renja tahun 2019 - madiunkab.go.id

ASUS

Typewritten text

RENJA TAHUN 2019

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas Karunia-Nya sehingga

penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan

Politik Dalam Negeri ( Perubahan Renja OPD BAKESBANG DAN POLDAGRI) Kabupaten

Madiun Tahun Anggaran 2019 ini dapat diselesaikan pada waktunya Perubahan Rencana

kerja ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik

(good governance), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sebagai

acuan/pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2019. Disadari sepenuhnya pula

bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja ini masih banyak terdapat kekurangan dan

kelemahan baik dari segi penulisan maupun kualitas materi yang sangat jauh dari yang

diharapkan. Oleh sebab itu saran masukan yang bersifat konstruktif sangat kami perlu kan

demi penyempurnaan. Akhir kata semoga Renja ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

ii

DAFTAR ISI

Kata PengantarDaftar IsiBAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 20182.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Madiun

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Perubahan Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2019

BAB IV PENUTUP

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangPerencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian

visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju

pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa

Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro

semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu

dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan

perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain

menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang,

antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)

tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah

mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Perubahan

Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama Sisa periode 1 (satu)

tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang

dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih

operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja OPD mempunyai kedudukan

yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai

implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra

SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara

terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan

program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Selanjutnya Renja BAKESBANG DAN POLDAGRI Kabupaten Madiun

digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

BAKESBANG DAN POLDAGRI Kabupaten Madiun Tahun 2019 sebagai tahapan

penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Madiun Tahun 2019.

1

1.2. Landasan HukumLandasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja SKPD adalah :

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

6) Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

7) Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025;

8) Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013 – 2018;

9) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 tahun 2011 Tentang Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.

10) Peraturan Bupati Madiun No. 57 tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Kesbang dan Politik Dalam Negeri.

1.3. Maksud dan TujuanMaksud dan tujuan penyusunan renja SKPD adalah:

a. Maksud

Penyusunan Renja-SKPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

Kabupaten Madiun Tahun 2019 dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan

semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk

menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta

sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi lembaga Bakesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun selama tahun 2019.

b. Tujuan

Penyusunan Renja Bakesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun Tahun 2019

bertujuan agar setiap pejabat dan staf pelaksana yang mempunyai tugas dan

kewajiban serta tanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah

dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan

disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga Renja

Bakesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun Tahun 2019 dapat dicapai secara

optimal.

2

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUANBab ini memuat : Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum,

Hubungan Renja Bakesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun Tahun 2019

dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DUA TAHUN LALUBab ini memuat : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD DuaTahun Lalu, Analisis

Kinerja Pelayanan SKPD, Isu–isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATANBab ini memuat : Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran

Renja SKPD, Program dan Kegiatan Tahun 2019.

BAB IV PENUTUPBab ini memuat: Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam

rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak

sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak

lanjut.

3

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BakesbangTahun 2018Capaian dan Evaluasi Program / Kegiatan 2018

Pada Tahun 2018 total anggaran Bakesbang Kabupaten sebesar Rp. 5.959.010.051,- . Dengan rincian, sebagai berikut :

Belanja Langsung sebesar : Rp. 3.319.486.000,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar : Rp. 2.639.524.051,-Dialokasikan untuk pelaksanaan 8 program dan 35 kegiatan yang terdiri dari urusan

wajib dan urusan pilihan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp.

2.927.708.226,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 88 %. Perhatikan tabel

berikut :

4

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bakesbang Dan Poldagri Kabupaten MadiunBakesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun sebagai lembaga teknis perencana,

dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan Kabupaten yang

profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan

yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta

fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan

kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga (welfare state).

Untuk mencapai visi dan misi Bakesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun

melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan

yang ditetapkan dalam core strategy dan core policy dan diwujudkan dalam beberapa

program. Program yang akan dilaksanakan oleh Bakesbang Kabupaten Madiun

adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan

program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan

visi dan misi yang diemban. Sehingga adanya keterkaitan antara program Bakesbang

Dan Poldagri dengan program tingkat Kabupaten Madiun menjadi mutlak.

BAKESBANG Dan POLDAGRI sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang

merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban urusan wajib yang

wajib dilaksanakan, yaitu urusan Pemerintahan Umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Perbup Nomor 57 Tahun

2011, Bakesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun didukung ketersediaan dan

kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program

dan kegiatan, Pemerintahan Umum dalam Bidang Keamanan Dan ketertiban serta

Wawasan Kebangsaan .

Selama pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya kualitas penyelenggaraan

Pemerintahan Umum di Kabupaten Madiun mengalami peningkatan dalam

menciptakan rasa aman . Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya

peningkatan kualitas penyelenggaraan tersebut meliputi :

1. Peningkatan Pencegahan , Penanganan Dan Pemulihan Pasca Konflik

2. Meningkatkan Pemahaman Politik Terhadap Elemen Masyarakat

3. Meningkatnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan Terhadap Elemen masyarakat

Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan belum secara signifikan

diikuti oleh peningkatan kualitas. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan

permasalahan pokok antara lain:

1. ASN Dan SDM yang ada masih belum memenuhi kebutuhan secara ideal Badan

Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri;

2. Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja masih perlu penambahan cukup

sefitikan ;

3. Kurang Optimal koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait yaitu TNI / POLRI ,

Organisasi Masyarakat, LSM dan Elemen Masyarakat lainnya;

5

4. Belum Terbentuknya Forum di Tingkat Desa / Kelurahan (Kades/Kakel,

Babinkantibmas, Babinsa ) 3 Pilar yang terdiri dari Pemerintah , Polri dan TNI ;

5. Belum Terbentuknya Forum kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Kabupaten/Kecamatan Dan Desa Se Kabupaten Madiun

6. Kurangan maxsimal dalam mendeteksi dini terhadap permasalahan permasalahan

yang timbul tentang Ipoleksosbud Hankam karena kurangnya koordinasi 3 Pilar

yang ada di wilayah Kabupaten Madiun di tingkat Kecamatan dan Desa /

Kelurahan;

