peranan badan perencanaan pembangunan daerah …

i

PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PEMBANGUNAN

KOTA MAKASSAR

SKRIPSI

Oleh

SYAMSIDAR

NIM 105710219115

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR

2020

ii

PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PEMBANGUNAN

KOTA MAKASSAR

SKRIPSI

Oleh

SYAMSIDAR

NIM 105710219115

“Diajukanuntukmemenuhisalahsatusyaratuntukmendapatkangelarsarjana (S1)

pada Program StudiEkonomi Pembangunan

FakultasEkonomidanBisnisUniversitasMuhammadiyah Makassar”

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR 2020

iii

MOTTO

“Tujuanutamapendidikanbukanlahpengetahuan, melainkantindakannyata”

(Herbert Spencer)

PERSEMBAHAN

Karyainiadalahsalahsatuhasilperjuangankuuntukmemenuhitugasdantanggungjaw

abkusebagaimahasiswadanseorangputridarikeluargakecilkumeskipunmasihjauhd

ariharapansesungguhnya.

KaryainipenulispersembahkanuntukIbundadanAyahandatercinta yang

telahmenjadi orang terhebatdalammembesarkanputrinyaini yang

selalumendoakandanmemberikankepercayaankepadaputrinyaini, sertasaudara-

saudarakutersayang yang senantiasamendukungdanmemberikankritik yang

membuatsayamenjadiseseoranglebihbaiklagi.

Semoga Allah selalumelimpahkankesehatan, kebahagiaan, keselamatan,

dankesuksesankepadamereka

AAMIIN

vii

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Penulis Panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segala

rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-nya. Shalawat dan

salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta

para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada

ternilai manakala penulis skripsi berjudul “Peranan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Pembangunan Kota Makassar”.

Skripsi Yang Penulis Buat Ini Bertujuan Untuk Memenuhi Syarat Dalam

Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa Dan Terutama Penulis Sampaikan Ucapan Terima Kasih

Kepada Kedua Orang Tua Penulis Bapak Askar Dan Ibu Hasmawati Yang

Senantiasa Memberikan Harapan, Semangat, Perhatian, Kasih Sayang, Dan

Doa Tulus Tak Pamrih. Dan Suadara-Saudaraku Tercinta Senatiasa Mendukung

Dan Menberikan Semangat Hingga Akhir Studi Ini . Dan Seluruh Keluarga Besar

Atas Segala Pengorbanan, Dukungan, Dan Doa Restu Yang Telah Diberikan

Demi Keberhasilan Penulis Dalam Menuntut Ilmu. Semoga Apa Yang Telah

Mereka Berikan Kepada Saya Menjadi Ibadah Dan Cahaya Penerang Kehidupan

Didunia Dan Diakhirat.

Penulis menyadari bahwa menyusun skripsi ini tidak akan terwujud tanpa

adanya bantuan dan dorongan dari bernbagai pihak. Begitu pula penghargaan

viii

yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak di sampaikan dengan hormat

kepada :

1. Bapak Prof Dr. H. Abd Rahman Rahim SE., MM., Rektor Universitas

Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Ismail Rasullog, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiya Makassar.

3. Ibu Hj.Naidah, SE., M.Si, Selaku Ketua Program Studi Ekonomi

Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Asdar, SE., M.Si., Selaku Sekertaris Jurusan Program Studi

Ekonomi Pembangunan Unversitas Muhammadiyah.

5. Bapak Dr. Andi Jam‟an, S.E.,M.Si., selaku Pembingbing 1 yang senantiasa

meluangkan waktunya membingbing dan mengarahkan penulis, sehingga

skripsi selesai dengan baik.

6. Ibu Agusdiwana Suarni, S.E.,M.Acc, selaku Pembingbing II yang telah

berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.

7. Bapak/ Ibu dan senantiasa Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya

kepada penulis selama mengikuti kuliah.

8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas


9. Teman-Teman Agensi Angkatan 15 yang Selalu belajar bersama yang tidak

sedikit bantuannya dan mendorong aktivitas studi saya dan terimakasih untuk

kebersamaanya selama di HMJ.

10. Terimakasih untuk Keluarga IESP 2.15 untuk Kebersamaanya.

ix

11. Terima kasih untuk sahabata saya Ardillawati fadlia SE, Nur annisa umar

SE, Winda miranda SE, Andi Irwansyah SE, Imal alimal akmal yang selalu

ada untuk saya, dan mensuport .

12. Terima kasih untuk teman kos saya serta teman kelas saya Asmira SE

Untuk selalu membantu dan selalu mensuport saya.

13. Terima kasih untuk teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu

persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan

dukungan sehingga saya dapat merampungkan penulis skripsi ini.

Akhiranya, sungguh saya sangat menyadari bahwa skripsi ini masih

sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya

para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan

kritikanya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi

semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas


Billahi fi Sabili Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Makassar, 6 Februari 2020

Penulis

x

ABSTRAK

SYAMSIDAR, Tahun 2015. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pembangunan Kota Makassar, Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembingbing I Dr. Andi Jam‟an,SE.,M. Si dan Pembingbing II Agusdiwana Suarni, SE.,M. Acc.

Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Pembangunan Kota Makassar. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan Penelitian Kualitatif. Metode pengumpulan data melalui studi observasi, wawancara dan dokumentasi langsung di badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) di kota Makassar, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pejabat fungsional perencana madya BAPPEDA kota Makassar dan Staf bidang pengendalian dan perencanaan Bappeda kota Makassar. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa proses perencanaan Bappeda kota Makassar mempunyai penyusunan dokumen perencanaan diantaranya RPJP disusun 25 tahun sekali, RPJMD disusun 5 tahun sekali dan RKPD yang disusun 1 tahun sekali, dimana faktor pendukung tereliasasinya rencana pembangunan kota Makassar yaitu ketersediaan SDM yang memadai, sarana dan prasarana, sedangkan faktor penghambat yaitu penyesuaian anggaran.

Kata Kunci : Peranan BAPPEDA, Pembangunan

\

xi

ABSTRACT

Syamsidar, 2015. The role of the regional development planning agency (BAPPEDA) in the construction of the city of Makassar, the thesis of the economic study program for the development of the faculty of economics and business, Muhammadiyah university Makassar, supervised by advisor I Dr. Andi Jam’an, SE., M. Si and advisor II Agusdiwana suarni, SE.,M. Acc. This Study aims to determine the role of the regional development planning agency (Bappeda) in Makassar city development. This type of research with a qualitative research approach. Methods of collecting through library studies, interviews and direct documentationin the regional development planning agency (Bappeda) in the city of Makassar, While the informants in this study were functional officials of the Makassar city planning department’s middle planning Bappeda and staff in the control and planning of the Makassar city planning board. The results of this study can be seen that the planning process of Makassar city planning agency has the preparation of planning documents including RPJPD compiled every 25 years, RPJMD compiled every 5 years and RKPD compiled once a year, where the supporting factors for the realization of the Makassar city development plan are the availability of adequate human resources, facilities and infrastructure, while the limiting factor is budget adjustment.

Keywords: Role Bappeda, Development.

xii

DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN JUDUL ............................................................................................ ii

HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................... iii

HALAMAN PERSETUJUAN .............................................................................. iv

HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................. v

KATA PENGANTAR ......................................................................................... vi

ABSTARK ........................................................................................................... vii

DAFTAR ISI ........................................................................................................ ix

DAFTAR TABEL ............................................................................................... x

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xi

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1

A. LatarBelakang ..................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................. 3

C. Tujuan Penelitian ................................................................................ 3

D. Manfaat Penelitian ............................................................................. 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .......................................................................... 5

A. Tinjauan teori ................................................................................... 5

1. Teori Pembangunan ............................................................... 5

2. Teori Perencanaan Pembangunan........................................... 6

3. Pengertian Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) .................................................................. 7

4. Kedudukan Tugas Pokok Fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) ................. 12

5. Pembangunan Daerah ............................................................. 19

6. Tujuan Pembangunan Daerah ................................................ 20

B. Tinjauan Empiris ............................................................................... 21

C. Kerangka Konsep.............................................................................. 26

BAB III Metode Penelitian ................................................................................ 27

A. Jenis Penelitian ............................................................................... 27

B. Fokus Penelitian ................................................................................ 27

C. Lokasi Penelitian ............................................................................... 28

D. Sumber Data ..................................................................................... 28

E. Pengumpulan Data ............................................................................ 29

F. Instrumen Penelitian .......................................................................... 30

G. Teknik Analisis Data .......................................................................... 31

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasaan .................................................. 33

A. Gambaran Umum Objek Penelitian...................................................... 33

xiii

B. Gambar Umum Informan ..................................................................... 63

C. Hasil Penelitian .................................................................................... 64

D. Pembahasaan ...................................................................................... 70

BAB V Penutup ............................................................................................... 71

A. kesimpulan ........................................................................................... 71

B. Saran ..................................................................................................... 72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

xiv

DAFTAR TABEL

Nomor Teks Halaman

Tabel 2.1 TabelPenelitianTerdahulu ............................................. 23

Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Jenjang Pendidikan ..................................................................... 60

Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat, Eselon, dan Tenaga Kontrak ............................................................. 61

Tabel 4.3 Data Informan................................................................. 64 „‟

xv

DAFTAR GAMBAR

Nomor Teks Halaman

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konsep............................................. 26

Gambar 4.1 Stuktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar ........................ 35

Gambar 4.2 Keadaan Pegawai Lingkup Bappeda Kota Makassar

Berdasarkan Status Kepegawaian............................ 62 Gambar 4.3 Keadaan Pegawai Lingkup Bappeda Kota Makassar

Berdasarkan Distribusi pada Bidang dan Sekretari.... 63

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara berkembang

yang sedang melakukan pembangunan disegala aspek bidang dalam rangka

mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum

pada pembukaan UUD 1945 pada Alinea ke empat yaitu melindungi

segenap bangsa Indonesia dan selurh tumpah darah Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan

keadilan sosial.

Pembangunan merupakan suatu proses modernitas yang tersadar dan

terencana untuk menuju perubaahan yang lebih baik dari sebelumnya.

Pembangunan merupakan upaya nasional untuk untuk mewujudkan human

ascend. Karena sifat hakiki manusia adalah makhluk multidimensional, maka

pembangunan nasional menjadi wadah terakumulasinya berbagai program-

program pembangunan yang berasal dari pembangunan daerah.

Agar pembangunan dapat terencana dengan baik maka perlunya

Pembangunan di Indonesia saat iniyaitu dengan adanya satu kesatuan tata

cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat

pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Maka arah pembangunan

1

2

yang baik sangat perlu adanya peran dan partisipasi dari masyarakat secara

langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelenggaraan

pemerintahan.

Oleh karena itu pembangunan di Indonesia mengalami kegagalan

pembangunan di Indonesia krisis sosial yang melanda Indonesia hingga saat

ini bukan terjadi begitu saja, melainkan suatu proses panjang yang

melibatkan seluruh stake holders. Dapat dikatakan, krisis multidimensi yng

terjadi hingga saat ini merupakan wujud nyata dari kegagalan pembangunan.

Kegagalan pembangunan tidak hanya disebabkan oleh karut marutnya

pelaksanaan pembangunan di lapangan, melainkan di mulai dari hulunya.

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka memajukan pembangunan

daerah kota makassar dengan menetapkan peraturan mengenai

pembentukan badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota

Makassar sebagai perangkat daerah.Oleh karena itu maka dengan adanya

pembentukan badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota

Makassar sangat diperlukan keberadaannya untuk menyusun dan

melaksanakan pembangunan secara merata dan adil dengan otonomi yang

seluas-luasnya. Untuk itu pemerintah mengupayakan agar pembangunan

tersebut dapat berjalan semaksimal mungkin tanpa ada hambatan. Untuk itu

peranan BAPPEDA sebagai katalisator dalam mendesain perencanaan dan

penganggaran menjadi lebih baik dan benar, yang akan dituangkan dalam

APBD Kota setiap tahun menjadi kunci utama dan ini menjadi tugas pokok

dan fungsi BAPPEDA sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

di Kota Makassar. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Makassar memuat dua unsur pokok yaitu pernyataan perjanjian kinerja yang

3

harus ditandatangani oleh penanggungjawab program dengan atasan

langsung dalam hal ini Walikota dengan Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Makassar dan lampiran yang berisi tentang

target capaian yang ditetapkan bersama yang akan dicapai pada akhir tahun

anggaran, beserta pernyataan Penetapan Kinerja (PK) dan Penetapan

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun

2017.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Peranan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) Dalam Pembangunan Di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas adapun yang menjadi pokok

permasalahan yaitu Bagaimana Peranan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Terhadap Perencanaan

Pembangunan di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Terhadap

Perencanaan Pembangunan di Kota Makassar.

