MODUL I

RUANG LINGKUP PENGAWASAN

DAN PENINDAKAN KEPABEANAN

1. PENDAHULUAN

1.1. Deskripsi Singkat

Latar belakang disusunnya modul ruang lingkup pengawasan dan penindakan

kepabeanan dalam rangka memenuhi dan melengkapi siswa atau peserta didik

mengetahui, memahami, melaksanakan pengawasan dan penindakan kepabeanan untuk

mendukung, menunjang tujuan organisasi DJBC mengoptimalkan penerimaan negara,

dan dilaksanakannya/dipatuhinya Undang-undang Kepabeanan dan peraturan

pelaksanaanya. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dalam rangka kegiatan prefentif, yang

termasuk ruang lingkup administrasi kepabeanan, sedangkan penindakan itu sendiri

dilakukan dalam rangka kegiatan represif yang termasuk dalam ruang lingkup perbuatan

yang dilakukan secara fisik.

Dengan demikian diharapkan siswa atau peserta diklat memperbaiki dan

menambah pengetahuan, agar lebih terampil dalam pelaksanaan tugas kepabeanan yang

menjadi sisi sentral dari upaya organisasi untuk menegakkan citranya di masyarakat.

Hukum adalah kaedah-kaedah yang diberlakukan disuatu masyarakat yang dipatuhi dan

bila dilanggar mempunyai sanksi bagi pelakunya. Hukum sebagai suatu perangkat aturan

yang mengatur tata cara hidup bermasyarakat, dari pengertian singkat ini maka istilah

’pelanggaran hukum’ adalah adanya upaya melanggar aturan-aturan yang telah dibuat

dan telah ditetapkan. Berdasarkan Undang-undang Kepabeanan, yang dimaksud dengan

kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas

barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea

keluar. Dari pengertian tersebut sangat jelas bahwa institusi bea dan cukai memiliki

peranan yang sangat penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yaitu

melakukan pengawasan terhadap barang yang keluar atau masuk ke dan/atau dari daerah

pabean Indonesia serta melakukan pungutan bea masuk, dan pajak dalam rangka impor

sebagai penerimaan negara.

1

1.2. Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Dengan mengetahui, memahami, melaksanakan isi kegiatan pembelajaran ini,

siswa atau peserta didik diharapkan lebih terampil dalam pelaksanaan tugas yang

dimaksudkan oleh modul ruang lingkup pengawasan dan penindakan kepabeanan.

1.3. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

Setelah mempelajari modul tentang ruang lingkup pengawasan dan penindakan

kepabeanan ini, siswa atau peserta didik diharapkan ....

- mampu menjelaskan,dan memahami tentang Sejarah Perkembangan Wilayah

Teritorial dan Yuridiksi Kedaulatan Nkri

- mampu menjelaskan, dan memahami Peta Geografi Indonesia

- mampu menjelaskan, memahami, menetapkan Koordinat Peta Geografi.

- mampu menjelaskan, memahami, dan melaksanakan tugas sampai pada Batas

Wilayah Pengawasan dan Penindakan Kepabeanan

1.4. Petunjuk Pembelajaran

Bacalah dengan cermat dan teliti modul tentang ruang lingkup pengawasan dan

penindakan kepabeanan ini, setelah selesai membaca dan memahami materi

pembelajaran, jawablah soal latihan dan pahami rangkuman pembelajaran. Dalam hal

siswa atau peserta diklat merasa jawaban soal latihan hasilnya belum mencapai enam

puluh lima persen, agar membaca dan memahami kembali modul ini utamanya yang

belum dimengerti. Dalam hal masih belum dapat dimengerti materi pembelajaran ini

tanyakan kepada pengajar, dan/atau kelompok belajar Anda. Pada menjelang akhir

pembelajaran kerjakan atau jawablah seluruh test formatif, setelah selesai dikerjakan

jawaban agar dicocokan hasil/jawaban dengan kunci jawaban yang telah disediakan pada

modul ini. Bila berhasil menjawab dengan benar lebih dari enam puluh lima persen,

dinyatakan cukup berhasil, dalam hal ingin lebih baik lagi hasilnya agar mengulangi

membaca kembali bagian yang belum dipahami atau dimengerti.

2

2. KEGIATAN BELAJAR (KB) 1

SEJARAH PERKEMBANGAN WILAYAH TERITORIAL

DAN YURIDIKSI KEDAULATAN NKRI

2.1. Uraian, Contoh, dan Non Contoh

2.1.a. Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengilustrasikan Negara

Kesatuan Republik Indonesia beserta batas-batasnya. Peta ini memberikan informasi

spasial bagi publik tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peta ini

menggambarkan pencapaian hasil berbagai perundingan bilateral, trilateral maupun

multilateral sejak Deklarasi Djuanda sampai sekarang. Dalam peta NKRI juga

dicantumkan nama-nama geografis pulau-pulau terluar milik Indonesia yang berada di

sebelah dalam garis pangkal kepulauan Indonesia, serta digambarkan letak alur laut

kepulauan Indonesia (ALKI). Selain itu peta NKRI juga menggambarkan proyeksi batas

menurut hukum Indonesia. Atas dasar tersebut, maka perlu untuk dinyatakan bahwa peta

NKRI bersifat dinamis dan akan selalu di-update sesuai dengan perkembangan.

Wilayah Indonesia di dalam perkembangannya mengalami pertambahan luas yang

sangat besar. Wilayah Indonesia ditentukan pertama kali dengan Territoriale Zee en

Maritime Kringen Ordonantie (TZMKO) 1939.Selanjutnya seiring dengan perjalanan

NKRI, Pemerintah RI memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara mulai dari

Deklarasi Djuanda, berbagai perundingan dengan negara tetangga, sampai pada

akhirnya konsep

. Berdasarkan konsepsi TZMKO tahun 1939, lebar laut wilayah perairan Indonesia hanya

meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia yang

lebarnya hanya 3 mil laut. Sedang kan menurut UUD 1945, wilayah negara Indonesia

tidak jelas menunjuk batas wilayah negaranya. Wilayah negara proklamasi adalah

wilayah negara ex kekuasaan Hindia Belanda, selain itu UUD 1945 tidak mengatur

tentang kedudukan laut teritorial. Produk hukum mengenai laut teritorial baru dilakukan

secara formal pada tahun 1958 dalam Konvensi Geneva. Pada tahun 1957, Pemerintah

Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, mengumumkan secara unilateral /sepihak bahwa

lebar laut wilayah Indonesia adalah 12 mil. Barulah dengan UU No. 4/Prp tahun 1960

3

tentang Wilayah Perairan Indonesia ditetapkan ketentuan tentang laut wilayah Indonesia

selebar 12 mil laut dari garis pangkal lurus. Perairan Kepulauan ini dikelilingi oleh garis

pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar dari Pulau Terluar Indonesia. Semenjak

Deklarasi Djuanda, Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan konsepsi Wawasan

Nusantara di dalam setiap perundingan bilateral, trilateral, dan multilateral dengan

negara-negara di dunia ataupun di dalam setiap forum-forum internasional. Puncak dari

diplomasi yang dilakukan adalah dengan diterimanya Negara Kepulauan di dalam

UNCLOS 1982. Melalui UU No.17 tahun 1985,Pemerintah Indonesia meratifikasi/

mengesahkan UNCLOS 1982 tersebut dan resmi menjadi negara pihak. Sebagai tindak

lanjut dari pengesahan UNCLOS 1982, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan UU No.

6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2002

tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Dua

Landasan hukum tersebut, khususnya PP No.38 tahun 2002, telah memagari wilayah

perairan Indonesia yang sejak dicabutnya UU No. 4 Prp tahun 1960 melalui UU No.6

tahun 1996, Indonesia tidak memiliki batas wilayah perairan yang jelas. Bagi Indonesia,

UNCLOS 1982 merupakan tonggak sejarah yang sangat penting, yaitu sebagai bentuk

pengakuan internasional terhadap konsep Wawasan Nusantara yang telah digagas sejak

tahun 1957. Khusus mengenai Timor–Timur, semenjak integrasinya pada tahun 1975

sampai dengan merdeka pada 1999 tentunya membawa perubahan pada wilayah

Indonesia baik pada batas darat maupun batas lautnya. Batas darat Indonesia dengan

Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) didasarkan atas perjanjian antara Pemerintah

Hindia Belanda dan Portugis pada tahun 1904 dan Permanent Court Award (PCA) 1914.

Saat ini telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan RDTL Provisional Agrreement on

the Land Boundary yang ditandatangani 8 April 2005 oleh Menteri Luar Negeri kedua

negara. Sedangkan batas laut RI-RDTL, sejak periode kolonial tidak ada perjanjian

maupun pengaturan yang terkait dengan batas laut antara Portugal dan Belanda di sekitar

P. Timor [Deeley, 2001]. Begitu juga setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, dan

juga setelah Timor Leste menjadi bagian Indonesia pada tahun 1975, tidak ada perjanjian

tentang batas laut antara Indonesia dengan Portugal. Dan bahkan sampai saat ini batas

laut RI-RDTL yang meliputi laut wilayah, zona tambahan, ZEE dan landas kontinen

belum mulai dirundingkan karena masih menunggu penyelesaian batas darat terlebih

dahulu. Seiring dengan perkembangan, PP No.38/2002 memerlukan penyempurnaan

karena menyisa kan beberapa bagian wilayah Indonesia yang belum ditetapkan garis

pangkalnya, diantaranya adalah di sekitar P.Timor yang berbatasan dengan Republik

4

Demokratik Timor Leste (RDTL). Untuk dapat menetapkan batas perairan pada wilayah

yang berbatasan dengan RDTL, selain menunggu penyelesaian segment batas darat, perlu

pula ditetapkan calon-calon titik dasar sebagai acuan dalam penarikan garis pangkal

untuk menetapkan batas antara kedua negara, disamping memanfaatkan beberapa titik-

titik dasar yang sudah ada di sekitar wilayah tersebut.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar

1945; Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations

Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang

Hukum Laut) (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3319); dasar pengertian yang meliputi, sebagai berikut :

– Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih

kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.

– Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah dikelilingi oleh air dan

yang berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.

– Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, dan perairan di antara

pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain

demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu

merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik yang

hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.

– Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan

perairan pedalamannya.

– Garis air rendah adalah garis air yang bersifat tetap di suatu tempat tertentu yang

menggambarkan kedudukan permukaan air laut pada surut yang terendah.

– Elevasi surut adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi

dan berada di atas permukaan laut pada waktu air surut, tetapi berada di bawah

permukaan laut pada waktu air pasang.

– Teluk adalah suatu lekukan jelas yang penetrasinya berbanding sedemikian rupa

dengan lebar mulutnya sehingga mengandung perairan tertutup yang lebih dari

sekedar suatu lengkungan pantai semata-mata, tetapi suatu lekukan tidak merupakan

suatu teluk kecuali apabila luasnya adalah seluas atau lebih luas daripada luas

setengah lingkaran yang garis tengahnya ditarik melintasi mulut lekukan tersebut.

– Alur laut kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing

di atas alur laut tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara

normal semata-mata untuk transit yang terus-menerus, langsung dan secepat mungkin

5

serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang

berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

dan bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya.

– Konvensi adalah United Nations Convention on the Law of the Sea Tahun 1982,

sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang

Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).

– Negara Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan.

2.1.b. Batas Landas Laut Teritorial

Dengan demikian batas landas laut teritorial meliputi Zona Pesisir dan Zona Laut.

Yang dimaksud zone itu dapat diartikan daerah atau wilayah, yang dapat dirinci sebagai

berikut : 

Tahukah Anda yang dimaksud zone. Zone itu dapat diartikan daerah atau wilayah.

1. Zona Pesisir

Berdasarkan kedalamannya zona pesisir dapat dibedakan menjadi 4 wilayah

(zona)yaitu:

a. Zona “Lithoral”, adalah wilayah pantai atau pesisir atau “shore”. Di wilayah ini

pada saat air pasang tergenang air dan pada saat air laut surut berubah menjadi

daratan. Oleh karena itu wilayah ini sering disebut juga wilayah pasang surut.

b. Zona “Neritic” (wilayah laut dangkal), yaitu dari batas wilayah pasang surut

hingga kedalaman 150 m. Pada zona ini masih dapat ditembus oleh sinar

matahari sehingga wilayah ini paling banyak terdapat berbagai jenis kehidupan

baik hewan maupun tumbuhan-tumbuhan, contoh Jaut Jawa, Laut Natuna, Selat

Malaka dan laut-laut disekitar kepulauan Riau.

c. Zona Bathyal (wilayah laut dalam), adalah wilayah laut yang memiliki

kedalaman antara 150 hingga 1800 meter. Wilayah ini tidak dapat ditembus sinar

matahari, oleh karena itu kehidupan organismenya tidak sebanyak yang terdapat

di zona meritic.

d. Zona Abysal (wilayah laut sangat dalam), yaitu wilayah laut yang memiliki

kedalaman lebih dari 1800 m. Di wilayah ini suhunya sangat dingin dan tidak

ada tumbuh-tumbuhan, jenis hewan yang hidup di wilayah ini sangat terbatas.

6

Untuk lebih memahami penjelasan di atas perhatikan gambar berikut ini.

Gambar 2. Klasifikasi wilayah laut menurut kedalamannya  

2. Zona Laut Indonesia

Sebagai negara kepulauan yang wilayah perairan lautnya lebih luas dari pada wilayah

daratannya, maka peranan wilayah laut menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa

dan negara.

a. Batas wilayah laut Indonesia.

Luas wilayah laut Indonesia sekitar 5.176.800 km2. Ini berarti luas wilayah laut

Indonesia lebih dari dua setengah kali luas daratannya. Sesuai dengan Hukum Laut

Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982. berikut ini adalah

gambar pembagian wilayah laut menurut konvensi Hukum Laut PBB. Berikut ini

adalah gambar pembagian wilayah laut menurut konvensi hukum laut PBB

7

Gambar 3. Pembagian wilayah menurut Konvensi Hukum Laut PBB,

Montego, Caracas tahun 1982

Wilayah perairan laut Indonesia dapat dibedakan tiga macam, yaitu zona laut

Teritorial, zona Landas kontinen, dan zona Ekonomi Eksklusif

1) Zona Laut Teritorial.

Batas laut Teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis

dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu

lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis

teritorial di tarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut

yang terletak antara garis dengan garis batas teritorial di sebut laut teritorial.

Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal. Garis

dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung

pulau.

Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut

teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas

damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Pengumuman

pemerintah tentang wilayah laut teritorial Indonesia dikeluarkan tanggal 13

8

Desember 1957 yang terkenal dengan Deklarasi Djuanda dan kemudian

diperkuat dengan Undang-undang No.4 Prp. 1960.

2) Zona Landas Kontinen.

Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi

merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang

dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu

landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Adapun batas landas

kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika

ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka

batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing

negara. Sebagai contoh di selat malaka, batas landasan kontinen berimpit

dengan batas laut teritorial, karena jarak antara kedua negara di tempat itu

kurang dari 24 mil laut. Di selat Malaka sebelah utara, batas landas kontinen

antara Thailand, Malaysia, dan Indonesia bertemu di dekat titik yang

berkoordinasi 98 °BT dan 6 °LU. Di dalam garis batas landas kontinen,

Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam

yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran

lintas damai. Pengumuman tentang batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh

Pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Febuari 1969.

3) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut

terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini,

Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya

laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini kebebasan pelayaran dan

pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai

dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional, batas landas kontinen, dan

batas zona ekonomi eksklusif antara dua negara yang bertetangga saling

tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang

sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya.

Pengumuman tetang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh

pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1980.

Agar Anda lebih jelas tentang batas zona laut Teritorial, zona landas kontinen dari

zona ekonomi eksklusif lihatlah peta berikut.

9

Gambar 4. Batas wilayah laut Indonesia

Berdasarkan undang-undang nomor: 1 tahun 1973 (1/1973) tanggal: 6 Januari 1973

(Jakarta) sumber: LN 1973/1; TLN No. 2994 tentang: landas kontinen Indonesia. Negara

Republik Indonesia mempunyai kedaulatan atas kekayaan alam di landas kontinen

Indonesia, sebagaimana telah ditegaskan dalam pengumuman pemerintah Republik

Indonesia tanggal 17 Pebruari 1969; Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan

usaha pemanfaatan kekayaan alam termaksud untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

dan negara.

Pengertian yang ada pada ketentuan sebagai dasar hukum landas kontinen Indonesia,

adalah:

– Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan

wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 4 Prp.

Th.1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin

diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.

– Kekayaan alam adalah mineral dan sumber yang tak bernyawa lainnya didasar laut

dan/atau di dalam lapisan tanah dibawahnya bersama-sama dengan organisme hidup

yang termasuk dalam jenis sedinter yaitu organisme yang pada masa

perkembangannya tidak bergerak baik diatas maupun dibawah dasar laut atau tak

10

dapat bergerak kecuali dengan cara selalu menempel pada dasar laut atau lapisan

tanah dibawahnya.

– Eksplorasi dan eksploitasi adalah usaha-usaha pemanfaatan kekayaan alam dilandas

kontinen sesuai dengan istilah yang digunakan dalam peraturan perundangan yang

berlaku dibidang masing-masing. Penyelidikan ilmiah adalah penelitian ilmiah atas

kekayaan alam dilandas kontinen.

– Penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di Landas Kontinen

Indonesia serta pemilikannya ada pada Negara. Dalam hal landas kontinen Indonesia,

termasuk depresi-depresi yang terdapat di landas Kontinen Indonesia, berbatasan

dengan negara lain, penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat

dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan.

2.1.c. Peta NKRI Sebagai Informasi Wilayah Negara

Lembaga otoritas survei dan pemetaan nasional, bekerjasama dengan beberapa

instansi terkait (Deplu, Depdagri, , DKP, Ditwilhan, Dishidros TNI AL, ESDM, Dittop

TNI AD) telah menerbitkan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari

penerbitan peta ini adalah agar seluruh masyarakat beserta seluruh stake holder dapat

memiliki gambaran umum tentang wilayah NKRI sampai pada saat ini. Peta NKRI

merupakan peta ilustrasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan eksistensi

hak-hak berdaulatnya yang menginformasikan gambaran secara umum wilayah negara

kesatuan Republik Indonesia darat dan laut beserta informasi batas-batas hak

berdaulatnya. Dalam peta NKRI selain informasi tersebut di atas, juga menyantumkan

nama-nama geografis pulau-pulau milik Indonesia yang berada di sebelah dalam garis

pangkal kepulauan Indonesia baik pulau kecil terluar dan pulau–pulau besar lainnya, alur

laut kepulauan Indonesia (ALKI). Mengingat keterbatasan skala peta yang digunakan

(skala 1:5.000.000), tentunya informasi garis batas baik darat dan laut pada segmen-

segmen tertentu tidak tergambar secara detail. Demikian juga dengan pulau–pulau kecil

yang jumlahnya sangat banyak tentunya tidak dapat tergambar secara keseluruhan.

