MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KP 1094 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU PADA PERAIRAN

PELABUHAN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor

5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian diatur bahwa untuk

kepentingan keselamatan, keamanan berlayar,

perlindungan lingkungan maritim serta kelancaran berlalu

lintas pada perairan pelabuhan, Menteri menetapkan

Perairan Wajib Pandu;

b. bahwa perairan Pelabuhan Kotabaru telah ditetapkan

sebagai Perairan Wajib Pandu Kelas II berdasarkan

Lampiran Nomor 44 Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor KM 62 tahun 1994 tentang Penyempurnaan

Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22

Tahun 1990 tentang Penetapan Kelas Perairan Wajib Pandu;

c. bahwa perairan Mekar Putih telah ditetapkan sebagai

Perairan Wajib Pandu Kelas II berdasarkan Lampiran

Nomor 48 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22

tahun 1997 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri

Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 1990 tentang Penetapan

Kelas Perairan Wajib Pandu, Sebagaimana Telah Diubah

Terakhir Dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor

KM 71 Tahun 1996;

- 2 -

Mengingat :

d. bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah

melakukan evaluasi, peninjauan lapangan dan pembahasan

untuk proses Perluasan Perairan Wajib Pandu Kelas II

Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dengan kesimpulan

bahwa perlu dilakukan perubahan, perluasan serta

peningkatan status penetapan perairan di wilayah tersebut,

dengan ditetapkan dalam 1 (satu) Keputusan Menteri

Perhubungan.

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu

menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang

Penetapan Perairan Wajib Pandu Pada Perairan Pelabuhan

Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang

Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4227);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61

Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5093);

- 3 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20

Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5208);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin

Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5109);

8. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang

Mengesahkan "International Convention For The Safety of

Life at Sea 1974", Sebagai Hasil Konferensi Internasional

tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974, Yang Telah

Ditandatangani Oleh Delegasi Pemerintah Republik

Indonesia, di London, Pada Tanggal 1 Nopember 1974, Yang

Merupakan Pengganti "International Convention For The

Safety of Life at Sea 1960", Sebagaimana Terlampir Pada

Keputusan Presiden Ini

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 nomor 75);

- 4 -

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011

tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2011

tentang Telekomunikasi Pelayaran;

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran

dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1401);

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 tahun 2014

tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

2033);

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 tahun 2015

tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 390);

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117

Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun

2016 tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan

dan/atau Instalasi di Perairan;

- 5 -

Memperhatikan :

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor

PP.304/2/20/DJPL-18 tanggal 6 Juni 2018 perihal Usulan

Perluasan dan Revisi SK Penetapan Perairan Wajib Pandu

Pada Pelabuhan Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU PADA PERAIRAN

PELABUHAN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN

SELATAN.

Menetapkan Perairan Pelabuhan Kotabaru dan Perairan

Terminal Khusus Mekar Putih Provinsi Kalimantan Selatan

sebagai Perairan Wajib Pandu Kelas I.

Batas-batas perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA ditandai dengan titik-titik

koordinat geografis sebagai berikut :

Perairan Pelabuhan Kotabaru

Titik A : 03° 07’ 30” LS / 116° 16’ 30” BT ditarik garis

menuju Titik B;

Titik B : 03° 07’ 30” LS / 116° 28’ 00” BT ditarik garis

menuju Titik C;

Titik C : 03° 18’ 00” LS / 116° 28’ 00” BT ditarik garis

menuju Titik D;

Titik D : 03° 18’ 00” LS / 116« 16’ 12” BT menyusuri

pantai menuju Titik E;

Titik E : 03» 44’ 18” LS / 116° 01’ 30” BT menyeberangi

sungai menuju Titik F;

Titik F : 03° 40’ 54” LS / 115° 47’ 00” BT menyusuri

pantai kembali Titik A.

- 6 -

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Perairan Terminal Khusus Mekar Putih

Titik P: 03° 54’ 45” LS / 116 o 02’ 48” BT menyusuri

pantai menuju Titik Q;

Titik Q: 04° 03’ 30” LS / 116° 02’ 48” BT ditarik garis

menuju Titik R;

Titik R: 04° 03’ 30” LS / 115° 55’ 00” BT ditarik garis

menuju Titik S;

Titik S: 03° 54’ 45” LS / 115° 55’ 00” BT kembali menuju

Titik P.

Titik naik/turun pandu (Pilot Boarding Ground) :

Titik A : 03° 12’ 30” LS / 116° 28’ 15” BT;

Titik B: 03° 42’ 30” LS / 115° 54’ 15” BT;

Titik C: 04° 00’ 00” LS / 115° 55’ 00” BT.

: Peta Lokasi Perairan Pandu sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA digambarkan dalam Peta Laut Indonesia

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri

Perhubungan ini.

: Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan

pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan

Keputusan Menteri ini.

: Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Perhubungan ini

maka:

a. Lampiran Nomor 44 Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor KM 62 Tahun 1994 tentang Penyempurnaan

Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM

22 Tahun 1990 tentang Penetapan Kelas Perairan Wajib

Pandu;

b. Lampiran Nomor 48 Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor KM 22 Tahun 1997 tentang Penyempurnaan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun

1990 Tentang Penetapan Kelas Perairan Wajib Pandu,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan

Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1996.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 7 -

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Juli 2018

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: BUDI KARYA SUMADI

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;

2. Menteri Kelautan dan Perikanan;

3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;

6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;

7. Gubernur Kalimantan Selatan;

8. Bupati Kotabaru;

9. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV

Kotabaru.

Salinan sesuai dengan aslinya

5IRO HUKUM,

I H.. SH, DESS Muda (IV/c)

1023 199203 1 003

- 8 -

LAMPIRANKEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 1094 TAHUN 2018 TANGGAL 26 JULI 2018 TENTANG PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU PADA PERAIRAN PELABUHAN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU PADA PERAIRAN PELABUHANKOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Perairan Pelabuhan KotabaruTitik A : 03° 07’ 30” LS /116° 16’ 30” BT, ditarik garis menuju Titik B;Titik B : 03° 07’ 30” LS/116° 28’ 00” BT, ditarik garis menuju Titik C;Titik C : 03° 18’ 00” LS/116° 28’ 00” BT, ditarik garis menuju titik D;Titik D : 03° 18’ 00” LS/116° 16’ 12” BT, menyusuri pantai menuju titik E;Titik E : 03° 44’ 18” LS/116° 01’ 30” BT, menyebrangi sungai menuju titik F; Titik F : 03° 40’ 54” LS/115° 47’ 00” BT, menyusuri pantai kembali ke titik A.

Perairan Terminal Khusus Mekar PutihTitik P : 03° 54’ 45” LS/116° 02’ 48” BT, menyusuri pantai menuju Titik Q; Titik Q : 04° 03’ 30” LS/116° 02’ 48” BT, ditarik garis menuju Titik R;Titik R : 04° 03’ 30” LS/115° 55’ 00” BT, ditarik garis menuju titik S;Titik S : 03° 54’ 45” LS/115° 55’ 00” BT, kembali menuju titik P.

Titik Naik/Turun Pandu (Pilot Boarding Ground) : Titik A : 03° 12’ 30” LS / 116° 28’ 15” BT;Titik B: 03° 42’ 30” LS / 115° 54’ 15” BT;Titik C: 04° 00’ 00” LS / 115° 55’ 00” BT.

Salinan sesuai dengan aslinya

IRO HUKUM,

I H„ SH,DESS ama Muda (IV/c)

1023 199203 1 003

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI