MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 91 TAHUN 2020

TENTANG

SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI

DAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. ba'nwa dengan adanya pergantian pejabat eselon

II/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan

Kementcrian Pcrhubungan dan untuk mcmperlancar

pciaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil, perlu

memberikan wewenang kcpada pejabat-pejabat

tertentu di lingkungan Kementcrian Pcrhubungan;

b. bahwa pejabat yang namanya tersebut. pada lajur 2

(dua) daiarn Lampiran Keputusan Menteri ini,

memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk diberikan

kewenangan menandatangani keputusan mutasi

kepegawaian di lingkungan Kementerian Pcrhubungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dnnaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

mcnetapkan Keputusan Menteri Pcrhubungan tentang

Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat yang Diberi

Deiegasi dan Kuasa untuk Menandatangani Keputusan

Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian

Pcrhubungan;

- 2 -

Mengingat

Mcraperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajomcn Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementcrian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun

2015 tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang,

dan Pcmberian Kuasa Bidang Kepegawaian di

Lingkungan Kementcrian Perhubungan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Repubiik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1756);

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 230 Tahun

2020 tanggal 13 F'ebruari 2020 tentang Pemberhcntian

dan Pengangkatan dari dan dalarn Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian

Perhubungan;

2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 231 Tahun

2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Pemberhentian

dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian

Perhubungan;

- 3 -

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

3. Keputusan Mcntcri Perhubungan Nomor SK 232 Tahun

2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Pemberhentian

dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan

Tinggi Pralama di Lingkungan Kementerian

Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG

DIBERI DELEGASI DAN KUASA UNTUK

MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Membcrikan delegasi kepada pejabat yang namanya

tersebut pada lajur 2 (dua), dalam jabatan sebagaimana

tersebut dalam lajur 3 (tiga), untuk atas nama sendiri

menandatangani mutasi kcpegawaian sebagaimana

tersebut dalam lajur 6 (enam), dcngan spesimcn tanda

tangan dan paraf masing - rnasing sebagaimana tersebut

pada laiur 14 (empat belas) dalam Lampiran yang

merupakan bagian ddak terpisahkan dari Keputusan

Mentcri ini.

Memberikan kuasa kepada pejabat yang namanya tersebut

pada lajur 2 (dua), dalam jabatan sebagaimana tersebut

dalam lajur 3 (tiga), untuk atas nama Mcntcri

Perhubungan menandatangani mutasi kepegawaian

sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam), dcngan

spesimcn tanda tangan dan paraf masing-masing

sebagaimana tersebut pada lajur 14 (empat belas) dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Menteri ini.

- 4 -

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Pejabat penerima delegasi sebagaimana tcrsebut dalam

Diktum PERTAMA dapat memberikan kuasa kepada

pejabat lainnya dalam lingkungan kewenangannya.

Delegasi dan kuasa sebagaimana tersebut dalam Diktum

PERTAMA dan Diktum KEDUA berakhir apabila pejabat

yang bersangkutan pensiun, diberhentikan karena sebab lain, atau dimutasikan pada unit lain.

Pada saat Keputusan Mcnteri ini mulai berlaku maka

segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan

Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada pejabat yang

berkepentingan untuk diketahui dan digunakan

sebagaimana mestinya.

- 5 -

KETUJUH Keputusan Menteri ini mulai berlaku surut sejak tanggal

14 Feb.ruari 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam Keputusan Mcntcri ini akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditclapkan di Jakarta

pada tanggal 22 April 2020

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

Ad Interim

ttd.

