keputusan menteri perhubungan republik...

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 262 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I PERAIRAN PELABUHAN

TALANG DUKU DAN PELABUHAN MUARA SABAK PROVINSI JAMBI

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Perairan Pelabuhan Talang Duku telah

ditetapkan sebagai Perairan Wajib Pandu Kelas III

melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor

KP 22 Tahun 1990 tentang Penetapan Kelas

Perairan Wajib Pandu;

b. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor KM 22 Tahun 1990 tentang Penetapan

Kelas Perairan Wajib Pandu belum mengakomodir

titik koordinat naik turun Petugas Pandu (Pilot

Boarding Ground) ;

c. bahwa perairan Pelabuhan Muara Sabak telah

ditetapkan sebagai Perairan Pandu Luar Biasa

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal

Perhubungan Laut Nomor PP.304/ 1/ 17/DJPL-15

tentang Penetapan Perairan Pandu Luar Biasa

Pada Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Petrochina Marine Terminal, di Provinsi Jambi;

d. bahwa dalam rangka menjamin aspek keselamatan

dan keamanan pelayaran, kelancaran terkait

peningkatan kepadatan lalu lintas kapal serta

berdasarkan hasil penelitian, evaluasi dan

verifikasi terhadap kondisi alur-pelayaran wilayah

- 2 -

perairan Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan

Muara Sabak Provinsi Jambi, telah memenuhi

kriteria faktor di luar kapal dan faktor kapal yang

mempengaruhi keselamatan berlayar untuk

ditetapkan sebagai perairan wajib pandu Kelas I;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan

huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri

Perhubungan tentang Penetapan Perairan Wajib

Pandu Kelas I Perairan Pelabuhan Talang Duku

dan Pelabuhan Muara Sabak Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009

tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5731);


tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5093);


tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan

- 3 -

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20

Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan





tentang Perlindungan Lingkungan Maritim




6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25

Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-

Pelayaran;


Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 629) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 36 tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran

dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1183);


Tahun 2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana

Pemanduan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 2033);

- 4 -

Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA


Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan

Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 390);


Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor

AL.328/5/10/DJPL/2019 tanggal 4 November 2019

perihal Usulan Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I

di Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Muara

Sabak Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I

PERAIRAN PELABUHAN TALANG DUKU DAN

PELABUHAN MUARA SABAK PROVINSI JAMBI.

Menetapkan Perairan Pelabuhan Talang Duku dan

Pelabuhan Muara Sabak Provinsi Jambi sebagai

Perairan Wajib Pandu Kelas I, dengan batas titik-titik

koordinat geografis sebagai berikut:

T itikA : 01°-00,-00"LS / 103°-48'-40"BT ditarik garis

lurus menuju Titik B;

Titik B : 00°-54'-50" LS /103°-47'-00" BT ditarik garis

lurus menuju Titik C;

Titik C : 00°-46'-50" LS /103°-49'-00" BT ditarik garis

lurus menuju Titik D;

Titik D : 00°-46’-50" LS /104°-00'-00" BT ditarik garis

lurus menuju Titik E;

Titik E : 00°-50'-00" LS /104°-09'-50" BT ditarik garis

lurus menuju Titik F;

Titik F : 00°-57’-00" LS /104°-09’-50" BT ditarik garis

lurus menuju Titik G;

- 5 -

KEDUA

Titik G : 00°-57'-00" LS /104°-00'-00" BT ditarik garis

lurus menuju Titik H;

Titik H : 00°-54'-50" LS /103°-51’-00" BT ditarik garis

lurus menuju Titik I;

Titik I : 00°-55'-00" LS / 103°-48'-10" BT ditarik garis

lurus menuju Titik J;

Titik J : 01°-00'-00" LS /103°-49’-70" BT ditarik garis

yang menyusuri Sungai Tungkal dan kembali

lagi menuju Titik A;

Lokasi Naik/Turun Petugas Pandu (Pilot Boarding

Ground) pada titik kooordinat:

Titik A : 00°-54'-211" LS / 103°- 47’- 485” BT;

Titik B : 00°-54'-102" LU / 104°- 05’- 571” BT.