4

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat, baik dari aspek

teoritis maupun aspek praktis, serta bagi pihak-pihak yang

membutuhkannya.

1. Manfaat Teoritis

Dalam aspek teoritis, Kegunaan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan ini

dan pemahaman serta nantinya dapat dijadikan sebagai

salah satu bahan referensi pengetahuan dan wawasan

khususnya bagi mahasiswa, seingga dapat membandingkan

teori-teori dengan kenyataan yang ada dilapangan,

khususnya bahan diskusi dan bahan kajian lanjutan bagi

pembaca terkait permsalahan yang dibahas dalam penelitian

ini.

2. Manfaat Praktis

Dalam aspek praktis, kegunaan penelitian ini

adalah sebagai berikut:

Manfaat praktis penelitian ini Sebagai bahan masukan dan

sumbang pemikiran yang diharapkan bermanfaat bagi

pemerintah khususnya Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam menangani

masalah penyusunan perencanaan pembangunandaerah.

5

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Pembangunan

Pengertian Pembangunan harus kita lihat secara dinamis, dan

bukan dlihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu

orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Adapun definisi yang

di kemukakan para ahli yang di tulis penulis sebagai berikut:

1. Fakih ( 2001:10)

Menurut Fakih (2001:10) pembangunan adalah kata benda netral

yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk

menjelaskan proses dan usaha yang meningkatkan kehidupan

ekonomi,politik,budaya,infrastruktur masyarakat dan sebagainya.

2. Galtung dan Trijono (2007:3)

Menurut Galtung dan Trijono pembangunan merupakan upaya

untuk memenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secaraa

individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak

menimbulkan kerusakan,baik terhadap kehidupan sosial maupun

lingkungan alam.

3. Katz dan Yuwono (2001:47)

Menurut Katz dan Yuwono mengatakan pembangunan yang

besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang

lebih bernilai “pada umumnya tujuan-tujuan pembangunan ialah

5

6

pembinaan bangsa “Naisional Building” atau perkembangan

sosial ekonomi.

4. Effendi (2002:2)

Menurut Effendi (2002:2) pembangunan ialah suatu upaya

meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara

berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang

merata dan berkeadilan.

5. Rogers (Rochajat,dkk:2011:3)

Menurut Rogers (Rochajat,dkk:2011:3) Pembangunan

merupakan perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial

dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa.

2. Teori Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan suatu upaya untuk

mengubah keadaan ekonomi esok suatu bangsa dari negara

berkembang menjadi jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya yakni

dengan upaya meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan

perkapita, menyelapkan ketimpangan pendapatan serta ketimpangan

kesejahteraan dan meningkatkan lapangan kerja.

Sedangkan menurut Mark Tuner dan David Hulme

mendefenisikan perencanaan pembangunan merupakan proses

modernisasi perubahan menyeluruh dari masyarakat tradisional atau

pra modern kebentuk penguasaan teknologi dan perubahan

organisasi sosial masyarakat dengan ciri meningkatkan kesejahteraan

ekonomi, stabilisasi politik seperti dunia barat.

7

Menurut Coralie Bryant dan Louise G. Whait perencanaan

pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk

mempengaruhi masa depan mempuyai beberapa implikasi. Menurut

Conyers dan Hills suatu proses yang bersinambungan yang

mencakup keputusan-keputusan atau pilihan berbagai alternatif

pengguna sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa

yang akan datang.

3. Pengertian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA)

Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) adalah

lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan

pembangunan daerah yang di pimpin oleh seorang kepala badan

daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Gubernur/Bupati/Wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.

Menurut Davidov dan Rainer yang di kutip dari Ateng

Syafruddin, perencanaan dapat berarti : “Suatu Proses untuk

menetapkan tindakan yang selayaknya dengan demikian pilihan-

pilihan yang tersediakan membentuk suatu proses perencanaan yang

terdiri atas tiga macam peringkat : pertama, memilih tujuan dan

syarat-syarat, kedua, mengenai seperangkat alternatif yang bersifat

konsisten dengan ketentuan-ketentuan umum tersebut serta memilih

sesuatu serta memilih suatu alternatif yang di kehendaki, ketiga

mengarahkan tindakan-tindakan yang menuju kepda pencapaian

8

tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Begitupula dengan Surhayanto (2000:65) mengartikan

pembangunan sebagai proes perubahan dari suatu kondisi tertentu ke

kondisi yang lebih baik. Pembangunan juga dapat diartikan sebagai

satu upaya teerkordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih

banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhui

dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

Badan perencanaan pembangunan daerah di bentuk

berdasarkan pertimbaangaan:

1. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian

pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan

keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan

daerah.

2. Bahwa dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan,

keseimbangan dan kesinambungan pembangunan didaerah,

diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, Terarah dan

terpadu.

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah ini

disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu bentuk

kesatuan sistem perencanaan nasional yang disusun oleh Badan

Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA).

Agar arah pembangunan dapat terencana dengan baik maka

perlu adanya badan perencanaan pembangunan daerah

(BAPPEDA) dalam menjalankan perannya sesuai standar

perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sehingga hasil

9

pembangunan dari perencanaan tersebut dapat sesuai dengan target

pembangunan yang telah ditetapkan. Masalah lain yang dianggap

berpengaruh banyak terhadap kemampuan lembaga BAPPEDA

dalam menjalankan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan

secara optimal adalah kurangnya keterpaduan dan sinergi

antarsektor, kurang terpadunya perencanaan dan penganggaran.

Dalam arti sempit perencanaan merupakan kaitan persiapan

dalam perumusan kebijaksanaan, sedangkan dalam arti luas

perencanaan itu mencakup perumusan kebijaksanaan , penetapan

kebijaksanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan tersebut. Pemikiran

demikian timbul dari adaanya bermacam teori perencanaan, yaitu:

1) Perencanaan menyatukan penyelidikan dengan

penyelenggaraan dan membuat kedua-duanya berlangsung

terus bersama-sama

2) Perencanaan merupakaan proses yang kontinu, karena

administrasi darimana ia merupkan suatu bagian adalah

dinamis.

3) Perencanaan membedakan antaraa yang konstan dan yang

bervariasi dalam satu situasi

4) Harus berlangsung dalam pemikiran standar-standar yang

meliputi tujuan-tujuan yang dirumuskan dengan tepat, kualitas

dan cara-cara serta alat-alat penghasil yang bersifat teknologi

yaang dirumuskan dengan tepat dan baik yang berupa manusia

maupun yang berupa materi.

5) Perencanaan tergantung pada organisasi fungsional dan

10

pembagian tanggung jawab.

Oleh karena itu perencanaan tersebut harus bersifat

implementatif, umumnya pembangunan nasional di banyak negaraa

berkembang, termaksud indonesia, di tekankan atau di prioritaskan

pada pembangunan ekonomi. Selaain itu pembangunan ekonomi

akan mendukung dan merangsang pembaharuan dan perubahan

dalam kehidupan lain dimasyarakat ke arah yang lebih baik.

Pemerintah merupakan pihak yang paling penting dan berperaan

sebagai penggeraak dalam pembangunan, yaitu melalui

perencaanaan pembangunaan.

Pembuatan informasi perencaanaan pembangunan daeraah

berbasis teknologi informasi, tidak lepas dari amanat Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

pemerintahan daerah.

Hal ini selaras dengan pernyataan sjafrizal dalam

bukunya,yaitu perencanaan pembangunan yang didadalamnya

termaksud unsur perencanaan nasional dan daerah diantaranya

bertujuan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi,dan sinergi antar

daerah tersebut sehingga proses pembangunaan nasional secara

keseluruhan menjadi semakin terpadu, dapat bertumbuh secara

cepat dan efisien. (Sjafrizal, 2016)

Secara umum tedapat faktor-faktor yang menyebabkan

terjadinya kegagalan dalam rencana pembangunan. Faktor-faktor

tersebut antara lain:

1. Dualisme pola penyusunan dan penetapan rencana.

11

2. Arah pembangunan yang kurang realistis.

3. Kelemahan dalam teknis penyusunan.

4. Keterbatasan data statistik yang tersedia.

5.Terdapat gangguan perekonomian dan terjadinya bencana

alam. (Sjafrizal, 2016).

Pada dasarnya badan perencanaan pembangunan daerah

(BAPPEDA) merupakan badan staf yang langsung dibawah dan

bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Dimana badan

perencanaan pembangunan daerah( BAPPEDA) berperan sebagai

pembantu kepala daerah dalam menentukan kebijakan di bidang

perencanaan pembangunan daerah. Untuk mencapai daya gunaa

dan hasil guna sebesar-besarnya dalam penyususnan rencana dan

program pembagunan daerah, BAPPEDA Tingkat 1 dan BAPPEDA

Tingkat II di wajibkan senantiasa melaksanakan dan memelihara

hubungan,konsultasi dan koordinasi baik dengan instansi-instansi

daerah maaupun instansi-instansi vertikal.

Pemerintah merupakan pihak yang paling penting dan

berperan sebagai penggerak dalam pembangunan, yaitu melalui

perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah

suatu usaha pemerintah untuk mengkoordinasikan semua keputusan

ekonomi dalam jangka panjang untuk mempengaruhi secara

langsung serta mengendalikan pertumbuhan variabelvariabel

ekonomi yang penting. Perencanaan pembangunan yang ditujukan

untuk mencapai setiap sasaran dan tujuan pembangunan pada

dasarnya disusun oleh pemerintah melalui badan perencanaan.

12

4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Sejak diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 Maka

pemerintahan serta pembangunan yang sentralistik atau top down

berubah menjadi suatu sistem yang desentralisasi. Dimana menurut

UU tersebut daerah mempunyai kewajiban untuk mengatur daan

mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan salah satunya

kewajiban tersebut adalah mengurus dan mengatur msalah

pembangunan. Dimana pembangunan merupakan proses perubahan

dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik atau dari yang belum

ada menjadi ada.

Salah satu badan yang mempunyai peran sangat penting

dalam perencanaan pembangunan adalah badan perencanaan

pembaangunan daerah,dimana badan inilah yang akan membantu

kepala daerah yang menentukan kebijakan dibidang perencanaan

pembangunan daeraah serta penilaian atas pelaksanaannya. Hal ini

merupakan peranan yang sangat penting dalam setiap perencanaan

pembangunan setiap daerah. Disamping itu adapun yang menjadi

tugas pokok dan fungsi badan perencanaan pembangunan daerah

(BAPPEDA) setelah revisi UU No 32 tahun 2004 menjadi UU No 23

tahun 2014 dan terbitnya UU No 25 tahun 2004 tentang sistem

perencanaan pembangunan nasional diantaranya adalah

melaksanakan kordinasi dan sinkronisasi perencanaan

13

pembangunan Kabupaten/Kota terutama pada lintas bataas untuk

mencapai keserasian pembangunan daerah sesuai dengan tujuan

rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan.

Mekanisme rencana pembangunan jangka menengah daerah

(RPJMD) bila dilakukan dengan menggunakan pendekatan

perencanaan partisipatif,maka sebelumnya naskah RPJMD disusun

terlebih dahulu perlu dilakukan penjaringan aspirasi dan keinginan

masyarakat tentang visi dan misi serta arah pembangunan.

Badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA)

terbagi menjadi BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II.

BAPPEDA Tingkat I mencakup provinsi yang mempunyai tugas

membantu Gubernur/ Kepala Daerah tingkat I dalam menentukan

kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di Daerah serta

penilaian atas pelaksanaannya. Sedangkan BAPPEDA Tingkat II

mencakup Kabupaten/ Kota Madya mempunyai tugas membantu

Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah tingkat II dalam membentuk

kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di Daerah

Tingkat II serta penilaian atas pelaksanaannya. Pemerintah dalam

melaksanakan perencanaan Pembangunan di Daerah, BAPPEDA

Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II berkewajiban mengusahakan

keterpaduan antara rencana Nasional dan Daerah serta

mengkoordinasikan aspek-aspek perencanaan dari seluruh unit

vertikal yang terdapat dalam wilayahnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

BAPPEDA Tingkat I mempunyai fungsi:

14

1. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri

atas Pola Umum Pembangunan Daerah jangka panjang dan

Pola Umum PELITA Daerah Tingkat I.

2. Menyusun REPELITA Daerah Tingkat I.

3. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan

rencana-rencana tersebut yang dibiayai oleh Daerah sendiri

ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk

dimasukan ke dalam program tahunan nasional.

4. Melakukan koordinasi perencanaan di antara Dinas-dinas Satuan

Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-

Instansi vertikal Daerah-daerah tingkat II dan Badan-badan lain

yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

5. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tingkat I bersama-sama dengan Biro Keuangan Daerah Dengan

koordinasi Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I.

6. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian

untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah.

7. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana

pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan

lebih lanjut.

8. Memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah.

9. Melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan

sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

BAPPEDA Tingka II mempunyai fungsi:

15

1. Menyusun pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri atas

Pola Umum Pembangunan Daerah jangka panjang dan Pola

Umum REPELITA Daerah Tingkat II.

2. Menyusun REPELITA Daerah Tingkat II.

3. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan

rencanarencana tersebut yang biayai oleh Daerah sendiri

ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I

untuk dimasukan kedalam program Daerah Tingkat I dan atau

yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk

dimasukan ke dalam program Daerah Tingkat I dan atau yang

diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukan ke dalam

program tahunan nasional.

4. Melakukan koordinasi perencanaan di antara Dinas-dinas

Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah

Instansi-instansi Vertikal kecamatan-kecamatan, dan Badan-

badan lain yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat II yang

bersangkutan.

5. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tingkat II bersama-sama dengan Bagian keuangan Daerah

dengan koordinasi Sekretaris wilayah Daerah Tingkat II.

6. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk

kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah.

7. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana

pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan

lebih lanjut.

16

8. Memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah.

9. Melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan

sesuai dengan petunjuk Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah

Tingkat II.

Berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi, perencanaan

pembangunan terdiri dari:

1. Perencanaan makro

Perencanaan pembangunan makro adalah perencanaan

pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh.

Dalam perencanaan makro ini dikaji berapa pesat pertumbuhan

ekonomi dapat dan akan direncanakan, berapa besar tabungan

masyarakat dan pemerintah akan tumbuh, bagaimana

proyeksinya, dan hal-hal lainnya secara makro dan menyeluruh.

Kajian ini dilakukan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang

mungkin dicapai dalam jangka waktu rencana, dengan

memperhitungkan berbagai variabel ekonomi mikro. Perencanaan

makro ini dilakukan dengan melihat dan memperhitungkan secara

cermat keterkaitannya dengan perencanaan sektoral dan regional.

2. Perencanaan sektoral

Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan

dengan pendekatan berdasarkan sektor. Yang dimaksud dengan

sektor adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program

yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuannya. Pembagian

menurut klasifikasi fungsional seperti sektor, maksudnya untuk

mempermudah perhitungan-perhitungan dalam mencapai

17

sasaran makro. Sektor-sektor ini kecuali mempunyai ciri-ciri yang

berbeda satu sama lain, juga mempunyai daya dorong yang

berbeda dalam mengantisipasi investasi yang dilakukan pada

masing-masing sektor. Meskipun pendekatan ini menentukan

kegiatan tertentu, oleh instansi tertentu, di lokasi tertentu, faktor

lokasi pada dasarnya dipandang sebagai tempat atau lokasi

kegiatan saja. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan

perencanaan lainnya yang terutama bertumpu pada lokasi

kegiatan. (BAPPENAS,)

3. Perencanaan regional

Perencanaan dengan dimensi pedekatan regional

menitikberatkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan.

Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda

dengan instansi-instansi di pusat dalam melihat aspek ruang di

suatu daerah. Departemen/lembaga pusat dengan visi atau

kepentingan yang bertitik berat sektoral melihat "lokasi untuk

kegiatan", sedangkan pemerintah daerah dengan titik berat

pendekatan pembangunan egional (wilayah/daerah) melihat

"kegiatan untuk lokasi". Kedua pola pikir itu bisa saja

menghasilkan hal yang sama, namun sangat mungkin

menghasilkan usulan yang berbeda. Pemerintah daerah dalam

merencanakan pembangunan daerah mengupayakan

pendayagunaan ruang di daerahnya, mengisinya dengan

berbagai kegiatan (jadi sektoral) sedemikian rupa sehingga

menghasilkan alternatif pembangunan yang terbaik bagi daerah

18

tersebut. Pilihan daerah terhadap alternatif yang tersedia dapat

menghasilkan pertumbuhan yang tidak optimal dari sudut

pandang sektor yang melihat kepentingan nasional secara

sektoral. Berbagai pendekatan tersebut perlu dipadukan dalam

perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari

pembangunan sektor-sektor di berbagai daerah, dan

pembangunan daerah/wilayah yang bertumpu pada sektor-

sektor. (BAPPENAS,)

4. Perencanaan mikro

Perencanaan mikro adalah perencanaan skala rinci dalam

perencanaan tahunan, yang merupakan penjabaran rencana-

rencana baik makro, sektoral, maupun regional ke dalam

susunan proyek-proyek dan kegiatankegiatan dengan berbagai

dokumen perencanaan dan penganggarannya. Secara

operasional perencanaan mikro ini antara lain tergambar dalam

Daftar Isian Proyek (DIP), Petunjuk Operasional (PO), dan

rancangan kegiatan. Perencanaan ini merupakan unsur yang

sangat penting, karena pada dasarnya pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan, baik untuk PJP II maupun yang tertulis

dalam Repelita VI, seluruhnya diandalkan pada implementasi

dari rencana-rencana di tingkat mikro. Efektivitas dan efisiensi

yang menjadi masalah nasional sehari-hari dapat ditelusuri

penanganannya dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana

di tingkat mikro.

19

Konsep berupa dimensi pendekatan dan koordinasi,

perencanaan pembangunan tersebut di dukung oleh penjelasan teori

perencanaan wilayah.

Menurut (Riyadi dan Bratakusumah 2003). Teori perencanaan

wilayah menjelaskan suatu proses perencanaan pembangunan yang

dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah

perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat,

pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan

memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang

ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap,

tetap berpegang pada azas prioritas.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA tidak lepas dari

tujuan atau hasil akhir pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab

itu peranan BAPPEDA juga diperkuat oleh teori penetapan tujuan.

Teori penetapan tujuan merupakan teori motivasi kognitif yang

berdasarkan pada premis bahwa orang memiliki kebutuhan yang

dapat diingat atau dipikirkan sebagai outcomes tertentu atau sasaran

(goals) yang diharapkan dapat dicapai. (Locke dan Latham, 2006).

5. Pembangunan Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana

pemerintah daerah dan masyarakaat dan mengelola sumberdaya-

sumberdaya yang ada dan bersama-sama mengambil inisiatif

pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta

partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-

20

sumberdaya yang ada harus mampu menaksir sumberdaya-

sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun

perekonomian daerah.

Pembangunan daerah adalah seluruh pembangunan yang

dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat,

dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya

gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Dalam

hubungan ini pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan

secara maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan

sumberdaya manusia dengan meningkatkan kualitas

hidup,keterampilan,prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari

pemerintah. Dengan demikian ciri pokok pembangunan daerah

adalah:

1). Meliputi seluruh aspek kehidupan

2). Dilaksanakan secara terpadu

3). Meningkatkan swadaya masyarakat.

6. Tujuan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Tujuan pembangunan jangka pendek adalah menunjang atau

mendukung keberhasilan pembangunan proyek-proyek penunjang

daerah. Tujuan pembangunan jangka panjang adalah

mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa

swasembada melalui tahap-tahap desa swadaya dan swakarya dan

21

memperhatikan keserasian pembangunan daerah pedesaan dan

daerah perkotaan, imbangan kewajiban antara pemerintah dan

masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antara program

sektoral atau regional dengan partisipasi masyarakat yang

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka

pemerataan pembangunan diseluruh indonesia.

B. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris terlebih dahulu berfungsi sebagai pendukung

untuk melakukan penelitian. Sebagai bahan pertimbangan, dalam

penelitian akan di cantumkan beberapa penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh penelitian lainnya.

Fahrizanur (2017) Meneliti tentang peranan badan

perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan

pembangunan di daerah kabupaten paser. Metode teknik analisis data

yang digunakan yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil

penelitiannya ini dapat disimpulkan bahwa badan perencanaan

pembangunan daerah (BAPPEDA) sebagai lembaga perencanaan di

daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lebih banyak

berfungsi eksternal di banding internal khusunya sebagai koordinator

pengelolaan pembangunan baik antara instansi pemerintahan maupun

dengan swasta/masyarakat.

Setio Rini (2017) Meneliti tentang peranan badan

perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda

dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan (Studi di

22

kecamatan Samarinda ulu). Metode teknik analisis data yang

digunakan yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya

ini diketahui bahwa peranan badan perencanaan pembangunan

daerah (BAPPEDA) Kota Samaarinda sebagai fasilitator dalam

musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Ulu dapat dilihat

dari proses penyusunan surat edaraan, sosialisasi surat edaran,

menerjunkan tim Bappeda, dan pendamping dalam Musrenbang .

Muhammad Khairul Anwar (2016) Meneliti tentang Fungsi

pengkoordinasian badan perencanaan pembangunan daerah

(BAPPEDA) dalam perencanaan Kota Samarinda. Metode analisi data

yang digunakan yaitu menggunakan kualitatif model interaktif miles,

huberman dan jhoni. Hasil penelitiannya ini diketahui bahwa

BAPPEDA Kota Samarinda merupakan salah satu organisasi/lembaga

pemerintahan yang bertugas membantu penyelenggaraan

pemerintahan di Kota Samarinda sesuai dengan instruksi dari kepala

daerah yang menjabat, dan berfungsi sebagai perencanaan

pembangunan di Kota Samarinda yaitu membuat rencana

pembangunan jangka panjang (20 tahun), rencana pembangunan

jangka menengah (5 tahun), dan rencana kerja pemerintah daerah (1

tahun).

Aisyah Oktaviani Putri, Sirojuzilam dan Abdul Kadir (2018)

Meneliti tentang Analisis pelaksanaan perencanaan pembangunan di

kelurahan sel putih tengah kecamatan Medan Petisah Kota Medan.

Metode analisis data yang digunakan yaitu menggunakan deskriptif

kualitatif. Hasil penelitiannya ini ialah utuk mengetahui dan

23

mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan perencanaan pembangunan

di kelurahan sel putih tengah terhadap infrastruktur, berupa bangunan

jalan dan perbaikan di bidang fisik.

Masjudin Ashari, Wahyunadi, dan Hailuddin (2015) Meneliti

tentang Analisis perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten

Lombok Utara (Studi kasus perencanaan partisipatif tahun 2009-2013).

Metode analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis

kualitatif yang menggunakan paradigma interpretatif. Hasil

penelitiannya ini diketahui bahwa menunjukkan proses partisipatif yang

melibatkan masyarakat hanya terjadi pada tahap penyelidikan,

perumusan masalah, identifikaasi daya dukung, dan perumusan

tujuan, tidak pada tahap penetapan langkah-langkah rinci dan

perancangan anggaran.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No Nama

Penelitian

Judul

Peneltian

Analisis

Data

Hasil Penelitian

1 Fahrizanur

(2017)

Peranan badan

perencanaan

pembangunan

daerah

(BAPPEDA)

dalam

perencanaan

pembangunan

didaerah

kabupaten

Teknik

analisis data

yang

digunakan

yaitu

deskriptif

kualitatif.

Hasil penelitiannya ini dapat di

ketahui bahwa badan

perencanaan pembangunan

daerah (BAPPEDA) sebagai

lembaga perencanaan di daerah

sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya lebih banyak

berfungsi eksternal dibanding

internal khususnya sebagai

koordinator pengelolaan

24

Paser. pembangunan baik antara

instansi pemerintahan maupun

dengan swasta /masyarakat.

2 Setio Rini

(2017)

Peranan badan

perencanaan

pembangunan

daerah

(BAPPEDA)

Kota Samarinda

dalam

musyawarah

perencanaan

pembangunan

kecamatan

(Studi di

Kecamatan

Samarinda ulu).

Teknik

analisis data

yang

digunakan

yaitu

deskriptif

kualitatif.

Hasil penelitiannya ini dapat

diketahui bahwa peranan badan

perencanaan pembangunan

daaerah (BAPPEDA) Kota

Samarinda sebagai fasilitator

dalam musrenbang kecamatan

di kecamatan Samarinda ulu

dapat dilihat dari proses

penyusunan surat edaran,

sosialisasi surat edaran,

menerjunkan tim BAPPEDA,

dan pendampingan dalam

musrenbang

3 Muhammad

Khairul

Anwar

(2016)

Fungsi

pengkoordinasia

n badan

perencanaan

pembangunan

daerah

(BAPPEDA)

dalam

perencanaan

Kota

Samarinda.

Teknik

analisis data

yang

digunakan

yaitu kualitatif

model

interaktif

miles,

huberman

dan jhonny.


diketahui bahwa BAPPEDA

Kota Samarinda merupakan

salah satu organisasi/lembaga

pemerintahan yang bertugas

membantu penyelenggaraan

pemerintahan di Kota

Samarinda sesuai dengan

instruksi dari kepala daerah

yang menjabat dan berfungsi

sebagai perencanaan

pembangunan di Kota

Samarinda yaitu membuat

rencana pembangunan jangka

panjang (20 tahun), rencana

pembangunan jangka

25

C. Kerangka Konsep

Adapun peran badan perencanaan pembangunan daerah

(BAPPEDA) dalam menciptakan pembangunan daerah di kota

makassar yaitu:

1. Menyusun APBD dan melakukan koordinasi perencanaan daerah

kota Makassar.

menengah ( 5 tahun), dan

rencana kerja pemerintah

daerah (1 tahun).