Namun demikian nilai dari angka-angka koordinat batas antar negara yang telah

disepakati, koordinat dari titik pangkal PP 38/tahun 2002 yang terletak pada pulau-pulau

kecil terluar dan lain lainnya telah diplotkan dengan benar. Dengan demikian peta NKRI

tersebut telah memenuhi aspek geometris dan kartometris. Untuk melengkapi informasi

spasial lainnya dari peta NKRI tersebut, maka peta NKRI perlu dilengkapi dengan

11

informasi peta tematik lainnya terutama informasi tentang wilayah perbatasan darat dan

laut pada segmen–segmen khusus dengan skala yang memadai atau lebih besar. Peta

NKRI juga dimaksudkan guna menggambarkan hasil Border Diplomacy, yang

menyatakan bahwa Indonesia perlu memiliki peta NKRI yang menggambarkan batas-

batas negara yang telah dicapai sejak Deklarasi Djuanda sampai sekarang baik yang

belum maupun yang sudah disepakti melalui berbagai perundingan bilateral, trilateral

maupun multilateral. Seperti yang telah dicoba dijabarkan di atas bahwasannya wilayah

NKRI memiliki dinamika perkembangan yang panjang.

2.2. Latihan

1). Jelaskan perkembangan Wilayah Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan

Republik Indonesia sampai dengan saat ini!

2). Jelaskan apa saja yang ada hubungannya antara pengawasan dan penindakan

dengan Negara Kepulauan.!

3). Jelaskan apa tujuan dari penerbitan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia

dikaitkan dengan pengawasan dan penindakan kepabeanan !

4). Jelaskan yang termasuk dalam wilayah perairan laut Indonesia itu apa saja.!

5). Jelaskan peranan wilayah laut Indonesia dan hubungannya dengan

pengawasan dan penindakan kepabeanan yang dilakukan oleh DJBC.!

2.3. Rangkuman

Berdasarkan konsepsi TZMKO tahun 1939, lebar laut wilayah perairan Indonesia

hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia

yang lebarnya hanya 3 mil laut. Pada tahun 1957, Pemerintah Indonesia melalui Deklarasi

Djuanda, mengumumkan secara unilateral /sepihak bahwa lebar laut wilayah Indonesia

adalah 12 mil. Barulah dengan UU No. 4/Prp tahun 1960 tentang Wilayah Perairan

Indonesia ditetapkan ketentuan tentang laut wilayah Indonesia selebar 12 mil laut dari

garis pangkal lurus. Perairan Kepulauan ini dikelilingi oleh garis pangkal yang

menghubungkan titik-titik terluar dari Pulau Terluar Indonesia. Luas wilayah laut

Indonesia sekitar 5.176.800 km2. Ini berarti luas wilayah laut Indonesia lebih dari dua

setengah kali luas daratannya. Sesuai Pembagian wilayah menurut Konvensi Hukum Laut

PBB, Montego, Caracas tahun 1982, Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh

12

PBB tahun 1982 . Semenjak Deklarasi Djuanda, Pemerintah Indonesia terus

memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara di dalam setiap perundingan bilateral,

trilateral, dan multilateral dengan negara-negara di dunia ataupun di dalam setiap forum-

forum internasional. Puncak dari diplomasi yang dilakukan adalah dengan diterimanya

Negara Kepulauan di dalam UNCLOS 1982.

13

3. KEGIATAN BELAJAR (KB) 2

PETA GEOGRAFI INDONESIA

3.1. Uraian, Contoh, dan Non Contoh

3.1.a. Konsep geografi

Salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah

kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Konsep dasar wilayah

negara kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957.

Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia, karena telah

melahirkan konsep Wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. Laut

Nusantara bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia

yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ada bangsa yang secara eksplisit mempunyai cara bagaimana ia memandang tanah airnya

beserta lingkungannya. Cara pandang itu biasa dinamakan wawasan nasional. Sebagai

contoh, Inggris dengan pandangan nasionalnya berbunyi: "Brittain rules the waves". Ini

berarti tanah Inggris bukan hanya sebatas pulaunya, tetapi juga lautnya. Tetapi cukup

banyak juga negara yang tidak mempunyai wawasan, seperti: Thailand, Perancis,

Myanmar dan sebagainya. Indonesia wawasan nasionalnya adalah wawasan nusantara

yang disingkat wasantara. Wasantara ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam

eksistensinya yang sarwa nusantara dan penekanannya dalam mengekspresikan diri

sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungannya yang sarwa nusantara itu.

Unsur-unsur dasar wasantara itu ialah: wadah (contour atau organisasi), isi, dan tata laku.

Dari wadah dan isi wasantara itu, tampak adanya bidang-bidang usaha untuk mencapai

kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang satu kesatuan wilayah, satu kesatuan

bangsa, satu kesatuan budaya, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan hankam.Jelaslah

disini bahwa wasantara adalah pengejawantahan falsafah Pancasila dan UUD 1945 dalam

wadah negara Republik Indonesia. Kelengkapan dan keutuhan pelaksanaan wasantara

akan terwujud dalam terselenggaranya ketahanan nasional Indonesia yang senantiasa

harus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan zaman.

14

Ketahanan nasional itu akan dapat meningkat jika ada pembangunan yang

meningkat, dalam "koridor" wasantara.

3.1.b. Konsep Kepulauan Indonesia

Bila diperhatikan lebih jauh kepulauan Indonesia yang duapertiga wilayahnya

adalah laut membentang ke utara dengan pusatnya di pulau Jawa membentuk gambaran

kipas. Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia

dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut Wawasan Nusantara dan

politik luar negeri bebas aktif. , sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui

konsep Ketahanan Nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik,

ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dengan mengacu pada kondisi

geografi bercirikan maritim, maka diperlukan strategi besar (grand strategy) maritim

sejalan dengan doktrin pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa bagian terluar wilayah

yang harus dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim adalah

mewujudkan kekuatan maritim (maritime power) yang dapat menjamin kedaulatan dan

integritas wilayah dari berbagai ancaman. Nusantara (archipelagic) dipahami sebagai

konsep kewilayahan nasional dengan penekanan bahwa wilayah negara Indonesia terdiri

dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut. Laut yang menghubungkan dan

mempersatukan pulau-pulau yang tersebar di seantero khatulistiwa. Sedangkan Wawasan

Nusantara adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai

satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di

bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan

negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang

meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Wawasan Nusantara sebagai

konsepsi politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa

Indonesia telah ditegaskan dalam GBHN dengan ap.MPR No.IV Th 1973. Penetapan ini

merupakan tahapan akhir perkembangan konsepsi negara kepulauan yang telah

diperjuangkan sejak Dekrarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957.

3.1.c. Hakekat Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia terhadap rakyat,

bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan

15

udara di atasnya sebagai satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan

Keamanan. Kepulauan adalah kumpulan dari pulau-pulau. Negara kepulauan dikenal

sebagai Archipelago State yang diakui oleh Konvensi PBB. Republik Indonesia

merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, disusul kemudian oleh (tidak urut)

Filipina, Jepang, dan Selandia Baru. Pengertian hakekat wawasan nusantara ini dengan

tujuan memberi kemudahan untuk melakukan perjalanan di wilayah Indonesia dengan

menggunakan perangkat GPS. Dengan bantuan perangkat GPS disamping akan

mempermudah untuk menentukan arah juga akan mecegah atau memperkecil resiko

tersesat maupun kehilangan arah saat dalam perjalanan. Keterbatasan dan/atau ketidak-

tersediaan peta GPS wilayah Indonesia bukanlah suatu penghalang dalam menggunakan

perangkat GPS. Dengan kerjasama dan saling tukar-menukar informasi akan letak

(kordinat) suatu lokasi, diharapkan akan membantu tercapainya tujuan perjalanan.

(Admin).

3.2. Latihan

1). Jelaskan dimanakah diletakannya konsep dasar wilayah negara kepulauan bagi

Negara Kesatuan Republik Indonesia.!

2). Jelaskan geografi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kaitannya dengan

wawasan nasional, pengawasan dan penindakan kepabeanan.!

3). Berdasarkan geografi Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengacu pada

kondisi geografi bercirikan maritim, apakah pengawasan dan penindakan masih

diperlukan? Jelaskan.!

4). Jelaskan dengan cara bagaimana agar mempermudah untuk menentukan arah juga

akan mecegah atau memperkecil resiko tersesat maupun kehilangan arah saat

dalam perjalanan dalam rangka pengawasan dan penindakan.!

5). Jelaskan apa perbedaan dan persamaannya antara peta navigasi dan peta

geografi. !

