi

pedoman dan landasan argumentasi bagi perbaikan penyusunan Renja pada tahun berikutnya.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun

2019 adalah dokumen perencanaan, yang memuat visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan

aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Banyuwangi dan berorientasi

pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.



Penyusunan Rancangan Renja merupakan Penjabaran Renstra dan RKPD. Renja

sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD yang selalu berpatokan pada Agenda Bupati

Banyuwangi. Program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) dan kemudian di sahkan menjadi Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah

(DPA-PD) diharapkan sejauh mungkin mencerminkan kebijakan pembangunan yang telah di

tetapkan dalam dokumen-dokumen rencana tersebut. Selanjutnya program dan kegiatan

tersebut diharapkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas dalam upaya

meningkatkan taraf hidup serta mengatasi kemiskinan sebagian besar masyarakat Kabupaten

Banyuwangi.

Proses pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran harus dapat dilakukan secara

efektif, efisien, transparan dan akuntabil. Pedoman pelaksanaan APBD ini disusun untuk

memenuhi tuntutan tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005-2025;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Provinsi Jawa Timur Tahun

2014–2019;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banyuwangi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2019 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat

program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan



Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama

Tahun 2019.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah:

1. Memberi pedoman kepada setiap PD dalam melaksanakan pengendalian,

mengawasi dan mempertanggungjawabkan setiap program, kegiatan, jenis belanja,

obyek belanja, yang menjadi tanggung jawabnya;

2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;

3. Mewujudkan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran

dan berkesinambungan;

4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil

guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan

pendapatan daerah;

5. Menjamin kepastian dan konsistensi pelaksanaan maupun pengendalian anggaran

pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tertuang di dalam DPA-PD

sebagai instrument kebijakan program/kegiatan dan rencana operasional anggaran

daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah sesuai

dengan lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019, proses penyusunan Renja Badan

Pendapatan Daerah, keterkaitan antara Renja Badan Pendapatan Daerah

dengan Dokumen RKPD.



1.2 LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Perintah, Peraturan

Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan PD, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Pada bab ini dibagi menjadi empat bagian pembahasan, yaitu:

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN RENSTRA SKPD,

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun

lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD

tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja PD

sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja PD

tahun-tahun sebelumnya;

2.2 ANALISI KINERJA PELAYANAN PD,

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator

kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai

dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No.

38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi

masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan kinerja pelayanan;

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD,

Memuat uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan

hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, permasalahan dan hambatan yang

dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, dampak capaian visi



dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional,

tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD, serta formulasi isu-

isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang

direncanakan;

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Memuat telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan

antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan

analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target

Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD;

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

MASYARAKAT

Memuat telaahan terhadap usulan program dan kegiatan yang bersifat buttom

up. Usulan tersebut bisa dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan

pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun perguruan tinggi;

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan,

yaitu:

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL, DAN PROVINSI

Memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD;

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD,

Pada bagian ini, tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD didasarkan atas rumusan

isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra PD;

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN,

Pada bagian ini, program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan prioritas dan

sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi

dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk



memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

dalam pembangunan daerah;

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam

pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan

anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak

lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra PD

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan

penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2016-2021. Pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

(Evaluasi Renja SKPD) Tahun 2017 merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan

didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator input dan output

sebagaimana telah tertuang pada dokumen Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja yang

telah disusun pada tahun sebelumnya.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD secara

umum dapat dilihat berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun

Anggaran 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Realisasi Belanja Langsung 2017

KODEREKENING PROGRAM

KEGIATANSUB

KEGIATAN

OUTCOME OUTPUT%

SKPD PR KG PAGU REALISASI TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8