4 Aisyah

Oktaviani

Putri,

Sirojuzilam

dan Abdul

Kadir

(2018)

Analisis

pelaksanaan

perencanaan

pembangunan

di kelurahan sel

putih tengah

kecamatan

medan petisah

Kota Medan.

Teknik

analisis data

yang

digunakan

yaitu

deskriptif

kualitatif.

Hasil penelitiannya ini ialah

untuk mengetahui dan

mendeskripsikan bagaimana

pelaksanaan perencanaan

pembangunan di kelurahan sel

putih tengah terhadap

infrastruktur, berupa

pembangunan jalan dan

perbaikan di bidang fisik.

5 Masjudin

Ashari,

Wahyunadi,

dan

Haeluddin

(2015).

Analisis

perencanaan

pembangunan

daerah di

Kabupaten

Lombok Utara

(Studi kasus

perencanaan

partisipatif

tahun 2009-

2013).

Teknik

analisis

dataa yang

digunakan

yaitu kualitatif

yang

menggunaka

n paradigma

interpretatif.


diketahui bahwa menunjukkan

proses partisipatif yang

melibatkan masyarakat hanya

terjadi pada tahap penyelidikan,

perumusan masalah, identifikasi

daya dukung, dan perumusan

tujuan tidak pada tahap

penetapan lagkah-langkah rinci

dan perancangan anggaran.

26

Dalam hal ini perencanaan APBD BAPPEDA harus

melakukakn koordinasi perencanaan dengan instansi instansi

vertikal lainnya. Sehingga demikian diharapkan bahwa tujuan

pembangunan dalam setiap aspek dapat diwujudkan.

2. Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah kota makassar.

Maksudnya yaitu memonitoring atau melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan menjadi salah

satu tugas dan fungsi BAPPEDA. Fungsi monitoring menjadi

salah satu fungsi yang sangat di perlukan seandainya hasil

pengamatan menunjukan adanya hal atau kondisi yang tidak

sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan monitoring

untuk mengamati atau mengetahui perkembangan dan kemajuan

dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

Setelah menjelaskan teori Berdasarkan peranan badan

perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) di Kota

Makassar, Maka penulis menggambarkan secara singkat melalui

bagan berikut ini:

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konsep

Peran BAPPEDA

Menyusun APBD dan melakukan

kordinasi perencanaan pembangunan

daerah kota makassar

Memonitor pelaksanaan pembangunan

di daerah kota makassar

27

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif

dengan pendekatan deskriptif kualitatif dimana suatu penelitian bertujuan

untuk menggambarkan serta memahami dan menjelaskan bagaimana

proses perumusan kebijakan dalam bidang perencanaan pembangunan

daerah dikota makassar.

Alasan menggunakan metode deskriptif kualitatif karena dengan

menggunakan metode penelitian kualitatif informasi didapatkan secara

mendetail dan lebih dalam sehingga permasalahan yang terjadi di

lapangan dapat difokuskan dan penelitian kualitatif membantu penulis

untuk memaparkan lebih banyak informasi karena metode yang

digunakan berupa wawancara dan obeservasi langsung saat melakukan

penelitian.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan membatasi masalah yang dibahas

dengan penelitian. Menurut Creswell (Herdiansyah,2012:86) fokus

penelitian adalah suatu konsep atau suatu proses yang dieksplorasi

secara mendalam dalam penelitian kualitatif.

27

28

Fokus penelitian ini sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian

yaitu menjawab pertanyaan peranan BAPPEDA dalam pembangunan di

kota makassar.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka

penelitian dilaksanakan di Kota Makassar yang berada Provinsi Sulawesi

Selatan. Sedangkan lokasi penelitian yaitu pada Kantor Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar yang mempunyai

tugas pokok serta fungsi peranan sebagai lembaga teknis daerah yang

menyusun dan merumuskan kebijakan dalam perencanaan

pembangunan daerah.

Waktu penelitian yang dibutuhkan penulis untuk melakukan

penelitian ini adalah kurang lebih 2 (dua) bulan yaitu september sampai

dengan oktober 2019.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber

penelitian atau lokasi penelitian berhubungan dengan permasalahan

yang diteliti. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang)

baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap

suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data

primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan

29

wawancaradengan para informan mengenai peranan BAPPEDA

dalam pembangunan di Kota Makassar.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dipergunakan untuk mendukung

data primer yang diperoleh melalui studi pustaka yang berasal dari

buku-buku, penelitian lapangan, maupun dokumen-dokumen atau

arsip yang berkaitan dengan objek penelitian.

E. Pengumpulan Data

pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sangat beragam,

disesuaikan dengan masalah, tujuan penelitian, serta objek yang diteliti.

Jika diperhatikan teknik pengumpulan data yang paling banyak digunakan

adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Maka dengan itu,

penelitian yang akan dilakukan akan menggunakan metode yang sama.

1. Wawancara

Definisi wawancara menurut Subagyo (2011:62-63) adalah

metodepengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara yaitu

kegiatanyang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara

langsung denganmengungkap pertanyaan-pertanyaan pada para

informan. Wawancarabermakna berhadapan langsung antara

pewawancara (interviewer)dengan responden dan kegiatannya

dilakukan secara lisan.

Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan dengan cara

30

mewawancarai sumber-sumber data dengan mengajukan

beberapapertanyaan kepada sumber informasi. Wawancara dilakukan

oleh penuliskepada informan terpilih, pertanyaan yang diajukan pada

masing masinginforman sesuai dengan fokus dan masalah penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi sangat besar manfaatnya karena

dapatmenggambarkan latar belakang mengenai pokok masalah

penelitian jugadapat dijadikan bahan pengecekan terhadap

kesesuaian data Teknik inidigunakan untuk mengumpulkan data-data

tertulis.

3. Observasi

Observasi adalah tinjauan langsung yang bertujuan dengan

membandingkan apa yang telah diperoleh melalui literatul yang ada

dan apa yang betul-betul terjadi atau berlangsug di lapangan.

Observasi merupakan salah satu pengumpulan data yang tidak

hanya mengukur sikap responden (wawancara atau angket) namun

juga dapat merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi dan

kondisi) observasi ini dilakukan dengan cara peneliti mendatangi

lokasi penelitian, selanjutnya melakukan pengamatan dan pencatatan

fenomena-fenomena yang diteliti.

F. Instrumen Penelitian

Secara Umum, Instrumen penelitian adalah sebuah alat yang

digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat

untuk menjawab permasalahan penelitian.

31

Adapun instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti

sendiri (Human Instrumen), melalui wawancara yg bertindak sebagai

perencana dan pelaksana dalam mengumpulkan data, melakukakan

analisis, menafsirkan dan melakukan laporan peranan BAPPEDA. Peneliti

mewawancarai informan dan mencatat berbagai informasi yang berkaitan

dengan masalah tentang peranan badan perencanaan pembangunan

daerah (BAPPEDA) dalam pembangunan kota makassar. Selain peneliti

(Human Instrumen) penulis akan menggunakan beberapa alat untuk

mendukung dan memperlancar penelitian yaitu : pedoman wawancara,

alat tulis kantor(atk), Hp, dan Leptop.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,

dan dokumentasi, gambar,foto dan sebagainya dengan cara

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit -

unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang

penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan yang

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Tiga tahap yang

digunakan dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2012:92), mereduksi data berarti

merangkum,memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang

penting, dicaritema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi

akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memermudah

32

peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Reduksi data yang

penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan memilih data,

menggolongkan data, membuang data yang tidak diperlukan lalu

melakukan analisa berdasarkan teori yang digunakan.

2. Penyajian Data

Menurut Prastowo (2011:244), penyajian data merupakan

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada tahap ini data

yang telah dipilah-pilah diorganisasikan dalam kategori tertentu

dalam bentuk display data agar memeroleh gambaran secara utuh.

3. Verifikasi Data

Menurut Sugiyono (2012:252), verifikasi dan kesimpulan

dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan

masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Hal

ini karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif

bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di

lapangan, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan didukung

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

33

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Nama dan Sejarah Perusahaan / Lembaga

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis

kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana

sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian ini terutama

pada saat melakukan wawancara, dalam hal ini dalam menentukan

teknik wawancara yang digunakan terhadap suatu masalah yang

diteliti.

Kondisi geografis Kota Makassar yang beragam, memiliki luas

wilayah 175,77 km memiliki jumlah penduduk kota Makassar Tahun

2013 tercatat sebanyak 1.387.302 jiwa yang terdiri dari 685.488 laki-

laki dan 701.814 perempuan, mengakibatkan kompleksitas

permasalahan pembangunan yang semakin besar, oleh karena itu

BAPPEDA kota makassar didalam melaksanakan tugasnya

menghadapi berbagai permasalahan yang membutuhkan alternatif-

alternatif pemecahan masalah.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan

dipecahkan, diperlukan identifkasi faktor-faktor penentu keberhasilan

dimasa yang akan datang.

33

34

Salah satunya adalah dengan melalui penilaian terhadap capaian kinerja apakah

masih jauh dari harapan atau belim mencapai target yang ditetapkan sesuai

dengan dokumen renstra. Masing-masing permasalahan yang ada kemudian

diuraikan lagi untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun

eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut.

Identifikasi permasalahan pada tiap program dilakukan dengan memperhatikan

capaian indikator kinerja pembangunan berdasarkan standar yang digunakan.

2. Visi dan Misi Organisasi

a. Visi

Terwujudnya perencanaan yang inovatif, berorientasi global dan

berkelanjutan.

b. Misi

1) Mewujudkan koordinasi perencanaan yang partisipatif, efektif,

inofatif, dan sinergis

2) Meningkatkan kapasitas dan integritas perencana

3) Melaksanakan pengendalian dan perencanaan pelaksanaan

pembangunan serta menyediakan data dan informasi yang

akurat dan terkini berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

35

3. Struktur Organisasi dan Job Description

a.Struktur Organisasi

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Kota Makassar

Badan

Kelompok jabatan

Fungsional

Sekretariat

Sub bagian

perencanaan dan

pelaporan

Bidang perencanaan

dan pengendalian

Subbagian umum

dan kepegawaian

Subbagian

keuangan

Bidang ekonomi dan

sumber daya alam Bidang infratstruktur dan

pengembangan wilayah

Bidang sosial budaya dan

pemerintahan umum

Subbidang perencanaan Makro

Subbidang pengendalian

Subbidang pelaporan

Subbidang perdagangan

,perindustrian dan koperasi

Subbidang keuangan ,penanaman

modal dan pariwisata

Subbidang pangan, pertanian dan

perikanan

Subbidang kesejahteraan

rakyat

Subbidang pengembangan

wilayah

Subbidang perhubungan

dan komunikasi

Subbidang infrastruktur

Subbidang pendidikan

kesehatan dan kebudayaan

Subbidang pemerintahan dan

aparatur

b. Job Description

Struktur organisasi BAPPEDA Kota Makassar terdiri atas 1 (satu) orang

Kepala Badan, 1 (satu) orang Sekretaris dan4 (empat) orang Kepala Bidang dan

13 (tiga belas ) orang Kasubag/Kasubid sebagaimana gambar diatas.