3.3. Rangkuman

Dalam rangka untuk mengetahui pentingnya peta geografi Indonesia, harus

mengetahui bahwa salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara

adalah wilayah kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Unsur-unsur

16

dasar wawasan nusantara yang juga disebut wasantara itu ialah wadah (contour atau

organisasi), isi, dan tata laku. Dari wadah dan isi wasantara itu, tampak adanya bidang-

bidang usaha untuk mencapai kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang satu kesatuan

wilayah, satu kesatuan bangsa, satu kesatuan budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu

kesatuan pertahanan dan keamanan. Mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim,

maka diperlukan strategi besar (grand strategy) maritim sejalan dengan doktrin

pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa bagian terluar wilayah yang harus

dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan

kekuatan maritim (maritime power) yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas

wilayah dari berbagai ancaman. Nusantara (archipelagic) dipahami sebagai konsep

kewilayahan nasional dengan penekanan bahwa wilayah negara Indonesia terdiri dari

pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut. Kondisi geografi Indonesia dimana duapertiga

nya adalah lautan dimungkinkan dikemudian hari akan menjadi negara maritim yang

handal, bahkan maritim sebagai potensi penerimaan negara dalam mendukung

pembangunan nasional Indonesia. Untuk itu pentingnya pengawasan dan penindakan

kepabeanan dalam penegakan hukum dilaut, dengan demikian siswa atau peserta diklat

diharapkan lebih meningkat pengetahuan dan keterampilannya.

17

4. KEGIATAN BELAJAR (KB) 3

KOORDINAT PETA GEOGRAFI

4.1. Uraian, Contoh, dan Non Contoh

4.1.a. Perairan dan Laut Teritorial Indonesia

Koordinat peta geografi dan koordinat peta navigasi harus selalu dipedomani

dalam pergerakan atau perjalanan atau pelayaran dan penerbangan yang dilakukan oleh

sarana pengangkut. Koordinat tersebut diwajibkan harus ada pada setiap sarana

pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang dapat diperoleh di Kantor

Departemen Perhubungan atau perwakilannya didaerah, atau dapat diperoleh di Bagian

Topografi-TNI AL atau perwakilannya didaerah. Pergerakan atau perjalanan atau

pelayaran dan penerbangan dilakukan dengan cara memperhatikan posisi sarana

pengangkut dengan memperhatikan GPS (global position system) yang menggunakan

jasa satelit, atau dapat memperhatikan peta navigasi tersebut. Letak atau posisi sarana

pengangkut ditentukan dengan tanda 0 untuk derajat, ’ untuk menit, dan ’’untuk detik,

masing-masing dari 1.°= 60’, dan 1’=60 ’’.

Pada peta navigasi terdapat garis atau data angka yang sejajar dengan katulistiwa

dinamakan bujur, untuk wilayah Indonesia hanya memiliki daerah bujur timur (BT),

untuk garis atau data angka yang tegak lurus dengan katulistiwa dinamakan lintang,

sedangkan yang berada diatas khatulistiwa disebut lintang utara, sedangkan yang berada

dibawa katulistiwa disebut lintang selatan. Walaupun telah ditetapkan koordinat pada

peta navigasi namun penindakan terhadap sarana pengangkut yang diduga melakukan

pelanggaran pelayaran, penerbangan, dan keberangkatan bila tidak sesuai jalur yang

ditetapkan belum optimal karena posisi sarana pengangkut wajib harus dapat diketahui

atau ditetapkan posisinya untuk menentukan menuju keluar daerah pabean Indonesia atau

masuk kedalam daerah pabean Indonesia. Untuk dapat diketahui posisi sarana pengangkut

disamping menggunakan GPS, juga dapat menggunakan kompas (jenis kompas berupa

kompas magnitik, kompas electric, liquit compas dan sarana lain secara tradisional),

kompas berbedoman pada arah utara atau selatan, misalnya dengan berpedoman pada

arah utara dan dengan memperhatikan posisi haluan sarana pengangkut, arah haluan pada

posisi jam berapa. Misalnya menunjuk angka tiga, berarti posisi haluan sarana

18

pengangkut adalah disebelah kanan, dalam hal sebelah kanan kita adalah menuju luar

daerah pabean Indonesia, berarti sarana pengangkut tersebut bermaksud menuju luar

daerah pabean Indonesia (kegiatan ekspor barang). Tindak lanjut dalam kesempatan

pertama kordinat dan posisi haluan sarana pengangkut ditulis pada peta navigasi yang

ditandatangani oleh pejabat bea dan cukai yang melakukan penindakan, nakhoda atau

navigator, dan seorang saksi (oleh para pihak), selanjutnya juga dibuat berita acara yang

ditandatangani oleh para pihak, dan diteruskan kepada penyidik pegawai negeri sipil bea

dan cukai. Wilayah Laut Teritorial, adalah kedaulatan negara pantai atas laut teritorialnya

termasuk udara di atasnya; dan dasar laut dan tanah di bawahnya, dibatasi dengan ‘hak

lintas damai’ bagi kapal asing, lebar laut teritorial adalah 12 mil laut diukur dari garis

pangkal.

Contoh : Pada posisi angka 23 peta lingkungan laut Indonesia, adalah posisi

LU 3◦ 20’ 40’’ dan BT 121◦ 15’ 30’’

Pada masa ‘ordonansi laut teritorial dan lingkungan maritim stbl 1939 No 442’ lebar laut

territorial adalah selebar 3 mil; Berdasarkan Deklarasi Juanda tahun 1962 lebar laut

19

territorial adalah selebar 12 mil; Dan berdasarkan Konvensi hukum laut 1982 lebar laut

territorial adalah selebar 12 mil.

– Yang dimaksudkan dengan garis pangkal adalah :

Garis yang digunakan untuk mengukur laut teritorial suatu negara; Garis yang

menghubungkan titik-titik dari pulau terluar, pada saat air rendah.

– Konsekwensi dari diberlakukannya laut territorial selebar 12 mil adalah bahwa di

Indonesia tidak ada lagi laut lepas di antara pulau. Hal ini juga sebagai konsekwensi

logis diakuinya Republik Indonesia sebagai Negara Kepulauan.

– Penentuan batas laut teritorial ditentukan oleh negara yang pantainya berhadapan dan

berdampingan, dengan ketentuan sebagai berikut dihitung berdasarkan garis tengah,

yaitu garis yang titik-titiknya sama jarak dari titik-titik terdekat pada ‘garis pangkal’

yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial masing-masing negara; Kecuali

ada persetujuan lain yang dibuat antara Negara-negara yang bersangkutan.

Jalur Tambahan

Di samping laut territorial tersebut, berdasarkan Konvensi Hukum Laut tahun

1982 tersebut, dikenal juga adanya jalur tambahan selebar 24 mil yang dihitung dari

garis pangkal. Hak negara pantai pada jalur tambahan adalah....

– Melakukan pencegahan atas pelanggaran kepabeanan, imigrasi, fiskal, pencemaran,

dan peraturan lainnya yang berlaku dalam laut teritorialnya;

– Mengenakan hukuman atas pelanggaran ketentuan atau peraturan yang terjadi di

dalam wilayah laut teritorial.

Perairan Pedalaman

Perairan Pedalaman adalah perairan yang berada pada arah darat ‘garis pangkal’.

Di dalam Perairan Pedalaman ini, kedaulatan suatu negara pada perairan pedalaman tidak

disertai dengan keharusan untuk menjamin ‘hak lintas damai’ bagi kapal asing.

Perairan Kepulauan

Perairan Kepulauan adalah bagian laut yang terletak di antara kepulauan yang

menjadi wilayah Darat Republik Indonesia. Sama halnya dengan perairan pedalaman,

wilayah ini tidak ada keharusan bagi Negara Republik Indonesia untuk menjamin ‘hak

lalu lintas damai’ bagi kepala asing.

20

4.1.b. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Lebar Zona Ekonomi Eksklusif adalah selebar 200 mil diukur dari garis pangkal

yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial; ZEE tidak tunduk kepada

kedaulatan negara pantai; hak negara pantai di ZEE ‘hanya’ menikmati ‘hak –hak

berdaulat’ tetapi tidak berdaulat. Kedaulatan negara pantai pada ZEE hanya kedaulatan

ekonomis sumber daya yang ada dalam zona tersebut; Di ZEE semua negara berhak

berlayar dan terbang di atasnya, bebas meletakan pipa dan kabel bawah laut, penggunaan

sah lainnya yang berhubungan dengan kebebasan tersebut; Batu karang/pulau yang tidak

mendukung adanya kediaman manusia atau kehidupan tidak berhak memiliki ZEE; Hak

Negara Republik di Zona Ekonomi Eksklusif adalah melakukan eksplorasi dan

eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan alam di dasar laut dan tanah di

bawahnya, serta perairan di atasnya, eksploitasi ekonomis lainnya, seperti produk energi

dari air, arus, dan angin), yurisdiksi atas pendirian dan penggunaan pulau-pulau buatan,

riset ilimiah kelautan, dan perlindungan lingkungan laut, yurisdiksi atas pulau buatan,

instalasi-instalasi, dan bangunan-bangunan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan

perundang-undangan kepabeanan, fiskal, kesehatan, keselamatan, dan imigrasi, hak untuk

melaksanakan hot persuit terhadap kapal asing yang melakukan pelanggaran atas

ketentuan ZEE, hak untuk menerima dan menolak kegiatan ilmiah permohonan 4 bulan

harus dijawab, bila tidak dijawab dalam waktu 6 bulan, sejak diterimanya permohonan,

yang bersangkutan dapat melakukan riset kelautan.

