keputusan menteri perhubungan republik indonesia tentang...

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KP 585 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I

PADA SUNGAI DANAU SATIJI DAN BUNATI

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Memmbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor

KP 285 Tahun 2013 tentang Penetapan Perairan Wajib

Pandu Pa da Perairan Sungai Danau Satui Provinsi

Kalimantan Selatan, Perairan Sungai Danau Satui telah

ditetapkan sebagai Perairan Wajib Pandu Kelas I;

b. bahwa dengan meningkatnya kunjungan kapal dan kegiatan

alih muat kapal (iranshipraeat) muatan batu bara di Perairan

Sungai Danau Satui serta beberapa terminal untuk

kepentingan sendiri di Bunati, untuk menjamin keselamatan

pelayaran, perlindungan lingkungan maritim serta

kelancaran berlalu lintas perlu dilakukan perluasan Perairan

Wajib Pandu Kelas I pada Perairan Sungai Danau Satui dan

Bunati Provinsi Kalimantan Selatan;

c. bahwa berdasarkan hasii penelitian evaluasi, dan verifikasi

terhadap kondisi alur-pelayaran pada Perairan Wajib

Pandu Kelas I pada Perairan Sungai Danau Satui, telah

memenuhi kriteria faktor di haar kapal dan faktor kapal yang

merapengaruhi keselamatan bei'layar, sehingga. dapat

diberikan perluasan perairan wajib pandu;

- 2 -

Mengingat :

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan

Menteri Perhubungan tentang Penetapan Perairan Wajib

Pandu Kelas I Pada Perairan Sungai Danau Satui dan

Bunati Provinsi Kalimantan Selatan;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61

Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);


Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5093);


Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20

Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara




Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara



- 3 -

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit

Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2014

tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2033);


tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 390);


tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);

- 4 -

Memperhatikan:

Menetapkan

PERTAMA

Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor

PP.304/1/19/DJPL-8 tanggal 18 Januari 2018 perihal

Usulan Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Sungai

Danau Satui dan Bunati, Provinsi Kalimantan Selatan;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I PADA

SUNGAI DANAU SATUI DAN BUNATI PROVINSI

KALIMANTAN SELATAN .

Menetapkan Perairan Sungai Danau Satui dan Bunati di

Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Perairan Wajib Pandu

Kelas I, dengan batas-batas yang ditandai dengan titik

koordinat meliputi perairan pelayaran dan daerah berlabuh

jangkar (anchorage area) di Perairan Sungai Danau Satui

sampai Sungai Sebemban Bunati dengan batas-batas

sebagai berikut:

dimulai garis lurus dari Titik A: 03°-53'-00.00". LS/115°-20'-

00.00."BT, ke Titik B : 04°-09'-00.00".LS/115°-24'-00.00."BT,

dan Titik C: 03°-58'-00.00".LS/115°-45'-00.00."BT, sampai

ke Titik D:03°-43'-00.00". LS/ 115°-44'-00.00.”BT. kemudian

menyusur pantai melalui Titik E: 03°-44'-18.00".LS/115°-

38'-48.00".BT, di Sungai Sebemban Bunati, menyusur

pantai pada muara Sungai Satui di Titik F: 03°-48'-

54.00".LS/ 115°-28'-58.00".BT menyusur sungai ke Titik G: 03°-48'-18.00".LS/ 115°-28'-28.00".BT dan Titik H: 03°-48'-

18.00".LS/ 115°-28'-22.00".BT, menyusur sungai sampai ke

Titik I:03°-48'-54.00".LS/115°-28'-42.00".BT, di muara

Sungai Satui kemudian menyusur pantai kembali ke titik A.

- 5 -

KEDUA : Lokasi Naik dan Turun Petugas Pandu (Pilot Boarding Ground)

pada titik kooordinat:

04°-02'-00.00". LS / 115°-37'-00.00". BT

KETIGA : Lokasi perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA digambarkan dalam Peta Laut Indonesia

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan

dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan

Menteri ini .