Adapun deskripsi kerja masing-masing adalah sebagai berikut : Sekretariat,

mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi bagi seluruh

satuan kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Di

samping tugas pokok tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai :

1. Pengelolaan ketatausahaan Badan;

2. Pelaksanaan urusan kepegawaian Badan;

3. Pelaksanaan urusan keuangan Badan;

4. Pelaksanaan urusan perlengkapan Badan;

5. Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga Badan;

6. Pelaksanaan koordinasi perumusan program kerja dan rapat kerja Badan.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang

Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian

Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokokmenyusun

rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi

kepegawaian, melaksanakan urusan rumah tangga Badan, melaksanakan

pengadaan dan pemeliharaan aset Badan, membuat laporan serta mengevaluasi

semua pengadaan barang.Dalam melaksanakan tugas, sub bagian umum dan

kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

36

37

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan

fungsinya;

2. Mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi

surat-menyurat, kearsipan, serta mendistribusikan surat sesuai bidang;

3. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan Badan;

4. Melaksanakan usul kenaikan pangkat dan pensiun;

5. Melaksanakan usul kenaikan gaji berkala dan tugas belajar;

6. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di

bidang kepegawaian dalam lingkup Badan;

7. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi meliputi bidang

kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;

8. Menyusun rencana dan program kerja sesuai tugas dan fungsinya;

9. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU);

10. Membuat daftar kebutuhan barang (RKB);

11. Membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU)

12. Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan barang Badan;

13. Menerima dan meneliti semua pengadaan pada lingkup Badan;

14. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang

barang inventaris Badan;

15. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan

bidang tugasnya;

16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

17. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

38

Sub Bagian Keuangan, memiliki tugas pokok menyusun rencana kerja

serta melaksanakan tugas teknis keuangan.Dalam melaksanakan tugas, sub

bagian keuangan menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun rencana dan program kerja sesuai tugas dan fungsinya;

2. Mengumpulkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan;

3. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja

Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari

masing-masing satuan kerja sebagai bahan konsultasi perencanaan;

4. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi

perbendaharaan Badan;

5. Menyusun neraca keuangan Badan;


Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok

menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas penyusunan perencanaan dan

pelaporan lingkup Badan. Dalam melaksanakan tugas, sub bagian perencanaan

dan pelaporan menyelenggarakan fungsi :

1. Mengkoordinasikan program dan kegiatan unit-unit kerja lingkup Badan;

2. Melaksanakan Pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan,

Daftar Usulan kegiatan (DUK) pada masing-masing bidang;

3. Menyusun rencana dan program kerja sesuai tugas dan fungsinya unit-

unit kerja Badan (RENJA);

4. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Badan;

39

5. Mengumpulkan bahan Perjanjian Kinerja Instansi Badan;

6. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA Badan;

7. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan evaluasi terhadap

RENJA;


Bidang yang berada dalam struktur BAPPEDA Kota Makassar yaitu:

1. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

1. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi

2. Sub Bidang Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata

3. Sub Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas

menyusun rencana dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan di

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam meliputi bidang Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, Keuangan, Pendapatan,

Penanaman Modal, Pariwisata, Pertanian, Peternakan dan Perikanan. Dalam

melaksanakan tugas, bidang ekonomi dan sumber daya alam

menyelenggarakan fungsi :

1. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

2. Menverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan

Sumber Daya Alam;

40

3. Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD


4. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW

Daerah dan RPJMD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

5. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait

RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

6. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD


7. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat

Daerah Kab/Kota Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

8. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L,

Prov di Kab/Kota Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

9. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat

Daerah Kab/Kota Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

10. Melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

11. Melaksanakan Pengelolaan Data dan informasi perencanaan


12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan


13. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi mempunyai

tugas menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan, mengolah dan

41

menganalisas program pembangunan bidang Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UKM dan Tenaga Kerja. Dalam melaksanakan tugas, sub bidang

perdagangan, perindustrian dan koperasi mempunyai fungsi :

1. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD pada lingkup

bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, tenaga kerja;

2. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah pada lingkup bidang

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Tenaga Kerja;

3. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD pada lingkup bidang

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Tenaga Kerja;

4. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah

danRPJMD pada lingkup bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi

dan UKM, Tenaga Kerja;

5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat

daerah Kab/Kota pada lingkup bidang Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UKM, Tenaga Kerja;

6. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,

RPJMD, RKPD pada lingkup bidang Perindustrian, Perdagangan,


7. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD

pada lingkup bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM,

Tenaga Kerja;

42

8. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah

Kab/Kota pada lingkup bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

UKM, Tenaga Kerja;

9. Merencanakan Dukungan pelaksanaa kegiatan Pusat, Provinsi pada

lingkup bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Tenaga

Kerja;

10. Merencanakan Pengendalian / Monitoring pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah pada lingkup bidang Perindustrian, Perdagangan,


11. Melaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan

Pembangunan Daerah pada lingkup bidang Perindustrian, Perdagangan,


12. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah pada lingkup bidang Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan UKM, Tenaga Kerja;



Sub Bidang Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisatamempunyai tugas

menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa

program pembangunan bidang Keuangan, Pendapatan, Penanaman Modal,

Pariwisata.Dalam melaksanakan tugas, sub bidang keuangan, penanaman

modal dan pariwisata mempunyai fungsi :

43

1. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD pada lingkup

bidang Keuangan, Pendapatan, Penanaman Modal, Pariwisata sebagai

bahan acuan dalam melaksanakan tugas;

2. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah pada lingkup bidang

Keuangan, Pendapatan, Penanaman Modal, Pariwisata;

3. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD pada lingkup bidang

Keuangan, Pendapatan, Penanaman Modal, Pariwisata;


dan RPJMD pada lingkup bidang Keuangan, Pendapatan, Penanaman

Modal, Pariwisata;


daerah Kab/Kota pada lingkup bidang Keuangan, Pendapatan,

Penanaman Modal, Pariwisata;


RPJMD, RKPD pada lingkup bidang Keuangan, Pendapatan, Penanaman

Modal, Pariwisata;


pada lingkup bidang Keuangan, Pendapatan, Penanaman Modal,

Pariwisata;


Kab/Kota pada lingkup bidang Keuangan, Pendapatan, Penanaman

Modal, Pariwisata;

44

9. Merencanakan Dukungan pelaksanaa kegiatan Pusat, Provinsi pada

lingkup bidang Keuangan, Pendapatan, Penanaman Modal, Pariwisata;


pembangunan daerah pada lingkup bidang Keuangan, Pendapatan,



Pembangunan Daerah pada lingkup bidang Keuangan, Pendapatan,



perencanaan pembangunan daerah pada lingkup bidang Keuangan,

Pendapatan, Penanaman Modal, Pariwisata;



Sub Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas

menyusun rencana kerja dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja

bidang Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan. Dalam melaksanakan

tugas, sub bidang pangan, pertanian dan perikanan mempunyai fungsi :

1. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD meliputi bidang

Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan sebagai bahan acuan

dalam melaksanakan tugas;

2. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah meliputi bidang

Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan;

45

3. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD meliputi bidang Pangan,

Pertanian, Peternakan dan Perikanan;


danRPJMD meliputi bidang Pangan, Pertanian, Peternakan dan

Perikanan;


daerah Kab/Kota meliputi bidang Pangan, Pertanian, Peternakan dan

Perikanan;


RPJMD, RKPD meliputi bidang Pangan, Pertanian, Peternakan dan

Perikanan;


meliputi bidang Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan;


Kab/Kota meliputi bidang Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan;

9. Merencanakan Dukungan pelaksanaa kegiatan Pusat, Provinsi meliputi

bidang Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan;


pembangunan daerah meliputi bidang Pangan, Pertanian, Peternakan dan

Perikanan;


Pembangunan Daerah meliputi bidang Pangan, Pertanian, Peternakan

dan Perikanan;

46


perencanaan pembangunan daerah meliputi bidang Pangan, Pertanian,

Peternakan dan Perikanan;



2. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum terdiri atas :

4. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

5. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur

6. Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan.

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas

menyusun rencana kerja dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan di

Bidang Sosial Budayadan Pemerintahan Umum meliputi bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

dan KB, Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Sosial,

Adminduk dan Capil, Trantibum, Kesbangpol, Setwan, Setda, Pengawasan,

Kepegawaian, Kebudayaan, Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,

Perpustakaan, dan Kearsipan.Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sosial

Budaya dan Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi:


Bidang Sosial Budayadan Pemerintahan Umum;

2. Menverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial

Budayadan Pemerintahan Umum;

47



4. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW

Daerah dan RPJMD Bidang Sosial Budayadan Pemerintahan Umum;


RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial Budayadan Pemerintahan Umum;



7. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat

Daerah Kab/Kota Bidang Sosial Budayadan Pemerintahan Umum;


Prov di Kab/Kota Bidang Sosial Budayadan Pemerintahan Umum;


Daerah Kab/Kota Bidang Sosial Budayadan Pemerintahan Umum;


pembangunan daerah Bidang Sosial Budayadan Pemerintahan Umum;






Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyusun

rencana kerja, menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa program-

48

program pembangunan meliputi bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan

Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Sosial, Adminduk dan Capil.Dalam

melaksanakan tugas, Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan

fungsi :

1. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD yang meliputi

lingkup bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Masyarakat,

Penanggulangan Bencana, Sosial, Adminduk dan Capil;

2. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang meliputi lingkup

bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan KB, Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan

Bencana, Sosial, Adminduk dan Capil;

3. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD yang meliputi lingkup

bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian




dan RPJMD yang meliputi lingkup bidang Pemberdayaan Perempuan dan


Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Sosial, Adminduk dan Capil;


daerah Kab/Kota yang meliputi lingkup bidang Pemberdayaan Perempuan

49

dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan



RPJMD, RKPD yang meliputi lingkup bidang Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan



yang meliputi lingkup bidang Pemberdayaan Perempuan dan




Kab/Kota yang meliputi lingkup bidang Pemberdayaan Perempuan dan



9. Merencanakan Dukungan pelaksanaa kegiatan Pusat, Provinsi yang

meliputi lingkup bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Masyarakat,

Penanggulangan Bencana, Sosial, Adminduk dan Capil;


pembangunan daerah yang meliputi lingkup bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB,

Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Sosial, Adminduk

dan Capil;

50


Pembangunan Daerah yang meliputi lingkup bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB,

Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Sosial, Adminduk

dan Capil;


perencanaan pembangunan daerah yang meliputi lingkup bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian





Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas menyusun

rencana kerja, menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa program-

program pembangunan meliputi bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat (Dewan

dan Daerah) Pengawasan, dan Kepegawaian.Dalam melaksanakan tugas,

Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur menyelenggarakan fungsi:


lingkup bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat (Dewan dan Daerah)

Pengawasan, dan Kepegawaian sebagai bahan acuan dalam

melaksanakan tugas;

51


bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat,

Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat (Dewan dan Daerah)

Pengawasan, dan Kepegawaian;


bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat,

Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat (Dewan dan Daerah)



dan RPJMD yang meliputi lingkup bidang Ketentraman, Ketertiban Umum

dan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat

(Dewan dan Daerah) Pengawasan, dan Kepegawaian;

5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah

Kab/Kota yang meliputi lingkup bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat



RPJMD, RKPD yang meliputi lingkup bidang Ketentraman, Ketertiban

Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Politik,

Sekretariat (Dewan dan Daerah) Pengawasan, dan Kepegawaian;


yang meliputi lingkup bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan

52




Kab/Kota yang meliputi lingkup bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan




meliputi lingkup bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat (Dewan dan Daerah)



pembangunan daerah yang meliputi lingkup bidang Ketentraman,

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan

Politik, Sekretariat (Dewan dan Daerah) Pengawasan, dan Kepegawaian;

11. Melaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

Daerah yang meliputi lingkup bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan





Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan

Bangsa dan Politik, Sekretariat (Dewan dan Daerah) Pengawasan, dan

Kepegawaian;

53



Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Kebudayaan mempunyai tugas

menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa

program-program pembangunan meliputi bidang Kebudayaan, Kesehatan,

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, dan Kearsipan. Dalam

melaksanakan tugas, Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Kebudayaan

mempunyai fungsi:


lingkup bidang Kebudayaan, Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga, Perpustakaan, dan Kearsipan sebagai bahan acuan dalam

melaksanakan tugas;


bidang Kebudayaan, Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,

Perpustakaan, dan Kearsipan;


bidang Kebudayaan, Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,



dan RPJMD yang meliputi lingkup bidang Kebudayaan, Kesehatan,

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, dan Kearsipan;

54


Kab/Kota yang meliputi lingkup bidang Kebudayaan, Kesehatan,



RPJMD, RKPD yang meliputi lingkup bidang Kebudayaan, Kesehatan,



yang meliputi lingkup bidang Kebudayaan, Kesehatan, Pendidikan, Pemuda

dan Olahraga, Perpustakaan, dan Kearsipan;


Kab/Kota yang meliputi lingkup bidang Kebudayaan, Kesehatan,



meliputi lingkup bidang Kebudayaan, Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga, Perpustakaan, dan Kearsipan;


pembangunan daerah yang meliputi lingkup bidang Kebudayaan,

Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, dan

Kearsipan;


Daerah yang meliputi lingkup bidang Kebudayaan, Kesehatan, Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, dan Kearsipan;

55



Kebudayaan, Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,




3. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri atas :

7. Sub Bidang Infrakstruktur

8. Sub Bidang Perhubungan dan Komunikasi

9. Sub Bidang Pengembangan Wilayah

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas

menyusun rencana kerja dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan di

bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang meliputi bidang

Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Perumahan, Pemadam Kebakaran,

Komunikasi dan Informatika, Penelitian dan Pengembangan, Statistik,

Persandian dan Perhubungan, Penataan Ruang, Pertanahan, Lingkungan

Hidup, dan Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :


Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

2. Menverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

dan Pengembangan Wilayah;

56



4. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah

dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;


RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;



7. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah

Kab/Kota bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;