4.1.c. Landas Kontinen

Pada konvensi jenewa 1958 yang dimaksud dengan Landas Kontinen (Continental

Self) adalah , daerah dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar laut teritorial

yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan, daerah dasar laut sampai kedalaman

200 m atau sampai kedalaman yang masih memungkinkan dilakukan eksplorasi dan

eksploi tasi, sedangkan pada konvensi tentang Dataran Kontinen tahun 1982 diatur

sebagai berikut, bila tepian luar kontinen tidak mencapai jarak 200 mil »» sampai jarak

200 mil, bila di luar jarak 200 mil masih terdapat daerah dasar laut yang merupakan

21

kelanjutan alamiah dari wilayah daratan »» maksimal 350 mil, maksimal 100 mil dari

garis kedalaman (isobat) 2.500 meter. Kemudahan-kemudahan untuk melakukan

eksplorasi dan eksploitasi di Landas Kontinen meliputi membangun instalasi-instalasi,

menggunakan kapal-kapal dan/atau alat-alat untuk kepentingan kegiatan tersebut, dan

memelihara instalasi dan alat tersebut.

Pada instalasi di Landas Kontinen dapat ditetapkan adanya Daerah Terlarang dan

Daerah Terbatas, dimana pengaturannya adalah sebagai berikut:

Daerah Terlarang:

Lebarnya maksimal 500 meter dihitung dari setiap titik terluar dari instalasi-

instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat tersebut. Di wilayah ini tidak boleh dilakukan

kegiatan lain kecuali kegiatan yang ada sebelumnya. Kapal pihak ketiga tidak boleh

melintasi dan membuang sauh.

Daerah Terbatas :

Memiliki lebar maksimal 1.250 meter dihitung dari titik terluar dari Daerah

Terlarang. Kapal-kapal pihak ketiga dilarang membongkar atau membuang sesuatu di

wilayah tersebut. Kapal pihak ketiga dapat melewati, tetapi dilarang membuang sauh.

Lalu Lintas Laut Damai

Yang dimaksudkan dengan Lalu Lintas Damai adalah melintasi laut wilayah

Republik Indonesia dengan tujuan damai. Kendaraan laut yang melintasi wilayah laut

Republik Indonesia yang membahayakan perdamaian, keamanan, ketertiban umum dan

kepentingan negara tidak lagi dianggap damai. Pelayaran dalam rangka lintas damai

harus dilakukan tanpa berhenti, membuang sauh, dan mondar-mandir tanpa alasan,

kecuali terdapat alasan ‘keadaan memaksa (force majeur). Begitu juga bila hal tersebut

dilakukan di laut bebas dengan jarak 100 mil dari perairan Indonesia. Laut wililayah

Republik Indonesia disini adalah laut teritorial, perairan pedalaman , perairan

kepulauan/daratan. Hak lintas damai di laut teritorial di jamin oleh hukum Internasional.

Hak lintas damai di perairan pedalaman diatur oleh negara Republik Indonesia. Di

perairan kepulauan di tentukan Hak Lintas Transit. Lalu Lintas Laut Damai adalah

melintasi perairan pedalaman dari laut bebas ke satu pelabuhan indonesia, atau

sebaliknya, dan laut bebas ke laut bebas, Lalu Lintas Laut Damai harus mengikuti jalur

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang telah diumumkan

22

terlebih dahulu ke dunia pelayaran. Kapal penangkapan ikan diwajibkan menyimpan alat-

alat penangkap ikannya dalam keadaan terbungkus di atas palka Riset ilmiah oleh kapal

asing di perairan pedalaman hanya boleh dilakukan atas izin Presiden Republik Indonesia.

Hak lintas damai bagi kapal perang dan kapal pemerintah asing yang bukan kapal niaga

ditentukan sebagai berikut harus seizin Kasal, harus melalui jalur yang telah ditetapkan,

kapal selam asing harus berlayar dipermukaan laut, melanggar ketentuan-ketentuan

tersebut dan melintasi perairan pedalaman dianggap bukan lintas damai, dan diwajibkan

segera meninggalkan perairan pedalaman.

Laut Lepas

Semua bagian laut yang tidak termasuk ZEE, Laut teritorial, perairan pedalaman,

perairan kepulauan adalah rezim Laut Lepas. Laut lepas terbuka bagi semua

negara.Digunakan untuk maksud-maksud damai. Di wilayah Laut Lepas semua negara

bebas untuk berlayar, terbang di atasnya, meletakan kabel dan pipa di bawah laut,

membangun pulau-pulau buatan dan instalasi lainnya, menangkap ikan, dan melakukan

riset ilmiah.

Berdasarkan pembahasan dalam Modul ini maka dapat dirangkum sebagai berikut batas

wilayah negara adalah manifestasi kedaulatan teritorial suatu negara, batas wilayah ini

ditentukan oleh proses sejarah, politik, dan hubungan antar negara, yang dikulminasikan

ke dalam aturan atau ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional,

penanganan masalah dan pengelolaan perbatasan sangat penting saat ini untuk digunakan

bagi berbagai kepentingan dan keperluan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Untuk itu diperlukan strategi yang tepat untuk melakukan pengelolaan wilayah perbatasan

nasional Indonesia. Laut sebagai bagian dari wilayah negara memiliki dua aspek utama,

yaitu keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperity). Oleh karena itu pengelolaan

wilayah ini perlu dilakukan melalui kombinasi pendekatan ekonomi dan pendekatan

pertahanan-keamanan. Disamping itu,pengelolaan sumber daya kelautan memerlu kan

suatu kebijaksanaan pemerintah yang bersifat makro, terpadu, dan didukung oleh

perangkat peraturan perundang-undangan yang lengkap. Penyempurnaan batas-batas

wilayah dan yurisdiksi negara di wilayah laut dapat menciptakan tegaknya wibawa

Negara Kesatuan Republik Indonesia, terwujudnya rasa aman bagi segenap bangsa, dan

terwujudnya perekonomian yang kuat melalui pemanfaatan sumber daya alamnya.  

23

4.2. Latihan

1). Koordinat peta geografi dan koordinat peta navigasi harus selalu dipedomani

dalam pergerakan atau perjalanan atau pelayaran dan penerbangan yang dilakukan

oleh sarana pengangkut, dengan cara bagaimana petugas DJBC melakukan

pengawasan dan penindakan kepabeanan.? Jelaskan.!

2). Jelaskan apa saja konsekwensi logis diakuinya Republik Indonesia sebagai Negara

Kepulauan.? Jelaskan pengawasan dan penindakan kepabeanannya.!

3). Jelaskan apa saja Hak Negara Republik di Zona Ekonomi Eksklusif.!

4). Jelaskan apa saja yang diatur pada instalasi di Landas Kontinen dengan ditetapkan

adanya Daerah Terlarang dan Daerah Terbatas, dan bagaimana kaitannya dengan

pengawasan dan penindakan kepabeanan.!

5). Laut sebagai bagian dari wilayah negara memiliki dua aspek utama. Jelaskan apa

saja yang dimaksud dengan aspek utama tersebut, dan bagaimana pengawasan dan

penindakan kepabeanannya.!

4.3. Rangkuman

Kemudahan-kemudahan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Landas

Kontinen meliputi membangun instalasi-instalasi, menggunakan kapal-kapal dan/atau

alat-alat untuk kepentingan kegiatan tersebut, dan memelihara instalasi dan alat tersebut.

Walaupun telah ditetapkan koordinat pada peta navigasi namun penindakan terhadap

sarana pengangkut yang diduga melakukan pelanggaran pelayaran, penerbangan, dan

keberangkatan bila tidak sesuai jalur yang ditetapkan belum optimal karena posisi sarana

pengangkut wajib harus dapat diketahui atau ditetapkan posisinya untuk menentukan

menuju keluar daerah pabean Indonesia atau masuk kedalam daerah pabean Indonesia.

Untuk dapat diketahui posisi sarana pengangkut disamping menggunakan GPS, juga

dapat menggunakan kompas. Bagi sarana pengangkut yang dilengkapi dengan peta

navigasi dan peta geografi, petugas DJBC yang melakukan pengawasan dan penindakan

dengan mudah dapat melihat pada peta tersebut arah haluan sarana pengangkut. Dalam

hal tidak dilengkapi dengan peta tersebut maka dapat digunakan Kompas, dengan cara

berbedoman pada arah utara atau selatan, misalnya dengan berpedoman pada arah utara

dan dengan memperhatikan posisi haluan sarana pengangkut, arah haluan pada posisi jam

berapa. Misalnya menunjuk angka tiga, berarti posisi haluan sarana pengangkut adalah

disebelah kanan, dalam hal sebelah kanan kita adalah menuju luar daerah pabean

24

Indonesia, berarti sarana pengangkut tersebut bermaksud menuju luar daerah pabean

Indonesia (kegiatan ekspor barang).

5. KEGIATAN BELAJAR (KB) 4

BATAS WILAYAH PENGAWASAN DAN

PENINDAKAN KEPABEANAN

5.1. Uraian, Contoh, dan Non Contoh

5.1.a. Batas Wilayah Negara

Pengertian batas wilayah tidak terbatas pada wilayah kedaulatan, akan tetapi

mencakup yurisdiksi negara di bagian-bagian laut yang bukan wilayah negara.  Bagi

Indonesia, kepentingan nasional di laut tidak terbatas hanya pada zona-zona maritim yang

merupakan wilayah negara, tetapi juga meliputi bagian-bagian laut di luar wilayah negara

di mana Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi untuk penggunaannya. 

