MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KP 1021 TAHUN 2018

T E N T A N G

PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU PADA PERAIRAN PELABUHAN

SAMARINDA DAN PERAIRAN PELABUHAN KUALA SAMBOJA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 108 Peraturan Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian diatur

bahwa untuk kepentingan keselamatan, keamanan

berlayar, perlindungan lingkungan maritim serta

kelancaran berlalu lintas pada perairan pelabuhan,

Menteri menetapkan Perairan Wajib Pandu;

b. bahwa perairan Pelabuhan Samarinda telah

ditetapkan sebagai Perairan Wajib Pandu Kelas I

berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor

KM 22 tahun 1990 tentang Penetapan Kelas Perairan

Wajib Pandu;

c. bahwa perairan kegiatan alih muat barang (Ship to

Ship Transfer) Muara Jawa dan Muara Berau telah

ditetapkan sebagai Perairan Wajib Pandu Kelas I

berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor

KP 134 Tahun 2011 tentang Penetapan Perairan Wajib

Pandu Pada Perairan Tempat Kegiatan Alih Muat

Barang (Ship to Ship Transfer) Muara Jawa dan Muara

Berau;

-2-

Mengingat

d. bahwa Perairan Terminal Khusus Senipah Marine

Terminal telah ditetapkan sebagai Perairan Pandu

Luar Biasa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal

Perhubungan Laut Nomor PP.304/1/10/DJPL-15

tentang Penetapan Perairan Pandu Luar Biasa Pada

Perairan Terminal Khusus Senipah Marine Terminal di

Provinsi Kalimantan Timur;

e. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, peninjauan

lapangan dan pembahasan, maka perlu dilakukan

perubahan, perluasan, serta peningkatan status

penetapan perairan di wilayah tersebut ditetapkan

dengan 1 (satu) keputusan;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,

dan huruf e, sperlu menetapkan Keputusan Menteri

Perhubungan tentang Penetapan Perairan Wajib

Pandu Pada Perairan Samarinda dan Perairan

Pelabuhan Kuala Samboja Provinsi Kalimantan Timur;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang

Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4227);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64

-3-

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5731);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5093);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010

tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan

Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5109);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang

Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

8. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang

Mengesahkan ”International Convention For The Safety

Of Life At Sea, 1974” sebagai Hasil Koferensi

Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974,

-4-

yang telah Ditandatangani Oleh Delegasi Pemerintah

Republik Indonesia di London, Pada Tanggal 1

November 1974, yang merupakan Pengganti

”International Convention For The Safety Of Life At Sea,

1960”, sebagaimana terlampir pada Keputusan

Presiden Ini (Lembaran Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1980 Nomor 65);

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit

Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit

Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun

2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun

2011 tentang Telekomunikasi Pelayaran;

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 tahun

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

-5-

Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 36 tahun 2012 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1401);

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 tahun

2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana

Pemanduan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 2033);

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun

2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311)

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1867);

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 tahun

2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

390);

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang

-6-

Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1891);

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129

Tahun 2016 tentang Alur-Pelayaran di Laut dan

Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1573);

20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun

2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk

Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 394);

Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor

PP.304/2/19/DJPL-8 tanggal 6 Juni 2018 perihal Usulan

Perluasan Perairan Wajib Pandu di Wilayah Pelabuhan

Samarinda dan Pelabuhan Kuala Kamboja;

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU PADA PERAIRAN

PELABUHAN SAMARINDA DAN PERAIRAN PELABUHAN

KUALA SAMBOJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Menetapkan Perairan Pelabuhan Samarinda dan Perairan

Pelabuhan Kuala Samboja Provinsi Kalimantan Timur

sebagai Perairan Wajib Pandu Kelas I.

-7-

KEDUA Batas-batas perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA ditandai dengan titik-titik

koordinat geografis sebagai berikut :

Titik A : 00°10’00”LS / 117°27’00”BT, ditarik garis

menuju Titik B;

Titik B : 00°10’00”LS / 117054’28”BT, ditarik garis

menuju Titik C;

Titik C : 01°44’00”LS / 117054’28”BT, ditarik garis

menuju Titik D;

Titik D : 01°12’24”LS / 117034’30”BT, ditarik garis

menuju Titik E;

Titik E : 01°15’00”LS / 117°05’00”BT, ditarik garis

menuju Titik F;

Titik F : 01°04’54”LS / 117°05’06”BT, ditarik garis

menyusuri pantai menuju Titik G;

Titik G : 00°50’30”LS / 117°08’30”BT, ditarik garis

menyusuri sungai menuju Titik H;

Titik H : 00°39’14”LS / 117°18’04”BT, ditarik garis

menyusuri Sungai Mahakam menuju Titik I;

Titik I : 00°30’59”LS / 117009’02”BT, ditarik garis

menyusuri Sungai Mahakam menuju Titik

Titik J : 00°25’33”LS / 116°59’34”BT, ditarik garis

menyusuri Sungai Samarinda menuju Titik

K;

Titik K : 00°17’24”LS / 116°59’34”BT, ditarik garis

menyusuri Sungai Samarinda menuju TitikT .