Prov di Kab/Kota Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;


Daerah Kab/Kota Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;


pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;






Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas menyusun rencana kerja,

menyiapkan bahan data, mengolah, menganalisa program-program

57

pembangunan yang meliputi bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan

Perumahan, dan Pemadam Kebakaran.Dalam melaksanakan tugas, Sub

Bidang Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:


lingkup bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Perumahan, dan

Pemadam Kebakaran;


bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Perumahan, dan Pemadam

Kebakaran;


bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Perumahan, dan Pemadam

Kebakaran;


dan RPJMD yang meliputi lingkup bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman

dan Perumahan, dan Pemadam Kebakaran;


Kab/Kota yang meliputi lingkup bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan

Perumahan, dan Pemadam Kebakaran;


RPJMD, RKPD yang meliputi lingkup bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman

dan Perumahan, dan Pemadam Kebakaran;

58


yang meliputi lingkup bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan



Kab/Kota yang meliputi lingkup bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan



meliputi lingkup bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Perumahan, dan

Pemadam Kebakaran;


pembangunan daerah yang meliputi lingkup bidang Pekerjaan Umum,

Pemukiman dan Perumahan, dan Pemadam Kebakaran;


Daerah yang meliputi lingkup bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan



perencanaan pembangunan daerah yang meliputi lingkup bidang Pekerjaan

Umum, Pemukiman dan Perumahan, dan Pemadam Kebakaran;



Sub Bidang Perhubungan dan Komunikasi mempunyai tugas menyusun

rencana kerja, menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa program-program

pembangunan yang meliputi bidang Komunikasi dan Informatika, Penelitian dan

59

Pengembangan, Statistik, Persandian dan Perhubungan. Dalam melaksanakan

tugas, Sub Bidang Perhubungan dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:


lingkup bidang Komunikasi dan Informatika, Penelitian dan Pengembangan,

Statistik, Persandian dan Perhubungan sebagai bahan acuan dalam

melaksanakan tugas;


bidang Komunikasi dan Informatika, Penelitian dan Pengembangan,

Statistik, Persandian dan Perhubungan;


bidang Komunikasi dan Informatika, Penelitian dan Pengembangan,

Statistik, Persandian dan Perhubungan;


dan RPJMD yang meliputi lingkup bidang Komunikasi dan Informatika,

Penelitian dan Pengembangan, Statistik, Persandian dan Perhubungan;


Kab/Kota yang meliputi lingkup bidang Komunikasi dan Informatika,



RPJMD, RKPD yang meliputi lingkup bidang Komunikasi dan Informatika,


60


yang meliputi lingkup bidang Komunikasi dan Informatika, Penelitian dan

Pengembangan, Statistik, Persandian dan Perhubungan;


Kab/Kota yang meliputi lingkup bidang Komunikasi dan Informatika,



meliputi lingkup bidang Komunikasi dan Informatika, Penelitian dan

Pengembangan, Statistik, Persandian dan Perhubungan;


pembangunan daerah yang meliputi lingkup bidang Komunikasi dan

Informatika, Penelitian dan Pengembangan, Statistik, Persandian dan

Perhubungan;


Daerah yang meliputi lingkup bidang Komunikasi dan Informatika,




Komunikasi dan Informatika, Penelitian dan Pengembangan, Statistik,

Persandian dan Perhubungan;



61

4. Keadaan Pegawai Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Makassar.

Tabel 4.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Jenjang Pendidikan.

Tingkat Pendidikan

PNS Tenaga Kontrak Jumlah

Jenjang Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan

Program S3 - - - -

Program S2 15 14 1 2 32

Program S1 12 13 6 8 41

Program D3 - - - - -

SMA/SMK 5 2 4 3 14

Jumlah 32 29 11 14 87

Sumber Data : Sekretariat Bappeda Kota Makassar,2017 (termasuk tenaga kontrak).

Dari tabel di atas terlihat bahwa berdasarkan latar belakang pendidikan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga kontrak BAPPEDA Kota Makassar sudah

cukup tinggi hal ini sudah sangat memadai.

Data berdasarkan latar belakang pendidikan PNS terdiri dari : 15 (lima belas)

orang laki-laki dan 14(empat belas) orang perempuanyang berkualifikasi pendidikan

S-2, sementara yang berkualifikasi pendidikan S-1 sebanyak 12 (dua belas) orang

laki-laki dan 13(tiga belas) orang perempuan, untuk jenjang pendidikan

berkualifikasiSLTA sebanyak 5 (lima) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan.

62

Sementara tenaga kontrak berdasarkan latar belakang pendidikan juga terdiri dari

SLTA, S1 dan S2.

Dukungan sumber daya manusia aparatur untuk menjalankan tugas pokok dan

fungsi BAPPEDA Kota Makassar secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat, Eselon,Dan Tenaga Kontrak.

Pangkat Eselon

Pangkat Laki-

Laki

Perempuan Eselon Laki-

Laki

Perempuan

Pembina Utama Muda - 1 II – b - 1

Pembina TingkatI 2 - III – a 1 -

Pembina 8 4 III – b 4 -

Penata Tingkat I 5 9 IV – a 12 3

Penata 4 8

Penata Muda Tingkat I 3 5

Penata Muda 4 1

Pengatur Tingkat I 1 -

Pengatur 2 -

Pengatur Muda Tingkat

I

1 -

Pengatur Muda 2 1

Tenaga Kontrak 11 14

63

Jumlah 43 43 17 4

Sumber Data : Sekretariat Bappeda Kota Makassar,2017.

Jika ditinjau dari aspek komposisi pegawai pada saat ini khususnya dalam

sudut pandang status kepegawaian, maka penempatan pejabat/pegawai telah

terpenuhi sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di

bawah ini.

Keadaan Pegawai Lingkup BAPPEDA Kota Makassar Berdasarkan

Status Kepegawaian.

Sumber Data : Sekretariat Bappeda Kota Makassar,2017.

Gambar 4.2

Pada gambar di atas terlihat komposisi berdasarkan status kepegawaian

bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil baik laki-laki dan perempuan jika dibandingkan

jumlah tenaga kontrak laki-laki dan perempuan, maka dapat dilihat bahwa dengan

jumlah PNS sebanyak 61 orang (pejabat 21 orang dan staf 42 orang) masih kurang

sementara tenaga kontrak dengan jumlah 25 orang sudah melebihi dari kebutuhan

BAPPEDA Kota Makassar. Hal ini akan memberikan dampak pada pembagian tugas

32 11

29 14

0%

20%

40%

60%

80%

100%

PNS Tenaga Kontrak

Perempuan

Laki-Laki

64

dimana akan ada tugas yang dikerjakan oleh tenaga kontrak sebagai subsitusi

bukan sebagai tenaga yang membantu PNS.

Keadaan Pegawai LingkupBAPPEDA Kota Makassar Berdasarkan

Distribusi pada Bidang dan Sekretariat.

Sumber Data : Sekretariat Bappeda Kota Makassar,2017 (Termasuk tenaga kontrak).

Gambar 4.3

Dari gambar diatas terlihat bahwa berdasarkan distribusi pegawai,

Sekretariat berjumlah 17(tujuh belas) orang; Bidang Ekonomi dan Sumber

Daya Alam berjumlah 10 (sepuluh) orang; Bidang Sosial Budaya berjumlah

10(sepuluh) orang; Bidang Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayahberjumlah 11(sebelas) orangdan Bidang Perencanaan dan

Pengendalianberjumlah 13(tiga belas) orang.Distribusi pegawai ini

berdasarkan tingkat beban kerja dan kapasitas ruangan yang ada.

B. Gambaran Umun Informan

17

10 11

10

13

Sekretariat

Bidang Ekonomidan SDA

Bidang Infrastrukturdan Peng. Wil

Bidang Sosbud danPem. Umum

Bidang Perencanaandan Pengendalian

65

Berdasarkan informan dalam penelitian ini, maka yang menjadi

informan kunci dalam penelitian ini adalah pejabat fungsional Perencana

Madya Bappeda Kota Makassar, sedangkan informan utama dalam

penelitian ini adalah kepala bappeda dan kepala bidang fisik sarana dan

prasarana, informan tambahan adalah para staf bappeda yang turut

berpartisipasi dalam perda tersebut.

Tabel 4.3

Data Informan

No. Nama Jenis

Kelamin

Jabatan

1 Ichsan,ST,M.SI Laki-laki Pejabat

Fungsional

Perencana

Madya

Bappeda Kota

Makassar

2 Zulkarnain Djumain,

SE.,MM

Laki-laki Staf Bidang

Pengendalian

dan

Perencanaan

Bappeda Kota

Makassar.

C. Hasil Penelitian

1. Peran Bappeda dalam Pembangunan Daerah di Kota Makassar

66

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tidak terlepas dari peran

serta pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan

swasta. Komitmen bersama serta konsitensi dalam melaksanakan program

kegiatan yang telah di rumuskan menjadi kunci utama dalam mencapai

pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Bappeda kota makassar menjaadi salah satu perangkat daerah yang

bertugas melaksanakan fungsi perencanaan dalam hal pembangunan

daerah, wujud peranan bappeda dalam melaksanakan pembangunan

dalam hal perencanaan tentu saja dapat dilihat beberapa aspek. Oleh

karena itu, untuk memaksimalkan peranannya, bappeda melaksanakannya

sesuai dengan tugas dengan fungsi yang telah di tetapkan. Seperti yang di

utarakan oleh bapak Ic, bahwa :

“Sejauh ini, untuk melihat peranan bappeda dalam hal pembangunan daerah di segala bidang, tentunya perlu ditelusuri terlebih dahulu apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi bappeda sendiri, jadi fungsi bappeda itu sendiri itukan ada 3 yang pertama, terkait dengan perencanaan, trus yang ke dua ituu terkait dengan evaluasi dan monitoring dan ketiga adalah pengendalian. Jadi bappeda tidak boleh keluar dari fungsi dan tugas pokok perencanaan pembangunan tersebut. Bappeda juga memiliki bidang-bidang terdiri dari bidang ekonomi, sosial budaya, bidang perencanaan pengendalian, bidang ipw dan sekretariat, setiap bidang tersebut membawai tiga kasubid. Peran Bappeda Kota Makassar Sangat Strategis dalam proses Perencanaan dikota Kota Makassar saya katakan demikian karena Bappeda Kota Makassar sesuai dengan perwali 108 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan perencanaan pembangunan Kota Makassar. Dalam Perwali menyebutkan Badan Perencanaan Pembangunaan Kota Makassar Mempunyai Tugas dan Fungsi Seperti Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi. Jadi perencanaan yang dimaksud yaitu merencanakan Tujuan Sasaran, program dan kegiatan-kegiatan kota makassar untuk dapat mewujudkan visi misi kepala daerah. Sedangkan evaluasi pada bappeda melaksanakan evaluasi dan monev capaian dari pada tujuan, sasaran, program dan kegiatan

67

dalam dokumen perencanaan. Pengendalian yang dimaksud yaitu Bappeda Kota Makassar melaksanakaan pengendalian dan pelaporan terhadap, tujuan, sasaran, program dan kegiatan hasil dokumen perencanaan tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan. Dalam proses perencanaan Bappeda Kota Makassar juga mempunyai penyusunan yang namanya dokumen perencanaan diantaranya rencana pembangunan jangka panjang daerah ( RPJP) dokumen ini disusun 25 Tahun sekali, menyusun dokumen rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) disusun 5 Tahun Sekali, dan menyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) yang disusun 1 tahun sekali dan ada pula dokumen perencaan lainnya yaitu RENSTRA dan RENJA. Bappeda juga Setiap tahunnya mengadakan musyawarah Pembangunan ( MUSRENBANG ) sebagai wadah atau tahapan perencanaan yang wajib dilakukan dan membantu peran Bappeda”.(wawancara 18 september 2019)

Sebagai yang di utarakan oleh Bapak Ic bappeda, diketahui bahwa

salah satu tolak ukur peranan bappeda dalam pembangunan daerah

adalah dilihat dari aspek pelaksanaan fungsi bappeda itu sendiri, dimana

dalam pelaksanaannya berbagai aktivitas yang berdampak pada

perumusan perencanaan pembangunan yang merupakan faktor kunci dan

awal keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembangunan dalam berbagai

bidang.

