daftar isi - dpp.makassar.go.iddpp.makassar.go.id/source/bank data/sekretariat 2019/pdfjoiner.pdfdan...

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL..................................................................................... iDAFTAR ISI ................................................................................................... iiDAFTAR TABEL............................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN................................................................................ 11.1 Latar Belakang............................................................................ 11.2 Landasan Hukum........................................................................ 41.3 Maksud dan Tujuan .................................................................... 61.4 Sistematika Penulisan ................................................................ 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU....... 92.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

RENSTRA SKPD.......................................................................... 92.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD............................................... 152.3 Isu – Isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi SKPD ....... 212.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD ................................ 312.5 Penelaahan Usulan Program dan KegiatanMasyarakat .......... 45

BABIII TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ........................... 513.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional (Nawacita)................. 513.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD ............................................. 553.3 Program dan Kegiatan .............................................................. 56

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019

Kota Makassar………………………………………………... 65

BAB V PENUTUP ........................................................................................ 94A. Kesimpulan dan Saran .................................................................... 106

DRAFT RENCANA KERJA 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) mempunyai fungsi penting dalam sistem

perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan dan menjabarkan

perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke

dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani

sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah

tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan

pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-

sama antara dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan pemerintah.

Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi

pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat

seluruh kebijakan publik.

Dalam rangka mengembangkan potensi perikanan, pertanian dan

peternakan yang lebih maju dan berkualitas, Dinas Perikanan dan Pertanian

Kota Makassar selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan

Pembangunan Daerah dalam Bidang Perikanan, Padi, Palawija dan

Hortikultura, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Bidang Kelembagaan

dan Pengembangan Usaha berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja)

Tahun 2019 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan

kegiatan pada tahun berkenaan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah


yang selanjutnya disebut RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1

(satu) tahun.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan

Pertanian Kota Makassar, menetapkan bahwa Dinas Perikanan dan

Pertanian Kota Makassar mempunyai tugas pokok merumuskan, membina

dan mengendalikan kebijakan di bidang Perikanan, Padi Palawijaya dan

Hortikultura, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bidang Kelembagaan

dan Pengembangan Usaha. Dokumen RENJA Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar Tahun Anggaran 2019

ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan pelaksanaan kegiatan

Tahun 2019.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perikanan dan

Pertanian Kota Makassar menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang Perikanan, Padi

Palawijaya dan Hortikultura, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan

bidang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha.

b. Penyusunan rencana dan program di bidang Perikanan, Padi Palawijaya

dan Hortikultura, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bidang

Kelembagaan dan Pengembangan Usaha.

c. Pembinaan teknis administrasi di bidang Perikanan, Padi Palawijaya dan

Hortikultura, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bidang

Kelembagaan dan Pengembangan Usaha.


d. Pelaksanaan pengendalian teknis operasional di bidang Perikanan, Padi



e. Pemberian Rekomendasi dan pelayanan umum di Perikanan, Padi



Dalam pelaksanaan tugas pokok dan penyelenggaraan fungsi tersebut,

Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar terdiri

atas :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris terdiri atas :

a. Kasubag Umum dan Kepegawaian

b. Kasubag Keuangan

c. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan

3. Bidang Perikanan terdiri atas :

a. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil

b. Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan Budidaya Ikan.

c. Seksi Pengelolaan Lingkungan Sumberdaya Perikanan

4. Bidang Padi, Palawija dan Hortikultura terdiri atas :

a. Seksi Padi dan Palawija

b. Seksi Hortikultura

c. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tanaman

5. Bidang Pertanakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas :

a. Seksi Kesehatan Masayarakat Veteriner

b. Seksi Kesehatan Hewan


c. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Peternakan

6. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha terdiri atas :

a. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Usaha

b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran

c. Seksi Pengembangan IPTEK

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

a. TPI Rajawali

b. PPI Paotere

c. BBI Parang Tambung

d. UPTD PUSKESWAN

1.2 Landasan Hukum.

Penyusunan perencanaan dan penganggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-

batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa,

Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah

Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2970);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama

Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi

Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 193);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan kemudian diubah

kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);


11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Tahun 2015;

13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2014-2019

(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 5).Sebagaimana

telah diubah terakhir dengan peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4

Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kota Makassar

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 (lembaran daerah Kota

Makassar Tahun 2017 Nomor 4).

1.3. Maksud dan Tujuan

Pembuatan Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode satu tahun,

berisi Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan

untuk mencapai sasaran pembangunan, baik itu dalam bentuk kerangka

regulasi maupun dalam bentuk kerangka anggaran.


Rencana Kerja SKPD dimaksudkan adalah sebagai patokan dalam pembuatan

RKA-SKPD sehingga setiap kegiatan SKPD menjadi jelas dan terarah, serta

pencapaian sasaran dapat terukur, baik dari segi sumber daya manusia,

barang modal termasuk peralatan dan teknologi serta dana yang

dipergunakan. Dengan terukurnya outcome (hasil) dari kegiatan SKPD

mencerminkan kinerja suatu SKPD.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Pertanian bertujuan :

a. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan

Fungsi di masing-masing bidang dan seksi SKPD.

b. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai

dengan Tugas Pokok dan Fungsi di masing-masing bidang dan seksi SKPD.

c. Penyelarasan program dan kegiatan SKPD dalam mengoptimalkan

pencapaian sasaran sesuai visi dan misi dan Tugas Pokok dan Fungsi

SKPD.

d. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas pagu indikatif

untuk masing-masing SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan dan

Pertanian Kota Makassar disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan.


BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian

Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas Dan Fungsi SKPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019

Kota Makassar

BAB. V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam

rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

DRAFT DRAFT RENCANA KERJA 2019 9

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2017 (awal tahun Renstra)

Review evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017 merupakan

bagian yang cukup penting dalam penyusunan Renja tahun 2019. Hal ini

disebabkan pelaksanaan Renja 2017 merupakan tolok ukur untuk

mengetahui sejauh mana kinerja SKPD di tahun sebelumnya sekaligus

mengevaluasi kendala yang mungkin dihadapi pada saat pelaksanaan

program.

Sesuai dengan RENSTRA dan RPJMD Pemerintah Kota Makassar,

maka untuk mengukur kinerja Dinas Perikanan dan Pertanian Kota

Makassar Tahun Anggaran 2017 telah dirumuskan sasaran strategis yang

harus direalisasikan yang dapat dilihat pada indikator-indikator kinerja

setiap tahunnya. Berdasarkan Tapkin Tahun Anggaran 2017, guna

mencapai keempatsasaran tersebut dituangkan ke dalam 13 program

dan 111 kegiatan.

Program dan kegiatan Tahun anggaran 2017 yang tertuang dalam

Renstra dan RPJMD Kota Makassar terdiri dari 13 Program Utama dan 5

program penunjang yaitu :

a. Program Utama terdiri dari :

- Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan

- Program Peningkatan Mutu dan Higienitas Produk Hasil Perikanan

- Program Pengembangan Pertanian Vertical Garden


- Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Pengembagan

Organik Tanaman Pangan dan Hortikultura

- Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Pertanian

- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

- Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian

b. Program Pendukung terdiri dari :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Adapun hasil kinerja kegiatan berdasarkan Pengukuran Kinerja

(PK) bahwa sasaran strategis 1 dapat terealisasi dengan rata-rata capaian

33,33%, sasaran strategis 2 dapat terealisasi dengan rata-rata capaian

131,77%, sasaran strategis 3 dapat terealisasi dengan rata-rata capaian

67,68% dan sasaran strategis 4 dapat terealisasi dengan rata-rata capaian

100% dengan total rata-rata capaian rencana strategis sebesar 83.19%.

Berdasarkan hasil tersebut di atas bahwa jumlah rata-rata

pencapaian sasaran strategis dapat terealisasi 83,19% dengan jumlah

rata-rata penggunaan anggaran hanya sebesar 96,34%.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas Perikanan

dan Pertanian Kota Makassar untuk Tahun Anggaran 2017 dapat

dikategorikan baik, jika ditinjau dari segi efisiensi maupun efektifitas


karena input yang digunakan seminimal mungkin dengan output dan

outcome yang maksimal, dan keseluruhan dari kegiatan tersebut adalah

untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pencapaian misi dan

visi Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Peternakan Kota Makassar

sesuai dengan sebelum revisi struktur organisasi.

Faktor keberhasilan ini didukung dengan ketersediaan dana yang

cukup serta tenaga, sarana dan prasarana serta adanya dukungan lintas

sektor terkait yang memadai. Untuk UPTD disamping faktor pendukung

tersebut juga lokasi unit–unit pelayanan tersebut yang pada umumnya

strategis dan mudah dijangkau.

Disamping faktor pendukung juga ditemukan beberapa

kendala/hambatan didalam pelaksanaan program/kegiatan , antara lain

luas wilayah kerja Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Peternakan

Kota Makassar, yang meliputi wilayah darat dan perairan Kota Makassar,

sarana transportasi air yang kurang, dan konversi wilayah yang beralih

fungsi dari tambak, sawah, dan kawasan peternakan menjadi wilayah

pemukiman dan industri.

Untuk tahun yang akan datang akan diupayakan untuk

mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimilki oleh Dinas Kelautan

Perikanan Pertanian dan Peternakan Kota Makassar, baik sumber daya

manusia, maupun sarana dan prasarana yang dimiliki, agar pencapaian

sasaran yang telah ditetapkan dapat ditingkatkan.


2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2018 (Triwulan I)

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian

dan Peternakan Kota Makassar Tahun 2017 pada Triwulan I mengacu

kepada APBD tahun berjalan. Sampai pada Triwulan I ini dapat kita lihat

pencapaian target Renstra Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar

yang didasarkan pada realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja

tahun 2017 dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:

1. Realisasi Program/Kegiatan triwulan I tahun 2018 dibandingkan

dengan target kinerja tahun 2018 (Tahun Berjalan) yaitu :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sampai pada

triwulan I ini realisasi keuangan sebesar 10,64% dan realisasi fisik

31,82%.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sampai

pada triwulan I ini realisasi keuangan sebesar 0% dan realisasi

fisik sebesar 5,27%.

c. Program Peningkatan Disiplin aparatur sampai pada triwulan I ini

realisasi keuangan sebesar 0% dan realisasi fisik sebesar 0%.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sampai

pada triwulan I ini realisasi keuangan sebesar 0% dan realisasi

fisik sebesar 0%.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja sampai pada triwulan I realisasi keuangan

sebesar 13,33% dan realisasi fisik sebesar 23,39%.

f. Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan

Capaian Kinerja sampai triwulan I ini realisasi kuangan 1,36% dan

fisik 9,16% untuk perikanan budidaya dan 0% perikanan tangkap.


g. Program Peningkatan Mutu dan Higienitas Produk Hasil

Perikanan Capaian Kinerja sampai pada triwulan I ini realisasi

kuangan 1,04% dan realisasi fisik 14,76% untuk produk olahan dan

1465% untuk produk segar.

h. Pengembangan Pertanian Vertical Garden, sampai pada triwulan

I ini realisasi kuangan sebesar 3,84% dan realisasi fisik masih 0%.

i. Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Pengembangan

Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Hortikultura sampai

pada triwulan I ini realisasi kuangan 1,27% dan fisik untuk

produksi tanaman pangan 20,21% dan 16,67% sedangkan realisasi

fisik untuk luas sawah sebesar 25,00%.

j. Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Pertanian Capaian Kinerja sampai pada triwulan I ini realisasi

kuangan 6,13% maupun fisik 26,79%.

k. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Capaian

Kinerja sampai pada triwulan I ini realisasi keuangan sebesar 0%

dan realisasi fisik sebesar 0%.

l. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Capaian Kinerja sampai pada triwulan I ini realisasi

kuangan 2,70% maupun fisik sebesar 20,53% ton produk dan

25,42% untuk jumlah turunan ternak yang ASUH.

m. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Capaian Kinerja

sampai pada triwulan I ini realisasi kuangan 1,12% maupun

fisik 14,29% .


Dari ke 13 program yang ada di Dinas Perikanan dan Pertanian Kota

Makassar, hanya ada 3 (tiga) Program yang realisasi keuangan maupun

fisiknya 0% sampai pada triwulan pertama tahun 2018. Hal ini disebabkan

karena dalam pelaksanaan tupoksi ada beberapa kendala dan

permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Adanya beberapa perubahan dan perbaikan yang mengarah

kepada rasionalisasi pelaksanaan tupoksi menyebabkan

terlambatnya RKA disahkan menjadi DPA.

2. Tidak berimbangnya kegiatan yang akan dilaksanakan dengan

uang persediaan yang ada menyebabkan ada beberapa kegiatan

yang tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

3. Anggaran kas yang dibuat untuk mengatur pelaksanaan

kegiatan tidak diikuti dengan pencairan anggaran kegiatan

secara keseluruhan.

