MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 289 TAHUN 2 020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG

ROMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, Kementerian

pemrakarsa membentuk Panitia Antarkementerian

dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan

Presiden;

b. bahwa Rancangan Peraturan Presiden tentang Romite

Nasional Keselamatan Transportasi telah tercantum

dalam program penyusunan Peraturan Presiden

Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Program Penyusunan Peraturan Presiden;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf

a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri

Perhubungan tentang Pembentukan Panitia

Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan

Presiden Tentang Romite Nasional Keselamatan

Transportasi;

- 2 -

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK

INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA

ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN

PERATURAN PRESIDEN TENTANG ROMITE NASIONAL

KESELAMATAN TRANSPORTASI.

: Membentuk Panitia Antarkementerian Penyusunan

Rancangan Peraturan Presiden tentang Romite Nasional

Keselamatan Transportasi, dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Menteri ini.

: Panitia Antarkementerian sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA terdiri atas:

a. Pengarah;

b. Penanggung Jawab;

c. Pelaksana, yang terdiri atas;

1) Ketua;

2) Wakil Ketua; dan

3) Anggota.

d. Sekretariat.

KETIGA

-3 -

: Panitia Antarkementerian sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai

berikut:

1. Pengarah:

memberikan arahan dan bimbingan kepada

pelaksana terkait pelaksanaan kegiatan

pembahasan Rancangan Peraturan Presiden

tentang Romite Nasional Keselamatan

Transportasi.

2. Penanggung Jawab:

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan

Panitia Antarkementerian dalam menyusun

Rancangan Peraturan Presiden tentang Romite

Nasional Reselamatan Transportasi.

3. Pelaksana:

a. melakukan inventarisasi dan evaluasi materi

muatan Rancangan Peraturan Presiden tentang

Romite Nasional Reselamatan Transportasi;

b. melakukan koordinasi dengan instansi

pemerintah terkait dalam rangka penyusunan

Rancangan Peraturan Presiden tentang Romite

Nasional Reselamatan Transportasi;

c. menyusun rumusan Rancangan Peraturan

Presiden tentang Romite Nasional Reselamatan

Transportasi;

d. bertanggung jawab dan melaporkan Hasil

Pelaksanaan Tugas kepada Menteri

Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal.

4. Sekretariat:

a. membantu pelaksana untuk kelancaran tugas

Tim Antar Rementerian;

b. melaksanakan tugas kesekretariatan;

c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Tim

Antarkementerian.

- 4 -

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka

pelaksanaan tugas Panitia Antarkementerian

dibebankan pada DIPA Komite Nasional Keselamatan

Transportasi sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

KELIMA : Panitia Tim Antarkementerian sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA melaksanakan tugas

terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan

ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Komite

Nasional Keselamatan Transportasi.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 November 2020

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;

2. Menteri Hukum dan HAM;

3. Menteri Keuangan;

4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para

Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

6. Anggota Panitia yang bersangkutan.

^sesuai dengan aslinya

IO HUKUM,

HERPRIARSONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 289 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA

ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN

RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

TENTANG ROMITE NASIONAL

KESELAMATAN TRANSPORTASI

- 5 -

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN

A. PENGARAH : 1. Sekretaris Jenderal;

1) Ketua

2) Wakil Ketua

: Kepala Biro Kepegawaian;

: 1. Kepala Sekretariat KNKT;

2. Kepala Bagian Tata Usaha;

3) Anggota :

Capt. FX. Nurcahyo Utomo,

DIPL. TSI

Kepala Sub Komite Investigasi

Kecelakaan Penerbangan

Suprapto, SE.,ATD, DESS, M.Si

Kepala Sub Komite Investigasi

Kecelakaan Perkeretaapian

R. Irdriantono, S.KOM,

SE.,MSE

Kepala Bagian Pelayanan

Investigasi dan Kerjasama

Rejeki Wijiastuti,SH., MH Kementerian Sekretariat Negara

Wali Kementerian Hukum dan HAM

- 6 -

Didik Kusnaini - Kementerian Keuangan

Ario Wiriandhi, ST., MM - Kementerian PAN RB

Eko Purwanto - Kementerian PAN RB

Doddy Heryadi - Kementerian PAN RB

Endah Purnama Sari - Direktorat Jenderal Perhubungan

Udara Kementerian Perhubungan

Natanael Sitorus, SH, MH - Direktorat Jenderal Perhubungan

Laut Kementerian Perhubungan

Ricardo Alfred Siringoringo, SH - Direktorat Jenderal Perhubungan

Laut Kementerian Perhubungan

Endy Irawan - Direktorat Jenderal Perhubungan

Darat Kementerian Perhubungan

Aznal - Direktorat Jenderal Perhubungan

Darat Kementerian Perhubungan

Irawati Sjurman - Direktorat Jenderal

Perkeretaapian Kementerian

Perhubungan

Israfulhayat, SH - Kepala Bagian Peraturan

Transportasi Udara, Multimoda,

dan Penunjang Kementerian

Perhubungan

Meilina Sungkawaningtyas,

S.PSI.MT- Biro Kepegawaian dan Organisasi

Kementerian Perhubungan

Eriza Putra, S.Si., M.M Biro Keuangan Kementerian

Perhubungan

- 7 -

- Fauzi Eko Nurdiyanto - Biro Perencanaan Kementerian

Perhubungan

- Ivan Indar Prastha - Biro Perencanaan Kementerian

Perhubungan

- Lisa Septiana, SH, MH - Kepala Sub Bagian Peraturan

Transportasi Multimoda, Biro

Hukum

- Retno Dewayani, S.W,.SH,.MT

D. SEKRETARIAT :

- Getha Swibindu, SH., MH

- Iman Hidayat, SH

- Siti Indriani Rainur, SH

- Sigit Sasono Priyotomo, ST

- Apib K Wahyu Wiwing Prayogi,

ST.,MT

- Lucky Bindri Soegito,

DIPL.TSI,S.T.,M.MTR

Biro Kepegawaian dan Organisasi

Kementerian Perhubungan

Kepala Sub Bagian Kepegawaian

dan Umum, KNKT

Fungsional Perancang Peraturan

Perundang-undangan, Biro

Hukum

Fungsional Perancang Peraturan

Perundang-undangan, Biro

Hukum

Investigator Keselamatan

Penerbangan

Investigator Keselamatan

Penerbangan

Investigator Keselamatan

Perkeretaapian

- 8 -

Keselamatan- Hertriadi Ismawan, SH., MT

- M. Budi Susandi, S.PEL

- Aleik Nurwahyudy,

DIPL.TSI,S.T.,M.SC

- Bambang Irawan, ST.,M.MTR,

M.MAR.ENG

- Indirà Anastassya, SE, M.AP

- Sudariyah, SE

- Yance Hargarani

- Rully Setiawan

- Abdul Muhaemin

- Novità Kartika

- Investigator

Perkeretaapian

- Investigator Keselamatan LLAJ

- Investigator Keselamatan

Pelayaran

- Investigator Keselamatan

Pelayaran

- Fungsional Umum KNKT

- Fungsional Umum KNKT

- Fungsional Umum KNKT

- Fungsional Umum KNKT

- Fungsional Umum KNKT

- Fungsional Umum KNKT

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

^sesuai dengan aslinya

ÌO HUKUM,

BiJI HERPRIARSONO