7 2012, no -...

2012, No.1297 7

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74/Permentan/OT.140/12/2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN HIBAH KEMENTERIAN PERTANIAN

PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN LUAR NEGERI

DAN HIBAH KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Pelaksanaan program-program pembangunan pertanian yang berkelanjutan jelas memerlukan dana yang cukup besar, yang idealnya dapat diperoleh dari sumber dana dalam negeri. Namun karena adanya keterbatasan dana dalam negeri maka Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan yang dapat digunakan. Berbagai manfaat dan hasil positif dari PHLN terhadap pembangunan pertanian, antara lain (a) menstimulus percepatan kegiatan, (b) meningkatkan proses alih teknologi, (c) meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, (d) menyediakan infrastruktur, serta (e) memberdayakan masyarakat pertanian. Nilai tambah dan manfaat dari kegiatan PHLN tersebut masih dapat diperluas guna mendukung pembangunan pertanian dalam negeri. PHLN dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain: kerjasama bilateral, kerjasama regional, dan kerjasama multilateral. Untuk mengatur proses penerimaan PHLN, Pemerintah telah mengeluarkan aturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 yang mengatur Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selama ini dijadikan dasar hukum PHLN. Peraturan Pemerintah ini disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Peraturan Pemerintah tersebut dijabarkan lagi dalam Peraturan Menteri atau Peraturan lainnya. Dalam rangka melaksanakan PHLN sesuai dengan peraturan dan

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.1297 8

ketentuan yang berlaku saat ini, maka Pedoman Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Kementerian Pertanian juga harus disesuaikan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan untuk merencanakan, mengelola dan mengawasi kegiatan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah di Kementerian Pertanian. Pedoman ini bertujuan untuk: 1. meningkatkan pemahaman bagi pembuat kebijakan, perencana, unit

teknis serta pengelola kegiatan PHLN; 2. meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan kegiatan PHLN;

3. mendukung transparansi dan akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman ini meliputi peraturan dan ketentuan tata cara pengelolaan kegiatan proyek PHLN, mulai dari kebijakan pemanfaatan, perencanaan, pengusulan, penatausahaan, pelaporan, dan penugasan tenaga asing. Selain itu, Pedoman juga mencakup mekanisme dan tanggung-jawab dari masing-masing unit di Kementerian Pertanian dalam setiap proses kegiatan PHLN. Pedoman ini mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretariat Negara, maupun instansi terkait lainnya.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat dengan K/L adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.



2012, No.1297 9

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

5. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian/lembaga yang bersangkutan.

6. Menteri Pertanian adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahaan di bidang pertanian.

7. Menteri Keuangan adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

9. Instansi Pelaksana atau Executing Agency adalah K/L/Pemda/BUMN yang melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah.

10. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah Menteri Keuangan.

11. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan di tingkat pusat dan Kepala KPPN di tingkat daerah.

12. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

13. Hibah Pemerintah yang selanjutnya disebut Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

14. Pemberi Pinjaman Luar Negeri adalah kreditor yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.



2012, No.1297 10

15. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan Hibah kepada Pemerintah.

16. Penerima Penerusan Pinjaman Luar Negeri adalah Pemerintah Daerah dan BUMN.

17. Perjanjian Pinjaman Luar Negeri adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah dan Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

18. Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.

19. Perjanjian Pinjaman yang bersumber dari Hibah yang selanjutnya disebut Perjanjian Pinjaman Hibah, adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah dan penerima pinjaman Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian atau dokumen lain yang dipersamakan.

20. Perjanjian Penerusan Hibah adalah dokumen perjanjian untuk penerusan Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan antara Pemerintah dan Penerima Penerusan Hibah.

21. Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah dan Penerima Penerusan Pinjaman Luar Negeri untuk penerusan Pinjaman Luar Negeri.

22. Perjanjian Hibah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perjanjian Hibah Pinjaman Luar Negeri adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah dan penerima Hibah mengenai Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian atau dokumen lain yang dipersamakan.

23. Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat DRPLN-JM adalah daftar rencana kegiatan yang layak dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri untuk periode jangka menengah.

24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.



2012, No.1297 11

26. Pinjaman Tunai adalah Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk devisa dan/atau rupiah yang digunakan untuk pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang.

27. Pinjaman Kegiatan adalah Pinjaman Luar Negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu.

28. Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DRPPLN adalah daftar rencana kegiatan yang telah memiliki indikasi pendanaan dan siap dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri untuk jangka tahunan.

29. Rencana Pemanfaatan Hibah yang selanjutnya disebut RPH adalah dokumen yang memuat arah kebijakan, strategi, dan pemanfaatan Hibah jangka menengah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

30. Daftar Rencana Kegiatan Hibah yang selanjutnya disingkat DRKH adalah daftar rencana kegiatan yang layak dibiayai dengan Hibah dan telah mendapatkan indikasi pendanaan dari Pemberi Hibah.

31. Daftar Kegiatan adalah daftar rencana kegiatan yang telah tercantum di dalam DRPPLN dan siap untuk diusulkan kepada dan/atau dirundingkan dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

32. Kreditor Multilateral adalah lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara, yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.

33. Kreditor Bilateral adalah pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.

34. Kreditor Swasta Asing adalah lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor.

35. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor adalah lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.



2012, No.1297 12

36. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-KL adalah dokumen perencanaan anggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Strategis Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

37. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan secara berkala untuk menyediakan informasi tentang status perkembangan suatu kegiatan, serta mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan merumuskan tindak lanjut yang diperlukan.

38. Evaluasi kinerja kegiatan adalah kegiatan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan.

39. Pendapatan Hibah adalah setiap Hibah yang menyebabkan pemerintah mendapat manfaat secara langsung untuk mendukung tugas dan fungsi K/L atau diteruskan kepada Pemda dan BUMN.

40. Pendapatan Hibah Langsung adalah pendapatan hibah yang pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui KPPN dan pengesahannya dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

41. Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib, dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

42. Aset adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari.

43. Tenaga Asing adalah sebutan bagi warga negara asing yang bekerja di Indonesia dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

E. Klasifikasi Pinjaman dan Hibah

Menurut jenisnya, Pinjaman Luar Negeri (PLN) terdiri dari: 1. Pinjaman Tunai: pinjaman program, pembiayaan likuiditas jangka

pendek, pembiayaan kontinjensi, pembiayaan untuk permodalan. 2. Pinjaman Kegiatan: pinjaman proyek, credit line.



2012, No.1297 13

Klasifikasi Hibah tersebut dapat dibagi, sebagai berikut: 1. Menurut Sumber Dana Hibah

a. Hibah Dalam Negeri: lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah negara Republik Indonesia, lembaga lainnya, dan perorangan.

b. Hibah Luar Negeri: negara asing, lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan perorangan.

2. Menurut Bentuk Hibah a. Uang Tunai b. Uang untuk membiayai kegiatan c. Barang/Jasa d. Surat Berharga.

3. Menurut Jenis dan Mekanisme Pencairan Dana

a. Hibah Terencana: hibah yang penerimaannya melalui mekanisme perencanaan, dibelanjakan oleh K/L, dan pencairan dananya melalui KPPN,

b. Hibah Langsung: hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan, dibelanjakan oleh pemberi hibah atau pihak ketiga, dan pencairannya secara langsung tanpa melalui KPPN.



2012, No.1297 14

F. Prosedur Umum Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Secara umum, pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah dapat dilihat dalam Gambar 1 berikut:

Gambar 1. Prosedur Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Pada semua tahap tersebut, Satuan Kerja (Satker) pelaksana proyek diharuskan memahami dan melaksanakan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga pinjaman luar negeri dan hibah yang dikelola oleh Kementerian Pertanian dapat diadministrasikan dengan sebaik-baiknya.

Perencanaan

Pengusulan dan Penilaian

Perundingan

Penandatanganan

Registrasi

Pelaksanaan

Pelaporan

Pemantauan dan Evaluasi

Pengelolaan Aset

Penugasan Tenaga Ahli Asing

Kinerja Triwulanan

Laporan Akhir

Pengelolaan Rekening

Penganggaran dan Revisi DIPA

Pengesahan

Keuangan dan Rekonsiliasi Triwulanan



2012, No.1297 15

BAB II

KEBIJAKAN PEMANFAATAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN HIBAH

A. Kebijakan Pinjaman dan Hibah Nasional

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 bahwa sumber pembiayaan luar negeri, baik Pinjaman maupun Hibah Luar Negeri, terus diupayakan dengan tetap mengutamakan kedaulatan dan kepentingan nasional serta meningkatkan efektivitas pemanfaatannya sesuai prioritas pembangunan nasional. Pemanfaatan PHLN harus dilihat tidak hanya dari sisi pendanaan tetapi juga sebagai sarana untuk bertukar informasi dan pembelajaran dalam rangka memperkuat dan menyempurnakan sistem perencanaan, anggaran, pengadaan, pemantauan dan evaluasi nasional serta kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Prinsip yang harus dipahami dalam melakukan Pinjaman Luar Negeri dan penerimaan Hibah, adalah transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Kewenangan melakukan Pinjaman Luar Negeri dan/atau menerima Hibah yang berasal dari Luar Negeri dan Dalam Negeri hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan Pinjaman Luar Negeri. Penggunaan Pinjaman Luar Negeri tersebut diprioritaskan untuk (a) membiayai defisit APBN, (b) membiayai kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga, (c) mengelola portofolio utang, (d) diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah atau BUMN, (e) dihibahkan kepada Pemerintah Daerah. Untuk mengurangi beban utang pemerintah, maka rasio stok utang pemerintah termasuk utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) secara konsisten akan diturunkan hingga mencapai sekitar 24% pada



2012, No.1297 16

akhir tahun 2014. Meningkatnya peringkat Indonesia sebagai negara Lower Middle Income Country juga berdampak pada akses pinjaman murah dari lembaga keuangan multilateral tidak dapat diperoleh lagi. Oleh karena itu, pengelolaan dana pinjaman luar negeri harus dilandasi oleh suatu prinsip kehati-hatian (prudent borrowing policy), prinsip borrower driver serta pemanfaatan yang semakin optimal. Sementara itu, hibah sebagai penerimaan negara mempunyai proporsi yang kecil, namun sifat hibah yang tidak memiliki resiko pengembalian merupakan sumber pendanaan yang potensial untuk dimanfaatkan. Dalam upaya optimalisasi penggunaan hibah, pemerintah akan terus meningkatkan kapasitas lembaga penerima hibah dan menyempurnakan peraturan pelaksanaan mengenai tata kelola hibah pemerintah yang lebih kondusif dan fleksibel namun tetap akuntabel disesuaikan dengan karakteristik hibah. Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pemanfaatan PHLN, antara lain: 1. Penyempurnaan peraturan-peraturan terkait PHLN; 2. Peningkatan kualitas perencanaan dan kapasitas pelaksanaan proyek

melalui penegakan aturan kesiapan proyek, penajaman fokus pemanfaatan PHLN yang lebih selektif untuk membiayai atau mendukung program/kegiatan prioritas nasional;

3. Peningkatan penggunaan sistem nasional dan harmonisasi kegiatan mitra-mitra pembangunan;

4. Penguatan kualitas pemantauan dan evaluasi. Pokok-pokok kebijakan perencanaan kegiatan PHLN: 1. Prinsip pengusulan oleh pimpinan tertinggi (one gate policy)

a. Usulan kegiatan PHLN hanya dapat dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN;

b. Usulan kegiatan disampaikan kepada Menteri Perencanaan. 2. Pembagian fungsi yang jelas

a. Proses perencanaan dan persiapan dikoordinasikan oleh Bappenas; b. Negosiasi dengan calon penyedia PHLN dikoordinasikan oleh

Kementerian Keuangan. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan

a. Kejelasan rencana kebutuhan dan arah pemanfaatan PHLN;



2012, No.1297 17

b. Keterbukaan daftar kegiatan PHLN (Blue Book dan Green Book); c. Lending Program penyedia PHLN disusun berdasarkan DRPPHLN-

JM. 4. Meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

B. Kebijakan Pinjaman dan Hibah Kementerian Pertanian

Agenda pembangunan ekonomi dalam RPJMN yang terkait dengan pembangunan pertanian, antara lain (1) revitalisasi pertanian, (2) peningkatan investasi dan ekspor non-migas, (3) pemantapan stabilisasi ekonomi makro, (4) penanggulangan kemiskinan, (5) pembangunan perdesaan, dan (6) perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam Rencana Strategi Kementerian Pertanian (2010-2014), ada beberapa kebijakan strategis yang memerlukan penanganan, antara lain: 1. Pembangunan infrastruktur pertanian meliputi pembangunan dan

rehabilitasi jaringan irigasi, perluasan lahan pertanian terutama di luar Jawa, pencegahan konversi lahan terutama di Jawa, pengembangan jalan usahatani dan jalan produksi serta infrastruktur lainnya.

2. Kebijakan pembiayaan untuk mengembangkan lembaga keuangan yang khusus melayani sektor pertanian, lembaga keuangan mikro, pembiayaan pola syariah, dan lainnya.

3. Kebijakan perdagangan yang memfasilitasi kelancaran pemasaran baik di pasar dalam negeri maupun ekspor.

4. Kebijakan pengembangan industri yang lebih menekankan pada agroindustri skala kecil di perdesaan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani.

5. Kebijakan investasi yang kondusif untuk lebih mendorong minat investor dalam sektor pertanian.

6. Pembiayaan pembangunan yang lebih memprioritaskan anggaran untuk sektor pertanian dan sektor-sektor pendukungnya.

7. Perhatian pemerintah daerah pada pembangunan pertanian meliputi: infrastruktur pertanian, pemberdayaan penyuluh pertanian, pengembangan instansi lingkup pertanian, menghilangkan berbagai



2012, No.1297 18

pungutan yang mengurangi daya saing pertanian, serta alokasi APBD yang memadai.

Kementerian Pertanian mencanangkan 4 (empat) target utama, yaitu: 1. Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan; 2. Peningkatan Diversifikasi Pangan; 3. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor; 4. Peningkatan Kesejahteraan Petani; Pemanfaatan peluang PHLN harus mendukung untuk pencapaian 4 target utama Kementerian Pertanian tersebut.