Masalah batas wilayah dan yurisdiksi negara di laut sampai saat ini masih menjadi

persoalan sehingga perlu memperoleh perhatian untuk dijadikan sebagai prioritas dalam

penyusunan legislasi nasional.

Indonesia berbatasan laut langsung dengan 10 negara tetangga, yaitu Australia,

Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, Papua New Guinea, Vietnam,

India, Palau.  Sebagian besar penetapan batas wilayah dan yurisdiksinya di laut telah

berhasil diselesaikan, akan tetapi masih ada beberapa bagian daerah perbatasan Indonesia

yang belum jelas garis batasnya dengan negara tetangga. 

Untuk itu, Indonesia harus membuat skala prioritas dan segera menyelesaikan

seluruh permasalahan batas laut melalui perundingan dengan negara-negara tetangga

untuk menetapkan batas wilayah laut, yang dituangkan dalam peta dan mendaftarkannya

di lembaga PBB sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982. Di luar laut

wilayahnya, Indonesia masih memiliki hak-hak berdaulat atas kekayaan alam yang ada di

Zona Ekonomi Eksklusif, Zona Tambahan, dan Landas Kontinen serta mempunyai

kepentingan di laut Bebas.  Untuk itu, perlu segera dilakukan hal-hal batas ZEE Indonesia

dengan negara tetangga harus ditetapkan melalui perjanjian. Batas-batas yang telah

disepakati dalam perjanjian harus ditunjukkan dalam peta, atau dengan daftar koordinat

25

geografis yang disertai data-data geodeticnya. Peta atau daftar koordinat geografis

tersebut harus dipublikasikan secara wajar dan didaftarkan pada Sekretaris Jenderal PBB.

Zona Tambahan perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan untuk

mengawasi dan mencegah pelanggaran imigrasi, kepabeanan, keuangan, dan karantina

kesehatan dalam laut wilayah Indonesia. Peraturan perundang-undangan ini sangat

diperlukan agar pengawasan atas pentaatan ketentuan imigrasi, bea cukai dan karantina

Indonesia dapat dilakukan jauh di luar perairan nusantara dan laut wilayah Indonesia.

UU No. 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen perlu segera direvisi karena UU

tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.  Di samping itu, batas-batas

landas kontinen dengan negara-negara tetangga harus segera diselesaikan melalui

perjanjian dan didepositkan pada Sekretaris Jenderal PBB.  Batas-batas yang telah

diperjanjikan tersebut harus ditunjukkan dalam peta atau daftar koordinat geografis yang

dipublikasikan. Indonesia sangat berkepentingan untuk mengelola dan ikut memanfaatkan

sumber-sumber perikanan di laut lepas di luar batas 200 mil ZEEnya, baik untuk

pelestarian sumber-sumber perikanan maupun untuk pemeliharaan lingkungan laut dan

laut bebas itu sendiri. 

Indonesia juga perlu melindungi nelayan-nelayan dan pelaut-pelautnya yang

memanfaatkan dan melayari laut bebas tersebut.Pengawasan dan penindakan kepabeanan

di laut dan sistem pengawasan kegiatan di laut harus lebih dicermati.  Kepemilikan laut

yang luas dan kaya membawa konsekuensi akan mengundang pihak asing untuk mencoba

mengambil kekayaan yang terkandung di dalamnya.  Di sisi lain fakta menunjukkan

bahwa kemampuan aparat laut  dalam pengamanan wilayah, yaitu untuk memonitor,

melakukan pengendalian dan menjaga keamanan yang dilakukan TNI-AL dan POLRI

masih sangat terbatas.  Oleh karena itu, untuk melakukan sistem pengamanan di wilayah

laut selain diperlukan dasar hukum yang jelas, juga diperlukan peningkatan sarana dan

prasarana pertahanan-keamanan laut, seperti armada kapal patroli dan kapal perang yang

memadai serta penambahan anggaran pemeliharaan kapal.

Sistem Monitoring, Controling and Surveliance (MCS) yang telah dikembangkan

oleh Departemen Kelautan dan Perikanan belum dimanfaatkan secara optimal oleh

instansi lain yang terkait dengan penegakan hukum di laut.  Oleh karena itu, sistem ini

perlu dimanfaatkan secara integral dan terpadu oleh seluruh stakeholders, sehingga dapat

memfasilitasi kegiatan hankam di laut.

Untuk dapat merealisasikan potensi ekonomi di wilayah perbatasan, khususnya

pulau-pulau terluar, perlu dilaksanakan program pembangunan ekonomi yang berbasis

26

potensi kelautan setempat yang didukung oleh kebijakan pemerintah yang kondusif bagi

investasi di wilayah perbatasan ini. Sebagai suatu negara kepulauan, Indonesia ditengarai

masih “inward looking“ dalam arti belum menunjukkan kepedulian terhadap

perkembangan di wilayah laut yang berada di luar yurisdiksi nasional, seperti perikanan

di laut lepas dan penambangan di dasar laut internasional. 

Indonesia perlu meningkatkan partisipasinya dalam berbagai Organisasi Perikanan

Regional, dan mulai berpartisipasi dalam penambangan dasar laut internasional. trategi

dan kebijakan pembangunan atau pengembangan kawasan perbatasan laut yang harus

ditempuh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah adalah meningkatkan koordinasi yang

dilandasi oleh tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pendayagunaan potensi

nasional untuk mendukung pertahanan negara yang meliputi segala kegiatan peningkatan

dan pemeliharaan sumber daya laut secar berkelanjutan.

5.1.b. Kewenangan Negara Menetapkan Batas Negara.

Wilayah dapat diartikan sebagai ruang dimana manusia yang menjadi warga

negara atau penduduk negara yang bersangkutan hidup serta menjalankan segala

aktifitasnya. Di dalam kondisi dunia yang sekarang ini, maka sebuah wilayah negara

tentunya akan berbatasan dengan wilayah negara lainnya, dan di dalamnya akan banyak

terkait aspek yang saling mempengaruhi situasi dan kondisi perbatasan yang

bersangkutan. Perbatasan negara seringkali didefinisikan sebagai garis imajiner di atas

permukaan bumi yang memisahkan wilayah satu negara dengan wilayah negara lainnya.

Sejauh perbatasan itu diakui secara tegas dengan traktat atau diakui secara umum tanpa

pernyataan tegas, maka perbatasan merupakan bagian dari suatu hak negara terhadap

wilayah. Atas dasar itu pula, maka setiap negara berwenang untuk menetapkan batas

terluar wilayahnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berbatasan dengan 10

(sepuluh) negara tetangga. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua New

Guinea (PNG) dan dengan Timor-Leste. Sedangkan di laut, Indonesia berbatasan dengan

India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Niugini, Australia

dan Timor-Leste. Wilayah darat NKRI terdiri atas semua pulau-pulau milik Indonesia

yang berada di sebelah dalam garis pangkal kepulauan Indonesia. Sedangkan sebagai

negara kepulauan, maka wilayah Indonesia terdiri atas perairan pedalaman, perairan

kepulauan (archipelagic waters), laut wilayah, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif,

dan landas kontinen. Pemerintah Indonesia sampai dengan saat ini masih sangat intens

27

menyelesaikan penataan batas wilayah NKRI, termasuk di dalamnya adalah melakukan

berbagai perundingan dengan negara tetangga untuk menentukan batas wilayah di

segment-segment yang belum diperjanjikan. Hal ini merupakan bagian dari kewenangan

dan kewajiban Pemerintah terhadap wilayahnya. Pendepositan titik dasar NKRI kepada

PBB sesuai dengan ketentuan UNCLOS juga merupakan sebuah kewenangan yang

diberikan oleh Hukum Internasional, dimana sebuah negara dapat menentukan titik dasar

wilayahnya. Sedangkan pendepositan itu sendiri hanyalah merupakan pemenuhan dari

asas publisitas yang harus dipenuhi.

Berdasarkan  perkiraan tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang yang

semakin kompleks, maka penegakan hukum kepabeanan dan cukai akan senantiasa terkait

erat dengan tugas dan fungsi untuk mengamankan potensi penerimaan keuangan negara

(tax collector) dan memfasilitasi perdagangan internasional (trade facilitator) sehingga

diperlukan upaya-upaya adalah revitalisasi sumber daya manusia,pemanfaatan sistem

informasi dan sistem teknologi, aplikasi manajemen resiko yang handal, peningkatan

sistem koordinasi antar lembaga terkait, kerjasama internasional di bidang kepabeanan.

5.2. Latihan

1). Jelaskan sejarah perkembangan wilayah teritorial dan yuridiksi kedaulatan

Negara Kesatuan Republik Indonesia?

2). Jelaskan apa yang dimaksud dengan kewenangan negara menetapkan batas

negara.?

3). Jelaskan apa yang dimaksud wawasan nusantara hubungannya dengan daerah

pabean Indonesia?

4). Jelaskan batas laut teritorial yang ditentukan oleh negara yang pantainya

berhadapan dan berdampingan, dalam rangka pengawasan dan penindakan

kepabeanan.?

5). Untuk dapat diketahui posisi, dan haluan sarana pengangkut disamping mengguna

kan GPS, juga dapat menggunakan kompas. Jelaskan bagaimana cara nya

menentukan peta geografi dan posisi haluan sarana pengangkut tersebut.?