LUHUT B. PANDJAITAN

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian

Perhubungan;

3. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;

4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;

5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;

6. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;

7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV di Jakarta;

dan

8. Pejabat yang diberi Dclegasi dan Kuasa.

lampiras. a \ jwsnteri perkub;:ngannomohF'Km 9 r tahun 2020TEKTANG SPESIMEN TANDA TAN GAN DAN PA RAF PEJ^BAT YANG DIBERI DEL2GASI DAN KUASAUNTUK m e n a n d a ta n g a n ; k e plt u s a n mutasi KEPSGAWAIANDI LINGKUNGAN KSMENTERIAN PERHUBUNGAN

No. NAMA/NIP JABATAN

W EWE NANG UNTUK M EN A N DATA N C A N! BERLAKU UNTUK DAI.AMLINGKUNGANKEWENANGAN

CONTOHa. TandaTangan o. Paraf

KEPUTUSAN MUTASi KEPEGAWA'.AN GOL. JA3FUNGJENJANG

KETERANGANASU SALINAN/ DELEGASI KUASA RUANG ESELON

PETIKANi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

|

•

X -

9 Menandatangani Keputusan TenagaPengajar dan Tenaga penguji Penvesuaian Ijasah/Tenaga Pengajar Ujian Dinas . v I/a - IV/e

1

i1

__1

X -

iO. Menandatangani Surat Perintah Tugas Penurijukan Tenaga Pengajar Penyesuaiar. Ijasah/Tenaga Pengajar Ujian Dinas V !/a - IV/e

X

11 Menandatangani Keputusan Menteri Tentang Kelulusan Seleksi Administrasi Per.yesuaian Ijasah/ Ujian Dinas V !/a - IV/e

l X -12. Menandatangani Keputusan Pemindahar. ;

An tar Wilayah Kerja

! . .

!/a - III/dAntar uni* kerja ese;on I

.i

.X

13. Menandatar.gar.i:Surat Pernvataan Persetujuan Pindah

. V a • III/a

X

" "14. Menandatangani S urat Keputusan

?e*nberian / Penolakan ijin /Surat Ke*erangar. Me’akukan Perreraian / Berisieri Lebili Da;i Satu Chang

.V I/a - III/a

1

:

.

.•'

' ' •

X

!'.5 Menandatangani Su rat Perintah

Meiaksanakan Pemeriksaan DisipUti-

.. ' Seiuruh ./a - IV/e .

I denjang;!

SeiuruhJenjang

XMengajukar. Permintaan Persetujuan Cuti di Luar Tanggungan Negara keparia BKN

ScluruhGolongan

SeiuruhJenjang

SeiuruhJenjang

XMenandatangani Surat Pe.’igantar Usulan

17 Pensiun Janda/Duda.BUP dan Perbantuan

V I/a - IV/a

1-

X

18. Menandatangani Keputusan Pergangkatan dan Pemberhentian dari dan daiam Janatan Fur.gsional Untuin/Pelaksana

_____

V I/a - IV/e

____________

-Antar uni; kerja eselo.n I!

Sekretaria: Jendera!

SekretariatJenderai

WEWENANG UNTUK MENAN DAT A \ GANI — BERLAKU UNTUK DALAM — CONTOH

No. NAMA/NtP JABATAN KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN ,J“ “ • " GOL. JABFUNG JENJANG

KETERANGAN LINGKUNGAN ja. land a Tangan

ASLI 1 SALINAN/ DELEGASi KUASA RUANG ESELON KEWENANGA.N jb. Paraf1 PETIivAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

X19. Menandatangani Keputusan Kenaikan

Pangkat PNSUntuk menjadi

I/b - in‘/ d '

Kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikar pangkat pengabdian

1

«-

20. Menandatangani Surat PernyataanMelaksanakan Tugas(SPMT'i dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJJJabatan Pimpinan Tinggi dan Pengawas

- III - IV•

i

X ‘

21. Menctapkan peserta pengembangan kompetensi teknis dan pengembangan Kompeter.si sosiai kultura!

I/a - IV/e

i

i»

. Menandatangani daftar panjang calcn pemangku jabatan v j - !/a - 1V / s -

Vr X■

_

2 2 Menandatangani Petikan Kenaikan Pangkat PNS

untuk menjadi IV/a ‘

■

1

l

' X24. Menandatangani Keputusan Pemindahan

An tar W day ah Keija - \ i/a-m/d: Dalam satu unit ese.on I

I

X

. . .

25. Menandatangani Surat pcrm.intaar. Kartu Pegawa: dan Kartu Istri/Kartu Suami

V

r

| I/a iV/<- -i

ii

’ : X

26. Menandatangani Surat Pernyataan Menja-ankan Tugas (S^MT) dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) CPNS

\ i/a - III/c

biroKeoegawaiae dar.