BAB III

PERENCANAAN, PENGUSULAN, DAN PENANDATANGANAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN HIBAH

A. Perencanaan

Beberapa proses kegiatan yang harus menjadi perhatian dalam merencanakan Pinjaman Luar Negeri, antara lain: 1. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan bagian dari

persetujuan APBN. 2. Menteri Keuangan menyusun rencana batas maksimal Pinjaman Luar

Negeri yang ditinjau setiap tahun. 3. Menteri Perencanaan menyusun rencana pemanfaatan Pinjaman Luar

Negeri yang dituangkan dalam dokumen, seperti: a. Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri (RPPLN); b. Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri – Jangka Menengah (DRPLN-

JM/Blue Book); c. Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN/Green

Book); d. Daftar Kegiatan.



2012, No.1297 19

Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dalam memanfaatkan PHLN adalah: 1. Transparan; 2. Akuntabel; 3. Efisien dan efektif; 4. Kehati-hatian; 5. Tidak disertai ikatan politik; dan 6. Tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan

negara. Untuk Pinjaman Luar Negeri, penggunaannya ditujukan untuk: 1. Membiayai defisit APBN (berbentuk pinjaman tunai); 2. Mengelola portofolio utang (berbentuk pinjaman tunai); 3. Membiayai kegiatan prioritas K/L (berbentuk pinjaman kegiatan); 4. Diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah (dalam bentuk pinjaman

kegiatan); 5. Dihibahkan kepada Pemerintah Daerah (dalam bentuk pinjaman

kegiatan); dan/atau 6. Diterus pinjamkan kepada BUMN (dalam bentuk pinjaman kegiatan).

B. Pengusulan dan Penandatanganan Pinjaman Luar Negeri

1. Pengusulan dan Penilaian K/L dan BUMN menyampaikan usulan kegiatan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri kepada Menteri Perencanaan dengan berpedoman pada RPJMN dan memperhatikan RPPLN. Selanjutnya, Menteri Perencanaan melakukan penilaian kelayakan usulan kegiatan dengan mempertimbangkan RPPLN. Hasil penilaian dituangkan dalam DRPLN-JM, yang dapat diperbaharui dan disempurnakan sesuai kebutuhan dan/atau perkembangan perekonomian nasional. Penilaian kelayakan usulan Pinjaman Luar Negeri dilakukan oleh Menteri Perencanaan dengan mempertimbangkan kelayakan teknis dan keselarasan perencanaan kegiatan. Hasil dari penilaian ini dituangkan dalam dokumen DRPLN-JM. Apabila usulan Pinjaman Luar Negeri telah



2012, No.1297 20

tercantum dalam DRPLN-JM, maka K/L harus menyiapkan rencana kegiatan dengan membuat dokumen Readiness Criteria yang berisi: a. Rencana pelaksanaan kegiatan; b. Indikator kinerja pemantauan dan evaluasi;

c. Organisasi dan manajemen pelaksanaan kegiatan; dan d. Rencana pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali, dalam hal

kegiatan memerlukan lahan.

2. Perundingan Perundingan atau negosiasi Pinjaman Luar Negeri hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa melakukan perundingan sesuai ketentuan dan persyaratan Pinjaman Luar Negeri. Bahan-bahan perundingan disiapkan oleh eselon I calon pelaksana proyek di masing-masing K/L. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam melakukan perundingan Pinjaman Luar Negeri, yaitu: a. Pelaksanaan perundingan melibatkan unsur Kementerian Keuangan,

Kementerian PPN/Bappenas, K/L, Pemda, BUMN, dan/atau instansi terkait lainnya.

b. Perundingan dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri dilakukan setelah dokumen Readiness Criteria kegiatan dipenuhi.

c. Apabila diperlukan, Menteri Keuangan dapat meminta dokumen kesiapan perundingan kepada Menteri/Pimpinan pada K/L, Gubernur dan Bupati/Walikota pada Pemda, dan Direktur Utama BUMN pengusul kegiatan.

3. Penandatanganan Perjanjian

Hasil perundingan dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Luar Negeri yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa dan Pemberi Pinjaman Luar Negeri. Perjanjian tersebut memuat paling sedikit: a. jumlah b. peruntukan



2012, No.1297 21

c. hak dan kewajiban, d. ketentuan dan persyaratan. Salinan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri disampaikan oleh Kementerian Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan instansi terkait lainnya. Pinjaman Luar Negeri yang dipinjamkan ke daerah, dituangkan dalam Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa dan gubernur, bupati/walikota, atau direksi BUMN. Sedangkan Pinjaman Luar Negeri yang dihibahkan dituangkan dalam Perjanjian Hibah Pinjaman Luar Negeri ditandatangani oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa dan gubernur atau bupati/walikota.

C. Pengusulan dan Penandatanganan Hibah

1. Hibah Terencana a. Perencanaan

Hibah yang direncanakan mencakup: 1) Hibah yang diberikan untuk mempersiapkan dan/atau mendampingi

pinjaman; 2) Hibah yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang

disepakati bersama antara Pemerintah dan Pemberi Hibah; 3) Hibah yang memerlukan dana pendamping; 4) Hibah yang dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) melalui Pemerintah; dan/atau 5) Hibah dalam rangka kerjasama antar instansi dengan Pemberi

Hibah luar negeri di luar negeri. Menteri Perencanaan menyusun rencana kegiatan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari Hibah dengan berpedoman pada RPJMN. Rencana kegiatan jangka menengah dan tahunan mencakup Rencana Pemanfaatan Hibah (RPH) dan Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH).



2012, No.1297 22

RPH memuat arah kebijakan, strategi, dan pemanfaatan Hibah jangka menengah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional, sedangkan DRKH memuat rencana tahunan kegiatan K/L, Pemda, BUMN yang layak dibiayai dengan Hibah dan telah mendapatkan indikasi pendanaan dari Pemberi Hibah. DRKH ini digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah. Untuk mendapatkan masukan lebih lanjut dari instansi terkait kegiatan hibah yang akan dilaksanakan, Unit Eselon I pelaksana perlu melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu.

b. Pengusulan dan Penilaian Menteri/Pimpinan Lembaga mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai dengan Hibah kepada Menteri Perencanaan. Selanjutnya, Menteri Perencanaan melakukan penilaian usulan kegiatan dengan berpedoman pada RPJMN serta memperhatikan RPH dan dituangkan dalam DRKH serta disampaikan kepada Menteri Keuangan. Menteri Perencanaan melakukan penilaian usulan kegiatan Hibah berdasarkan kelayakan teknis dan keselarasan perencanaan kegiatan. Hasil penilaian Menteri Perencanaan ini kemudian dituangkan dalam dokumen DRKH. Menteri Perencanaan menyampaikan dokumen DRKH kepada: 1) Menteri Keuangan sebagai bahan pengusulan kepada calon Pemberi

Hibah, 2) K/L yang usulan kegiatannya tercantum dalam DRKH. Apabila terdapat usulan kegiatan Hibah yang telah memenuhi kelayakan dan kesiapan, namun belum tercantum dalam dokumen DRKH, usulan tersebut dapat diajukan kepada calon Pemberi Hibah dan diusulkan untuk dicantumkan dalam dokumen DRKH pada tahun berikutnya.

c. Perundingan

Perundingan Hibah Terencana dilakukan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa. Pelaksanaan perundingan melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan, dan/atau K/L terkait lainnya.



2012, No.1297 23

d. Penandatanganan Perjanjian Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara Pemerintah dengan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam hal Hibah yang direncanakan, penandatanganan perjanjian Hibah dilakukan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa. Perjanjian Hibah tersebut paling sedikit memuat: 1) jumlah; 2) peruntukan; 3) ketentuan dan persyaratan; 4) kesediaan melaporkan capaian kinerja dan keuangan secara

triwulanan; 5) kesediaan pihak donor untuk menandatangani Berita Acara Serah

Terima (BAST) barang dan jasa. Selanjutnya, Menteri Keuangan menyampaikan salinan Perjanjian Hibah kepada BPK dan pimpinan instansi terkait lainnya.

2. Hibah Langsung

a. Perencanaan Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menerima Hibah Langsung dari Pemberi Hibah dengan memperhatikan prinsip dalam penerimaan Hibah. Menteri/Pimpinan Lembaga akan mengkonsultasikan rencana penerimaan Hibah langsung tersebut pada tahun berjalan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, dan lembaga terkait sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian Hibah. Dalam hal menerima tawaran Hibah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa, diharapkan setiap unit kerja eselon I diharapkan lebih teliti dan cermat serta menyesuaikan dengan rencana strategis di masing-masing unit kerja dan mendukung program kerja Kementerian Pertanian. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan untuk hibah yang berpotensi mengandung ikatan politis, bersifat donor-driven serta tidak mendukung prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangan pemerintah.

b. Perundingan Perundingan Hibah Langsung dapat dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang menerima hibah atau pejabat yang diberi kuasa. Di



2012, No.1297 24

Kementerian Pertanian, setiap unit eselon I yang mendapatkan tawaran hibah perlu melakukan rapat koordinasi tentang substansi dan mekanisme kerjasama baik dengan unit pelaksana teknis, pihak donor maupun pihak terkait lainnya sebelum memutuskan menerima ataupun menolak suatu tawaran Hibah.

c. Penandatanganan Perjanjian Dalam hal Hibah Langsung, penandatanganan perjanjian Hibah dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa melakukan penandatanganan Perjanjian Hibah. Perjanjian Hibah tersebut paling sedikit memuat: 1) jumlah; 2) peruntukan; 3) ketentuan dan persyaratan; 4) kesediaan melaporkan capaian kinerja dan keuangan secara

triwulanan; 5) kesediaan pihak donor untuk menandatangani Berita Acara Serah

Terima (BAST) barang dan jasa. Selanjutnya, Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan salinan Perjanjian Hibah tersebut kepada Menteri Keuangan, BPK, dan pimpinan instansi terkait lainnya. Di Kementerian Pertanian, proses perjanjian Hibah tidak boleh dilakukan secara personal dan oleh unit kerja teknis baik yang ada di Pusat maupun Daerah kecuali setelah mendapat persetujuan oleh Menteri Pertanian u.p. Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan sesuai dengan substansi hibah yang diterima.

D. Prosedur Pengusulan Pinjaman dan Hibah Kementerian Pertanian

Pengusulan Pinjaman Luar Negeri Kementerian Pertanian disampaikan melalui surat Direktur Jenderal/Kepala Badan kepada Menteri Pertanian dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal. Selanjutnya usulan tersebut diteruskan kepada Menteri Perencanaan oleh Menteri Pertanian atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pertanian.



2012, No.1297 25

Pengusulan kegiatan Hibah Luar Negeri dari Unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian diusulkan oleh Sekretariat Ditjen/Sekretariat Badan kepada Pusat KLN, dengan menyertakan dokumen pendukung berupa: 1. Daftar Isian Pengusulan Kegiatan Hibah/DIPK (dokumen yang berisi

ringkasan informasi untuk pengusulan kegiatan yang dibiayai dari Hibah); dan

2. Dokumen Usulan Kegiatan Hibah (dokumen yang memuat latar belakang, tujuan, ruang lingkup, sumber daya yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan termasuk rencana pelaksanaan untuk mendapatkan gambaran kelayakan atas usulan kegiatan yang dibiayai dari Hibah).

Daftar Hibah yang diusulkan telah melakukan proses seleksi prioritas, substansi, dan administrasi. Selanjutnya, Pusat KLN akan menyampaikan kepada Menteri Perencanaan melalui surat Menteri Pertanian atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pertanian untuk dimasukkan dalam Blue Book/Green Book/RPH/DRKH. Usulan kegiatan PHLN untuk masuk dalam DRPHLN-JM/Blue Book adalah per lima tahun. Namun demikian, setiap tahun tetap dapat dilakukan pengusulan baru maupun revisi terhadap DRPHLN-JM/Blue Book. Secara umum, prosedur pengusulan PHLN pada Kementerian Pertanian disajikan dalam Gambar 2 berikut:



2012, No.1297 26

Unit Eselon I * Usulan sudah diseleksi prioritas, substansi maupun administrasi dan surat

pengusulan ditandatangani oleh SesBadan/SesDitjen * Usulan dari Pemerintah Daerah diusulkan melalui unit eselon I terkait

Pusat Kerjasama Luar Negeri Kebijakan PHLN dan kelengkapan dokumen

Biro Perencanaan Kesesuaian dengan Rencana Strategis Kementan

USULAN KEMENTAN

SEKRETARIS JENDERAL

MENTERI PERTANIAN

BLUE BOOK/GREEN BOOK BAPPENAS

Gambar 2. Prosedur Pengusulan PHLN Kementerian Pertanian

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN PELAKSANAAN

PINJAMAN LUAR NEGERI DAN HIBAH Proses selanjutnya setelah penandatanganan dokumen pinjaman luar negeri dan hibah adalah penatausahaan proyek tersebut untuk dimasukkan ke dalam sistem anggaran Negara (on-budget). Proses penatausahaan ini dimulai dari proses registrasi proyek, pembukaan dan pengelolaan rekening proyek, penganggaran dan revisi Rencana Kerja dan Anggaran K/L atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (RKA-KL/DIPA), dan pengesahan pinjaman dan hibah. Proses penatausahaan tersebut dapat dilakukan secara paralel dengan kegiatan pelaksanaan proyek sehingga diharapkan tujuan proyek dapat dicapai sesuai dengan periode proyek tersebut. Namun apabila diperlukan, proyek pinjaman/hibah tersebut dapat diperpanjang dengan mengacu pada prosedur perpanjangan proyek pinjaman dan hibah.



2012, No.1297 27

A. Registrasi Registrasi merupakan proses pendaftaran pinjaman luar negeri dan hibah ke dalam sistem akuntansi negara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kemenkeu (DJPU). K/L tidak perlu mengusulkan registrasi tersebut ke DJPU karena penandatanganan dan registrasi proyek Pinjaman Luar Negeri dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Sedangkan untuk proyek hibah, K/L harus mengajukan permohonan registrasi kepada DJPU setelah dokumen proyek hibah tersebut ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat lain yang diberi kuasa. Proses registrasi diperlukan tidak hanya untuk hibah luar negeri juga untuk hibah dalam negeri. Nomor register tersebut merupakan dasar pengajuan ijin pembukaan rekening dan pencantuman nomor register ke dalam DIPA. Satu perjanjian hibah/dokumen yang dipersamakan hanya memiliki satu nomor register. Dalam hal perjanjian tersebut lebih dari satu K/L ataupun satu unit kerja yang menerima hibah, maka salah satu dari K/L atau unit kerja ditunjuk sebagai Instansi Pelaksana (Executing Agency) yang akan mengajukan proses registrasi. Pusat KLN memfasilitasi pengusulan registrasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri ke Kementerian Keuangan melalui Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen (EAS) di DJPU dengan tembusan ke Direktur Pinjaman dan Hibah (PH) di DJPU, Kementerian Keuangan dan Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas. Surat permintaan pengusulan proses registrasi tersebut harus disertai dokumen pendukungnya, berupa: 1. Surat pengantar dari Sekretaris Direktorat Jenderal atau Sekretaris Badan. 2. Perjanjian Hibah/Memorandum of Understanding/dokumen lain yang

dipersamakan. 3. Grant Summary atau ringkasan perjanjian hibah dan Disbursement Plan.

(sesuai format PMK No.191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah).

4. Surat Pernyataan Kesediaan untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk hibah dalam bentuk barang dan jasa.



2012, No.1297 28

B. Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Pinjaman dan Hibah 1. Pengelolaan Rekening

Menteri/Pimpinan Lembaga atau Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam rangka pelaksanaan APBN dapat memiliki rekening: a. Rekening Penerimaan, yaitu rekening untuk menampung pendapatan

negara dalam rangka APBN, seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

b. Rekening Pengeluaran, yaitu rekening untuk menampung uang keperluan Belanja Negara dalam rangka APBN dan sifatnya pasti di setiap K/L maupun Satker yang memiliki DIPA;

c. Rekening Pemerintah Lainnya, yaitu rekening selain rekening penerimaan dan rekening pengeluaran yang digunakan untuk tujuan khusus yang berkaitan dengan bidang tugasnya / tupoksinya, seperti Hibah, Titipan, Kerjasama, penampungan, Satker BLU.

Berkenaan dengan Hibah, rekening yang digunakan adalah “Rekening Pemerintah Lainnya” yang dibuka oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku PA atau KPA dalam rangka pengelolaan Hibah Langsung dalam bentuk uang. Jasa Giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah disetor ke Kas Negara sebagai PNBP, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan. Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya wajib ditutup oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Kepala Kantor/Satuan Kerja dan saldonya disetor ke Rekening Kas Umum Negara, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah atau dokumen yang dpersamakan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal proses pengelolaan rekening lingkup Kementerian Pertanian: a. Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening

Permohonan persetujuan pembukaan rekening penerimaan, pengeluaran dan rekening lainnya dalam rangka pelaksanaan anggaran



2012, No.1297 29

di lingkungan Kementerian/Kepala Kantor/Satuan Kerja disampaikan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, dengan menggunakan formulir tertentu, dilampiri dengan: 1) Untuk Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran dilampiri

Foto copy dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) dan Surat Pernyataan Penggunaan Rekening.

2) Untuk Rekening Lainnya dilampiri dengan Surat Pernyataan Penggunaan Rekening dengan menggunakan formulir tertentu, dengan catatan: a) Tujuan penggunaan rekening harus jelas. b) Sumber dana harus jelas. c) Untuk Rekening BLU agar dijelaskan jenis rekening.

Surat persetujuan pembukaan rekening tersebut kemudian diteruskan ke Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN berwenang menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas. Bank Indonesia/Bank Umum/Kantor Pos wajib menolak permintaan pembukaan rekening oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku PA/KPA tanpa adanya persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN.

b. Pembukaan Rekening Menteri/Pimpinan Lembaga atau Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku PA/KPA dapat membuka rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran serta rekening lainnya dengan persetujuan Bendahara Umum Negara. Untuk Rekening Penerimaan maupun Rekening Pengeluaran permohonan izin pembukaan rekeningnya ditujukan ke Kuasa BUN Daerah (KA KPPN), sedangkan untuk Rekening Lainnya permohonan izin pembukaan rekeningnya ditujukan ke Kuasa BUN Pusat (Dirjen PBN). Persetujuan pembukaan rekening tersebut dikuasakan kepada:



2012, No.1297 30

1) Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk pengguna anggaran/kuasa anggaran yang pembayarannya dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

2) Kepala KPPN untuk PA/KPA yang pembayarannya dilaksanakan oleh KPPN.

Gambar 3. Alur Pembukaan Rekening c. Penertiban Rekening

Sebagai kelanjutan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/PMK.05/2007, maka ruang lingkup penertiban rekening dilaksanakan terhadap seluruh rekening di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga /Kantor/ Satuan Kerja yang telah ada sebelum ditetapkannya peraturan ini.

Dalam hal penertiban rekening ada beberapa tahapan diantaranya: 1) Evaluasi Rekening

Evaluasi terhadap rekening dimaksud dilakukan melalui: a) Identifikasi keberadaan dan kepemilikan rekening. b) Verifikasi rekening mencakup: dasar hukum dan tujuan

pembukaan rekening, jenis rekening, sumber dana rekening, nomor rekening, mutasi terakhir, nama bank, nama pejabat yang melakukan pembukaan rekening.

c) Pengelompokan rekening, antara lain: (1) Rekening Bendahara Penerimaan dan Bendahara

Pengeluaran. (2) Rekening penampungan sementara.

SATKER / UPT

KUASA BUN

PUSAT / DITJEN

PBN

SETJEN c.q

RO KP

SP Penggunaan Rekening

Persetujuan Pembukaan Rekening

ESELON I TERKAIT



2012, No.1297 31

(3) Rekening penampungan dana jaminan. (4) Rekening penampungan dana titipan. (5) Rekening sumbangan dan penerimaan lain-lain. (6) Rekening penampungan dana dukungan pelayanan khusus

yang bersifat permanen. (7) Rekening yang tidak jelas.

2) Penyelesaian Penertiban Rekening Berdasarkan evaluasi tersebut di atas, ditetapkan penyelesaian penertiban sebagai berikut: a) Rekening tetap dipertahankan, apabila digunakan untuk

operasional bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja.

b) Rekening dipertahankan sementara untuk ditutup pada saat semua kegiatan telah diselesaikan, apabila rekening tersebut adalah rekening penampungan sementara.

c) Rekening dipertahankan dan cukup diungkapkan pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor Satuan Kerja, apabila rekening tersebut kepemilikannya ada pada pihak ke tiga, namun pencairannya memerlukan ijin Menteri/Pimpinan Lembaga.

d) Rekening dialihkan menjadi rekening Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) yang berada dalam pengelolaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, apabila rekening tersebut dipergunakan untuk menampung dana titipan yang dapat dicairkan tanpa melalui prosedur normatif APBN.

e) Rekening dipertahankan sementara untuk dialihkan ke Badan Layanan Umum (BLU), apabila rekening tersebut untuk menampung dana dukungan pelayanan khusus yang bersifat permanen.

f) Rekening ditutup dan saldonya disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara, apabila rekening tersebut dapat dipastikan dimiliki oleh kementerian negara/lemabga dan tidak didapatkan alasan yang cukup untuk mepertahankan keberadaannya.



2012, No.1297 32

g) Rekening yang tidak jelas, dilakukan penelitian lebih lanjut/ investigasi untuk memastikan kepemilikannya.

3) Tindak Lanjut dan Langkah-Langkah Penyelesaian Penertiban Rekening Dalam hal rekomendasi berupa rekening dipertahankan, maka langkah-langkah yang harus dilaksanakan: a) Menteri//Kepala Kantor/Satuan Kerja menyampaikan

permintaan persetujuan atas rekening yang telah dibuka kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN mitra kerjanya dengan menggunakan formulir.

b) Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN menerbitkan Surat Persetujuan.

c) Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau KPPN mencatat data rekening.

Dalam hal rekomendasi berupa rekening dipertahankan sementara untuk ditutup pada saat semua kegiatan telah diselesaikan maka langkah-langkah yang harus dilaksanakan: a) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja

menyampaikan permintaan persetujuan atas rekening yang telah dibuka, kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN mitra kerjanya dengan menggunakan formulir, dengan terlebih dahulu diajukan ke Eselon I terkait yang kemudian diteruskan ke Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian.

b) Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Persetujuan dengan jangka waktu tertentu.

c) Direktorat Jenderal Perbendaharaan mencatat data rekening. Dalam hal rekomendasi berupa rekening dipertahankan dan cukup diungkapkan pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja dimaksud, maka langkah-langkah yang harus dilaksanakan: a) Menteri/Pimpinan Lembaga atau Kepala Kantor/Satuan

Kerja menyampaikan permintaan persetujuan atas rekening



2012, No.1297 33

yang telah dibuka kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN mitra kerjanya dengan menggunakan formulir.

b) Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Persetujuan.

c) Direktorat Jenderal Perbendaharaan mencatat data rekening. Dalam hal rekomendasi berupa rekening dialihkan menjadi rekening Perhitungan Pihak Ketiga yang berada dalam pengelolaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja menyerahkan pengelolaan Rekening kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk dikelola sebagai Rekening PFK. Serah kelola dimaksud agar dituangkan dalam Berita Acara. Dalam hal rekomendasi berupa rekening dipertahankan sementara untuk dialihkan ke Badan Layanan Umum (BLU), Menteri/Pimpinan Lembaga membentuk satuan kerja yang akan mengelola uang yang ada dalam rekening tersebut untuk selanjutnya satuan kerja yang telah dibentuk dimintakan ijin untuk melakukan pengelolaan keuangan sebagai BLU kepada Menteri Keuangan. Sebelum permintaan ijin untuk melakukan pengelolaan keuangan sebagai BLU disetujui, langkah-langkah yang harus dilaksanakan: a) Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan permintaan

persetujuan untuk mengelola rekening yang telah dibuka kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan menggunakan formulir.

b) Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Persetujuan pengelolaan rekening untuk jangka waktu tertentu.

c) Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat meperpanjang jangka waktu persetujuan pengelolaan Rekening apabila jangka waktu yang disetujui untuk pengelolaan rekening telah berakhir dan proses pembentukan BLU belum selesai.



2012, No.1297 34

d) Direktorat Jenderal Perbendaharaan mencatat data rekening. Dalam hal rekomendasi berupa Rekening ditutup dan saldonya disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara, langkah-langkah yang harus dilaksanakan: a) Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN

memerintahkan secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja untuk menutup Rekening terkait dan menyetorkan saldonya ke Rekening Kas Umum Negara dengan menggunakah formulir.

b) Kementerian Negara/Lembaga/kantor/Satuan Kerja mengirimkan satu lembar fotocopy masing-masing kepada KPPN terkait dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

Dalam hal rekomendasi berupa dilakukan penelitian lebih lanjut/investigasi untuk memastikan status dan kepemilikannya, Tim Penertiban Rekening menyampaikan kepada aparat pengawas fungsional untuk dilakukan investigasi.

d. Penutupan Rekening

Dalam rangka pengelolaan kas, Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN berdasarkan perintah Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat memerintahkan Menteri/Pimpinan Lembaga atau Kepala Kantor/Satuan Kerja dan Bank Sentral/Bank Umum/Kantor Pos untuk melakukan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening dimaksud ke rekening Kas Umum Negara. Langkah-langkah Penutupan rekening: 1) Rekening yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan

pembukaannya harus ditutup dan saldonya dipindahkan ke rekening Kas Umum Negara.

2) Rekening Kas Umum Negara dimaksud adalah Rekening Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2006 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Negara, yaitu:



2012, No.1297 35

a) Setoran dalam Rupiah dan Valuta Asing Non US Dollar, dengan: Nomor Rekening : 502.000000 Nama Rekening : Bendahara Umum Negara

b) Setoran dalam Valuta Asing US Dollar, dengan: Nomor Rekening : 600.502411

Nama Rekening : Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta

3) Penyetoran/Pemindahbukuan menggunakan kode Akun: 424311 pendapatan dari penutupan rekening.

4) Copy bukti setor agar dikirim kepada: Kasubdit Kas Umum Negara Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jalan Lapangan Banteng Timur 2 Jakarta.

Rekening Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaanya harus ditutup oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja dan saldonya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Negara. Penutupan dan/atau pemindah bukuan tersebut harus dilaporkan kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

e. Sanksi

Agar pengelolaan rekening dimaksud dapat dilaksanakan secara tertib dan akuntabel maka Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara berwenang mengenakan sanksi berupa Pembekuan Sementara Rekening dan Penutupan Rekening. 1) Pembekuan Sementara Rekening Pembekuan sementara rekening dapat dilakukan apabila:

a) Menteri/Kepala Kantor/Satuan Kerja membuka Rekening tanpa persetujuan Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

b) Menteri/Kepala Kantor/Satuan Kerja TIDAK melaporkan pembukaan rekening yang dilakukannya kepada Bendahara



2012, No.1297 36

Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara paling lambat 5 (lima) kerja sejak tanggal pembukaan rekening.

c) Menteri/Kepala Kantor/Satuan Kerja TIDAK mengajukan permohonan persetujuan kepada Bendahara Umum Negara/ Kuasa Bendahara Umum Negara atas Rekening yang dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/ PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja.

d) Menteri/Kepala Kantor/Satuan Kerja TIDAK menyajikan Rekening yang dikelolanya dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Kantor/Satuan Kerja.

2) Pencabutan Pembekuan Sementara Rekening Pencabutan pembekuan sementara rekening dapat dilakukan apabila: a) Rekening yang dibuka oleh Menteri/Kepala Kantor/Satuan

Kerja telah mendapat persetujuan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Umum Negara;

b) Menteri/Kepala Kantor/Satuan Kerja telah melaporkan pembukaan rekening kepada Bendahara Umum Negara/ Kuasa Bendahara Umum Negara;

c) Menteri/Kepala Kantor/Satuan Kerja telah mengajukan permohonan persetujuan kepada Bendahara Umum Negara/ Kuasa Bendahara Umum Negara atas rekening yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan 57/ PMK.05/2007;

d) Menteri/Kepala Kantor/Satuan Kerja telah memperbaiki laporan keuangan Kantor/Satuan Kerja dengan menyajikan seluruh rekening yang dikelolanya.

