11

PAPARAN MODUL 1

PERENCANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH

DEPARTEMEN DALAM NEGERIDIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

2006

22

1.1. DISUSUNDISUSUN SESUAI DENGAN KEWENANGAN DAERAH SESUAI DENGAN KEWENANGAN DAERAH SEBAGAI SATU KESATUAN DALAM SISTEM SEBAGAI SATU KESATUAN DALAM SISTEM PERENCANAAN NASIONAL PERENCANAAN NASIONAL

2.2. JANGKA PANJANG, JANGKA MENENGAH, DAN JANGKA PANJANG, JANGKA MENENGAH, DAN JANGKA PENDEK (TAHUNAN) JANGKA PENDEK (TAHUNAN)

3.3. MENJAMIN KETERKAITAN DAN KONSISTENSI MENJAMIN KETERKAITAN DAN KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN & PENGANGGARAN, ANTARA PERENCANAAN & PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, EVALUASI DAN PELAKSANAAN, EVALUASI DAN PENGENDALIANPENGENDALIAN

33

1.1. UU No. 17 Thn 2003 ttg Keuangan Negara;UU No. 17 Thn 2003 ttg Keuangan Negara;2.2. UU No. 25 Thn 2004 tentang Sistem Perencanaan UU No. 25 Thn 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;Pembangunan Nasional;3.3. UU No. 32 Thn 2004 tentang Pemerintahan Daerah;UU No. 32 Thn 2004 tentang Pemerintahan Daerah;4.4. PP No. 20 Thn 2004 ttg Penyusunan Rencana Kerja PP No. 20 Thn 2004 ttg Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah;Pemerintah;5.5. PP No. 21 Thn 2004 ttg Penyusunan Rencana Kerja dan PP No. 21 Thn 2004 ttg Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;6.6. PP No. 58 Thn 2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah;PP No. 58 Thn 2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah;7.7. Permendagri No. 13 Thn 2006 Pedoman Pengelolaan Permendagri No. 13 Thn 2006 Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;Keuangan Daerah;8.8. SE Mendagri No. 050/2020/SJ ttg Petunjuk Penyusunan SE Mendagri No. 050/2020/SJ ttg Petunjuk Penyusunan

Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah tgl. 11 Agustus Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah tgl. 11 Agustus 2005.2005.

44

RPJMNASIONAL RKP RAPBN APBN

RPJMDAERAH RKPD

RAPBD APBD

RENSTRASKPD

RENJASKPD

RKASKPD

PENJABARANAPBD

RENSTRAKL

RENJAKL

RKA - KL RINCIANAPBN

dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Pedoman dijabarkand

i

a

c

u

Pedoman

PedomanPedoman

Pedoman

Pem

erintahPusat

Pem

erintahD

aerah

PERENCANAAN PENGANGGARAN

diacu

diperhatikan

Diserasikan melalui MUSRENBANG

Pedoman

Pedoman

Pedoman

RPJPNASIONAL

Pedoman

KUA

PPAS

RPJPDAERAH

55

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka PanjangPanjang (RPJ(RPJPP)) DaerahDaerahB

a

p

p

e

d

a

M

a

s

y

a

r

a

k

a

t

K

D

H

RPJPRPJPPem. Pem.

AtasnyaAtasnya

MusrenbangMusrenbangJangkaJangka

MenengahMenengahDaerahDaerah

Pembhs.Pembhs.RaperdaRaperda

PemangkuPemangkuKepentinganKepentinganPembangunanPembangunan

AspirasAspirasi i Masyarakat Masyarakat

yang teramatyang teramatii

DitetapkanDitetapkanDenganDenganPerdaPerda

RPJRPJPPDaerahDaerah

RPJM RPJM DaerahDaerah

Analisis Kondisi Umum daerah;

Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pedoman

Pedoman

Rancangan Awal RPJP

Daerah

RancanganRancanganVisi, Misi,Visi, Misi,

Arah Pemb. DrhArah Pemb. Drh

Rumusan Hasil

Kesepakatan & Komitmen

Rancangan Rancangan Akhir RPJP Akhir RPJP

DaerahDaerah

P

r

o

v

/

N

a

s

i

o

n

a

l

diacudiacu

66

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)(RPJM) DaerahDaerahKDH Dilantik 3 bulan2 bulan

B

a

p

p

e

d

a

S

K

P

D

M

a

s

y

a

r

a

k

a

t

K

D

H

Visi, Misi,Program Calon

Kepala Daerah

RPJM Pem.