Organisasi !i

.X

27. Menandatangani Surat Ijin Cuti dan Surat Penangguhan Cuti

>/■ . -

:n - i v Untuk jenis cuti:a. cuti ti.hu nan;b. culi besar;c. cuti sak:t;d. cuti bersalin;e. cuti alasan penting;f. cuti di luar tanggungan negara karena persalinan Ke empat dan seterusr.ya; yang dilaksanakan di dalam neger: kecuali cuti yang djalankan di luar negeri

1

!:

1

.' 1' WEWENANG UNI UK M ENA N DAT A N G A NI 8 :«LAK L UYi UK DALAM r CONTOH

No. NAMA/NIP JABATAN ' KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAinN GOL. JABF’JNC-JENJANG

KETERANGAN LINGKUNGAN a. Tanda Tangan

ASLI SALINAN/ JENIS MUTAS! KEPEGAWAiAN DELBGASI KUASA ftUANG ESELGN KEWENANOAN b. PararPETIKAN

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 2. MARY KRISWANTO, SH, DESS

NIP. 19631115 199203 1 001Sekretaris • Inspektorat Jenderal X

1. Menandatangani Keputusan Pengangka*:an dan Pemberhentian dan fian daiam Jabatan Fungsiona! Umum/Pelaksana - V I/a - IV/e Inspektorat

Jenderalr —

X2. Mengusulkan penunjukan dan

pemberhentian Administrator Sistim Informasi Kepegawaian

a.

|

X -

3. Menandatangani Surat Pemyataan Menjalankan Tugas (SPMT) dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ)

I/a - III/c

1

14

X

4. Menandatangani Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPVYj dan Si rat Pernyataan Menjrlankan Tugas (SPMT) Jabatan Fungsiona! Ter emu

•j II/a-V/e

Utama/Lektor /Asisten Anli

Pelaksana Pemuia

b.*

J1

'

'

'

'••

. .

X

5. Menandatangan: Keputusan Pengangkatar. Penama/ Per.gangkata.'. Kembah/Alin Jabatan ke daiam /Perr.bebasan Sementara/ Pemberhentian dan Jabatan Fungsiona! Tertentu

V !I/a-ai/d ' •

!Muda-

PelaksahaPemuia

Khusas Jabatan Auditor

!

. . . . . ; X

6 Mengukuhkan Pejabat fungsiona! tertentu serta membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengukuhar. Pejabat Fungsional Tertentu

- - V -Utama-

PelaksanaPemuia !

X7 Menandatan^an. Xeputwsau Ken.ukan

Pangkat PNS - • V, . ..j

Uh: uk me-i; adi‘ !/b - 3 I/d".

Kecuali kenaiKan pangkat ar.umerta dan kenaikan

par.guat pengabdian

. r X

8 Menandaiangan; Sura. Pernyataan Menduduki Jabatan :SPMJj dan Sura: Pernyataan Menjalankan Tugas Jabatan (SPMT) Struktura!

1V ::i - v

'

i1j

j.

J Xi 9. Menandatangani Keputusan Pemindahan

Antar Wilayah Kerja - V I/a Ill/d -Daiam satu unit eselon I

111

}Y . 10. Mengambil Sumpah/Janji PNS - V 1/a - IV/e * - . !

1!

I

X J11. Menandatangani Surat pennintaan Kartu

Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami V - I, a - IV/e - 111

•;

WEWENANG UNTUK MENANDA 7ANGANI ENANGAN BF.REAKU UNTUK DALAM CONTOH

No. NAM A/NIP JABATAN KFPUTUSAN MUTASI KEPEGAW.AiAN GOL. | JABFUNG j JENJANG

KETERANGAN LINGKUNGAN a. TandaTangan

ASLI SAL! NAN/ JEN1S MUTASI KEPEGAWAIAN DELEGASI KUASA RUANG ESELON KEWENANGAN b. ParafPETIKAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i 12 13 14

!

