MODUL PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN

Oleh Eko Subhan

MODUL PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN

Oleh Eko Subhan

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Deskripsi Singkat 1B. Hasil Belajar 1C. Indikator Hasil Belajar 1D. Pokok Bahasan 2

BAB II SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL A. Pengertian Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3B. Hubungan Antara Rencana Pembangunan Nasional dengan

Rencana Pembangunan Daerah 4

C. Apa yang Direncanakan? 5D. Lembaga Perencanaan 6E. Proses Perencanaan 6F. Tahapan Penyusunan Rencana BAB III SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH A. Pengertian Perencanaan Pembangunan Daerah 14B. Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pembangunan Daerah 14C. Siklus Perencanaan Teoritis 14D. Tata Cara Penyusunan RPJP Daerah 15E. Tahapan Penyusunan RPJM Daerah. 16F. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 19G. Proses Pengambilan Keputusan Dalam Penyusunan

Perencanaan 22

EVALUASI 24

MODUL 1/URDI/ES 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Deskripsi Singkat

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas roses perencanaan dan penanggaran daerah. Ini diakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan di daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan yang berkelanjutan.

RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan produk resmi daerah yang berfungsi sebagai panduan pembangunan di daerah selama 5 tahun kepemimpinan daerah. RPJMD sebagai produk panduan daerah, sudah barang tentu tidak lepas dari konsepsi visi dan misi daerah dan harus terkait dan mendukung pada RPJP Daerah.

Pada dasarnya RPJMD menjawab 3 hal, yaitu (1) kemana daerah akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun, (2) bagaimana proses pencapaian tersebut akan dilakukan, dan (3) langkah-langkah strategis apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

B. Hasil Belajar

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan dapat memahami dan menerapkan sistem perencanaan pembangunan daerah hingga menyusun Rencana Kerja Anggaran SKPD dan melakukan proses evaluasi produk-produk perencanaanpembangunannya.

C. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti proses pembelajaran modul ini, para peserta mampu untuk:

1. Menjelaskan menjelaskan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

2. Menerapkan prinsip-prinsip penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang baik.

4. Menyusun penyusunan perencanaan pembangunan daerah. 6. Menjelaskan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah 7. Menjelaskan siklus perencanaan teoritis. 8. Menjelaskan Tata cara penyusunan perencanaan RPJP, RPJM,

perencanaan Daerah lainnya.

D. Pokok Bahasan

1. Kebijakan Nasional tentang Perencanaan dan penganggaran; RPJMD hingga RKPD dan Rencana Kerja SKPD

2. Kebijakan Umum APBD 3. Pelaksanaan SWOT Analysis dan SWOT Sederhana 4. Mekanisme penyusunan TOR dan indicator kegiatan 5. Monitoring dan evaluasi RPJMD sebagai bahan masukan dalam

penyusunan RPJMD selanjutnya

BAB II

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

A. Pengertian Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 (UU 25/2004) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam SPPN dijelaskan adanya banyak rencana-rencana, mulai dari rencana tingkat nasional sampai rencana tingkat daerah. Dalam Bab 1 Pasal ayat 3, UU 25/2004 dikatakan bahwa;

”Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah”

Hubungan antara Perencanaan Perencanaan Pusat dan Perencanaan Pemerintahan Daerah digambarkan seperti berikut:

Gambar 1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Pem

erin

tah

Pus

at

RKP RPJM Nasional

RPJP Nasional

Renstra KL

Renja - KL

Diacu

Pedoman Dijabarkan

Diperhatikan

Pedoman

Pedoman

Diacu

Pem

erin

tah

Dae

rah RPJM

Daerah RPJP

Daerah RKP

Daerah

Renstra SKPD

Renja - SKPD

Pedoman Dijabarkan

Pedoma

Pedoman

Diacu

Diserasikan melalui Musrenbang

B. Hubungan Antara Rencana Pembangunan Nasional dengan Rencana Pembangunan Daerah

Gambar 1 memperlihatkan hubungan antar perencanaan pusat dan daerah, dimana perencanaannya dimulai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Stretgis (Renstra KL dan SKPD), Rencana Kerja Pemerintah (RKP dan RKPD), dan Rencana Kerja (Renja KL/SKPD). Dokumen rencana yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Dokumen Perencanaan Pemerintahan Pusat:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat

RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden dan memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, kerangka ekonomi makro, program-program dan kegiatan pembangunan

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga,

yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.

4. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen perencanaan kementerian/ lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.

5. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut

Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat

Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

4. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,

yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

C. Apa yang Direncanakan?

Ada dua bidang yang dicakup dalam perencanaan, yaitu :

1. Arahan dan bimbingan bagi seluruh elemen bangsa mencapai tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Arahan ini dituangkan dalam rencana pembangunan nasional sebagai penjabaran langkah-langkah untuk mencapai masyarakat yang terlindungi, sejahtera, cerdas dan berkeadilan dan dituangkan dalam bidang-bidang kehidupan bangsa: politik, sosial, ekonomi, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Inilah yang menjadi isi utama RPJP Nasional/Daerah yang dirumuskan ke dalam Visi, Misi, dan Arah Pembangunan.

2. Arahan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang dituangkan ke dalam RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD.

Arahan bagi pemerintah ini dimaksudkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat itu dalam membangun dirinya sendiri.

Selanjutnya ada dua kelompok kegiatan pemerintah yang dibutuhkan oleh masyarakat.

1. Kegiatan pemerintah dalam kerangka regulasi. Melalui kegiatan ini pemerintah menghasilkan dan menegakkan regulasi agar: (1) kegiatan masyarakat sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945; (2) ada jaminan bagi masyarakat memperoleh insentif dari prakarsa-prakarsa yang dilakukannya; dan (3) kegiatan di masyarakat tersebut terkoordinasi dengan baik guna mendapatkan sinergi yang maksimal.

2. Kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan layanan publik.

Kegiatan ini diperlukan karena tidak semua barang dan jasa dapat dihasilkan oleh masyarakat. Ada barang dan jasa yang harus disediakan pemerintah, seperti jalan, irigasi, jembatan, pelabuhan, layanan dasar kesehatan, layanan dasar pendidikan, dan layanan kependudukan (barang dan jasa publik).