Eksitensi badan perencanaaan pembangunan daerah kota makassar

dalam pencapaiannya kinerjanya dapat diukur melalui program yang

dicanangkan sebagai bagaian dari keseluruhan proses pembangunan

daerah dengan menyerasikan langkah dan perencanaan program

pembangunan yang dilakukan setiap tahun melalui rencana kerja

pemerintah daerah RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan rancanagn

anggaran pembangunan belanja daerah RPAD

68

2. Peranan Bappeda dalam Mengimplementasikan Tujuan dan Sasaran

dalam Dokumen RPJMD

Perumusan rencana pembangunan jangka menengah daerah

(RPJMD) mengacu pada rencanaa pembangunan jangka panjang daerah

RPJPD. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah

(RPJMD) untuk periode 5 tahun sesuai dengan masa jabatan kepala daerah.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD berisikan

gambaran umum kondisi daerah, gambaran pengelolaan keuangan daerah

serta kerangka pendanaan analisis isu-isu strategis visi, misi, tujuan dan

sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program

pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas yag disertai

kebutuhan, pendanaan, penatapan indikator kinerja daerah dan pedoman

transisi serta kaidah pelaksanaan. Implementasi tujuan dan sasaran bappeda

kota makassar dapat melaksanakan pengendalian dan evaluasi serta

program dan kegiatan kepada seluruh perangkat daerah kota makassar

sebagai betikut yang diutarahkan oleh bapak Ic bahwa:

“Saya dapat jelaskan kembali bappeda memiliki tiga fungsi yaitu perencanaan, pengendalian dan evaluasi sehingga dalam mengimplementasikan tujuan dan sasaran bappeda kota makassar melaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan kepada seluruh perangkat daerah dikota maakassar agar dalam mencapai tujuan dan sasaran harus merumuskan program, kegiatan, indikator dan targget dengan tepat. Jadi maksudnya bappeda mengendaliakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mengkamodir pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Setelah dikendalikan perangkat daerah wajib melaporkan hasil capaian tujuan dan sasaran kebappeda serta faktor penghambat dan pendorong dari tujuan dan sasaran yang akan dicapai”.(18 september 2019)

69

Maka dari itu sama halnya pada peran bappeda dalam

mengimplementasikan tujuan dan sasaran dalam dokumen RPJMD harus

melaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan kepada

seluruh perangkat daerah dan juga bappeda kota makassar harus dapat

mencapai tujuan dan sasaran agar dapat merumuskan program kegiatan

indikator dan target dengan tepat agar tujuan dan sasaran dapat dicapai.

Perlu diperhatikan brhasil atau tidaknya suatu perencanaan bukan hanya dari

tersedianya suatu dokumen dan rumusan perencanaan semata, tetapi

ditentukan dari implementasi serta fase evaluasi yang sistematis terhadap

pencapaian visi, misi dan tujuan bappeda kota makassar. Bappeda kota

makassar juga mempunyai pengendalian evaluasi perencanaan program dan

kegiatan dalam pembangunan kota makassar yang dapat diuraikan oleh

bapak Ic.

“Berbicara peran bappeda dalam pengendalian evaluasi perencanaan program dan kegiatan dalam pembangunan kota makassar. Jadi bappeda kota makassar sesuai dengan tupoksi melaksanakan pengendalian. Pengendalian dilakukan setiap triwulan dengan cara mengkordinasikan keseluruh perangkat daerah agar melaksanakan evaluasi rencana strategis (RENSTRA) rencana kerja (RENJA) sesuai dengan ketentuan peraturan mentri dalam negeri no 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Dan laporan itu dikumpulkan ke bappeda untuk selanjutnya bappeda kota makassar melaksanakan evaluasi program dan kegiatan target dan pencapaian tiap perangkat daerah. Jadi peran bappeda dalam pengendalian yaitu mengevaluasi dan memastikan program dan kegiatan sudah mendukung pembangunan fisik dan non fisik dikota makassar. (Hasil wawancara 18 september 2019).

Maka dari itu kita juga selalu mengevaluasi usulan seluruh SKPD

karena jangan sampai terlalu banyak usulan keuangan kita tidak mencukupi

70

dan tujuan dari evaluasi ini adalah agar hasil yang dicapai sesuai sasaran

yang telah di tentukan.

3. Faktor-faktor penghambat dan pendukung

Peranan bappeda terhadap pembangunan di kota makassar dilihat

dari sejauh mana pelaksanaan fungsi bappeda sendiri serta bagaimana

melaksanakan proses perumusan kebijakan teknis yang tercermin dalam

proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan musrembang

yang telah digaambarkan sebelumnya dalam hal proses perumusan

kebijakan teknis, terdapat beberapa faktor-faktor yang berpengaruh tidak

bisa di pungkiri ada banyak hal yang bisa mempengaruhi proses

pelaksanaan perumusan kebijakan tersebut, baik faktor-faktor yang

mendukung maupun faktor-faktor penghambat berjalannya proses tersebut

yang dapat diuraikan oleh bapak Zk bahwa:

“Faktor penghambat internal dalam menjalankan perannya seperti yang saya ketahui yaitu masih minimnya SDM manusia sesuai kompeten di tempatkan dalam perangkat daerah kota makassar. Belum optimalnya SDM di bappeda mengoprasikan sistem perencanaan pembangunan daerah dikota makassar minimnya pengetahuan SDM di bappeda tentang perencanaan pengendalian dan evaluasi. Adapun juga faktor penghambat eksternal pada perangkat daerah SDM masih belum memahami proses perencanaan pengendalian dan pelaporan serta evaluasi perencanaan. Untuk pelaoporan masih dibuat secara manual belum dilakukan dengan sistem perencanaan e-planning.

Maka dari itu bappeda kota makassar mempunyai faktor pendukung yaitu sudah memiliki sistem informasi perencanaan pembangunan (SIPPD) sehingga perencanaan pengendalian dan evaluasi bisa dilaksanakan melalui SIPPD. Kordinasi yang tepat antara perangkat daerah dan bappeda dalam proses perencanaan pengendalian dan evaluasi.” ( wawancara 25 september 2018).

71

Maka dari itu faktor pendukung terealisasinya rencana pembangunan

dikota makassar yaitu ketersediaan SDM yang memadai, ketersediaan

sarana dan prasarana, ketersediaan anggaran, adanya kordinasi yang baik

antara tim penyusun RKPD dengan tim penyusun APBD dan TAPD, tingkat

kinerja tim penyusun RKPD dalam RENJA bappeda cukup baik, adanya

kesesuaian kegiatan dokumen RENSTRA dengan dokumen RENJA SKPD,

adanya kordinasi yang baik antara tim penyusun RENJA dengan tim

penyusun DPA SKPD, adanya komitmen yang besar dari legislatif dan

eksekutif untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan

daerah.

Adapun faktor penghambat yaitu penyesuaian / kesiapan anggran

kerangka anggaran yang mesti diperhatikan dalam proses perumusan dan

penetapn kebijakan pembangunan, sehingga dalam pelaksanaannya

pembagian alokasi dana terhadap rancangan awal RKPD yang memuat

prioritas pembangunan tidak terganggu. Usulan yang terlalu banyak bisa

mengakibatkan faktor pendukung penghambat perencanaan pembangunan

mengacu pada usulan kegiatan yang ada pada musrembang. Setiap usulan

di bahas untuk selanjutnya di tetapkan sebagai usulan kegiatan prioritas

dalam menetapkan kebijakan. Keterbatasan dokumen penunjang dalam

pelaksanaan forum musrembang, salah satu menjadi hal penunnjang

kegiatan agar berjalan lancar adalah kelengkapan forum itu sendiri baik itu

peserta narasumber serta dokumen-dokumen penunjang lainnya seperti

pada sebagaian besar forum musyawara perencaanaan pembangunan yang

72

di adakan dikota makassar, hal yabg menjadi kekurangan dan permasalahan

yaitu kurangnya dokumen–dokumen acara seperti misalnya forum

musrembang daerah, pengadaan daftar permasalahan dan tantangan

daerah, peta kemiskinan dan pengangguran serta hasil pelaksanaan

pembangunan daerah pada tahun sebelumnya.

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dengan jumlah informan 2 orang yang

mempunyai pertanyaan yang berbeda. Bappeda kota makassar sudah cukup

maksimal dalam perencanaan pembangunan daerah kota makassar.

Bappeda kota makassar juga sudah sesuai dengan perwali 108

tahun 2016 tentang tugas dan fungsi tata kerja badan perencanaan

pembangunan kota makassar. Bappeda kota makassar juga menjaadi salah

satu perangkat daerah yang bertugas melaksanakan fungsi perencanaan

dalam hal pembangunan daerah, wujud peranan bappeda dalam

melaksanakan pembangunan dalam hal perencanaan tentu saja dapat dilihat

beberapa aspek. Bappeda kota makassar mempunyai tugas dan fungsi

seperti perencanaan, pengendalian, dan evaluasi.

Perencanaan yang dimaksud bagaimana merencanakan tujuan

sasaran, program, dan kegiatan kota makassar untuk dapat mewujudkan visi

dan misi kepala daerah. Sedangkan evaluasi pada bappeda melaksanakan

evaluasi pada tujuan sasaran, program dalam kegiatan dokumen

perencanaan dan juga yang dimaksud dengan pengendalian yaitu bappeda

73

kota makassar dapat melaksanakan pengendalian dan pelaporan terhadap

tujuan, sasaran, program dan hasil dokumen perencanaan tepat waktu dan

juga harus sesuai dengan perundang –undangan. Dalam proses

perencanaan bappeda kota makassar juga menyusun yang namanya

dokumen perencanaan diantaranya rencana pembangunan jangka panjang

daerah (RPJPD) dokumen ini disusun 25 tahun sekali. Adapun dokumen

rencana pembangunan jangka menengah daerah ( RPJMD) disusun 5 tahun

sekali dan juga rencana kerja pemerintah daerah ( RKPD) yang disusun satu

tahun sekali.

Bappeda kota makassar juga mempunyai penghambat dan

pendukung dalam menjalankan fungsinya yang pertama faktor penghambat

internal dalam menjalankan perannya yaitu masih minimnya SDM manusia

sesuai kompeten di tempatkan dalam perengkat daerah kota makassar dan

juga belum optimalnya SDM bappeda mengoprasikan sistem perencanaan

pembangunan daerah dikota makassar. Minimnya pengetahuan SDM di

bappeda tentang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, yang kedua

faktor penghambat eksternal pada perangkat daerah SDM masih belum

memahami proses perencanaan, pengendalian dan pelaporan serta evaluasi

perencanaan untuk pelaporaan masih menggunakan yang manual belum

menggunakan sistem perencanaan e-planning.

Untuk faktor pendukung bappeda kota makassar sudah memiliki

sistem informasi perencanaan pebangunan sehingga proses perencanaan,

74

pengendalian, dan evaluasi bisa dilaksanakan melalui sistem informasi

perencanaan pembangunan.

Adapun peneliti mengambil satu sampel peneliti terdahulu untuk

membandingkan hasil peneliti saat ini dan penelitian terdahulu:

Muhammad Khairul Anwar (2016) yang berjudul Fungsi

pengkoordinasian badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA)

dalam perencanaan kota Samarinda. Hasil penelitiannya ini dapat diketahui

bahwa BAPPEDA kota Samarinda merupakan salah satu organisasi/lembaga

pemerintahan yang bertugas membantu penyelenggaaraan pemerintahan

dikota Samarinda sesuai dengan intruksi dari kepala daerah yang menjabat

dan berfungsi sebagai perencanaan pembangunan dikota samarinda yaitu

membuat rencana pembangunan jangka panjang (20 tahun), rencana

pembangunan jangka menengah (5 tahun), dan rencana kerja pemerintahan

daerah (1 tahun).

Sedangkan pada penelitian saya pada tahun 2019 yang berjudul

Peranan badan perencanaan pembangunan pembangunan daerah

(BAPPEDA) dalam pembangunan kota Makassar. Hasil penelitian ini dapat

diketahui bahwa proses perencanaan BAPPEDA kota Makassar mempunyai

penyusunan dokumen perencanaan diantaranya RPJP disusun 25 tahun

sekali, RPJMD disusun 5 tahun sekali dan RKPD yang disusun 1 tahun

sekali.

Dari hasil penelitian keduanya sama-sama mengetahui bahwa

bagaimana peran Bappeda dalam perencanaan disuatu daerah, dan juga

75

ingin mengetahui bagaimana proses perencanaan disuatu daerah dalam

menyusun dokumen perencanaan diantaranya RPJP, RPJMD, dan RKPD.

76

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada

analisis data, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran bappeda dalam perwali menyebutkan Badan Perencanaan

Pembangunan Kota Makassar mempunyai tugas dan fungsi seperti

perencanaan pengendalian dan evaluasi. Jadi perencanaan yang

dimaksud yaitu merencanakan tujuan sasaran ,program dan kegiatan-

kegiatan kota Makassar untuk dapat mewujudkan visi misi kepala

daerah.