3) Penutupan Rekening Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat dan di Daerah berwenang menutup rekening dan memindah bukukan saldonya ke rekening Kas Umum Negara apabila:



2012, No.1297 37

a) Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya dan belum ditutup oleh Menteri/Kepala Kantor/ Satuan Kerja;

b) Menteri/Kepala Kantor/Satuan Kerja dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal pembekuan sementara, belum melaksanakan tindak lanjut terhadap rekening yang dibekukan sementara.

2. Pelaporan Rekening

a. Menteri/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran wajib melaporkan rekening dimaksud kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara dengan menggunakan formulir paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening dimaksud. Laporan pembukaan disampaikan kepada: 1) Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk Pengguna Anggaran/

Kuasa Pengguna Anggaran yang pembayarannya dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

2) Kepala KPPN untuk Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang pembayarannya dilaksanakan oleh KPPN.

b. Rekening tersebut harus dilaporkan dan disajikan dalam daftar lampiran pada laporan Keuangan Kementerian/Kepala Kantor/ Satuan Kerja dengan menggunakan formulir.

c. Setiap akhir semester daftar rekening wajib disampaikan oleh Menteri/Kepala Kantor/Satuan Kerja kepada: 1) DirekturJenderal Perbendaharaan untuk PenggunaAnggaran/ Kuasa

Pengguna Anggaran yang pembayarannya dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

2) Kepala KPPN untuk Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang pembayarannya dilaksanakan oleh KPPN.



2012, No.1297 38

Gambar 4. Pelaporan Rekening (Semesteran)

C. Penganggaran dan Revisi RKA-KL/DIPA Untuk penganggaran Pinjaman Luar Negeri, Kementerian Pertanian harus menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pinjaman Luar Negeri sebagai bagian dari RKA-KL. Menteri Keuangan akan mengalokasikan dana dalam APBN untuk membayar cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya setiap tahun sampai berakhirnya masa pinjaman. Pengusulan anggaran kegiatan PHLN beserta dana pendampingnya di masing-masing unit eselon I untuk tahun anggaran berikutnya akan dikoordinir oleh Pusat KLN. Selanjutnya Pusat KLN akan meneruskan informasi ini ke Biro Perencanaan untuk dimasukkan ke usulan anggaran Kementerian Pertanian tahun anggaran berikutnya. Penganggaran Hibah mengacu pada PMK Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah dan PMK Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi HIbah (SIKUBAH). Penganggaran Hibah dilaksanakan sebagai bagian dari APBN dan disesuaikan dengan bentuk hibah yang diterima, dengan kriteria sebagai berikut: 1. Hibah dalam bentuk uang tunai disetorkan langsung ke Rekening Kas

Umum Negara atau rekening yang ditentukan oleh Menteri Keuangan sebagai bagian dari penerimaan APBN.

2. Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

3. Hibah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang Rupiah pada saat serah terima untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KANWIL DJPB

PA / KPA KPPN

LAPORAN KEUANGAN

DIREKTORAT APK

DIREKTORAT PKN



2012, No.1297 39

4. Hibah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang Rupiah pada saat serah terima untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

K/L pelaksana kegiatan wajib menyediakan dana pendamping, dalam hal dipersyaratkan dalam Perjanjian Hibah. Beberapa ketentuan mengenai dokumen pelaksanaan anggaran Hibah, yaitu: 1. Dana Hibah untuk kegiatan yang belum selesai dilaksanakan,

ditampung dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun berikutnya. 2. Dalam hal Hibah diterima setelah pagu APBN ditetapkan, dokumen

pelaksanaan anggaran Hibah dapat diterbitkan setelah K/L menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan dan diusulkan Menteri dalam perubahan APBN.

3. Dalam keadaan darurat, Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan dapat dilaksanakan mendahului penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran.

Revisi Anggaran adalah perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan berdasarkan APBN pada tahun Anggaran berjalan, Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (SP RKA-KL) dan/atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Tahun Anggaran Berjalan. Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Anggaran terkait dengan perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya sebagai akibat adanya: 1. Lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari

Pinjaman Luar Negeri dan Hibah; 2. Percepatan Penarikan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah; 3. Penerimaan Hibah setelah Undang-Undang mengenai APBN pada

Tahun Anggaran Berjalan ditetapkan yang diterima oleh Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dan dilaksanakan oleh K/L;

4. Pengurangan alokasi Pinjaman Luar Negeri dan Hibah. Usulan Revisi Anggaran paling sedikit dilampiri dengan dokumen RKA-Satuan Kerja yang memuat usulan perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja beserta perubahan Arsip Data Komputer (ADK) RKA-KL dan dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain meliputi:



2012, No.1297 40

1. Perhitungan anggaran yang diusulkan untuk dilakukan perubahan atau pergeseran, termasuk penyediaan dana pendamping untuk PHLN yang mensyaratkan adanya dana Rupiah Murni Pendamping;

2. Rincian sisa dana Pinjaman Luar Negeri dan Hibah yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja dan diketahui oleh kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat, khusus untuk perubahan pagu Pinjaman Luar Negeri dan Hibah sebagai akibat dari lanjutan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah;

3. Surat keterangan dari pengelola kegiatan dan Annual Work Plan (AWP) atau dokumen lain yang sejenis yang telah disetujui lender dalam hal percepatan penarikan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah;

4. Naskah perjanjian hibah dan nomor register dalam hal penerimaan hibah setelah APBN pada Tahun Anggaran Berjalan ditetapkan;

5. Surat persertujuan Menteri Keuangan dalam hal perubahan parameter untuk penghitungan subsidi; dan

6. Kerangka Acuan Kerja, Rincian Anggaran Biaya dan Revisi DIPA terakhir.

Gambar 5. Alur Dokumen dan Proses Revisi DIPA Lingkup Sekretariat Jenderal



2012, No.1297 41

Gambar 6. Alur Dokumen dan Proses Revisi Anggaran di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Kementerian Keuangan.

Keterangan: 1. KPA menyiapkan usulan-usulan Revisi Anggaran yang akan

diajukan ke DJA. 2. KPA menyampaikan usulan Revisi Anggaran (Revisi RKA-KL)

kepada DJA yang dilengkapi dengan dokumen pendukung. 3. DJA melakukan penelaahan untuk menilai usulan revisi K/L. 4. Setelah melakukan penelaahan DJA memberikan persetujuan atau

penolakan terhadap usulan Revisi Anggaran. 5. Jika usulan Revisi Anggaran (Revisi RKA-KL) ditolak, DJA akan

menetapkan Surat Pemberitahuan Penolakan Revisi Anggaran (Revisi RKA-KL).

6a. Jika usulan Revisi Anggaran (Revisi RKA-KL) disetujui, DJA akan menetapkan Surat Penetapan RKA-KL Revisi (SP RKA-KL Revisi) yang disampaikan ke KPA.

6b. SP RKA-KL Revisi disampaikan juga oleh DJA ke DJPBN. 7. Berdasarkan SP RKA-KL Revisi, KPA menyusun dan mencetak

Konsep DIPA Revisi.



2012, No.1297 42

8. KPA menyampaikan Konsep DIPA Revisi bersama Arsip Data Komputer (ADK) RKA-KL kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN), Kementerian Keuangan.

Sebagai catatan, untuk tahun anggaran 2013, kemungkinan akan terjadi perubahan alur dokumen dan mekanisme revisi, mengingat pada tahun 2013 kebijakan revisi ada di DJA (tidak lagi di DJPB) Untuk kegiatan Hibah, proses penyesuain pagu Hibah dalam DIPA adalah sebagai berikut: 1. PA/KPA pada K/L melakukan penyesuaian pagu belanja yang

bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang dalam DIPA K/L. 2. DJPU melakukan penyesuaian pagu Pendapatan Hibah dalam DIPA

Bagian Anggaran 999.02 berdasarkan rencana penarikan hibah. 3. Penyesuaian pagu belanja dilakukan melalui revisi DIPA yang

diajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPB untuk disahkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.

4. Penyesuaian pagu belanja adalah sebesar yang direncanakan akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, paling tinggi sebesar perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan.

5. Penyesuaian pagu pendapatan, dilakukan melalui revisi DIPA yang diajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk disahkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

6. Revisi menambah pagu DIPA tahun anggaran berjalan. 7. Hibah langsung yang sudah diterima tetapi belum dilakukan

penyesuaian pagu DIPA diproses melalui mekanisme revisi. 8. K/L dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari Hibah

Langsung tanpa menunggu terbitnya revisi DIPA. 9. Dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari Hibah

Langsung dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan pada DIPA K/L tahun anggaran berjalan yang akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya, dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berikutnya.

10. Penambahan pagu DIPA setinggi-tingginya sebesar sisa uang yang bersumber dari hibah pada akhir tahun berjalan.



2012, No.1297 43

11. Penambahan pagu DIPA dilakukan melalui mekanisme revisi yang diajukan oleh PA/KPA kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kanwil DJPB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Untuk Pendapatan Hibah Langsung yang bersifat tahun jamak (multiyears), pelaksanaan revisi penambahan pagu DIPA dapat digabungkan dengan revisi penambahan pagu DIPA dari rencana penerimaan Hibah Langsung tahun berikutnya.

D. Pengesahan Hibah Langsung

1. Pengesahan Dalam Bentuk Kas/Uang a. Kepala Satker/UPT Pelaksana/Penerima Hibah mengajukan

permohonan nomor register atas hibah langsung kepada Unit Eselon I terkait yang kemudian diteruskan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian c.q Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri (Pusat KLN) dengan melampirkan perjanjian hibah (grant agreement) atau dokumen lain yang dipersamakan dan ringkasan hibahnya (grant summary). Kemudian oleh Pusat KLN akan diteliti kelengkapannya dan diteruskan ke Direktur Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen.

b. Kepala Satker/UPT Pelaksana/Penerima Hibah mengajukan permohonan pembukaan rekening hibah kepada Unit Eselon I terkait yang kemudian diteruskan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian c.q Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan dengan melampirkan surat pernyataan tentang penggunaan Rekening dengan menggunakan formulir yang ada di lampiran II PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja. Kemudian diteruskan kembali kepada BUN/Kuasa BUN.

c. Kepala Satker/UPT Pelaksana/Penerima Hibah melakukan revisi DIPA yang diajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kanwil DJPB sebesar yang direncanakan akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, paling tinggi sebesar perjanjian hibah.

d. Atas Pendapatan dan Belanja dari hibah langsung, Kepala Satker/UPT Pelaksana/Penerima Hibah membuat dan



2012, No.1297 44

menyampaikan SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung) ke KPPN (Hibah Luar Negeri di KPPN Jakarta VI, dan Hibah Dalam Negeri di KPPN mitra kerjanya) dengan menggunakan aplikasi dari DJPB Kementerian Keuangan dan ditandatangani pejabat yang diberikan wewenang oleh Kepala Satker/UPT Pelaksana/Penerima Hibah untuk pengesahan dengan melampirkan: 1) Copy Rekening surat persetujuan pembukaan rekening; 2) SPTMHL (Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung); 3) SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak).

e. Kemudian KPPN menerbitkan SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung)

f. SPHL ini kemudian oleh Satker dilaporkan ke Biro Keuangan dan Perlengkapan melalui surat KPA dengan tembusan ke Sekretaris Ditjen / Badan masing-masing.

Gambar 7. Pengesahan Hibah Langsung Berbentuk Kas (Uang Tunai)

Permohonan Pengesahan Pendapatan dan Belanja

SP2HL -Copy Rek -SPTMHL -SPTJM

PA/KPA KEMEN-

TAN

BIRO KP

PKLN

SATKER/ ESELON I

DJPB

Permohonan Pembukaan Rekening

Persetujuan Pembukaan Rekening

- SP Penggu-naan Rek

- SP Penggu- naan Dana Hibah

- SP Dana HL masuk DIPA

DJPB / KANWIL

DJPB

KPPN KHUSUS

DJPU (EAS)

Permohonan No. Register

Pemberian No. Register

GA GS

Permohonan Revisi DIPA

Persetujuan Revisi DIPA

SPHL

BIRO REN

1

2

3

4

5

6

Persetujuan

7

8

Tembusan Tembusan

Tembusan



2012, No.1297 45

2. Pengesahan Dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga

a. Kepala Satker/UPT Pelaksana/penerima Hibah Langsung setelah menerima hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, segera membuat BAST (Berita Acara Serah Terima) atau BAPH (Berita Acara Penyerahan Hibah) minimal memuat: 1) Tanggal Serah Terima; 2) Pihak pemberi dan penerima hibah serta tandatangan masing-

masing; 3) Tujuan penyerahan; 4) Nilai Nominal; 5) Bentuk hibah; 6) Rincian harga per barang.

b. Kepala Satker/UPT Pelaksana/Penerima Hibah Langsung mengajukan surat permohonan register kepada Sekretaris Jenderal c/q Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri, yang selanjutnya diteruskan ke DJPU c.q.Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen dengan melampirkan Perjanjian hibah dan ringkasan hibah, atau bila tidak terdapat dokumennya maka bisa digantikan dengan BAPH/BAST dan SPTMHL.

c. Kepala Satker/UPT Pelaksana/Penerima Hibah Langsung mengajukan SP3HL-BJS (Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Barang, Jasa dan Surat Berharga) kepada DJPU c.q. Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen dengan melampirkan BAST/BAPH dan SPTMHL (didalamnya dicantumkan nilai BJS dalam satuan mata uang rupiah dan apabila satuannya mata uang asing maka dikonversikan ke rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal BAST. Serta apabila di dokumen tidak terdapat nilai barang/jasa/surat berharga, maka harus diestimasi nilainya).

d. Kepala Satker/UPT Pelaksana/Penerima Hibah Langsung mengajukan MPHL-BJS (Memo Pencatatan HIbah Langsung Barang Jasa dan Surat Berharga) dengan menggunakan aplikasi dari DJPB Kementerian Keuangan atas seluruh Belanja barang (untuk pencatatan persediaan), modal (untuk pencatatan aset tetap



2012, No.1297 46

dan aset lainnya) dan pengeluaran pembiayaan (untuk pencatatan surat berharga) dan Pendapatan Hibah langsung bentuk barang jasa dan surat berharga(sebesar nilai yang tercantum dalam SP3HL-BJS) dengan melampirkan SPTMHL, SP3HL-BJS dan SPTJM.

e. Kemudian KPPN menerbitkan persetujuan MPHL-BJS. f. MPHL-BJS yang sudah disetujui oleh KPPN ini kemudian oleh

Satker dilaporkan ke Biro Keuangan dan Perlengkapan melalui surat KPA dengan tembusan ke Sekretaris Ditjen/Badan masing-masing.

Gambar 8. Pengesahan Hibah Langsung Berbentuk Barang/ Jasa/Surat Berharga

E. Perpanjangan Pinjaman dan Hibah

Apabila sebuah proyek Pinjaman ataupun Hibah akan diperpanjang periode proyeknya, diharapkan unit eselon I melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu dengan instansi teknis terkait termasuk Kementerian Keuangan, Bappenas dan pihak Donor.



2012, No.1297 47

Untuk rencana perpanjangan proyek Pinjaman Luar Negeri, setelah disepakati hal-hal yang terkait dengan rencana perpanjangan tersebut maka usulan perpanjangan tersebut akan disampaikan melalui surat Sekretaris Jenderal kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas disertai pertimbangan teknis dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya Kementerian Keuangan akan meneruskan usulan perpanjangan tersebut ke pihak Donor untuk mendapatkan persetujuan. Untuk rencana perpanjangan proyek Hibah, setelah melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu dengan instansi teknis terkait, sebaiknya ada pernyataan tertulis dari pihak donor serta dibuat amandemen terhadap perjanjian Hibah yang memuat rencana perpanjangan dan aktivitas yang akan dilakukan selama periode perpanjangan. Amandemen tersebut ditandatangani oleh pihak yang menandatangani perjanjian Hibah di awal proyek.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PINJAMAN LUAR NEGERI DAN HIBAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011, setiap proyek pinjaman luar negeri dan hibah harus dilaporkan perkembangannya setiap 3 (tiga) bulan (triwulan). Kegiatan ini meliputi: pemantauan, evaluasi, rekonsiliasi, dan pelaporan. Semua kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan proyek tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut kemudian dituangkan dalam laporan perkembangan proyek untuk proyek yang masih berjalan dan laporan akhir proyek untuk proyek yang telah berakhir. A. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah, pemantauan dan evaluasi mencakup tahapan: 1. Pelaksanaan, yang meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap

perkembangan proses pengadaan barang dan/jasa, kinerja pelaksanaan fisik kegiatan, perkembangan realisasi penyerapan dana, perkembangan



2012, No.1297 48

pencapaian indicator masukan dan keluaran, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang diperlukan.

2. Paska kegiatan, yang meliputi evaluasi terhadap keluaran, dampak, kesinambungan, dan indikator keberhasilan lainnya.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah dapat dilakukan melalui rapat koordinasi, penyusunan laporan maupun dengan melakukan kunjungan lapangan secara periodik. Pusat KLN melalui Sekretariat PHLN akan mengkoordinir pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan PHLN bersama-sama dengan unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Biro Perencanaan dan Biro Keuangan dan Perlengkapan. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut disampaikan dalam bentuk Laporan Triwulanan pelaksanaan kegiatan dan Laporan Paska Kegiatan dengan mengikuti format yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan mengadakan rapat rekonsiliasi untuk mencocokkan data kinerja keuangan triwulanan, sedangkan Kementerian Perencanaan/Bappenas akan mengadakan rapat pemantauan kinerja kegiatan untuk mencocokkan data kinerja kegiatan dengan semua K/L.

B. Pelaporan Pinjaman dan Hibah

Setiap K/L pelaksana kegiatan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan secara triwulanan mengenai: 1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 2. Kemajuan fisik kegiatan; 3. Realisasi penyerapan; 4. Permasalahan dalam pelaksanaan; 5. Rencana tindak lanjut penyelesaian masalah. Untuk itu, setiap Kementerian/Lembaga yang mengelola kegiatan Pinjaman dan Hibah diwajibkan pula untuk menyampaikan laporan triwulanan tersebut sesuai dengan format Kementerian Keuangan dan Bappenas paling lambat 15 hari kerja setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.



2012, No.1297 49

Menteri Keuangan melakukan koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan triwulanan mengenai realisasi penyerapan PHLN dan aspek keuangan lainnya. Sedangkan Menteri Perencanaan melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan triwulanan mengenai kinerja pelaksanaan kegiatan PHLN.

Merujuk pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4527/Kpts/ OT.160/11/2011 perihal penetapan Pusat KLN sebagai Koordinator Pelaporan PHLN dan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan keakuratan data maka informasi mengenai proyek PHLN di Kementerian Pertanian dibuat dalam 1 (satu) bentuk Laporan.

Selanjutnya, surat Menteri Keuangan No: S-182/MK.08/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Himbauan Pertanggungjawaban Hibah telah menetapkan kebijakan satu pintu (One Gate Policy) pengelolaan Hibah melalui Sekretaris Jenderal. Sehubungan dengan hal tersebut, penyampaian Laporan ataupun informasi terkait kegiatan Pinjaman dan Hibah di Kementerian Pertanian akan disampaikan melalui surat Sekretaris Jenderal, dengan tembusan kepada Pusat KLN, Biro Perencanaan dan Biro Keuangan dan Perlengkapan.

C. Pelaporan Kinerja Sesuai dengan kebijakan satu pintu, maka Pelaporan Kinerja Pinjaman dan Hibah dengan Bappenas dikoordinir oleh Biro Perencanaan. Selanjutnya surat pengantar Sekretaris Jenderal untuk menyampaikan Laporan Kinerja Triwulanan Pinjaman dan Hibah tersebut akan dikoordinir oleh Biro Perencanaan dengan tembusan kepada Pusat Kerjasama Luar Negeri dan Biro Keuangan dan Perlengkapan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 76 menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota atau direksi BUMN, selaku pelaksana kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah, masing-masing harus menyampaikan laporan triwulan kepada Menteri dan Menteri Perencanaan. Mekanisme pelaksanaan pelaporan kinerja PHLN diatur sebagai berikut: 1. Project Mangement Unit/PMU menyusun laporan triwulan mengenai

kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari PHLN terdiri dari: a) Lampiran I yang memuat paling sedikit mengenai:

1) pelaksanaan pengadaan barang/jasa, 2) kemajuan fisik kegiatan,



2012, No.1297 50

3) realisasi penyerapan, 4) permasalahan dalam pelaksanaan, dan 5) rencana tindak lanjut penyelesaian masalah;

b) Lampiran 2 terdiri dari: 1) Lampiran 2A yaitu Rencana Penarikan Pinjaman Luar Negeri, 2) Lampiran 2B yaitu Formulir Indikator Kenerja Output (selama usia

proyek), dan 3) Lapmpiran 2C yaitu Formulir Indikator Kinerja Output tahun

berjalan; c) Lampiran 3 yang terdiri dari:

1) Lampiran 3A yang memuat Data Hibah, 2) Lampiran 3B yang berisi Rencana Penarikan Hibah Luar Negeri

Tahun Berjalan. 2. Laporan tersebut oleh PMU disampaikan ke Sekretaris Ditjen/Badan Unit

Eselon I dan Bappenas pada saat rapat konsolidasi pemantauan. 3. Setelah dikompilasi oleh Sekretaris Ditjen/Badan Unit Eselon I terkait

menyampaikan laporan ke Sekretaris Jenderal c.q Biro Perencanaan paling lambat 5 (lima) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir (surat sesdit/badan).

4. Sekretaris Jenderal c.q Biro Perencanaan menyusun dan menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan PHLN Kementerian Pertanian kepada Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas paling lambat 15 (lima belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

5. Penyusunan laporan triwulan pelaksanaan proyek/kegiatan PHLN mengikuti sebagaimana format terlampir.

D. Pembukuan dan Rekonsiliasi 1. Pembukuan

a) Satuan Kerja (Satker) membukukan dokumen transaksi keuangan seperti: 1) Belanja yang bersumber dari hibah langsung bentuk uang; 2) Saldo Kas di K/L dari hibah; 3) Belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah; 4) Belanja Modal untuk pencatatan aset tetap atu aet lainnya dari

hibah



2012, No.1297 51

b) Pendapatan hibah dalam bentuk uang diakui pada saat kas diterima atau pada saat pengesahan dilakukan pleh KPPN. Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga diakui pada saat dilakukan pengesahan oleh DJPU. Pengembalian pendapatan hibah pada periode penerimaan, dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Pengembalian pendapatan hibah atas penerimaan tahun anggaran lalu, dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana.

c) Pendapatan hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal hibah yang diterima. Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga dicatat sebesar nilai nominal hibah yang diterima pada saat terjadi serah terima barang/jasa/surat berharga dan apabila nilai nominal barang/jasa/surat berharga tidak diketahui maka dapat dilakukan estimasi nilai wajarnya. Pendapatan hibah dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yakni membukukan penerimaan brito dan tidak mencatat jumlah netto.

d) Belanja hibah dalam bentuk uang, diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dan dicatat sebesar nilai nominal pada saat terjadi pengeluaran hibah. Belanja hibah yang direalisasikan dalam bentuk barang/jasa/surat berharga diakui pada saat pengeluaran kas atas perolehan barang /jasa/surat berharga yang akan dihibahkan dan dicatat sebesar nilai nominal perolehan barang/jasa/surat berharga yang dihibahkan. Dalam hal penyerahan barang, jasa, dan surat berharga diperoleh bukan dari belanja hibah, penyerahan tersebut tidak diakui sebagai belanja hibah. Penerimaan kembali belanja hibah yang terjadi pada periode pengeluaran belanja hibah, dibukukan sebagai pengurang belanja hibah pada periode yang sama. Penerimaan kembali belanja hibah atas belanja hibah periode tahun anggaran yang lalu, dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.

e) Atas hibah yang diterima dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang langsung diterushibahkan, diakui adanya pendapatan hibah dan belanja hibah pada saat yang sama dengan nilai yang sama dan diakui pada saat pengesahan dilakukan oleh KPPN serta dicatat sebesar nilai nominal barang/jasa/surat berharga. Apabila nilai nominalnya tidak diketahui, maka dilakukan estimasi nilai wajarnya.

f) Realisasi pendapatan hibah dan belanja hibah dinyatakan dalam mata uang rupiah dan dalam hal realisasi pendapatan hibah dan belanja hibah dalam mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs transaksi.



2012, No.1297 52

g) Belanja yang bersumber dari hibah, belanja barang untuk pengesahan persediaan dari hibah dan belanja modal untuk pengesahan aset tetap / aset lainnya dari hibah, disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Satker.

h) Pendapatan Hibah langsung dalam bentuk uang yang sampai akhir tahun belum digunakan dan belum disahkan, disajikan dalam Neraca Satker. Pendapatan hibah langsung dalam bentuk uang yang telah disahkan dan masih terdapat sisa pada akhir tahun anggaran, disajikan dalam Neraca Satker dan merupakan bagian dari Saldo Anggaran lebih. Aset yang diperoleh dari pendapatan hibah dalambentuk barang disajikan dalam Neraca Satker. Aset yang diperoleh dari pendapatan hibah dalam bentuk surat berharga disajikan dalam Neraca BUN Pengelola Investasi Pemerintah.

i) Belanja hibah dalam bentuk barang /surat berharga yang sampai akhir tahun anggaran belum diserahkan kepada penerima hibah, disajikan dalam neraca BUN Pengelola Hibah.

j) Pendapatan dalam bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pengesahan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pengesahan aset tetap / aset lainnya dari hibah, pengeluaran pembiayaan untuk pengesahan surat berharga, tidak dibukukan dalam Laporan Arus Kas.

k) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntansi Hibah, penerima hibah mencatat realisasi belanja yang bersumber dari hibah, belanja barang untuk mencatat persediaan dari hibah, belanja modal untuk pengesahan aset tetap/ aset lainnya dari hibah dalam Laporan Realisasi Anggaran dan mengungkapkan Pendapatan hibah dalam Calk.

2. Rekonsiliasi Satker melakukan Rekonsiliasi dan pencocokan data atas belanja yang bersumber dari hibah dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah, pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah dengan KPPN secara bulanan yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). Prosedur Rekonsiliasi ini adalah: a) Melakukan Rekonsiliasi dengan Internal antara Bendahara

Pengeluaran dengan Petugas SAI agar kesamaan data bisa tercapai. b) Melakukan Rekonsiliasi dengan pihak Donor terhadap hibah yang

diterima.



2012, No.1297 53

c) Melakukan Rekonsiliasi dengan Unit Eselon 1 masing-masing, terutama dengan bagian Keuangan (SAI) dan bagian Kerjasama.

d) Melakukan Rekonsiliasi antara Sekretariat Jenderal yang diwakili oleh Pusat Kerjasama Luar Negeri, Biro Perencanaan dan Biro Keuangan dan Perlengkapan dengan Unit Eselon I yang satkernya menerima hibah.

e) Melakukan Rekonsiliasi antara Sekretariat Jenderal yang diwakili oleh Pusat Kerjasama Luar Negeri, Biro Perencanaan dan Biro Keuangan dan Perlengkapan dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan dalam hal Pendapatan Hibah.

f) Melakukan Rekonsiliasi antara Sekretariat Jenderal yang diwakili oleh Pusat Kerjasama Luar Negeri, Biro Perencanaan dan Biro Keuangan dan Perlengkapan dengan KPPN Jakarta VI dalam hal Belanja Hibah.

g) Koordinasi antara Pusat KLN, Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan Perlengkapan untuk memfinalisasi Laporan Hibah Kementerian Pertanian sebagai dokumen pendukung penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian.