Dalam perkembangan kedepan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam

Negeri Kabupaten Madiun, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan

trobosan kebijakan yang dimiliki, Bakesbang Dan Poldagri diharapkan responsif,

kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan

untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan

perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan

teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan,

memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan

komunikasi antar pemangku kepentingan. Berikut ini Tabel mengenai pencapaian

kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam

Rencana Strategis SKPD dan Indikator Kinerja Utama :

6

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun Tahun 2019

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

NO IndikatorSPM /

Standar Nasional

IKK

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2019

Tahun 2020

Cata

tan

Ana

lisis

1 Prosentase Potensi Gangguan / Konflik Yang teratasi

67% 71% 77% 83% 67% 71% 67% 71%

2 Prosentase Elemen Masyarakat Yang Mendapat Pendidikan Politik

84% 88% 91% 95% 84% 88% 84% 88%

3 Prosentase Elemen masyarakat Yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

7

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BakesbangUntuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa

cara Bakesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun memandang bahwa cara

pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan.

Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan

melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang

berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut

menunjukkan adanya keterkaitan dan sekuensi yang jelas sebagai suatu sistem

operasional Bakesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun.

Kebijaksanaan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah

dirumuskan dengan mendasarkan diri pada Rencana Strategis Kabupaten Madiun.

Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasional Bakesbang Dan Poldagri

Kabupaten Madiun dirumuskan melalui Renstra Bakesbang Dan Poldagri Kabupaten

Madiun yang tidak terlepas dari Renstra Kabupaten Madiun. Adapun strategi

Bakesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun untuk dapat mencapai tujuan dan

sasaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pencegahan , Penanganan Dan Pemulihan Pasca Konflik.

2. Meningkatkan Pemahaman Politik Terhadap Elemen Masyarakat.

3. Meningkatnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan Terhadap Elemen

masyarakat.

2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPDKabupaten Madiun menetapkan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Keamanan

2. Pertumbuhan Ekonomi

3. Kesehatan

4. Ketenagakerjaan

5. Kepariwisataan

6. Lingkungan Hidup

7. Keagamaan

8

Selain prioritas pembangunan tersebut Pemerintah Kabupaten Madiun juga

menekankan pada prioritas penanganan program (penekanan kebijakan) antara lain :

1. Perekonomian (agrobisnis, pariwisata, revitalisasi pasar, agroforestry, UMKM,

dan koperasi);

2. Kemiskinan (RTLH, Bantuan Siswa Miskin, Jaminan Kesehatan);

3. Infrastruktur (Jalan dan Jembatan, Pusat Pemerintahan, Waduk, Jalan Tol);

4. Peningkatan PAD (Intensifikasi dan Eksentifikasi Pendapatan);

5. Sistem Perencanaan dan Kebijakan Anggaran (Komposisi Anggaran,

Penyerapan Anggaran, Hibah Bansos);

6. Reformasi Birokrasi (8 area perubahan yaitu Organisasi, Tatalaksana, Peraturan

Perundang-undangan, SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan

Publik, Mind Set dan Cultural Set Aparatur); (ASN, Orientasi CPNS, Sekdes,

SO/Restrukturisasi Organisasi, Diklat Fungsional dan Struktural, Kaderisasi,

Reward and Punishment, Penguatan Disiplin Aparatur);

7. Pemerintahan Desa (kesiapan desa menyongsong berlakunya UU Desa);

8. Pendekatan pembangunan berdasarkan pemerataan / SSWP.

Masing-masing prioritas program pembangunan daerah mendukung capaian

target dan sasaran RPJMD Kabupaten Madiun. Capaian kinerja yang ingin

diwujudkan dalam pelaksanaan prioritas program pembangunan tahun 2019 untuk

Bakesbang Dan Poldagri adalah sebagai berikut :TARGET KINERJANo. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 2019 2020

1. Menciptakan Rasa Aman Bagi Masyarakat Dan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Menciptakan Rasa Aman

Prosentase Potensi Gangguan / Konflik Yang Teratasi

67% 71%

Prosentase Pemahaman Politik Terhadap Elemen Masyarakat

84% 88%

Prosentase Pemahaman Wawasan Kebangsaan Terhadap Elemen Masyarakat

20% 20%

9

Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten

Madiun.

Tabel 2.4Keterkaitan Kegiatan Bakesbang Dan Poldagri Kabupaten Madiun Tahun 2019 dengan

Prioritas RKPD Kabupaten Madiun 2019.

NO. KEGIATAN BAKESBANG DAN POLDAGRI PRIORITAS RKPD

1. a. Pemantapan Stabilitas Bidang Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM dan Sosial

b. Sarasehan dan Pembinaan Anggota IPSI (Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia) Kabupaten Madiun

c. Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019d. Pemantapan Stabilitas Pemerintah Daerahe. Rekonsiliasi Penaganan Konflik Sosialf. Fasilitasi Kewaspadaan Daerahg. Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Peningkatan Pencegahan, Penanganan Dan Pemulihan Pasca Konflik.

2. a. Pembinaan Partai Politikb. Pembinaan Ormas Dan LSMc. Desk Pemilu Legislatif, Presiden Dan Wakil Presidend. Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Pembinaan Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB)

Meningkatkan Pemahaman Politik Terhadap Elemen Masyarakat

3. a. Aktualisasi Nilai Pancasilab. Fasilitasi Penghayat Aliran Kepercayaan (PAKEM)c. Sosilaisasi Integrasi Bangsa

Meningkatnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan Terhadap Elemen Masyarakat.