50202BADANPENDAPATANDAERAH

50202 01Program PeningkatanManajemen dan PelayananAdministrasi

4.641.593.346 4.468.961.985 96,28%

50202 01 01PenyediaanJasa SuratMenyurat

9.000.000 9.000.000 12 Bulan 12 Bulan 100,00%

50202 01 02

PenyediaanJasaKomunikasi,Sumber DayaAir dan listrik

267.100.000 201.277.067 12 Bulan 12 Bulan 75,36%



50202 01 05PenyediaanJasaPerkantoran

507.000.000 457.000.000 507OrangBulan

540

OrangBulan

90,14%

50202 01 06PenyediaanAlat TulisKantor

108.350.950 108.310.550 6.098 Buah 5.025 Buah 99,96%

50202 01 07

PenyediaanBarangCetakan danPenggandaan

237.729.200 234.923.500 397.645 Buah 305.268 Buah 98,82%

50202 01 08

PenyediaanKomponenInstalasi listrik/PeneranganBangunanKantor

85.000.000 84.708.200 2.286 Buah 2.286 Buah 99,66%

50202 01 09

PenyediaanPeralatan danPerlengkapanKantor

642.413.496 614.671.550 69 Buah 58 Buah 95,68%

50202 01 10PenyediaanPeralatanRumah Tangga

113.414.800 110.657.050 3.853 Buah 3.803 Buah 97,57%

50202 01 11

PenyediaanBahan Bacaandan PeraturanPerundang-undangan

16.999.800 13.490.000 1.056 Eksemplar 1.056 Eksemplar 79,35%

50202 01 12PenyediaanBahan logistikKantor

105.000.000 97.069.400 12 Bulan 12 Bulan 92,45%

50202 01 13PenyediaanMakanan danMinuman

159.125.000 159.037.000 7.865 Kotak 7.500 Kotak 99,94%

50202 01 14

Rapat-rapatKoordinasi danKonsultasi keluar Daerah

688.160.700 687.598.468 12 Bulan 12 Bulan 99,92%

50202 01 17PengadaanPerlengkapanGedung Kantor

- - - Buah - Buah

50202 01 20PengadaanMebeleur

150.000.000 150.000.000 84 Buah 67 Buah 100,00%

50202 01 23PemeliharaanGedung Kantor

400.000.000 398.888.000 1Unit PerTahun

1Unit PerTahun

99,72%

50202 01 25 PemeliharaanKendaraan

200.000.000 191.856.000 28 Unit Per 28 Unit Per 95,93%



Dinas/Operasional

Tahun Tahun

50202 01 27PemeliharaanPerlengkapanGedung Kantor

90.000.000 89.550.000 25Unit PerTahun

25Unit PerTahun

99,50%

50202 01 32

PemeliharaanPeralatan/PerlengkapanKantor

112.299.400 112.105.000 179Unit PerTahun

149Unit PerTahun

99,83%

50202 01 35RehabilitasiSedang/ BeratGedung Kantor

Rehab KamarMandiKantor

200.000.000 199.963.000 1Unit PerTahun

1Unit PerTahun

99,98%

RehabilitasiSedang/ BeratGedung Kantor

150.000.000 149.618.000 1Unit PerTahun

1Unit PerTahun

99,75%

50202 01 38PemeliharaanRutin/ BerkalaTaman Kantor

PenataahRTH / TamanKantor

250.000.000 249.272.200 1LokasiPerTahun

1LokasiPerTahun

99,71%

50202 01 41PembangunanGedung Kantor

Pembangunan KantinKantor

150.000.000 149.967.000 1Unit PerTahun

1Unit PerTahun

99,98%

50202 02Program Perencanaan danEvaluasi Kinerja PerangkatDaerah

315.017.004 305.568.550 97,00%

50202 02 03

Evaluasi danPenyusunanLaporanCapaian KinerjaPerangkatDaerah

230.017.004 229.813.850 11 Laporan 11 Laporan 99,91%

50202 02 04PenyusunanLaporanKeuangan

50.000.000 46.254.700 2 Laporan 2 Laporan 92,51%

50202 02 08

PengembanganMedia CetakdanPenyebarluasan Informasi

PembuatanVideoSosialisasiSadar Pajak

- - 12 Bulan 12 Bulan

PublikasiWajib Pajak

35.000.000 29.500.000 3 Bulan 3 Bulan 84,29%

50202 19Program PerumusanKebijakan PendapatanDaerah

1.404.720.551 995.238.350 70,85%

50202 19 01

PenyusunanTargetPenerimaanPendapatan

40.711.300 27.473.200 120 Orang 120 Orang 67,48%



50202 19 02

PenyusunanPerumusanPeraturanPerundang -undanganPendapatanDaerah

25.000.000 24.180.000 2 dokumen 2 dokumen 96,72%

50202 19 03

PenyusunanData IndukPendapatanDaerah

256.416.500 251.416.500 1 kegiatan 1 kegiatan 98,05%

50202 19 04

PelaksanaanBimbinganTeknisPendapatanDaerah


50202 19 05

Pemantauandan AsistensiPajak DanRetribusiDaerah


50202 19 06

Update SistemAplikasiPendapatanDaerah


50202 19 07PenertibanPajak Daerah


50202 19 08

PenyusunanData PiutangPendapatanDaerah

122.145.800 98.628.700 4 Laporan 4 kegiatan 80,75%

50202 19 09

PenyusunanLaporanRealisasiPenerimaanPendapatanDaerah

130.832.000 126.415.750 300 Laporan 300 Buku 96,62%

50202 19 10

Monitoringdan EvaluasiRealisasiPenerimaanPendapatanDaerah


50202 20Program Validasi, PenetapanPajak dan Retribusi Daerah

572.214.900 493.901.670 86,31%

50202 20 01

PenghimpunanSPTPD/RD dariDinasPenghasil

45.000.000 33.600.000 15.457 Lembar 15.457 Lembar 74,67%



50202 20 02

Validasi DataObjek Pajakdan RetribusiDaerah

125.000.000 115.012.000 15.457 Lembar 15.457 Lembar 92,01%

50202 20 03PelayananPenerbitanNPWPD

33.075.050 17.907.900 500 Lembar 700 Lembar 54,14%

50202 20 04

FasilitasiPelayananPajak danRetribusiDaerah (DinasPenghasil)

24.000.000 15.739.220 14 Kegiatan 14 Kegiatan 65,58%

50202 20 05

GatheringPajak danRetribusiDaerah (WajibPajak)