Dari ketiga kendala yang dihadapi tersebut di atas mengakibatkaan

perlu adanya formulasi kebijakan/tindakan perencanaan dan

penganggaran berupa :

1. Perlu percepatan pengesahan DPA agar SKPD yang

bersangkutan dapat dengan segera merealisasikan kegiatan

yang telah direncanakan.

2. Dalam pelaksanaan kegiatan terkadang penanggungjawab

kegiatan melaksanakan kegiatan tersebut meski anggaran yang

tersedia belum ada.

3. Pengaturan anggaran kas disesuaikan dengan perencanaan

pelaksanaan kegiatan.


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus

dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Renja Dinas Perikanan dan

Pertanian Kota Makassar Tahun 2017 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi

terhadap Renja Dinas Perikanan dan PertanianKota Makassar sampai Tahun

2018 meliputi 2 (dua) hal, pelaksanaan rencana program dan kegiatan serta

hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar Tahun

2019 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

a. Berbagai permasalahan yang dihadapi dan sumber daya yang akan

digunakan serta pengalokasiannya;

b. Tujuan yang hendak dicapai;

c. Sasaran-sasaran dan prioritas yang akan diwujudkan;

d. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar Tahun 2019

juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2018 (triwulan I) sebagai entry point

dalam penyusunan perencanaan tahun 2019;

b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga

stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi

dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya sesuai

dengan kebutuhan.

c. Memperhatikan Tupoksi tiap Bidang sehubungan dengan perubahan

sturktur organisasi SKPD.


Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota

Makassar sampai dengan tahun 2017dapat diuraikan pada tabel 2.2 sebagai

berikut:


Tabel 2.1 ( Triwulan I ) Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar

No Indikator SPM/standar

nasional IKK

Target Renstra SKPD

Triwulan I (Pertama) Realisasi Capaian

Proyeksi

Catatan Analisis

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

(1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Jumlah Masy pesisir dan PPK serta pelaku Illegal Fishing yang telah dibina

540 org 990 org - - - - - - -

Jumlah Pokmaswas yg telah terbentuk dan dibina dlm kegtn pengawasan sumberdaya laut

80 org, 1 perahu karet, 1 mobil pengawasan, 1 pos pengawasan dan 1 paket pokmaswas

60 org , 18 kelompok

- - - - - - -

Luas kawasan Perairan yg telah direhabilitasi

5.000 m2

5.000 m2

- - - - - - -

Jumlah satuan fungsi ekonomi, sosial dan ekologi waterfront city yang berkembang

520 org, 1 Pos Jaga, 76 LTS, 1 paket jalan desa

890 org - - - - - - -



nasional IKK

Target Renstra SKPD


Proyeksi

Catatan Analisis

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Jumlah penanaman pohon pelindung (mitigasi) dikawasan pesisir dan PPK

46.500 Pohon

50.000 pohon

- - - - - - -

Jumlah produksi perikanan tangkap

Perikanan Tangkap 2%

(Nilai produksi tangkap

442.019.550.000)

Perikanan Tangkap 2% (Nilai produksi tangkap

450.859.941.000)

Perikanan Tangkap 2%

(Nilai produksi tangkap

459.877.139.000)


469.074.682.000)


478.456.176.000)

2% nilai produksi tangkap

(450.859.941.000)

3.343,4 ton(Rp.

167.170.000.000,-)


459.877.139.000)


469.074.682.000)

Jumlah produksi perikanan budidaya

Perikanan Budidaya 50% (nilai produksi budidaya 106.367.170.000)





50% nilai produksi budidaya (155.137.570.000)

323,7 ton (9.711.750.000)





nasional IKK

Target Renstra SKPD


Proyeksi

Catatan Analisis

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Produk Segar 2% (12,629 ton) dan produk olahan 30% (227,5 ton)

Produk Segar 2% (12,881,7ton) dan produk olahan 30% (295,7 ton)

Produk Segar 2% (13.139,4 ton) dan produk olahan 30% (384,5 ton)


Produk Segar 2% (13.670 ton) dan produk olahan 30% (649,7 ton)

Produk segar 2% (1”.881,7 ton) dan Produk olahan 30% (295,7 ton)

Pemasaran2.073,5 ton dan pengolahan 73 ton


Produk Segar 2% (13.670 ton) dan produk olahan 30% (649,7 ton)

Jumlah lorong yang memiliki vertical garden tahun ini

250 lorong 250 lorong 250 lorong 100

lorong 100

lorong 100

lorong 500

Lorong 100 lorong 100 lorong

Peningkatan produksi tanaman pangan

19.635 Ton 20.261 Ton 20.704 Ton 22.625

Ton 23.775

Ton 20.261

Ton 5.065,2

Ton 22.775 Ton 23.775 Ton

luas sawah yang menerapkan pertanian organik

300 ha 500 ha 700 ha 900 ha 1200 ha 300 ha 75 ha 700 ha 900 ha

nilai transaksi produk olahan hasil pertanian kelompok yang terpantau

1.500 M 1.650 M 1.820 M 2,092 M 1,920 M 2.100 M 525 Jt 1.820 M 2,092 M

Jumlah produk dan hasil turunan peternakan yang Aman, Sehat, utuh dan Halal (ASUH)

Produksi daging

4.016,1 ton dan 21.000

ekor hewan ternak yang

sehat

Produksi daging

4.381,2 ton dan 23.300

ekor hewan ternak

yang sehat

Produksi daging

4.746,3 ton dan 23.500 ekor hewan ternak yang

sehat

Produksi daging

5.111,4 ton dan

23.300 ekor

hewan ternak yang sehat

Produksi daging 5.476,5 ton dan 21.000 ekor


Produksi daging 4.381,2 ton dan 23.300

ekorhewn ternak yang sehat

Produksi daging 1.186,5 ton dan

5.875 ekor


Produksi daging 4.746,3 ton dan 23.500

ekor hewan ternak

yang sehat

Produksi daging

5.111,4 ton dan 23.300

ekor hewan ternak

yang sehat



nasional IKK

Target Renstra SKPD


Proyeksi

Catatan Analisis

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Prosentase Rumah Tangga yang menggunakan Biogas

10 %( 140 RT) 25 % 48 % 48 % 50 % 25% (10

RT) 0 48 % 50 %

Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 18,74% 100% 100 %

Cakupan Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 7,72% 100% 100 %

Indeks Kehadiran Pegawai 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Cakupan Aparatur Yang Mendapatkan Pelatihan Kompoten di Bidangnya

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 0% 100% 100 %

Persentase Capaian Kinerja yang Termuat dalam Citizen Charter

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 87,35% 100% 100 %


Dari Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan

Pertanian Kota Makassar maka terlihat bahwa ada beberapa indicator kinerja

sampai pada triwulan I tahun 2018 sudah ada realisasi kegiatan namun belum

sepenuhnya terlaksana sesuai dengan target,hal ini disebabkan adanya

pengaturan pencairan anggaran kegiatan yang tidak sesuai dengan harapan.

Selain itu dari anggaran kas yang telah ditetapkan, memang terlihat bahwa ada

beberapa kegiatan/program yang tidak dijadwalkan pelaksanaannya di

triwulan I.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Arah dan kebijakan pembangunan bidang perikanan, pertanian dan

peternakan Kota merupakan bagian integral dari pembangunan daerahsecara

keseluruhan yang pada hakekatnya merupakan proses bersifat integratif baik

dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang

dilakukan secara berkesinambungan dan terarah. Sektor perikanan, pertanian

dan peternakan merupakan sektor yang strategis dalam mendukung

perekonomian, karena memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi

nasional, khususnya dalam penyediaan sumber protein, perolehan devisa,

penyediaan bahan baku bagi industri serta penyediaan kesempatan kerja.

Pengelolaan sektor perikanan, pertanian dan peternakan secara serius dapat

diharapkan meningkatkan konstribusi terhadap pembangunan ekonomi

nasional khususnya pemberdayaan masyarakat miskin di wilayah pesisir pantai

dan pulau-pulau kecil.

Namun demikian, masih adanya tantangan yang dihadapi oleh

Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dalam hal pembangunan

daerah yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan

nasional, adapun beberapa tantangan yang dihadapi adalah


1. Terbatasnya penyediaan induk, benih, dan pakan ikan bermutu serta

buruknya irigasi pada perikanan budidaya,

2. Belum memadainya sarana dan prasarana produksi dan pengolahan

perikanan serta belum kondusifnya iklim usaha, system permodalan dan

investasi bagi nelayan dan pembudidaya ikan.

3. Rendahnya penggunaan teknologi dalam pengelolaan dan pengolahan

yang berakibat pada rendahnya mutu, nilai tambah, dan daya saing produk

perikanan.

4. Semakin sempitnya lahan pertanian sebagai akibat alih fungsi lahan di Kota

Makassar menyebabkan rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas hasil

perkebunan dan hortikultura seiring dengan luas lahan terus berkurang.

5. Sistem penyuluhan yang belum berfungsi penuh yang masih perlu terus

diperkuat untuk dapat memperlancar diseminasi dan penerapan teknologi

produksi, pengolahan, dan peningkatan mutu hasil

6. Pembangunan/perbaikan infrastruktur pertanian, termasuk infrastruktur

perbenihan, riset dan sebagainya.

7. Rendahnya tingkat produktivitas ternak dan belum berfungsinya sistem

kesehatan hewan nasional, terutama di daerah-daerah yang dapat

mengganggu produksi dan keamanan pangan hasil ternak.

8. Produk peternakan dan hasil olahannya masih kesulitan bersaing dengan

produk impor

9. Penyakit Hewan menular yang bersifat zoonosis masih mengancam

10. Masih tingginya pemotongan ternak betina produktif sehingga mengancam

pertumbuhan populasi ternak.


11. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan pemasaran di

wilayah yang telah ditentukan ditandai dengan masih adanya hewan/ternak

berkeliaran di wilayah padat penduduk

12. Pengawasan lalulintas ternak antar daerah belum berjalan maksimal. Hal

inilah yang menyebabkan perlunya dukungan dari segenap stake holder

terkait dalam menangani permasalahan di bidang peternakan.

13. Masih minimnya perhatian terhadap aspek kesrawan (kesejahteraan

hewan) dan kesmavet (kesehatan masyarakat veteriner) dalam system

produksi, pemasaran dan pengolahan hasil ternak

14. Rendahnya minat swasta bergerak di bidang pembibitan sapi potong,

kerbau, kambing, domba, itik dan ayam buras yang selama ini merupakan

sector yang dikuasai peternakan rakyat.

15. Konstribusi dan peran gender dalam pembangunan kelautan, perikanan,

pertanian dan peternakan belum diperhatikan secara lebih seksama dalam

upaya pengarahan dan pengembangan potensinya.

Sedangkan peluang yang dihadapi :

a. Dukungan pemerintah melalui regulasi dan anggaran terhadap berbagai

program di bidang kelautan, perikanan, pertanian dan peternakan

b. Dukungan pihak swasta tehadap pengembangan usaha perikanan,

pertanian dan peternakan mulai membaik.

c. Peluang usaha dibidang perikanan, pertanian dan peternakan semakin

terbuka.

d. Dukungan permodalan oleh pemerintah, swasta dan perbankan dengan

bentuk kredit murah dan pola kemitraan.

e. Dukungan pihak pemerintah terhadap perbaikan lingkungan semakin

terarah


f. Kelembagaan nelayan, pembudidaya semakin berkualitas dan berkembang.

g. Kualitas sumberdaya manusia perikanan yang berbasis Gender semakin

meningkat dan bertambah.

h. Pemanfaatan dan pengawasan sumberdaya alam yang optimal dan

bertanggung jawab.

i. Pencegahan degradasi atau kerusakan lingkungan semakin intensif.

j. Peningkatan mutu dan keamanan produk hasil perikanan.

k. Peningkatan kapasitas melalui inovasi teknologi, modal, pasar, penentuan

kawasan dan sinkronisasi kebijakan.

Adanya beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas

Perikanan dan Pertanian Kota Makassar tentu saja akan memberikan dampak

terhadap pencapaian Visi dan Misi Walikota maupun terhadap capaian program

secara nasional.Hasil identifikasi Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar

tentang tantangan dan peluang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi

Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan menjadi input bagi perumusan

isu-isu strategis pelayanan dan berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan

pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar

dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Makassar.

Ada beberapa formulasi dari isu-isu penting yang dihadapi oleh Dinas

Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dalam melaksanakan tupoksinya

berupa beberapa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindak lanjuti

dalam rangka perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2019.

Beberapa isu-isu penting tersebut adalah :

1. Upaya Peningkatan Produksi Perikanan baik perikanan tangkap, budidaya

maupun pengolahan)


2. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Masyarakat / Kader

Lorong dalam rangka mendukung program Badan Usaha Lorong (BULO)

yang ditunjang dengan program Vertical Garden dengan menata lorong-

lorong menjadi kawasan yang hijau dan nyaman serta bernilai ekonomis

3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ternak guna mendukung

keamanan pangan asal hewan serta peningkatan nilai tambah usaha

peternakan.

4. Upaya Peningkatan Kualitas SDM kelompok tani dan Penyuluh

Dari isu-isu penting tersebut di atas yang menjadi dasar dalam

perumusan program sehingga lahirlah beberapa program dan kegiatan yang

dinilai penting untuk dilaksanakan pada Tahun 2018 adalah :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor/ Teknis

Lainnya

5. Penyediaan Bahan Bacaan

6. Penyediaan Jasa Pengamanan Internal Kantor

7. Pengelolaan Administrasi Perkantoran

8. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

9. Pembuatan Profil SKPD

10. Sosialisasi Kinerja Pelayan Publik

11. Penyediaan Jasa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Alat Kantor


2. Pengadaan Alat Rumah Tangga

3. Pengadaan Komputer

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

5. Pemeliharan Rutin/Berkala Alat Angkutan Darat Bermotor

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Rumah Tangga

8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Gedung Tempat Kerja

10. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

11. Penyediaan Jasa Perizinan dan Sertifikasi

12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

13. Pemelihraan Rutin / Berkala Aplikasi Sistem Informasi Manajemen(

SIM)

14. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Angkutan Laut Bermotor

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

3. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1. Penyusunan RKA – OPD

2. Penyusunan DPA – OPD

3. Penyusunan RENJA – OPD


4. Penyusunan RENSTRA

5. Penyusunan LAKIP – OPD

6. Penyusunan Perjanjian Kinerja

7. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keungan

Akhir Tahun serta Perhitungan Penyusutan Asset OPD

8. Pengelolaan Keuangan OPD

9. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Administrasi

10. Monitoring dan evaluasi SKPD

11. Pengelolaan Website

f. Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan

1. Pelatihan Kapasitas Nelayan

2. Statistik dan Sistem Informasi Perikanan

3. Pelatihan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan

4. Temu Teknis tentang Obat Ikan Kimia Berbahaya

5. Operasional TPI Rajawali

6. Restocking Benih Ikan Air Tawar

7. Operasional BBI Parangtambung

8. Pemeliharaan PPI Paotere

9. Peringatan Hari Ikan Nasional (HARKANAS)

10. Pengembangan Budidaya Air Payau

11. Pengembangan Budidaya Air Tawar

12. Pengembangan Budidaya Ikan

13. Pendaftaran dan Penandaan Kapal Ikan dan Perahu Nelayan

14. Pengembangan Perahu Nelayan

15. Rancangan Perda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.13

Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha


16. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK)

g. Program Peningkatan Mutu dan Higienitas Produk Hasil Perikanan

1. Pelatihan Peningkatan Mutu dan Higienitas Produk Hasil Perikanan

2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perikanan

3. Pengawasan dan Pengendalian Produk Hasil Perikanan

4. Promosi Produk Unggulan dan Peluang Investasi Sektor Perikanan

5. Pelatihan Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan

h. Program Pengembangan Pertanian Vertical Garden

1. Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Holtikultura

2. Pengawasan dan Pemantauan Benih dan Bibit Holtikultura

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Vertical Garden

4. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian

5. Pengembangan Laboratorium Kultur Jaringan dan Green House

i. Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Pengembangan Pertanian

Organik Tanaman Pangan Dan Holtikultura

1. Pengembangan Luas Lahan Padi Sawah Organik

2. Pengembangan Sayuran Organik

3. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Potensi Pangan dan Holtikultura

4. Pengawasan dan Pemantauan Peredaran Pupuk dan Pestisida

5. Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi

6. Pembinaan dan Pendampingan Kelompok P3A

7. Musyawarah Tani Abbbulo Sibatang

8. Peningkatan Produktivitas, Produksi dan Mutu Produk Pertanian

9. Monitoring dan Pemantauan Organisme Pengganggu Tanaman

(OPT)


10. Sosialisasi Pengawasan dan Perlindungan Tanaman

11. Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Secara Ramah

Lingkungan

12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK)

j. Program Pengembanhan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

1. Pameran Agribisnis dan Pangan Inovatif

2. Pemantauan Harga Informasi Pasar Produksi Pertanian

3. Pelaksanaan Pasar Tani

4. Fasilitasi Akses Pasar Produk Organik Pertanian

5. Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian

k. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

1. Identifikasi Kebutuhan Teknologi Peternakan

2. Pelatihan Penerapan Teknologi Peternakan

3. Pengembangan Biogas Limbah Ternak

l. Program pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak

1. Pembinaan Peternak

2. Pelayanan laboratorium Veteriner dalam Rangka Jaminan Keamanan

Pangan Asal Hewan

3. Penanganan Hewan Berkeliaran

4. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan dalam rangka

Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Hewan Menular

5. Surveilance penyakit Hewan menular

6. Pencegahan dan Pengendalian penyakit hewan

7. Sosialisasi pemeriksaan Kesehatan Hewan Menular

8. Pemantauan dan pengawasan Peredaran Obat Hewan

9. Pemeriksaan Spesimen Produk Peternakan


10. Pemeriksaan kesehatan hewan Qurban

11. Pengawasan dan pengendalian pemotongan betina Produktif

12. Pemeriksaan dan pengawasan Produk Peternakan

13. Sosialisasi Kesehatan Masyarakat Veteriner

14. Pendataan Peternakan

15. Pengawasan Lalu Lintas Ternak dan Daging

16. Pengawasan Mutu Pakan Ternak

17. Informasi Harga Peternakan dan Hasil Olahannya

18. Pelatihan Penerapan Sistem Hazard Critical Control Point Analyzis

(HACCP)

19. Pengawasan Perdagangan ternak/daging

20. Pelayanan Kesehatan Hewan keliling

21. Pelayanan Kesehatan Hewan

22. Operasional UPTD Puskeswan

23. Penyediaan Sarana dan Prasarana PUSKESWAN (DAK)

m. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian

1. Temu Teknis Penyuluh Perikanan, Pertanian dan Peternakan

2. Pembinaan dan Penilaian Kelembagan Kelompok Tani

3. Penyusunan Program Penyuluhan Perikanan dan Pertanian

4. Pembinaan dan Penerapan Standar Prosedur Sistem Kerja Penyuluh

5. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Peran Dinas Perikanan dan Pertania Kota Makassar untuk mendukung

ekonomi Kota Makassar dalam era globalisasi saat ini perlu ditunjang dengan

kebijakan dalam program yang lebih terarah Pembangunan ini dilakukan dalam


rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat dunia dan lebih

tajam dalam mengelola sumber-sumberpendapatan baik yang berasal

perikanan, pertanian dan peternakan yang memiliki ruang lingkup yang besar,

maka kegiatan pembangunan sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia

perlu ditingkatkan.

Rumusan pokok-pokok kebijakan Dinas Perikanan dan Pertanian kota

Makassar yang dijadikan sebagai isu-isu penting sebagai acuan dalam

menetapkan program pembangunan sesuai dengan kebijakan pemerintah kota

berupa :

1. Aspek Fisik dan Lingkungan

Lingkungan Hidup

Pekerjaan umum

Penataan ruang

Perumahan

Perhubungan

Komunikasi dan Informasi

Pertanahan

2. Aspek Sosial Budaya

Kesehatan

Pendidikan

Sosial

Perlindungan anak dan perempuan

3. Aspek Ekonomi Keuangan

4. Aspek Pemerintah

Di antara kelima isu tersebut maka Dinas Perikanan dan Pertanian Kota

Makassar lebih berorientasi pada kebijakan aspek Fisik dan Lingkungan


sehingga kebijakan yang diambil harus bersifat antisipatif dan responsif sesuai

dengan perkembangan dan dinamika zaman. Demikian pula halnya dengan

program yang akan dilaksanakan harus pragmatif dan responsive dengan

perkembangan dan dinamika zaman bersifat antisipati di seKtor perikanan,

pertanian dan peternakan, terukur dan memberikan dampak baik serta

berkesinambungan untuk menjawab tantangan pembangunan di Kota

Makassar.


Tabel 2.2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Kota Makassar

Program/ Kegiatan Indikator kinerja Target Capaian Pagu (Rp)

(1) (2) (3) (4)

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Indeks Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 3.888.623.360

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Dilaksanakan

8000 Surat 57.600.000

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik

12 Bulan 410.400.000

c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 61.690.000

d. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor/Teknis Lainnya

Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran

100 Orang / Bulan 1.200.000.000

e. Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah yang Tersedia

16 Eksemplar Media Cetak / Bulan

16.440.000

f. Penyediaan Jasa Pengamanan Internal Kantor Jumlah Orang yang Melaksanakan Pengamanan Internal Kantor

12 Bulan 12.000.000

g. Pengelolaan Administrasi Perkantoran Jumlah Pengelolaan Adminstrasi Perkantoran 12 Bulan 361.261.890

h. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang dilaksanakan

12 Bulan 1.270.500.000

i. Pembuatan Profil SKPD Jumlah Profil Dinas yang tersedia 100 Buku / Tahun 36.215.150

j. Sosialisasi Kinerja Pelayanan Publik Jumlah Sosialisasi Kinerja Pelayanan Publik 12 Bulan 445.000.000

k. Penyediaan Jasa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jumlah Pegawai Kontrak yang mendapatkan Jasa Jaminan Sosial ketenagakerjaan

100 Orang / Bulan 17.516.320

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 1.567.631.880

a. Pengadaan Alat Kantor Jumlah Pengadaan Alat Kantor 8 Unit 65.250.000

b. Pengadaan Alat Rumah Tangga Jumlah Pengadaan Alat Rumah Tangga 7 Unit 161.600.000 c. Pengadaan Komputer Jumlah Pengadaan Komputer 19 Unit 94.400.000

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala mobil Jabatan

1 Unit / Bulan 39.664.000



(1) (2) (3) (4)

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Angkutan Darat Bermotor

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan 4 yang Terpelihara

37 Unit 416.808.000

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Kantor 5 Unit 3.125.000

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Rumah Tangga Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Rumah Tangga

17 Unit 30.600.000

h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 15 Unit / 1 Tahun 12.000.000

i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Gedung Tempat Kerja

Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara 4 Gedung 35.000.000

j. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang Rehab Sedang/Berat 2 Gedung 242.600.000

k. Penyediaan Jasa Perizinan dan Sertifikasi Jumlah Kendaraan Dinas yang dilayani Perizinannya

99 Unit 51.000.000

l. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia

8 Jenis 10.364.880

m. Pemeliharaan Rutin/Berkala Aplikasi Sistem Aplikasi Manajemen (SIM)

Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Manajemen 12 Bulan 25.000.000

n. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Angkutan Laut Bermotor

Jumlah Alat Angkutan Laut Bermotor yang dipelihara

6 Unit 380.220.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase Jumlah Pelanggaran Disiplin Berpakaian Dinas

100 % 122.500.000

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

245 Pasang / Stel 122.500.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Cakupan Aparatur yang Mendapatkan Pelatihan Kompeten Di Bidangnya

100 % 337.270.300

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal 13 Orang / Bulan 127.000.000

b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

200 Orang 157.549.300

c. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional

Jumlah Penyuluh yang melakukan Penyusunan angka Kredit

40 Orang / Kegiatan (2 Kali Kegiatan)

52.721.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Capaian Kinerja yang Termuat Dalam Citizen Charter

100 % 608.473.500

a. Penyusunan RKA OPD Jumlah Dokumen RKA - OPD (RKA Perubahan Tahun 2018 dan RKA Tahun 2019)

51 Eksemplar 30.000.000



(1) (2) (3) (4)

b. Penyusunan DPA OPD Jumlah DPA-OPD (DPA 2018 dan DPPA 2018) 16 Eksemplar 15.000.000 c. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD Jumlah Rencana Kerja 2019 9 Eksemplar 50.000.000

d. Penyusunan LAKIP - OPD Terlaksananya penyusunan LAKIP Dinas 6 Eksemplar 45.000.000

e. Penyusunan Perjanjian Kinerja Jumlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Makassar yang Tersedia

1 Dokumen 15.000.000

f. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Penyusunan laporan Akhir Tanun serta perhitungan penyusunan Asset SKPD

Jumlah Laporan Keuangaan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahunan dan Perhitungan Penyusutan Aset

1 Dokumen 25.000.000

g. Pengelola Keuangan OPD Meningkatnya kinerja dan kesejahteraaan Pengelola Keuangan SKPD

22 Orang / Bulan 200.600.000

h. Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Administrasi Jumlah Dokumen yang Tersedia 1 Jenis 116.400.000

i. Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah Jenis Data yang dimonitoring dan Evaluasi 12 Bulan 49.473.500 j. Pengelolaan Website Jumlah Jenis Data dan Informasi yang dikelola 12 Bulan 62.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

463.610.196.000 (2% Perikanan Tangkap)

4.892.000.000 81.269.680.000

(30% Kelompok Pengolah dan Pemasar)