10

BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Setiap daerah harus mampu menyusun perencanaan pembangunan daerah

secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan,

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ayat (2) Pasal 2, dengan jenjang

perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah,

maupun perencanaan tahunan. Untuk itu, setiap kabupaten / kota harus menetapkan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara itu, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

setiap SKPD juga diwajibkan untuk membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun

dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada SKPD, memuat

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangatlah penting

untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan

masyarakat.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan

pengawasan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan

berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun, merupakan hasil dari

proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses

partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat

menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai

dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi

masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Untuk

dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu

ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan

mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar

dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang

diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

11

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi

perencana dalam hal ini Bappeda Kabupaten Madiun yang bertugas membantu Kepala

Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional

dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah

menentukan dalam mewujudkan good governance.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

Berdasarkan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

Kabupaten Madiun, maka tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan

Bangsa Dan Politik Dalam Negeri dari penjabaran misi, adalah sebagai berikut:

MISI 1: Mewujudkan Rasa Aman Bagi Seluruh Masyarakat Dan Aparatur Pemerintah Kabupaten MadiunTujuan :

Meningkatkan Menciptakan Rasa Aman Bagi Masyarakat Dan Aparatur Sipil

Negara ( ASN)

Sasaran :

Menciptakan Rasa Aman

MISI 2: Mewujudkan Aparatur Pemerintah Yang Profesional Untuk Meningkatkan Pelayanan PublikTujuan :

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Government)

Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Sasaran :

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

MISI 3: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Mandiri Berbasis Agrobisnis, Agroindustri Dan Pariwisata Yang BerkelanjutanTujuan

Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Sasaran :

Meningkatnya Perekonomian Masyarakat

MISI 4: Meningkatkan Kesejahteraan Yang BerkeadilanTujuan :

Meningkatkan Kualitas Pembangunan Masyarakat

Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Pendidikan

12

MISI 5: Mewujudkan Masyarakat berakhlak Mulia Dengan Meningkatkan Kehidupan beragama, Menguatkan Budaya Dan Mengedepankan Karifan LokalTujuan :

Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang berakhlak Mulia Dan Berbudaya

Sasaran :

Meningkatkan Nilai – Nilai Keagamaan Dalam Masyarakat

Meningkatkan Pelestarian Budaya

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun dalam

melaksanakan urusan dan wewenang serta tugas dan fungsinya mendukung Misi I :

Mewujudkan Rasa Aman Bagi Seluruh Masyarakat Dan Aparatur Pemer intah Kabupaten Madiun

Tujuan : Meningkatkan Menciptakan Rasa Aman Bagi Masyarakat Dan Aparatur Sipil Negara ( ASN) Sasaran : Menciptakan Rasa Aman

Implementasi RENSTRA Kabupaten Madiun Tahun 2018 -2023 terhadap

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam Negeri Kabupaten Madiun dengan

menetapakan tujuan , sasaran indikator yaitu :

TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGETMenciptakan Rasa Aman

Peningkatan Pencegahan, Penanganan Dan Pemulihan Panca Konflik

Prosentase Potensi Gangguan/ Konflik Yang Teratasi

67 %

Meningkatnya Pemahaman Politik Terhadap Elemen Masyarakat

Prosentase Pemahaman Politik Terhadap Elemen Masyarakat

84 %

Meningkatnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan Terhadap Elemen Masyarakat

Prosentase Pemahaman Wawasan Kebangsaan Terhadap Elemen Masyarakat

20 %

13

3.3. Program Dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Madiun Tahun 2019

Pada Tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

Kabupaten Madiun akan menjalankan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN a. Pemantapan Stabilitas Bidang Politik, Organisasi Kemasyarakatan, LSM dan

Sosial.

b. Sarasehan Dan Pembinaan Anggota IPSI (Ikatan Pencak Silat Seluruh

Indonesia) Kab Madiun

c. Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019

d. Pemantapan Stabilitas Pemerintah daerah

e. Rekonsiliasi Penanganan Konflik Sosial

f. Fasilitasi Kewaspadaan Daerah

g. Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

2. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT a. Pembinaan Partai Politik

b. Pembinaan Ormas Dan LSM

3. PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEHIDUPAN BERAGAMAa. Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

b. Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

c. Aktualisasi Nilai Pancasila

d. Fasilitasi Penghayat Aliran Kepercayaan (PAKEM)

e. DESK Pemilu Legislatif, Presiden Dan Wakil Presiden

f. Sosialisasi Integrasi Bangsa

Sedangkan kegiatan yang juga menjadi rencana kerja tahun 2019, namun tidak

masuk di dalam Penetapan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORANa. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik

b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor

d. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

f. Penyediaan Makanan dan Minuman

g. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

h. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

i. Penyediaan Jasa Publikasi

j. Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja (SKPD)

14

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATURa. Pengadaan Peralatan Kantor

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Kantor Pendukung ( Komputer/ Printer / AC

dan Mesin Tik )

3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGANPenyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

15

BAB IVPENUTUP

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun

Tahun 2019 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan

Politik Dalam Negeri berdasarkan RPJMD Kabupaten Madiun, sehingga tahun ini merupakan

waktu yang tepat untuk mencapai target kinerja yang belum terpenuhi.

Target kinerja perencanaan Pemerintahan Umum yaitu Menciptakan Rasa Aman yg

dicantumkan dalam RPJMD berkaitan dengan Tingkat Kinerja Perencanaan Daerah dan

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Keamanan dan Ketertiban Wilayah Kabupaten Madiun

yaitu :

Tujuan yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri yang

telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Madiun yaitu Menciptakan Rasa Aman dan

untuk mencapai target tujuhan menentukan sasaran – sasaran yaitu :

1. Peningkatan Pencegahan , Penanganan Dan Pemulihan Pasca Konflik

2. Meningkatkan Pemahaman Politik Terhadap Elemen Masyarakat

3. Meningkatnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan Terhadap Elemen Masyarakat.

Sasaran juga diukur untuk mencapai tujuhan yang ditargetkan RPJMD dengan

Indikator Kinerja yaitu :

