keputusan menteri perhubungan republik...

1

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 89 TAHUN 2020

TENTANG

SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI KUASA

UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanva pcrgantian pejabal eselon

III/Pejabat Administrator di Lingkungan Kementcrian

Pcrbubungan dan untuk mcmperlancar pelaksanaan

mutasi Pegawai Negeri Sipil, pcrlu mcmbcrikan

wewcnang kepada pcjabat-pejabat tertentu di

lingkungan Kcmcnterian Perhubungan;

b. bahwa pcjabat yang namanya terscbut pada lajur 2

(dua) dalam Lampiran Keputusan Menteri ini,

memcnuhi ketcntuan dan pcrsyaratan untuk dibcrikan

kewcnangan mcnandatangani keputusan mutasi

kepegawaian di lingkungan Kementcrian Perhubungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu

menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang

Spesimen Tanaa Tangan dan Paraf Pcjabat yang diberi

Kuasa untuk Mcnandatangani Keputusan Mutasi

Kepegawaian di Lingkungan Kementcrian

Perhubungan;

- 2 -

Mengingat

Memperhatikan :

Menetapkan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

3. Peraturan Prcsiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara


6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun

2015 tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang,

dan Pcmbcrian Kuasa Bidang Kepegawaian di

Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara


7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1756);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 237 Tahun

2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Pemberhentian

dan Pcngangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator

di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG

DIBERI KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN

MUTAS1 KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN.

- 3 -

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Memberikan kuasa kepada pcjabat yang namanya tersebut

pada lajur 2 (dua), dalam jabatan sebagaimana tersebut

dalam lajur . 3 (tiga), untuk atas nama Mcnteri

Perhubungan menandatangani mutasi kepegawaian

sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam), dengan

spesimen tanda tangan dan paraf masing - masing

sebagaimana tersebut pada lajur 12 (dua belas) dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Menteri ini.

Kuasa sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA

berakhir apabila pejabat yang bersangkutan pensiun,

diberhentikan karena sebab lain, atau dimutasikan pada

unit lain.

Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka segala

ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan Menteri

ini dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku surut sejak tanggal

14 Fcbruari 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

- 4 -

KELIMA : Keputuskn Menteri ini disampaikan kepada pejabat yang

berkepcntingan ' untuk dikeiahui dan digunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 April 2020

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

Ad Interim

ttd.

LUHUT B. PANDJAITAN

SALINAN Keputusan Menteri Ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepcgawaian Negara;

2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kcmenterian

Perhubungan;

3. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;

4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;

5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;

6. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;

7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV di Jakarta;

dan

8. Pejabat yang diberi Dclegasi dan Kuasa.

X

LAMPIR4N XEPUTUSAN M ENTER.1. PERHUBUNC.AN REP'JBLIK INDONESIANOMOS KM «9 TAHUN 2020TENTANC.

SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJ.ABAT YANG DIBERI KUASA

UNTUK MENANDa TANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KCMENTERIAN PERHU3UNGAN

No.

j

NAMA/NIP JABA7AN

WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI

KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIANSi FAT

k s w e n a n c .an

BERLAKU UNTUK

KETERANGAN

DALAM

LINGKUNGAN

KEWENANGAN

CONTOH ;a. Tanda Tangar. j

b. Paraf

• GOL.

RUANG ESELON JABFUNGJENJANGASLI SALINAN/

PETIKANJENIS MUTASI KEPEGAWAIAN KUASA

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 EKO SUDARMANTO, M.Pd, M.Mar.E NIP. 19710126 200212 1 001

Kepala Bagian Mutasi, Kesejahteraan dan Disiplin Pegawaj Biro Kepegawaian dan Organisasi

.

x

•

1. Menetapakan usulan mutasi:

a. diperbantukan pada instansi lain

b. penarikan dari perbantuan pada instansi lain

c. pengaktifan kembali dari perbantuan pada instansi lain

d. rehabilitasi

e. pemutihan

f. perbaikan

I/a - III/c

KementerianPerhubungan

-

-2. Menandatangani Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala(KGB)

\ Iil/a - IV/eSekretariat•Jenriera! ■ '...........

j

X3. Menandatangani Formulir Daftar Penerima Calon Pensiun (DPCP1

...

V I/a - IV/e-

|

i

i dengan aslinya

:o HUKUM,

MENTERI PERHUBUNC-AN REPUBLIK INDONESIA.

Ad Interim

ttd.

LUHUT B. PANDJAITAN

SJI HERPRIARSONO

keputusan menteri perhubungan republik...

Documents