Atasnya

Pembhs.Raperda

Renstra SKPD

AspirasiMasyarakatyg Teramati

PILKADA

PerencanaanTeknokratik

RakerDaerah

Analisis Keuangan dan Kondisi Umum Daerah

RKP Daerah

RPJPDaerah

Visi, Misi, ProgramKDH Terpilih

PemangkuKepentingan

Pembangunan

Muatan RPJMD :

arah kebijakan keuangan daerah

Strategi pembangunan daerah

kebijakan umum

Program SKPD/lintas

SKPD/kewilayahan

Rencana kerja :

a. kerangka regulasi

b. kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

DitetapkandenganPerda

RPJM Daerah

MusrenbangMenengah

Penyesuaian

Rancangan Renstra SKPD

Rancangan Awal RPJM Daerah

RancanganRPJM Daerah

Rancangan Akhir RPJM

Daerah

P

r

o

v

/

N

a

s

i

o

n

a

l

diperhatikandiperhatikan

77

PenyusunanPenyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) DaerahRencana Kerja Pemerintah (RKP) DaerahB

a

p

p

e

d

a

S

K

P

D

/

S

K

P

K

D

M

a

s

y

a

r

a

k

a

t

K

D

H

RPJM Daerah

RancanganRKP Daerah

Rancangan Akhir RKP

Daerah

RenjaSKPD

RakerDaerah

Rancangan Renja SKPD

Ditetapkandengan Perkada

RKP DaerahMusrenbang

Tahunan

Penyesuaian

RKP Pem.

Atasnya

Ranc. Ekonomi Daerah

Rancangan Awal RKP

Daerah

Jabaran 5 Tahun(1) (2) (3) (4) (5)

Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD

ForumIssu StrategisCapaian akhir

MusrenbangDesa/Kelurahan

MusrenbangKecamatan

Rumusan Hasil

Kesepakatan & Komitmen

PemangkuKepentingan

Pembangunan

P

r

o

v

/

N

a

s

i

o

n

a

l

diacudiacu

88

1.1. RPJP Daerah berfungsi sebagai:RPJP Daerah berfungsi sebagai:

RPJP Daerah Provinsi menjadi acuan penyusunan RPJP Daerah RPJP Daerah Provinsi menjadi acuan penyusunan RPJP Daerah Kabupaten/Kota.Kabupaten/Kota.

Pedoman penyusunan visi, misi, dan program prioritas paraPedoman penyusunan visi, misi, dan program prioritas para calon calon KepalaKepala Daerah;Daerah;

Pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah;Pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah;

2.2. RPJM Daerah berfungsi sebagai:RPJM Daerah berfungsi sebagai: Pedoman bagi Kepala SKPD untuk menyempurnakan rancangan Renstra

SKPD menjadi Renstra SKPD; Bahan utama penyusunan RKP Daerah; Dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Kepala Daerah; RPJM Daerah Provinsi merupakan bahan masukan dalam penyusunan RPJM

Daerah Kabupaten/Kota.

3. RKP Daerah digunakan sebagai: Pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD;Pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD; Pedoman penyusunan RAPBDPedoman penyusunan RAPBD..

99

4. Dalam menyusun RPJM Daerah ini ditambahkan rancangan program indikatif 1 (satu) tahun ke depan setelah periode RPJM Daerah berakhir. Hal ini adalah untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa awal jabatan Kepala Daerah yang baru, disebut sebagai program transisi.

5. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan rancangan (APBD) untuk tahun berkenaan.

Lanjutan

1010

Indikator Pagu Indikatif

Hasil Keluaran Jumlah(Rp) Sumber

Kondisi thn 2004

1. Peningkatan Peningkatan Kualitas Sumber Kualitas Sumber Daya ManusiaDaya Manusia

1.1. Program Program Pendidikan Pendidikan Anak Usia Anak Usia DiniDini

Rasio Anak Usia Rasio Anak Usia Dini bersekolah Dini bersekolah dengan Jumlah dengan Jumlah Anak Usia Dini Anak Usia Dini sebesar 1 : 2sebesar 1 : 2

Dinas Dinas Pendi dikanPendi dikan

7.800.000.0007.800.000.000

APBD

APBD

Rasio Anak Usia Rasio Anak Usia Dini bersekolah Dini bersekolah dengan Jumlah dengan Jumlah Anak Usia Dini Anak Usia Dini sebesar 1 : 5sebesar 1 : 5

a. Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)

1. Rasio jumlah sekolah dibanding anak didik sebesar 1:40

2. Jumlah anak yang terlayani 500 orang

50 (Lima puluh) Unit Gedung Sekolah Baru (TK)

6.900.000.000 1. Rasio jumlah ruang kelas dibanding anak didik sebesar 1:70

2. Jumlah anak yang tidak terlayani 1200 orang

b. Pengadaan mebeleir sekolah

1. Rasio jumlah sekolah dibanding anak didik sebesar 1:40

2. Jumlah anak yang terlayani menjadi 500 orang

Mebeleir pendidikan untuk 50 (lima puluh) unit gedung sekolah baru (TK)

650.000.000 1.Rasio jumlah sekolah dibanding anak didik sebesar 1:70

2.Jumlah anak yang tidak terlayani 1200 orang

c. Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini dengan muatan lokal

Terpenuhinya materi pembelajaran untuk 500 orang anak murid

Tersusunnya 10 mata pelajaran pokok berbasis minat dan bakat bermuatan lokal

250.000.000 APBD Belum terseddia kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini dengan muatan lokal

OrganisasiNo Kebijakan Program/Kegiatan

CONTOH RPJMD 2005 - 2010

1111

Indikator Pagu Indikatif

Hasil Keluaran Jumlah(Rp) SumberKondisi thn

2004

2.2. Program Program Pelayanan Pelayanan Administrasi Administrasi PerkantoranPerkantoran

Presentasi jumlah Presentasi jumlah surat terkirim surat terkirim dibanding dengan dibanding dengan total jumlah surat total jumlah surat dalam satu tahun dalam satu tahun adalah 90 %adalah 90 %

Dinas Pendi Dinas Pendi dikandikan

150.000.000150.000.000

APBD

Presentasi jumlah Presentasi jumlah surat terkirim surat terkirim dibanding dengan dibanding dengan total jumlah surat total jumlah surat dalam satu tahun dalam satu tahun adalah 60 %adalah 60 %

Penyediaan jasa surat menyurat

Tercapainya presentase rata-rata surat yang gagal tersampaikan 5% dari rata-rata jumlah surat yang seharusnya terkirim

1500 surat terkirim

150.000.000 Presentase rata-rata surat yang gagal tersampaikan 35% dari rata-rata jumlah surat yang seharusnya terkirim

3.3. Program Program peningkatan peningkatan sarana dan sarana dan prasarana prasarana aparaturaparatur

Perbandingan Perbandingan jumlah mebelair jumlah mebelair layak pakai dengan layak pakai dengan jumlah pegawai non jumlah pegawai non struktural adalah struktural adalah 1:11:1

Dinas Pendi Dinas Pendi dikandikan

65.000.00065.000.000 Perbandingan Perbandingan jumlah mebelair jumlah mebelair layak pakai layak pakai dengan jumlah dengan jumlah pegawai non pegawai non struktural adalah struktural adalah 1:31:3

Pengadaaan mebeleir (meja kursi)

Tercapainya presentase total mebelair untuk pegawai non struktural yang tidak layak pakai sebesar 30% dari total mebelair yang dimiliki

62 unit mebel 65.000.000 APBD Presentase total mebelair untuk pegawai non struktural yang tidak layak pakai sebesar 45% dari total mebelair yang dimiliki

OrganisasiNo Kebijakan Program/Kegiatan

Lanjutan

1212

INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN PAGU INDIKATIF

Hasil Keluaran Hasil Jumlah (Rp) Sum ber

1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Program Program PendidikanPendidikanAnakAnak UsiaUsia DiniDini

Rasio Anak Usia Dini Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 : 3Dini sebesar 1 : 3

Dinas Dinas Pendi Pendi dikandikan

858.000.000858.000.000

a. Pembangunansarana danprasaranaGedungSekolah (TK)