1. Prosentase Potensi Gangguan / Konflik Yang Teratasi

2. Prosentase Pemahaman Politik Terhadap Elemen Masyarakat

3. Prosentase Pemahaman Wawasan Kebangsaan Terhadap Elemen Masyarakat .

Tujuan, Sasaran dan Indikator yang berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat

ditandai dengan adanya forum konsultasi / Koordinasi dengan elemen – elemen masyarakat

umum / publik juga Aparat Kemanan baik TNI POLRI dalam mewujudkan Visi Kabupaten

Madiun Yaitu Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak sehingga Visi Kabupaten Madiun

dalam pelaksanaan konsultasi dan koodinasi yang diwujudkan dengan :

1. Kondusipnya wilayah sehingga dapat Meciptanya Rasa Aman di Wilayah Kabupaten

Madiun , walaupun ada kejadian kejadian tapi masih dalam keadaan aman dan kendali

dengan sering koordinasinya dengan Aparat Keamanan TNI / POLRI serta Elemen

Masyarakat baik LSM , Ormas , Partai Politik serta Tokoh Agama / Masyarakat / Pemuda

di Wilayah Kabupaten Madiun.

2. Seringnya diadakan sosialisasi / pembinaan kepada Masyarakat yang didalamnya

sangat penting yaitu Unsur Pemuda yang merupakan sasaran di era globalisasi untuk

mewujudkan Wilayah Kabupaten Madiun yang kondusif

16

3. Diadakan pertemuan – pertemuan dengan perguruan Pencak silat / Bela Diri yang ada

diwilayah Kabupaten Madiun ( 14 Perguruan Pencak Silat ) untuk menjaga keamanan

dan ketertiban karena merupakan salah satu yang menopang terwujudnya salah satu

program prioritas RPJMD Kabupaten Madiun dan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa

Dan Politik Dalam Negeri yaitu Urusan Keamanan Dan Ketertiban Umum dengan

tujuan Menciptakan Rasa Aman Bagi Seluruh Masyarakat Dan Aparatur Pemerintah kabupaten Madiun.

4. Dibentuknya Organisasi / Satgas / Kelompok Masyarakat yang mendukung target - target

Indikator yaitu FKDM , FKUB, FPK Dan PAKEM baik di Tingkat Kabupaten sampai

Kecamatan dan akan dibentuk lagi Tingkat Desa / Kelurahan Se Kabupaten Madiun.

Demikian penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Badan kesatuan Bangsa Dan Politik

Dalam Negeri Kabupaten Madiun semoga menjadi bahan informasi, acauhan serta

bermanfaat.

17

Tabel 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAKESBANG DAN POLDAGRI

DAN PENCAPAIAN RENSTRA BAKESBANG DAN POLDAGRI s/d TAHUN 2018

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)

Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018

Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d

Tahun 2019

Target Renja

Tahun 2018

Realisasi Renja

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program/ Kegiatan s/d

Tahun 2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.01 PEMERINTAHAN UMUM PEMERINTAHAN UMUM

1.19.1.19.1.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.19.1.19 .01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terpenuhinya Tagihan Telepon dan Listrik

Paket (12

Bulan)

Paket

100% Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Paket

100%

(12 Bulan) (12 Bulan)

1.19.1.19.1.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Alat Kebutuhan Kantor

Paket (12

Bulan)

Paket

100% Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Paket

100%


1.19.1.19.1.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor

Paket (12

Bulan)

Paket

100% Penyediaan Alat Tulis Kantor

Paket

100%


1.19.1.19.1.01.11 Penyediaan barang cetaan dan penggandaan Terpenuhinya Barang Cetakan Kantor

Paket (12

Bulan)

Paket

100% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Paket

100%


1.19.1.19.1.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Tersedianya Bacaan dan Perundang undangan di Kantor

Paket (12

Bulan)

Paket

100% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

Paket

100%


1.19.1.19.1.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum Kantor

Paket (12

Bulan)

Paket

100% Penyediaan Makanan dan Minuman

Paket

100%


1.19.1.19.1.01.18 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya Komunikasi ke Provinsi dan Pusat

Paket (12

Bulan)

Paket

100% Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Paket

100%


1.19.1.19.1.01.19 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terpenuhinya Koordinasi di Daerah

Paket (12

Bulan)

Paket

100% Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Paket

100%


1.19.1.19.1.01.25 Penydiaan jasa Publikasi Terpenuhinya Informasi penyelenggaraan Pemerintahan

Paket (12

Bulan)

Paket

(12 Bulan)

100% Penydiaan jasa Publikasi

Paket

100%

(12 Bulan)

1.19.1.19.1.01.26 Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD Pengawai Honoarium Bekerja dengan Baik

Paket (12

Bulan)

Paket

(12 Bulan)

100% Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD Paket (12 Bulan) 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.19.1.19.1.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

1.19.1.19.1.02.11 Pengadaan Peralatan kantor Lancarnya kinerja kantor

Paket (12

Bulan)

Paket

(12 Bulan)

100% Pengadaan Peralatan kantor 1 Paket 1 Paket

1.19.1.19.1.02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Gedung Kantor yang dipelihara 1 gedung

1 Gedung Kantor

yang terpelihara

100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 Gedung Kantor yang

terpelihara

100%

1.19.1.19.1.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas / Operasional Suku cadang, BBM, Pelumas, pajak kendaraan, dan servise tersedia

paket12 bulan Suku

cadang , BBM ,

Pelumas , pajak

kendaraan , dan

servise tersedia

100%

12 bulan Suku cadang ,

BBM , Pelumas , pajak

kendaraan , dan servise

tersedia

100%

( 12 bulan)

1.19.1.19.1.02.29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur Jumlah mebulair yang dipelihara 70 unit

51 unit mebulair

yang dipelihara

100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

75 unit mebulair yang

dipelihara

100%

1.19.1.19.1.02.30

Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer / Printer / AC dan Mesin

Tik)

Jumlah Komputer, Printer, AC, Mesin Ketik, Dispenser yang

dipelihara

15 unit

15 unit Komputer,

Printer, AC, Mesin

Ketik , Dispenser

yang terpelihara

100%

Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Kantor pendukung (Komputer,printer Ac dan Mesin