Gambar 9. Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Hibah

DJPU Setjen

Satker / Unit Eselon I

KPPN

DONOR

Bulanan

Triwulan

Triwulanan

Triwulanan

Triwulanan



2012, No.1297 54

BAB VI

PENGADAAN DAN PENGELOLAAN ASET PINJAMAN LUAR NEGERI DAN HIBAH

Salah satu komponen proyek pinjaman luar negeri dan hibah adalah pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa PHLN mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Setelah selesai pelaksanaan proyek, setiap barang milik proyek harus dialihkan menjadi barang atau aset milik Negara. Pengalihan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011. Oleh karena itu, pengadaan dan pengelolaan aset pinjaman dan hibah perlu diatur tersendiri supaya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari setelah proyek berakhir. A. Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan pekerjaan yang dibiayai dari PHLN, wajib memahami: a. Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN)/ Naskah

Perjanjian Hibah Luar Negeri (NPHLN) atau Dokumen kesepahaman. b. Ketentuan ketentuan pelaksanaan proyek Barang/Jasa setelah NPPLN

/NPHLN disepakati Pemerintah Repbulik Indonesia dan pemberikan pinjaman /hibah.

2. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamain Kredit Ekspor/Kredit Swasta Asing dilakukan melalui pelelangan Pelelangan/Seleksi Internasional.

3. Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus merupakan proyek prioritas yang tercantum dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Hibah Luar Negeri (DRPPHLN).

4. Dalam Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari Lembaga Pinjaman Kredit Ekspor, peserta pelelangan/seleksi internasional memasukan penawaran administratif, teknis, harga ketentuan dan norma yang berlaku secara internasional.

5. Evaluasi penawaran sumber pendanan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan dengan metode perhitungan biaya efektif.

1. Pengadaan Barang dan Jasa PHLN a. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dana PHLN terdiri dari kegiatan:



2012, No.1297 55

1) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan PHLN; 2) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan PHLN.

b. PA/KPA merencanakan pengadaan Barang/Jasa dengan standar nasional dan kemampuan/pontensi nasioanal.

c. Dalam merencanakan pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, harus dimaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri sesuai dengan kemempuan/potensi nasional dan standar nasional dalam hal:

1) Studi kelayakan dan rencang bangunan proyek; 2) Penyiapan Dokumen Pengadaan/KAK; 3) Penyusunan HPS.

d. Kriteria dan tata cara evaluasi dalam Dokumen Pengadaan mencantumkan rumusan peran serta Penyedia Barang/Jasa nasional dan preferensi harga yang ditetapkan.

e. Dalam penyusunan rencana Kontrak, perlu dicantumkan kewajiban penggunaan produksi dalam negeri.

2. Pelelangan dan Seleksi Internasional a. Pengadaan Barang/jasa yang dilaksanakan melalui Pelelangan/seleksi

internasional harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Penyedia Barang/Jasa nasional.

b. Dokumen Pengadaan melalui Pelelangan/Seleksi internasional di tulis dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

c. Dalam hal terjadi penaksiaran arti yang berbeda terhadap dokumen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dokumen yang berbahasa Indonesia menjadi acuan.

d. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan kredit ekspor, kredit lainnya dan/atau hibah: 1) Dilakukan melalui persaingan usaha yang sehat; 2) Dilaksanakan dengan persyaratan yang paling menguntungkan

Negara, dari segi teknis dan harga; 3) Dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan komponen dalam

negeri dan Penyedia Barang/Jasa nasional. e. Pemilih Penyedia Barang/Jasa yang dibiayai dengan kredit ekspor,

kredit lainnya dan/atau, hibah dilakukan di dalam negeri.



2012, No.1297 56

f. Dalam Dokumen pengadaan yang di ikuti oleh Penyedia Barang/Jasa asing membuat hal-hal sebagai berikut: 1) Adanya kerjasama antara Penyedia Barang/Jasa asing dengan industri

dalam negeri; 2) Adanya ketentuan yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan

pengalihan kemampuan, pengetahuan, keahlian dan ketrampilan; 3) Ketentuan bahwa seluruh proses pengadaan sedapat mungkin

dilaksanakan di wilayah Indonesia. 3. Keikutsertaan Perusahaan Asing

a. Perusahaan asing dapat ikut serta dalam pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Untuk pengadaan Pekerjaan Kontruksi dengan nilai diatas Rp.

100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 2) Untuk pengadaan Barang /Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp.

20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). 3) Untuk pengadaan Pekerjaan Konsultansi dengan nilai diatas Rp.

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). b. Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, harus dilakukan kerjasama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrol dan lain-lain dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki Kemampuan dibidang yang bersangkutan.

B. Pengelolaan dan Serah Terima Aset

Dalam menerima asset PHLN maka Pimpinan K/L/Satuan Kerja yang menerima hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) bersama dengan Pemberi Hibah. BAST tersebut paling sedikit memuat: tanggal serah terima, pihak pemberi dan penerima hibah, tujuan penyerahan, nilai nominal, bentuk hibah dan rincian harga per barang. BAST berfungsi sebagai berikut: 1. Dokumen sumber bagi pemberi hibah dan penerima hibah;



2012, No.1297 57

2. Dokumen sumber awal untuk penyusunan dokumen-dokumen sumber lainnya untuk pertanggungjawaban hibah;

3. Dokumen sumber untuk perencanaan penerimaan hibah (disbursement plan).

Setelah serah terima asset PHLN dilakukan maka selanjutnya aset dalam bentuk barang akan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku untuk Barang Milik Negara (BMN).

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN AKHIR PHLN A. Evaluasi Akhir Proyek

Secara umum evaluasi akhir proyek/kegiatan mencakup beberapa hal sebagai berikut: 1. Keragaan dan hasil yang telah dicapai, membandingkan apa yang dicapai

dengan target yang dicanangkan dan mengidentifikasi penyebab dari kegagalan atau keberhasilan.

2. Keabsahan dari suatu perencanaan proyek, dengan meninjau ulang asumsi-asumsi yang mendasari perencanaan, pelaksnaan teknis, pengorganisasian, pola manajemen dan sebagainya.

3. Relevansi dan keabsahan dari tujuan suatu proyek, dengan memeriksa secara kritis keragaan proyek dan hasil yang telah dicapai, serta membandingkan dengan latar belakang pelaksnaan proyek atau masalah yang ingin dipecahkan dengan pelaksanaan proyek tersebut.

4. Tingkat effisensi dan tingkat pencapaian hasil dalam proses pelaksnaan proyek, mengadakan pemeriksaan kembali terhadap efisensi ekonomis dan financial dari suatu proyek dibandingkan dengan prosedur pelaksnaan proyek secara keseluruhan.

5. Tingkat effektifitas pencapaian tujuan, mengadakan pengamatan atau realisasi, akibat dan dampak proyek dibandingkan dengan apa yang diharapkan semula.



2012, No.1297 58

Evaluasi dilakukan dengan pendekatan indikator keberhasilan dan menggunakan alat ukur kerangka logis (input, kegiatan, output, outcomes, benefit dan impact). Sesuai dengan Peraturan Menteri Bappenas Nomor 4 Tahun 2011 bahwa hasil evaluasi PHLN disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya perjanjian PHLN. Hasil evaluasi tersebut diperlukan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan maupun perencanaan kegiatan PHLN di masa yang akan datang. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ini akan dikoordinir oleh Pusat KLN melalui Sekretariat PHLN bekerjasama dengan unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Biro Perencanaan dan Biro Keuangan dan Perlengkapan.

B. Pengelolaah Sisa Dana Hibah Berdasarkan pengelolaan sisa dana hibah dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) mekanismenya, sebagai berikut: 1. Sisa Dana Hibah Dikembalikan Kepada Donor

a. Belum pernah dilakukan pengesahan 1) Pada saat pengajuan pengesahan pendapatan dicatat sebesar nilai

nettonya (pendapatan hibah dicantumkan sama dengan jumlah belanja yang bersumber dari hibah yang telah direalisasikan).

2) Sisa dana kemudian disetorkan langsung kepada Pemberi Hibah. 3) Transaksi pengembalian dana Hibah kepada Pemberi Hibah cukup

diungkapkan dalam CaLK. b. Telah dilakukan pengesahan pendapatan

1) Satker mengajukan SP4HL kepada KPPN sebesar jumlah yang dikembalikan ke donor dengan dilampiri copy rekening atas Hibah, copy Bukti Transfer kepada Pemberi Hibah, dan SPTJM;

2) Penerbitan SP4HL disesuaikan dengan tanggal dan tahun pengembalian ke donor.

2. Sisa Dana Hibah Setor ke Kas Negara a. Belum pernah dilakukan pengesahan



2012, No.1297 59

1) Pada pengajuan SP2HL, pendapatan dicatat sebesar nettonya (pendapatan hibah dicantumkan sama dengan jumlah belanja yang bersumber dari Hibah yang telah direalisasikan);

2) Sisa dana hibah disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi dengan SSBP: a) Kode Akun 431XXX (sama dengan akun pendapatan yang ada

di SP2HL); b) Kode BA.999.02; c) Kode Satker : 977263; d) Keterangan “penyetoran sisa dana hibah langsung tahun yang

lalu”. 3) SSBP kemudian dikirim ke Ditjen Pengelola Utang.

b. Telah dilakukan pengesahan pendapatan. Sisa dana hibah disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi dengan SSBP: 1) Kode Akun 431XXX (sama dengan akun pendapatan yang ada di

SP2HL) 2) Kode BA.999.02 3) Kode Satker: 977263 4) Keterangan “penyetoran sisa dana hibah langsung tahun yang lalu”. 5) SSBP kemudian dikirim ke Ditjen Pengelola Utang 6) Kemudian untuk keperluan pembukaan maka Satker wajib

membuat SP4HL dengan dilampiri copy SSBP 7) Dokumen SP4HL juga harus disampaikan ke Ditjen Pengelola

Utang 8) Tahun SSBP sama dengan tahun SP4HL/SP3HL.

3. Digunakan Pada Tahun Berikutnya a. Apabila sisa dana hibah tidak dikembalikan ke Donor dan/atau tidak

disetor ke Kas Negara (masih di rekening Kementerian), sisa dana hibah langsung di tahun lalu dapat digunakan pada tahun berikutnya;

b. Kementerian agar mengajukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah pada DIPA pada tahun berikutnya.



2012, No.1297 60

C. Laporan Keuangan PHLN

Kementerian Pertanian sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan khususnya pelaksanaan belanja yang sumber dananya berasal dari hibah, diwajibkan melaporkan belanja tersebut dalam LRA. Selain itu aset yang berasal dari realisasi belanja atas hibah dicatat dan dilaporkan dalam neraca dan laporan Barang Milik Negara (BMN). Pencatatan dan pelaporan tersebut dilakukan melalui Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI), dan tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan BA.018. Periode laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, yaitu laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan tahunan. Laporan Keuangan yang dihasilkan melalui aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAK dan SIMAK BMN) dan antara lain melaporkan hibah harus direkonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan setiap semester.

1. Komponen Laporan Keuangan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah

Laporan keuangan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah paling kurang terdiri dari 3 komponen: a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), b. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Catatan Atas Laporan

Barang Milik Negara (CaMN), c. Laporan Managemerial Report. Pendapatan Hibah dalam bentuk

Barang dan Jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai transaksi non kas.

Transaksi pendapatan hibah dan penelusuran ke daerah diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan keuangan (CaLK) dan Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN).

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan iktisar sumber, lokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dengan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK). Dari sisi akuntansi, Hibah dibedakan menjadi: 1) Hibah Terencana



2012, No.1297 61

Hibah Terencana adalah hibah yang teralokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja pada tahun yang bersangkutan. Alokasi anggaran atas hibah tersebut harus dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai pagu belanja, dan jika sudah ada realisasi harus dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai realisasi belanja.

2) Hibah Langsung Hibah Langsung adalah hibah secara langsung kepada satuan kerja dan tidak teralokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada tahun yang bersangkutan. Alokasi anggaran atas hibah tersebut tidak tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai pagu belanja, dan jika sudah ada realisasi harus dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai realisasi belanja. Pencatatan kedua jenis hibah tersebut dalam aplikasi SAK berdasarkan dokumen sumber yang akurat.

b. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Hibah secara khusus meliputi: 1) Menyajikan informasi kebijakan Hibah, pencapaian target undang-

undang APBN, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;

3) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan Laporan Keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;



2012, No.1297 62

4) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan;

5) Penjelasan atas perkiraan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca; 6) Menyajikan basis pengukuran atas hibah; 7) Menyajikan secara rinci sumber-sumber atau jenis-jenis hibah; 8) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian

yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka Laporan Keuangan.

c. Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara Laporan Barang Milik Negara (BMN) mencakup seluruh transaksi BMN yang dikelola oleh Kementerian Negara/Lembaga yang berasal dari dana APBN, Hibah dan Trasfer. Laporan BMN Kementerian Negara/Lembaga terdiri dari Laporan SIMAK-BMN, Laporan Kuasa Penguna Barang, Intrakomtabel, Ektrakomtabel dan Gabungan, Kondisi Barang, Catatan atas Laporan BMN, Transfer Masuk, dan Hibah dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK–BMN ).

2. Penyajian dan Pengungkapan Hibah

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam LRA, dan rincian lebih lanjut klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam pos Penerimaan Hibah sebagai belanja yang berasal dari hibah. Proses pengiriman Laporan Keuangan LRA, Neraca dan CaLK dilakukan Satker penerima Hibah dengan menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca setiap bulan kepada Sekretariat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W) atau Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang-Eselon I (UAPPA/B EI). Kemudian UAPPA/B-W atau UAPPA/B-EI menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPPA/B-W atau UAPPA/B-EI kepada Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) setiap bulannya, dimana penyampaian Laporan Keuangan semester LRA dan Neraca ini disertai dengan CaLK. Proses ini digambarkan sebagai berikut:



2012, No.1297 63

c d

b

a

e c

Sekretariat UAPPA/BW

UAPA/B

Satker Penerima PHLN

UAPPA/B E-I

LRA & Neraca Bulanan

Gambar 10. Proses Pengiriman LRA, Neraca dan CaLK Tata cara Pelaporan Keuangan Pinjaman mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, serta Peraturan Direktur Jenderal perbendaharaan nomor Per-65/Pb/2010 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAK) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan SIMAK BMN. Laporan Keuangan tahunan disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan se-telah tahun anggaran berakhir.