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 79.442.200.000 (30% Perikanan Budidaya)

a. Pelatihan Kapasitas Nelayan Jumlah Nelayan yang dilatih 480 Orang 520.947.000

b. Statistik dan Sistim Informasi Perikanan Jumlah Buku Statistik yang Tercetak 1 Dokumen (24 Eksemplar)

224.096.300

c. Pelatihan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Pelatihan

80 Orang 230.175.700

d. Temu Teknis tentang Obat Ikan Kimia Berbahaya Jumlah Pembudidaya yang Mengikuti Temu Teknis

200 Orang 246.397.300

e. Operasional TPI Rajawali Jumlah Peningkatan Pelayanan terhadap Pengguna Jasa di TPI Rajawali

12 Laporan Operasional 150.000.000

f. Restocking Benih Ikan Air Tawar Jumlah Benih yang direstocking 50000 Ekor 206.911.500



(1) (2) (3) (4)

g. Operasional BBI Parang Tambung Jumlah Laporan Pelayanan terhadap Pengguna Jasa di BBI Parang Tambung


h. Pemeliharaan PPI Paotere Jumlah Pelayanan terhadap Pengguna Jasa di PPI Paotere


i. Peringatan Hari Ikan Nasional (HARKANAS) Jumlah Orang yang Mengikuti Peringatan HARKANNAS

200 Orang 238.875.800

j. Pengembangan Budidaya Air Payau Jumlah Bibit Udang dan Bibit bandeng Serta Jumlah Pakan yang akan diserahkan ke pembudidaya

440.000 Udang (Ekor) (Belanja Bahan Material)

272.187.350 440.000 Bandeng (Ekor) (Belanja Bahan Material)

100 Zak (Belanja Bahan Material)

k. Pengembangan Budidaya Air Tawar Jumlah Bibit Ikan Nila, Ikan Mas da Ikan Lele beserta pakannya yang diberikan kepada Pembudidaya

50.000 Bibit Nila (Belanja Bahan Material)

393.232.450

50.000 Bibit Mas (Belanja Bahan Material)

50.000 Bibit Lele (Belanja Bahan Material)

110 Zak Pakan Pembesaran (Belanja Bahan Material)

l. Pengembangan Budidaya Ikan Jumlah Peserta Yang mengikuti Pelatihan Pembudidaya Ikan

480 Orang 588.019.800

m. Pendaftaran dan Penandaan Kapal Ikan dan Perahu Nelayan

Jumlah kapal dan perahu yang terdaftar Nelayan 200 Kapal/Perahu 104.010.900

n. Pengembangan Kartu Nelayan Jumlah Nelayan yang mendapat Kartu Nelayan 500 Kartu Nelayan 175.145.900

o. Rancangan PERDA Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Jumlah Perda yang dihasilkan 1 Perda (2 Keg) 300.000.000

p. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK)

Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan (Jaring Millenium)

48 Unit 892.000.000

Volume Produk Segar Olahan 499,8 Ton Produk Olahan 1.232.063.000



(1) (2) (3) (4)

PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN HIGIENITAS PRODUKSI HASIL PERIKANAN

13.670 Produk Segar

a. Pelatihan Peningkatan Mutu Produk Pasca Panen dan Olahan Hasil Perikanan

Jumlah Pengolah dan Pemasar yang Mengikuti Pelatihan

600 Orang 510.741.100

b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Jumlah Sarana dan Prasarana dan Pemasaran Hasil Perikanan

30 Coolbox 115.000.000

5 Unit Frezzer

c. Pengawasan dan Pengendalian Produk Hasil Perikanan

Jumlah Produk Olahan Perikanan yang terawasi 10000 Ton Produk Segar 246.957.600

300 Ton Produk Olahan

d. Promosi Produk Unggulan dan Peluang Investasi Sektor Perikanan

Jumlah Produk Hasil Perikanan yang Terpromosikan

40 Jenis Produk 212.526.300

e. Pelatihan Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan

Jumlah Peserta Penerapan Teknologi Hasil Perikanan

225 Orang 146.838.000

PROGRAM PENGEMBANGAN PERTANIAN VERTICAL GARDEN

Jumlah Lorong yang Memiliki Vertical Garden 100 Lorong 890.256.490

a. Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Holtikultura

Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan 600 Orang 166.120.000

b. Pengawasan dan Pemantauan Benih dan Bibit Holtikultura

Terkendalinya Peredaran Benih dan Bibit Hortikultura

50 Toko / Kios 117.519.090

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Vertical Garden Jumlah Sarana dan Prasarana Vertical Garden

50 Rak (Unit) (Belanja Bahan/Bibit/Media Tanaman)

205.039.500

500 Bibit Toga (Polybag)

500 Bibit sSayuran (Polibag)

710 Bibit Tanaman Hias (Polybag)

2.000 Pot

1.500 Tanah Subur (KG) 1.500 Pupuk Kandang (KG)

50 Pupuk Cair (Botol)

d. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian Jumlah Bibit Unggul 2.000 Bibit Sayuran (Belanja Bahan Material)

258.105.200



(1) (2) (3) (4)

500 Buah - Buahan (Belanja Bahan Material)

e. Pengembangan Laboratorium Kultur Jaringan dan Green House

Jumlah Tanaman Laboratorium Kultur Jaringan & Green house yang di Kembangkan

2400 Bibit Botolan 143.472.700

5000 Bibit Aklimatisasi

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Produksi Tanaman Pangan dan Luas Panen Hortikultura

22.625 Ton 2.586.348.050

30 Ha Luas Sawah yang Menerapkan Pertanian Organik

200 Ha

a. Pengembangan Luas Lahan Padi Sawah Organik Jumlah Luas Lahan Padi Sawah Organik Meningkat

200 Ha (Belanja Bahan/Bibit/Media Tanaman)

214.899.050

b. Pengembangan Sayuran Organik Jumlah Produksi Sayuran Organik

75

Benih Kangkung (KG) (Belanja Bahan/Bibit/Media Tanaman)

178.843.500

15 Benih Sawi (KG) (Belanja Bahan/Bibit/Media Tanaman)

1.050

Bibit Cabe (Polybag) (Belanja Bahan/Bibit/Media Tanaman)

600

Bibit Terong (Polybag) (Belanja Bahan/Bibit/Media Tanaman)

5

Pupuk Cair (Liter) (Belanja Bahan/Bibit/Media Tanaman)

1/2 Pupuk Kompos (Ton) Belanja



(1) (2) (3) (4)

Bahan/Bibit/Media Tanaman)

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Potensi Pangan dan Hortikultura

Jumlah Monitoring Yang Dilaksanakan 12 Dokumen 126.018.600

d. Pengawasan dan Pemantauan peredaran Pupuk dan Pestisida

Jumlah Toko/Distributor Yang Diawasi/Terpantau 50 Kios / Toko / Distributor Tani

315.250.400

e. Penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi

Jumlah Dokumen RDKK 1 Dokumen 147.962.500

f. Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Alat Mesin Pertanian erpadu

10 Kelompok 176.374.100

g. Musyawarah (ABBULO SIBATANG) Jumlah Peserta Musyawarah yang Mengikuti Musyawarah Tani Abbulo Sibatang

300 Orang 207.353.950

h. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produksi Pertanian

Jumlah Produktivitas, Produksi dan Mutu Produk Pertanian Meningkat

5.000

Benih Padi (HA / KG) (Belanja Bahan/Bibit/Media Tanaman)

357.297.000

30.000

Pupuk Urea (HA / KG) (Belanja Bahan/Bibit/Media Tanaman)

10.000 NPK (HA / KG) (Belanja Bahan/Bibit/Media Tanaman)

200

Pupuk Cair (HA /Liter) (Belanja Bahan/Bibit/Media Tanaman)

0 Pupuk Kompos (HA / KG)

i. Monitoring dan Pemantauan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

Jumlah Data OPT 1 Dokumen (100 HA) 173.662.100



(1) (2) (3) (4)

j. Sosialisasi Pengawasan dan Perlindungan Tanaman Jumlah Distributor/Pengecer Yang Mengikuti Sosialisasi

750 Orang 441.957.000

k. Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Secara Ramah Lingkungan

Jumlah Pengendalian yang Dilaksanakan 200 HA (12 Kali) 182.440.850

l. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK)

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Produksi Pertanian

1 Jalan Tani (Paket) 64.289.000

PROGRAM PENGEMBANGAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

Nilai Transaksi Produk Olahan Hasil Pertanian yang Dipasarkan

2.100.000.000 Transaksi Produksi yang Dipasarkan

745.663.600

a. Pameran Agribisnis dan Pangan Inovatif Jumlah Produk Pangan Inovatif yang dipamerkan 30 Produk 191.743.700

b. Pemantauan Harga / Informasi Pasar Produksi Pertanian

Jumlah Data Harga Informasi Pasar Produk Pertanian

1 Dokumen 138.975.500

c. Pelaksanaan Pasar Tani Jumlah Produk Perikanan, Pertanian dan Peternakan yang dipasarkan

50 Produk 148.789.700

d. Fasilitas Akses Pasar Produk Organik Pertanian Jumlah Pemasar Pertanian yang Terfasilitasi 200 Orang 123.162.900

e. Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian Jumlah Peserta Penerapan Teknologi Pertanian 225 Orang 142.991.800

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN

Prosentase Rumah Tangga yang Menerapkan Teknologi Peternakan

50 % 412.956.000

a. Identifikasi Kebutuhan Teknologi Peternakan Jumlah Dokumen yang dihasilkan 180 Orang 75.971.200

b. Pelatihan Penerapan Teknologi Peternakan Jumlah Rumah Tangga Pernak yang Menerima Informasi Teknologi Peternakan

1

Lain-Lain (Belanja Bahan dan Peralatan/Perlengkapan Pelatihan/Praktek)

336.984.800

c. Pengembangan Biogas Limbah Peternakan Jumlah Peralatan Biogas yang diadakan 13 Paket 188.500.000

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

Jumlah Produk dan Hasil Turunan Peternakan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)

5.114 Ton 4.975.161.070

23.300 Ekor a. Pembinaan Peternak Jumlah Peternak yang dibina 100 Peternak 288.073.520

b. Pelayanan Laboratorium Veteriner dalam Rangka Jaminan Keamanan Pangan

Jumlah Sampel di Lapangan yang Diperiksa 300 Sampel 167.136.400

c. Penanganan Hewan Ternak Berkeliaran Jumlah Penanganan Hewan Ternak yang dilaksanakan

150 Ekor 99.703.600



(1) (2) (3) (4)

d. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular

Jumlah Sampel di Lapangan yang diperiksa 1000 Sampel 76.512.080

e. Surveillance Penyakit Hewan Menular Jumlah Sampel yang diambil di Lapangan 1000 Sampel 170.187.000

f. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan Jumlah Hewan yang dinyatakan Sehat 23300 Ekor 381.810.950

g. Sosialisasi Penyakit Hewan Menular Jumlah Peserta Sosialisasi 400 Orang 251.590.650

h. Pemantauan dan Pengawasan Peredaran Obat Hewan

Jumlah Unit Usaha Obat Hewan yang dipantau 20 Unit Usaha 45.375.550

i. Pemeriksaan Spesimen Produk Peternakan Jumlah Spesimen Produk Peternakan yang diperiksa

500 Sampel 238.396.110

j. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Qurban Jumlah Hewan Qurban yang Diperiksa 4250 Ekor 202.916.060

k. Pengawasan dan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif

Jumlah Ternak betina Produktif yang dicegah untuk dipotong

2200 Ekor 134.301.400

l. Pemeriksaan dan Pengawasan Produk Peternakan Jumlah Produk Peternakan yang diperiksa dan diawasi

3500 Ton 170.448.200

m. Sosialisasi Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi 750 Orang 630.106.050

n. Pendataan Peternak Jumlah Data yang Tersedia 15 Data 122.546.550

o. Pengawasan Lalu Lintas Ternak dan Daging Jumlah Ternak yang diawasi dan Frekuensi Pengawasan Lalu Lintas Ternak dan Daging

1500 Ekor (48 Kali) 283.879.250

p. Pengawasan Mutu Pakan Ternak Jumlah Unit Usaha yang diawasi 120 Unit Usaha 119.106.900 q. Pelatihan Keterampilan Kelompok Ternak Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan 100 Orang 131.922.950

r. Informasi Harga Peternakan dan Hasil Olahannya Jumlah Informasi Harian Harga Produk Peternakan

17 Jenis Komoditas Harga Produk Peternakan

119.178.400

s. Pelatihan Sistem Rantai Dingin, HACCP, Inovasi Teknologi, Kelompok Pengolah dan Peamasar Hasil Perikanan

Jumlah Peserta Pelatihan 75 Orang 63.011.410

t. Pelayanan Kesehatan Hewan Keliling Jumlah Hewan Ternak yang dilayani 200 Ekor 120.410.840

u. Pelayanan Kesehatan Hewan Jumlah Hewan yang ditangani 12 Bulan 128.790.850

v. Operasional UPTD PUSKESWAN Jumlah Operasional UPTD Puskeswan yang dilaksanakan