Untuk melaksanakan kedua kegiatan di atas, jelas diperlukan pelaku (aktor) pembangunan. Dalam hal tentunya pelaku pembangunan adalah pemerintah dan masyarakat.

D. Lembaga Perencanaan

Perlukah lembaga perencanaan? Rencana diperlukan oleh setiap pelaku pembangunan. Karena tanpa itu, pembangunan sebagai pergerakan masyarakat berlangsung secara acak sehingga tidak ada jaminan tujuan yang dicita-citakan tercapai dalam kurun waktu yang diinginkan. Hanya saja, siapa yang harus membuat rencana tersebut: apakah seluruhnya diserahkan ke masing-masing pelaku atau tidak. Menurut Alexander, diperlukan satu lembaga untuk mengelola penyusunan rencana pembangunan nasional. Dengan menggunakan teori biaya transaksi (transaction cost theory) Alexander berargumentasi bahwa bila semua proses perencanaan diserahkan ke masing-masing pelaku maka diperlukan transaksi dalam jumlah yang sangat besar untuk mencapai konvergensi rencana, bahkan bisa mencapai tak berhingga. Biaya transaksi tersebut akan jauh lebih kecil, bila ada satu lembaga yang bertugas mengelola dan menyusun rencana pembangunan.

E. Proses Perencanaan1

Pada mulanya ahli-ahli perencanaan publik menganjurkan untuk menggunakan informasi preferensi semua penduduk sebagai awal dari proses perencanaan. Dengan data preferensi tersebut, pilihan-pilihan serta prioritas pembangunan dapat disusun dengan seksama. Hanya saja pandangan ini tidak praktis. Sehingga pengumpulan preferensi penduduk hampir tidak pernah dilaksanakan secara utuh. Sementara itu, berkembang pemikiran tentang bagaimana pemerintah berperan dalam pembangunan bangsa yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ketiadaan barang publik akibat kegagalan pasar dialami langsung oleh masyarakat. Sehingga kalau ada pihak yang menawarkannya, akan terjadi semacam transaksi. Inilah yang terjadi dalam pemilihan umum, sehingga pemilu dipandang sebagai “market of plan”. Pemilih akan menimang-nimang program-program yang ditawarkan masing-masing calon presiden, dan bila ada yang sesuai dia akan memilih calon presiden yang menawarkannya. Sehingga visi, misi, dan program pasangan Presideng/Wapres terpilih menjadi sebuah dokumen rencana yang diakui oleh Undang-undang. Inilah yang dinamakan proses politik dalam perencanaan.

1 Proses Perencanaan yang diutarakan disini adalah dikutip dari Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional , Bappenas, 2004, Jakarta. Hal 4:5.

Sementara itu, para profesional juga dapat menjadi sumber pengidentifikasian kebutuhan masyarakat. Walau tidak mengalami sendiri, berbekal pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, para profesional dapat dengan baik mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk permasalahan yang tidak disadari oleh masyarakat itu sendiri. Hasil pengamatannya inilah yang menjadi titik tolak perencanaannya. Penyusunan rencana yang demikian dinamakan proses teknokratik. Rencana-rencana yang dihasilkan proses ini sering diberi label “perspektif”, dan kalau itu untuk jangka menengah, maka dinamakan “perspektif jangka menengah”.

Baik proses politik maupun proses teknokratik dipandu oleh visi jangka panjang. Inilah yang menjamin adanya konsistensi antar rencana menengah dalam perioda jangka panjang. Karena rencana yang dihasilkan proses politik dan proses teknokratik dapat berbeda, oleh karenanya, keduanya harus diserasikan dan diterjemahkan ke dalam bahasa yang dapat dijalankan oleh para birokrat. Hasil penyerasian inilah yang akan menjadi Agenda Nasional yang tertuang dalam RPJP dan RPJM.

Berangkat dari praktek-praktek pengelolaan masyarakat secara tradisional, maka dirumuskanlah apa yang dinamakan dengan perencanaan partisipatif. Untuk itu, setiap perencanaan prakarsa publik perlu diidentifikasi siapa-siapa saja yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholders), dan melibatkan mereka daam proses perencanaannya. Di dalam SPPN proses ini dilaksanakan antara lain melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Karena pada akhirnya, jajaran birokrasi pemerintahan adalah pelaksana utama rencana-rencana yang dihasilkan. Namun perlu adanya upaya penyelarasan rencana tersebut ke dalam dokumen yang dapat diterjemahkan ke dalam fungsi dan kewenangan masing-masing instansi pelaksana. Untuk itulah diperlukan proses perencanaan dari atas ke bawah (top down) dan sebaliknya dari bawah ke atas (bottom up) yang seimbang.

Semua proses perencanaan yang diuraikan di atas, dilebur ke dalam empat tahapan perencanaan, yaitu:

1. Evaluasi Kinerja pelaksanaan rencana pembangunan perioda sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi tentang kapasitas lembaga pelaksana, kualitas rencana sebelumnya, serta untuk memperkirakan kapasitas pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

2. Penyusunan Rencana yang terdiri dari langkah-langkah sebagai

berikut: a. Penyiapan rancangan rencana pembangunan oleh Lembaga

Perencana yang bersifat rasional, ilmiah, menyeluruh, dan terukur.

b. Penyiapan rancangan rencana kerja oleh lembaga-lembaga pemerintah sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada rancangan pada butir (a).

c. Musyawarah perencanaan pembangunan. d. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

3. Penetapan rencana untuk menetapkan landasan hukum bagi rencana

pembangunan yang dihasilkan pada langkah (ii). 4. Pengendalian Pelaksanaan Rencana yang merupakan wewenang dan

tanggung-jawab pimpinan lembaga / departemen.

F. Tahapan Penyusunan Rencana

1. Rencana Panjang Jangka Panjang (RPJP) Nasional

Tahapan penyusunan rencana RPJPN disajikan pada diagram pada Gambar 2 di bawah.

Pres

iden

Men

teri

PPN

Pen

yele

ngga

ra

Neg

ara

Mas

yara

kat

DP

R

Gambar 2 Tahapan Penyusunan RPJP Nasional

Penyusunan rencana jangka panjang dimulai dengan pengumpulan bahan-bahan evaluasi pembangunan pada periode sebelumnya, baik yang dilakukan oleh lembaga perencana, lembaga penyelenggaran negara, dan masyarakat. Pada saat yang sama juga dilakukan pengumpulan pemikiran-pemikiran visioner yang dilakukan oleh lembaga perencana, lembaga penyelenggaran negara, dan oleh

masyarakat. Berdasarkan kedua bahan ini Menteri Perencanaan menyusun rancangan awal RPJP Nasional.

Rancangan Awal RPJP Nasional selanjutnya dibahas dalam Musrenbang RPJP Nasional yang hadiri oleh segenap pemangku kepentingan baik dari kalangan akademisi, dunia usaha, lembaga-lembaga non-pemerintah, para penyelenggaran negara, maupun individu yang berminat terhadap pemikiran-pemikiran jangka panjang. Dengan mempertimbanngkan aspirasi para pemangku kepentingan yang tertampung dalam Musrenbang ini, Rancangan Awal di atas diperbaiki menjadi Rancangan Akhir RPJP Nasional.

Sebelum diajukan ke DPR, Rancangan Akhir RPJP Nasional disampaikan kepada Presiden dan bila perlu dibahas dalam Sidang Kabinet. Rancangan Akhir RPJP Nasional selanjutnya diajukan ke DPR sebagai Rancangan Undang Undang tentang RPJP Nasional inisiatif Pemerintah. Setelah melewati proses legislasi dan disetujui untuk diundangkan, RPJP Nasioanl ditetapkan dengan Undang Undang.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional

Tahapan penyusunan rencana RPJM Nasional disajikan pada diagram pada Gambar 3 di bawah.

Gambar 3 Tahapan Penyusunan RPJM Nasional

Penyusunan RPJM dimulai pada tahun terakhir dari perioda RPJM yang berjalan dengan melaksanakan perencanaan teknokratik baik oleh Kementerian Perencanaan maupun oleh Departemen/Lembaga. Dalam proses ini, aspirasi masyarakat yang teramati ataupun sebagai hasil olah pikir para profesional menjadi bahan penyusunan rencana.

Proses politik dalam penyusunan RPJM terjadi pada saat Pemilihan Umum dengan anggapan bahwa masyarakat memilih Presiden berdasarkan visi, misi, dan program yang ditawarkan selama kampanye. Dengan menggunakan rencana teknokratik serta visi, misi, program Presiden terpilih, Kementerian PPN menyusun Rancangan Awal RPJM Nasional. Rancangan Awal ini dibahas di Sidang kabinet untuk mendapatkan kesepakatan dan komitmen.

Rancangan Awal yang disepakati ini digunakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun rancangan Rencana Strategis (Renstra) mereka. Selanjutnya rancangan Rensra ini disampaikn ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJM.

Rancangan RPJM dibahas di Musrenbang untuk mendapatkan aspirasi dari para pemangku kepentingan yang hasilnya digunakan untuk menyempurnakan Rancangan RPJM menjadi Rancangan Akhir RPJM. Kemudian Presiden menetapkan RPJM dengan Peraturan Presiden, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi Kementerian/ Lembaga untuk menyempurnakan Renstranya masing-masing. Pemerintah daerah juga menyesuaikan RPJM mereka dengan memperhatikan sasaran-sasaran pembangunan dalam RPJM Nasional tersebut.

3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Undang-Undang 25/2004 tentang SPPN menyebutkan bahwa RKP adalah penjabaran RPJM Nasional. Rancangan Awal RKP memuat tiga hal utama: (1) Prioritas Pembangunan Nasional untuk thun rencana; (2) Rancangan Kerangka Ekonomi Makro; dan (3) indikasi pagu bagi masing-masing kementerian/lembaga /daerah. Penyusunan kerangka ekonomi makro dilakukan dengan berkoordinasi dengan Departemen Keuangan, Badan Pusat Statistik, Kantor Menko Perekonomian, dan Bank Indonesia. Sedangkan penyusunan pagu indikatif dilaksanakan bersama dengan Departemen keuangan.

Tahapan penyusunan rencana Rencana Kerja Pemerintah (PKP) Nasional disajikan pada diagram pada Gambar 2 di bawah.

Men

tri P

PN

Men

teri

Keua

ngan

Peny

elen

ggar

a N

egar

aD

aera

hK

abin

et /

Pres

iden

Gambar 4 Tahapan Penyusunan RKP (Januari – April)

Setelah rancangan awal ini disepakati dalam Sidang Kabinet, maka Menteri Keuangan dan Menteri PPN menerbitkan Surat Edaran Bersama yang memuat pagu indikatif dan prioritas-prioritas pembangunan nasional yang disampaikan ke kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi. Oleh kementerian/lembaga, SEB digunakan sebagai rujukan penyusunan rancangan rencana kerja mereka yang disampaikan ke Kementerian PPN dan Departemen Keuangan.

Kementerian PPN bersama Departemen Keuangan menelaah Rancangan Renja-KL tersebut untuk mensinkronkannya dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan rancangan kebijakan ekonomi makro. Selanjutnya Rancangan rancangan Renja yang telah ditelaah ini digunakan sebagai bahan oleh kementerian PPN menyusun Rancangan RKP yang lengkap.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah menyelenggarakan Musrenbang Provinsi untuk membahas Rancangan RKP yang lengkap guna menyelaraskan RKP dengan RKP Daerah baik itu daerah provinsi, maupun kabupaten kota di provinsi tersebut. Musrebang Nasional dilaksanakan untuk penyerasian akhir secara serentak antara kementerian/lembaga dengnan pemerintah daerah provinsi.

Hasil pembahasan Musrenbang digunakan utnuk menyempurnakan Rancangan RKP menjadi Rancangan Akhir RKP. Rancangan Akhir ini selanjutnya disampaikan ke Presiden untuk dibahas dalam Sidang

Kabinet. RKP hasil perbaikan setelah Sidang Kabinet ditetapkan dengan Peraturan Presiden untuk digunakan sebagai pedoman penyusunan RAPBN.