5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK)

1.Rasio Jumlah Sekolah dibanding anak didik sebesar 1 : 50

2.Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang

754.000.000 APBD 1.Kec. Aa.Desa x 1 unitb.Desa y 2 unit

2.Kec. BDesa z 2 unit

b. Pengadaan mebeleir sekolah

Mebeleir pendidikan untuk 5 (lima) unit grdung sekolah baru (TK)

1.Rasio Jumlah Sekolah dibanding anak didik sebesar 1 : 50

2. Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang

57.000.000 APBD Kabupaten

c. Pengembangan Kurikulum , bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini dengan muatan lokal

Tersusunya 7 mata pelajaran pokok berbasis minat dan bakat bermuatan lokal

Terpenuhinya materi pembelajaran untuk 400 orang anak murid

47.000.000 APBD Kabupaten

LOKASIORGA NISASINOPRIORITAS

PEMBANGUNAN

PROGRAM/KEGIATAN

CONTOH RKPD TAHUN ANGGARAN 2007

1313

INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN

ORGA NISASI PAGU INDIKATIF

Hasil Keluaran Hasil Jumlah (Rp)Sum ber

1 PeningkatanKualitasSumberDayaManusia

Program PendidikanAnak Usia Dini

Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 : 3

Dinas Pendi dikan

858.000.000

Pembangunan sarana danprasarana GedungSekolah (TK)

5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK)

1.Rasio Jumlah Sekolah dibanding anak didik sebesar 1 : 50

2.Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang

754.000.000

APBD

Kec. AKec. BKec. C

LOKASINOPRIORITAS PEMBANG

UNANPROGRAM/KEGIATAN

RKPD YANG DITUANGKAN DALAM KUA

1414

2. RPJP DAERAH DITETAPKAN DENGAN PERDA YANG BERFUNGSI SEBAGAI PEDOMAN PENYUSUNAN VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS, DAN PEDOMAN PENYUSUNAN RPJM DAERAH SERTA RPJP DAERAH PROVINSI MENJADI ACUAN DALAM PENYUSUNAN RPJP DAERAH KABUPATEN/KOTA.

PENUTUPPENUTUP

1. SELURUH DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG DISIAPKAN OLEH DAERAH MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG SALING TERKAIT SATU SAMA LAINNYA, MULAI DARI TINGKAT KEBIJAKAN, RENCANA KERJA, DAN PENGANGGARAN.

BBEBERAPA KESIMPULAN EBERAPA KESIMPULAN YANG DAPAT DIAMBIL YANG DAPAT DIAMBIL ADALAH ADALAH SEBAGAI BERIKUT:SEBAGAI BERIKUT:

1515

a. PEDOMAN BAGI KEPALA SKPD UNTUK MENYEMPURNAKAN RANCANGAN RENSTRA SKPD MENJADI RENSTRA SKPD;

b. BAHAN UTAMA PENYUSUNAN RKP DAERAH;c. DASAR EVALUASI DAN LAPORAN PELAKSANAAN ATAS

KINERJA KEPALA DAERAH;d. RPJM DAERAH PROVINSI MERUPAKAN BAHAN MASUKAN

DALAM PENYUSUNAN RPJM DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Lanjutan

3. RPJM DAERAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH BERFUNGSI SEBAGAI:

4. RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DAERAH YANG DITETAPKAN DENGAN PERATURAN KEPALA DAERAH DIGUNAKAN SEBAGAI:

a. PEDOMAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN RENJA SKPD;b. PEDOMAN PENYUSUNAN RAPBD

1616

5. DALAM MENYUSUN RPJM DAERAH INI DITAMBAHKAN RANCANGAN PROGRAM INDIKATIF 1 (SATU) TAHUN KE DEPAN SETELAH PERIODE RPJM DAERAH BERAKHIR.

Lanjutan

7. DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAIK RPJP DAERAH, RPJM DAERAH DAN RKP DAERAH MEMERLUKAN DATA DAN INFORMASI YANG AKURAT DAN DAPAT DI PERTANGGUNGJAWABKAN

6. RKP DAERAH MERUPAKAN PEDOMAN DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS), DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN (APBD) UNTUK TAHUN BERKENAAN.

1717