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan

Menteri Perhubungan Nomor KP 285 Tahun 2013 tentang

Penetapan Perairan Wajib Pandu Pada Perairan Sungai

Danau Satui Provinsi Kalimantan Selatan, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

- 6 -

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 April 2018

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

4. Menteri Keuangan;

5. Menteri Kelautan dan Perikanan;

6. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;

9. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal

Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;

10. Gubernur Kalimantan Selatan;

11. Bupati Tanah Bumbu;

12. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui;

13. Ketua Umum DPP Indonesian National Ship Owners Association (INSA).

Salinan sesuai dengan aslinya

JIRO HUKUM,

I H., SH. DESS ama Muda (IV/c)

1023 199203 1 003

LAMPIRANKEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 585 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I PADA SUNGAI DANAU SATUI DAN BUNATI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LOKASI PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I PADA SUNGAI DANAU SATUI DAN BUNATI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1 .N D O N H S 1 A.M IIM A K T A N -PANTA1 SELATAN"TANJUNC PtTLNG mca SELAT LADT £ £ *

ALL'R PELAYARAN SATUI m . SELAT LAUT _ ___ >■

if

V*B K lM B fR PTTA L .W T 1 N B O M # 5 0 M 0 K

I S O & 396

S IM B O L K ETER ANG ANM e l i p u t i p e r a i r a n p e l a y a r a n d a n d a e r a h b e r l a b u h j a n g k a r d i p e r a i r a n

s u n g a i d a n a u s a t u i s a m p a i S u n g a i S e b e m b a n B u n a t i d e n g a n b a t a s -

b a t a s s e b a g a i b e r i k u t :

M e l i p u t i p e r a i r a n a l u r - p e l a y a r a n d a n d a e r a h b e r l a b u h j a n g k a r

(a n c h o r a g e a r e a ) d i P e r a i r a n S u n g a i D a n a u s a t u i s a m p a i S u n g a i

S e b e m b a n B u n a t i d e n g a n b a t a s - b a t a s s e b a g a i b e r i k u t :

d i m u l a i g a r i s l u r u s d a r i T i t i k A: 0 3 ° - 5 3 ' - 0 0 . 0 0 " . L S / 1 1 5 ° - 2 0 ' - 0 0 . 0 0 . " B T ,

k e T i t i k B : 0 4 ° - 0 9 ' - 0 0 . 0 0 \ L S / 1 1 5 ° - 2 4 ' - 0 0 . 0 0 . ,,B T , d a n T i t i k C: 0 3 ° - 5 8 ' -

0 0 . 0 0 ” . L S / 1 1 5 ° - 4 5 ' - 0 0 . 0 0 . ” B T , s a m p a i k e T i t i k D : 0 3 ° - 4 3 ’ - 0 0 . 0 0 " .

L S / 1 1 5 ° - 4 4 ' - 0 0 . 0 0 . ” B T . k e m u d i a n m e n y u s u r p a n t a i m e l a l u i T i t i k E: 0 3 <,- 4 4 ' - 1 8 . 0 0 " . L S / 1 1 5 ° - 3 8 ' - 4 8 . 0 0 ” . B T , d i S u n g a i S e b e m b a n B u n a t i ,

m e n y u s u r p a n t a i p a d a m u a r a S u n g a i S a t u i d i T i t i k F: 0 3 ° - 4 8 ' -

5 4 . 0 0 " . L S / 1 1 5 ° - 2 8 ' - 5 8 . 0 0 " . B T m e n 5r u s u r s u n g a i k e T i t i k G: 0 3 ° - 4 8 ' -

1 8 . 0 0 " . L S / 1 1 5 ° - 2 8 ' - 2 8 . 0 0 " . B T d a n T i t i k H: 0 3 ° - 4 8 ' - 1 8 . 0 0 ” . L S / 1 1 5 ° -

2 8 ' - 2 2 . 0 0 " . B T , m e n y u s u r s u n g a i s a m p a i k e T i t i k I : 0 3 ° - 4 8 ' -

5 4 . 0 0 " . L S / 1 1 5 ° - 2 8 ' - 4 2 . 0 0 " . B T , d i m u a r a S u n g a i S a t u i k e m u d i a n

m e n y u s u r p a n t a i k e m b a l i k e t i t i k A.

d )Lokasi naik dan tu run Petugas Pan du (P i l o t b o a r d i n g G r o u n d )

# 04°-02 '-00 .00". LS/ 115°-37 ’-00 .00 .”.BT

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADISalinan sesuai dengan aslinya

JIRO HUKUM,

cama Muda (IV/c) »1023 199203 1 003

keputusan menteri perhubungan republik indonesia tentang...

Documents