: Lokasi perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA digambarkan dalam Peta Laut

Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan

pembinaan dan pengawasan teknis terhadap

pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

a. Lampiran Nomor 33 Keputusan Menteri

Perhubungan Nomor KP 22 Tahun 1990 tentang

Penetapan Kelas Perairan Wajib Pandu;

b. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan

Laut Nomor PP 304/1/17/DJPL-15 tentang

Penetapan Perairan Pandu Luar Biasa pada

Terminal Untuk Kepentingan Sendiri PT Petrochina

Marine Terminal di Provinsi Jambi;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 6 -

KELIMA Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Desember 2019

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: BUDI KARYA SUMADI

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

2. Menteri Kelautan dan Perikanan;

3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;

6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal

Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;

7. Gubernur Jambi;

8. Wali Ko ta Muaro Jambi;

9. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III

Talang Duku;

10. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV

Muara Sabak;

11. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Palembang.

LAMPIRANKEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIANOMOR KM 262 TAHUN 2019TENTANG PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDUKELAS I PERAIRAN PELABUHAN TALANG DUKUDAN PELABUHAN MUARA SABAK PROVINSIJAMBI

PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I PERAIRAN PELABUHAN TALANG DUKU DAN PELABUHAN MUARA SABAK PROVINSI JAMBI

tMMUtilfl V. M.2IU CmMiIW . sft Mwf mtètrto»

MM h t v w MU

KEOALAMAN DSEBl/T DENGAN METHR 41

■ U v M ItO tM 'l 41

l'BONESA

SUMATERA • PANTAITIMURPliLAU-PULAU R1AU

DANPULAU-PULAU LINGGA

LEM BAR IIsoaui:»i«iflrînrs)

^ k»* i» te. «I»i w**v.4, . fr-rnk*» iÜA *«*••****** W . .

# *r*V *r *MIKH r w — » }* «. MU em «nat r*4 « • * * «y * * * * *r*

••A*énee* *W W *I «tow-,«N #»U * * » M hu Ktopéim OmMpA «*•»>■'*(J HIUSMMN** ÎNSSSflMUMJHM HïÀVt *> ««# * * ’.d*

Lkunato vU wii/Ji* toi** *

UlM h*«. K« v i \u* MMIUIMWTrÿ .iWllMHilWlu i<M*M (•«fMU/Nkft!

PETA LAUT INDONESIA NOMOR: 41

SIMBOL KETERANGAN

(D

T itikA : 01°-00’-00"LS / 103°-48'-40"BT ditarik garis lurus

menuju Titik B;

Titik B : 00°-54’-50" LS / 103°-47’-00" BT ditarik garis lurus

menuju Titik C;

Titik C : 00o-46’-50" LS / 103°-49’-00" BT ditarik garis lurus

menuju Titik D;

Titik D : 00°-46’-50" LS / 104°-00'-00" BT ditarik garis lurus

menuju Titik E;

Titik E : 00o-50'-00" LS / 104°-09'-50" BT ditarik garis lurus

menuju Titik F;

Titik F : 00°-57’-00" LS / 104°-09’-50" BT ditarik garis lurus

menuju Titik G;

Titik G : 00°-57'-00" LS / 104°-00'-00" BT ditarik garis lurus

menuju Titik H;

Titik H : 00°-54'-50" LS / 103°-51'-00" BT ditarik garis lurus

menuju Titik I;

Titik I : 00°-55'-00" LU / 103°-48'-10" BT ditarik garis lurus

menuju Titik J;

Titik J : 01°-00'-00" LU / 103°-49'-70" BT ditarik garis yang

menyusuri Sungai Tungkal dan kembali lagi menuju

Titik A.

Lokasi naik dan turun Petugas Pandu (Pilot Boarding Ground)

sebagai berikut:

Titik A : 03°-14'-30"LU / 117°-52'-10"BT;

Titik B : 03°-27'-30"LU / 117°-24'-12"BT.

dengan aslinya

O HUKUM,

HERPRIARSONO

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

keputusan menteri perhubungan republik...

Documents