12 Bulan 73.262.350



(1) (2) (3) (4)

w. Penyediaan Sarana dan Prasarana PUSKESWAN (DAK)

- 60 % 956.494.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN Persentase Petani/Kelompok Tani yang Menerapkan Informasi Penyuluh

70 % 1.239.052.750

a. Temu Teknis Penyuluh Perikanan, Pertanian dan Peternakan

Jumlah Rekomendasi Perikanan, Pertanian dan Peternakan yang dihasilkan

3

Jenis Rekomendasi (Rekomendasi Perikanan, Pertanian dan Peternakan)

151.621.600

b. Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan Kelompok Tani

Jumlah Kelompok Tani yang akan ditingkatkan Jenjang/Kelas Kelompoknya

50 Kelompok 100.910.650

c. Penyusunan Program Penyuluhan Perikanan dan Pertanian

Jumlah Dokumen yang dihasilkan 3 Dokumen (1 Tingkat Kota, 2 Tingkap BPP)

67.973.100

d. Pembinaan dan Penerapan Standar dan Prosedur Sistem Kerja Penyuluhan

Jumlah Penyuluh Perikanan, Pertanian dan Peternakan yang akan ditingkatkan Standar dan Prosedur Sistem Kerjanya

400 Orang 740.240.000

e. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani

Jumlah Kelompok Tani yang akan dibina dan Tingkatkan SDMnya

105 Kelompok 178.307.400


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan tupoksi Dinas Perikanan dan Pertanian kota Makassar

tidak terlepas dari peran masyarakat dan unsur-unsur terkait lainnya dalam

memperkaya program dan kegiatan yang akan dilakukan. Program/kegiatan

yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat

terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan

tinggi maupun dari SKPD lain yang langsung ditujukan kepada Dinas Perikanan

dan Pertanian maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD lain se

Kota Makassar dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan

musrenbang kota. Pada proses pelaksanaan musrenbang para pemangku

kepentingan termasuk dinas terkait ikut terlibat langsung dalam proses

musrenbang yang dilakukan di wilayah kerja masing-masing. Selanjutnya, hasil

usulan musrenbang diinput ke dalam SIM Musrenbang untuk dipilah dan dipilih

sesuai dengan jenis kegiatan. Kegiatan tersebut disesuaikan dengan tupoksi

dinas terkait yang tentu saja mengarah kepada pencapaian visi dan misi

walikota dan wakil walikota. Untuk lebih jelasnya, semua usulan masyarakat

hasil musrenbang yang ditujukan kepada Dinas Perikanan dan Pertanian

disajikan dalam bentuk tabel 2.3 sebagai berikut:


Tabel. 2.3 Usulan MUSRENBANG Tahun 2019

NO PRIORITAS

DAERAH SASARAN DAERAH

PROGRAM STRATEGIS

KEGIATAN PRIORITAS

DESKRIPSI USULAN VOLUME LOKASI PAGU

USULAN

SKPD PENANGGUNG

JAWAB

1

Mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat

Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan serta kesejahteraan nelayan

Program Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan

Pengembangan Budidaya Air Tawar (Prioritas kelurahan: 24)

pengadaan fasilitas budidaya ikan air tawar (bibit ikan/prasarana/keramba) danau balang tonjong (ID: #4976)

1 Kegiatan

jl. moha lasuloro RT 4 RW 6 # KEL. ANTANG # KEC. MANGGALA

20.000.000 Dinas

Perikanan dan Pertanian

2





pemberian bibit ikan Nila (ID: #711)

5 Unit usaha

Jl. Mappaodang Rt.002/Rw.011, Kelurahan Jongaya # KEL. JONGAYA # KEC. TAMALATE

25.000.000 Dinas


3





untuk mengembangkan budidaya ikan lele (ID: #4718)

10,000 Ekor

Jl. Irian # KEL. MALIMONGAN # KEC. WAJO

15.000.000 Dinas



NO PRIORITAS


PROGRAM STRATEGIS

KEGIATAN PRIORITAS


USULAN

SKPD PENANGGUNG

JAWAB

4




Pengembangan Budidaya Ikan Lele (Prioritas kelurahan: 40)

Pembuatan Kolam Budidaya Ikan (ID: #591)

1 Buah

Jl. Balang Balang Baru I (Kelompok Tani Lorong Lontara) RW. 002 # KEL. BALANG BARU # KEC. TAMALATE

5.000.000 Dinas


5




Pengembangan Budidaya Ikan Lele (Prioritas kelurahan: 15)

Pemeliharaan Ikan Untuk Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan serta kesejahteraan nelayan (ID: #2437)

1 Lokasi

Jl. G. Batu Putih Lr. 27 # KEL. MANGKURA # KEC. UJUNG PANDANG

50.000.000 Dinas


6



Program peningkatan mutu dan higienitas produk hasil perikanan

Pendaftaran dan Penandaan Kapal Ikan dan Perahu Nelayan (Prioritas kelurahan: 6)

Pengadaan perahu speed untuk transportasi laut bagi warga dan pegawai untuk memudahkan penyebrangan (ID: #4523)

1 Buah

Pulau Kodingareng # KEL. KODINGARENG # KEC. KEPULAUAN SANGKARRANG

200.000.000 Dinas



NO PRIORITAS


PROGRAM STRATEGIS

KEGIATAN PRIORITAS


USULAN

SKPD PENANGGUNG

JAWAB

7


Meningkatnya usaha pertanian yang mempunyai nilai tambah tinggi dan peluang pasar

Program pengembangan pertanian vertical garden

Pelatihan Pengembangan Tekhnologi Hortikultura (Prioritas kelurahan: 8)

Pelatihan dan Keterampilan bagi ibu rumah tangga (ID: #1736)

50 Orang

Baruga Beriman Jl.Toddopuli I Setapak 10 # KEL. KASSI-KASSI # KEC. RAPPOCINI

10.000.000 Dinas


8



Program pengembangan pertanian vertical garden

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian (Prioritas kelurahan: 18)

Pemberian Benih Unggul serta Pupuk Bagi seluruh petani (ID: #3241)

5 M2

Jl. Abd Kuddus RW. 05 Jl. tomposappa Rw. 07 Jl. Sumanna RW. 08 dan Timbuseng Rw. 09 # KEL. BAROMBONG # KEC. TAMALATE

50.000.000 Dinas



NO PRIORITAS


PROGRAM STRATEGIS

KEGIATAN PRIORITAS


USULAN

SKPD PENANGGUNG

JAWAB

9



Program peningkatan produksi pertanian dan pengembangan pertanian organik tanaman pangan dan hortikultura

Peningkatan kemampuan lembaga petani (Abbulo Sibatang ) (Prioritas kelurahan: 64)

KELOMPOK TANI LORONG (ID: #4837)

20 Orang

JL.EMMY SAELAN 3 LRG.44 RT.002 RW.005 # KEL. KARUNRUNG # KEC. RAPPOCINI

5.000.000 Dinas


10




Peningkatan kemampuan lembaga petani (Abbulo Sibatang ) (Prioritas kelurahan: 65)

KELOMPOK WANITA TANI (ID: #4838)

10 Orang

JL.MONUMEN EMMY SAELAN /SKARDA 4 RT.003 RW.005 # KEL. KARUNRUNG # KEC. RAPPOCINI

5.000.000 Dinas



NO PRIORITAS


PROGRAM STRATEGIS

KEGIATAN PRIORITAS


USULAN

SKPD PENANGGUNG

JAWAB

11




Pengembangan Sayuran Organik (Prioritas kelurahan: 41)

Bantuan Pengembangan Budidaya Sayur-sayuran pada Kelompok Tani Lorong (ID: #593)

6 Buah

Kelompok Tani lorong se Kelurahan Balang Baru # KEL. BALANG BARU # KEC. TAMALATE

12.000.000 Dinas


12



Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

Pembibitan dan Perawatan Ternak (Prioritas kelurahan: 7)

budidaya ikan lele (ID: #4064)

100 Meter Jl. Irian 9 # KEL. MALIMONGAN # KEC. WAJO

15.000.000 Dinas


TOTAL PAGU USULAN MUSRENBANG KECAMATAN 412.000.000


BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional (Nawacita)

Perkembangan pembangunan nasional yang mengarahkan kepada

kebijakan pembangunan untuk pencapaian sembilan agenda prioritas

pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden.

Sembilan program itu disebut Nawa Cita. Program ini digagas untuk

menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat

secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam

kebudayaan maka Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar ke depan

menjadi ujung tombak dalam melakukan koordinasi penyusunan

program/kegiatan yang dapat mempercepat tercapainya tujuan tersebut.

Untuk mencapai maksud tersebut maka setiap elemen dalam setiap

jenjang harus melakukan penyusunan program yang mengarah kepada

pencapaian tujuan kebijakan pembangunan secara Nasional yang dapat

dianalisis berdasarkan telaahan terhadap RENSTRA K/L dan dan RENSTRA

SKPD Kota Makassar. Dari kesembilan program Nawacita yang dicetuskan oleh

pemerintah maka ada 2 (dua) point yang berkenaan dengan tupoksi Dinas

Perikanan dan Pertanian Kota Makassar yaitu Meningkatkan produktivitas

rakyat dan daya saing di pasar international serta Mewujudkan kemandirian

ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi dan

domestic.


Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian kinerja

Renstra Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makasasar cukup baik meskipun

masih kurang dibandingkan secara nasional dan regional. Namun berdasarkan

hasil review terhadap RENSTRA K/L dan RENSTRA SKPD Propinsi tahun rencana

ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan

sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan

pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Perikanan dan Pertanian Kota

Makassar. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis terhadap RENSTRA K/L dan

RENSTRA SKPD Provinsi maka perlu diketahui faktor-faktor penghambat

maupun pendorong.

Sektor perikanan, pertanian dan peternakan juga memegang peranan

cukup penting dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan karena sektor

perikanan, pertanian dan peternakan merupakan Resource Based yang mampu

menyerap dan memperluas kesempatan usaha/lapangan pekerjaan bagi

masyarakat.

Namun demikian, masih adanya tantangan yang dihadapi oleh Dinas

Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dalam hal pembangunan daerah

yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan

nasional, adapun beberapa tantangan yang dihadapi adalah:

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta

penempatannya yang belum sesuai dengan bidang keahlian;

2. Terbatasnya data yang valid dan berkualitas;


3. Terbatasnya penyediaan induk, benih, dan pakan ikan bermutu serta

buruknya irigasi pada perikanan budidaya,

4. Belum memadainya sarana dan prasarana produksi dan pengolahan

perikanan serta belum kondusifnya iklim usaha, system permodalan dan

investasi bagi nelayan dan pembudidaya ikan.

5. Rendahnya kualitas SDM dan belum memadainya kegiatan penyuluhan

dan pendampingan teknologi

6. Rendahnya penggunaan teknologi dalam pengelolaan dan pengolahan

yang berakibat pada rendahnya mutu, nilai tambah, dan daya saing

produk perikanan.

7. Semakin sempitnya lahan pertanian sebagai akibat alih fungsi lahan di Kota

Makassar menyebabkan rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas hasil

perkebunan dan hortikultura seiring dengan luas lahan terus berkurang.

8. Sistem penyuluhan yang belum berfungsi penuh yang masih perlu terus

diperkuat untuk dapat memperlancar diseminasi dan penerapan teknologi

produksi, pengolahan, dan peningkatan mutu hasil

9. Optimalisasi dan rehabilitasi lahan serta jaringan irigasi, dan jalan usaha

tani yang masih memerlukan partisipasi masyarakat.

10. Pembangunan/perbaikan infrastruktur pertanian, termasuk infrastruktur

perbenihan, riset dan sebagainya.

11. Rendahnya tingkat produktivitas ternak dan belum berfungsinya sistem

kesehatan hewan nasional, terutama di daerah-daerah yang dapat

mengganggu produksi dan keamanan pangan hasil ternak.

12. Produk peternakan dan hasil olahannya masih kesulitan bersaing dengan

produk impor


13. Penyakit Hewan menular yang bersifat zoonosis masih mengancam

14. Masih tingginya pemotongan ternak betina produktif sehingga

mengancam pertumbuhan populasi ternak.

15. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan pemasaran

di wilayah yang telah ditentukan ditandai dengan masih adanya

hewan/ternak berkeliaran di wilayah padat penduduk

16. Pengawasan lalulintas ternak antar daerah belum berjalan maksimal. Hal

inilah yang menyebabkan perlunya dukungan dari segenap stake holder

terkait dalam menangani permasalahan di bidang peternakan.

17. Masih minimnya perhatian terhadap aspek kesrawan (kesejahteraan

hewan) dan kesmavet (kesehatan masyarakat veteriner) dalam system

produksi, pemasaran dan pengolahan hasil ternak

18. Rendahnya minat swasta bergerak di bidang pembibitan sapi potong,

kerbau, kambing, domba, itik dan ayam buras yang selama ini merupakan

sector yang dikuasai peternakan rakyat.