Ketik )

17 unit Komputer, Printer,

AC, Mesin Ketik , Dispenser

yang terpelihara

100%

1.19.1.19.1.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

1.19.1.19.1.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 4 laporan 4 laporan 100% Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4 Laporan 100%

1.19.1.19.1.15 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

1.19.1.19.1.15.07 Pemantapan stabilitas bidang politik, organisasi kemasyarakatan dan LSM dan sosial Meningkatnya Kinerja Pegawai 30 Orang

30 Orang

100% Pemantapan stabilitas bidang politik, organisasi kemasyarakatan dan LSM dan sosial

30 Orang

100%

Pemantauan

Wilayah di 15 Kec

Pemantauan Wilayah di 15

Kec

1.19.1.19.1.15.08 PAM Terpadu Kondusifnya wilayah 15 Kecamatan

Pengamanan

Wilayah di 15 Kec.

1.19.1.19.1.15.09 Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) Terciptanya wilayah yang kondusif 24 Orang

Pemantauan

Wialayan di

Kecamatan

100% - -

1.19.1.19.1.15.10

Sarasehan dan pembinaan Anggota IPSI (Ikatan pencak silat seluruh indonesia) Kab

Madiun

Kondusifnya keamanan di Kabupaten Madiun 1 Kegiatan

1 Kegiatan

200%

Sarasehan dan pembinaan Anggota IPSI (Ikatan pencak silat seluruh indonesia) Kab

Madiun

1 Kegiatan

100%Koordinasi Antar

Anggota IPSI di

Wilayah Kab.

Madiun

200 Orang Anggota 14

Perguruan Pencak Silat

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.19.1.19.1.15.12 Sinergitas Forum Koordinasi Muspika Kondusifnya Wilayah 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100%

Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 56 Desa 56 Desa

Pemantapan Stabilitas Pemerintah Daerah 5 Rumusan 1

Rekonsiliasi Penanganan Konflik Sosiali 2 Konflik 1

Fasilitasi Kewaspadaan Daerah 50 Konflik 100%

Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Daerah

I Kegiatan

100%

(150 Orang)

Mengikuti Sosialisasi

1.19.1.19.1.16 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK

KRIMINAL

PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK

KRIMINAL

1.19.1.19.1.16.06 Pemantapan forum kewaspadaan dini masyarakat Tindakan untuk pencegahan 1 Kegiatan

2 Keg

200%Terlaksanannya

kegiatan Forum

Kewaspadaan Dini

Masyarakat

1.19.1.19.1.17 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEHIDUPAN

BERAGAMA

1.19.1.19.1.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa Terpeliharanya nilai - nilai luhur bangsa 1 Kegiatan

1 Keg

100%Terlaksanya

Sosialisasi Nilai-Nilai

Luhur Bangsa

1.19.1.19.1.17.04 Pemantapan katahanan bangsa Terpeliharanya ketahanan bangsa 1 Kegiatan

1 Keg

100%Terlaksanya

Sosialisasi

Pemantapan

Ketahanan bangsaHari Lahirnya Pancasila Meningkatnya Pemahaman Pancasila 1 Kegiatan

1 Keg

100%Terlaksanya

Sosialisasi Lahirnya

Pancasila

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.19.1.19.18 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

KEBANGSAAN DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

1.19.1.19.1.27.02 Pembinaan forum kerukunan umat beragama (FKUB) Terciptanya kerukunan umat beragama di wilayah Kabupaten Madiun 2 Kegiatan

3 Keg

150% Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

1 Keg

100%

Terlaksananya

Pembinaan FKUB

(250 Orang)

Anggota FKUB Yang

mengikuti Pembinaan

1.19.1.19.1.27.01 Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Terciptanya situasi wilayah kondusip 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% Penguatan Kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

1 Keg (150 Orang)

100%

Anggota FPK Yang

mengikuti Pembinaan

1.19.1.19.1.27.04 Aktualisasi Nilai Pancasila

1 Kegiatan

100%

( 150 Orang)

Mengikuti Sosialisasi

1.19.1.19.1.27.05 Fasilitasi Penghayat Aliran Kepercayaan (PAKEM)

1 Keg

100%(150 Orang)

Anggota PAKEM Yang

mengikuti Pembinaan

1.19.1.19.1.27.06 Desk Pemilu Legislatif, Presiden Dan Wakil Presiden

1 Kegiatan

100%(500 Orang)

Yang Mengikuti Sosialisasi

1.19.1.19.1.27.07 Sosialisasi Integrasi Bangsa

1 Kegiatan

100%( 500 Orang)

Yang mengikuti Sosialisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.19.1.19.1.21 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

1.19.1.19.1.21.11 Lokakarya ormas dan LSM Meningkatnya peran ormas dan LSM 1 Kegiatan

1 Keg

100%Terlaksananya

Lokakarya Ormas

dan LSM

1.19.1.19.1.21.12 Fasilitasi Administrasi bantuan Partai Politik Tersalurkannya bantuan politik 2 Kegiatan

3 Kegiatan

150%Tersalurnya Bantuan

Keuangan Partai

Politik

1.19.1.19.1.21.13 Pertemuan LSM, Parpol dan Ormas rutin tiap triwulan Terjalinnya komunikasi dan koordinasi 4 Kali

4 kali

100%Terlaksananya

Pertemuaan LSM,

Parpol Dan ormas

1.19.1.19.1.21.15 Revitalisasi Dan Aktuaalisasi Nilai Nilai Pancasila Pengetahuan tentang 4 pilar kebangsaan 1 Keg 1 Keg

1.19.1.19.1.21.18 Penguatan Satgas Kontra Radikal , Radikalisasi Dan Anti Premanisme Terciptanya situasi wilayah kondusip 11 Bulan