Titik L : 00°16’57”LS / 116°59’21”BT, ditarik garis

menyusuri Sungai Samarinda dan

menyusuri pantai kembali menuju Titik A.

-8-

Lokasi naik/turun petugas pandu (Pilot Boarding Ground) :

Titik A : 01°15’00”LS / 117°07’00”BT

Titik B : 01°15’00”LS / 117023’00”BT

Titik C : 00°15’00”LS / 117°50’00”BT

KETIGA Lokasi Perairan Wajib Pandu sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA digambarkan dalam Peta Laut

Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Menteri ini.

KEEMPAT Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan

pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan

Keputusan Menteri ini.

KELIMA Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, maka:

a. Lampiran Nomor 12 Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor KM 22 Tahun 1990 tentang Penetapan Kelas

Perairan Wajib Pandu;

b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 134

Tahun 2011 tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu

Pada Perairan Tempat Kegiatan Alih Muat Barang

(Ship To Ship Transfer) di Muara Jawa dan Muara

Berau;

c. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Nomor PP.304/1/10/DJPL-15 tentang Penetapan

Perairan Pandu Luar Biasa Pada Perairan Terminal

Khusus Senipah Marine Terminal di Provinsi

Kalimantan Timur

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

-9-

KEENAM : Keputusan Menteri

ditetapkan.

ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Juli 2018

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: BUDI KARYA SUMADI

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;

2. Menteri Kelautan dan Perikanan;

3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;

6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal

Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;

7. Gubernur Kalimantan Timur;

8. Wali Kota Samarinda;

9. Bupati Kutai Kartanegara;

10. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Samarinda;

11. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II

Samarinda;

12. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Samboja.

Salinan sesuai dengan aslinya

5IRO HUKUM,

ia Muda (IV/c) >1023 199203 1 003

LAMPIRANKEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 1021 TAHUN 2018 TANGGAL 9 JULI 2018 TENTANG PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU PADA PERAIRAN PELABUHAN SAMARINDA DAN PERAIRANPELABUHAN KUALA SAMBOJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU PADA PERAIRAN PELABUHAN SAMARINDA DAN PERAIRAN PELABUHAN KUALA SAMBOJA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA LAUT INDONESIA NOMOR: 130

1. Titik A : 00°10’00” LS / 117°27’00” BT, ditarik garis menuju Titik B;

2. Titik B : 00°10’00” LS / 117°54’28” BT, ditarik garis menuju Titik C;

3. Titik C : 01044W’ LS / 117°54’28” BT, ditarik garis menuju titik D;

4. Titik D : 01012’24” LS / 117°34’30” BT, ditarik garis menuju titik E;

5. Titik E : OloiS’OO” LS / 117°05’00” BT, ditarik garis menuju titik F;

6. Titik F : 01°04’54” LS / 117°05’06” BT, ditarik garis menyusuri pantai

menuju titik G;

7. Titik G : 00°50’30” LS / 117°08’30” BT, ditarik garis menyusuri sungai

menuju titik H;

8. Titik H : 00°39’14” LS / 117°18’04” BT,ditarik garis menyusuri sungai

Mahakam menuju titik I;

9. Titik I : 00°30’59” LS / 117°09’02” BT, ditarik garis menyusuri

sungai Mahakam menuju titik J;

10. Titik J : 00°25’33” LS / 116°59’34” BT, ditarik garis menyusuri

sungai Samarinda menuju titik K;

11. Titik K : 00° 17’24” LS / 116°59’34” BT, ditarik garis menyusuri

sungai Samarinda menuju titik L;

12. Titik L : 00°16’57” LS / 116°59’21” BT, ditarik garis menyusuri sungai

Samarinda dan menyusuri pantai kembali menuju titik A;

Lokasi naik/turun pandu (Pilot Boarding Ground):

Titik A : 01°15’00”LS / 117007’00”BT

Titik B : 01°15’00”LS / 117°23’00”BT

Titik C : 00°15’00”LS / 117050’00”BT

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

^fama Muda (IV/c) 1023 199203 1 003

IRO HUKUM,

I H.. SH. DESS