19. Konstribusi dan peran gender dalam pembangunan perikanan, pertanian

dan peternakan belum diperhatikan secara lebih seksama dalam upaya

pengarahan dan pengembangan potensinya.

Sedangkan peluang yang dihadapi :

a. Dukungan pemerintah melalui regulasi dan anggaran terhadap berbagai

program di bidang perikanan, pertanian dan peternakan

b. Dukungan pihak swasta tehadap pengembangan usaha perikanan,

pertanian dan peternakan mulai membaik.

c. Peluang usaha dibidang perikanan, pertanian dan peternakan semakin

terbuka.


d. Dukungan permodalan oleh pemerintah, swasta dan perbankan dengan

bentuk kredit murah dan pola kemitraan.

e. Dukungan pihak pemerintah terhadap perbaikan lingkungan semakin

terarah

f. Kelembagaan nelayan, pembudidaya semakin berkualitas dan

berkembang.

g. Kualitas sumberdaya manusia perikanan dan kelautan yang berbasis

Gender semakin meningkat dan bertambah.

h. Peningkatan mutu dan keamanan produk hasil perikanan.

i. Peningkatan kapasitas melalui inovasi teknologi, modal, pasar, penentuan

kawasan dan sinkronisasi kebijakan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang

menunjukkan tingkat priorotas tertinggi dalam perencanaan pembangunan

jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan

rancangan kinerja. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang

perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan

permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas

Perikanan dan Pertanian Kota Makassar yang memiliki keterkaitan dengan Visi

yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan ke dalam sasaran-

sasaran yang ingin dicapai. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan

dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,


rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke

depan.

Adapun tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Pertanian

Kota Makassar tahun 2018 adalah :

1. Mewujudkan Peningkatan Nilai Produksi Perikanan dan Kelautan

2. Mewujudkan Peningkatan Usaha Pertanian

Sedangkan sasarannya adalah :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan Dan Kelauan Serta Kesejahteraan

Masyarakat

2. Meningkatnya Usaha Pertanian Yang Mempunyai Nilai Tambah Tinggi

Dan Peluang Pasar.

3. Mewujudkan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Ternak Guna

Mendukung Keamanan Pangan Asal Hewan, Serta Peningkatan Nilai

Tambah Usaha Peternakan

4. Meningkatnya Kapasitas SDM Penyuluh Serta Kelompok, Nelayan,

Petani, Dan Peternak Yang Mempunyai Daya Saing

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam

rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituangkan ke

dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan

perundang–undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan

mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Pertanian Kota

Makassar. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari

suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang


merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan

merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan

untuk memenuhi sasaran, tujuan , dan misi organisasi.

Program Dinas Perikanan dan pertanian Kota Makassar merupakan

program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Dinas Perikanan dan pertanian Kota Makassar. Rencana program prioritas

beserta indikator keluaran program per pagu sebagaimana tercantum dalam

rancangan awal RPJMD, yang selanjutnya dijabarkan Dinas Perikanan dan

pertanian Kota Makassar ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program

prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas

didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perikanan dan

pertanian Kota Makassar .

Dalam penyususnan program dan kegiatan Dinas Perikanan dan

pertanian Kota Makassar, harus memenuhi tugas pokok dan fungsi dari SKPD

tersebut serta arah dan kebijakan visi misi walikota yang terpilih. Adapun

pelaksanaan Misi tersebut adalah sebagai berikut :

Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak

untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Beberapa misi yang wajib

dijadikan pegangan pelaksanaan tugas seluruh aparat Dinas Perikanan dan

Pertanian Kota Makassar adalah :

MISI I : Mengkonservasi sumber daya alam dalam upaya mitigasi bencana

di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil kota Makassar

MISI II : Meningkatkan produktivitas dan peran nelayan, petani serta

peternak dalam ketersediaan dan keamanan pangan di Kota

Makassar


MISI III : Meningkatkan nilai fungsi ruang public dengan menata wilayah

pesisir dan kawasan lainnya menjadi kawasan hijau yang nyaman

bagi semua

MISI IV : Meningkatkan kapasitas Kelembagaan Penyuluh serta kelompok

Nelayan, Petani, dan Peternak

Pada Misi I diatas bersinggungan dengan Bidang Kelautan Dinas Kelautan,

Perikanan, Pertanian dan pertanian Kota Makassar. Namun dengan diberlakukannya

undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka fungsi

dan Kewenangan kelautan Kabupaten/Kota di tarik kewenangannya ke Pemerintah

Propinsi.

Sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan berdasarkan

Perda Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah

Kota Makassar, maka Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Peternakan berubah

menjadi Dinas Perikanan dan Pertanian. Perubahan ini tentu juga berimplikasi pada

penyesuaian visi dan misi Dinas, dimana diperlukan misi untuk melaksanakan tupoksi

dinas.

a) Misi I :

Mengkonservasi sumber daya alam dalam upaya mitigasi bencana di wilayah

laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil kota Makassar

Tujuan : Terwujudnya waterfront city dan tata kelola lingkungan

pesisir/pulau- pulau

Sasaran :

- Pengembangan jumlah satuan fungsi ekonomi, sosial, dan ekologi

waterfront city yang berkembang


Didukung oleh Indikator Program :

1. Jumlah masyarakat pesisir dan PPK yang mengikuti kegiatan terlatih

Program :

a. Jumlah satuan fungsi ekonomi, social, dan ekologi waterfront city yang

berkembang

b. Jumlah penanaman pohon pelindung (mitigasi) kawasan pesisir dan pulau-

pulau kecil

Indikator kinerja ini diharapkan mampu memberikan sebuah jalan bagi

masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang hidup dibawah garis

kemiskinan untuk melakukan peningkatan kualitas hidup mereka baik berupa

peningkatan pendapatan

maupun berupa peningkatan pengetahuan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan kegiatan :

(1) Operasional Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

(2) Dana Penunjang Operasional Kegiatan CCDP-IFAD tahun berjalan

(3) Expo Potensi Daerah di Bidang Kelautan

(4) Pelatihan Teknologi Tepat Guna

(5) Monitoring dan Evaluasi serta pengawasan alat penyulingan air

(desalinasi)

(6) Penguatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Pengawas

(POKMASWAS)

(7) DAK Pengadaan Peralatan dalam Pengolahan Data Sumberdaya Kelautan

Perikanan

(8) Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan dalam Pengolahan Data

Sumberdaya Kelautan Perikanan


(9) Pembelajaran Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat

(10) Penyuluhan Hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

(11) Penyadaran Masyarakat dalam Pelestarian Sumberdaya pesisir dan Laut

(12) Sosialisasi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan secara Berkelanjutan

(13) Penanganan Konflik kepentingan dalam Pemanfaatan Sumberdaya Laut

(14) Penyusunan Regulasi tentang Tata Cara Pemberian Izin Reklamasi Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil

(15) Pembelajaran Ekosistem dan Biota laut pada Anak Usia Dini

(16) Peningkatan Wawasan Kebaharian melalui Hari Nusantara

(17) Kongres Nasional Pengelolaan pesisir dan pulau-Pulau Kecil Tahun 2014

(18) Pelatihan Pembuatan Kapal Fiber bagi Kelompok Nelayan

(19) Operasional serta Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan Mina

Wisata melalui Karamba Jaring Apung

(20) Orientasi dan Diklat Selam Dasar

(21) Pembuatan Data Based tentang terumbu karang

(22) Kampanye penyelamatan terumbu karang

b) Misi II :

Meningkatkan produktivitas dan peran nelayan, petani serta peternak dalam

ketersediaan dan keamanan pangan di Kota Makassar

Tujuan : Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan serta kesejahtraa

nelayan

Sasaram : Peningkatan nilai produksi perikanan


Didukung oleh Indikator Kinerja :

a. Jumlah produksi perikanan budidaya

b. Jumlah produksi perikanan tangkap

Program : pengembangan dan peningkatan produksi perikanan

1. Pelatihan kelompok nelayan tradisional di kota Makassar

2. Pelatihan peningkatan kapasitas nelayan

3. Statistic dan system informasi perikanan

4. Pelatihan pengendalian hama dan penyakit ikan

5. Temu teknis tentang obat ikan berbahaya

6. Re-stocking benih kan air tawar

7. Peringatan hari ikan nasional( HARKANNAS)

8. Pengembangan budidaya air payau

9. Pengembangan budidaya air tawar

10. Pengembangan budidaya ikan hias

11. Sosialisasi perundang-undangan di sektor perikanan

12. Pemeliharaan BBI Parangtambung

13. Pemeliharaan TPI Rajawali


15. Pendaftaran dan penandaan kapal ikan dan perahu nelayan

16. Pengembangan kartu nelayan

17. Perancangan perda tentang perubahan atas peraturan daerah

No.13 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha

18. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK)

Program Peningkatan Mutu dan Higienitas Produk Hasil Perikanan

1. Pelatihan Peningkatan Mutu dan Higienitas Produk Hasil Perikanan


2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perikanan

3. Pengawasan dan Pengendalian Produk Hasil Perikanan

4. Promosi Produk Unggulan dan Peluang Investasi Sektor Perikanan

5. Pelatihan Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan

Tujuan : Meningkatkan nilai produksi turunan asal daging dengan memberdayakan

rumah tangga ternakan

Sasaran : Pecegahan dan pengendalian penyakit ternak guna mendukung keamanan

pangan asal hewan serta peningkatan nilai tambah usaha peternakan

Indikator sasaran :

a. Jumlah produk dan hasil turunan peternakan yang aman, sehat, utuh,

dan halal (ASUH)

b. Presentase rumah tangga peternak yang menggunakan Biogas

Program : program peningkatan penerapan teknologi peternakan

Adapun kegiatan pada program ini adalah :

1. Identifikasi kebutuhan teknologi peternakan

2. Pelatihan penerapan teknologi peternakan

3. Pengembangan Biogas Limbah Peternakan

Program: pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Pembinaan Peternak

2. Pelayanan laboratorium Veteriner dalam Rangka Jaminan Keamanan

Pangan Asal Hewan

3. Penanganan Hewan Berkeliaran


4. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan dalam rangka Pencegahan

dan penanggulangan Penyakit Hewan Menular

5. Surveilance penyakit Hewan menular

6. Pencegahan dan Pengendalian penyakit hewan

7. Sosialisasi pemeriksaan Kesehatan Hewan Menular

8. Pemantauan dan pengawasan Peredaran Obat Hewan

9. Pemeriksaan Spesimen Produk Peternakan

10. Pemeriksaan kesehatan hewan Qurban

11. Pengawasan dan pengendalian pemotongan betina Produktif

12. Pemeriksaan dan pengawasan Produk Peternakan

13. Sosialisasi Kesehatan Masyarakat Veteriner

14. Pendataan Peternakan

15. Pengawasan Lalu Lintas Ternak dan Daging

16. Pengawasan Mutu Pakan Ternak

17. Informasi Harga Peternakan dan Hasil Olahannya

18. Pelatihan Penerapan Sistem Hazard Critical Control Point Analyzis

(HACCP)

19. Pengawasan Perdagangan ternak/daging

20. Pelayanan Kesehatan Hewan keliling

21. Pelayanan Kesehatan Hewan

22. Operasional UPTD Puskeswan

23. Penyediaan Sarana dan Prasana PUSKESWAN (DAK)

c) Misi III :

Meningkatkan nilai fungsi ruang public dengan menata wilayah pesisir

dan kawasan lainnya menjadi kawasan hijau yang nyaman bagi semua


Adapun indikator programnnya adalah :

1. Presentase lorong yang memiliki vertical garden

2. Nilai transaksi produk olahan hasil pertanian yang dipasarkan

3. Penigkatan produksi tanaman pangan dan luas panen hortikultura

4. Luas sawah yang menerapkan pertanian organic

Program Pengembangan Pertanian Vertical Garden


1. Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Holtikultura

2. Pengawasan dan Pemantauan Benih dan Bibit Holtikultura

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Vertical Garden

4. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian

5. Pengembangan Laboratorium Kultur Jaringan dan Green House

Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian


1. Pameran Agribisnis dan Pangan Inovatif

2. Pemantauan Harga Informasi Pasar Produksi Pertanian


4. Fasilitasi Akses Pasar Produk Organik Pertanian

5. Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian

Program : Peningkatan Produksi Pertanian dan Pengembangan Pertanian

Organik Tanaman Pangan Dan Holtikultura


1. Pengembangan Luas Lahan Padi Sawah Organik

2. Pengembangan Sayuran Organik

3. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Potensi Pangan dan Holtikultura


4. Pengawasan dan Pemantauan Peredaran Pupuk dan Pestisida

5. Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi

6. Pembinaan dan Pendampingan Kelompok P3A

7. Musyawarah Tani Abbbulo Sibatang

8. Peningkatan Produktivitas, Produksi dan Mutu Produk Pertanian

9. Monitoring dan Pemantauan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

10. Sosialisasi Pengawasan dan Perlindungan Tanaman

11. Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Secara Ramah Lingkungan

12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK)

d) Misi IV :