3. Prosedur Pelaporan Keuangan PHLN tingkat UAKPA/B

a. Laporan Hibah Tingkat UAKPA Prosedur pelaporan keuangan terkait hibah tingkat UAKPA diatur sebagai berikut: 1) Petugas SAK menerima data:

a) Dokumen sumber yang berkaitan dengan hibah terencana (tercantum dalam DIPA/ on budget) yaitu: SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

b) Dokumen sumber yang berkaitan dengan Hibah Langsung. Dalam bentuk uang yaitu SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung), SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung), SP3HL (Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung) dan fotokopi rekening posisi terakhir untuk dana hibah



2012, No.1297 64

2) Menerima dan memverifikasi data sumber (SAK dan SIMAK BMN)

3) Petugas SAK melakukan pencatatan transaksi keuangan terkait hibah terencana dan pinjaman melalui aplikasi SAK (untuk satker yang mengelola dana hibah) menggunakan aplikasi sakpa.

4) Petugas SAK menggabungkan data ADK SIMAK BMN ke dalam SAK. Proses penggabungan data ADK ke dalam SAK mengacu pada Manual Pengoperasian Aplikasi SAK.

5) Petugas SAK mencetak laporan keuangan terkait hibah dan pinjaman secara bulanan, semesteran dan tahunan (Neraca, LRA). Proses pencetakan dan format output laporan keuangan sesuai SAP. Untuk laporan keuangan semesteran dan tahunan yang terdapat dana hibah dijelaskan dan CaLK baik hibah terencana maupun hibah langsung.

6) Hasil pencatatan transaksi yang sudah berupa laporan keuangan (LRA & Neraca) disampaikan oleh petugas SAK dilaporkan kepada KPA untuk mendapatkan pengesahan.

7) KPA melakukan koreksi terhadap laporan keuangan terkait hibah dan pinjaman yang dibuat oleh petugas SAK.

8) Setelah laporan keuangan terkait hibah dan pinjaman disahkan oleh KPA, maka petugas SAK melakukan rekonsiliasi setiap bulan dengan Direktorat KPPN setempat selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN).

9) KPPN menerbitkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang harus ditandatangani oleh KPA dan KPPN.

10) Petugas SAK melakukan back up data kemudian mencetak dan mengirimkan laporan keuangan tersebut baik soft copy maupun hard copy ke UAPPA-W dan tembusannya disampaikan ke UAPPA-E1 (untuk laporan semesteran dan tahunan dilengkapi dengan CaLK).

11) Petugas SAK menyimpan dokumen sumber laporan keuangan terkait hibah dan pinjaman (DIPA, POK, SPM, SP2D, LRA & Neraca, MoU,BAST, Nomor register) secara baik dan tertib.



2012, No.1297 65

b. Laporan BMN Tingkat UAKPB Prosedur pelaporan BMN tingkat UAKPB diatur sebagai berikut: 1) Petugas BMN menerima data:

a) Dokumen sumber yang berkaitan dengan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga (BJS) yaitu MoU, selanjutnya apabila sudah dikeluarkan BAST oleh negara donor, memo pencatatan hibah langsung (MPHL) yang diterbitkan oleh KPA kemudian diinput kedalam Aplikasi SIMAK BMN sebagai hibah.

b) Data tambah/kurang dan mutasi barang perolehan hibah dari petugas pengelola barang. Petugas BMN pada waktu menerima dokumen sumber tersebut, terlebih dahulu harus melakukan verifikasi kelengkapan dokumen sumber dan menandatangani bukti tanda terima dokumen.

2) Petugas BMN melakukan perekaman data belanja modal, belanja barang (kapitalisasi), bukti tambah/kurang dan mutasi barang hibah melalui aplikasi SIMAK BMN. Proses perekaman data tersebut mengacu pada Bagan Akun Standar (BAS). Setelah selesai melakukan perekaman, petugas BMN melakukan koreksi data hasil rekaman dengan mengacu pada dokumen sumber. Bila ditemukan kesalahan dalam perekaman maka akan dilakukan koreksi perbaikan dan bila tidak ditemukan kesalahan, maka dilakukan pencetakan laporan BMN paling lambat tanggal 5 setiap bulan.

3) Petugas BMN mencetak laporan BMN bulanan, semesteran dan tahunan (Posisi BMN di Neraca, Intrakomptabel dan ekstrakomptabel) dan menyampaikan laporan BMN kepada KPA. Pencetakan dan format output laporan BMN sesuai SAP. Untuk laporan BMN semesteran dan tahunan dilengkapi dengan CaLBMN yng terkait hibah barang.

4) KPA melakukan koreksi terhadap laporan BMN terkait hibah yang dibuat oleh petugas BMN.

5) Setelah laporan BMN disahkan oleh KPA, maka petugas BMN menyerahkan laporan BMN terkait hibah kepada petugas SAK.

6) Petugas BMN melakukan backup data (ADK) kemudian mencetak dan mengirimkan laporan BMN tersebut baik soft copy maupun hard copy ke UAPPA/B-W dan tembusannya disampaikan ke UAPPA/B-E1 (untuk laporan semesteran dan tahunan dilengkapi dengan CaLBMN yang disertai penjelasan Hibah Barang).



2012, No.1297 66

7) Petugas BMN menyimpan dokumen sumber (DIPA, DIPA revisi, POK, BAST BMN, Bukti Kepemilikan BMN, SPM dan SP2D, faktur Pembelian, SK Penghapusan BMN, MoU, nomor Register dan Dokumen Sumber Lainnya yang sah) dan dokumen laporan BMN dan ADK secara baik dan tertib.

4. Laporan Keuangan PHLN Tingkat UAPPA/B-W

a. Prosedur Pelaporan Keuangan PHLN di Tingkat UAPPA-W Prosedur pelaporan keuangan pinjaman luar negeri dan hibah di tingkat UAPPA-W diatur sebagai berikut: 1) Petugas SAK tingkat UAPPA-W menerima laporan keuangan

terkait hibah dan pinjaman berupa back up data dan print out dari UAKPA wilayah setempat.

2) Petugas SAK UAPPA-W melakukan verifikasi laporan keuangan terkait hibah dan pinjaman yang disampaikan oleh UAKPA dengan dokumen sumber maupun laporan SIMAK BMN tingkat wilayah. Bila terjadi ketidaksesuaian data tersebut maka petugas SAK UAPPA-W melakukan konfirmasi ke satker yang bersangkutan untuk diperbaiki dan dikirim kembali hasil perbaikannya.

3) Petugas SAK UAPPA-W melakukan penggabungan pencatatan transaksi terkait hibah dan pinjaman (belanja barang, belanja modal, belanja bansos) yang merupakan entitas laporan keuangan propinsi yang disampaikan oleh UAKPA/B melalui aplikasi SAK.

4) Petugas SAK mencetak laporan keuangan UAPPA-W terkait hibah dan pinjaman secara bulanan, semesteran dan tahunan (Neraca, LRA). Proses pencetakan dan format output laporan keuangan sesuai SAP. Untuk laporan keuangan semesteran dan tahunan yang terdapat dana hibah dijelaskan dan CaLK UAPPA-W baik hibah terencana maupun hibah langsung.

5) Kepala Sekretariat UAPPA-W melakukan koreksi terhadap laporan keuangan terkait hibah dan pinjaman hasil penggabungan yang dibuat oleh petugas SAK wilayah.

6) Setelah laporan keuangan terkait hibah dan pinjaman gabungan disahkan oleh Kepala Sekretariat UAPPA-W, selanjutnya petugas SAK wilayah melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat.



2012, No.1297 67

7) Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat menerbitkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang harus ditandatangani oleh Kepala Sekretariat UAPPA-W dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat.

8) Petugas SAK melakukan back up data dan mengirimkan laporan keuangan terkait hibah dan pinjaman tersebut baik soft copy maupun hard copy ke UAPPA-E1 dan tembusannya disampaikan ke UAPA/B.

9) Petugas SAK wilayah menyimpan dokumen sumber laporan keuangan terkait hibah dan pinjaman (DIPA, POK, SPM, SP2D, LRA & Neraca, MoU, BAST, nomor register) secara baik dan tertib.

b. Prosedur Pelaporan BMN Hibah di Tingkat UAPPB-W Prosedur pelaporan BMN terkait hibah tingkat UAPPB-W diatur sebagai berikut: 1) Petugas BMN tingkat UAPPB-W menerima laporan BMN terkait

hibah berupa back up data dan print out dari UAKPB wilayah setempat.

2) Petugas BMN di sekretariat UAPPB-W melakukan verifikasi terhadap laporan BMN terkait hibah yang disampaikan oleh UAKPB. Bila ditemukan ketidaksesuaian data maka laporan tersebut dikembalikan kepada satker yang bersangkutan untuk diperbaiki dan dikirim kembali ke sekretariat UAPPB-W.

3) Petugas BMN di sekretariat UAPPB-W melakukan penggabungan transaksi yang merupakan entitas laporan BMN provinsi yang disampaikan oleh UAKPB melalui SIMAKBMN.

4) Petugas BMN di sekretariat UAPPB-W menyampaikan hasil penggabungan laporan BMN terkait hibah tersebut kepada Kepala Sekretariat UAPPB-W untuk mendapat pengesahan.

5) Petugas BMN di sekretariat UAPPB-W mencetak laporan BMN bulanan, semesteran dan tahunan (Posisi BMN di Neraca, Intrakomptabel dan ekstrakomptabel) dan menyampaikan laporan BMN kepada KPA. Pencetakan dan format output laporan BMN sesuai SAP. Untuk laporan BMN semesteran dan tahunan dilengkapi dengan CaLBMN yang terkait hibah barang.



2012, No.1297 68

6) Kepala Sekretariat UAPPB-W melakukan koreksi terhadap laporan BMN terkait hibah hasil penggabungan yang dibuat oleh petugas BMN UAPPB-W.

7) Setelah laporan BMN gabungan disahkan oleh Kepala Sekretariat UAPPB-W, maka petugas BMN di sekretariat UAPPB-W menyerahkan kepada petugas SAK di sekretariat UAPPA/B-W untuk dijadikan bahan verifikasi laporan keuangan terkait hibah tingkat wilayah.

8) Petugas BMN melakukan back up data dan mengirimkan laporan BMN terkait hibah tersebut (semesteran dan tahunan) baik soft copy maupun hard copy ke UAPPB-E1 dan tembusannya disampaikan ke UAPPB.

9) Petugas BMN di sekretariat UAPPB-W menyimpan dokumen sumber dan laporan BMN secara baik dan tertib.

5. Laporan Keuangan PHLN Tingkat UAPPA/B-E1

a. Prosedur Pelaporan PHLN di Tingkat UAPPA-E1 Prosedur pelaporan keuangan pinjaman luar negeri dan hibah tingkat UAPPA-E1 diatur sebagai berikut: 1) Petugas SAK tingkat UAPPA/B-E1 menerima laporan keuangan

terkait hibah dan pinjaman berupa back up data dan print out dari sekretariat UAPPA/B-W

2) Petugas SAK UAPPA/B-E1 melakukan verifikasi laporan keuangan terkait hibah dan pinjaman dengan dokumen sumber dan laporan SIMAK BMN terkait hibah yang disampaikan oleh UAPPA/B-W. Bila terjadi ketidaksesuaian data tersebut maka petugas SAK UAPPA/B-E1 melakukan konfirmasi ke sekretariat UAPPA/B-W yang bersangkutan untuk diperbaiki dan dikirim kembali hasil perbaikannya.

3) Petugas SAK UAPPA/B-E1 melakukan penggabungan pencatatan transaksi keuangan dan barang yang merupakan entitas laporan keuangan unit eselon I yang disampaikan oleh UAPPA/B-E1 melalui aplikasi SAK.

4) Petugas SAK mencetak laporan keuangan UAPPA/B-E1 terkait hibah dan pinjaman secara bulanan, semesteran dan tahunan (Neraca, LRA). Proses pencetakan dan format output laporan keuangan sesuai SAP. Untuk laporan keuangan semesteran dan tahunan yang terdapat



2012, No.1297 69

dana hibah dijelaskan dan CaLK UAPPA/B-E1 baik hibah terencana maupun hibah langsung.

5) UAPPA/B-E1 melakukan koreksi terhadap laporan keuangan terkait hibah dan pinjaman hasil penggabungan dan selanjutnya UAPPA/B-E1 melakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Ditjen Perbendaharaan menerbitkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh Pimpinan unit Eselon I dan pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

6) UAPPA/B-E1 melakukan perbaikan laporan keuangan terkait hibah dan pinjaman berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

7) UAPPA/B-E1 melakukan back up data dan mengirimkan laporan keuangan terkait hibah dan pinjaman baik soft copy maupun hard copy ke UAPA dengan tembusan kepada Inspektorat Jenderal Kementan sebagai bahan reviu.

8) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan reviu terhadap laporan keuangan terkait hibah dan pinjaman unit Eselon I.

9) UAPPA/B-E1 menyimpan dokumen sumber dan laporan keuangan (DIPA, POK, SPM, SP2D, LRA & Neraca, BAST, MoU, nomor register) secara baik dan tertib.

b. Prosedur Pelaporan BMN Hibah di Tingkat UAPPB-E1 Prosedur pelaporan BMN hibah tingkat UAPPB-E1 diatur sebagai berikut: 1) Petugas BMN tingkat UAPPB-E1 menerima laporan BMN terkait

hibah berupa back up data dan print out dari UAPPA/B- wilayah. 2) Petugas BMN UAPPB-E1 melakukan verifikasi terhadap laporan

BMN terkait hibah yang disampaikan oleh UAPPA/B-W. 3) Petugas BMN UAPPB-E1 melakukan penggabungan pencatatan

transaksi belanja (belanja barang, belanja modal, dan belanja sosial) yang merupakan entitas laporan BMN unit eselon I yang disampaikan oleh UAPPB-E1 melalui sistem BMN.

4) Petugas BMN di sekretariat UAPPB-E1 mencetak laporan BMN bulanan, semesteran dan tahunan (Posisi BMN di Neraca, Intrakomptabel dan ekstrakomptabel) dan menyampaikan laporan BMN kepada KPA. Pencetakan dan format output laporan BMN



2012, No.1297 70

sesuai SAP. Untuk laporan BMN semesteran dan tahunan dilengkapi dengan CaLBMN yang terkait hibah barang.

5) Petugas BMN UAPPB-E1 menyampaikan hasil penggabungan laporan BMN terkait hibah tersebut kepada Pimpinan unit Eselon I.

