tentang penetapan perairan wajib pandu kelas...

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I PERAIRAN PELABUHAN

TELUK BAYUR PROVINSI SUMATERA BARAT

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Perairan Pelabuhan Teluk Bayur telah

ditetapkan sebagai Perairan Wajib Pandu Kelas II

melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor

KM 53 Tahun 1995 tentang Penyempurnaan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22

Tahun 1990 tentang Penetapan Kelas Perairan

Wajib Pandu sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor

KM 62 Tahun 1994;

b. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor KM 53 Tahun 1995 dimaksud belum

mengakomodir titik koordinat naik turun Petugas

Pandu (Pilot Boarding Ground);

c. bahwa dalam rangka menjamin aspek keselamatan

dan keamanan pelayaran, kelancaran terkait

peningkatan kepadatan lalu lintas kapal serta

berdasarkan hasil penelitian, evaluasi dan

verifikasi terhadap kondisi alur-pelayaran wilayah

perairan Pelabuhan Teluk Bayur Provinsi Sumatera

Barat, telah memenuhi kriteria faktor di luar kapal

dan faktor kapal yang mempengaruhi keselamatan

berlayar untuk ditetapkan sebagai perairan wajib

pandu Kelas I;

- 2 -

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,

perlu menetapkan Keputusan Menteri

Perhubungan tentang Penetapan Perairan Wajib

Pandu Kelas I Perairan Pelabuhan Teluk Bayur

Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009

tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5731);


tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5093);


tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20

Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan


- 3 -




tentang Perlindungan Lingkungan Maritim




6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 203);

7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25

Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-

Pelayaran;


Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 629) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 36 tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran

dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1183);


Tahun 2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana

Pemanduan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 2033);


Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan

Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 390);

- 4 -

Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA


Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor

AL.328/6/5/DJPL/2019 tanggal 6 Desember 2019

perihal Penyesuaian Penetapan Perairan Wajib Pandu

pada Teluk Bayur Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I PADA

PELABUHAN TELUK BAYUR, PROVINSI SUMATERA

BARAT.

Menetapkan Perairan Pelabuhan Teluk Bayur Provinsi

Sumatera Barat sebagai Perairan Wajib Pandu Kelas I,

dengan batas titik-titik koordinat geografis sebagai

berikut:

Titik A : 01° 06' 00.00" LS / 100° 21' 32.00" BT

Titik B :

ditarik garis lurus menuju Titik B;

01° 03' 27.90" LS / 100° 20' 20.20" BT

Titik C :

ditarik garis lurus menuju Titik C;

01° 03' 28.00" LS / 100° 18’ 22.00" BT

Titik D :

ditarik garis lurus menuju Titik D;

01° 02' 12.80" LS / 100° 18' 21.90" BT

Titik E :ditarik garis lurus menuju Titik E;

01° 02' 12.80" LS / 100° 20' 20.20" BT

Titik F :

ditarik garis lurus menuju Titik F;

01° 00' 18.00" LS / 100° 21' 36.00" BT

ditarik garis yang menyusuri garis pantai

Teluk Bayur, Teluk Bungus, dan Teluk

Kasir kembali menuju ke Titik A;

- 5 -

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Lokasi naik/turun Petugas Pandu {Pilot Boarding

Ground) pada titik kooordinat:

Titik A : 01° 02' 56.00" LS / 100° 21’ 50.00” BT

(DLK Muatan > 3000 DWT);

Titik B : 01° 02' 48.12" LS / 100° 18’ 23.52” BT

(DLK-Muatan berbahaya/tanker).

Lokasi perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA digambarkan dalam Peta Laut

Indonesia Nomor 165 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan Menteri ini.

Pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan sebagaimana

dimaksud dalam Diktum PERTAMA dievaluasi paling

lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun oleh Direktur

Jenderal Perhubungan Laut.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan

pembinaan dan pengawasan teknis terhadap

pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku,

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 53

Tahun 1995 tentang Penyempurnaan Keputusan

Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 1990

tentang Penetapan Kelas Perairan Wajib Pandu

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan

Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1994,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 6 -

KEENAM Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Januari 2020

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: BUDI KARYA SUMADI

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

2. Menteri Kelautan dan Perikanan;

3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;

6. Gubernur Jambi;

7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal

Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;

8. Bupati Sumatera Barat;

9. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II

Teluk Bayur;

10. Kepala Distrik Navigasi Kelas II Teluk Bayur.

LAMPIRANKEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 2 TAHUN 2020TENTANG PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I PERAIRAN PELABUHAN TELUK BAYUR PROVINSI SUMATERA BARAT

PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I PERAIRAN PELABUHAN TELUK BAYUR PROVINSI SUMATERA BARAT

KEDALAMAN DISEBUT DENGAN METER -| 0 5

PETA LAUT INDONESIA NOMOR 165

SIMBOL KETERANGAN

Titik A : 01° 06' 00.00" LS / 100° 21' 32.00" BT

ditarik garis lurus menuju Titik B;

Titik B : 01° 03’ 27.90" LS / 100° 20' 20.20" BT

ditarik garis lurus menuju Titik C;

Titik C : 01° 03' 28.00" LS / 100° 18' 22.00" BT

ditarik garis lurus menuju Titik D;

Titik D : 01° 02' 12.80" LS / 100° 18’ 21.90" BT

ditarik garis lurus menuju Titik E;

Titik E : 01° 02' 12.80" LS / 100° 20' 20.20" BT

ditarik garis lurus menuju Titik F;

Titik F : 01° 00' 18.00" LS / 100° 21' 36.00" BT

ditarik garis yang menyusuri garis pantai

Teluk Bayur, Teluk Bungus, dan Teluk

Kasir kembali menuju ke Titik A;

(D

Lokasi Naik/Turun Petugas Pandu (Pilot Boarding Ground)

pada titik kooordinat:

Titik A : 01° 02' 56.00" LS / 100° 21’ 50.00” BT

(DLK Muatan > 3000 DWT);

Titik B : 01° 02’ 48.12" LS / 100° 18’ 23.52” BT

(DLK-Muatan berbahaya/tanker).

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

.sesuai dengan aslinya

lO HUKUM,

UI HERPRIARSONO

tentang penetapan perairan wajib pandu kelas...

Documents