11 Bulan

100%

5 kali Sosislisasi

1.19.1.19.1.21.19 Bela Negara Penambahan Jumlah kader Bela Negara 1 Kegitan 1 Kegiatan 100%

1.19.1.19.1.27.06 DESK Pemilu Kepala Daerah

Peninkatan Peran Ormas. LSM Dan Parpol dalam pelaksanaan

Pemilu

11 Bulan 11 Bulan 100%

1.19.1.19.1.21.25 Pembinaan Partai Politik Peningkatan Peran Parpol Dalam Pelaksanaan Pemilu

1 Kegiatan 1 Kegiatan

100% Pembinaan Partai Politik

1 Kegiatan

100%

9 Parpol 9 Parpol

9 Parpol Yang Mengikuti

Pembinaan

1.19.1.19.1.21.29 Pembinaan Ormas Dan LSM

1 Kegiatan

100%

(350 Orang)

Anggota Ormas Dan LSM

Yang Mengikuti Pembinaan

Nama Indikator Satuan LKPJ 2018 Target 2019 Nama Indikator Satuan LKPJ 2018 Target 20191 2 4 6 9 10 11 121. Menciptakan Rasa

Amana. Prosentase Peningkatan

Pencegahan , PenangananDan Pemulihan PascaKonflik

Kasus 100% 67%

a. Program PeningkatanKeamanan DanKenyamananLingkungan

Prosentase PotensinGangguan / Konflik YangTeratasi

Kasus 100% 67%Kewaspadaan

Daerah

b. Prosentase PemahamanPolitik Terhadap ElemenMasyarakat

Orang 81% 84%b Program Pendidikan

Politik MasyarakatProsentase ElemenMasyarakat Yangmendapatkan Pendidikan

Orang 81% 80Hubungan Antar

Lembaga

c. Prosentase PemahamanWawasan KebangsaanTerhadap ElemenMasyarakat

Lembaga 100% 20%

c Program PeningkatanWawasan Kebangsaan

Prosentase ElemenMasyarakat Yangmendapatkan PembinaanWawasan kebangsaan

Lembaga 100% 20%Wawasan

Kebangsaan

3 7 8

INDIKATOR KINERJA SASARAN INDIKATOR PROGRAMSASARAN

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

BIDANGPELAKSANA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERIRENCANA KINERJA TAHUN 2019

PROGRAMNO

OPD : BAKESBANG DAN POLDAGRI

LOKASITARGET CAPAIAN

KINERJAKEBUTUHAN DANA/

PAGU INDIKATIFSUMBER

DANATARGET CAPAIAN


PAGU INDIKATIF

PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

Terpenuhinya kebutuhanadministrasi dan pendukungoperasi perkantoran

Bakesbangpoldagri

357,979,000 390,650,900

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberDaya Air dan Listrik

Biaya telepon, air, dan listrikyang terbayar

12 bln 55,000,000

DAU 12 bln 54,543,600

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Kebersihan Kantor tersedia 12 bln 15,500,000 DAU 12 bln 5,417,500

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang diadakan 12 bln 82,729,000 DAU 12 bln 63,734,350Penyediaan Barang Cetakan DanPenggandaan

Jumlah barang cetak amplop,stop map dan foto copy yangdiadakan

12 bln 21,650,000

DAU 12 bln 19,903,550

Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan

Jumlah bahan bacaan danperaturan perundang-undanganyang diadakan

12 bln 5,000,000

DAU 12 bln 9,500,000

Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Snack, makan, danminum rapat harian yangdiadakan

12 bln 7,500,000

DAU 12 bln 15,055,000

Rapat-Rapat Koordinasi Dan KonsultasiKe Luar Daerah

Jumlah perjalanan luar daerah 12 bln 115,500,000

DAU 12 bln 145,000,000

Rapat-Rapat Koordinasi Dan KonsultasiKe Dalam Daerah

Jumlah perjalanan dalam daerah 12 bln 23,000,000

DAU 12 bln 21,000,000

Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja(SKPD )

Jumlah tenaga kerja non PNSyang diadakan

12 bln 12,000,000

DAU 2 org 45,000,000

Penyediaan Jasa Publikasi Jasa Publikasi yang tersedia 12 bln 20,100,000 DAU 12 bln 11,496,900

PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

Persentase sarana danprasarana kerja yang terpenuhi

137,000,000 153,861,200

Pengadaan Peralatan Kantor Peralatan kantor baru yangtersedia

1 Paket 10,000,000

DAU 1 aket 53,412,750

Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor

Gedung Kantor yang dipelihara 12 bln 15,000,000

DAU 12 bln 16,070,950

Pemeliharaan Rutin / Berkalakendaraan Dinas / Operasional

Suku cadang, BBM, Pelumas,pajak kendaraan, dan servisetersedia

12 bln 97,000,000 DAU 12 bln 69,070,700

Pemeliharaan Rutin / BerkalaMebeleur

Jumlah mebulair yang dipelihara 12 bln 5,000,000 DAU 12 bln 1,650,000

Pemeliharaan Rutin / Berkala AlatKantor Pendukung (Komputer / Printer/ AC dan Mesin Tik)

Jumlah Komputer, Printer, AC,Mesin Ketik, Dispenser yangdipelihara

12 bln 10,000,000 DAU 12 bln 13,656,800

1.01.1.01.01.01.08

1.01.1.01.01.01

1.01.1.01.01.01.02

1.01.1.01.01.01.101.01.1.01.01.01.11

1.01.1.01.01.01.15

1.01.1.01.01.01.17

1.01.1.01.01.01.18

1.01.1.01.01.01.19

1.01.1.01.01.01.22

1.25.1.19.18.02

1.01.1.01.01.02

1.01.1.01.01.02.09

1.01.1.01.01.02.22

1.01.1.01.01.02.24

1.01.1.01.01.02.29

1.01.1.01.01.02.30

RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

KABUPATEN MADIUN

KODEURUSAN/ BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAH DAN

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJAPROGRAM/ KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2018CATATANPENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019

44




DANATARGET CAPAIAN


PAGU INDIKATIF


PROGRAM/ KEGIATAN




PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

Persentase sasaran Kinerja SKPDyang tercapai (%)