4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Penyusunan APBN

Penyusunan APBN dibagi dalam tiga fase. Fase pertama adalah penyusunan RKP yang berlangsung dari Januari hingga April. Fase kedua adalah penyusunan RAPBN yang berlangsung dari Mei hingga Agustus. Fase ketiga adalah penyusunan APBN dan dokumen pelaksanaan anggaran yang berlangsung dari bulan September hingga Desember. Gambar 5 menunjukkan proses lengkap penyusunan APBN berdasarkan PP 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan PP 21/2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL).

RKP yang telah ditetapkan melalui PerPres digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah saat pembicaraan pendahuluan dengan DPR tentang pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro yang menurut UU no. 17/2003 tentang keuangan Negara. Pembicaraan pendahuluan ini adalah awal proses penyusunan APBN dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Gambar 5 RKP dalam Proses Penyusunan APBN

Refleksi

1. Apakah Sistem Perencanaan Pembangunan kita sudah mencakup

semua hal yang memang betul-betul dibutuhkan oleh sebuah sistem perencanaan?

2. Kelompok Anti Planning (Randal O’Toole) berpendapat bahwa saat ini ilmu perencanaan seperti barang usang yang tidak diperlukan, bagaimana pendapat saudara tentang hal ini?

3. Apa sebenarnya yang tidak jalan dengan baik dan benar dalam sistem

perencanaan pembangunan kita selama ini?

MODUL 1/URDI/ES 14

BAB III

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Pengertian Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah

“…suatu yang sistematik dari pelbagai pelaku (aktor), baik umum (publik), swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan aspek-aspek fisik, sosial-ekonomi dan aspek-aspek lingkungan lainnya dengan cara: (a) secara terus-menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah; (b) merumuskan tujuan-tujuan dan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah; (c) Menyusun konsep strategi-strategi bagi pemecahan masalah (solusi), dan (d) melaksanakannya dengan menggunakan sumber-sumber daya masalah sehingga peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan”.

B. Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah menyusun suatu rencana pembangunan yang merupakan pegangan atau acuan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunnya yang didasarkan pada kemampuan dan potensi sumber daya (alam dan manusia) serta peluang-peluang ekonomi yang ada, sehingga memungkinkan dapat ditangkap secara cepat. Manfaat yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat sehingga menikmati kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya dan daerah dapat berkembang secara cepat dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan daerah menghasilkan Rencana Pembangunan Daerah yang menetapkan kegiatan-kegiatan pembangunan sosial-ekonomi, fisik (infrastruktur), yang dilaksanakan secara terpadu oleh sektoral, publik, dan swasta.

C. Siklus Perencanaan Teoritis

Secara teoritis, perencanaan sebagai proses digambarkan sebagai sejumlah tahapan kegiatan yang membentuk siklus seperti diperlihatkan pada Gambar 6. Siklus perencanaan teoritis yang digambar olah Son Diamar (2007)2, menunjukkan bahwa setiap tahap dilakukan monitoring, selanjutnya proses perencanaan dimulai dengan penentuan atau

2 Siklus Perencanaan Teoritis digambar oleh Ir. Son Diamar, M.Sc, Ph.D dalam kumpulan slide Percepatan

Pembangunan Daerah. Koleksi Pribadi, 2007.

kesepakatan tata nilai (nilai-nilai) yang dianut dilanjutkan dengan pengenalan potensi dan masalah3, sebelum sampai pada tahap Perumusan Rencana, maka dilakukan analisis sebab-akibat dan Prakiraan.

Tahap berikutnya ialah menentukan Alternatif Rencana, untuk sampai pada tahap Rencana terpilih maka dilakukan evaluasi terhadap alternatif rencana.

Tahap selanjutnya adalah Pelaksanaan yang akan mengeluarkan hasil dan dampak (output dan outcomes). Hasil dan dampak dievaluasi dengan tujuan untuk mengatahui apakah sesuai dan/atau memcapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan pada awal proses perencanaan yang diukur dengan nilai-nilai (tata nilai) yang disepakati.

PengenalanPotensiMasalah

Analis isEvaluasiEx -Post

PerumusanRancanganPELAKSANAAN

EvaluasiEx -Ante

NilaiNilai

MONITORING

SebabAkibatTeori

Prakiraan

AlternatifRencana

RencanaTerpilih

OutputsOutcomes

Gambar 6 Siklus Perencanaan Teoritis

D. Tata Cara Penyusunan RPJP Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) yang diatur dalam UU 25/2004. Menurut UU 25/2004 Pasal 33 ajat (3) ditegaskan bahwa ”dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah,

3 Pengenalan potensi dan masalah sangat penting perannya untuk menemukan isu-isu strategis yang akan

menjadi dasar penentuan prioritas pembangunan. Pendekatan yang dapat digunakan dalam penilaian terhadao potensi dan masalah adalah penstrukturan kebijakan (Policy Structured). Pembahasan mendalam tentang Policy Structured dapat dilihat dalam Modul 2- Masalah dan Potensi Daerah.

Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda”. Pasal 33 ayat (2) dikatakan bahwa ”Pimpinan Satuam Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya”. Pasal 33 ayat (4) menuliskan bahwa ”Gubernur menyelenggarakan koodinasi, integrasi, songkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota.

Tahapan perencanaan pembangunana daerah adalah sama dengan tahapan penyusunan RPJPN. Namun tata cara penyusunan RPJPD diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ. Diagram tata cara tersebut di sajikan pada Gambar 7.

Predikisi KondisiUmum Daerah

-------------------------• Geomorfologi & LH• Ekonomi & SDA• Demografi• Prasarana&Sarana• Dll.

