MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

N O M O R : KM 163 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS

PT BAHTERA ALAM TAMIANG DI DESA SALAT BARU, KECAMATAN KARAU

KUALA, KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

UNTUK MELAYANI REPENTINGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa PT Bahtera Alam Tamiang telah mengoperasikan

Terminal Khusus sesuai surat Direktur Jenderal

Perhubungan Laut kepada Kepala Lembaga OSS Nomor

A 118/AL.308/DJPL tanggal 7 Februari 2019 tentang

Pemenuhan Komitmen Perpanjangan Izin Komersial atau

Operasional Terminal Khusus (Tersus) PT Bahtera Alam

Tamiang Salai Baru;

b. bahwa sesuai Pasal 19 Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan

Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, penggunaan

Terminal Khusus untuk kepentingan umum selain untuk

bongkar muat bahan baku, hasil produksi dan peralatan

penunjang produksi untuk kepentingan sendiri tidak

dapat dilakukan kecuali dalam keadaan darurat dengan

izin dari Menteri;

i

Mengingat

c. bahwa berdasarkan hasil penelitian, Terminal Khusus

Pertambangan Batubara PT Bahtera Alam Tamiang telah

memenuhi persyaratan dari aspek teknis untuk

menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran,

sehingga layak digunakan untuk melayani kepentingan

umum yang bersifat sementara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta guna

menjamin kepastian hukum dalam penggunaan untuk

sementara Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT

Bahtera Alam Tamiang untuk melayani kepentingan

umum, perlu menetapkan Keputusan Menteri

Perhubungan tentang Pemberian Izin Penggunaan

Sementara Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT

Bahtera Alam Tamiang di Desa Salat Barn, Kecamatan

Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi

Kalimantan Tengah Untuk Melayani Kepentingan Umum;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5731);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Menetapkan

PERTAMA

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit

Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77

Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1184);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun

2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk

Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 394);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1756).

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL

KHUSUS PERTAMBANGAN BATUBARA PT BAHTERA ALAM

TAMIANG DI DESA SALAT BARU, KECAMATAN KARAU

KUALA, KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI

KALIMANTAN TENGAH UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN

UMUM.

Memberikan izin penggunaan Terminal Khusus

Pertambangan Batubara PT Bahtera Alam Tamiang di Desa

Salat Baru, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito

Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah yang telah

dioperasikan berdasarkan surat Direktur Jenderal

Perhubungan Laut kepada Kepala Lembaga OSS Nomor A

118/AL.308/DJPL tanggal 7 Februari 2019 tentang

Pemenuhan Komitmen Perpanjangan Izin Komersial atau

Operasional Terminal Khusus (Tersus) PT Bahtera Alam

Tamiang Salat Baru, digunakan sementara untuk melayani

kepentingan umum berupa bongkar/ muat hasil

produksi pertambangan batubara di wilayah

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah,

untuk perusahaan yaitu:,

1. PT Tamtama Perkasa;

2. PT Mitrada Selaras;

3. Koperasi Jembatan Dua Mandiri,

4. PT Padang Mulia,

5. PT Pada Idi,

6. PT Multi Mega Energi,

7. PT Berkat Mulia Persada,

8. PT Berkah Tujuh Saudara,

9. PT Tuah Turangga Agung,

10. PT Nemoasia,

11. PT Batubara Kalimantan.

Izin penggunaan Terminal Khusus PT Bahtera Alam Tamiang

untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA berlaku selama 1 (satu) tahun.

Penggunaan Terminal Khusus PT Bahtera Alam Tamiang

untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA, dilakukan berdasarkan kerjasama

antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Rangga

Illung dengan PT Bahtera Alam Tamiang.

Penggunaan Terminal Khusus PT Bahtera Alam Tamiang

untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA, wajib dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran guna

menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran dan

ketertiban dalam pelayanan jasa kepelabuhanan.

Tarif jasa kepelabuhanan pada Terminal Khusus PT Bahtera

Alam Tamiang selama digunakan untuk melayani

kepentingan umum, ditetapkan sesuai dengan tarif jasa

kepelabuhanan yang berlaku pada Kantor Unit

Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Rangga Illung.

KEENAM : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor

Kesyahbandaran Dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

Kelas II Rangga Illung melakukan pembinaan dan

pengawasan teknis terhadap penggunaan sementara

Terminal Khusus PT Bahtera Alam Tamiang untuk melayani

kepentingan umum.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Juni 2020

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

2. Menteri Pertahanan;

3. Menteri Keuangan;

4. Menteri Energi dan Sumber Daya Minerai;

5. Menteri Perdagangan;

6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;

8. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

9. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;

10. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

11. Gubernur Kalimantan Tengah;

12. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

13. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

14. Bupati Barito Selatan;

15. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Rangga Illung;

16. Direksi PT Bahtera Alam Tamiang.