50202 20 06PencetakanSKPD/RD

100.000.000 91.597.450 15.457 Lembar 15.457 Lembar 91,60%

50202 20 07

PembukuandanPengarsipanSKPD/RD

100.000.000 74.905.250 15.457 Lembar 15.457 Lembar 74,91%

50202 21Program Intensifikasi danEkstensifikasi Pajak Daerah

1.829.787.900 1.561.318.750 85,33%

50202 21 01IntensifikasiPajak Bumi danBangunan

744.500.000 492.573.500 625ObyekPajak

525ObyekPajak

66,16%

50202 21 02EkstensifikasiPajak Bumi danBangunan

421.892.000 418.055.800 12 Bulan 12 Bulan 99,09%

50202 21 03

PenyusunanLaporan PajakBumi danBangunan

170.136.000 166.426.800 12 Laporan 12 Laporan 97,82%

50202 21 04Updating DataPajak Bumi danBangunan

150.208.000 150.189.550 1.250ObyekPajak

1.050ObyekPajak

99,99%

50202 21 05

UpdatingAplikasi danData BasePajak Bumi danBangunan

100.000.000 100.000.000 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100,00%

50202 21 06IntensifikasiBPHTB

34.638.400 34.597.100 2.000ObyekPajak

800ObyekPajak

99,88%

50202 21 07Ekstensifikasi

4.219.500 4.219.500 12 Bulan 12 Bulan 100,00%



BPHTB

50202 21 08PenyusunanLaporan BPHTB

154.194.000 145.256.500 12 Laporan 12 Laporan 94,20%

50202 21 09

UpdatingAplikasi danData BaseBPHTB


JUMLAH 8.763.333.701 7.797.507.005 88,98%

Renja 2018 berdasarkan program dan kegiatan DPA Tahun Anggaran 2018 sebesar

8.150.479.600,- (Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh

Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) dapat di lihat pada table berikut :

Tabel 2.1

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Per Tribulan

NO. PROGRAM/KEGIATANOutcome Output

Target Realisasi Target Realisasi

I.Program PeningkatanManajemen dan PelayananAdministrasi

3.498.772.500

1Penyediaan Jasa SuratMenyurat 9.000.000

- 12 Bulan - Bulan

2Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik 200.000.000

- 12 Bulan - Bulan

3 Penyediaan Jasa Perkantoran594.000.000

- 432 OrangBulan

-OrangBulan

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor118.803.950

- 6.320 Buah - Buah

5Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan 148.567.250

- 309.761 Buah - Buah

6Penyediaan Komponen Instalasilistrik/ Penerangan BangunanKantor

86.440.050- 2.444 Buah - Buah

7Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor 525.450.000

- 243 Buah - Buah



8Penyediaan Peralatan RumahTangga 171.581.250

- 3.266 Buah - Buah

9Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

20.160.000- 4.032 Eksemplar - Eksemplar

10Penyediaan Bahan logistikKantor 125.000.000

- 12 Bulan - Bulan

11Penyediaan Makanan danMinuman 150.000.000

- 7.460 Kotak - Kotak

12Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah 686.420.000

- 12 Bulan - Bulan

13 Pengadaan Mebeleur57.000.000

- 15 Buah - Buah

14 Pemeliharaan Gedung Kantor200.000.000

- 1 Unit PerTahun

-Unit PerTahun

15Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional 125.000.000

- 15 Unit PerTahun

-Unit PerTahun

16Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor 51.350.000

- 66 Unit PerTahun

-Unit PerTahun

17Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 110.000.000

- 121 Unit PerTahun

-Unit PerTahun

18Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor 100.000.000

- 1 Unit PerTahun

-Unit PerTahun

19Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor 20.000.000

- 1 LokasiPerTahun

-LokasiPerTahun

II.Program Perencanaan danevaluasi Kinerja PerangkatDaerah

466.968.000

20Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah

251.687.750- 12 Laporan - Laporan

21 Penyusunan Laporan Keuangan180.280.250

- 2 Laporan - Laporan

22Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi 35.000.000

- 12 Bulan - Bulan

III. Program Perumusan KebijakanPendapatan daerah

1.845.752.500

23 Penyusunan Target Penerimaan 32.980.750 - 120 Orang - Orang



Pendapatan

24Penyusunan PerumusanPeraturan Perundang -undangan Pendapatan Daerah

92.533.750 - 4 dokumen - dokumen

25Penyusunan Data IndukPendapatan Daerah

302.645.000 - 4 kegiatan - kegiatan

26Pemantauan dan AsistensiPajak Dan Retribusi Daerah


27Update Sistem AplikasiPendapatan Daerah


28 Penertiban Pajak Daerah 552.270.000 - 18 kegiatan - kegiatan

29Penyusunan Data PiutangPendapatan Daerah


30Penyusunan Laporan RealisasiPenerimaan PendapatanDaerah

163.688.300 - 300 Buku - Buku

31Monitoring dan EvaluasiRealisasi PenerimaanPendapatan Daerah


IV.Program Validasi, Penetapan

Pajak dan Retribusi Daerah620.660.400

32Penghimpunan SPTPD/RD dariDinas Penghasil

40.025.000 - 17.776 Lembar - Lembar

33Validasi Data Objek Pajak danRetribusi Daerah

133.566.350 - 17.776 Lembar - Lembar

34 Pelayanan Penerbitan NPWPD 45.000.000 - 800 Lembar - Lembar

35Fasilitasi Pelayanan Pajak danRetribusi Daerah (DinasPenghasil)