Rancangan RPJP----------------------MerumuskanGambaran Awal

• Visi• Misi• Arah Pemba-

ngunan

Sosialisasi, KonsultasiPublik, dan

Jaringasmara

MusrenbangJangkaPanjangDaerah

Rancangan AkhirRPJPD

----------------------• Visi• Misi• Arah Pemba-

ngunan• Arah Umum• Fungsi /

Wilayah

PenetapanPerda ttgRPJPD

----------------Perda Ttg

RPJP Daerah

RancanganVisi & Misi

Rancangan ArahPembangunan

-----------------------Rencana Tata Ruang

Saran, Tanggapan,

RekomendasiStakeholders

Rumusan HasilKesepakatan &

Komitmen

Gambar 7 Tata Cara Penyusunan RPJPD (SE Mendagri No 050/20202/SJ)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun. RPJPD ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap 5 (lima) tahunan. Domumen ini bersifat makro yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah, dengan proses penyusunannya harus dilakukan secara partispatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan.

E. Tahapan Penyusunan RPJM Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan dari visi, misi,dan program Kepala Darah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja

Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat endikatif (UU 25/2004 Pasal 5 ayat (2)).

Dalam upaya agar RJPM Daerah dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan, maka penyusunannya perlu dilakukan secara komprehensif dan lintas pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan. Untuk itu dilaksanakan tahapan penyusunan RPJM Daerah sebagai berikut:

Pertama, penyiapan rancangan awal RPJM Daerah, kegiatan ini dibutuhkan guna mendapatkan gambaran awal dari jabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.

Kedua, penyiapan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (rancangan Renstra SKPD), yang dilakukan oleh seluruh SKPD. Penyusunan rancangan Renstra SKPD bertujuan untuk merumuskan visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, agar selaras dengan program prioritas Kepala Daerah terpilih.

Ketiga, Penyusunan rancangan RPJM Daerah. Tahap ini merupakan upaya mengintegrasikan rancangan awal RPJM Daerah dengan rancangan Renstra SKPD, yang menghasilkan rancangan RPJM Daerah:

Keempat, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) jangka menengah daerah. Kegiatan ini dilaksanakan guna memperoleh berbagai masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan atas rancangan RPJM Daerah.

Kelima, penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah, dimana seluruh masukan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah menjadi masukan utama penyempurnaan rancangan RPJM Daerah, menjadi rancangan akhir RPJM Daerah. Rancangan akhir RPJM Daerah disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Kepala Daerah terpilih.

Keenam, penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dibawah koordinasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum. Rancangan akhir RPJM Daerah beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD sebagai inisiatif Pemerintah Daerah, untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah.

Penyusunan RPJMD Menurut UU 25/2004 dan UU 32 / 2004

TATACARA PENYUSUNAN RPJM DAERAHKD Dilantik 3 Bulan Setelah Kepala Daerah Terpilih Dilantik

DPR

DK

EPA

LA

DA

ERA

HB

APP

EDA

SKPD

Nas

iona

l /

Prov

insi

Visi, Misi, Program KD

Terpilih

Rancangan Awal RPJMD

Rancangan Renstra

RPJM Nas / Prov

Rancangan RPJMD

Musrenbang Jangka

Menengah Daerah

Rancangan Akhir RPJMD

Perkada RPJMD

Perda RPJMD

Setuju?

Setuju?

Memutakhirkan Renstra

Renstra SKPD

Evaluasi Perda RPJMD

Gambar 8 Diagram Tatacara Penyusunan RPJM Daerah Menurut UU 25/2004 dan UU 32/2004

Dibawah ini disajikan kerangka outline RPJMD dan isi RPJP Nasional dan RPJM Daerah baik ditingkat nasional dan tingkat daerah seperti berikut:

SE Mendagri 050/2020/SJ tentang Outline RPJMD

BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III VISI DAN MISI BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

- Arah Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah, serta - Kebijakan Umum Anggaran

BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

- Menurut Urusan - Program-program Pembangunan

- Kegiatan Kerangka Regulasi - Kerangka Investasi Pemerintah dan Layanan Umum - Yang dilengkapi dengan pendanaan dan sasaran yang

bersifat indikatif BAB VIII PENUTUP

Sedangkan isi dari RPJM Daerah (dibandingkan dengan RPJM Nasional) adalah sebagai berikut:

ISI RPJM

RPJM Nasional:

Penjabaran visi, misi, program Presiden

Berpedoman pada RPJP Nasional

RPJM Daerah:

Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah

Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional

1. Strategi Pembangunan Nasional 2. Kebijakan Umum 3. Kerangka Ekonomi Makro 4. Program-program

- Kementerian - Lintas Kementerian - Lintas Kewilayahan Yang memuat kegiatan pokok dalam: - Kerangka Regulasi - Kerangka Anggaran

1. Strategi Pembangunan Daerah 2. Kebijakan Umum 3. Arah Kebijakan Keuangan

Daerah 4. Program-program

- SKPD - Lintas SKPD - Kewilayahan - Lintas Kewilayahan Yang memuat kegiatan pokok dalam: - Kerangka Regulasi - Kerangka Anggaran

F. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Posisi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran RPJM Nasional dan RPJMD yang menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBN dan RAPBD. Proses penyusunan RKP dan RKPD dilakukan melalui Musrembang4.

UU 17/2004 Pasal 17 ayat (2) menyebutkan bahwa RKPD sebagai pedoman penyusunan RAPBD, maka RKPD memuat hal-hal yang harus diperjuangkan oleh tim pemerintah daerah pada saat duduk bersama dengan DPRD menyusun RAPBD.

4 Tatacara Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2005 (Musrembang Tahun

2005) dapat dilihat pada Lampiran Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bepenas. Nomor: 0259/M.PPN/I/2005 dan 050/166/SJ. Tanggal 20 Januari 2005.

Penyusunan rancangan RKPD dilakukan melalui proses pembahasan yang terkoordinasi antara Bappeda dengan seluruh SKPD melalui Musrembang di daerah masing-masing.

Musrembang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD, yang menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kegiatan antar kementerian/lembaga/SKPD dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.

UU 25/2004, Pasal 5 ayat (3) menjelaskan bahwa ”RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat”. Gambar 9 memperlihatkan diagram Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penjabaran RPJM Daerah; mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat.