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh serta Kelompok Nelayan,

Petani dan peternak

Didukung oleh Indikator Kinerja :

Persentase Petani/Kelompok Tani Yang Menerapkan Informasi Penyuluh

Program : Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian

Adapun Kegaiatan yang mendukungProgram ini adalah sebagai berikut :

1. Temu Teknis Penyuluh Perikanan, Pertanian dan Peternakan

2. Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan Kelompok Tani

3. Penyusunan Program Penyuluh Perikanan dan Pertanian

4. Pembinaan dan Penerapan Standar Prosedur Sistem Kerja Penyuluh

5. Pembinaan dan Penigkatan Kapasitas Kelompok Tani


BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TABEL 4.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 KOTA MAKASSAR

NAMA SKPD : DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA MAKASSAR

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)

CATATAN PENTING

LOKASI TARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (Rp. )

SUMBER DANA

1 2 3 4 5 6 7 8

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 2.047.285.000

1. Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Jumlah Penyediaan

Jasa Surat menyurat

yang dilaksanakan

Kota Makassar 8.000 Surat 64.130.000 APBD


2. Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumberdaya

Air dan Listrik

Jumlah Penyediaan

Jasa Komunikasi,

sumberdaya air dan

listrik

Kota Makassar 12 Bulan 571.889.800 APBD

3. Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Jumlah penyediaan

Jasa Kebersihan

Kantor


4. Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi

Kantor/Teknis Lainnya

Jumlah tenaga Jasa

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kota Makassar 100 Orang 861.000.000 APBD

5. Penyediaan Bahan Bacaan

Jumlah Bahan bacaan

surat kabar dan

majalah yang tersedia

Kota Makassar 9 Eks Media Cetak 21.296.000 APBD


6. Penyediaan Jasa Pengamanan Internal Kantor

Jumlah Orang yang

meleksanakan

Pengamanan Internal

Kantor

Kota Makassar 2 Orang (1 Tahun) 12.000.000 APBD

7. Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

Jumlah Pengelolaan

Adminstrasi

Perkantoran

Kota Makassar 1 Tahun 597.619.000 APBD

8. Rapat Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah

Jumlah Rapat-rapat

Koordinasi dan

konsultasi Keluar

daerah yang

dilaksanakan

Kota Makassar 24 Kali 351.384.000 APBD

9. Pembuatan Profil SKPD

Jumlah Profil Dinas

yang tersedia

Kota Makassar 5 Eksampler 150.000.000 APBD


10. Sosialisasi Kinerja Pelayanan

Publik

Jumlah Sosialisasi

Kinerja Pelayanan

Publik


11. Penyediaan Jasa Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan

Jumlah Pegawai

Kontrak yang

mendapatkan Jasa

Jaminan Sosial

ketenagakerjaan


Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 100% 2.734.713.500

12. Pengadaan Alat Kantor Jumlah Pengadaan

Alat Kantor Kota Makassar 3 Unit 21.961.500 APBD

13. Pengadaan Alat Rumah

Tangga

Jumlah Pengadaan

Alat Rumah Tangga Kota Makassar 11 Unit / paket 125.000.000 APBD

14. Pengadaan Komputer Jumlah Pengadaan

Komputer Kota Makassar 29 Unit 184.343.500 APBD


15. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Mobil Jabatan

Jumlah pemeliharaan

rutin/berkala mobil

Jabatan

Kota Makassar 1 Unit 58.564.000 APBD


Alat Angkutan Darat

Bermotor

Jumlah Kendaraan

Dinas Operasional

Roda 2 dan 4 yang

terpelihara



Alat Kantor

Jumlah Pemeliharaan

Rutin / berkala Alat

Kantor



Alat Rumah Tangga

Jumlah Pemeliharaan

Rutin/berkala alat

rumah tangga



Komputer

Jumlah Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Komputer Kota Makassar 13 Unit 25.410.000 APBD



Bangunan Gedung Tempat

Kerja

Jumlah Gedung

Kantor yang

terpelihara

Kota Makassar 4 Gedung Kantor 99.159.500 APBD

21. Rehabilitasi Sedang / Berat

Rumah Gedung Kantor

Jumlah Gedung

Kantor yang Rehab

Sedang/Berat

Kota Makassar 2 Gedung Kantor 150.000.000 APBD

22. Penyediaan Jasa Perizinan

dan Sertifikasi

Jumlah Kendaraan

dinas yang dilayani

Perizinannya


23. Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

yang tersedia



24. Pengadaan Aplikasi Sistem

Informasi Manajemen

Jumlah Aplikasi Sistem

Informasi Manajemen Kota Makassar 1 Paket - APBD


Alat Angkutan Laut

Bermotor

Jumlah Alat Angkutan

Laut Bermotor yang

dipelihara


Program Peningkatan Disiplin

Aparatur 100% 180.400.000 -

26. Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas

Harian yang tersedia Kota Makassar 245 Orang 180.400.000 APBD -

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 100% 43.924.629.404

27. Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Jumlah Pendidikan dan

Pelatihan Formal



28. Sosialisasi Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Peserta yang

mengikuti Sosialisasi

Peraturan Perundang-

undangan


29. Penilaian dan Penetapan

Angka Kredit Jabatan

Fungsional

Jumlah Penyuluh yang

melakukan

penyusunan angka

Kredit


Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

100% 973.490.000

30. Penyusunan RKA OPD

Jumlah Dokumen RKA

OPD (RKA Perubahan

Tahun 2018 dan RKA

Tahun 2019)

Kota Makassar 110 Ekp 30.000.000 APBD


31. Penyusunan DPA OPD Jumlah DPA-OPD (DPA

2018 dan DPPA 2018) Kota Makassar 10 Exp 15.000.000 APBD

32. Penyusunan Rencana Kerja

(RENJA) OPD

Jumlah Recana Kerja

2019 Kota Makassar 1 Dokumen 15.000.000 APBD

33. Penyusunan LAKIP - OPD Jumlah Penyusunan

LAKIP Dinas Kota Makassar 20 Eksemplar 15.000.000 APBD

34. Penyusunan RENSTRA

Jumlah penetapan

Kinerja pemerintah

kota Makassar yang

tersedia

Kota Makassar 1 Dokumen 50.000.000 APBD

35. Penyusunan Perjanjian

Kinerja

Jumlah Penetapan

Kinerja Pemerintah

Kota Makassar yang

Tersedia

Kota Makassar 1 Dokumen 15.000.000 APBD

36. Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran dan

Jumlah Orang

Pengelola Keuangan Kota Makassar 8 Eksemplar 25.000.000 APBD


Penyusunan laporan Akhir

Tanun serta perhitungan

penyusunan Asset SKPD

OPD

37. Pengelola Keuangan OPD

Meningkatnya kinerja

dan kesejahteraaan

Pengelola Keuangan

SKPD


38. Peningkatan Kinerja

Pelayanan dan Administrasi

Jumlah Dokumen

yang tersedia Kota Makassar 4 Triwulan 156.090.000 APBD

39. Monitoring dan Evaluasi

SKPD

Jumlah Jenis data

yang dimonitoring dan

evaluasi

Kota Makassar 4 Triwulan 220.000.000 APBD

40. Pengelolaan Website

Jumlah Jenis Data dan

Informasi yang

dikelola



Program Pengembangan dan

Peningkatan Produksi

Perikanan

103.248.860 (30% Perikanan Budidaya),

472.882.399 (2% Perikanan Tangkap),

105.650.584 (30% Kelompok Pengolah

dan Pemasar)

6.944.748.802

41. Pelatihan Kapasitas Nelayan Jumlah Nelayan yang

Terlatih Kota Makassar 970 Orang 1.131.749.000 APBD

42. Statistik dan Sistim

Informasi Perikanan Jumlah Buku Statistik Kota Makassar 1 Dokumen 176.154.802 APBD

43. Pelatihan Pengendalian

Hama dan Penyakit Ikan

Jumlah Pembudidaya

Ikan Yang Terlatih Kota Makassar 30 Orang 196.495.103 APBD

44. Temu Teknis tentang Obat

Ikan Kimia Berbahaya

Jumlah pembudidaya

yang mengikuti temu

teknis



45. Operasional TPI Rajawali

Peningkatan

Pelayanan Terhadap

Pengguna Jasa di TPI

Rajawali

Kota Makassar 12 Laporan Operasional

Pelayanan 125.814.505 APBD

46. Restocking Benih Ikan Air

Tawar

Jumlah Benih Yang

Direstocking Kota Makassar 50.000 Ekor 60.000.000 APBD

47. Operasional BBI Parang

Tambung

Peningkatan

Pelayanan Terhadap

Pengguna Jasa BBI

Parang Tambung




Peningkatan

Pelayanan terhadap

pengguna jasa di PPI

Paotere




49. Peringatan Hari Ikan

Nasional (HARKANAS)

Jumlah Orang Yang

Mengikuti Peringatan

HARKANAS


50. Pengembangan Budidaya

Air Payau

Jumlah Paket

Budidaya Kota Makassar

Udang 620.000 Ekor dan Bandeng 250.000

Ekor, 120 Zak 219.615.000 APBD


Air Tawar

Jumlah Paket

Budidaya Kota Makassar

100.000 Bibit Nila, 100.000 Bibit Mas,

200.000 Bibit Lele, 623 Zak Pakan

366.025.000 APBD


Ikan

Jumlah Paket

Budidaya Kota Makassar 350 Orang 219.615.000 APBD

53. Pendaftaran dan Penandaan

Kapal Ikan dan Perahu

Nelayan

Jumlah kapal dan

perahu yang terdaftar Kota Makassar 500 Kapal / Perahu 140.000.000 APBD

54. Pengembangan Kartu

Nelayan

Jumlah Nelayan yang

mendapat Kartu

Nelayan

Kota Makassar 500 Nelayan 80.526.050 APBD


55. Rancangan PERDA Tentang

Perubahan Atas Peraturan

Daerah No. 13 Tahun 2011

Tentang Retribusi Jasa

Usaha

Jumlah Perda yang

dihasilkan Kota Makassar 0 0 APBD

56. Pengembangan Sarana dan

Prasarana Perikanan (DAK)

Jumlah Sarana dan

Prasarana Perikanan

yang tersedia

Kota Makassar Kapal Latih 1 Unit 4.831.530.000 APBD

Program Peningkatan Mutu dan

produk Higienitas Produk Hasil

Perikanan

649,7 Ton Produk

Olahan, 13.670 Ton Produk Segar

APBD

57. Pelatihan Peningkatan Mutu

Produk Pasca Panen dan

Olahan Hasil Perikanan

Jumlah Pengolah dan

Pemasar yang

Mengikuti Pelatihan

Kota Makassar 800 orang 625.000.000 APBD


58. Pengembangan Sarana dan

Prasarana Pengolahan

Pemasaran Hasil Perikanan

Jumlah sarana dan

prasarana perikanan Kota Makassar

5 Unit Freezer, 2 Unit Alat Pencetak Bakso, 2 Unit Alat Bandeng Presto, 3 Unit Alat Penggilingan

Daging

350.000.000 APBD

59. Pengawasan dan

Pengendalian Produk Hasil

Perikanan

Jumlah Pengawasan Kota Makassar 11.000 Ton Produk

Segar, 350 Ton Produk Olahan

300.000.000 APBD

60. Promosi Produk Unggulan

dan Peluang Investasi

Sektor Perikanan

Jumlah Produk Hasil

Perikanan yang

Terpromosikan

Kota Makassar 50 Produk 350.000.000 APBD

61. Pelatihan Pengembangan

Teknologi Pengolahan Hasil

Perikanan

Jumlah Pelaku Usaha

di Sektor Perikanan

Yang terlatih

Kota Makassar 300 Kegiatan / 3

Kegiatan 350.000.000 APBD


Program Pengembangan

Pertanian Vertical Garden 100 Lorong

62. Pembinaan dan

Pengembangan Teknologi

Holtikultura

Jumlah Peserta yang

Mengikuti Pelatihan


63. Pengawasan dan

Pemantauan Benih dan Bibit

Holtikultura

Jumlah Toko atau Kios

yang Diawasi dan

Dipantau

Kota Makassar 50 Toko / Kios 225.000.000 APBD

64. Pengadaan Sarana dan

Prasarana Vertical Garden

Jumlah Sarana dan

Prasarana Vertical

Garden

Kota Makassar

Rak 100 Unit, Pot 3.000 Buah, Media Tanaman

3.000 Kg, Pupuk Kandang 3.000 Kg,

Pupuk Cair 200 Liter, Tanaman 3.000 Buah

(1.000 Biofarmaka, 1.000 Tanaman Hias, 1.000

Sayuran)