16.500.000 - 16 Kegiatan - Kegiatan

36Gathering Pajak dan RetribusiDaerah (Wajib Pajak)


37 Pencetakan SKPD/RD 86.700.000 - 17.776 Lembar - Lembar

38Pembukuan dan PengarsipanSKPD/RD

84.977.500 - 17.776 Lembar - Lembar

V. Program Intensifikasi danEkstensifikasi Pajak Daerah

1.718.326.200

39 Intensifikasi Pajak Bumi dan 748.860.000 - 550 Obyek - Obyek



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi menetapkan 5 Program dengan 47

Kegiatan dengan analisis sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi, terdapat 19 kegiatan;

2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdapat 3 kegiatan;

3. Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah, terdapat 9 kegiatan;

4. Program Validasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, terdapat 7 kegiatan;

5. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, terdapat 9 kegiatan.

Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang

direncanakan meliputi:

1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

Indikator : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah;

Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

Bangunan Pajak Pajak

40Ekstensifikasi Pajak Bumi danBangunan

321.367.850 - 12 Bulan - Bulan

41Penyusunan Laporan PajakBumi dan Bangunan

85.956.800 - 12 Laporan - Laporan

42Updating Data Pajak Bumi danBangunan

240.321.000 - 1.100ObyekPajak

-ObyekPajak

43Updating Aplikasi dan DataBase Pajak Bumi dan Bangunan

52.100.000 - 1 Aplikasi - Aplikasi

44 Intensifikasi BPHTB 117.256.350 - 850ObyekPajak

-ObyekPajak

45 Ekstensifikasi BPHTB 52.830.500 - 12 Bulan - Bulan

46 Penyusunan Laporan BPHTB 47.533.700 - 12 Laporan - Laporan

47Updating Aplikasi dan DataBase BPHTB


Jumlah Anggaran Seluruhnya 8.150.479.600



c. Penyediaan Jasa Perkantoran

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

f. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor

g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

j. Penyediaan Bahan logistik Kantor

k. Penyediaan Makanan dan Minuman

l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

m. Pengadaan Mebeleur

n. Pemeliharaan Gedung Kantor

o. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

p. Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

q. Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

r. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

s. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor

2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang

tepat waktu;

Kegiatan :

a) Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

b) Penyusunan Laporan Keuangan

c) Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi

3. Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah

Indikator : 1. Persentase Potensi Pendapatan Daerah Meningkat.

2. Persentase Pengendalian Administasi Dinas Penghasil Berbasis IT.

3. Persentase peningkatan Pelaporan realisasi pendapatan yang tepat

waktu.

Kegiatan :



a. Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan

b. Penyusunan Perumusan Peraturan Perundang - undangan Pendapatan Daerah

c. Penyusunan Data Induk Pendapatan Daerah

d. Pemantauan dan Asistensi Pajak Dan Retribusi Daerah

e. Update Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah

f. Penertiban Pajak Daerah

g. Penyusunan Data Piutang Pendapatan Daerah

h. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

i. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah;

4. Program Validasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah

Indikator : 1. Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak/Retribusi Daerah

2. Persentase Penetapan Pajak dan Retribusi Yang Ditagih

Kegiatan :

a. Penghimpunan SPTPD/RD dari Dinas Penghasil

b. Validasi Data Objek Pajak dan Retribusi Daerah

c. Pelayanan Penerbitan NPWPD

d. Fasilitasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (Dinas Penghasil)

e. Gathering Pajak dan Retribusi Daerah (Wajib Pajak)

f. Pencetakan SKPD/RD

g. Pembukuan dan Pengarsipan SKPD/RD

5. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Indikator : 1. Persentase Realisasi PBB

2. Persentase Realisasi BPHTB

Kegiatan :

a. Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

b. Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

c. Penyusunan Laporan Pajak Bumi dan Bangunan

d. Updating Data Pajak Bumi dan Bangunan

e. Updating Aplikasi dan Data Base Pajak Bumi dan Bangunan



f. Intensifikasi BPHTB

g. Ekstensifikasi BPHTB

h. Penyusunan Laporan BPHTB

i. Updating Aplikasi dan Data Base BPHTB

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Ada beberapa permasalahan yang masih akan dihadapi terkait dengan upaya-upaya

peningkatan pendapatan antara lain:

a. Masalah Internal

- Potensi pajak belum tergali secara optimal dari sektor Pajak Daerah;

Untuk menggali potensi Pajak Daerah, pada tahun 2016 Dinas Pendapatan

melakukan pemetaan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta memasang

alat Tax Monitor pada Wajib Pajak.

b. Masalah Eksternal

- Masih banyak tingkat kurang kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan

kewajiban membayar pajak, dan belum ada tindakan tegas dari pemerintah. Hal ini

disebabkan karena pemerintah daerah belum memiliki tenaga khusus yang

menangani penyimpangan terhadap pajak daerah. Kualifikasi yang dibutuhkan

Badan Pendapatan Daerah adalah PPNS Pajak, Pemeriksa Pajak, dan Juru Sita

Pajak.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara RKPD 2018 dengan rancangan awal usulan RKPD Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dalam lampiran (terlampir).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan unsur pelaksana bidang

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan

kewenangan otonomi daerah dibidang pendapatan, berdasarkan azas otonomi dan tugas

pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tugas pokok dan fungsi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, mengacu pada Peraturan Daerah

Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah, pada dasarnya adalah membantu Bupati dalam

penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya bidang pendapatan. Badan Pendapatan Daerah

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang

pendapatan daerah;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan

daerah di bidang pendapatan daerah;

e. pelaksanaan administrasi badan pendapatan daerah;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2019 tidak memiliki

kegiatan yang berhubungan langsung dengan para pemangku kepentingan, baik dari

kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,

maupun perguruan tinggi.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan

Visi Kementerian Dalam Negeri adalah:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan

Gotong Royong.”.

Untuk mewujudkan visi dimaksud, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan

beberapa sasaran misi yang harus dicapai, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan

Negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara

maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri telah memberi pedoman bagi Badan

Pendapatan Daerah kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang

dituangkan dalam dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:




pendapatan daerah;







fungsinya.

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur memiliki visi sebagai berikut;

“Terdepan dalam pengelolaan pendapatan daerah dan dibanggakan dalam pelayanan

publik”

Untuk mewujudkan visi dimaksud, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah

menetapkan beberapa sasaran misi yang harus dicapai, yaitu:

1. Bidang Pendapatan Daerah

Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat,

partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan.

2. Bidang Pelayanan Publik

Mewujudkan pelayanan publik yang baik (excellent service), terpercaya dan

transparan.

3. Bidang Kelembagaan

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang potensial, integritas tinggi dan

profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompentensi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan. Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai fungsi, yaitu:




pendapatan daerah;







fungsinya.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (tahun) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan

dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama

bidang urusan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016–2021 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci

keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan yaitu Tercapainya target pendapatan

daerah melalui tata kelola pendapatan daerah yang akuntabel berbasis IT.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam

jangka waktu lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”.

Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang

lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus

(specific), terukur (measurable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu

(on time).

Sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2016–2021 adalah:

1. Meningkatnya Potensi Pendapatan daerah; dengan target indikator kinerja :

a. Persentase Potensi Pendapatan Daerah Meningkat;

b. Persentase Pengendalian Administrasi Dinas Penghasil Berbasis IT;

c. Persentase peningkatan Pelaporan realisasi pendapatan yang tepat waktu.

2. Meningkatnya Validasi dan Akurasi Penetapan Pendapatan daerah; dengan target

indikator :

a. Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak / Retribusi Daerah;

b. Persentase Penetapan Pajak dan retribusi yang ditagih.

3. Optimalisasi Pendapatan PBB dan BPHTB; dengan target indikator kinerja :

a. Persentase Realisasi PBB;

b. Persentase Realisasi BPHTB.

4. Terwujudnya Sumberdaya dan Manajemen Perangkat Daerah Yang Profesional;

dengan target indikator :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat.



3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyuwangi, maka telah menetapkan beberapa program dan kegiatan pada