1. Prioritas Pembangunan Daerah2. Rancangan Kerangka Ekonomi MakroDaerah3. Rencana Kerja dan Pendanaan:

Program–program– SKPD, – Lintas SKPD, – Kewilayahan,

yang memuat kegiatan:Kerangka RegulasiKerangka Anggaran

Rencana Kerja Pemerintah DaerahPenjabaran RPJM Daerah; Mengacu pada RKP

ArahanTopdown

Dari SKPD

Disusun MenurutFungsi-subfungsiSKPD Pelaksana

Gambar 9 Diagram Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penjabaran RPJM Daerah

Dalam penyusunan RKPD, pemerintah daerah harus mempertimbangkan:

1. Amanat peraturan perundang-undangan yang terdiri dari: a. Urusan Wajib, khusus untuk palayanan dasar dengan mengacuh

pada Standar Pelayanan Manimum. b. Urusan pilihan sesuai dengan kekhasan dan sumber keunggulan

daerah.

2. Kondisi, strategi, dan sasaran yang diperoleh dari proses perencanaan teknokratik: a. Analisis Ekonomi Daerah b. Estimasi Pendapatan Asli Daerah c. Survey Kebutuhan/Kepuasan Masyarakat

3. Kontribusi terhadap Sasaran Pembangunan Nasional yang tercantum

dalam RPJM Nasional dan/atau RKP.

Pertimbangan di atas digunakan untuk menetapkan Sasaran–sararan Pembangunan Daerah dan selanjutnya Meancang Program dan Kegiatan.

Adapun penentuan Program Prioritas RKPD atau yang dikenal sebagai Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) dilakukan dengan mempertimbangkan: (1) sumber daya yang tersedia (dana, SDM, waktu, kelembagaan), (2) jumlah kegiatan yang teridentifikasi dalam program, dan (3) bentuk kegiatan sebagai implementasi program.

Adapun langkah penentuan PPAS adalah:

1. Tetapkan urutan prioritas dari urusan wajib dan urusan pilihan; 2. Tetapkan urutan program dalam masing-masing urusan 3. Susun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program

Tabel Urusan Wajib dan Urusan Plihan Dalam PPAS

URUSAN WAJIB URUSAN PILIHAN

1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. Pekerjaan Umum

4. Perumahan Rakyat

5. Perencanaan Pembangunan, Penataan Ruang, & Statistik

6. Perhubungan

7. Lingkungan Hidup

8. Pertanahan

9. Kependudukan dan Catatan Sipil

10. Pemberdaaan Perempuan

11. KB dan Keluarga Sejahtera

12. Sosial

13. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

14. Koperasi dan UKM

15. Pananaman Modal

16. Kebudayaan dan Pariwisata

17. Pemuda dan Olah Raga

18. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

19. Pemerintahan Umum

20. Kepegawaian

21. Pemberdayaan Masyarakat Desa

22. Kearsipan

23. Komunikasi dan

Informatika

1. Pertanian

2. Kehutanan

3. Energi dan Sumberdaya Mineral

4. Kelautan dan Perikanan

5. Perdagangan

6. Perindustrian

G. Proses Pengambilan Keputusan Dalam Penyusunan Perencanaan

Perencanaan dan pengambilan keputusan adalah dua hal yang tidak dipisahkan, karena perencanaan adalah bagian dari pengambilan keputusan. Suatu rencana dapat dilaksanakan apabila telah diterima oleh para pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam hal ini diperlukan proses interaktif antar semua yang berkepentingan dengan rencana tersebut melalui proses pengambilan keputusan. Tujuan pengambilan keputusan adalah mempertimbang semua hal-hal yang berpengaruh terhadap rencana, atau dengan kata lain memilih tindakan untuk menyelesaikan permasalahan.

Perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan untuk hal-hal yang berhubungan dengan masa depan. Oleh karena itu, prosesnya cukup rumit. Pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebutuhan sesaat atau jangka pendek tidak masuk kategori perencanaan. Demikian pula halnya dengan pengambilan keputusan yang memiliki dampak jauh ke depan, tetapi karena proses penyusunannya lebih pendek tidak dikategorikan sebagai perencanaan. Karena sifatnya sama, yaitu memilih tindakan untuk menyelesaikan permasalahan, ada juga yang menganggap perencanaan identik dengan pengambilan keputusan (Tarigan 2004:6-7)

Perencanaan terkait dengan penyelesaian permasalahan di masa yang akan datang sehingga berisikan tindakan yang akan dilakukan di masa datang dan dampaknya juga baru terlihat di masa depan. Hal ini tidak berarti perencanaan tidak memperhatikan apa yang sedang terjadi saat ini, karena permasalahan di masa yang akan datang adalah produk dari apa yang terjadi saat ini dan pengaruh faktor luar.

Pengambilan keputusan sering dikaitkan dengan kebutuhan mendadak terutama untuk mengatasi permasalahan jangka pendek. Tindakan yang dipilih segera dilaksanakan atau berlaku dan dampaknya juga segera terasa. Kalaupun pengambilan keputusan itu juga berisikan tindakan di masa yang akan datang, seringkali tindakan itu berupa regulasi atau pengulangan atau bersifat rutin, berbeda dengan perencanaan di mana tindakan itu bersifat variatif (berbeda untuk kurun waktu atau kondisi yang berbeda). Berdasarkan kurun waktu yang dicakup, proses perencanaan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan proses pengambilan keputusan. Alat analisis yang digunakan juga seringkali berbeda, misalnya perencanaan membutuhkan kemampuan untuk melakukan proyeksi, sedangkan dalam pengambilan keputusan (di luar perencanaan), analisis seperti itu belum tentu dibutuhkan. Secara singkat, pengambilan keputusan ditujukan untuk menyelesaikan suatu masalah sedangkan perencanaan ditujukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu di masa yang akan datang. Perlu diingat bahwa tujuan dalam perencanaan juga untuk menyelesaikan masalah, hanya umumnya masalahnya bersifat jangka panjang. Oleh karena itu, faktor-faktor yang harus diperhatikan pun menjadi lebih banyak.

Dalam konteks Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana pembangunan jangka panjang (RPJP/D), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM/D), dan rencana kerja pemerintah (RKP/D) sebagai rencana tahunan. Dalam setiap proses penyusunan dokumen rencana tersebut diperlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang.