4,375,000 44,994,000

Penyusunan Laporan capaian kinerjadan keuangan SKPD

Jumlah laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

4 laporan 4,375,000 DAU 4 laporan 44,994,000

PROGRAM PENINGKATANKEAMANAN DAN KENYAMANANLINGKUNGAN

Prosentase Potensi Gangguan /Konflik Yang Teratasi

769,825,000 2,023,999,350

Pemantapan Stabilitas Bidang Politik,Organisasi Kemasyarakatan dan LSMdan Sosial

Jumlah Informasi Potensi KonflikYang Diperoleh

12 bln 165,750,000 DAU 2 Konflik 129,000,000

PAM Terpadu Kondusifnya wilayah 12 bln 472,000,000

Komunitas intelijen daerah (kominda) Terciptanya wilayah yangkondusif

12 bln 57,025,000

Sarasehan dan Pembinaan AnggotaIPSI (Ikatan Pencak Silat SeluruhIndonesia) Kabupaten Madiun

Jumlah Anggota IPSI Yang Dibina 1 Keg 50,050,000 DAU 200 Orang 210,954,700

Penanganan Gangguan KeamananDaerah sesuai Inpres No 2 Tahun 2013

Kondusifnya wilayah 1 Keg 25,000,000

Pengamanan Pemilihan Kepala DesaSerentak Tahun 2019

Jumlah Lembaga Yang bekerjaSama DID 3 Lembaga 950,000,000

Pemantapan Stabilitas PemerintahDaerah

Jumlah Rumusan Kebijakan HasilPertemuan

DAU 5 Rumusan 473,366,350

Rekonsilasi Penanganan Konflik Sosial Jumlah Konflik YangDitindaklanjuti DAU 2 Konflik 50,022,200

Fasilitasi Kewaspadaan Daerah Jumlah Informasi Potensi KonflikYang Diperoleh DAU 50 Konflik 140,869,000

Pemantapan Forum Kewaspadaan DiniMasyarakat

Jumlah Yang MengikutiSosialisasi DAU 250 Orang 69,787,100

PROGRAM PEMELIHARAANKANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHANTINDAK KRIMINAL

Jumlah Pelaksanaan SosislisasiPemantapan ForumKewaspadaaan Dini Masyarakatdan Forkominda

65,000,000 -

Pemantapan Forum Kewaspadaan DiniMasyarakat

Tindakan untuk pencegahan1 Keg

65,000,000

PROGRAM PENGEMBAGANWAWASAN KEBANGSAAN

Prosentase penyelesaian konflikdi Daerah

147,000,000 -

Peningkatan Kesadaran MasyarakatAkan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

Terpeliharanya nilai - nilai luhurbangsa 1 Keg

50,000,000

1.01.1.01.01.06

1.01.1.01.01.06.01

1.19.1.19.1.15

1.19.1.19.1.16

1.19.1.19.1.16.06

1.19.1.19.1.15,07

1.19.1.19.1.15.10

1.19.1.19.1.15.12

1.19.1.19.1.15.17

1.19.1.19.1.15.18

1.19.1.19.1.15.19

1.19.1.19.1.15.20

1.19.1.19.1.17.03

1.19.1.19.1.17

44




DANATARGET CAPAIAN


PAGU INDIKATIF


PROGRAM/ KEGIATAN




Pemantapan Ketahanan Bangsa danForum Pembauran Kebangsaan

Terpeliharanya ketahananbangsa 1 Keg

47,000,000

Hari Lahirnya Pancasila Meningkatnya PemahamanPancasila

1 Keg50,000,000

Sosialisasi Hak Asasi Manusia (HAM) Meningkatnya Pemahaman HakAsasi Manusia ( HAM )

PROGRAM KEMITRAANPENGEMBAGAN WAWASANKEBANGSAAN DAN KEHIDUPANBERAGAMA

Prosentase Elemen MasyarakatYang Mendapatkan Pembinaanwawasan Kebangsaan

30,000,000 374,813,300

Pembinaan Forum PembauranKebangsaan (FPK)

Junmlah Anggota FPK YangMengikuti Pembinaan

1 Keg 30,000,000 DAU

150 Orang 37,791,300

Pembinaan Forum Kerukunan UmatBeragama (FKUB)

Jumlah Anggota FKUB Yangmengikuti Pembinaan

DAU250 Orang

38,265,250

Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila Jumlah Yeng mengikutiSosialisasi

DAU200 Orang

43,001,800

Fasilitasi Penghayat AliranKepercayaan

Jumlah Anggota PAKEM YangMengikuti Pembinaan

DAU150 Orang

40,217,400

DESK Pemilu Legislatif, Presiden DanWakil Presiden

Jumlah Masyarakat YangMengikuti Sosialisasi

DAU500 Orang

89,636,100

Sosialisasi Integrasi Bangsa Jumlah Yeng mengikutiSosialisasi

DID500 Orang

125,901,450

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIKMASYARAKAT

Prosentase Elemen MasyarakatYang mendapatakan PendidikanPolitik

1,149,846,000 113,731,950

Pembinaan Partai Politik Terjalinnya komunikasi dankoordinasi

DAU 9 Parpol 44,078,650

Pembinaan Ormas Dan LSM Meningkatnya peran ormas danLSM

DAU 350 Orang 69,653,300

Lokakarya Ormas dan LSM Meningkatnya peran ormas danLSM 1 Keg 25,750,000

Fasilitasi Administrasi Bantuan PartaiPolitik

Tersalurkannya bantuan politik 1 Keg 15,000,000

Pertemuan LSM, Parpol dan OrmasRutin Tiap Triwulan

Terjalinnya komunikasi dankoordinasi 1 Keg 60,675,000

Revitalisasi Dan Aktialisasi Nilai - NilaiPancasila

Pengetahuan tentang 4 pilarkebangsaan 1 Keg 40,000,000

Bela Negara Pengetahuan tentang 4 pilarkebangsaan 1 Keg 100,000,000

Satgas Anti Radikalisasi DanPenangaan Konflik Sosial

Terjalinnya komunikasi antarAnggota Satgas 1 Keg 50,000,000

DESK Pemilu Kepala Daerah Meningkatnya peran ormas,LSM, Parpol dan MasyarakatDalam Pemilu