Tahun Anggaran 2019. Adapun Usulan Program dan Kegiatan yang ditetapkan oleh

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2019,

sebagaimana tampak pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

Usulan Program dan Kegiatan

Badan Pendapatan Daerah T.A 2019

No. Program–KegiatanUsulan Anggaran

(Rp.)Output

Program Peningkatan Manajemen danPelayanan Administrasi

5.417.194.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.979.000 12 Bulan

2Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik

290.000.000 12 Bulan

3 Penyediaan Jasa Perkantoran 648.000.000 468OrangBulan

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 252.890.000 5.075 Buah

5Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

366.025.000 403.717 Buah

6Penyediaan Komponen Instalasilistrik/ Penerangan BangunanKantor

119.790.000 3.023 Buah

7Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

600.000.000 500 Buah

8Penyediaan Peralatan RumahTangga

332.750.000 5.029 Buah

9Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

66.550.000 4.838 Exemplar

10 Penyediaan Bahan logistik Kantor 266.200.000 12 Bulan



11 Penyediaan Makanan dan Minuman 200.000.000 13.500 Kotak

12Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

865.150.000 12 Bulan

13Pengadaan Perlengkapan GedungKantor

66.550.000 1 Buah

14 Pengadaan Mebeleur 133.100.000 73 Buah

15 Pemeliharaan Gedung Kantor 200.000.000 1Unit PerTahun

16Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

266.200.000 15Unit PerTahun

17Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor


18Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor


19Rehabilitasi Sedang/ Berat GedungKantor


20Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

66.550.000 1LokasiPer Unit

21 Pembangunan Gedung Kantor 199.650.000 1 Unit

Program Perencanaan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

620.000.000

1Evaluasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja Perangkat Daerah

300.000.000 12 Laporan

2 Penyusunan Laporan Keuangan 200.000.000 2 Laporan

3Pengembangan Media Cetak danPenyebarluasan Informasi

120.000.000 12 Bulan

Program Perumusan KebijakanPendapatan Daerah

3.198.400.000

1Penyusunan Target PenerimaanPendapatan

216.000.000 120 Orang



2Penyusunan Perumusan PeraturanPerundang - undangan PendapatanDaerah

216.000.000 5 dokumen

3Penyusunan Data Induk PendapatanDaerah

350.000.000 6 kegiatan

4Pelaksanaan Bimbingan TeknisPendapatan Daerah

216.000.000 2 kegiatan

5Pemantauan dan Asistensi PajakDan Retribusi Daerah

216.000.000 24 kegiatan

6Update Sistem Aplikasi PendapatanDaerah

72.000.000 2 kegiatan

7 Penertiban Pajak Daerah 216.000.000 24 kegiatan

8Penyusunan Data PiutangPendapatan Daerah

650.000.000 5 kegiatan

9Penyusunan Laporan RealisasiPenerimaan Pendapatan Daerah

446.400.000 300 Buku

10Monitoring dan Evaluasi RealisasiPenerimaan Pendapatan Daerah

600.000.000 18 kegiatan

Program Validasi, Penetapan Pajakdan Retribusi Daerah

1.798.600.000

1Penghimpunan SPTPD/RD dariDinas Penghasil

211.600.000 20.442 Lembar

2Validasi Data Objek Pajak danRetribusi Daerah

198.375.000 20.442 Lembar

3 Pelayanan Penerbitan NPWPD 198.375.000 900 Lembar

4Fasilitasi Pelayanan Pajak danRetribusi Daerah (Dinas Penghasil)

264.500.000 18 Kegiatan

5Gathering Pajak dan RetribusiDaerah (Wajib Pajak)

396.750.000 1 Kegiatan

6 Pencetakan SKPD/RD 330.625.000 20.442 Lembar

7 Pembukuan dan Pengarsipan 198.375.000 20.442 Lembar



SKPD/RD

Program Intensifikasi danEkstensifikasi Pajak Daerah

3.302.000.000

1Intensifikasi Pajak Bumi danBangunan

1.008.000.000 575ObyekPajak

2Ekstensifikasi Pajak Bumi danBangunan

350.000.000 12 Bulan

3Penyusunan Laporan Pajak Bumidan Bangunan

432.000.000 12 Laporan

4Updating Data Pajak Bumi danBangunan

432.000.000 1.050ObyekPajak

5Updating Aplikasi dan Data BasePajak Bumi dan Bangunan

72.000.000 1 Aplikasi

6 Intensifikasi BPHTB 360.000.000 900ObyekPajak

7 Ekstensifikasi BPHTB 216.000.000 12 Bulan

8 Penyusunan Laporan BPHTB 360.000.000 12 Laporan

9Updating Aplikasi dan Data BaseBPHTB

72.000.000 1 Kegiatan

JUMLAH 14.336.194.000

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2019 telah mengusulkan sebanyak 5 program dan 50

kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 14.336.194.000,- (Empat Belas Milyar Tiga Ratus

Tiga Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).



BAB IV

PENUTUP


2019 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Tahun

2019, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badan Pendapatan

Daerah Tahun 2019 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja (Renja) memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan tujuan

dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Badan Pendapatan Daerah

dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.


2019 ini disusun untuk mewujudkan sistem pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai

perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Semoga dengan tersusunnya Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019

dapat menjadi acuan dalam perbaikan-perbaikan pada penyusunan Renja Badan Pendapatan

Daerah selanjutnya.

Banyuwangi, 11 Juli 2018

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI

NAFIUL HUDA, S.Sos, M.SiPembinaNIP. 19681106 198809 1 001

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

KODE REKENING

SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI

KEBUTUHANDANA / PAGU

INDIKATIF

SUMBERDANA

CATATANPENTING

2 3 4 6 7 8

50202 BADAN PENDAPATAN DAERAH 15.386.194.000

50202 01Program PeningkatanManajemen dan PelayananAdministrasi

5.417.194.000

50202 01 01 Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Jumlah Waktu penyediaanjasa surat menyurat BANYUWANGI 12 Bulan 11.979.000,00 APBD

50202 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik

Jumlah waktu penyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan listrik

BANYUWANGI 12 Bulan 290.000.000,00 APBD

50202 01 05 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah tenaga perkantoran BANYUWANGI 468 Orang Bulan 648.000.000,00 APBD

50202 01 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantoryang disediakan BANYUWANGI 5.075 Buah 252.890.000,00 APBD

URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN

RENCANA KERJA 2019

1

TARGET CAPAIANKINERJA

5

50202 01 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantoryang disediakan BANYUWANGI 5.075 Buah 252.890.000,00 APBD

50202 01 07 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Jumlah Barang Cetakan danPenggandaan yangdisediakan