Musrenbang ini dapat dilihat sebagai suatu proses pengambilan keputusan karena melalui Musrenbang dapat terkumpul berbagai usulan-usulan, masukan-masukan, prioritas pembangunan dari berbagai sumber (dinas-dinas sektoral, masyarakat, dan organisasi masyarakat) dan tingkat administrasi pemerintahan (mulai dari tingkat desa/kelurahan, Kabupaten/kota, Provinsi, sampai tingkat Pusat)5

5 Penjelasan lebih rinci tentang dilihat pada Lampiran Surat Edaran Bersama, Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri, Nomor: 0259/M.PPN/I/2005 dan 050/166/SJ, Prihal: TATA CARA PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2005 (MUSRENBANG TAHUN 2005).

EVALUASI

Peserta dibagi dalam 4 (empat) kelompok dan masing-masing melakukan diskusi intensif tentang:

1. Kasus Kota Tarakan

Setelah meraih Kalpataru dan Adipura beberapa waktu lalu, kota Tarakan kembali mendapatkan penghargaan tingkat nasional yakni penghargaan “Penyusun Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2005 Terbaik” kategori kota.

Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) sendiri adalah merupakan dokumen yang mengulas kondisi aktual dan terkini tentang lingkungan hidup daerah. SLDH terdiri dari dua buku, yakni buku berupa dokumen status lingkungan hidup daerah dan buku yang berisi basis data lingkungan hidup daerah yang merupakan rekapitulasi data sebagai acuan penyusun buku satu. SLDH bermuatan analisis kebijakan pembangunan selama satu tahun yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam melaksanakan pembangunan lingkungan hidup yang bersifat operasional dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan di Kota Tarakan.

Kota Tarakan membangun Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB) pada tahun 2001 seluas 9 ha di jl. Gajah Mada, yang merupakan cikal bakal KKMB. Beberapa ekor Bekantan (Nasalis larvatus) dan monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) yang asli hidup dikawasan tersebut masih bisa disaksikan oleh masyarakat sekitarnya.

Dari aspek lokasi yang berada di tengah-tengah kota yang dekat dengan pusat perbelanjaan, pertokoan dan permukiman yang secara ekonomis menghadapi tantangan konversi yang sangat kuat, penetapan kawasan konservasi hutan mangrove ini sangat penting dalam mendukung kegiatan ekotourisme, pendidikan dan penelitian serta perlindungan keanekaragaman hayati yang cukup melimpah di lokasi tersebut.

Pada tahun 2006 upaya perluasan KKMB mula dilakukan oleh Pemerintah Kota Tarakan dengan melakukan penanaman mangrove dan pembangunan sarana pendukung secara bertahap pada lahan seluas 12 ha.

2. Kasus Kota Solo

Pembangunan Kota Solo merupakan bukti tentang pentingnya kepemimpinan ke depan. Walikota Joko Widodo, sangat percaya dalam 'Pembangunan Kota yang Berpihak pada Manusia', dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan Solo Berseri

Tanpa Korupsi '(Solo Bersih Sehat Rapi dan Indah - Solo sebagai Bersih, Sehat, Rapi dan Indah Kota tanpa Korupsi) sejak tahun 2005. Pendekatan dalam pembangunan kota Solo ini tercermin dalam cara isu-isu kota seperti sektor informal, ekonomi lokal, dan pemukiman kumuh.

Program-program yang menarik dari Kota Solo adalah: (a) pengelolaan PKL, (b) peningkatan rumah kumuh, (c) Relokasi Pemukiman Tepi Sungai dan Huta Kota, (d) Pengembangan dan Revitalisasi Pasar Tradisional; dan e) Pilot Proyek Pemetaan Solo. Melalui program ini, kota menjaga inklusif partisipasi masyarakat, hak-hak rakyat dan kebutuhannya dihargai, sementara pada saat yang sama, membuat kota nyaman untuk ditinggali dan senantiasa mendukung pada tata pemerintahan yang baik.

3. Kasus Kota Pekalongan

Kabupaten Pekalongan kaya akan budaya tradisional. Berbagai macam kesenian tradisional banyak dimiliki beberapa desa dan kecamatan di wilayah Kabupaten Pekalongan yang tentu saja dengan ciri khas masing-masing. Keanekaragaman itu tidak memecah belah masyarakat tapi justru semakin memperkaya khasanah budaya di daerah Kabupaten Pekalongan.

Untuk menjalankan program rumah aman bagi warga miskin di kota itu, Walikota Pekalongan mengaku tidak bisa hanya mengandalkan dana APBD. Bila hanya mengandalkan APBD, kota yang PAD-nya pada tahun 2006 senilai Rp 20 milyar itu, ia perkirakan baru bisa mewujudkan kota yang bebas dari rumah tidak layak huni 21 tahun kemudian. Karena itulah sebagai walikota, A.M. Basyir menempuh strategi “sapu lidi” guna mendapatkan pendanaan di luar APBD.

Dengan strategi itu, Walikota Pekalongan memadukan dan menyinergikan dana penanggulangan kemiskinan yang berasal dari berbagai sumber. Dengan cara ini program rumah aman dibiayai bukan hanya dari dana APBD Kota Pekalongan, tetapi juga dari APBD provinsi Jawa Tengah, APBN, pihak swasta atau sektor privat, swadaya masyarakat dan potensi-potensi sah lainnya. Dengan beragam sumber pendanaan tersebut, walikota Pekalongan membangun rumah inti tumbuh, memugar rumah, dan menata lingkungan pemukiman. Dalam membangun rumah inti, 20 persen biaya pembangunan didanai sendiri oleh masyarakat secara swadaya.

Sementara untuk keluarga miskin yang tidak produktif diberikan dana dalam bentuk bantuan hibah. Program untuk keluarga miskin produktif didanai dari program rumah swadaya yang berasal dari Menpera. Sementara bantuan hibah bagi keluarga miskin tak produktif didanai dari berbagai sumber: APBD provinsi, APBD Kota Pekalongan, P2KP (DPU) dan KUBE (Depsos). Dalam waktu empat bulan di tahun 2007, Pemkot Pekalongan berhasil memugar 946 rumah dengan dana Rp2 milyar dan membangun 50 rumah

baru dengan dana Rp500 juta.