6) Pimpinan unit Eselon I melakukan koreksi laporan BMN terkait hibah hasil penggabungan yang dibuat oleh petugas BMN UAPPB-E1.

7) Setelah laporan BMN gabungan disahkan oleh Pimpinan unit Eselon I selanjutnya petugas BMN UAPPB-E1 melakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

8) Ditjen Perbendaharaan menerbitkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh Pimpinan unit Eselon I dan pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

9) Petugas BMN melakukan back up data dan mengirimkan laporan BMN terkait hibah tersebut baik soft copy maupun hard copy ke UAPA dengan tembusan kepada Inspektorat Jenderal Kementan sebagai bahan reviu.

10) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan reviu terhadap laporan BMN terkait hibah unit Eselon I.

11) Petugas BMN unit Eselon I menyimpan dokumen sumber laporan BMN terkait hibah (DIPA, POK, SPM, SP2D, LRA & Neraca, MoU, BAST, dan nomor Register) secara baik dan tertib.

6. Laporan Keuangan Tingkat UAPA

a. Prosedur Pelaporan Keuangan PHLN di Tingkat UAPA-E1 Prosedur pelaporan keuangan terkait pinjaman luar negeri dan hibah di tingkat UAPA-E1 diatur sebagai berikut: 1) Petugas SAK tingkat UAPA/B menerima laporan keuangan terkait

hibah dan pinjaman berupa back up data dan print out dari UAPPA/B- E1.

2) Petugas SAK UAPA/B melakukan verifikasi terhadap laporan keuangan terkait hibah dan pinjaman yang disampaikan oleh UAPPA/B-E1.

3) Petugas SAK UAPA/B melakukan penggabungan pencatatan transaksi belanja hibah dan pinjaman (belanja barang, belanja



2012, No.1297 71

modal, dan belanja sosial) yang merupakan entitas laporan keuangan unit eselon I yang disampaikan oleh UAPPA/B-E1 melalui SAK.

4) Petugas SAK mencetak laporan keuangan UAPA/B terkait hibah dan pinjaman secara bulanan, semesteran dan tahunan (Neraca, LRA). Proses pencetakan dan format output laporan keuangan sesuai SAP. Untuk laporan keuangan semesteran dan tahunan yang terdapat dana hibah dijelaskan dan CaLK UAPA/B baik hibah terencana maupun hibah langsung.

5) Petugas SAK UAPA/B melakukan rekonsiliasi LRA dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

6) Dirjen Perbendaharaan menerbitkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

7) Menyampaikan draf laporan keuangan terkait hibah dan pinjaman kepada Inspektorat Jenderal untuk di reviu.

8) Inspektorat Jenderal menerbitkan Surat pernyataan hasil reviu kepada Menteri Pertanian

9) Menteri Pertanian melakukan koreksi terhadap laporan keuangan terkait hibah dan pinjaman hasil reviu Inspektorat Jenderal Kementan.

10) Menteri Pertanian menyampaikan Laporan Keuangan terkait hibah dan pinjaman kepada Menteri Keuangan.

11) UAPA menyimpan dokumen sumber laporan keuangan terkait hibah dan pinjaman dari UAPPA/B-E1 (DIPA, SPM, SP2D, LRA, Neraca dan CaLK, MoU, BAST, Nomor Register) secara baik dan tertib.

b. Prosedur Pelaporan BMN Hibah di Tingkat UAPB-E1 Prosedur pelaporan BMN terkait hibah tingkat UAPB-E1 diatur sebagai berikut: 1) Petugas BMN tingkat UAPB menerima laporan BMN terkait hibah

berupa back up data dan print out dari UAPPA/B- E1. 2) Petugas BMN UAPB melakukan verifikasi terhadap laporan BMN

terkait hibah yang disampaikan oleh UAPPA/B-E1.



2012, No.1297 72

3) Petugas BMN UAPB melakukan penggabungan pencatatan transaksi yang merupakan entitas laporan BMN terkait hibah unit eselon I yang disampaikan oleh UAPPA/B-E1 melalui sistem BMN.

4) Petugas BMN di sekretariat UAPB mencetak laporan BMN bulanan, semesteran dan tahunan (Posisi BMN di Neraca, Intrakomptabel dan ekstrakomptabel) dan menyampaikan laporan BMN kepada KPA. Pencetakan dan format output laporan BMN sesuai SAP. Untuk laporan BMN semesteran dan tahunan dilengkapi dengan CaLBMN yang terkait hibah barang.

5) Petugas BMN menyerahkan laporan hasil penggabungan ke petugas SAK Kementerian Pertanian.

6) Petugas BMN melakukan back up data dan mengirimkan laporan BMN terkait hibah tersebut baik soft copy maupun hard copy ke Kementerian Keuangan.

7) Petugas BMN UAPA menyimpan dokumen sumber laporan BMN terkait hibah dari UAPPA/B-E1 (DIPA, POK, SPM, SP2D, LRA & Neraca, MoU, BAST, dan Nomor Register) secara baik dan tertib.

D. Pengawasan

Pengawasan internal kegiatan PHLN dilakukan oleh Inspektorat Jenderal sedangkan pengawasan melekat dilakukan oleh pejabat pimpinan pelaksana (Eselon I dan II). Untuk pengawasan eksternal juga dilakukan oleh BPK dan BPKP. Pengawasan dilakukan berupa pengawasan regular berdasarkan program kerja tahunan maupun pemeriksaan non regular.

BAB VIII

PENUGASAN TENAGA AHLI ASING A. Peraturan Nasional

Penugasan tenaga asing di Indonesia bertujuan untuk membantu meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, memperlancar pelaksanaan proyek pembangunan yang memerlukan keahlian khusus yang belum cukup dimiliki oleh tenaga Indonesia, dan memperkaya wawasan kebudayaan.



2012, No.1297 73

Peraturan tentang penugasan tenaga asing ini mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebagai penanggung jawab penugasan tenaga asing di Indonesia, Sekretariat Negara telah membuat ketentuan pokok dalam pemanfaatan tenaga asing di Indonesia adalah sebagai berikut: 1. tenaga asing yang akan dimanfaatkan adalah mereka yang memiliki

pengetahuan yang tidak atau belum cukup dimiliki oleh tenaga Indonesia. 2. tenaga asing harus mampu mengalihkan keahliannya dan pengetahuannya

kepada tenaga-tenaga Indonesia. 3. dalam bidang-bidang keahlian yang telah dimiliki oleh tenaga Indonesia

pada prinsipnya harus menggunakan tenaga Indonesia. 4. penugasan tenaga asing di Indonesia harus atas sepengetahuan dan

dengan persetujuan Pemerintah Indonesia. 5. tenaga asing dilarang melakukan kegiatan di luar bidang–bidang tugas

yang telah disetujui Pemerintah Indonesia. Sesuai dengan ketentuan pokok di atas, maka tenaga asing yang bertugas di Indonesia wajib mematuhi ketentuan umum sebagai berikut: 1. mematuhi peraturan perundang-undangan RI. 2. menghormati keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak

mendukung gerakan separatis dan teroris. 3. bekerja selama jangka waktu yang telah ditentukan. 4. melakukan koordinasi dengan instansi pelaksana baik di tingkat pusat dan

daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan kerja. 5. menyampaikan laporan hasil kerja yang disertai data lengkap secara

berkala kepada mitra kerjasama teknik dan/atau instansi pelaksana baik di tingkat pusat dan/atau daerah.

6. dilarang melakukan kegiatan/bekerja di luar penugasannya. 7. tidak terlibat dalam kegiatan politik.



2012, No.1297 74

8. tidak melakukan tindakan atau kegiatan apapun, baik langsung atau tidak langsung, yang patut diduga mengganggu ketenteraman, kehidupan, adat istiadat, kebudayaan, dan agama masyarakat setempat.

9. tidak terlibat dalam kegiatan komersial. 10. tidak terlibat dalam penyebaran suatu agama. 11. tidak terlibat dalam kegiatan intelijen dan/atau klandestain serta tidak

membawa peralatan dan/atau perlengkapan yang berkaitan dengan persenjataan dan amunisi serta alat perlengkapan khusus intelijen.

12. tidak menggalang dana di Indonesia untuk mendukung program dan kegiatannya.

Bagi penugasan di daerah-daerah tertentu (Aceh, Ambon, Irian Jaya dan daerah-daerah perbatasan dengan negara lain) harus terlebih dahulu dimintakan security clearance dari instansi yang berwenang di bidang keamanan di antaranya BAIS TNI, BIN dan Baintelkam POLRI sebelum usulan penugasannya di proses lebih lanjut. Pengusulan penugasan di daerah-daerah tersebut di atas agar diajukan sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum masa tugasnya dimulai.

B. Penugasan Tenaga Ahli Asing di Kementerian Pertanian

Sebagai instansi pelaksana, Kementerian Pertanian melalui Pusat Kerjasama Luar Negeri hanya dapat memfasilitasi rekomendasi dan pengurusan perijinan penugasan tenaga asing dalam suatu proyek kerjasama teknik Pinjaman dan Hibah yang telah ditandatangani dan dikelola oleh Kementerian Pertanian.

Gambar 11. Mekanisme Pengusulan Penugasan Tenaga Ahli Asing di Kementerian Pertanian

1. Surat Pengantar dengan Tujuan Penugasan/ Alasan Perpanjangan.

2. Dokumen kelengkapan (TOR, CV, Salinan Paspor). 3. Laporan tugas sebelumnya (untuk perpanjangan).

Kantor Perwakilan Mitra Kerjasama Teknik /Sekneg/ instansi Pelaksana

PKLN KEMENTAN

BIRO KTLN – SETNEG à Surat Persetujuan

Instansi Teknis/ Pemerintah Daerah

1

2

3 DIREKTORAT KONSULER – KEMENLU à Ijin tinggal dan exit-permit



2012, No.1297 75

Keterangan: 1. Kantor perwakilan mitra kerjasama teknik/Sekretariat Negara/Instansi

Pelaksana mengirimkan surat pengantar ke Pusat KLN yang berisi tujuan penugasan atau alasan perpanjangan (untuk perpanjangan tugas) dan dilampiri : a. Term of Reference (TOR), b. Curriculum Vitae (CV), c. Salinan paspor, d. Laporan tugas penugasan sebelumnya (untuk perpanjangan tugas).

2. Untuk mendukung pengusulan tenaga ahli dimaksud, diperlukan surat persetujuan dari instansi teknis/pemerintah daerah selaku National Project Coordinator (NPC).

3. Setelah mendapat surat persetujuan dari instansi teknis/ pemerintah daerah, Pusat Kerjasama Luar Negeri menindak lanjutinya dengan mengirimkan: a. Surat permohonan persetujuan ke Sekretariat Negara untuk mendapatkan

Surat Persetujuan Penugasan, b. Surat permohonan ijin tinggal dan exit-permit ke Direktorat Konsuler

Kementerian Luar Negeri. Apabila penugasan seorang tenaga asing tidak ada hubungannya dengan proyek Pinjaman dan Hibah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian ataupun tidak terprogram dalam suatu proyek (Individual Request) maka Pusat Kerjasama Luar Negeri tidak dapat memberikan rekomendasi bagi penugasan tersebut. Untuk itu maka kantor perwakilan mitra kerjasama teknik dapat mengajukan surat permohonan persetujuannya langsung ke Sekretariat Negara. Surat Persetujuan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara merupakan dasar legalitas penugasan tenaga asing di Indonesia dalam kerangka kerjasama teknik dan dasar bagi pemberian fasilitas kerjasama teknik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, surat tersebut juga merupakan salah satu syarat pengurusan visa, izin tinggal, izin keluar–masuk kembali (Multiple Exit and Reentry Permit–MERP, Single Exit and Reentry Permit–SERP, Exit Permit Only–EPO, IMTA, SKLD, dan SKJ). Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam rangka menertibkan dan menghindari penyalahgunaan tugas oleh tenaga ahli asing yang ada di Kementerian Pertanian, antara lain: 1. penugasan tersebut terkait dengan kegiatan kerjasama teknik dan kegiatan

PHLN yang ada di Kementerian Pertanian.



2012, No.1297 76

2. setiap tenaga asing memiliki surat penugasan resmi (Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri).

3. pemberian rekomendasi penugasan tenaga asing dapat diberikan apabila perjanjian kerjasama/PHLN telah ditandatangani dengan pihak Kementerian Pertanian.

4. diharapkan setiap unit eselon I mendata, mendampingi dan mengevaluasi penugasan tenaga ahli asing yang terkait dengan kegiatan PHLN di unit masing-masing.

BAB IX

PENUTUP Pinjaman Luar Negeri dan Hibah yang merupakan alternatif sumber pembiayaan pembangunan nasional masih dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendanai tugas pokok dan fungsinya. Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah ini perlu diatur untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan serta meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas penggunaannya sehingga tujuan penerimaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah dapat dicapai. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah yang merupakan penyempurnaan Peraturan Pemerintah sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Luar Negeri serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011, pengelolaan pinjaman luar negeri mengalami penyempurnaan, di antaranya pemisahan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing institusi yang terkait serta penyempurnaan konsep mengenai batas maksimum pinjaman luar negeri yang dimaksudkan sebagai alat pengendali dalam rangka pengelolaan portofolio utang secara optimal dan pemenuhan kebutuhan riil pembiayaan. Dari sisi Hibah, mekanisme penerimaan Hibah juga dipermudah dan disederhanakan sehingga tidak menimbulkan proses birokrasi yang rumit yang dapat menimbulkan disinsentif bagi calon pemberi Hibah karena terkesan dipersulit. Untuk itu,



2012, No.1297 77

maka dalam proses penerimaan Hibah telah dibuka dua jenis alternatif, yaitu Hibah Terencana, yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dan Hibah Langsung, yaitu Hibah yang tidak perlu mengikuti mekanisme perencanaan namun tetap diregistrasikan dan ditatausahakan. Pedoman Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Kementerian Pertanian ini disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 dan peraturan turunannya. Dengan terbitnya pedoman ini, diharapkan satker pelaksana kegiatan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah di Kementerian Pertanian dapat merencanakan, mengelola, dan mengawasi kegiatan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga Kementerian Pertanian dapat mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pelaporan keuangannya.

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO



7 2012, no -...

Documents