BANYUWANGI 403.717 Buah 366.025.000,00 APBD

50202 01 08Penyediaan Komponen Instalasilistrik/ Penerangan BangunanKantor

Jumlah Komponen Instalasilistrik/ PeneranganBangunan Kantor yangdisediakan

BANYUWANGI 3.023 Buah 119.750.000,00 APBD

50202 01 09 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan danPerlengkapan Kantor yangdisediakan

BANYUWANGI 500 Buah 600.000.000,00 APBD

KODE REKENING



INDIKATIF

SUMBERDANA

CATATANPENTING

2 3 4 6 7 8


RENCANA KERJA 2019

1


5

50202 01 10 Penyediaan Peralatan RumahTangga

Jumlah Peralatan RumahTangga yang disediakan BANYUWANGI 5.029 Buah 332.750.000,00 APBD

50202 01 11 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan yang disediakan

BANYUWANGI 4.838 Exemplar 66.550.000,00 APBD

50202 01 12 Penyediaan Bahan logistikKantor

Jumlah Waktu Bahanlogistik Kantor yangdisediakan


50202 01 13 Penyediaan Makanan danMinuman

Jumlah Makanan danMinuman yang disediakan BANYUWANGI 13.500 Kotak 200.000.000,00 APBD

50202 01 14 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

BANYUWANGI 12 Bulan 865.150.000,00 APBD50202 01 14 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah


50202 01 17 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

Jumlah PerlengkapanGedung Kantor yangdiadakan

BANYUWANGI 1 Buah 66.550.000,00 APBD

50202 01 20 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur YangDiadakan BANYUWANGI 73 Buah 133.100.000,00 APBD

50202 01 23 Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah Gedung KantorYang Dipelihara BANYUWANGI 1 Unit Per

Tahun 200.000.000,00 APBD

50202 01 25 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional YangDipelihara

BANYUWANGI 15 Unit PerTahun 266.200.000,00 APBD

KODE REKENING



INDIKATIF

SUMBERDANA

CATATANPENTING

2 3 4 6 7 8


RENCANA KERJA 2019

1


5

50202 01 27 Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

Jumlah PerlengkapanGedung Kantor YangDipelihara


50202 01 32 Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan danPerlengkapan Kantor Yangdipelihara


50202 01 35 Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

Jumlah Gedung KantorYang Di Rehab BANYUWANGI 1 Unit Per

Tahun 133.100.000,00 APBD

50202 01 38 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor

Jumlah Taman Kantor YangDipelihara BANYUWANGI 1 Lokasi Per

Unit 66.550.000,00 APBD

50202 01 41 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantoryang di bangun BANYUWANGI 1 Unit 199.650.000,00 APBD

50202 02Program Perencanaan danEvaluasi Kinerja PerangkatDaerah

620.000.000

50202 02 03Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasidan Penyusunan CapaianKinerja Perangkat DaerahYang Disusun

BANYUWANGI 12 Laporan 300.000.000,00 APBD50202 02 03Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasidan Penyusunan CapaianKinerja Perangkat DaerahYang Disusun

BANYUWANGI 12 Laporan 300.000.000,00 APBD

50202 02 04 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuanganyang Disusun BANYUWANGI 2 Laporan 200.000.000,00 APBD

50202 02 08 Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi

Jumlah Fasilitasi MediaCetak dan PenyebarluasanInformasi YangDikembangkan


KODE REKENING



INDIKATIF

SUMBERDANA

CATATANPENTING

2 3 4 6 7 8


RENCANA KERJA 2019

1


5

50202 19Program PerumusanKebijakan PendapatanDaerah

4.248.400.000

50202 19 01 Penyusunan Target PenerimaanPendapatan

Jumlah Peserta BimbinganTeknis Penyusunan TargetPenerimaan Pendapatan

BANYUWANGI 120 Orang 216.000.000,00 APBD

50202 19 02Penyusunan PerumusanPeraturan Perundang -undangan Pendapatan Daerah

jumlah dokumen produkperaturan perundanganpendapatan daerah yangdisusun

BANYUWANGI 5 dokumen 216.000.000,00 APBD

50202 19 03 Penyusunan Data IndukPendapatan Daerah

data base pendapatandaerah yang disusun BANYUWANGI 6 kegiatan 650.000.000,00 APBD

50202 19 04 Pelaksanaan Bimbingan TeknisPendapatan Daerah

jumlah aktivitas bimbinganteknis yang dilaksanakan BANYUWANGI 2 kegiatan 216.000.000,00 APBD

50202 19 05 Pemantauan dan Asistensi PajakDan Retribusi Daerah

jumlah aktivitaspemantauan dan asistensipajak dan retribusi daerahyang terlaksana

BANYUWANGI 24 kegiatan 216.000.000,00 APBD

50202 19 04 Pelaksanaan Bimbingan TeknisPendapatan Daerah

jumlah aktivitas bimbinganteknis yang dilaksanakan BANYUWANGI 2 kegiatan 216.000.000,00 APBD

50202 19 05 Pemantauan dan Asistensi PajakDan Retribusi Daerah

jumlah aktivitaspemantauan dan asistensipajak dan retribusi daerahyang terlaksana


50202 19 06 Update Sistem AplikasiPendapatan Daerah

jumlah aplikasi pendapatandaerah yang diupdate BANYUWANGI 2 kegiatan 72.000.000,00 APBD