600.000.000 APBD


65. Pengembangan Bibit

Unggul Pertanian Jumlah bibit unggul Kota Makassar

20.000 Bibit Sayuran, 10.000 Buah-Buahan

600.000.000 APBD

66. Pengembangan

Laboratorium Kultur

Jaringan dan Green House

Jumlah Tanaman

Laboratorium Kultur

Jaringan dan Green

House yang

dikembangkan

Kota Makassar 2.400 Bibit Botolan dan 5.000 Bibit Aklimatisasi

370.000.000 APBD

Program Peningkatan Produksi

Pertanian dan pengembangan

Pertanian Organik Tanaman

Pangan dan Holtikultura

Produksi Padi 23.775 Ton, Luas Panen

Holtikultura 30 Ha, Luas Sawah yang

Menerapkan Pertanian Organik 200 Ha

67. Pengembangan Luas Lahan

Padi Sawah Organik

Jumlah Luas Lahan

padi sawah organik

meningkat

Kota Makassar 1.200 Ha 1.000.000.000 APBD


68. Pengembangan Sayuran

Organik

Jumlah produksi

sayuran organik

Sayuran Organik

Kota Makassar

Cabe 300.000 Bibit (15Ha) Benih Kangkung

125 Kg (5Ha), Sawi 125Kg (5Ha), Terong 100.000 Bibit (5Ha) Pupuk Cair 30 L, Pupuk Kompos

3 Ton

115.000.000 APBD

69. Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Potensi Pangan

dan Hortikultura

Terlaksananya

Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan Potensi

Pangan dan

Hortikultura

Kota Makassar 12 Laporan Monitoring 180.000.000 APBD

70. Pengawasan dan

Pemantauan peredaran

Pupuk dan Pestisida

Jumlah Monitoring

yang dilaksnakan

Kota Makassar 50 Kios/Toko/Distributor

Tani 240.000.000 APBD


71. Penyusunan Rencana

Defenitif Kebutuhan

Kelompok (RDKK) Pupuk

Bersubsidi

Jumlah Dokumen

RDKK Kota Makassar 1 Dokumen 180.000.000 APBD

72. Pembinaan dan

Pendampingan Kelompok

Perkumpulan Petani

Pemakai Air (P3A)

Jumlah Pembinaan

dan Pengembangan

Alat Mesin Pertanian

terpadu

Kota Makassar 15 Kelompok 200.000.000 APBD

73. Musyawarah (ABBULO

SIBATANG)

Jumlah Peserta yang

mengikuti

Musyawarah Abbulo

Sibatang



74. Peningkatan Produksi,

Produktifitas dan Mutu

Produksi Pertanian

Jumlah Produktivitas,

Produksi dan Mutu

Produk Pertanian

Kota Makassar

Benih 35.000 Kg, Pupupk Area 30.000 Kg, npk

20.000 Kg, pupuk cair 400 L, pupuk kompos

37.500kg

900.000.000 APBD

75. Monitoring dan

Pemantauan Organisme

Pengganggu Tanaman

(OPT)

Jumlah Data OPT Kota Makassar 200 Ha 170.000.000 APBD

76. Sosialisasi Pengawasan dan

Perlindungan Tanaman

Jumlah

Distribusi/Pengecer

yang mengikuti

Sosialisasi


77. Pengendalian Hama dan

Penyakit Tanaman Secara

Ramah Lingkungan

Jumlah Pengendalian

yang dilaksanakan Kota Makassar 12 Kali 45.000.000 APBD


78. Pembangunan Sarana dan

Prasarana Pertanian (DAK)

Terlaksananya

Kegiatan Peningkatan

Produksi Pertanian

Kota Makassar Sumber-Sumber Air 1.020.783.000 APBD

Program Pengembangan

Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Pertanian

2.300.000.000Transaksi

Produksi yang Dipasarkan

1.115.000.000

79. Pameran Agribisnis dan

Pangan Inovatif

Jumlah Produk Pangan

Inovatif yang

dipamerkan

Kota Makassar 40 Produk / 4 Kegiatan 315.000.000 APBD

80. Pemantauan

Harga/Informasi Pasar

Produksi Pertanian

Jumlah data harga

informasi pasar

produk olahan

perikanan, pertanian

dan peternakan

Kota Makassar 1 Dokumen / 1 Tahun 150.000.000 APBD



Jumlah produk

perikanan, pertanian

dan peternakan yang

dipasarkan

Kota Makassar 50 Produk / 1 Tahun 190.000.000 APBD

82. Fasilitasi Akses Pasar dan

Produk Organik Pertanian

Jumlah Pemasar

Pertanian yang

terfalitasi


83. Pelatihan Penerapan

Teknologi Pertanian

Jumlah Peserta

Penerapan Teknologi

Pertanian


Program peningkatan

Penerapan Teknologi

Peternakan

60%

84. Identifikasi Kebutuhan

Teknologi Peternakan

Jumlah Dokumen yang

Dihasilkan

Kota Makassar Dokumen 160.000.000 APBD


85. Pelatihan Penerapan

Teknologi Peternakan

Jumlah Rumah Tangga

Pernak yang Menerima

Informasi Teknologi

Peternakan

Kota Makassar 39 Peternak 250.000.000 APBD

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Ternak

5.476,5 Ton, 21.100 Ekor 5.550.830.000

86. Pembinaan Peternak Jumlah peternak yang

dibina Kota Makassar 100 Peternak 120.000.000 APBD

87. Pelayanan Laboratorium

Veteriner Dalam Rangka

Jaminan Keamanan Pangan

Jumlah Sampel di

Lapangan yang

diperiksa

Kota Makassar 350 Sampel 130.000.000 APBD

88. Penanganan Hewan Ternak

Berkeliaran

Jumlah Penanganan

Hewan Ternak yang

dilaksanakan

Kota Makassar 150 Ekor 82.500.000 APBD


89. Pelayanan Laboratorium

Kesehatan Hewan Dalam

Rangka Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Hewan Menular

Jumlah Sampel di

Lapangan yang

diperiksa

Kota Makassar 1.100 Sampel 106.000.000 APBD

90. Surveillance Penyakit

Hewan Menular

Jumlah Sampel yang

diambil di Lapangan Kota Makassar 1.100 Sampel 206.000.000 APBD

91. Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Hewan

Jumlah Hewan yang

dinyatakan Sehat Kota Makassar 21.100 Ekor 630.000.000 APBD

92. Sosialisasi Penyakit Hewan

Menular

Jumlah Peserta

Sosialisasi Kota Makassar 400 Orang 270.000.000 APBD

93. Pemantauan dan

Pengawasan Peredaran

Obat Hewan

Jumlah Unit Usaha

Obat Hewan yang

dipantau

Kota Makassar 25 Unit Usaha 51.500.000 APBD


94. Pemeriksaan Spesimen

Produk Peternakan

Jumlah Spesimen

Produk Peternakan

yang diperiksa

Kota Makassar 600 Sampel 465.000.000 APBD

95. Pemeriksaan Kesehatan

Hewan Qurban

Jumlah Hewan Qurban

yang Diperiksa Kota Makassar 4.500 Ekor 140.000.000 APBD

96. Pengawasan dan

Pengendalian Pemotongan

Betina Produktif

Jumlah Ternak betina

Produktif yang dicegah

untuk dipotong

Kota Makassar 2.100 Ekor 205.383.900 APBD

97. Pemeriksaan dan

Pengawasan Produk

Peternakan

Jumlah Produk

Peternakan yang

diperiksa dan diawasi

Kota Makassar 3.800 Ton 140.000.000 APBD

98. Sosialisasi Kesehatan

Masyarakat Veteriner

Jumlah Peserta yang

Mengikuti Sosialisasi Kota Makassar 1.000 Orang 650.000.000 APBD

99. Updating Data Peternakan Jumlah data yang

Tersedia Kota Makassar 15 Data 120.000.000 APBD


100. Pengawasan Lalu Lintas

Ternak dan Daging

Jumlah Ternak yang

diawasi dan Frekuensi

Pengawasan Lalu

Lintas Ternak dan

Daging

Kota Makassar 1500 Ekor, 48 Kali 316.300.000 APBD

101. Pengawasan Mutu Pakan

Ternak

Jumlah Unit Usaha

yang Diawasi Kota Makassar 220 Unit Usaha 130.000.000 APBD

102. Pelatihan Keterampilan

Peternak

Jumlah Peserta yang

Mengikuti Pelatihan Kota Makassar 100 Orang 100.000.000 APBD

103. Informasi Harga Peternakan

dan Hasil Olahannya

Jumlah Informasi

Harian Harga Produk

Peternakan

Kota Makassar 12 laporan 150.000.000 APBD

104. Pelatihan Penerapan Sistim

Hazard Critical Control Point

Analyzis (HCCP)

Jumlah Peserta

Pelatihan



105. Pelayanan Kesehatan

Hewan Keliling

Jumlah Hewan Ternak

yang dilayani Kota Makassar 220 Ekor 257.500.000 APBD

106. Pelayanan Kesehatan

Hewan

Jumlah Hewan yang

ditangani Kota Makassar 1.600 Ekor 360.500.00 APBD

107. Operasional UPTD

PUSKESWAN

Jumlah Operasional

UPTD Puskeswan yang

dilaksanakan


Program Pemberdayaan

Penyulu Pertanian Kota Makassar 80% 3.000.000.000 APBD

108. Temu Teknis Penyuluh

Perikanan, Pertanian dan

Peternakan

Jumlah Rekomendasi

Perikanan, Pertanian

dan Peternakan yang

dihasilkan

Kota Makassar 3 Jenis Laporan 600.000.000 APBD


109. Pembinaan dan Penilaian

Kelembagaan Kelompok

Tani

Jumlah Kelompok Tani

yang akan

ditingkatkan

Jenjang/Kelas

Kelompoknya


110. Penyusunan Program

Penyuluh Perikanan dan

Pertanian

Jumlah Dokumen yang

dihasilkan Kota Makassar

3 Dokumen 1 Tingkat Kota, 2 Tingkat BPP

600.000.000 APBD

111. Pembinaan dan Penerapan

Standar an Prosedur Sistem

Kerja Penyuluh

Jumlah Penyuluh

Perikanan, Pertanian

dan Peternakan yang

akan ditingkatkan

Standar dan Prosedur

Sistem Kerjanya



112. Pembinaan dan

Peningkatan Kapasitas

Kelompok Tani

Jumlah Kelompok Tani

yang akan dibina dan

Tingkatkan SDMnya



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar

merupakan pedoman dan acuan dalam melaksanakan setiap program dan

kegiatan pengelolaan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun

2018. Rencana kerja ini disusun dengan tetap berpedoman pada Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar dan kebijaksanaan Pemerintah Kota

Makassar yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2014 - 2019.

Rencana kerja ini terkait dengan Misi pertama dari RPJMD yaitu

Merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia dan

misi kedua yaitu Merestorasi Tata Ruang kota menjadi Kota Nyaman berkelas

dunia. Misi ini kemudian dijabarkan ke dalam bentuk kebijakan dalam RPJMD

yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk Program dan Kegiatan

sesuai dengan tupoksi masing-masing dinas. Kebijakan ini kemudian

dijabarkan ke dalam Program dan Kegiatan Tahun 2014 – 2019 yang

mencakup:

Program Utama :

a. Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan

b. Program Peningkatan Mutu dan Higienitas Produk Hasil Perikanan

c. Program Pengembangan Pertanian Vertical Garden

d. Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Pengembangan

Pertanian Organik Tanaman Pangan Dan Holtikultura

e. Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian


f. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

g. Program pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak

h. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian

Sedangkan program pendukung adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja

Program-program dan kegiatan-kegiatan indikatif yang tercantum

dalam Rencana Kerja Tahun 2018 akan dibiayai dengan sumber dana

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar oleh karena itu

komitmen pimpinan dan segenap staf Dinas Perikanan dan Pertanian Kota

Makassar harus didukung oleh segenap aparatur daerah dan legislatif serta

dukungan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan di dalam

mengimplementasikan rencana kerja ini.

Rencana kerja ini disesuaikan dengan pendanaan sehingga ada skala

prioritas dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan rencana kerja ini harus

mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku sehingga arah dan tujuan pelaksanaan

kegiatan ini dapat lebih terarah dan teratur. Kesinambungan kegiatan sangat

dibutuhkan agar dapat tersajikan data yang terukur. Selain itu, jika terdapat

masalah dalam pelaksanaanya maka dapat dibuat rencana tindak lanjut

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rencana tindak lanjut ini merupajan


upaya untuk menuntaskan permasalahan yang mungkin dihadapi ketika

mengimplementasikan seluruh program dan kegiatan. Kegiatan yang

ditindak lanjuti ini pula jelas harus berpedoman pada pemenuhan kebutuhan

vsi misi walikota dan wakil walikota yang didasarkan adanya usulan dan

kebutuhan mastarakat dalam pembangunan Kota Makassar.

Makassar, 09 Juli 2018

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA MAKASSAR,

DR. ABD. RAHMAN BANDO, S.P., M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19700210 199803 1 014

‘

daftar isi - dpp.makassar.go.iddpp.makassar.go.id/source/bank data/sekretariat 2019/pdfjoiner.pdfdan...

Documents