keputusan menteri perhubungan republik...

7
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 246 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I DI PERAIRAN TERMINAL KIJING PELABUHAN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal diatur bahwa untuk kepentingan keselamatan, keamanan berlayar, perlindungan lingkungan maritim, serta kelancaran berlalu lintas di perairan, pelabuhan dan terminal khusus, serta perairan tertentu dapat ditetapkan sebagai perairan pandu; b. bahwa sesuai hasil penelitian, evaluasi, dan verifikasi terhadap kondisi alur-pelayaran wilayah perairan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat telah memenuhi kriteria faktor di luar kapal dan faktor kapal yang mempengaruhi keselamatan berlayar untuk ditetapkan sebagai perairan wajib pandu kelas I; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I di Perairan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Upload: others

Post on 18-Mar-2021

14 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2020/KM_246_TAHUN_2020.pdfkijing pelabuhan pontianak provinsi kalimantan barat penetapan perairan wajib

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 246 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I DI PERAIRAN TERMINAL KIJING

PELABUHAN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan

Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun

2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal diatur bahwa

untuk kepentingan keselamatan, keamanan berlayar,

perlindungan lingkungan maritim, serta kelancaran berlalu

lintas di perairan, pelabuhan dan terminal khusus, serta

perairan tertentu dapat ditetapkan sebagai perairan pandu;

b. bahwa sesuai hasil penelitian, evaluasi, dan verifikasi

terhadap kondisi alur-pelayaran wilayah perairan Terminal

Kijing Pelabuhan Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat

telah memenuhi kriteria faktor di luar kapal dan faktor kapal

yang mempengaruhi keselamatan berlayar untuk ditetapkan

sebagai perairan wajib pandu kelas I;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Menteri Perhubungan tentang Penetapan Perairan Wajib

Pandu Kelas I di Perairan Terminal Kijing Pelabuhan

Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Page 2: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2020/KM_246_TAHUN_2020.pdfkijing pelabuhan pontianak provinsi kalimantan barat penetapan perairan wajib

- 2 -

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009

tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5731);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5093);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010

tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 203);

Page 3: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2020/KM_246_TAHUN_2020.pdfkijing pelabuhan pontianak provinsi kalimantan barat penetapan perairan wajib

- 3 -

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011

tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran

dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM

76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan

Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1183);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015

tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 390);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor

AL.328/4/15/DJPL/2020 tanggal 27 Agustus 2020 perihal

Permohonan Penetapan Perairan Wajib Pandu Pada Terminal

Kijing Pelabuhan Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I DI PERAIRAN

TERMINAL KIJING PELABUHAN PONTIANAK PROVINSI

KALIMANTAN BARAT.

PERTAMA : Menetapkan Perairan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak

Provinsi Kalimantan Barat sebagai Perairan Wajib Pandu

Kelas I dengan batas titik-titik koordinat geografìs sebagai

berikut:

TitikA : 00° 33' 30.39" LU / 108° 55' 32.37" BT, ditarik

garis lurus menuju titik B;

TitikB : 00° 33' 29.95" LU / 108° 44' 49.76" BT, ditarik

garis lurus menuju titik C;

Page 4: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2020/KM_246_TAHUN_2020.pdfkijing pelabuhan pontianak provinsi kalimantan barat penetapan perairan wajib

- 4 -

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

TitikC : 00° 26’ 06.71" LU / 108° 44' 49.91" BT, ditarik

garis lurus menuju titik D;

Titik D : 00° 27’ 03.82" LU / 108° 54' 31.48" BT, menyusuri

sepanjang garis pantai kembali menuju ke titik A.

Titik koordinat lokasi naik dan turun Petugas Pandu (Pilot

BoarcLing Ground) pada:

Titik A : 00° 32' 59.62" LU / 108° 50’ 11.01" BT;

Titik B : 00° 27' 08.07" LU / 108° 51’ 25.76" BT.

Lokasi perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA digambarkan dalam Peta Laut Indonesia

Nomor 283 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri

ini.

Penetapan perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA dievaluasi paling lama dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun oleh Direktur Jenderal Perhubungan

Laut.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan

pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan

Keputusan Menteri Perhubungan ini.

Page 5: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2020/KM_246_TAHUN_2020.pdfkijing pelabuhan pontianak provinsi kalimantan barat penetapan perairan wajib

- 5 -

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 September 2020

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

3. Menteri Keuangan;

4. Menteri Kelautan dan Perikanan;

5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;

8. Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL;

9. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Perhubungan

Laut Kementerian Perhubungan;

10. Gubernur Kalimantan Barat;

11. Bupati Mempawah;

12. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak;

13. Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak.

Page 6: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2020/KM_246_TAHUN_2020.pdfkijing pelabuhan pontianak provinsi kalimantan barat penetapan perairan wajib

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 246 TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN PERAIRAN WAJIB

PANDU KELAS I DI PERAIRAN TERMINAL

KIJING PELABUHAN PONTIANAK PROVINSI

KALIMANTAN BARAT

PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I DI PERAIRAN TERMINAL KIJING

PELABUHAN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

"II

IIII

M I I M t V I l N m i t i H\K \l I l «MUNII

SI N< • \l SA MB \S nivj.1 PI LAI PANJAM,

r i t t i m i a i

P66 A • no Alljbuh HKtkkiI* I ' ' ~ _ lT> (i . -M

K A L I M A N T A NI

, _ -iono b 1___1--90iubj.i.nck.,1 r «»»

■ V

o j — —

• 283

PETA LAUT INDONESIA NOMOR 283

Page 7: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2020/KM_246_TAHUN_2020.pdfkijing pelabuhan pontianak provinsi kalimantan barat penetapan perairan wajib

Simbol KeteranganBatas-Batas titik koordinat Perairan Wajib Pandu Kelas I diPerairan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak sebagaiberikut:Titik A : 00° 33’ 30.39" LU / 108° 55' 32.37" BT, ditarik garis

lurus menuju Titik B;Titik B : 00° 33' 29.95” LU / 108° 44' 49.76" BT, ditarik garis

lurus menuju Titik C;Titik C : 00° 26' 06.71" LU / 108° 44' 49.91" BT, ditarik garis

lurus menuju Titik D;Titik D : 00° 27' 03.82” LU / 108° 54' 31.48" BT dari Titik D

ditarik garis menyusuri pantai.

PBG

0Titik koordinat lokasi naik dan turun Petugas Pandu (Pilot

Boarding Ground) sebagai berikut:Titik A : 00° 32' 59.62” LU / 108° 50' 11.01" BT

Titik B : 00° 27' 08.07" LU / 108° 51' 25.76" BT

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI