MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KM 167 TAHUN 2020

TENTANO

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS

PT MULTI TAMBANGJAYA UTAMA DI DESA TELUK BETUNG, KECAMATAN

KARAU KUALA, KABUPATEN BAR ITO SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN

TENGAH TENGA! 1 UNTUK MELAYAN1 REPENTINGAN UMUM

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ITT Multi Tambangjaya Utama telah

mengoperasikan Terminal Khusus sesuai Keputusan

Direktur benderai Perhubungan Laut Nomor BX-315/PP

008 tanggal 25 Juni 2015 lentang Pemberian

Perpanjangan Izin Pengoperasian Terminal Khusus

Perlambangan Batubara PT Multi Tambangjaya Utama di

Desa Teluk Betung, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten

Barite) Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

b. bahwa sesuai Pasal 19 Peraturan Mentori Perhubungan

Nomor PM 20 Tahun 2017 Lentang Terminal Khusus dan

Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, penggunaan

Terminal Khusus untuk kepentingan umum selain untuk

bongkar muat bahan baku, hasil produksi dan peralatan

penunjang produksi untuk kepentingan sendiri tidak

dapat dilakukan keeuali dalam keadaan darurat dengan

izin dari Mentori;

- 2-

Mcngingal

c. bahwa bcrdasarkan hasil penelitian, Terminal Khusus

Pertambangan Balubara PT Multi Tambangjaya Utama

telah mcmenuhi persyaratan dari aspek teknis untuk

menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran,

sehingga layak digunakan untuk melayani kepentingan

umum yang bersifat semcntara;

d. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta guna

menjamin kepastian hukum dalam penggunaan untuk

semcntara Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT

Multi Tambangjaya Utama untuk melayani kepentingan

umum, perlu menetapkan Keputusan Menteri

Perhubungan tcntang Pemberian Izin Penggunaan

Semcntara Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT

Multi Tambangjaya Utama di Desa Teluk Betung,

Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan,

Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Melayani Kepentingan

Umum;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5731);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

- 3 -

Menetapkan

PERTAMA

5. Pcraturan Manieri Pcrhubungan Nomor KM 62 Tahun

2010 lenlang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit

Pcnyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah

dengan Pcraturan Manieri Perhubungan Nomor PM 77

Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1 184);

6. Pcraturan Manieri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun

2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk

Kepenlingan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 394);

7. Pcraturan Manieri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1756).

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL

KHUSUS PERTAMBANGAN BATUBARA PT MULTI

TAMBANGJAYA UTAMA DI DESA TELUK BETUNG,

KECAMATAN KARAU KUALA, KABUPATEN BARITO

SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH UNTUK

MELAYAN1 KEPENTINGAN UMUM.

Memberikan izin penggunaan Terminal Khusus

Pertambangan Batubara PT Multi Tambangjaya Utama di

Desa Tcluk Bctung, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten

Barilo Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah yang telah

dioperasikan berdasarkan Kcputusan Direktur benderai

Perhubungan Laut Nomor BX-315/PP 008 tanggal 25 Juni

2015 tentang Pcmberian Perpanjangan Izin Pengoperasian

Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT Multi

Tambangjaya Utama di Desa Teluk Betung, Kecamatan

Karau Kuala, Kabupaten Barilo Selatan, Provinsi Kalimantan

Tengah, digunakan sementara untuk melayani kepentingan

umum berupa bongkar/muat hasil produksi pertambangan

- 4 -

KEDUA

batubara di wilayah Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan

Selatan, untuk perusahaan yaitu:

1) PT Wahana Agung Sejahtera;

2) PT Griya Sumber Setya.

: Izin penggunaan Terminal Khusus PT Multi Tambangjaya

Utama untuk melayani kepentingan umum sebagaimana

dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama 1 (satu)

tahun.

KETIGA : Penggunaan Terminal Khusus PT Multi Tambangjaya Utama

untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA, dilakukan berdasarkan kerjasama

antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Rangga

Illung dengan PT Multi Tambangjaya Utama.

KEEMPAT : Penggunaan Terminal Khusus PT Multi Tambangjaya Utama

untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA, wajib dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran guna

menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran dan

ketertiban dalam pelayanan jasa kepelabuhanan.

KELIMA : Tarif jasa kepelabuhanan pada Terminal Khusus PT Multi

Tambangjaya Utama selama digunakan untuk melayani

kepentingan umum, ditetapkan sesuai dengan tarif jasa

kepelabuhanan yang berlaku pada Kantor Unit

Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Rangga Illung.

KEENAM : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Unit

Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Rangga Illung melakukan

pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penggunaan

sementara Terminal Khusus PT Multi Tambangjaya Utama

untuk melayani kepentingan umum.

- 5 -

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Juni 2020

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

2. Menteri Pertahanan;

3. Menteri Keuangan;

4. Menteri Energi dan Sumber Daya Minerai;

5. Menteri Perdagangan;

6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;

8. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

9. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;

10. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

11. Gubernur Kalimantan Tengah;

12. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

13. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

14. Bupati Barito Selatan;

15. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Rangga Illung;

16. Direksi PT Multi Tambangjaya Utama.