5.3. Rangkuman

28

Bagi Indonesia, kepentingan nasional di laut tidak terbatas hanya pada zona-zona

maritim yang merupakan wilayah negara, tetapi juga meliputi bagian-bagian laut di luar

wilayah negara di mana Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi untuk

penggunaannya.  Masalah batas wilayah dan yurisdiksi negara di laut sampai saat ini

masih menjadi persoalan sehingga perlu memperoleh perhatian untuk dijadikan sebagai

prioritas dalam penyusunan legislasi nasional.

Wilayah Indonesia memiliki perkembangan yang sangat pesat semenjak proklamasi

kemerdekaan, Deklarasi Djuanda, Pengesahan UNCLOS, dan sampai saat ini.

Perkembangan itu tidak dapat terlepas dari perjuangan diplomasi Indonesia di forum-

forum internasional. Wilayah Indonesia tidak dapat dibatasi perkembangannya di masa

lampau, sekarang ataupun di masa datang. Perkembangan yang ada di dunia dari berbagai

sisi, seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya tentunya akan ikut mempengaruhi

kewilayahan Indonesia. Semua hal yang ada di dalam peta NKRI ini akan selalu

mengikuti perkembangan dari wilayah NKRI karena bertujuan untuk memberikan

gambaran umum wilayah Indonesia. Peta NKRI bukanlah “barang“ yang sakral dari

sebuah perubahan. Itulah sebabnya peta NKRI juga disebut sebagai atlas yang dinamis.

Pencantuman peta NKRI di dalam sebuah ketentuan perundangan tentunya akan

mempersempit ruang gerak perkembangan kewilayahan Indonesia, termasuk di dalamnya

juga terkait dengan border diplomacy yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia selama

ini. Dengan bantuan perangkat GPS disamping akan mempermudah untuk menentukan

arah juga akan mecegah atau memperkecil resiko tersesat maupun kehilangan arah saat

dalam perjalanan. Jelaslah disini bahwa wasantara adalah pengejawantahan falsafah

Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara Republik Indonesia. Kelengkapan dan

keutuhan pelaksanaan wasantara akan terwujud dalam terselenggaranya ketahanan

nasional Indonesia yang senantiasa harus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan zaman.

Walaupun telah ditetapkan koordinat pada peta navigasi namun penindakan terhadap

sarana pengangkut yang diduga melakukan pelanggaran pelayaran, penerbangan atau

perjalanan tidak sesuai jalur yang ditetapkan belum optimal karena posisi sarana

pengangkut wajib harus dapat diketahui atau ditetapkan posisinya untuk menentukan

menuju keluar daerah pabean Indonesia atau masuk kedalam daerah pabean Indonesia.

Untuk dapat diketahui posisi sarana pengangkut disamping menggunakan GPS, juga

dapat menggunakan kompas (jenis kompas berupa kompas magnitik, kompas electric,

liquit compas dan sarana lain secara tradisional), kompas berbedoman pada arah utara

atau selatan, misalnya dengan berpedoman pada arah utara dan dengan memperhatikan

29

posisi haluan sarana pengangkut, arah haluan pada posisi jam berapa. Upaya penegakan

hukum di bidang kepabeanan dan cukai mutlak harus dilakukan, hal ini disebabkan oleh

karena pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan dan cukai memiliki dampak yang

cukup signifikan terhadap roda kehidupan suatu bangsa. Pelanggaran terhadap ketentuan

kepabeanan dan cukai memiliki dampak yang beraspek ekonomis, sosial dan budaya,

serta keamanan. Di sisi lain penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai tidaklah

semudah membalikan telapak tangan, tidak semudah mengemukan teorinya, oleh karena

hambatannya pun tidak kalah beratnya. Sebagai aparat Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai selayaknya kita membekali diri dengan beragam pengetahuan dan kecakapan guna

mendukung pelaksanaan tugas kelak dengan jujur dan profesional di masa mendatang.

Oleh karenanya, sudah sepantasnya sebagai peserta didik hendaknya selalu menyimak

tatkala mendapat kesempatan curahan bahagian pengalaman berdinas dari fasilitator,

pengajar, widyaiswara, dosen maupun senior lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai.

6. TEST FORMATIF

6.1. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling benar dan tepat, dengan cara memberikan tanda lingkaran

pada huruf a, b, c, d untuk tiap Nomor pada soal dibawa ini.

Soal ini bobot nilai nya jumlah 30% untuk tiga puluh soal yang dapat Saudara kerjakan

dan jawabnya benar. (contoh: 1. a b d ).

1). Agar pelaksanaan penindakan menjadi optimal, dilakukan kegiatan....

a. Penegahan

b. penelitian

c. pengawasan

d. penyelidikan

2). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pegawai Bea dan Cukai dalam

pelaksanaan tugasnya mempunyai tanggungjawab yaitu tanggungjawab

30

c

pemeriksaan fisik barang dengan menggunakan pancaindera utamanya mata dan

tanggungjawab ....

a. keuangan

b. terhadap barang

c. terhadap semua barang

d. administrasi yang akuntabilitas

3). Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang telah diratifikasi

dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United

Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

tentang Hukum Laut), yang dikenal dengan nama ....

a. Laut teritorial

b. Unclos 1982

c. ZEE

d. Landas Kontinen

4). Penentuan batas landas lautan teritorial diukur dari garis yang menghubungkan

titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia, adalah berjarak....

a. 12 mil laut

b. 8 mil laut

c. 5 mil laut

d. 3,5 mil laut

5). Luas wilayah laut Indonesia sekitar 5.176.800 km2 ini berarti luas wilayah laut

Indonesia lebih dari dua setengah kali luas daratannya. Yang telah disepakati oleh

PBB tahun 1982 yang dikenal dengan disepakatinya ....

a. hukum Laut

b. hukum Laut Internasional

c. laut Teritorial

d. wilayah laut Indonesia.

6). Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk

memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk

menyediakan alur pelayaran....

31

a. internasional

b. nasional

c. lintas damai.

d. lintas laut

7). Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut

wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang

berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di

bawahnya ,diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia dan air di atasnya

dengan batas terluar adalah ....

a. 3,5 mil laut

b. 5 mil laut

c. 12 mil laut

d. 200 mil laut

8). Barangsiapa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melakukan tindakan-tindakan

yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan

Republik Indonesia dan hukum internasional yang berlaku di bidang penelitian

ilmiah mengenai kelautan dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul tanggung

jawab dan membayar ganti rugi kepada ....

a. pemerintah Republik Indonesia.

b. menteri Keuangan RI

c. DJBC

d. kantor Pabean

9). Konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu

kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di

bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa

dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional

yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam,adalah....

a. daerah pabean Indonesia

b. kepabeanan

c. wilayah Negara

d. wawasan Nusantara

32

10).Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia, yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

adalah ....

a. Polisi AIRUD

b. Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

c. Perwira Polri

d. Bakorkamla

11).Aparatur penegak hukum yang pelanggarannya dilakukan di Zona Ekonomi

Eksklusif Indonesia, di bidang penuntutan perkara tindak pidana pada pengadilan

negeri adalah....

a. polisi AIRUD

b. perwira Polri

c. penuntut umum atau jaksa

d. Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

12).Kegiatan untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-

kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti

pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum

Indonesia harus berdasarkan izin dari ...

a. Pemerintah Republik Indonesia

b. Menteri dalam negeri

c. Menteri perdagangan

d. Menteri keuangan

13).Produk hukum mengenai laut teritorial baru dilakukan secara formal pada tahun

1958 dalam ....

a. Sidang umum PBB

b. WTO

c. Konvensi Geneva.

d. Deklarasi Juanda

33

14).Dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan wilayah R.I. sebagaimana diatur

dalam UU No 4 Prp.Th 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana

masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam,adalah.

a. ZEE

b. Landas Kontinen Indonesia

c. Laut teritorial

d. Wilayah Republik Indonesia

15).Pada tahun 1957, Pemerintah Indonesia melalui Deklarasi Djuanda,

mengumumkan secara unilateral/sepihak bahwa lebar laut wilayah Indonesia

adalah 12 mil. Barulah dengan UU No. 4/Prp tahun 1960 tentang Wilayah Perairan

Indonesia ditetapkan ketentuan tentang laut wilayah Indonesia yang diukur dari

garis pangkal lurus selebar ....

a. 350 mil laut

b. 200 mil laut

c. 15 mil laut

d. 12 mil laut.