50202 19 07 Penertiban Pajak Daerahjumlah aktivitas penertibanpajak daerah yangdilaksanakan


KODE REKENING



INDIKATIF

SUMBERDANA

CATATANPENTING

2 3 4 6 7 8


RENCANA KERJA 2019

1


5

50202 19 08 Penyusunan Data PiutangPendapatan Daerah

jumlah laporan datapiutang daerah yangdisusun


50202 19 09 Penyusunan Laporan RealisasiPenerimaan Pendapatan Daerah

jumlah laporan relaisasipenerimaaan pendapatandaerah yang disusun BANYUWANGI 300 Buku 446.400.000,00 APBD

50202 19 10Monitoring dan EvaluasiRealisasi PenerimaanPendapatan Daerah

jumlah aktivitas monitoringdan evaluasi yangdilaksanakan


BANYUWANGI 750.000.000,00 APBD

50202 20Program Validasi,Penetapan Pajak danRetribusi Daerah

1.798.600.000

50202 20 01 Penghimpunan SPTPD/RD dariDinas Penghasil

jumlah SPTPD/RD yangdihimpun BANYUWANGI 20.442 Lembar 211.600.000,00 APBD50202 20 01 Penghimpunan SPTPD/RD dari

Dinas Penghasiljumlah SPTPD/RD yangdihimpun BANYUWANGI 20.442 Lembar 211.600.000,00 APBD

50202 20 02 Validasi Data Objek Pajak danRetribusi Daerah

Jumlah Data Obyek Pajakdan Retribusi Daerah yangdivalidasi

BANYUWANGI 20.442 Lembar 198.375.000,00 APBD

50202 20 03 Pelayanan Penerbitan NPWPD jumlah NPWPD yangditerbitkan BANYUWANGI 900 Lembar 198.375.000,00 APBD

50202 20 04Fasilitasi Pelayanan Pajak danRetribusi Daerah (DinasPenghasil)

Jumlah Fasilitasi PelayananPajak dan Retribusi YangDilaksanakan

BANYUWANGI 18 Kegiatan 264.500.000,00 APBD

KODE REKENING



INDIKATIF

SUMBERDANA

CATATANPENTING

2 3 4 6 7 8


RENCANA KERJA 2019

1


5

50202 20 05 Gathering Pajak dan RetribusiDaerah (Wajib Pajak)

jumlah aktivitas gatheringpajak dan retribusi daerah BANYUWANGI 1 Kegiatan 396.750.000,00 APBD

50202 20 06 Pencetakan SKPD/RD jumlah blanko SKPD/RDyang dicetak BANYUWANGI 20.442 Lembar 330.625.000,00 APBD

50202 20 07 Pembukuan dan PengarsipanSKPD/RD

jumlah SKPD/RD yangdiarsipkan BANYUWANGI 20.442 Lembar 198.375.000,00 APBD

50202 20 Program Intensifikasi danEkstensifikasi PajakDaerah

3.302.000.000

50202 21 01 Intensifikasi Pajak Bumi danBangunan

Jumlah SPPT PBB YangTerdistribusi BANYUWANGI 575 Obyek Pajak 1.008.000.000,00 APBD

50202 21 02 Ekstensifikasi Pajak Bumi danBangunan

Jumlah Fasilitasi Pendataanobjek/subjek pajak baru


50202 21 03 Penyusunan Laporan Pajak Bumidan Bangunan

jumlah laporan PBB yangdisusun BANYUWANGI 12 Laporan 432.000.000,00 APBD

50202 21 04 Updating Data Pajak Bumi danBangunan

Jumlah updating dataobyek pajak PBB BANYUWANGI 1.050 Obyek Pajak 432.000.000,00 APBD50202 21 04 Updating Data Pajak Bumi dan

BangunanJumlah updating dataobyek pajak PBB BANYUWANGI 1.050 Obyek Pajak 432.000.000,00 APBD

50202 21 05 Updating Aplikasi dan Data BasePajak Bumi dan Bangunan

Jumlah updating aplikasidan Data Base Pajak Bumidan Bangunan

BANYUWANGI 1 Aplikasi 72.000.000,00 APBD

50202 21 06 Intensifikasi BPHTBJumlah SPPD BPHTB yangterdistribusi BANYUWANGI 900 Obyek Pajak 360.000.000,00 APBD

50202 21 07 Ekstensifikasi BPHTB Jumlah fasilitasi pendataanobyek/subyek pajak baru


KODE REKENING



INDIKATIF

SUMBERDANA

CATATANPENTING

2 3 4 6 7 8


RENCANA KERJA 2019

1


5

50202 21 08 Penyusunan Laporan BPHTB jumlah laporan yangdisusun BANYUWANGI 12 Laporan 360.000.000,00 APBD

50202 21 09 Updating Aplikasi dan Data BaseBPHTB

jumlah updating aplikasiyang dilaksanakan BANYUWANGI 1 kegiatan 72.000.000,00 APBD

rencana kerja (renja) · 2020. 2. 18. · rencana kerja (r enja) tahun2019 i...

Documents