1

X 13.Menandatangani Surat Ijin Cuti dan Surat Pcnangguhab Cut:

V'

III - IV

1j

Untuk jenis cuti:a. cuti tahunan;b. cuti besar;c. cuti sakit:d. cuti bersalin;e. cuti aJasen per.ting;f. cuti dt luar tanggur.gan negara karena persaiinar. ke empat dan seterusnya; yang dilaksanakan di dalam negeri kecuali cuti yang dijalankan di luar negeri

i

3.

f

Ir. IMRAN RASYID, MBA NIP. 19610904 198703 1 001

Sekretaris Direktorat Jenderal ’ Perbubungan Da:*r

X

1. Menandatangani Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Fungsional Umu.r./Pelaksana • r. * •I/a - IV/e A.itar unit kerja eselon II

DirektoratJenderal

PerhubunganDarat

!

.

:X j

2. Mengusulkar penunjukan dan pemberhentian Administrator Sistim Infonnasi Kepegawaiar.

. ..

V -'

i

i

■

X

3. Menandatangani Keputusan 3engar.gkatan Pertama/Pengangkatan Kembaii/Alih Jabatan ke dalam/Pembebasan Sementara/Pemberhrr tian dari Jaba’ an Fungsioral Tertentu

V ll/a- Ill/dMuda

PelaksanaPemula

Khusus Jabatan Pcnguji Ken dan an Bermotor

!

1i

X4. Menandatangani Fenetapan Angka Kredit - V 1/a - IV/e Penyedia- b......... r .............i

1______L

Pelaksana j

: ,

• ,

.

X

5. Mengt.kuhkar. Pejabat fungsional tertentu serta membuat da:-, menandatangjani Surat Pernyataan?e::gukuban Pejabat Fungsional Tertentu

. N -Utama-

PelaksanaPemula i

!

i

-

x

6 . Menandatangani Keputusan Kenaikar. Pangkat PNS

Untuk menjadi I/b - Ul/d -

Kecuali kenaikan pangkat anumerra dan kenaikan pangkat pengabdian

X -

7. Menandatangani Surat Pernyataan Menduduki Jabatan iSPMJ) dan Surat Pernyataan Menjalar.kar Tugas Jabatan (SPM7) Struktural

- V - •I

III-IV ii

X8. Menandatangani Keputusan Pexnindahan |

An tar Wilayah Xeija V I/a - Hl/d - Dalam satu unit eselon i 1

X 9. Mengambil S nnpah./Janji PNS - V i I/a - IV/e -

. . . _____1

■ X 1 -10. Menandatangani Sura permintaan Kartu j

Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami Vi

I/a - IV/e ‘|

!-

1

( WEWENANG UN7UK MENANDATANGANI SIFAT KEWENANO.ANBERLAKU UNT UK DALAM CONTOH

No. NAMA/NIP 'KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN GOL. JABFUNG

JENJANGKETERANGAN LINGKUNGAN a. Tanda Tangan

ASLI SALiNAN/ JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN DELEGASI KUASA RUANC. ESELON KEWF.NANGAN b. ParafPET! KAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

X

I i Menandatangani Surat Pernvataan Menjalankan Tugas (SPMT) dan Surat Pemyaraan Menduduki Jabatan (SPMJ) CPNS

V I/a - III/c -

___

.

SekretariatDirektoratJenderal

PerhubunganDarat

X

12. Menandatangani Surat Pernvataan Menjalankan Tugas (SPMT) dan Surat Pernvataan Menduduki Jabatan (SPMJ) Jabatan Fungsional Tertentu

V Il/a - IV/e -

Utama/ Lektor/

Asisten Ahli- Pelaksana

Pemula

XMenandatangani Surat Ijin Cuti dan Surat Penangguhan Cuti

v

_________

■ III - IV Untuk jenis cuti:a. cuti tahunan;b. cuti besar;c. cuti sakit;d. cuti bersalin;e. cuti alasan pentir.g;f. cuti di luar tanggungan negara karena persalinan ke empat dan seterusnva: yang dilaksannkan ci dalam r.egeri kecuali cuti yang dijalankan di luar negeri

__

a.n MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA.

Ad Interim

LUHUT 3. PANDJAITAN