2. Dalam proses perumusan kebijakan teknis perencanaan

pembangunan, terdapat beberapa faktor-faktor yang berpengaruh, baik

faktor-faktor yang mendukung maupun faktor-faktor yang menghambat

berjalannya proses tersebut. Faktor-faktor yaang menjadi pendukung

antara lain adalah: Adanya koordinaasi, partisipasi masyaraakat, serta

komitmen pemerintah. Sedangkan yang menjadi faktor-faktor

penghambat proses perumusan kebijakan antara lain adalah:

penyesuaian/kesiapan anggaran, usilan yang terlalu banyak, serta

kebatasan dokumen penunjang.

76

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis

menyarankan:

1. Agar penerapan perencanaan pembangunan dikota makassar dapat

berjalan sebagai mana yang diharapkan demi terciptanya kesejahteraan

masyarakat , maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih serius dalam

meningkatkan pendapatan daerahnya khususnya sektor pajak yang

berperan penting dalam peningkatan asli daerah sehingga meningkatkan

kualitas pembangunan daerah.

2. Pemerintah hendaknya melibatkan seluruh pelaku usaha dalam proses

perencanaan pembangunan untuk mencapai efektifnya perencanaan

pembangunan dikota makassar, sehingga pola pelaksanaan

perencanaan pembangunan kota makassar dapat berjalan dengan baaik

khususnya di kota Makassar.

3. Apabila dalam pelaksanaan musrembang dilakukan dengan baik oleh

pemerintah daerah maka hasilnya pasti baik, tetapi karna sikap tidak

percaya masyarakat terhadap hasil pelaksanaan musrembang sehingga

pelaksanaan perencanaan pembangunan di kota Makssar tidak berjalan

dengan baik.

77

78

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah Oktaviani Putri, Sirojuzilam Dan Abdul Kadir. 2018. Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Dikelurahan Sel Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan.

Fahrizanur. 2017. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Daerah Kabupaten Paser. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2017, 5(4): 1599-1612

Kuncoro, Mudrajad. 2008 . Ekonomi Pembangunan II. Jakarta: Universitas

Terbuka. Mahyudi, Ahmad. 2004. Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris.

Bogor Selatan:Ghalia Indonesia. Masjudin Ashari, Wahyunadi, Dan Hailuddin. 2015. Analisis Perencanaan

Pembangunan Daerah Di Kabupaten Lombok Utara ( Studi Kasus Perencanaan Partisipatif Tahun 2009-2013). Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, Vol.6, No.2, Desember 2015: 163-180.

Muhammad Khairul Anwar. 2016. Fungsi Pengkoordinasian Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Kota Samarinda. Jurnal Administrasi Negara, 2016, 4 (1): 2305-2319.

Munir, Badrul. 2002. Perencanaan Pembngunan Daerah dalam Perspektif

Otonomi Daerah, cetakan ke-2 2002, Bappeda Provinsi NTB, Mataram. Prastowo. 2011. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan

Penelitian . Jogjakarta Riyadi, dan Bratakusumah. 2003. Perencanaan Pembangunan Daerah Stategi

Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. PT Gramedia

Pustaka Utama. Jakarta. Safi’I, H.M. 2009. Perencanaan pembangunan daerah. Averroes Press

Siswanto Sunarto. 2008. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta

Setio Rini. 2017. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Kota Samarinda Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Studi Di Kecamatan Samarinda Ulu). Jurnal Administrasi Negara Volume 5, (Nomor 2) 2017: 5948-5961.

Sjafrisal. 2016. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta

Rajawali Pers.

79

Soekarwati. 1990. Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan dengan Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Daerah. Rajawali. Jakarta

Subagyo, Joko. 2011. Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek. Penerbit

Rineka Cipta. Jakarta. Sugiyono. 2012 .Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung. Tarigan, Rabinson. 2006. Perencanaan pembangunan Wilayah Edisi Revisi.

Jakarta :Bumi Aksara. Todaro, Michael P. 1998. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: BPFE UGM.

Wrihatnolo, R. Randy. Nugroho. D. Riant. 2006. Manajemen Pembangunan Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia.

Zulkarimen Nasution , Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan

Penerapannya, ( PT Raja Grafindo Persada : Jakarta 2007) hlm 254.

Undang-Undang: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Website: Https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Perencanaan_Pembangunan_Daerah.

Http://www.slemankab.go.id/604/Rencana-Pembangunan-Jangka-Menengah-

rpjmp.slm

Http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2199251-Pengertian-

Perencanaan-Pembangunan

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Perencanaan_Pembangunan_Daerah

http://www.slemankab.go.id/604/Rencana-Pembangunan-Jangka-Menengah-rpjmp.slm

http://www.slemankab.go.id/604/Rencana-Pembangunan-Jangka-Menengah-rpjmp.slm

http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2199251-Pengertian-Perencanaan-Pembangunan

http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2199251-Pengertian-Perencanaan-Pembangunan

80

L

A

M

P

I

R

A

N

81

Daftar Pertanyaan dan Jawaban Informan BAPPEDA kota Makassar

N0

Nama Jabatan Pertanyaan Jawaban

1

Ichsan,ST,

M.SI

Pejabat

fungsional

perencana

madya

BAPPEDA

kota

Makassar

1. Bagaimana

peran

BAPPEDA

kota

Makassar

dalam

proses

perencanaa

n di kota

Makassar?

1. Sejauh ini, untuk melihat

peranan bappeda dalam

hal pembangunan

daerah disegala bidang,

tentunya perlu di telusuri

terlebih dahulu apa yang

menjadi tugas pokok dan

fungsi bappeda sendiri,

jadi fungsi bappeda itu

sendiri itukan ada 3 yang

pertama, terkait dengan

perencanaan, trus yang

kedua itu terkait dengan

evaluasi dan monitoring

dan ketiga adalah

pengendalian. Jadi

bappeda tidak boleh

keluar dari fungsi dan

tugas pokok

perencanaan

pembangunan tersebut.

Bappeda juga memiliki

bidang-bidang terdiri dari

bidang ekonomi, sosial,

budaya, bidang

perencanaan

pengendalian, bidang ipw

dan sekretariat, setiap

bidang tersebut

membawai 3 kasubid.

82

Peran bappeda kota

Makassar sangat

strategis dalam proses

perencanaan dikota

Makassar. Saya katakan

demikian karena

bappeda kota Makassar

sesuai dengan perwali

108 tahun 2016 tentang

tugas dan fungsi tata

kerja badan perencanaan

pembangunan kota

Makassar. Dalam perwali

menyebutkan badan

perencanaan

pembangunan kota

Makassar mempunyai

tugas dan fungsi seperti

perencanaan,

pengendalian, dan

evaluasi. Jadi

perencanaan yang

dimaksud yaitu

merencanakan tujuan

dan sasaran, program

dan kegiatan-kegiatan

kota makassar untuk

dapat mewujudkan visi

misi kepala daerah.

Sedangkan evaluasi

pada bappeda

melaksanakan evaluasi

dan capaian dari pada

83

tujuan , sasaran,

program dan kegiatan

dalam dokumen

perencanaan.

Pengendalian yang

dimaksud yaitu bappeda

kota Makassar

melaksanakan

pengendalian dan

pelaporan terhadap

tujuan, sasaran, program

dan kegiatan hasil

dokumen perencanaan

tepat waktu sesuai

dengan perundang-

undangan. Dalam proses

perencanaan bappeda

kota Makassar juga

mempunyai penyusunan

yang namanya dokumen

perencanaan diantaranya

rencana pembangunan

jangka panjang daerah

(RPJP) dokumen ini

disusun 25 tahun sekali,

menyusun dokumen

rencana pembangunan

jangka menengah daerah

(RPJMD) disusun 5

tahun sekali, dan

menyusun dokumen

rencana kerja pemerintah

daerah (RKPD) yang

84

2. Bagaimana

peranan

BAPPEDA

dalam

mengimple

mentasikan

tujuan dan

sasaran

dalam

dokumen

RPJMD?

disusun satu tahun sekali

dan ada pula dokumen

perencana lainnya yaitu

RENSTRA dan RENJA.

Bappeda juga setiap

tahunnya mengadakan

musyawarah

pembangunan

(MUSRENBANG)

sebagai wadah atau

tahapan perencanaan

yang wajib dilakukan dan

membantu peran

bappeda. (Wawancara

18 september 2019)

2. Saya dapat jelaskan

kembali bappeda

memiliki 3 fungsi yaitu

perencanaan,

pengendalian dan

evaluasi program dan

kegiatan kepada seluruh

perangkat daerah dikota

Makassaragar dalam

mencapai tujuan dan

sasaran harus

merumuskan program,

kegiatan, indikator dan

target dengan tepat. Jadi

maksudnya bappeda

mengendalikan program

dan kegiatan yang akan

85

3. Bagaimana

peranan

BAPPEDA

kota

Makassar

dalam

upaya

pengendalia

n evaluasi

perencanaa

n program

dan

kegiatan

dalam

pembangun

an kota

dilaksanakan oleh

perangkat daerah untuk

mengkamodir

pencapaian tujuan dan

sasaran yang akan

dicapai. Setelah

dikendalikan perangkat

daerah wajib melaporkan

hasil capaian tujuan dan

sasaran ke bappeda

serta faktor penghambat

dan pendorong dari

tujuan dan sasaran yang

akan dicapai .

(Wawancara 18

september 2019).

3. Berbicara peran

Bappeda dalam

pengendalian evaluasi

perencanaan program

dan kegiatan dalam

pembangunan kota

Makassar. Jadi bappeda

kota Makassar sesuai

dengan tupoksi

melaksanakan

pengendalian.

Pengendalian dilakukan

setiap triwulan dengan

cara mengkordinasikan

keseluruh perangkat

daerah agar

86

Makassar?


rencana strategi

(RENSTRA) rencana

kerja (RENJA) sesuai

dengan ketentuan

peraturan mentri dalam

negeri no 86 tahun 2017

tentang tata cara

perencanaan,

pengendalian dan

evaluasi pembangunan

daerah. Dan laporan itu

dikumpulkan ke bappeda

untuk selanjutnya

bappeda kota makassar


program dan kegiatan

target dan pencapaian

tiap perangkat daerah.

Jadi peran bappeda

dalam pengendalian

yaitu mengevaluasi dan

memastikan program dan

kegiatan sudah

mendukung

pembangunan fisik dan

non fisik dikota

Makassar. (Wawancara

18 september 2019)

2 Zulkarnain

Djumain,

Staf

bidang

1. Faktor-

faktor apa

1. Faktor penghambat

internal dalam

87

SE.,MM pengenda

lian dan

perencan

aan

bappeda

kota

makassar

yang

menjadi

penghambat

bagi

bappeda

kota

Makassar

dalam

menjalanka

n perannya?

2. Faktor-

faktor apa

yang

menjadi

pendukung/

support

bagi

Bappeda

menjalankan perannya

seperti yang saya ketahui

yaitu masih minimnya

SDM manusia sesuai

kompeten ditempatkan

dalam perangkat daerah

kota Makassar. Belum

optimalnya SDM bappeda

mengoperasikan sistem

perencanaan

pembangunan daerah

dikota Makassar.

Minimnya pengetahuan

SDM masih beum

memahami proses

perencnaan pengendalian

dan pelaporan serta

evaluasi perencnaan.

Untuk pelaporan masih

dibuat secara manual

belum dilakukan dengan

sistem perencanaan e-

planning. (Wawancara 25

september 2019)

2. Maka dari itu Bappeda

kota Makassar

mempunyai faktor

pendukung yaitu sudah

memiliki sistem informasi

perencanaan

pembangunan (SIPPD)

sehingga perencanaan

88

dalam

menjalanka

n perannya

dikota

Makassar?

pengendalian dan

evaluasi bisa

dilaksanakan melalui

SIPPD. Kordinasi yang

tepat antara perangkat

daerah dan bappeda

dalam proses

perencanaan

pengendalian dan

evaluasi.

(Wawancara 25

september 2019).

89

DOKUMENTASI

KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA

MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jl. Ahmad Yani No.2, Bulo Gading, Kec. Ujung Pandang, Kota

Makassar, Sulawesi Selatan.

Penerimaan surat penelitian

(Ibu Ivanna mursalim)

Wawancara hari pertama

(Bapak Ichsan, ST,M.SI)

90

Wawancara selanjutnya

(Bapak Zulkarnain Djumain, SE.,MM)

Foto Bersama Informan BAPPEDA

91

BIOGRAFI PENULIS

Syamsidar, panggilan Sidar lahir di Palopo pada tanggal 03

Juni 1997 dari pasangan suami istri Bapak Askar dan Ibu

Hasmawati. Peneliti adalah anak Pertama dari 3 bersaudara.

Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jln. Bumi Permata Hijau

Kel. Mangasa Kec. Rappocini Kota Makassar.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SDN 2 Pendolo

lulus tahun 2009, SMP Negeri 1 Burau lulus tahun 2012, SMA Negeri 1 Burau

lulus tahun 2015.

peranan badan perencanaan pembangunan daerah …

Documents