16).Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-

ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum

internasional yang bertalian dengan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan

bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan

mengakibatkan kerugian, membayar ganti rugi kepada pemilik pulau-pulau buatan,

instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya tersebut,dan kepada orang yang

melakukan pelanggaran....

a. dihukum

b. dipidana

c. dikenakan sanksi administrasi berupa denda

d. wajib memikul tanggung jawab

17).Bagi Indonesia, UNCLOS 1982 merupakan tonggak sejarah yang sangat penting,

yaitu sebagai bentuk pengakuan internasional yang telah digagas sejak tahun 1957

terhadap konsep ....

a. Wawasan Nusantara

34

b. Daerah Pabean Indonesia

c. Kepabeanan

d. Wilayah Negara

18).Wilayah darat NKRI terdiri atas semua pulau-pulau milik Indonesia yang berada

di sebelah dalam garis pangkal....

a. pulau Indonesia

b. pepulauan Indonesia.

c. pulau terluar

d. pulau nusantara

19).Sedangkan sebagai negara kepulauan, maka wilayah Indonesia terdiri atas perairan

pedalaman, perairan kepulauan (archipelagic waters), laut wilayah, zona

tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan ....

a. pulau Indonesia

b. kepulauan Indonesia

c. landas kontinen

d. pulau nusantara

20).Usaha pemanfaatan kekayaan alam dilandas kontinen sesuai peraturan

perundangan yang berlaku adalah ....

a. eksplorasi dan eksploitasi

b. eksplorasi

c. eksploitasi

d. budidaya

21).Negara kepulauan dikenal sebagai Archipelago State yang diakui oleh ....

a. Konvensi PBB .

b. Konvensi meja bundar

c. Deklarasi juanda

d. Konvensi hukum laut

22).Manifestasi kedaulatan teritorial suatu negara adalah ....

a. batas teritorial

35

b. batas wilayah negara

c. batas ZEE

d. batas Landas kontinen

23).Laut sebagai bagian dari wilayah negara memiliki dua aspek utama, yaitu

keamanan (security) dan ....

a. kedaulatan

b. kemerdekaan

c. kesejahteraan (prosperity). 

d. kebudayaan

24).Batas-batas yang telah disepakati dalam perjanjian harus ditunjukkan dalam peta,

atau dengan daftar koordinat geografis yang disertai data geodetic-nya, adalah ....

a. Daerah perbatasan

b. Daerah Pabean

c. Wilayah Hukum

d. Wilayah Negara

25).Daerah daratan yang terbentuk secara alamiah di-kelilingi oleh air dan yang berada

di atas permukaan air pada waktu air pasang, adalah ....

a. pulau

b. daratan

c. teritorial

d. wilayah Republik Indonesia

26).Garis air yang bersifat tetap di suatu tempat tertentu yang menggambarkan

kedudukan permukaan air laut pada surut yang terendah, adalah ....

a. garis air tertinggi

b. garis air rendah

c. garis perairan

d. garis laut tertinggi

27).Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen

Australia dan ....

36

a. landasan kontinen Indonesia

b. landasan kontinen nusantara

c. landasan kontinen Asia

d. landasan kontinen Asia tenggara.

28).Nusantara (archipelagic) dipahami sebagai konsep kewilayahan nasional dengan

penekanan bahwa wilayah negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang

dihubungkan oleh ....

a. perairan

b. darat

c. daratan

d. laut

29).Setiap penelitian ilmiah kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hanya

dapat dilaksanakan setelah permohonan untuk penelitian disetujui oleh....

a. Departemen Perhubungan

b. Pemerintah Republik Indonesia.

c. Departeman dalam negeri

d. Departemen luar negeri

30).Wilayah darat NKRI terdiri atas semua pulau-pulau milik Indonesia yang berada

di sebelah dalam garis pangkal ....

a. kepulauan Indonesia

b. pulau Indonesia

c. perairan Indonesia

d. laut Indonesia

6.2. Soal Pilihan Benar dan Salah

Pilihlah jawaban yang menurut Saudara adalah yang paling benar dan tepat, dengan cara

memberikan tanda lingkaran pada huruf B (bila jawaban yang dipilih adalah yang

benar), dan S (bila jawaban yang dipilih adalah yang Salah) untuk tiap nomor pada soal

dibawa ini: (contoh: 1. B, )

37

S

Soal ini bobot nilai nya jumlah 10% untuk sepuluh soal yang dapat Saudara kerjakan dan

jawabannya benar.

1). B – S Setelah konvensi hukum laut 1982 yang diberlakukan sebagai

hukum positif sejak tanggal 16 Nopember 1994 wilayah RI.

bertambah lagi 3 juta km² ( zee indonesia dan landas kontinen).

2). B – S United nations convention on the law of the sea dikenal dengan

Uncle 1982

3). B – S Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan agar konsepsi hukum

negara kepulauan diterima dan diakui masyarakat internasional.

Perjuangan tersebut akhirnya telah menghasilkan pengakuan

masyarakat internasional secara universal (semesta) yaitu dengan

diterimanya pengaturan mengenai asas dan rezim hukum negara

kepulauan (Archipelagic State) dalam Bab IV Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982

4). B – S Bahwa segala air di sekitar, di antara dan yang menghubungkan

pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak

memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar

daripada wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan demikian

bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di

bawah kedaulatan mutlak Negara Indonesia.

5). B – S Penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di Landas

Kontinen Indonesia serta pemilikannya ada pada Pejabat Negara.

Dalam hal landas kontinen Indonesia, termasuk depresi-depresi yang

terdapat di landas Kontinen Indonesia, berbatasan dengan negara

lain, penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat

dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai

suatu persetujuan.

6). B– S Berdasarkan konsepsi TZMKO Th1939, lebar laut wilayah perairan

Indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap

pulau atau bagian pulau Indonesia yang lebarnya hanya 3 mil laut.

7). B – S Penetapan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

sebagai aparat penuntut umum di Zona Ekonomi Eksklusif

38

Indonesia.

8). B – S Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan

berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan

berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia

yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya

dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis

pangkal laut wilayah Indonesia.

9). B – S Wilayah negara proklamasi adalah wilayah negara ex kekuasaan

Jepang, hal ini sejalan dengan prinsip hukum internasional uti

possidetis juris.

10). B – S Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan

kepulauan dan perairan pedalamannya.

6.3. Soal Isian / mengisi kalimat atau kata (Soal melengkapi kalimat)

Lengkapilah kalimat dibawah ini agar menjadi kalimat atau pernyataan yang lengkap dan

benar, dengan cara mengisi pernyataan atau jawaban Saudara dituliskan pada kolom atau

ruang kosong yang bertanda titik-titik (.....)

Soal ini bobot nilai nya jumlah 20% untuk lima soal yang dapat Saudara kerjakan dan

jawabannya benar.

1). Pada peta navigasi terdapat garis atau data angka yang sejajar dengan katulistiwa

dinamakan bujur,untuk wilayah Indonesia hanya memiliki daerah ………

2). Setelah konvensi hukum laut 1982 (unclos 1982) yang diberlakukan sebagai

hukum positif sejak tanggal 16 Nopember 1994 wilayah Republik Indonesia

bertambah lagi 3 juta km² ( zee Indonesia dan landas kontinen). Dengan

demikian, luas keseluruhan wilayah Indonesia menjadi ………………

39

3). Dalam peta NKRI juga dicantumkan nama-nama geografis pulau-pulau terluar

milik Indonesia yang berada di sebelah dalam garis pangkal kepulauan Indonesia,

serta digambarkan letak …………………………………………….

4). Wilayah Indonesia ditentukan pertama kali dengan ……………………………

5). Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar ……………………. ke arah laut

terbuka diukur dari garis dasar.

6.4. Soal Uraian.

Jawablah soal dibawah ini dengan cara menulis uraian jawabannya diatas kertas yang

disediakan atau diatas lembar soal yang disediakan untuk menjawab soal uraian. Soal ini

bobot nilai nya jumlah 40% untuk dua soal yang dapat Saudara kerjakan dan

jawabannya benar.

1). Jelaskan pergerakan atau perjalanan atau pelayaran dan penerbangan yang

dilakukan oleh sarana pengangkut harus selalu berpedoman pada apa saja !

2). Jelaskan bagaimana caranya Saudara menetapkan atau membuat koordinat pada

peta navigasi dalam hal dapat diputuskan apakah sarana pengangkut tersebut telah

melanggar daerah pabean Indonesia.!

40

7. Kunci Jawaban Test Formatif

7.1. Kunci Jawaban untuk latihan 6.1. Pilihan Ganda:

1.c 2.d 3.b 4.a 5.b 6.c 7.d 8.a 9.d 10.b

11.c 12.a 13.c 14.b 15.d 16.d 17.a 18.c 19.c 20.a

21.a 22.b 23.c 24.d 25.a 26.b 27.c 28.d 29.b 30.a

7.2. Kunci Jawaban untuk latihan 6.2. Betul Salah:

1B 2S 3B 4S 5S 6B 7S 8B 9S 10B

7.3. Kunci Jawaban untuk latihan 6.3. Melengkapi kalimat (mengisi titik-titik):

1). bujur timur (BT),

2). 8 juta km²

3). alur laut kepulauan Indonesia (ALKI).

4). Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939 ( TZMKO 1939 )

5). 200 mil laut

7.4. Kunci Jawaban untuk latihan 6.4. Soal Uraian. (Lihat Materi Modul)

41

8. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang modul

ini. Hitung jawaban Anda dengan benar. Kemudian gunakan rumus untuk mengetahui

tingkat pemahaman terhadap materi.

TP = Jumlah Jawaban Yang Benar X 100%

Jumlah keseluruhan Soal

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang sudah dipelajari

mencapai :

91 % s.d 100 % : Amat Baik

81 % s.d. 90,00 % : Baik

71 % s.d. 80,99 % : Cukup

61 % s.d. 70,99 % : Kurang

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori “Baik”), maka

disarankan mengulangi materi.

42

9. Daftar Pustaka :

- Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat. (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang

Dasar 1945;

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

- Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran

Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942);

- Undang-undang No. 44 Prp Th 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

(Lembaran Negara Th 1960 No. 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2831);

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

(Lembaran Negara Th 1973 Nomor 1,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2294);

- Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3209);

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);

43