Untuk menjalankan program ini, Walikota Pekalongan mengoptimalkan peran dan fungsi dari “Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan” dan berbagai lembaga masyarakat yang ada, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di kelurahan-kelurahan.

Keberhasilan Pekalongan dalam menjalankan program pengembangan rumah aman yang dipadukan dengan penanggulangan kemiskinan membuat Pekalongan dijadikan sebagai Proyek Pilot Menpera dan konsep Kota Pekalongan dipilih untuk mewakili Indonesia pada seminar di Nairobi.

Bukan hanya sistem yang baik yang dikembangkan Walikota Pekalongan, tapi juga birokrat yang baik. Dalam hal ini, Walikota Pekalongan membuat program pendidikan social entrepreneurship (kewirausahaan sosial) bagi segenap jajaran birokrasi di kota Pekalongan. Dengan program ini diharapkan, segenap jajaran birokrasi memiliki visi melayani rakyat dan bukan sebaliknya, menuntut pelayanan dari rakyat. A.M. Basyir juga menyiapkan kader-kader pembangunan kota dari lingkungan birokrasi yang nantinya siap meneruskan apa yang sudah ia bangun.

4. Wilayah Mamminasata

Implementasi Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Metropolitan Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata) telah mengambil bentuk nyata. Hal ini dapat dilihat dari telah dimulainya berbagai program pembangunan di Daerah. beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan di Kawasan Metropolitan Mamminasata antara lain pembangunan jalan Abdullah Daeng Sirua, jalan By Pass Mamminasata, dan peningkatan jalan Jenderal Urip Sumoharjo sebagai arteri primer oleh Ditjen Bina Marga, serta pembangunan jalan tol Reformasi Section 4 oleh swasta yang mulai dioperasikan sejak tahun 2008.

Rencananya, tahun ini akan dilaksanakan penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di kawasan Benteng Rotterdam dan kawasan bekas Gedung Radio Republik Indonesia (RRI)-Veteran-Dinas Perindustrian dan Perdagangan oleh Ditjen Cipta Karya. Sebagai upaya mendukung kegiatan tersebut, saat ini sedang dilakukan penyiapan lahan pada Kawasan Bekas Gedung RRI-Veteran-Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam penyiapan program Sulsel Go Green.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan segenap Pemerintah Kabupaten/Kota di Kawasan Metropolitan Mamminasata akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendukung terlaksananya RTR Kawasan Metropolitan Mamminasata.

Komitmen Departemen PU dalam pembangunan kawasan metropolitan Mamminasata diwujudkan dengan penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk kawasan center point of Indonesia. Sedangka kawasan Benteng Rotterdam melalui Ditjen Cipta Karya, ujar Kasubdit Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Perkotaan dan Metropolitan Wilayah III, Erry Saptaria Achyar.

Proyek Prioritas yang akan dilaksanakan oleh BKSPMM terdiri dari Pengembangan Jaringan Jalan, program Sulsel Go Green, Pengembangan Kota Baru Gowa-Maros, Pengembangan TPA Regional Pattalassang, Pengembangan Drainase, Penanganan Air Limbah, Penanganan Air Bersih, Pengembangan Kawasan Industri Maros II (KIMA II), Pengembangan Kampus Universitas Hasanuddin, dan Pengembangan Center Point of Indonesia.

Pelaksanaan proyek prioritas ini dilakukan dalam rangka implementasi Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Metropolitan Mamminasata. Tindak lanjut yang dilakukan terkait hasil pembahasan tersebut adalah dengan penyiapan Detail Engineering Design (DED) untuk Pengembangan Jaringan Jalan, penyusunan DED Program Sulsel Go Green, legalisasi dokumen RTR kawasan Kota Baru Gowa-Maros, dan penandatanganan Nota Kesepakatan antar Pemerintah Daerah terkait pembangunan TPA regional. Selain itu juga dilakukan penyiapan masterplan drainase, pembebasan lahan untuk fasilitas pengolahan air limbah, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan zonasi KIMA II, pembangunan kampus Universitas Hasanuddin, serta penyiapan penataan kawasan Center Point of Indonesia.

Masing-masing kelompok memilih satu topik kasus dari empat kasus tersebut di atas, selanjutnya setelah memilih pemimpin kelompok diskusi dan seorang notulen, para peserta mendiskusikan:

1. Faktor-faktor apa yang yang melandasi keputusan untuk membangun proyek atau kegiatan tertentu yang dilaksanakan di kota tersebut

2. Pihak mana atau siapa yang bertanggung jawab atas keputusan pembangunannya, dan fihak-fihak lain yang terkait siapa saja? Apakah dari pemerintah daerah, sektor, swasta atau masyarakat? pendanaan dari mana?

3. Bagaimana kaitan program/proyek yang sedang di bangun itu, dengan program pembangunan kota yang lain? Bagaimana kaitan program/proyek ini dengan struktur atau bentuk kota saat ini (existing)?

4. Apa kaitannya antara kasus tersebut dengan RPJMD lokal dan RPJM Nasional?

5. Adakah peran pemerintah pusat dan provinsi dapat terasakan? Dalam bentuk apa peran tersebut dilaksanakan?

6. Dalam kerangka sistem regulasi dan mempertimbangkan kasus anda, apa yang masih perlu disempurnakan dari sistem perencanaan pembangunan di Indonesia.

Refleksi Sesi 2 (lanjutan)

1. Mempehatikan konsepsi dan idealisme pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan, apakah daerah sudah berada pada jalan yang benar dalam melakukan perencanaannya?

2. Bila daerah sudah benar, mengapa masih terlalu banyak ketidak-sinkronan pelaksanaan pembangunan di Indonesia?

3. Bila daerah belum benar, mengapa terjadi pembelokan dalam pelaksanaan pembangunan? Sejauh mana penerintah memberikan pembinaan, monitoring, dan evaluasi?