12 bln 858,421,000

Jumlah 2,661,025,000 3,102,050,700

1.19.1.19.1.21

1.19.1.19.1.21.25

1.19.1.19.1.21.29

1.19.1.19.1.27.02

1.19.1.19.1.27.04

1.19.1.19.1.27.05

1.19.1.19.1.27.06

1.19.1.19.1.27.07

1.19.1.19.1.17.04

1.19.1.19.1.17.05

1.19.1.19.1.17.06

1.19.1.19.1.27

1.19.1.19.1.27.01

44

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N M A D I U NBADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Jl. Alun-alun Utara No.4 Madiun Telp./Fax (0351) 451295M A D I U N

KEPUTUSANKEPALA BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK DALAM NEGERI

KABUPATEN MADIUNNOMOR : 188.4/122/402.301/2018

TENTANG

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019KEPALA BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK DALAM NEGERI

KABUPATEN MADIUN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri perlu ditindaklanjuti dengan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun Tahun 2019;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun tentang Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaran Pendayagunaan Aparatur Negara;

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun2011 tentang Organisasi Perangkat DaerahKabupaten Madiun;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,KESATU : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsadan Politik

Dalam Negeri Kabupaten Madiun Tahun 2019 merupakan landasan danpedoman operasional dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan Tahun 2019 dan merupakan komitmen bersamaseluruh pelaku kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun sekaligus sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang akan dituangkan dalam Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KEDUA : Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun Tahun 2019 secara rinci tertuang dalam lampiran keputusan ini,dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka

akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MadiunPada tanggal 28 Desember 2018

Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan BangsaDan Poklitik Dalam Negeri Kabupaten MadiunNomor : 188.4 / 122 /402.301/2018Tanggal : 28 Desember 2018

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) SKPD TAHUN 2019

SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No. Program / Kegiatan Anggaran LOKASI Kewenangan Tusi Catatan

1 2 3 5 6 7

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

390,650,900

Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 54,543,600 BadanKesbang

DanPoldagri

Subbag Umum Dan Kepegawaian

Sekretariat

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5,417,500 Subbag Umum Dan Kepegawaian

Penyediaan Alat Tulis Kantor 63,734,350 Subbag Umum Dan Kepegawaian

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 19,903,550 Subbag Umum Dan Kepegawaian

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 9,500,000 Subbag Umum Dan Kepegawaian

Penyediaan Makanan dan Minuman 15,055,000 Subbag Umum Dan Kepegawaian

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 145,000,000 Subbag Umum Dan Kepegawaian

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 21,000,000 Subbag Umum Dan Kepegawaian

Penyediaan Jasa Publikasi 11,496,900 Subbag Umum Dan Kepegawaian

Penyedia Jasa Penunjang Kinerja SKPD 45,000,000 Subbag Umum Dan Kepegawaian

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANAAPARATUR

153,861,200

Pengadaan peralatan kantor 53,412,750 Subbag Umum Dan Kepegawaian

Sekretariat

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 16,070,950 Subbag Umum Dan KepegawaianPemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas / Operasional 69,070,700 Subbag Umum Dan Kepegawaian

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1,650,000 Subbag Umum Dan Kepegawaian

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer,Printer, AC dan Mesin Ketik) 13,656,800 Subbag Umum Dan Kepegawaian

3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 44,994,000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD 44,994,000 Subbag Penyusunan Program Dan

Laporan Sekretariat

4 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DANKENYAMANAN LINGKUNGAN

2,023,999,350

Pemantapan Stabilitas Bidang Politik, OrganisasiKemasyarakatan dan LSM dan Sosial

129,000,000 Kasubid Pengkajian Masalah

Kabid Pendataan DanPengkajian Maslahan

Sarasehan dan Pembinaan Anggota IPSI (Ikatan Pencak SilatSeluruh Indonesia) Kabupaten Madiun

210,954,700 Kasubid Pendataan Masalah

Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 950,000,000 Kasubid Pendataan Masalah

Pemantapan Stabilitas Pemerintah Daerah 473,366,350 Kasubid Pendataan Masalah

Rekonsililasi Penanganan Konflik Sosial 50,022,200 Kasubid Pendataan Masalah

Fasilitasi Kewaspadaan Daerah 140,869,000 Kasubid Pengkajian Masalah

Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Daerah 69,787,100 Kasubid Pengkajian Masalah

5 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 113,731,950

Kabid Hubungan AntarLembagaPembinaan Partai Politik 44,078,650 Kasubid Hubungn Lembaga Ormas

Dan LSM

Pembinaan Ormas Dan LSM 69,653,300 Kasubid Hubungn Lembaga OrmasDan LSM

7 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBAGAN WAWASANKEBANGSAAN 374,813,300

Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 37,791,300 Kasubid Integrasi Bangsa

Kabid Politik DanIntegrasi Bangsa

Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 38,265,250 Kasubid Integrasi Bangsa

Aktualisasi Nilai Pancasila 43,001,800 Kasubid Politik Dan HAM

Fasilitasi Penghayat Aliran Kepercayaan (PAKEM) 40,217,400 Kasubid Integrasi Bangsa

DESK Pemilu Legislatif, Presiden Dan Wakil Presiden 89,636,100 Kasubid Hubungn Lembaga OrmasDan LSM

Kabid Hubungan AntarLembaga

Sosialisasi Integrasi Bangsa 125,901,450 Kasubid Integrasi Bangsa Kabid Politik DanIntegrasi Bangsa

3,102,050,700

No. Program / Kegiatan Anggaran LOKASI Kewenangan Tusi Catatan

1 2 3 5 6 7

renja tahun 2019 - madiunkab.go.id

Documents